TENTANG JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM) PROFIL DAN PORTOFOLIO JBM Tonggak terciptanya koalisi masyarakat sipil mengawal kebijakan buruh migran pada tahun 2010 dimana pada tahun itu dengan nama JARI PPTKILN. Setelah enam tahun mengadvokasi revisi UU 39 / 2004, DPR memasukkan revisi UU 39/2004 ke dalam Program Legislasi Nasional 20102014. Pada 12 September 2014, JARI PPTKILN bertransformasi menjadi Jaringan Buruh Migran (JBM). Selama empat tahun pasca transformasi, keanggotaan JBM bertambah dari 19 anggota menjadi 28 anggota yang terdiri dari organisasi buruh dan buruh migran yang ada di dalam dan diluar negeri serta organisasi yang peduli pada buruh migran yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Struktur JBM terdiri dari tiga presidium yakni 1) Legislasi (Serikat Buruh Migran Indonesia); 2) Penanganan kasus (LBH Jakarta) dan 3) Perlindungan buruh migran di tingkat ASEAN dan internasional (HRWG). Untuk menunjang kerja-kerja presidium dan anggota JBM, JBM sendiri memiliki kesekretariatan yang dipimpin oleh SekNas JBM. SekNas JBM dipilih oleh Presidium JBM dan anggota JBM secara musyarawah mufakat untuk jangka waktu lima tahun sekali. VISI Memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya melalui intervensi kebijakan sesuai dengan UU No 6 tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan Konvensi ILO 188 tetang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. MISI 1. Berperan aktif dalam mengawal pembuatan kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia. 2. Berperan aktif dalam mendorong dan memonitoring terlaksananya tanggung jawab buruh Negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia 3. Membangun dukungan publik untuk mengawal pembuatan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia. APA PROGRAM KERJA JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM)? Jaringan Buruh Migran memiliki tujuan untuk mengintensifkan gerakan jaringan dan untuk menjaring dukungan yang lebih besar dari masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan perlindungan melalui tiga hal : Page 1 of 18
1. Pengawalan produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah baik dalam bentuk UU, PP, Pepres, Permen/Kepmen, Perda hingga Perka instansi/badan terkait. 2. Penanganan kasus dan bantuan hukum dengan menggunakan skema rujukan antar anggota JBM yang ada di luar negeri dan di Indonesia. 3. Perlindungan buruh migran melalui advokasi ditingkat ASEAN dan tingkat internasional. CAPAIAN KERJA JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM) 1. Penerbitan dokumen penunjang advokasi kebijakan seperti policy brief, infografis, video pendek, buku saku dan hasil penelitian mengenai tinjauan perlindungan PMI yang telah disampaikan kepada pemerintah dan anggota DPR baik secara hard copy ataupun soft copy. 2. Kertas posisi yang berisi isu-isu krusial perbaikan RUU/2004 yang sudah disebarkan ke pemerintah dan anggota DPR periode 2009-2014 dan anggota DPR periode 2014 – 2019. Beberapa usulan JBM sudah tercantum dalam draft revisi UU 39/2004 yang dibahas di DPR RI. 3. Melakukan kegiatan pengawalan kebijakan UU PPMI dengan melibatkan anggota JBM seperti melakukan serangkaian lobby, audiensi dan hearing dengan beberapa anggota DPR RI, pemerintah dan ormas keagamaaan. 4. Membuat alat kampanye JBM seperti pembuatan rilis, poster dan media monitoring yang diunggah ke seluruh laman medsos JBM untuk mengawal RUU PPMI dan aturan turunannya. 5. Melakukan engagement dengan media massa melalui serangkaian kegiatan roadshow media agar media semakin menyuarakan permasalahan kebijakan PMI. 6. Berjejaring dengan organisai-organisasi di dalam dan di luar negeri yang bergerak di isu buruh migran untuk mengawal kebijakan perlindungan buruh migran. 7. Terlibat dalam menangani kasus buruh migran agar mendapatkan hak-haknya dengan berkoordinasi dengan anggota JBM yang memiliki mandate penanganan kasus. ANGGOTA JBM SBMI, KSPI, KSBSI, KSPSI, Aspek Indonesia, FSPSI Reformasi, ASETUC, IMWU Belanda, KOTKIHO, BMI SA, Serantau Malaysia, UNIMIG, HRWG, JALA PRT, LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, ADBMI Lombok, LBH FAS, Migrant Institute, PBHI Jakarta, Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, TURC, Seruni Banyumas, PBH-BM, Migrant Aids, Institute Ecosoc ALAMAT SEKRETARIAT JARINGAN BURUH MIGRAN (JBM) Jl. Tebet Timur Dalam VI C No. 17 Jakarta Selatan 12820, Telp/Fax : 021-8304153 Email : jaringan@buruhmigran.or.id
Page 2 of 18
RUMUSAN ISU KRUSIAL LAYANAN TERPADU SATU ATAP (LTSA)
No.
