Epapaer Harian Mistar Edisi 116 Kamis 13 Feb 2020

Page 1

Nomor 116 Tahun Ke-I

Kamis, 13 Februari 2020 Info Berlangganan/Iklan

0821 6751 3231 Kantor Redaksi

Terbit 16 Halaman

0622 7431 343

HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Akurat dan Terpercaya HAL

Sumut Akan Revisi Proyeksi Ekonomi 2020

4

HAL

HAL

Lagi, Serikat Buruh Tolak Omnibus Law

2

Puluhan Guru Honor Datangi DPRD Samosir

12

HAL

Ratusan Hektar Sawah Terancam Tak Berproduksi

8

HAL

Napi Bakar Rutan Kabanjahe

13

Demi Kemudahan Bisnis

Biaya Izin Usaha Cuma Rp40 Juta Kepala Badan Koordinasi Penanam­an Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meng­ ungkap akan memotong biaya pengurus­an izin berusaha dari Rp121 juta menjadi Rp40 juta. Pemotongan ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo yang ingin menggenjot pe­ringkat kemudahan berusaha dari peringkat 73 menjadi peringkat 40. Jakarta | Mistar

“Dari 11 indikator, salah satunya anggaran Rp121 juta menjadi 40 juta lebih. Itu salah satu contoh perbaikan yang kami lakukan, termasuk di dalamnya perdagangan luar negeri,” ujarnya, Rabu (12/2/20). Selain biaya pengurusan izin, Bahlil mengungkap akan memotong izin IMB dari 191 hari menjadi 54 hari. Bahlil menegaskan pihaknya akan mencari langkah untuk menyederhanakan dari sisi persyaratan dan waktu, “EODB akan naik peringkat sesuai keinginan presiden pada 2023 menjadi 40,” jelas Bahlil. Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan sejumlah upaya menggenjot peringkat Ease of Doing Business (EoDB). “Kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120, sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi 40. Untuk itu saya menekankan beberapa hal,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait ‘Akselerasi Peringkat Kemudahan Ber­ usaha’ di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/20). Bersambung ke Hal 7...

INVESTOR: Meningkatkan jumlah investasi di Indonesia merupakan salah satu target pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Negara berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia harus bisa menarik investor asing untuk menanamkan modal usahanya di Indonesia.(f:ist/mistar)

Rencana Demo Tandingan Gerakan #SaveBabi

Penolakan Kepulangan WNI Eks ISIS

BIN Harus Waspada Jakarta | Mistar

Badan In­ telijen Negara (BIN) diingatkan waspada terkait potensi ancaman usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk tidak memulang­ kan 689 warga Kepala BIN Budi Gunawan negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS. Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid dalam rapat kerja Komisi I bersama BIN. Beberapa isu terkini juga dibahas dalam rapat yang digelar ter­ tutup selama empat jam tersebut. “Intinya kita mendorong supaya setiap potensi ancaman, karena BIN kan tugasnya deteksi dini, baik itu terkait isu-isu yang sekarang mengemuka tentang eks ISIS yang tak akan dipulangkan, virus korona, dan lain-lain,” ucap Meutya saat ditemui usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/20). Bersambung ke Hal 7...

Tindak Tegas Penolak Gereja Dan Perusak Musala Jakarta | Mistar

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Menko Polhukam Mahfud MD menindak tegas penolak­ an renovasi Gereja Katolik Santo Josep di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. “Tadi sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu jalannya ibadah,” ujar Jokowi saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/20). Jokowi mengatakan, permasalahan itu mestinya diselesaikan oleh pemerintah daerah. Namun karena tak ada pergerakan, Jokowi pun memerintahkan langsung Idham dan Mahfud untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Selain gereja, Jokowi juga meminta keduanya menindak pelaku perusakan balai pertemuan yang menjadi musala di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Menurutnya, persoalan itu merupakan bentuk intoleransi. Padahal konstitusi RI telah menjamin kemerdekaan bagi tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan. Bersambung ke Hal 7...

Gubsu:Udahlah, Berpikir Kita Positif

Medan | Mistar

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahma­ yadi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi demonstrasi tanding­an massa gerakan #SaveBabi yang digelar pada Senin (10/2) lalu. Hal itu diungkapkan Edy me­nyusul adanya rencana unjuk rasa Koalisi Umat Islam Sumatera Utara, pada Jumat (14/2/20) besok. Salah satu isu yang diangkat oleh massa koalisi tersebut adalah menolak Hari Kedaulatan Babi yang dikampanyekan massa #SaveBabi. Menurut Edy, aksi unjuk rasa yang berkaitan dengan babi sebaiknya jangan dilakukan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di masyarakat. “Untuk semua saja saya katakan. Udahlah, berpikir kita positif,” katanya, Rabu (12/2). Bersambung ke Hal 7...

