Epapaer Harian Mistar Edisi 138 Jumat Maret 2020

Page 1

Jumat, 6 Maret 2020

Nomor 138 Tahun Ke-I

Info Berlangganan/Iklan

0821 6751 3231 Kantor Redaksi

Terbit 16 Halaman

0622 7431 343

HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Akurat dan Terpercaya BPJS Kesehatan Terus Defisit

Prakarsa: Perlu Pembiayaan Alternatif

2

Petani Tebu Tolak Rencana Impor Gula

4

Pemkab Samosir Buang Sampah Ke Hutan Lindung

12

Dugaan Korupsi Wali Kota Siantar Diantar Ke KPK

9

3 Kawanan Perampok Digulung, 2 Dipelor

13

Saudi Kembalikan Biaya Visa Umroh Penanganan Korona

Pemerintah Arab Saudi telah membuat skema pengembalian biaya visa umroh. Pengembalian biaya itu dilakukan sehubungan dengan penutupan akses masuk Tanah Suci secara tiba-tiba sehingga banyak calon jemaah umroh yang sudah telanjur mengurus dan mendapatkan visa.

Jakarta | Mistar “Saudi memberlakukan tiga skema dalam pengurusan pengembalian biaya visa umroh yang terdampak kebijakan mereka,” terang Endang Jumali dikutip dari laman resmi Kemenag, Kamis (5/3/20). Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, Pemerintah Arab Saudi telah membuat skema pengembalian biaya visa umroh. Skema pertama, bagi jemaah yang mengajukan visa umroh melalui aplikasi e-Visa, maka biaya visa akan dikembalikan secara otomatis melalui rekening yang bersangkutan pada saat dia melakukan pengajuan pengembalian dana bisa di aplikasi. Kedua, bagi jemaah yang mengajukan visa melalui biro umroh, maka pengembalian akan dilakukan melalui rekening travel pada saat travel yang bersangkutan melakukan pengajuan pengembalian diaplikasi e-visa. “Ketiga, pengembalian ini berlaku bagi mereka yang mengajukan visa sebelum dikeluarkan kebijakan penangguhan sementara dan belum berangkat,” tutur Endang. Pemerintah Indonesia berharap jemaah umroh yang mekanisme pengurusan visanya dilakukan melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah umroh atau PPIU, maka dapat berkoordinasi dengan masing-masing PPIU terkait dengan pengembalian biaya visa. Bersambung ke Hal 6...

Perawatan Terkait Korona Jakarta | Mistar Untuk penanggulangan virus korona atau covid-19, pemerintah akan menanggung seluruh biaya perawatan orang yang terkait korona. Biaya diberikan dimulai dari orang dalam pemantauan (ODP). “Semua biaya ditanggung pe­ merintah, asalkan terkait dengan virus korona. Kalau penyakit lain, sudah ada sistemnya,” kata Juru Bicara Pemerintah, Yurianto, dalam konferensi pers di Kantor Staf Pre­ siden, di Jalan Medan Merdeka Uta­ ra, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/20). Orang dalam pemantauan (ODP) merupakan semua orang dari berbagai kewarganegaraan, yang baru berkunjung dari negara yang terpapar korona atau yang terkait dengan orang yang terpapar korona.

Sumut Aktifkan Layanan Telepon

UMROH: Suasana di Tanah Suci, Arab Saudi. Menyusul kebijakan menyetop ibadah umroh, Pemerintah Saudi telah membuat skema pengembalian biaya visa umroh.(f:ist/mistar)

Pemerintah Tanggung Biaya Sejak ODP

Mereka yang dalam ODP belum tentu terpapar dan hanya sebatas dipantau. “Kita melakukan pemantauan untuk dalam rangka secara cepat kita bisa melakukan tracking. Tracking manakala terjadi apa-ap yang dikaitkan dengan covid-19,” kata Yurianto. Selanjutnya, jika ODP kemudian mengalami sakit atau gejala yang serupa, maka mereka akan dima­ sukkan ke dalam kategori pasien dalam pengawasan (PDP). Mereka umumnya sakit dengan gejala ke arah influenza, batuk, panas dan sesak. Yurianto mengatakan pasien dalam pengawasan ini yang harus betul-betul mendapat perawatan dengan baik karena ini sudah jadi pasien. “Pasien dalam perawatan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalukan inspeksi mendadak (sidak) masker di Medan. (f:daniel/mistar)

