JCH Pakai Ihram di AHES

Surabaya, Memorandum Gelombang kedua jemaah calon haji (JCH) Indonesia mulai diberangkatkan kemarin, dari Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES). Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya Husnul Maram mengatakan bahwa, tiga kloter pertama dari gelombang II telah diberangkatkan pada, Kamis (8/6).

“Kloter 37 berangkat pada pukul 02.00 WIB, kloter 38 pada pukul 04.45 WIB, dan kloter 39 diberangkatkan pada pukul 05.45 WIB,” jelas Maram.

Dengan dimulainya pembe- rangkatan gelombang kedua, JCH terlihat memakai baju ihram sejak di AHES. JCH gelombang II ini akan tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, dan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah wajib.

“Mengingat pentingnya kelancaran perjalanan jemaah menuju hotel pemondokan, kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji agar memakai baju ihram sejak keluar dari kamar di Embarkasi Surabaya. Niat ihram dapat diucapkan di Yalamlam atau Bandara King Abdul Aziz Jeddah saat berada di dalam bus,” tambah Maram.

Maram menekankan bahwa, imbauan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada jemaah haji dan mencegah penumpukan di Bandara Jeddah yang dapat mengakibatkan keterlambatan pergerakan menuju tempat pemondokan. Jika JCH tidak memakai baju ihram sejak embarkasi, mereka harus berganti ihram di bandara yang memerlukan waktu yang lebih lama dan dapat menghambat proses perjalanan. Husnul Maram, juga mengungkapkan bahwa, sebanyak 39 kloter telah diberangkatkan ke tanah suci, terdiri dari 17.088 jemaah dan 195 petugas, sehingga

PPSDS Jatim Minta Cek Kesehatan Ternak Kurban

“Kalau terjadi kenaikan harga sapi kurban seperti sekarang, kami menilai ada indikasi perencanaan program yang salah, sehingga perlu ada evaluasi dari progam yang dirancang oleh pihak berwenang. Apalagi mengalami kenaikan yang signifikan seperti sekarang ini,” urai Munthowif.

Munthowif mendesak Dinas

Peternakan di Jawa Timur sudah bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) dan disinyalir ada penyakit LSD. “Jadi sapi-sapi yang dibawa keluar Jawa Timur harus benar-benar sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) asal sapi. Sehingga pasokan sapi ke pasar hewan berkurang,” urai dia. Selian itu, PPSDS Jatim mendesak Dis- nak mengevaluasi kinerjanya, untuk memberikan pelayanan prima. Munthowif menegaskan, sapi kurban yang di Jawa Timur sudah di vaksin PMK baik hanya total jemaah haji yang sudah diberangkatkan mencapai 17.283 orang (47%). Maram juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua JCH yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Haji (RSU Haji), yaitu jemaah haji kloter 23 asal Bojonegoro dan jemaah haji kloter 33 asal Nganjuk. Selain itu, terdapat delapan jemaah haji yang telah dipulangkan ke daerah asal setelah tiba di AHES. “Tujuh orang dipulangkan karena sakit dan satu orang karena sedang hamil,” ungkapnya. Maram menjelaskan bahwa, jika keadaan jemaah yang sakit sekali maupun dua kali. “Demikian ketika sapi siap potong dijual sebagai sapi kurban, masyarakat harus dipastikan terlebih dahulu dengan sembuh selama masa operasional pemberangkatan haji, mereka akan diberangkatkan kembali karena dokumen-dokumen mereka sudah siap.

Selanjutnya, Maram mengungkapkan bahwa Jawa Timur mendapatkan kuota tambahan sebanyak 1.300 JCH dari total nasional 8.000 jemaah. Kuota tambahan ini diberikan kepada jemaah haji reguler yang mengalami kegagalan sistem pada tahap pelunasan sebelumnya. Jemaah haji cadangan yang telah melakukan pelunasan, dan jemaah haji reguler berikutnya setelah jemaah haji cadangan. (xi/x2/x3/ono)

Sambungan dari halaman 9

SKKH dari asal sapi. Kalau tidak ada surat SKKH dari daerah sapi kurban, maka perlu dipertanyakan kesehatan sapinya,” tutup dia. (day/ono)

Sampah ... Sambungan dari halaman 9 ra bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029. Seperti, penghentian penggunaan styrofoam sebagai kemasan makan, sedotan plastik, kantong plastik, kemasan multilayer, maupun kemasan berukuran kecil.

“Pemkot Surabaya bahkan sudah memulai dari awal. Kalau memang kebijakan dari (pemerintah) pusat demikian, maka daerah wajib untuk pengawasannya dengan aturan turunan dari pusat,” ungkapnya.

Saat ini, Hebi tengah menunggu regulasi resmi dari KLHK RI terkait penghentian penggunaan secara bertahap beberapa jenis plastik sekali pakai pada akhir tahun 2029.

“Kami ingin tahu bentuknya, kita lihat aturan yang diatasnya bagaimana nanti. Kemudian ditindaklanjuti dengan aturan-aturan yang ada di daerah. Kita sudah punya Perwali 16 tahun 2022, tentunya kita tajamkan lagi dari aturan Perwali agar bisa menunjang (aturan) yang diatasnya,” pungkasnya. (rio/ono)