1
Kategorisasi
Kebijakan LTSA
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
a. Simplifikasi aturan turunan UU PPMI.
Permasalahan LTSA
a. LTSA sudah dibentuk di 45 daerah kantong PMI, namun fondasinya masih UU 39/2004, belum disesuaikan UU PPMI; b. Pengaturan LTSA masuk di dalam RPP Pelaksanaan Pelindungan PMI dan diduga tidak detil, diduga akan dimasukkan dalam permen LTSA, sedangkan permen lingkup pengaturannya hanya untuk instansi terkait (kemnaker dan disnaker), sedangkan dalam LTSA unsur di daerah tidak hanya bagian ketenagakerjaan; dan c. Pemda masih kesulitan dalam membuat perda pelindungan PMI melalui LTSA karena tidak ada rujukan PP.
Rekomendasi a. Pengaturan LTSA berdasarkan UU PPMI seharusnya diatur dalam PP tersendiri (Pasal 38); b. Pengaturan LTSA dalam RPP Pelaksanaan Pelindungan PMI harus lebih detil (tidak boleh hanya beberapa pasal) dan terdapat standar layanan; c. RPP tersebut setidaknya memberikan mandat bagi pemda untuk menyelenggarakan LTSA dengan melibatkan dinasdinas terkait; dan d. Pemda harus menerbitkan/merevisi perda tentang pelindungan PMI melalui LTSA sesuai dengan aturan di atasnya, dalam hal ini UU PPMI dan PP.
Page 3 of 18
No.
2
Kategorisasi
Kelembagaan dan Instansi Penyelenggara a. Penanggung jawab b. Koordinator c. Unsur penyelenggara fungsi LTSA d. Pegawai LTSA
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
a. Penanggung jawab adalah Gubernur atau Bupati/Walikota; b. Koordinator adalah Kepala Dinas yang ditunjuk oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; c. Unsur penyelenggara fungsi LTSA adalah pemerintah/instansi di bidang ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan, administrasi kependudukan, kesehatan dan psikologi, keimigrasian, kepolisian, dan perbankan; dan d. Pegawai LTSA adalah orang yang ditugaskan di instansi terkait yang memiliki keahlian dan kemampuan di bidangnya.
Permasalahan LTSA
a. Pemda menganggap bahwa isu ketenagakerjaan bukan isu prioritas, sehingga keberadaan LTSA tidak menjadi hal yang penting untuk perlindungan bagi warganya yang akan bekerja sebagai PMI; b. Pegawai LTSA banyak yang masih tidak capable/ kompeten, banyak yang merupakan tenaga magang; c. Dalam penyelenggaraan LTSA tidak semua instansi penyelenggara hadir (misal kesehatan, kepolisian, imigrasi tidak ada); dan d. Tidak ada lembaga pengaduan dalam LTSA.
Rekomendasi a. Dalam melakukan pelayanan di LTSA, harus mengikuti standar pelayanan publik sesuai UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Perlu adanya pengaturan terhadap Pemda terkait dengan kesiapan dalam menyelenggarakan LTSA (terkait dengan jadwal penyelenggaraan LTSA); c. Pegawai LTSA memiliki kapasitas untuk melakukan layanan; d. Pegawai LTSA diberikan pelatihan untuk menyelenggarakan layanan dan penguatan perspektif gender dan situasi spesifik perempuan buruh migran sehingga mampu memberikan pelayanan yang sensitif dan responsif gender; dan e. Perlu ada mekanisme yang memungkinkan komplain/pengaduan dari
Page 4 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi masyarakat/pengguna layanan, sebagai bagian dari pengawasan (menyambung poin 10 terkait peninjauan dan pengawasan).
