Selasa, 3 Maret 2020
Nomor 135 Tahun Ke-I
Info Berlangganan/Iklan
0821 6751 3231 Kantor Redaksi
Terbit 16 Halaman
0622 7431 343
HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Akurat dan Terpercaya DPRD Makzulkan Walikota Pematangsiantar
Gubernur: Biarkan Berjalan
8
Pasca Pengumuman Korban Korona Di Indonesia
Kadin: Batasi Penerbangan Masuk Indonesia
4
Pencuri Uang BPKAD Provsu Dihukum 5 Tahun Penjara
13
Abaikan Perintah Stanvas
Hotel Grand Central Membandal
2
Kementerian ESDM Bangun 6.000 Jargas Di Deli Serdang
12
RS Harus Koordinasi Tangani Pasien Korona
Dinkes Sumut: Masyarakat Jangan Panik! Biaya Pasien Ditanggung Negara
Kepala Dinas Kesehatan (Din kes) Sumut dr Alwi Mujahit Ha sibuan mengakui kalau pihaknya sangat serius dalam menangani kasus virus korona atau Covid-19. Untuk itu, pihak rumah sakit di Sumut harus siap dan siaga. Medan | Mistar Hal ini disampaikan Kadis Kesehatan Sumut, Alwi, terkait beredarnya kabar 5 RSU milik pemerintah di Sumut menjadi rujukan penanggulangan infeksi virus tersebut. Kelimanya adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik-Medan, RSU Kabanjahe, RSU Pematangsiantar, RSU Tarutung, dan RSU Padang Sidempuan. “Seluruh rumah sakit khususnya di Sumut, apakah itu milik pemerintah atau swasta harus siap dan siaga. Namun, terpenting melakukan koordinasi,” sebut Alwi lewat telepon seluler, Senin (2/3/20) petang. Diutarakannya, tim medis yang nantinya menangani kasus Covid-19 di Sumut tetap kendalinya oleh Tim PINERE (Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging) RSUP H Adam Malik. Pun begitu, ia tidak ingin fasilitasfasilitas kesehatan membuat masyarakat resah dengan merespons berlebihan pasien dengan dugaan terjangkit virus korona karena akan menimbulkan keresahan. “Kita tidak ingin membuat masyarakat resah. Apabila ada yang diduga terjangkit virus Covid-19, maka koordinasikan kepada kami, Dinas Kesehatan Sumut dan Tim PINERE (RSUP Bersambung ke Hal 7... HAM).
MENINGKAT: Warga membeli masker di Pasar Pramuka, Jakarta. Pembelian masker meningkat akibat dampak wabah virus korona, sedangkan masker N95 langka di pasaran. Hal ini menimbulkan kepanikan warga di beberapa daerah. (f:antara/mistar)
Jakarta | Mistar Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menanggung seluruh biaya pe nanggulangan infeksi virus korona. Selain anggaran Kementerian Kesehatan, biaya penanggulangan juga dibebankan kepada pemerintah daerah dan atau sumber dana lain yang sah. Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel koronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Keputusan menkes ini ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 4 Februari 2020. “Segala bentuk pembiayaan penanggulangan dibebankan pada anggaran Kemenkes, pemerintah daerah, dan atau sumber dana lain yang sah,” ujarnya dikutip dari Keputusan Menkes. Pembiayaan, tulis keputusan itu, termasuk biaya perawatan bagi kasus suspek yang dilaporkan sebelum keputusan menteri ini mulai berlaku dengan mengacu pada pembiayaan pasien penyakit infeksi emerging tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, Pre siden Joko Widodo menyebut dua warga Indonesia positif terpapar virus korona. Bersambung ke Hal 7...
Hoax! Warga Medan Borong Sembako Dan Masker Medan | Mistar Warga di Medan, Sumatera Utara dikabarkan menyerbu pusat perbelanjaan modern atau mall di Medan untuk memborong bahan makanan dan masker. Informasi tersebut menyebar luas melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp. Dalam pesan berantai tersebut,
disebutkan warga mulai mendatangi mall-mall yang ada di Medan karena takut terserang virus korona. Mereka memborong bahan makanan dalam jumlah banyak. Masker juga habis diborong. Setelah ditelusuri, pesan tersebut ternyata hoaks alias kabar bohong. Sejauh ini, aktivitas di
Bersambung ke Hal 7...
isu. Saya juga dapat pesannya,” kata Albert, Senin (2/3/20). Dia mengatakan, angka kunjungan ke mal itu juga masih normal seperti biasa. Tidak ada lonjakan kunjungan yang terlalu mencolok. “Sejauh ini masih normal-normal saja,” ucapnya. Hanya saja, kata dia, mas
ker memang sudah habis terjual. Tetapi bukan karena aksi borong masyarakat yang terjadi pada saat ini. Sudah lama masker yang dijual di sana, lebih dari sebulan yang lalu. “Jadi tidak benar kalau hari ini ada aksi borong,” pungkasnya. Bersambung ke Hal 7...
