Kajian Famcos : Dilematis Pinjaman Online Dimaki tetapi Diminati Kala Pandemi Covid-19

Dilematis Pinjaman Online Dimaki tetapi Diminati Kala Pandemi Covid-19 Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank industri. Fintech ini semakin berkembang dan diminati karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang konsumtif.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Adapun fintech yang khusus melayani transaksi pinjam meminjam yaitu fintech lending.

Keadaan pandemi Covid-19 juga meningkatkan pengguna pinjaman online (pinjol) karena pendapatan yang menurun sehingga kemudahan pinjaman online menjadi salah satu solusi. Banyaknya perusahaan pinjaman online menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman online tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank. Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, terutama saat penagihan pembayaran, tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Di tengah ramainya kasus dan pengaduan mengenai pinjaman online ilegal yang sangat merugikan ini, perlu upaya untuk menemukan solusi yang tepat.

A. Kasus Pinjaman Online Berdasarkan data OJK per 6 Oktober 2021, dari tahun 2018-2021 kasus pinjaman online ilegal telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas. Jumlah pengaduan masyarakat sebanyak 47% mendapatkan bentuk pelanggaran berat dan 53% mendapatkan pelanggaran ringan/sedang. Bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat antara lain: (a) pencairan tanpa persetujuan pemohon, (b) ancaman penyebaran data pribadi, (c) penagihan kepada seluruh kontak HP dengan teror/intimidasi, (d) penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual.

Berbagai kasus terjerat dan tertipu pinjaman online ilegal ramai diberitakan.

Dilansir dari kompas.com, berikut kisahnya: 1) S (40), guru TK di Kota Malang terjerat pinjaman online (pinjol) di 24 aplikasi senilai Rp40 juta. Ia terpaksa berhutang di pinjaman online untuk biaya kuliah S1.

Ia harus memiliki ijazah S1 sebagai syarat agar tetap bisa bekerja sebagai guru TK. S adalah lulusan D2 yang sudah 13 tahun mengajar di TK. Sayangnya saat tahu S

memiliki utang di pinjaman online , pihak sekolah memberhentikan S. Tak hanya itu.

S juga menerima ancaman dan teror dari debt collector.

2) Pada Juni 2019, seorang warga Papua, DNG (39), mengaku tertipu ketika hendak mengajukan pinjaman online . Akibatnya, ia kehilangan uang sebanyak Rp10,5 juta di rekening miliknya. Awalnya DNG mendapat pesan singkat dari sebuah nomor ponsel yang menawarkan pinjaman online dengan bunga 0,6 persen dari PT Bima Finance. DNG tergiur dan langsung menghubungi nomor tersebut. Kemudian, ia diminta membuka situs www.kreditcepatcair.com yang berisi syarat-syarat kredit cepat. Ia diarahkan untuk mengurus internet banking di BRI dan mengunduh aplikasi AIRDROID, kemudian mendapatkan username dan password dari aplikasi tersebut.

Setelah login ke situs www.kreditcepatcair.com, ia mendapat SMS banking yang menginformasikan uangnya diambil secara otomatis senilai Rp10,5 juta tanpa adanya transaksi ke nomor rekening BCA 7935391776.

3) NF (38), seorang sopir angkot di Padang, Sumatera Barat, tewas gantung diri lantaran diduga terlilit utang dari sebuah aplikasi pinjaman online . Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (14/2/2020) sekitar pukul 05.30 WIB. Kapolsek Koto Tangah Kompol Rico Fernanda mengatakan, korban ditemukan tewas tergantung di pohon kelapa di dekat kolam ikan yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Menurut keterangan saksi, korban terlilit masalah hutang dengan pinjaman online . Selain itu, korban pernah bercerita diteror akibat utang dari pinjaman online .

Lalu sebenarnya bagaimana dasar hukum yang mengatur dan lembaga apa yang bertanggung jawab menangani layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bagi konsumen yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal tersebut?

