Epapaer Harian Mistar Edisi 91 Jumat 17 Jan 2020

Page 1

Jumat, 17 Januari 2020

Nomor 91 Tahun Ke-I

Info Berlangganan/Iklan

0821 6751 3231 Kantor Redaksi

Terbit 16 Halaman

0622 7431 343

HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Akurat dan Terpercaya Tarik Investor Pemko Medan Pangkas Birokrasi

HAL

2

Rekonstruksi Pembunuhan Hakim

Skenario Tak Sesuai Pelaku Berdebat

HAL

13

HAL

Jumlah Bank Akan ‘Disaring’

4

Kasus OTT Di BPKD Siantar Saksi Akui Pemotongan 15 Persen

HAL

8

Pemecatan ASN Taput Kepala OPD Kompak Tutup Mulut

HAL

12

Event Di Sekitar Danau Toba

Serahkan Ke Komunitas Atau Swasta

Direktur Utama Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT), Arie Prasetyo juga angkat bicara terkait Festival Danau Toba (FDT) yang dalam beberapa hari terakhir menuai polemik di masyarakat.

KAMPUNG HUTARAJA: Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi Kampung Ulos Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada Agustus 2019 lalu. Kunjungan ini dalam rangka pengembangan Destinasi Super Prioritas Pariwisata Danau Toba yang merupakan salah satu programm pemerintah saat ini.(f:ist/mistar)

Bersambung ke Hal 7...

BKN Siapkan 425 Titik Lokasi SKD CPNS 2019 Jakarta | Mistar Hingga 14 Januari 2020, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyiapkan 425 titik lokasi (Tilok) untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil 2019 (CPNS 2019). Seleksi sendiri akan berlangsung pada 27 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Titik lokasi pelaksanaan SKD CPNS 2019 untuk instansi pusat dan instansi daerah yang disiapkan BKN terletak di Kantor BKN Pusat, 13 Kantor Regional BKN dan 20 UPT BKN. “Sementara untuk titik lokasi mandiri atau titik lokasi yang sarana prasarananya dibiayai oleh instansi penyelenggara rekrutmen, per 14 Januari 2020 telah terdata sebanyak 391 titik,” ujar Paryono, Plt. Kepala Biro Humas BKN, dikutip dari laman Setkab, Kamis (16/1/20). Penentuan lokasi pelaksanaan SKD, menu­ rut Paryono, didasarkan atas pertimbangan memberikan kemudahan bagi peserta dalam menjangkau tempat pelaksanaan seleksi. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah instansi yang membuka rekrutmen untuk formasi CPNS 2019 sebanyak 521 instansi, dengan rincian 65 instansi pusat dan 456 instansi daerah. Bersambung ke Hal 7...

Bersambung ke Hal 7...

Bobby Nasution Resmi Daftar Ke Gerindra

Pemda Jangan Hanya Andalkan Pembiayaan APBD Jakarta | Mistar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kreatif mencari pembiayaan untuk melakukan pembangunan di daerah selain memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan, ada tiga skema pembiayaan lain yang bisa dimanfaatkan Pemda, yaitu Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pinjaman, dan obligasi. “Sampai saat ini kita terus mendorong yang namanya creative financing. Sebenarnya yang paling kita dorong bukan obligasi daerah tapi KPBU . Jadi kalau ada proyek-proyek yang sifatnya sangat substansial di daerah, misalnya infrastruktur, kita dorong KPBU,” kata pria yang kerap disapa Prima di kantornya, Jakarta, Rabu kemarin.

Medan | Mistar Polemik ini bermula saat Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi yang melempar wacana untuk meniadakan event tahunan itu. Belakangan, pihak Pemprov Sumut mengklarifikasi wacana itu dan menyebut akan mengevaluasi bentuk dari acara itu. Menurut Arie, acara-acara di sekitar Danau Toba idealnya dilaksanakan oleh komunitas atau pihak swasta. Pemerintah cukup sebagai pendukung acara. “De­ ngan itu, konsep event dilakukan baik dan sesuai dengan market wisatawan saat ini. Bila event digelar oleh Pemerintah akan tergantung dengan penggunaan anggaran,” kata Arie, Kamis (16/1/20). Untuk itu, pihaknya mendorong Pemprov Sumut dan Pemerintah Kabupaten se-kawasan Danau Toba untuk mendukung dalam bentuk menyediakan tempat dan perizinan serta lainnya. Kemudian, menyerahkan kepada pihak yang berkompeten melaksanakan acara. “Idealnya pemerintah men-support. Bukan menjadi leader. Kalau pemerintah leader, pemerintah akan sangat tergantung dengan kucuran dana,” jelas Arie.

Bobby Nasution resmi mendaftarkan diri ke Partai Gerindra sebagai Bakal Calon Wali Kota Medan 2020-2024, Kamis (16/1). (f:ist/mistar)

Medan | Mistar Bobby Nasution resmi mendaftar ke Partai Gerindra sebagai Bakal Calon (Balon) Wali Kota Medan 2020-2024, Kamis (16/1/20) sore. Bobby sendiri datang di Kantor DPD Gerindra Sumut Jalan DI Panjaitan Medan dengan diantar ratusan relawan. Jebolan Pascasarjana IPB itu disambut Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Gus

Irawan Pasaribu, Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing, Bendahara DPD Gerindra Sumut H Kamsir Aritonang dan pengurus lainnya. Setiba di kantor DPD Gerindra Sumut Jalan DI Panjaitan Medan, kemudian Bobby mengikuti sesi uji kelayakan dan kepatutan secara tertutup selama lebih kurang 1,5 jam yang dilakukan oleh Ketua Gerindra Sumut Gus

Irawan Pasaribu dan pengurus lainnya. Sementara relawan Bobby Nasution ikut mengantar perwakilan dari relawan Bobby Afif Nasution (REBANA), Koalisi Masyarakat Medan (KOMAT MEDAN), Dalihan Natolu, tokoh difabel Ahmad Faury, motivator Albert Masli serta Komunitas pegiat medsos Kota Medan. Bersambung ke Hal 7...

