Nomor 97 Tahun Ke-I
Kamis, 23 Januari 2020 Info Berlangganan/Iklan
0821 6751 3231 Kantor Redaksi
Terbit 16 Halaman
0622 7431 343
HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Akurat dan Terpercaya Bunuh Sekeluarga Karena Dendam
Buronan Internasional Tertangkap Di Asahan
HAL
13
HAL
Kenaikan Harga LPG 3 Kg Hanya Di Tingkat Pengecer
4
Maladministrasi PPDB
Ombudsman Minta Disdik Sanksi Kepsek SMAN 8 Medan
HAL
3
HAL
Himapsi Minta KPK/Polri Awasi Pengusul Hak Angket
8
DPRD Segera Bahas Penghentian Operasional PT Halindo
HAL
12
USBN Dihapus
Awasi Soal Ujian Copy Paste Guru Dituntut Lebih Kreatif Dan Inovatif
Penghapusan USBN tahun 2020 melalui pencabutan Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan USBN menuai respons positif, namun terselip kekhawatiran karena penghapusan USBN tersebut. Jakarta | Mistar Seperti diberitakan sebelumnya, penghapu san USBN tahun 2020 ini berakibat pada pem buatan soal-soal ujian menjadi wewenang pihak sekolah. Selama ini, sebelum USBN dihapus, BNSP memiliki porsi 25 persen dalam pembua tan soal ujian, dan 75 persen lainnya dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Pengamat Pendidikan Andreas Tambah dari Komnas Pendidikan menyebutkan, yang perlu diwaspadai adalah munculnya soal-soal ujian versi sekolah yang bersifat plagiasi dari bankbank soal yang telah ada. Menurutnya, potensi ini muncul berkaitan dengan kompetensi sese orang guru yang berbeda-beda. “Kalau selama ini guru hanya copy paste atau menggunakan bank soal yang ada, itu yang berbahaya,” kata Andreas saat dihubungi, Rabu (22/1/20). Bersambung ke Hal 7...
BELAJAR MERDEKA: Mendikbud Nadiem Makarim, berbincang bersama para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota usai menu tup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Dinas Pendidikan Se-Indonesia, di Birawa Assembly Hall, Jakarta, Rabu (12/12/19) lalu. Dalam rapat itu Nadiem memaparkan konsep belajar merdeka, sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, (f:ist/mistar)
Pematangsiantar | Mistar Penggantian Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) ke Ujian Sekolah (US) yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2020, para guru dituntut lebih kreatif dan inovatif. Tidak hanya bekerja sesuai Standard Operasional Prosedur (SOP). Seperti disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pematangsiantar, Rudolf Barmen Ma nurung, saat dimintai tanggapan terkait penggantian Prosedur Operasional Standar (POS) USBN ke US melalui telepon se lulernya, pada Rabu (22/1/20). “Penggantian USBN ke US mulai tahun 2020 itu berarti lebih diberikan kebebasan kepada guru untuk menilai di satuan pendidikan masing-masing. Dan dari pergantian itu, seorang guru juga dituntut harus mempunyai bank soal, karena guru yang akan menyusun soal untuk ujian,” ujar Rudolf. Bersambung ke Hal 7...