B. Dasar Hukum Pinjaman Online Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Dasar Hukum LPMUBTI mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal-pasal yang menjabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman online tidak tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016. Namun, tercantum kewajiban dan larangan bagi penyelenggara pinjaman online , yang dapat disimpulkan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, sebagai berikut (Pardesi, 2020):

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1)) 2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)) 3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)) 4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1)) 5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2)) 6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.

7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online antara debitur dan kreditur tidak membutuhkan ruang untuk berinteraksi secara langsung. Namun interaksi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik (Istiqamah, 2019). Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan Siaran Pers No. 387/HM/KOMINFO/10/2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan sesuai arahan Presiden, Kementerian Kominfo merujuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta peraturan perubahan dan pelaksanaan sebagai dasar hukum penanganan pinjol ilegal. Menurut Johnny, Kementerian Kominfo menjadi salah satu institusi yang berperan dalam menyelesaikan dampak negatif pinjol ilegal. Oleh karena itu, pihaknya berupaya melakukan penanganan terhadap pinjol ilegal yang telah secara terang-terangan menyalahgunakan informasi dan transaksi elektronik sehingga menyebabkan keresahan publik. Jika tidak sesuai aturan, maka akan dijerat tindak pidana.

C. Perlindungan Konsumen terkait Data Pribadi 1. Hak-hak konsumen tercantum dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak konsumen yang tercantum diatas, penyedia layanan pinjaman online kerap melakukan pelanggaran atas hak-hak tersebut. Seperti kasuskasus penagihan dengan teror yang dilakukan penagih sehingga menyebabkan ketidaknyamanan yang jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme pinjaman online dan hak-hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman online menjadi salah satu penyebab kurangnya perlindungan terhadap hal tersebut (Pardesi, 2020).

2. Syarat Pihak Lain dapat Mengakses Data Pribadi Pengguna Penyelenggara dilarang menyebarkan data dan informasi pribadi pengguna kepada pihak lainnya dikecualikan pada : a) Pengguna memberikan persetujuan tertulis. b) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bentuk Persetujuan Tertulis Pengguna Tata cara persetujuan tertulis dari pengguna dapat dinyatakan dalam bentuk : a) Pilihan setuju atau tidak setuju. b) Memberikan tanda persetujuan, dalam dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan.

4. Hal Penting dalam Penyantuman Informasi Produk dan Layanan Penyantuman informasi produk dan layanan harus memperhatikan hal berikut. a) Risiko yang terdapat pada produk dan layanan. b) Uraian pokok produk yang ditawarkan. c) Pusat pengaduan. d) Biaya yang timbul sehubungan dengan produk dan layanan.

D. Lembaga yang Bertanggung Jawab Menangani Layanan Pinjaman Online Ilegal 1. Otoritas Jasa Keuangan Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain kewenangannya untuk mengawasi serta mengatur industri fintech, OJK juga berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan fintech. Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal yaitu telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas Waspada Investasi).

2. Satuan Waspada Investasi Satuan Waspada Investasi (SWI) dibentuk OJK sebagai upaya memutus mata rantai dari pinjaman online ilegal atau fintech nakal sampai melakukan pembentukan SWI daerah mengingat banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban dari pinjaman online , sehingga dengan adanya pembentukan SWI daerah tersebut diharapkan adanya percepatan penanganan terhadap kasus ilegal.

Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam SWI ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator, Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.