Pengalihan Program Pensiun PNS Tak Kurangi Manfaat

Jakarta | Mistar

Pengalihan program pensiun PNS sebagaimana amanat UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang paling lambat tahun 2029, tidak akan mengurangi manfaat yang didapat selama ini. Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Sumarjono dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan sedang menunggu regulasi turunan UU tersebut sebagai dasar teknis pelaksanaan peralihan program dari pelaksana sebelumnya, PT Taspen (Persero). “Sebagai badan penyelenggara, pasti kami bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah. Pemerintah yang akan mempersiapkan regulasi terkait teknis pengalih­ Warga saat menggelar unjuk rasa #SaveBabi yang digelar pada Senin (10/2) lalu. (f:daniel/mistar) an, termasuk besaran iuran dan manfaat pensiun untuk PNS. Tentunya kami akan dilibatkan untuk memberikan masukan sesuai dengan kompetensi kami,” katanya.

Pemerintah Pusat Atur Pajak Daerah

Jika Bandel Transfer Dicabut

Jakarta | Mistar

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah pusat lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal merasionalisasikan pajak daerah dan retribusi daerah di tahun ini. Berdasarkan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomi­ an atau RUU omnibus law perpajakan yang diterima Kontan.co.id menyebutkan, penentuan tarif tertentu atas pajak daerah

berlaku secara nasional di bawah komando pemerintah pusat. Nantinya, penetapan tarif pajak daerah akan ditetapkan dalam peraturan presiden (Perpres). Pemerintah pusat juga dapat mengeva­luasi Peraturan Daerah (Perda) yang menghambat kemudahan dalam berusaha. Secara umum, ada dua evaluasi dijalankan. Per­tama, eva­luasi atas rancangan Perda Provinsi/ Kabupaten/Kota mengenai pajak daerah dan retribusi da­erah. Kedua, evaluasi atas per­ aturan pelaksana Perda yang telah ditetapkan.

Peran pemerintah pusat semakin besar. Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/ Kota mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelum ditetapkan oleh gubernur/bupati/ walikota wajib disampaikan kepada menteri menyelenggarakan urusan pemerintah­ an dalam negeri untuk dievaluasi sesuai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional. Bersambung ke Hal 7...

Korona, Belum Ada Profilaksis Untuk Orang Sehat Medan | Mistar

Obat chloroquine yang diklaim mampu digunakan menjadi salah satu komponen memerangi infeksi virus korona belum bisa dipastikan. Obat tersebut masih sebatas uji coba, sehingga butuh penelitian lebih lanjut. “Penelitian (terhadap chloroquine) masih bersifat laboratorium dan uji pada hewan. Sedangkan uji pada manusia dan lebih luas lagi belum dilakukan. Oleh karena itu, tidak direkomendasi Kemenkes RI,” ungkap Koordinator Tim PINERE (Penyakit Infeksi New- Emerging dan ReEmerging) RSUP H Adam Malik, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP menyebut­ kan, Selasa (11/2/20). Hingga kini, vaksin untuk virus yang

tengah mewabah ini belum ada atau belum tersedia. Bahkan, sampai saat ini belum ada konsensus internasional maupun konsensus nasional untuk Indonesia yang ditetapkan oleh Kemenkes RI mengenai terapi definitif (pengobatan standar) dan profilaksis (obat yang digunakan untuk pencegahan) virus korona. “Beberapa negara terdampak terutama Tiongkok, aktif melaksanakan berbagai penelitian baik in-vitro (dilakukan di tingkat sel di dalam laboratorium), juga penelitian klinis yang dilakukan pada sampel pasien dengan jumlah yang sedikit. Namun, sampai saat ini WHO belum menetapkan adanya terapi definitif dan profilaksis. Juga terdapat penelitian-penelitian

Warga mengenakan masker untuk mencegah serangan virus korona. (f:ist/mistar)

terdahulu yang mencoba meneliti terapi dan profilaksis untuk dua infeksi virus korona lain yaitu SARS dan MERS, yang juga hingga kini belum ada standar internasional yang terbukti secara ilmiah,” papar Ade. Bersambung ke Hal 7...

Bersambung ke Hal 7...

100 Ribu Hektare Sawah Hilang Tiap Tahun Jakarta | Mistar

Luas lahan penanaman padi di Indonesia 7,4 juta hektare. Namun, luas lahan sawah tiap tahun berkurang 100 ribu hektare per tahun karena alih fungsi. “Kenyataannya memang ada konversi,” kata Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Per­ tanian Kementerian Pertanian (Kementan) Husnain di Gedung Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/20). Menurut dia, lahan tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti membangun jalan tol. Dia sangat menyayang­kan bila alih lahan menjadi infrastruktur terjadi di Pulau Jawa yang menjadi daerah sawah utama. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?Happy Inspire Confuse Sad “Jadi kalau memang (lahan) hilang kan harus diganti dengan sawah lain, sawah lain belum tentu mampu gantikan sawah di Jawa,” terang dia. Ia menyebut jumlah produksi padi di pulau lain memang lebih kecil dari produksi padi di Pulau Jawa. Sawah di Jawa bisa memproduksi 50 persen lebih banyak. “Kalau buka lahan di Sumatera atau Kali­ mantan, harus satu setengah kali lipat supaya sama dengan di Jawa,” ujar dia. Bersambung ke Hal 7...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.