3
4.
Pendirian LTSA
Sosialisasi dan Capacity Building
Tidak ada.
a. Beberapa LTSA diselenggarakan di tingkat provinsi; dan b. Pemerintah Pusat hanya memfasilitasi pendirian LTSA, namun tindak lanjut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
a. Bila LTSA dibangun di tingkat provinsi, maka Pemda harus membangun sistem layanan data dan informasi yang dapat diakses secara online oleh PMI; dan b. Perlu adanya sosialisasi kepada pemerintah daerah dan desa terkait dengan pendirian LTSA.
Tidak ada.
a. Tidak semua aparat Pemerintah Kabupaten dan DPRD memahami pentingnya LTSA, sehingga tidak ada support budgeting untuk pendirian dan pemeliharaan LTSA; dan b. Desa tidak mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan LTSA dari Kabupaten;
a. Perlu adanya peningkatan kapasitas kepada pengambil kebijakan (Pemerintah dan DPRD) mengenai pendirian dan pemeliharaan yang menggunakan prinsip HAM dan gender; b. Perlu sosialisasi dan capacity building terhadap pemerintah Page 5 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA dan c. Pegawai LTSA masih banyak yang tidak memahami LTSA dengan baik.
4
Prinsip, Asas, dan Kode Etik Pelayanan a. Prinsip dan Asas Pelayanan LTSA b. Hak Pegawai Pelayanan LTSA c. Kewajiban Pegawai
a. Pembentukan LTSA dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang mudah, murah, aman, berkualitas, dan cepat. b. Tidak ada.
a. Masih maraknya praktik percaloan di LTSA; dan b. Masih adanya praktik pungli yang dilakukan oleh oknum LTSA (Contoh: Bayar Rekom ID di Disnaker sebesar Rp.
Rekomendasi kabupaten dan aparat desa terkait pentingnya perlindungan migrasi yang aman melalui LTSA; c. Perlu adanya capacity building kepada pemberi layanan, seperti materi responsive gender, berperspektif HAM, memahami isu trafficking dan kerentanan terhadap PMI; dan d. Perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada pencari kerja/CPMI dengan materi sosialisasi yang penting dikedepankan adalah mendorong untuk mengakses LTSA secara mandiri. Pencari kerja/CPMI perlu mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya mengurus dokumen sendiri. a. Prinsip LTSA mampu mengakses layanan secara mandiri dan bebas pungli; b. Perlu ada kejelasan yang tertuang dalam kebijakan unsur-unsur pelayanan Page 6 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Pelayanan LTSA d. Larangan Pegawai Pelayanan LTSA
c. Disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah dan simpatik, adil/tidak diskriminatif, terbuka dan jujur, loyal, sabar, patuh, memberikan teladan, komunikatif, kreatif, bertanggung jawab, dan obyektif. d. Tidak ada selain larangan untuk mendiskriminasi.
a.
5
Mekanisme Informasi a. Mekanisme Akses Informasi Pelayanan b. Mekanisme Program Sosialisasi LTSA
Melalui meja-meja layanan yang ada di kantor depan (front office). LTSA melayani pemberian informasi pelayanan LTSA, informasi pasar kerja, informasi pelaksanaan penempatan PMI, informasi pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja, informasi daftar P3MI, informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan,
Permasalahan LTSA 150.000,00 yang seharusnya tidak berbayar).
a. Belum ada pengembangan sistem informasi secara online yang dapat diakses CPMI dari tingkat Desa dan Kabupaten; b. Belum ada mekanisme sistem informasi baik offline maupun online yang dapat dijangkau oleh CPMI; dan c. Informasi masih tidak lengkap dan jarang di-update
Rekomendasi mana saja yang di PNBP-kan (mengacu terhadap kebijakan terkait dengan PNBP); c. Prinsip penyelenggaran LTSA harus berperspektif HAM dan responsif gender; d. Prinsip pelayanan harus menganut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AA UPB) dan UU Keterbukaan Informasi Publik; dan e. Prinsip aksesibilitas (bisa diakses secara online dan offline). a. Sistem data dan informasi harus bisa diakses oleh Pemkab hingga Pemdes sebagai alat kerja bersama dalam pelindungan PMI; b. LTSA harus memberikan informasi sekurangkurangnya: informasi pelayanan LTSA, informasi pasar kerja, informasi pelaksanaan penempatan PMI, informasi pelatihan dan Page 7 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
b.