E. Faktor Pendorong Maraknya Pinjaman Online Ilegal 1. Dari Sisi Pelaku Dari sisi pelaku yaitu kemudahan mengunggah aplikasi/website/situs dan kesulitan pemberantasan dikarenakan lokasi server banyak ditempatkan di luar negeri. Pinjaman online ilegal juga banyak berasal dari luar negeri. Satgas Waspada Investasi (SWI) melaporkan server para pelaku berasal dari beberapa negara seperti China hingga India.Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan pinjol ilegal dengan server dari Indonesia hanya 22%. Sementara 40% tidak diketahui asalnya karena melakukan modusnya di media sosial dan sisanya berada di luar Indonesia 2. Dari Sisi Masyarakat atau Korban Dari sisi masyarakat atau korban, tingkat literasi masyarakat masih rendah tentang keuangan rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya jarak atau gap yang signifikan antara tingkat pemanfaatan produk layanan keuangan atau tingkat inklusi nasional, dengan tingkat pemahaman masyarakat atau literasi terhadap produk keuangan. Literasi keuangan masyarakat perlu terus ditingkatkan, agar mereka benar-benar paham dengan karakteristik, risiko, biaya, kewajiban konsumen terhadap produk atau layanan jasa keuangan yang diakses atau dibelinya.

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan, berdasarkan hasil survei terhadap 12.700 responden di 34 provinsi pada 2019, 76,2 persen diantaranya telah menggunakan produk dan atau layanan jasa keuangan formal. Namun demikian, untuk tingkat pemahaman responden terhadap produk keuangan baru mencapai setengah dari tingkat inklusi tersebut, yakni sebesar 38 persen.

Selain itu, konsumen tidak melakukan pengecekan legalitas. Masyarakat saat ini masih minim melakukan pengecekan legalitas pinjol, mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai tinggi, ada nasabah yang sengaja tidak membayar, penghasilan nasabah yang tidak cukup hingga budaya gali lubang tutup lubang. Adanya kebutuhan mendesak karena kesulitan keuangan Pinjaman online ilegal sudah semakin marak terjadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19 karena banyaknya pemutusan hubungan kerja sedangkan kebutuhan setiap hari harus dipenuhi sehingga berhutang pada pinjaman online menjadi solusi.

F. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pinjaman Online Ilegal 1. Menjalin Kerjasama Lima K/L dalam Memberantas Pinjaman Online Ilegal Dilansir dari kominfo.go.id, sebagai bentuk nyata dalam memperkuat upaya memberantas platform pinjaman online (pinjol) ilegal, lima kementerian/lembaga

berinisiatif membuat surat pernyataan bersama. Lima kementerian atau lembaga yang bekerja sama yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing menjelaskan OJK, BI, Polri, Kemkominfo, dan Kemenkop UKM berinisiatif membuat surat pernyataan bersama sebagai usaha meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjol ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman online ilegal. Surat pernyataan bersama ini juga berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Ia menyampaikan isi dari surat pernyataan itu berisi atas tiga bagian, yakni pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar terciptanya ketertiban dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online atau fintech. Selain upaya yang telah dilakukan antarinstansi, OJK dalam hal ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjerat layanan pinjaman online ilegal dengan cara menekankan dan menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman online. Masyarakat diminta untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar pada OJK karena semua layanan pinjaman online yang sudah terdaftar pada OJK sudah dapat dipastikan legal oleh OJK. 2. Tindakan Preventif dan Kuratif Pemerintah Berdasarkan hasil wawancara pada Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara dengan Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan pemerintah yaitu sebagai berikut.

1) Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online yang ilegal.

2) OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal.

3) Berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana maka akan dilaporkan

kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman online ilegal.

4) OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankkan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu perbankkan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK. 5) OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dari awal pada saat pendaftaran rekening baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap permintaan pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. 6) Apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman online yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

G. Kelemahan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Pinjaman Online Ilegal 1) OJK Tidak Memiliki Data Resmi Tercatat ada 227 perusahaan layanan pinjaman online yang melanggar POJK No. 77/ POJK.01/2016 yang mewajibkan penyelenggara atau perusahaan 20 layanan pinjaman online untuk mendaftar ke OJK. Dari jumlah tersebut, mayoritas berasal dari developer China. Dari mesin pencarian Google, platform tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada aplikasi di Play Store dan App Store (ekonomi.kompas.com., 2018).