FSGI: Perlu Ada Pengawasan Medan | Mistar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Pusat mendukung pemerin tah yang mengganti Ujian Sekolah Berstandart Nasional (USBN) menjadi Ujian Sekolah (US). “Kita sangat menyambut positif,” tegas Sekjen FSGI Pusat
Satriwan Salim ketika dihubu ngi lewat telepon seluler, Rabu (22/1/20). Satriwan menjelaskan, dengan diberlakukannya US, maka pihak sekolah dan guru akan mendapat kan kepercayaan dan kewenangan dari pemerintah untuk menen
Pilkada 2020
Target Golkar Menang 60 Persen Jakarta | Mistar Partai Golkar menargetkan menang Pe milihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dengan persentase 60 persen. Golkar berharap kemenangan itu diraih oleh kepala daerah yang diusung dan merupakan kader partainya. “Gini... kalau soal pilkada, kami di Golkar pertama punya tekad untuk memenangkan semua pilkada, dan sama dengan parpol lain. Kami tetapkan target menang 60 persen di Pilkada 2020,” kata Wakil Ketua Umum Par tai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/20). Doli mengatakan kemenangan yang ingin diraih Golkar dalam Pilkada 2020 adalah kemenangan sejati. Kemenangan sejati itu adalah dapat mengusung dan memenangkan kader Golkar sendiri. “Kemenangan yang kami maksud adalah kemenangan sejati kalau kita bisa mengusung dan memenangkan kader asli Golkar,” ujarnya. Meski begitu, Doli mengaku kadernya tak dapat diusung sebagai gubernur, wali kota, dan bupati di beberapa daerah. Namun, sam bung Doli, kemenangan dapat diraih dengan cara mengusung kadernya menjadi wakil gubernur, wakil wali kota, serta wakil bupati. “Walaupun itu akan mengalami gradasigradasi, paling tidak ada tiga karena tidak semua daerah Golkar bisa mengusung sendiri atau bahkan mungkin tidak cukup mencalon kan sendiri. Gradasi pertama itu kesuksesan atau keberhasilan itu tadi mengusung dan memenangkan kader kita sebagai gubernur, wali kota, bupati,” sebutnya. “Gradasi kedua adalah kalau kita bisa memenangkan minimal wakilnya, wakil gu bernur, wakil bupati, wali kota. Atau kita bisa mengusung calon-calon lain yang tentu bisa berkomunikasi dengan baik dengan Partai Golkar,” sambung Doli. Bersambung ke Hal 7...
tukan materi ujian. “Kalau dulu soal-soalnya berstandar nasional, sekarang negara tidak lagi cam pur tangan. Jadi ujian sekolah itu modelnya diberikan pemerintah kepada sekolah masing-masing,” ungkap dia. “Nanti pihak sekolah yang
menentukan model ujian untuk para siswa. Modelnya bisa saja nanti siswa itu diminta atau dinilai dari tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan. Ketiga komponen ini nanti dilakukan oleh guru terhadap murid,” ucapnya. Misalnya, sebut dia, dari aspek
atau model keterampilan, siswa akan diberikan tugas-tugas mulai dari masuk sekolah. “Misalnya di aspek keterampilan, siswa itu punya tugas-tugas. Sudah ada dokumen, itu saja dikumpulkan lalu dinilai. Bersambung ke Hal 7...
Dana Desa 2020
Penyaluran Langsung Ke Rekening Desa Palu | Mistar Penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN yang selama ini melalui kas pemerintah kabupaten, mulai 2020 tidak akan masuk kas daerah lagi demi percepa tan penyaluran dan pemanfaatannya. “Dari Kantor Pelayanan Perbendaha raan Negara (KPPN), dana desa langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing. Tahun sebelumnya, dana itu masuk dulu ke rekening Pemda, baru ke rekening desa,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah Dr Irfa Ampri di Palu, Rabu (22/1/20). Dalam wawancara khusus dengan Anta
ra di ruang kerjanya, Irfa yang didampingi Kabid PPA-1 Heru Kutanto dan Kabid PPA II Eko Kusdaryanto menyebutkan, selain memperpendek jalur pencairan dana desa, Kemenkeu juga mengubah porsi dana yang dicairkan setiap periode. Mulai 2020 ini, kata Irfa yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Sulteng itu, pen cairan tahap I akan diberikan sebanyak 40 persen dari alokasi setiap desa, tahap II 40 persen dan tahap III 20 persen atau 40-4020. Sebelumnya porsinya adalah 20-40-40. “Pencairan tahap pertama sebesar 40 persen dilakukan mulai Januari sampai Juni, tahap II Maret-Agustus dan Tahap
III Juli-Desember. Kita percepat. Desa mana yang lengkap dokumennya, lang sung transfer, tanpa menunggu yang lain. Nomor-nomor rekening desa sudah kami kumpulkan,” katanya. Meskipun pola penyaluran tidak lagi melalui kas Pemda, namun semua uru san administratif tetap berada di bawah wewenang Pemda. Mereka yang akan memverifikasi persyaratan-persyaratan pencairan untuk kemudian dilaporkan ke KPPN setempat. “Setiap desa yang telah memenuhi persyaratan, langsung ditransfer dananya dari KPPN setempat,” katanya menambahkan. Bersambung ke Hal 7...