Sumut Siagakan 5 Rumah Sakit
BI Siapkan Lima Jurus Jakarta | Mistar Bank Indonesia (BI) mengeluarkan lima ‘jurus’ menjaga rupiah di tengah penyebaran virus korona (Covid-19). Sebab, meningkatnya penyebaran virus korona di luar China menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan global. Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan langkah pertama bank sentral akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan melalui skema ‘triple intervension’. Ketiganya meliputi intervensi di pasar spot, transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Sejak awal tahun hingga saat ini atau year to date (ytd), BI tercatat telah memborong SBN sebesar Rp103 triliun. “Ada batasnya? Tidak, karena tujuan kami adalah stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar. Kami sudah melakukan, dan kami akan tingkatkan intensitasnya untuk menjaga confidence (kepercayaan) pasar “ ucapnya, Senin (2/3/20). Kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum (GWM) valuta asing (valas) bank umum konvensional, dari 8 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi menjadi hanya 4 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada 16 Maret 2020. Perry menyebut penurunan rasio GWM valas akan meningkatkan likuiditas valas di bank hingga US$3,2 miliar. “Tambahan likuditas valas US$3,2 miliar dan dengan tambahan itu bank-bank bisa meningkatkan suplai valas. Dengan demikian, dapat menstabilkan pasar dan kurs, itu tujuan utamanya,” jelasnya. Ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis poin (bps) dari 5,5 persen menjadi 5 persen bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan ekspor dan impor. Sebab, eksportir dan importir kesulitan lantaran China merupakan negara tujuan ekspor dan impor utama Indonesia. Perry menuturkan importir terpaksa membeli barang dari negara selain China dengan harga relatif lebih tinggi. Kebijakan ini berlaku selama 90 hari sejak 1 April 2020.
pusat perbelanjaan di Medan masih normal. General Manager Manhattan Times Square, Albert Simas mengkonfirmasi, penjualan bahan pokok dan bahan makanan lainnya di pusat belanja itu masih normal. Dia memastikan, kabar tersebut merupakan kabar palsu. “Itu cuma
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi memberi keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/20). (f:antara/mistar)
Jakarta | Mistar Sumatera Utara menyiagakan lima rumah sakit untuk mengantisipasi penularan Covid-19 (virus korona jenis baru) di daerah ini. “Kita sudah membuat SOP (Standard operating procedure) dari Balai Imigrasi dan Dinas Kesehatan terpadu untuk mencegah dengan alat-alat tertentu, sehingga bisa mendeteksi sejak dini orangorang yang terkena virus. Kedua, kita telah menyiapkan tempat evakuasi. Ada lima rumah sakit yang sudah kita siapkan di bawah kendali Rumah sakit Adam Malik Sumatera Utara,” kata Edy di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/20).
Kelima rumah sakit tersebut adalah RSU H. Adam Malik Medan, RSU Kabanjahe, RSU Pematang Siantar, RSU Tarutung serta RSU Padang Sidempuan. “Ketiga, kita mengimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk membatasi kegiatan yang tidak perlu, khususnya dengan negara tetangga, karena kita dekat ke Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand. Kita imbau kepada masyarakat untuk melakukan pengamanan diri sehingga tercegah dari wabah,” ungkap Edy. Menurut Edy, Presiden Jokowi meminta agar ia memenangkan masyarakat agar tidak ceroboh dalam bertindak. Bersambung ke Hal 7...
Ada ‘Udang’ Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju (2)
A
merika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju. Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju. Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus
fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor. “Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi deve loped (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia. Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir. Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang
dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil. Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Bersambung ke Hal 7...
Budi Waseso
Bulog Cs Akan Penuhi Kebutuhan Pangan Jakarta | Mistar Kementerian BUMN memberikan instruksi ke perusahaan pelat merah terkait penanganan virus korona. Terlebih, virus ini sudah menyerang dua WNI. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, BUMN yang berhubungan dengan pelayanan publik akan menyediakan hand sanitizer. Tempat-tempat pelayanan publik itu seperti terminal, bandara, gerbong kereta dan lain-lain. Bersambung ke Hal 7...
Dana Desa Sumut Rp4,55 T
Kepala Desa Bodoh, Sumut Tak Maju Medan | Mistar Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mewanti-wanti kepala desa penerima dana desa di Sumut agar bekerja benar dalam mengelola dana yang dikucurkan pemerintah tersebut. Dia me ngatakan, para kepala desa adalah ujung tombak dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. “Sumatera Utara tak akan pernah maju kalau kepala desanya paok. Kalau kepala desanya nggak bisa ngapa-ngapain,” katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaa Dana Desa Tahun 2020 di Medan, Senin (2/3/20). Sumatera Utara sendiri pada tahun ini menerima kucuran dana desa sebanyak Rp4,55 triliun. Angka tersebut akan dibagi kepada 5.417 desa yang tersebar di 27 kabupaten di Sumut. Sementara, sepanjang 2015 hingga 2019 lalu, dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat ke Sumut mencapai Rp16,5 triliun. Bersambung ke Hal 7...