Nomor 133 Tahun Ke-I
Senin, 2 Maret 2020 Info Berlangganan/Iklan
0821 6751 3231 Kantor Redaksi
Terbit 16 Halaman
0622 7431 343
HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Akurat dan Terpercaya Pemkab Bakal Kehilangan Rp30-35 M
8
Mulai Berlaku, Diskon Tiket Pesawat Hingga 50 Persen
4
Pasutri Bersimbah Darah Dirujuk Ke RS Adam Malik
13
KPU: 16 Juni Pendaftaran Calon Wali Kota
2
TNI Bentrok Dengan Polri Pembenci Negara Tertawa
12
Segera Bentuk Crisis Centre Umroh Pemerintah diminta mem bentuk pusat krisis (crisis centre) untuk ibadah umroh, menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menangguh kan pelaksanaan ibadah umroh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah virus korona. Jakarta| Mistar
Desakan ini muncul lantaran masih belum ada tanda pasti kapan kebijakan ini akan ber akhir. Kebijakan ini mengakibatkan ribuan jemaah umroh dari berbagai daerah di tanah air terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk berangkat ke Tanah Suci. “Belum lagi jemaah yang punya jadwal pemberangkatan beberapa waktu mendatang. Pada saat yang sama, bulan suci Ramadan juga sudah makin dekat, di mana antusiasme dan minat umat muslim Tanah Air menjalan kan umroh cukup tinggi, sehingga perlu ada langkah-langkah terukur segera dilakukan,” ujar Ketua Komnas Haji dan umroh,Mustolih Siradj, dalam siaran persnya, Minggu (1/3/20). Dia melanjutkan, dalam ketidakpastian seperti sekarang ini, sudah saatnya bagi pemerintah untuk membentuk pusat krisis yang terdiri atas lintas kementerian dan lembaga. Secara detail, Mustolih mengusul kan agar Kementerian Agama (Kemenag) dapat bertindak sebagai leading sector, serta dibarengi dengan koordinasi bersama de ngan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bersambung ke Hal 7...
Setop Sementara Pendaftaran Jakarta | Mistar
Kementerian Agama mengimbau Pe nyelenggara Perjalanan Ibadah umroh (PPIU) untuk sementara tidak menerima pendaftaran paket umroh terlebih da hulu sampai ada kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan um roh, Nizar mengatakan, imbauan ini untuk menghindari potensi kerugian yang dialami jemaah dan PPIU akibat ketidakpastian keberangkatan ke Arab Saudi. “Kami mengimbau kepada PPIU agar pendaftaran bagi jemaah umroh sementara dihentikan terlebih dahulu sampai adanya kepastian keberangka tan,” jelas Nizar, dalam keterangan pers yang diunggah di situ Kemenag, Minggu (1/3/20). Nizar menjelaskan, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak kerugian lebih besar. Pihaknya khawatir jemaah yang sudah menyetorkan dana untuk berangkat umroh, namun tidak mendapatkan kejela san wkatu keberangakatan. “Apalagi untuk paket pemberangkatan dalam waktu dekat, namun keberangkatannya tidak pasti,” imbuhnya.
KEFFIYEH: Seorang pria Saudi menggunakan keffiyeh tradisionalnya sebagai masker saat menyaksikan pertandingan gulat WWE Super Show Down di Riyadh, Arab Saudi, Kamis (27/2/20). Peme rintah Arab Saudi menangguhkan pelaksanaan ibadah umroh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah virus korona. (f:ist/mistar)
Nasib Bobby Dan Akhyar Di Tangan Mega Medan | Mistar
Ketua Umum Partai Demokrasi In donesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, akan menentukan apakah mendukung menantu Presiden Joko Wido do (Jokowi), Bobby Afif Nasution atau incumbent, Akhyar Nasution, dalam pe milihan kepala daerah (Pilkada) di Medan. “Ibu Mega sebagai pemilik mahkota menentukan calon yang akan diusung. Jadi nasib Bobby maupun Akhyar ada pada Bu
Mega. Tugas kami hanya mengikuti me kanisme, menjalankan dan melaksanakan perintah dari Ketua Umum PDIP,” ujar Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih kepada SP di Medan, Minggu (1/3/20). Japorman mengatakan, mekanisme partai yang sudah dijalankan itu adalah dengan membuka penjaringan pendaftaran kepada khalayak umum, termasuk kader partai yang ingin maju sebagai calon wali kota maupun wakil wali kota dalam bursa pemilihan
Bersambung ke Hal 7...