6
Mekanisme Pendataan dan Sistem Database
Permasalahan LTSA
informasi terkait pemeriksaan kesehatan, hingga informasi dokumen keimigrasian. Tidak ada.
Tidak ada.
Rekomendasi sertifikat kompetensi kerja, informasi daftar P3MI, informasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, informasi terkait pemeriksaan kesehatan, informasi dokumen keimigrasian, informasi sosial budaya dan hukum di negara tujuan, informasi hak-hak PMI, informasi migrasi yang aman dan berperspektif gender, informasi perwakilan RI di negara tujuan, informasi pengaduan kasus dan bantuan hukum (Permen No. 22 Tahun 2014); dan c. Informasi dapat diakses melalui meja-meja layanan di front office LTSA, spanduk yang dipasang di depan LTSA, leaflet, monitor layar sentuh yang tersedia di LTSA, dan portal online (website/app).
a. Sistem layanan data belum
a. Komponen pendataan Page 8 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA terintegrasi dengan baik antar instansi dari Pusat hingga ke Desa; dan b. Setiap instansi memiliki sistem pendataannya masing-masing, karena masih memiliki ego sektoral.
Rekomendasi sekurang-kurangnya meliputi: nama, alamat, gender, negara tujuan, jenis pekerjaan, perjanjian kerja dan perjanjian penempatan, kontrak kerja, paspor, KTP dan KK, kontak anggota keluarga, profil majikan, dan data jaminan sosial; b. Komponen pendataan harus dibuat secara terpilah; c. Sistem pendataan harus terintegrasi dari tingkat desa (buka hanya desa dengan desmigratif, tetapi juga desa lain, termasuk desa yang telah diintervensi oleh CSO), daerah hingga ke tingkat pusat (terintegrasi dengan Sisnaker, SISKO, Portal Satu Data) dan Perwakilan RI di luar negeri (atase ketenagakerjaan/KBRI); d. Perlu adanya sistem pendaftaran satu pintu terkoneksi dengan desa-desa yang terhubung desmigratif,
Page 9 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi KKBM dll; dan e. Pendaftaran dan pengambilan hasil tetap di LTSA, rekam medis dan verifikasi ID bisa dilakukan di luar LTSA dengan syarat tidak menambah biaya, tidak mengalami pelambatan dan tersosialisasikan dengan baik kepada CPMI.
7
Aksesibilitas
Pendirian LTSA secara umum harus mempertimbangkan jumlah PMI yang akan dilayani dan jumlah kasus PMI di daerah tertentu.
a. Akses layanan jauh dari CPMI bila dilakukan di tingkat provinsi; dan b. Terdapat wilayah kantong PMI yang jauh dari gedung LTSA dan sulitnya akses transportasi.
a. Pemerintah perlu menetapkan aspek keterjangkauan jarak dan biaya dalam pertimbangan penentuan lokasi LTSA; b. Bagi daerah yang sulit terjangkau oleh PMI, maka diperlukan inovasi seperti LTSA keliling yang dapat menjangkau desa di mana CPMI dapat mendaftar ke LTSA keliling setelah datanya diinput oleh pemerintah desa; c. Adanya inovasi LTSA mobile yang bergerak di tingkat kecamatan dan desa-desa kantong buruh migran
Page 10 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi terkoneksi dengan layanan yang telah ada di tingkat desa (Desmigratif, KKBM, dan beberapa intervensi yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (satgas dll); dan d. Adanya portal online berbasis online/aplikasi, dll yang mudah diakses dipahami untuk mengakomodasi kebutuhan CPMI, seperti informasi, unggah dokumen, pengisian draf perjanjian kerja, konsultasi penanganan kasus, formulir pendaftaran, dll.