Anies Dipecat Dengan Omnibus Law?
S
alah satu pasal dalam draft Om nibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja tengah menuai sorotan publik. Masalahnya, dalam pasal terse but diatur mengenai dimungkinkannya Mendagri untuk memecat kepala daerah apabila dinilai tidak menjalankan pro gram strategis nasional. Menariknya, pada April 2018 lalu, sempat beredar isu bahwasanya Gu bernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diancam untuk dipecat oleh Kemendagri. Lantas, benarkah pasal dalam draft omni bus law tersebut memiliki pertalian yang erat dengan isu tersebut? Tenaga ahli utama Kantor Staf Pre siden (KSP), Donny Gahral Adian me nuturkan pernyataan menarik di dalam acara Indonesia Lawyes Club (ILC) pada 5 Februari 2019 lalu. Tuturnya, dengan fakta Indonesia telah mengalami rezim yang begitu otoriter di bawah kepem impinan Soeharto selama 32 tahun, membuat masyarakat mengalami trauma politik dan surplus kecurigaan terhadap
Anies Baswedan
kekuasaan. Melihat pada konteksnya, Donny bertujuan untuk menepis tudingan miring berbagai pihak yang menyebutkan bahwa penguasa menegakkan hukum secara sewenang-wenang, seperti meringkus lawan-lawan politiknya. Pada level tertentu, pernyataan Donny mungkin benar. Namun, menimbang
pada fenomena-fenomena yang telah dan akan yang terjadi, di mana terdapat kapabilitas penguasa untuk penggu naan perangkat hukum untuk mencapai kepentingannya, pernyataan dosen ilmu filsafat di Universitas Indonesia ini benar-benar perlu untuk diuji. Konteks persoalan ini sangat relevan untuk melihat polemik yang tengah mendera undang-undang sapu jagat atau omnibus law yang menjadi program Pre siden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, dalam draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law UU Cipta Lapa ngan Kerja yang tengah digodok di DPR, disinyalir memiliki pasal yang diperuntukkan sebagai alat politik, yaitu pasal 520 ayat 3. Di dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa, apabila kepala daerah tidak me laksanakan program strategis nasional, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dapat memberikan sanksi, mulai dari sanksi administrasi, sampai pada diberhentikan atau dipecat. Bersambung ke Hal 7... Bersambung ke Hal 7...
Ombudsman Amzulian Rifai
Soal Jiwasraya
Jangan Bikin Kapok Masyarakat Jakarta | Mistar Merespons kasus tindak korupsi di perusahaan asuransi berpelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri, Ombudsman berharap segera ditangani oleh Pemerintah. Ombudsman menilai kemauan ma yoritas masyarakat Indonesia untuk menggunakan asuransi sudah tinggi, tetapi dengan munculnya kasus tindak pidana korupsi di perusahaan milik ne gara ini membuat warga berpikir dua kali. “Asuransi di Indonesia sangat poten sial. Dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta, tadinya berkeinginan untuk asuransi. Sekarang (masyarakat) malah kapok (berasuransi),” ungkap Ketua Ombudsman Amzulian Rifai di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (22/1/20). Pada kesempatan yang sama Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih juga menyatakan harapannya kepada instansi pemerintah terkait untuk menyelesaikan masalah asuransi ini. “Menteri Erick Thohir yang sangat kompeten dapat me nyelesaikannya,” kata Alamsyah. Dirinya juga menyampaikan saran untuk pemerintah agar dapat menyele saikan masalah ini. Menurut Alamsyah, pemerintah harus menunjuk satu orang agar komunikasi tidak terpecah. “Saran, tunjuk satu orang untuk atasi komunikasi krisis. Jangan semua orang bisa ngomong sehingga publik menjadi bingung,” tegasnya. Kebut Lembaga Penjamin Polis Menteri Keuangan Sri Mulyani In drawati menyatakan tengah menggodok rancangan dasar hukum pembentukan lembaga penjamin polis. Bersambung ke Hal 7...