BOPDT Akan Libatkan Masyarakat Lokal Medan | Mistar
Seorang warga (kiri) yang telah pulih dari infeksi korona menyumbangkan plasma di Zouping, Povinsi Shandong China Timur pada Jumat lalu. (f:ist/mistar) Jakarta | Mistar
Semua pihak harus mengakui rumah sakit di Indonesia belum benar-benar siap dalam menghadapi kasus seperti penye baran virus korona yang menjadi penyebab Covid-19. Bbaru rumah sakit milik peme rintah pusat yang sudah memiliki kesiapan menghadapi virus yang sudah menyebar ke sejumlah negara di luar Asia itu. “Kami harus akui, rumah sakit di Indo nesia ini belum betul-betul ready untuk ruang isolasi untuk spesific case, untuk kasus-kasus yang betul-betul mematikan seperti ini (virus korona),” kata Anggota Kesehatan Masyarakat Indonesia dan Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, Hermawan Saputra, di Jakarta, Sabtu (29/2/20). Hermawan menyebut kesiapan in Bersambung ke Hal 7... frastruktur kesehatan Indonesia, khususnya wilayah timur memang masih tertinggal jauh dari wilayah di barat. Ia pun khawatir ketika ada WN Jepang yang dinyatakan positif korona pernah berkunjung ke Bali beberapa waktu lalu. “Kesiapan infrastruk tur kesehatan kita bisa seperti China yang membangun rumah sakit isolasi dengan semua kelengkapannya dalam 10 hari?” ujarnya. Selain fasilitas di rumah sakit Her mawan juga menyoroti masalah pemerik saan di pintu kedatangan bandara interna sional. Ia menyebut alat thermal scanner atau pemindai suhu yang ada di bandara maupun pelabuhan tak cukup kuat men deteksi korona. “Kenapa? Pada umumnya orang demam belum selalu korona, kalau pun orang terinfeksi korona belum tentu dia demam. Karena masa inkubasinya 14 hari,” ujarnya.
Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) berkomiten penuh untuk melibat kan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dalam pembangunan dan pengembang an pariwisata Danau Toba. Hal itu menyusul sengketa lahan zona otorita yang sempat digugat masyarakat di PTUN telah usai. Majelis Hakim PTUN Medan memutus kan perkara gugatan yang dilayangkan tiga orang masyarakat terhadap sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang diterbitkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada BOPDT seluas 279 Ha.Dalam putusan itu, majelis hakim tidak menerima semua gu gatan penggugat atas nama Mangatas Togi Butarbutar bersama dua lainnya.
PBNU Dukung Penangguhan Jakarta | Mistar
Bersambung ke Hal 7...
Ahli: RS Indonesia Belum Betul-betul Siap
kepala daerah di Medan. Kemudian, pengu rus partai melakukan survei di masyarakat. “Untuk survei sudah dilaksanakan. Hasilnya, elektabilitas menantu Presiden Jokowi lebih tinggi sedikit dari Akhyar Nasution meski sebagai kader PDIP mau pun incumbent. Hasil survei itu sudah kita serahkan ke DPP PDIP untuk dijadikan pertimbangan. Sehingga, keputusan ada pada Bu Mega.
Sengketa Lahan Otorita Danau Toba Selesai
Bersambung ke Hal 7...
Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nah dlatul Ulama) KH Said Aqil Siroj mendukung kebijakan Pemerintah Arab Saudi melarang orang asing yang melakukan umroh dan berkunjung ke Masjid Nabawi di Madinah. Menurutnya, kebijakan penangguhan umroh menyusul virus korona ini untuk menghindari mafsadat atau kehancuran. Kiai Said berpendapat dengan men dasarkan pada kaidah fiqih ‘dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (meng hindari kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan)’. “Nah, ketika dikhawatirkan ada jemaah umroh yang membawa virus Korona datang dari Indonesia, Singapura Malaysia, Timur sinilah, China, di sana kan jamaah kan banyak di Makkah, Madinah dari berbagai negara nanti akan menyebar virus itu ke mana-mana sedunia, ya berarti mafasid-nya besar sekali. Mafsadah harus ditolak lebih awal daripada mendapatkan pahala umroh,” kata Kiai Said, seperti dikutip dari NU Online, Minggu (1/3/20).
Tangani Korona
Pilkada Medan
Lomba Solu Bolon saat Festival Danau Toba, beberapa waktu lalu.(f:ist/mistar)
Ada ‘Udang’ Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju (1) A merika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organi sasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju. Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam ang gota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju. Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR
diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang. Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Sub sidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum men capai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor. Bersambung ke Hal 7...
Presiden AS Donald Trump
Bersambung ke Hal 7...