Masker Langka

Pemerintah Harus Intervensi Pasar

Medan | Mistar Harga masker di pasaran Kota Medan melonjak signifikan, dan pasokan juga berkurang. Hal ini terungkap saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terkait kelangkaan masker di wilayah Sumatera Utara, Kamis (5/3/20). Sidak dilakukan ke sejumlah distributor masker dan toko alat kesehatan di Kota Medan. “Harga masker sudah naik lebih dari seribu kali lipat. Untuk itu kami minta pemerintah segera mengintervensi pasar, selayaknya operasi pasar bahan pokok,” kata Kepala Kantor KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak. Adapun sidak kali ini, menyusul kelangkaan masker setelah merebaknya virus korona atau covid-19 di berbagai negara. Masker semakin langka di tengah permintaan yang cukup tinggi. Tim Sidak KPPU menyisir toko alat alat kesehatan di Jalan Raden Saleh. Di sana mereka menanyai para pedagang masker. Bersambung ke Hal 7...

K

ini yang pertama kali akan kita eksplore dari yang bersangkutan adalah apakah ada riwayat kontak. Riwayat kontak itu artinya dia pernah kontak dekat dengan orang lain yang positif COVID-19,” kata Yurianto. Contohnya adalah para WNI awak kapal World Dream dan Diamond Princess. Mereka yang saat ini dalam masa observasi di Pulau Sebaru digolongkan sebagai PDP. Terakhir, adalah kategori yang positif terpapar virus korona. Hingga saat ini, pemerintah telah mengkonfirmasi dua kasus positif korona. Keduanya merupakan warga Depok, Jawa Barat. Sejak 1 Maret 2020, keduanya telah dirawat di Rumah Sakit Sulianti Saroso yang menjadi salah satu rujukan kasus korona.

Musuh Terbesar Presiden Joko Widodo meminta masyarakat tak khawatir berlebihan dengan virus korona atau penyakit covid-19 yang ditimbulkannya. Jokowi menilai, saat ini musuh utama masyarakat justru bukan virus korona itu sendiri, melainkan rasa takut dan cemas yang berlebihan. “Sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoaks serta rumor,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/20). Ia mengatakan, masyarakat harus berpegang pada fakta dan informasi yang benar untuk menyikapi penyebaran virus korona.

Menurut Jokowi, sejatinya banyak kasus menunjukkan pasien yang tertular virus korona dapat disembuhkan. “Virus korona dari data yang saya terima, 94 persen lebih penderitanya dapat disembuhkan,” kata Jokowi. Ia pun meminta seluruh warga masyarakat membangun solidaritas bersama dan bergotong royong untuk menghindari penularan virus korona. Jokowi juga mengimbau masyarakat menjalankan pola hidup sehat dengan mencuci tangan dan tak sering menyentuh mata, hidung, dan mulut. “Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun,” kata Presiden Jokowi. (tmp/komp/hm01)

Sengkarut Isu Virus Korona Dalam Balutan Hoaks

ementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merilis ratusan temuan informasi palsu (hoaks) dan disinformasi terkait virus korona novel (covid-19). Salah satu hoaks yang berhasil dihimpun mesin pengais konten negatif Kemenkominfo adalah masker alternatif dari tisu basah untuk mencegah penularan virus korona. Menurut Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Anti Hoax Indonesia) Septiaji Eko Nugroho, informasi keliru terkait virus korona mulai muncul pada Januari 2020. Berdasarkan hasil pantauan Mafindo, sejak Januari sampai 3 Maret, Mafindo berhasil menjaring 103 topik tentang hoaks korona dan beberapa di antaranya menimbulkan kepanikan di masyarakat. “Situasinya sejak wabah virus korona ini mulai muncul di media sekitar bulan Januari 2020, langsung diikuti dengan kenaikan hoaks terkait virus korona yang sangat luar biasa tinggi,” kata Septiaji saat dihubungi, Rabu (4/3/20). “Kami mencatat dari Januari-Maret ada 103 topik tentang hoaks korona. Beberapa di antaranya memang me­ nimbulkan kepanikan, sekitar 33 persen terkait dengan laporan yang keliru soal