8
Sarana dan Prasarana a. Standar minimum prasarana pendukung b. Standar minimum sarana dan alat fasilitas pendukung c. Prasarana pendukung dalam jaringan (online)
a. Kantor depan meliputi meja layanan registrasi, meja layanan ketenagakerjaan, meja layanan dukcapil, meja layanan BPJS Ketenagakerjaan, meja layanan kesehatan, meja layanan kepolisian, meja layanan imigrasi, meja layanan pengaduan, dan meja
a. Sistem layanan data antarmeja belum terkoneksi, pengisian masih bersifat langsung, manual; dan b. Masih banyak LTSA tidak memiliki meja layanan yang lengkap.
c. Adanya sistem yang terkoneksi antarmeja di dalam LTSA; d. Meja layanan yang dapat melayani PMI mandiri; e. Memastikan tersedianya 8 meja layanan yang mencakup meja layanan ketenagakerjaan, meja
Page 11 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
layanan perbankan. Selanjutnya, kantor belakang meliputi ruang rapat, ruang seleksi, dan ruang OPP. Sedangkan ruang pendukung meliputi ruang tunggu, toilet, tempat ibadah, dan tempat parkir. b. Seragam pelayanan, brosur, layar digital, telepon dan mesin faksimili, perangkat komputer, printer, scanner, mesin antrian, mesin fotokopi, koneksi internet, laman website dan e-mail, kotak pengaduan, kamera pengawas/CCTV, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran ringan, dan alat fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan. c. Tidak ada.
9
Koordinasi
Penyelenggaraan LTSA dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi di daerah.
Rekomendasi layanan pengaduan dan informasi, meja layanan kependudukan dan pencatatan sipil, meja layanan kesehatan, meja layanan keimigrasian, meja layanan kepolisian, meja layanan perbankan, dan meja layanan jaminan sosial; f.
Selain 8 meja layanan di atas, perlu dipastikan adanya meja layanan di kantor depan LTSA yang dapat menyediakan informasi mengenai migrasi aman yang berperspektif HAM dan gender; dan
g. Memastikan bahwa sarana dan prasarana LTSA mampu menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di dalam LTSA. a. Penyelenggaran LTSA masih berjalan sendiri-sendiri, di internal LTSA, antar-LTSA, antar Kementerian dan Lembaga,
Perlu adanya sistem koordinasi dari LTSA sampai ke Perwakilan RI di Luar Negeri.
Page 12 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi
antarperwakilan RI; dan b. Koordinasi di tingkat provinsi dan daerah sering tidak singkron dan pemprov merasa bahwa pemkab memiliki kewenangan tersendiri.
10
11
Peninjauan dan Pengawasan a. Penyelenggara peninjauan b. Penyelenggara pengawasan c. Mekanisme peninjauan d. Mekanisme pengawasan
Pembiayaan
a. Tidak ada. b. Menteri Ketenagakerjaan melalui Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. c. Tidak ada. d. Tidak ada.
Tidak ada.
a. Perlu adanya Lembaga Pengawasan dalam penyelenggaraan LTSA hingga di tingkat Desa; dan b. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang baik sehingga antar LTSA tidak berjalan dengan baik, ada yang lebih siap dan ada yang masih belum siap.
a. Pemda masih belum siap dalam menyelenggarakaan LTSA, terutama apabila harus membiayai sendiri operasional lewat anggaran daerah;
a. Perlu ada pengawasan khusus di tingkat daerah, dalam hal ini koordinator adalah kepala dinas yang ditunjuk bupati/walikota; b. Pengawasan seluruh proses LTSA dari tingkat desa hingga Perwakilan RI di luar negeri dengan melibatkan CSO; dan c. Membuka ruang untuk lembaga-lembaga yang independen dan oversite untuk melakukan pengawasan, seperti KPK. Anggaran penyelenggaraan LTSA harus diambil dari APBD dan dijelaskan dalam RPP.