Banyaknya layanan pinjaman online dari China yang masuk ke Indonesia kemungkinan disebabkan oleh adanya pengetatan peraturan di China itu sendiri.

Namun, OJK juga belum dapat memastikan perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan seberapa banyak jumlah nasabahnya. Hal ini dikarenakan OJK tidak memiliki data resmi dan tidak dapat mendeteksi perusahaan yang namanya tidak terdaftar di OJK (ekonomi.kompas.com., 2018).

2) Mekanisme Perizinan di OJK yang Sulit.

Regulasi layanan pinjaman online yang ada, masih memberi kesempatan bagi perusahaan untuk memilih tidak mendaftar ke OJK. Beberapa alasan perusahaan tidak mendaftar ke OJK adalah sebagai berikut: (a) perusahaan tidak

memenuhi persyaratan yang ada dan (b) perusahaan tidak mau mengikuti peraturan OJK yang dinilai sulit untuk dipenuhi atau terlalu ketat.

H. Cara Pengaduan Kasus Pinjaman Online ke Lembaga Berwenang 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) a) Melakukan pengaduan melalui kontak OJK : 157 b) Melakukan pengaduan melalui form pengaduan dengan cara mengisi form permasalahan.

1) Isi data nama perusahaan dan permasalahan yang dihadapi.

2) Unggah dokumen bukti.

3) Dapatkan nomor layanan dan pin untuk menelusuri status pengaduan.

2. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) a) b) c) d) e) f)

Menghubungi nomor 150 505.

Melalui portal http://afpi.or.id.

Pilih kolom pengaduan.

Isi form nama, email, nama platform.

Permasalahan yang dihadapi.

Unggah dokumen bukti.

3. Melaporkannya ke kepolisian untuk proses hukum melalui polisi resor (polres) dan polisi daerah (polda). Laporkan melalui situs https://patrolisiber.id atau melalui email ke info @cyber.polri.go.id. Selain itu, melapor ke Satgas Waspada Investasi, untuk kemudian pinjol ilegal dilakukan pemblokiran, yakni melalui email ke waspadainvestasi@ojk.go.id.

I. Tips yang Dapat Dilakukan agar Aman Menggunakan Pinjaman Online 1. Buat Daftar ulang Catat seluruh beban cicilan yang dimiliki. Tulis pokok pinjaman, bunga, tenor pelunasan dan tenggat waktu pembayaran dari semua hutang yang dimiliki.

Dari daftar utang tersebut, tentukan untuk melunasi pinjaman dari bunga tertinggi atau dari yang terendah terlebih dahulu. Melunasi pinjaman dengan bunga paling besar membuat tagihan tidak semakin menggunung seiring berjalannya waktu.

2. Hindari Mengajukan Pinjaman Baru Hal yang menyebabkan seseorang terjebak dalam hutang berkepanjangan adalah senang mengajukan pinjaman baru saat pinjaman lama belum lunas. Hal serupa juga sangat mungkin terjadi jika mengajukan pinjaman untuk menutupi beban utang lainnya atau istilahnya ‘gali lubang tutup lubang’.

3. Atur Keuangan Lebih Efektif Mulai menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu dan menambah pendapatan. Hal ini penting untuk dilakukan agar memiliki lebih banyak dana untuk membayar cicilan utang tersebut. Cara lain yang bisa dilakukan dalam keadaan mendesak, dapat menjual ataupun menggadaikan beberapa aset berharga untuk membantu melunasi tagihan pinjaman online .

4. Tanamkan Komitmen untuk Melunasi Utang Sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman, harus sudah memiliki komitmen untuk melunasinya sesuai ketentuan hingga tuntas. Jika cicilan terlihat semakin sulit untuk dilunasi, coba berkomunikasi dengan pihak pemberi pinjaman tentang kondisi keuangan saat ini. Pada dasarnya, pinjaman online hadir sebagai penyelamat di tengah masalah keuangan mendesak. Namun, perlu diperhatikan bunga yang diberikan cukup tinggi sehingga perlu pertimbangan yang cukup matang.

