MODUL KEUANGAN DESA
BAB III TAHAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
B | Pelaksanaan Keuangan Desa Pelaksanaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai kewenangan desa yang diolah melalui rekening desa. Artinya, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui rekening desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
1. Tujuan pengaturan pelaksanaan keuangan desa Pengaturan pelaksanaan keuangan desa bertujuan untuk: • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. • Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APB Desa. • Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa. • Memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
2. Prinsip pelaksanaan keuangan desa Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : • Tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja jika tidak ada dalam Perdes APB Desa. • Setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. • Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; • Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.
3. Tahapan Pelaksanaan keuangan desa Adapun alur tahapan pelaksanaan keuangan desa dapat digambarkan dengan bagan siklus di bawah ini:
• • •
Tahap pertama, pelaksanaan keuangan desa adalah pelaksanaan APB Desa yang meliputi kegiatan sosialisasi Perdes APB Desa, penyusunan DPA/RAB, pelaksanaan penerimaan, pelaksanaan belanja. Tahap kedua, pelaksanaan kegiatan yang meliputi mekanisme pelaksanaan pembangunan dan pihak-pihak yang terlibat, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, permintaan pendanaan, dan pencairan. Tahap ketiga, perubahan APB Desa yang meliputi kegiatan penyusunan rancangan Perkades Perubahan APB Desa, Penetapan Perubahan APB Desa dan sosialisasi peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
27