Page 13 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi
b. Keengganan instansi untuk bergabung dengan LTSA karena pendanaan yang cukup tinggi dan tidak bisa mendapatkan subsidi dana dari negara lainnya;
12
Pengaduan Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum a. Ruang lingkup pengaduan kasus dan bantuan hukum b. Penyelenggara layanan pengaduan dan bantuan hukum c. Mekanisme pengaduan dan bantuan hukum
a. Hanya diatur secara umum, yaitu LTSA dapat menerima pengaduan CPMI/PMI, koordinasi penyelesaian kasus CPMI/PMI, dan penyelesaian kasus terkait jaminan sosial ketenagakerjaan. Sedangkan terkait bantuan hukum, tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur. b. Satuan Tugas yang dibentuk oleh Direktur Jenderal, Gubernur, atau Bupati/Walikota menjadi pelaksana layanan pengaduan. c. Mekanisme umum pengaduan adalah melalui kotak pengaduan atau meja layanan pengaduan dan penyelesaian
a. Tidak ada lembaga khusus pengaduan/ bantuan hukum di LTSA bagi calon PMI, sehingga apabila calon PMI memiliki kendala/kasus hukum tidak bisa melakukan pengaduan. Kendala ini berpotensi terjadi ketidak pastian hukum/molornya penyelesaian kasus; dan b. Tidak adanya mekanisme/tata cara/prosedur khusus dalam melakukan pengaduan dan penanganan kasus, hal ini menyebabkan permasalah hukum oleh calon PMI/PMI lama diselesaikan.
a. Membentuk lembaga khusus pengaduan / bantuan hukum di setiap LTSA, yang melibatkan perwakilan CSO, kepolisian, disnaker, kemenaker. termasuk dengan meningkatkan kapasitas pendamping hukumnya yang berperspektif dan sensitif gender , khususnya situasi spesifik perempuan buruh migran; b. Mekanisme pengaduan direncanakan akan masuk dalam RPP Perlindungan dan pengawasan PMI; c. Perlu dibentuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian kasus dengan melibatkan pemerintah pusat seperti kemnaker, disnaker, satgas bupati/walkot dan antar instansi. Hal ini bertujuan Page 14 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
masalah. Tidak ada mekanisme yang lebih spesifik terkait bantuan hukum.
13
Peran Serta Masyarakat
Tidak ada.
Rekomendasi agar antar ada tanggung jawab pada setiap lembaga; dan d. Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengaduan dan penanganan kasus harus memiliki kompetensi mediasi yang baik dan mendapatkan pelatihan mediasi.
CSO/serikat buruh belum dilibatkan dalam penyelenggaraan dan pengawasan LTSA
a. Perlu adanya keterlibatan organisasi buruh migran, NGO, kelompok perempuan di dalam perancangan program di setiap LTSA, penyelenggaraan dan pengawasannya; b. Perlu adanya akses organisasi buruh migran, masyarakat sipil dalam terlibat melakukan pemantauan dan menyampaikan komplain di LTSA; c. Organisasi buruh migran, masyarakat sipil berhak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pelayanan yang adil, hak menyampaikan saran dan pendapat, memperoleh
Page 15 of 18
No.
Kategorisasi
Usulan Naker dalam Draf Permenaker LTSA 2018
Permasalahan LTSA
Rekomendasi perlindungan hukum seperti yang tertuang dalam PP Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara.
Page 16 of 18
Jaringan Buruh Migran (JBM) adalah koalisi 27 organisasi yang terdiri dari serikat buruh migran yang ada di dalam dan di luar negeri, serikat buruh lokal, organsiasi yang peduli terhadap hak-hak buruh migran. JBM ini sudah ada semenjak 2010 dengan nama JARI PPTKILN. Di tahun 2015, JBM memperluaskan gerakan dengan tidak hanya fokus pada pengawalan revisi UU 39/2004 tetapi juga pada penanganan kasus dan perlindungan buruh migran di tingkat ASEAN.
AKUN SOSIAL MEDIA JBM FB Twitter Instagram
: Jaringan Buruh Migran – jbm : @jariburuhmigran : jaringanburuhmigran
Webblog Website Youtube
: jaringanburuhmigran.org : jaringanburuhmigran.or.id : Jaringan BuruhMigran
Page 17 of 18