Eks Dirut Jiwasraya Ditahan

Nasabah Tunggu Pengembalian Dana Jakarta | Mistar Eks direktur utama PT Asuransi Jiwa­ sraya (Persero) Hendrisman Rahim ditahan terkait kasus penempatan dana investasi yang mengakibatkan perseroan gagal bayar klaim ke nasabah. Hendrisman ditahan Kejaksaan Agung bersama eks direktur keuangan Harry Prasetyo dan mantan kepala divisi investasi dan keuangan Syahmirwan. Menanggapi perkembangan kasus Jiwasraya, nasabah diam-diam menyimpan keinginan agar uang yang mereka taruh di perusahaan asuransi jiwa pelat merah itu dikembalikan. Puspita, salah satu nasabah

produk saving plan Jiwasraya mengaku bersyukur dengan progres permasalahan Jiwasraya. Namun, ia mengaku masih sangat berharap mendapat kepastian pengembalian dananya. Apalagi, dana yang ditaruhnya tersebut dijadwalkan cair sejak 2018 lalu. Agar tak cuma angin ‘surga’, ia usul Kementerian BUMN untuk memastikan detail jadwal pengembalian dana. Toh, Puspita mengingatkan bahwa Jiwa­ sraya sepenuhnya milik pemerintah melalui Kementerian BUMN. “Jangan hanya angin surga saja. Kami ingin detail jadwal pembayaran nasabah secara penuh,” tegas dia.

“Tahun lalu, kami juga dijanjikan (se­perti itu). Kenyataannya, yang dibayar secara bertahap hanya yang di bawah Rp500 juta. Kemudian, di bawah Rp750 juta, dan di bawah Rp1 miliar. Itu semua yang jatuh tempo 6 Oktober 2018. Nah untuk yang jatuh tempo lewat dari sana di atas Rp1 miliar belum dibayar,” katanya. Lain cerita dengan Lee Hankyun, nasabah Jiwasraya yang juga Ketua Kadin Korsel di Indonesia mengaku ragu Pemerintah Indonesia memiliki dana yang cukup untuk membayar kewajibannya terhadap nasabah Jiwasraya. Bersambung ke Hal 7...

Dana Desa Diselewengkan

S

Silahkan Jadi Whistleblowing

ejumlah upaya te­ lah disiap­k an pemerintah untuk memastikan perubahan skema penyaluran dana desa berjalan efektif dan tidak disalahgunakan. Untuk memperketat sistem monitoring, peme­ rintah membuka layanan whistleblowing (Pelapor Pelanggaran,red). Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu kemarin. Prima memaparkan, salah satu upaya yang dilakukan adalah memperketat verifikasi persyaratan sebelum menya­ lurkan dana desa ke daerah-daerah. Saat ini, penyaluran dana desa menggunakan aplikasi bernama OM-SPAN (Online

Monitoring SPAN). Pihaknya juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Melalui sinergi OM-SPAN dan Sistem Keuangan Desa yang dimiliki BPKP, Prima mengatakan Kementerian Keuangan dapat melihat pola pembelanjaan dana desa yang dilakukan serta kesesuaiannya dengan program kerja yang diajukan. Selain itu, Ditjen Perimbangan Keuangan juga akan mengakomodasi tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh seseorang terkait indikasi penyalahgunaan dana desa. Hal ini, katanya juga dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Dalam Negeri. “Bila ada tendensi penyalahgunaan atau penyelewengan (dana desa), mereka dapat

melaporkannya lewat ini dan akan disikapi dengan serius,” ujar Prima. Lebih lanjut, peningkatan kegiatan monitoring langsung juga akan ditingkatkan. Evaluasi dari sosialisasi yang dilakukan Kementerian/Lembaga terkait hal ini akan ditindaklanjuti oleh pihak Kementerian Keuangan dengan cepat untuk memastikan tidak ada penyelewe­ ngan dana desa. Sebelumnya, Kementerian Keuangan resmi merevisi ketentuan pengelolaan dana desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 205/2019. Melalui peraturan ini, skema penyaluran dana desa berubah menjadi pada tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 40%, dan tahap III 20%. Ketentuan ini terbalik bila dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu PMK No. 193/2018. Bersambung ke Hal 7...

Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja

Dirut Asabri: Saya Jamin Uang Nasabah Aman!

Jakarta | Mistar PT Asabri (Persero) menjamin uang nasabahnya aman dan bakal dibayarkan sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Asabri meminta seluruh nasabah tak khawatir. “Kepada seluruh peserta Asabri, baik Prajurit TNI, anggota Polri, dan seluruh ASN Kemenhan-Polri, saya menjamin bahwa uang kalian (nasabah) yang dikelola di Asabri aman, tidak hilang, dan tidak dikorupsi,” kata Direktur Utama PT Asabri Sonny Widjaja dalam konferensi pers di Kantornya, Cawang, Jakarta, Kamis (16/1/20). Ia mengimbau seluruh nasabah­ nya untuk tak mudah terprovokasi d­engan pemberitaan yang belakangan mengungkit asuransi pelat merah tersebut. “Pada kesempatan ini, saya menghimbau agar kita dapat menjadi orang-orang yang tidak mudah terpengaruh, dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” imbaunya. Ia bahkan secara tegas mengultimatum seluruh pihak yang berani memberi pernyataan terkait Asabri yang tidak sesuai fakta. Bersambung ke Hal 7...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.