apakah di suatu tempat ada virus korona atau tidak,” lanjut dia. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menangkal informasi palsu dan disinformasi terkait virus korona agar tidak menimbulkan kepanikan? Septiaji mengatakan perlu adanya sumber informasi dan komunikasi dan otoritas kesehatan terpercaya, supaya penyebaran informasi soal korona dapat disebarkan lebih cepat dan transparan. “Saya rasa paling tidak ada beberapa kriteria untuk bisa disebut sebagai koalisi terpercaya yaitu identifikasi kasus secara transparan tetapi harus melindungi betul privasi penderitanya. Tidak seperti kemarin datanya (pasien positif korona) sudah terlanjur kemana-mana,” jelasnya. Senada dengan Septiaji, pengamat media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi menyarankan agar pusat krisis informasi korona di bawahi oleh Kementerian Kesehatan dan bekerjasama dengan kementerian lain. Sebab, jika ada informasi terkait korona, dapat langsung disampaikan kepada pihak Kemenkes. “Dari lintas kementerian juga kalau ada informasi-informasi yang lain (soal virus korona) bisa disampaikan lewat

situ (Kemenkes) dan harus diperbarui informasinya setiap enam jam sekali, misalnya,” tutur Ismail. Lebih lanjut kata Ismail, pemerintah juga mesti menyebarkan informasi terkait virus korona melalui layanan pesan instan seperti WhatsApp. “Kemudian harus ada briefing (persiapan) rilis ditulis juga dalam bentuk WhatsApp misalnya. Bersambung ke Hal 7...

Warga mengenakan masker untuk menangkal virus hoaks.(f:ist/mistar)

Medan | Mistar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan mulai mengaktifkan layanan telepon terpusat mengenai penanganan virus korona atau copid-19 untuk masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara Alwi Hasibuan, Kamis mengatakan layanan telepon atau call center tersebut bernomor 0821-6490-2482. “Layanan ini digunakan untuk melayani masyarakat bila ingin bertanya seputar informasi gejala dan rumah sakit rujukan bila terindikasi menga­ lami gejala COVID-19,” katanya, Kamis (5/3/20). Call center ini kata Alwi, merupakan langkah antisipasi dan salah satu fokus Pemprov Sumut untuk mengedukasi masyarakat mengenai gejala virus korona, serta menginformasikan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menjadi rujukan bagi masyarakat di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. “Yang jadi prioritas adalah call center hari ini harus sudah diaktifkan. Kalau call center ini kami harapkan bisa segera, supaya bisa membantu mengurangi kekhawatiran masyarakat,” ujarnya. Selain itu kata Alwi, Dinkes Sumut juga akan mengkonsolidasikan tim khusus yang akan dibentuk di 33 Kabupaten/Kota guna mempersiapkan hal teknis yang diperlukan untuk penanganan bagi masyarakat bila ada terindikasi terkena virus korona. “Antisipasi juga makin diperketat di sejumlah jalur masuk dan keluar seperti bandara melalui alat thermal scan, health alert card dan ruang observasi khusus,” ujarnya. (ant/hm01)

Urus Izin Investasi

Bak Nunggu Ayam Tumbuh Gigi Jakarta | Mistar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengibaratkan proses perizinan in­vestasi di Indonesia seperti ‘me­ nunggu ayam tumbuh gigi’. Pasalnya, investor perlu melewati tahapan yang panjang hingga bisa merealisasikan investasi di dalam negeri. “Kalau selama ini pengajuan izin sampai ayam tumbuh gigi juga belum selesai,” ucap Bahlil, Kamis (5/3/20). Bahlil menjelaskan, panjangnya proses perizinan investasi lantaran banyaknya aturan tumpang tindih antara pemerintah daerah dan peme­ rintah pusat. Ia menyebutkan, ada investasi senilai Rp708 triliun yang mangkrak saat awal menjabat sebagai kepala BKPM pada Oktober 2019 lalu. Mangkraknya ratusan investasi itu karena ada arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah. Ditambah, ada beberapa pihak yang memanfaatkan proses perizinan investasi untuk kepentingan pribadi. “Ada ego sektoral, ini harus dibuka. Lalu ada hantu berdasi dan hantu tidak berdasi. Tidak ada cara lain, harus ada sistem dari pemerintah untuk memangkas semua regulasi,” jelas Bahlil. Selain itu, ia menilai sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) tak 100 persen membantu investor dalam meraih proses izin investasi di Indonesia. Ia justru beranggapan OSS ‘jebakan batman’ bagi pengusaha. “Tiga jam daftar, dapat nomor induk berusaha (NIB) tapi tidak cukup sebagai dasar untuk dijadikan dokumen berinvestasi. Harus ada notifikasi dari K/L. Bersambung ke Hal 7...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.