Jadikan pinjaman online sebagai pilihan terakhir, pilihlah bantuan finansial lainnya lebih menguntungkan.

J. Rekomendasi : 1. OJK dan seluruh pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama dapat meningkatkan upaya sosialisasi pencegahan terhadap pinjaman online ilegal.

Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan selama melakukan pinjaman online .

2. Pemerintah perlu mengevaluasi mekanisme perizinan atau pendaftaran perusahaan layanan pinjaman online di OJK. 3. Pemerintah harus menyiapkan skema baru yang lebih tegas dalam menindaklanjuti sanksi yang diterima perusahaan pinjaman online ilegal untuk memberikan efek jera.

4. Pemerintah perlu memiliki data resmi perusahaan pinjaman online baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Daftar Pustaka Asti. 2020. Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal hukum kenotariatan. (5) 1: 111-12. View of Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal (unud.ac.id) Budiyanti K.2019.Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (11) 4 :19-23.Info Singkat---4-II-P3DIFebruari-2019-219.pdf (dpr.go.id) John RP. 2018 23 Nov. Hendak Ajukan Pinjaman "Online", Denny Malah Tertipu Rp 10,5 Juta.

Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2018/11/23/17512711/hendak-ajukan-pinjamanonline -denny-malah-tertipu-rp-105-juta Biro Humas Kementerian Kominfo. 2021 28 Okt. Dorong Pinjol Aman dan Terpercaya, Menteri Johnny: Pemerintah Terapkan Pengaturan ITE.Siaran Pers No. 387/HM/KOMINFO/10/2021.Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id) Novina Putri Bestari.2021 25 Jun.Waduh! Pinjol Ilegal Serbu RI, Dari China Hingga India.CNBC Indonesia Waduh! Pinjol Ilegal Serbu RI, Dari China Hingga India (cnbcindonesia.com) Kiki S. 2021 27 Jun. Jangan panik! Begini cara melaporkan pinjol ilegal dan Fintech lending bermasalah. Kompas.com. Jangan Panik, Ini Cara Melaporkan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending Bermasalah (kompas.com) Leski R. 2021 20 Agustus. Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama. Kominfo.id. Perkuat Upaya Berantas Pinjol Ilegal, 5 K/L Buat Surat Pernyataan Bersama – Ditjen Aptika (kominfo.go.id) OJK. 2021 15 Okt. Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal. Ojk.go.id. Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective).

Perdana P. 202 14 Feb. Diduga Terlilit Utang Pinjaman Online, Sopir Angkot di Padang Tewas Gantung Diri.

Kompas.com https://regional.kompas.com/read/2020/02/14/16255551/diduga-terlilit-utangpinjaman-online -sopir-angkot-di-padang-tewas-gantung

Rully RR. 2021 28 Sept. OJK: Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Masih Rendah. Kompas.com. OJK: Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Masih Rendah (kompas.com) Siti F. 2021 22 Okt. Terungkap ! Ini Alasan Maraknya Pinjol Ilegal. Detik Finance.com.

Terungkap! Ini Alasan Maraknya Pinjol Ilegal (detik.com) Sosok S. 2021 18 Mei. Guru TK yang Terjerat 24 Pinjaman Online, 13 Tahun Mengajar, Pinjam Uang untuk Kuliah S1. Kompas.com. Sosok S Guru TK yang Terjerat 24 Pinjaman Online, 13 Tahun Mengajar, Pinjam Uang untuk Kuliah S1 (kompas.com) Yuliana H. 2021 12 Mei. Terjebak Pinjaman Online? Ini Tips Untuk Mengatasinya.

Bisnis.com. https://finansial.bisnis.com/read/20210512/55/1393326/terjebakpinjaman-online -ini-tips-untuk-mengatasinya