Nomor 114 Tahun Ke-I
Selasa, 11 Februari 2020 Info Berlangganan/Iklan
0821 6751 3231 Kantor Redaksi
Terbit 16 Halaman
0622 7431 343
HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Akurat dan Terpercaya HAL
BPKPM Tawarkan Investasi 10 Bali Baru Ke Australia
4
HAL
HAL
Gubernur Persilahkan Jika Sabrina Ingin Mundur
2
Sejumlah Perusahaan Jadi Korban APCRI
12
HAL
Kepsek Penerima DAK Diperiksa
8
HAL
Penggorok Darwin Sitorus Terancam Hukuman Mati
13
Mendikbud Nadiem Rombak Skema Dana BOS
50 Persen Untuk Gaji Honorer
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim menaikkan batas maksimal upah guru honorer dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga 50 persen. Sebelumnya batas maksimal penggunaan dana BOS untuk upah guru maupun tenaga pendidik di sekolah hanya 15 persen. Jakarta / Mistar
“Restriksi sebelumnya kita sederhanakan. 2020 hanya ada satu limit, yaitu maksimal 50 persen dari dana BOS digunakan untuk biaya honorer. Ini langkah utama Kemdikbud membantu menyejahterakan guru honorer yang layak mendapatkan upah lebih layak,” ujar Nadiem di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/20). Nadiem mengatakan kebijakan ini dilakukan atas masukan dan curahan guru non-PNS maupun PNS terkait upah guru honorer yang tidak layak. Selain untuk guru honorer batas maksimal tersebut juga bisa digunakan untuk upah pe gawai di institusi pendidikan lainnya, seperti tenaga tata usaha (TU) atau operator adminis tratif. Hal ini merujuk pada kasus yang banyak ia temukan di satuan sekolah dasar, di mana kepala sekolah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik karena terbebani perkara administratif. “Banyak SD di mana kepala sekolah dan guru harus mengerjakan laporan administratif. Bersambung ke Hal 7...
Gubsu Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS
ROMBAK DANA BOS: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membuat kebijakan baru sebagai kelanjutan program “Merdeka Belajar” dengan merombak skema dana BOS. Salah satunya memberikan porsi sampai 50 % untuk penggajian honorer. (f:cnn/mistar).
Warga Demo Tolak Pemusnahan Babi
Gubsu: Yang Memusnahkan Siapa?
Medan / Mistar
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi (f:dtc/mistar) Medan /Mistar
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi ikut menolak rencana pemulang an warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke tanah air. Penolakan ini senada dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menolak kepulangan eks ISIS. “Enggaklah, janganlah. Yang sudah pindah warga negara ngapain pindah lagi,”ujar Edy kepada wartawan, Senin (10/2/20). Penolak an ini juga sebelumnya telah dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Pernyataan Jokowi ini disampaikannya sebagai pendapat selaku seorang Presiden, bukan keputusan rapat terbatas (ratas) mengenai kepulangan WNI eks ISIS. “Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Bersambung ke Hal 7...
Wacana Pemulangan Eks ISIS
Pesantren Al-Hidayah Deliserdang Belum Koordinasi Ke BNPT
Medan / Mistar
Wacana pemulangan warga negara Indo nesia (WNI) mantan kombatan ISIS me ngemuka dalam beberapa hari terakhir. Pre siden Joko Widodo hingga pemerhati HAM membicarakannya, pro dan kontra muncul. Kemanusiaan jadi alasan strategis bagi kelompok yang mendukung rencana pemulangan itu. Sementara di kelompok seberang, me nolak keras pemulangan dengan alasan bakal mengancam keamanan dalam negeri. Sementara dua kelompok itu ‘berseteru’, polisi disebut-sebut telah menjajaki lokasi yang mungkin bakal digunakan sebagai lokasi pemusatan deradikalisasi ratusan mantan te roris ISIS yang akan dipulangkan itu. Bersambung ke Hal 7...
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahma yadi menanggapi aksi unjuk rasa ribuan warga di depan Gedung DPRD Sumut, Senin (10/2/20). Melalui gerakan #SaveBabi, massa menolak rencana pemusnahan babi akibat merebaknya wabah hog cholera dan african swine fever (ASF). Menurut massa pendemo, wacana pemusnahan ini dilontarkan Gubernur Edy melalui media beberapa waktu lalu. Edy menyebut dirinya tak pernah melontarkan wacana itu. “Yang memusnah kan siapa? Kalau kalian tanya begitu terus, tanya sama yang nanya, yang mau musnah kan siapa,” jawab Edy, Senin petang. Bersambung ke Hal 7...
Ribuan massa berdemo didepan kantor DPRD Sumutmenolak rencana pemusnahan babi (f:Daniel/mistar)
Penjelasan Hikmahanto Juwana
ISIS Sebuah Negara Atau Tidak? Jakarta / Mistar
Ada pihak termasuk pejabat yang mengatakan bahwa ISIS bukanlah negara dan karenanya WNI yang bergabung di dalamnya tidak hilang kewarganegaraannya. Secara teoritis apakah ISIS negara ataupun tidak, memang dapat diperdebatkan, ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis kepada Antara di Jakarta, Senin (10/2/20). Sama seperti halnya Israel, apakah
negara atau bukan? Menurut AS Israel adalah negara, namun tidak menurut Indonesia. Sebaliknya Indonesia menganggap Palestina adalah negara, namun AS tidak menganggap demikian. Hal yang sama terjadi pada Republic of China (Taiwan). Masyarakat di Taiwan menyatakan dirinya sebagai negara, bahkan ada berbagai organ negara, seperti presiden, kata dia. Namun Indonesia, AS dan banyak negara tidak mengakui Republic of China (RoC) sebagai negara. Negara-negara ini
Kisah Manullang
Legislator: Cegah Honorer Bodong
Jakarta / Mistar
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah untuk melakukan pencegahan agar dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak disalahgunakan dengan adanya guru honorer bodong. “Pada dasarnya, saya mendukung dengan kenaikan batas maksimum penggunaan dana BOS hingga 50 persen, untuk gaji guru honorer. Namun harus ada mekanisme pencegahan agar hal tersebut tidak disalahgunakan, misalnya dengan adanya honorer bodong,” ujar Hetifah di Jakarta, Senin (10/2/20). Pada tahun sebelumnya, dana BOS ha nya boleh digunakan maksimum 15 persen (untuk sekolah negeri) dan maksimum 30 persen (untuk sekolah swasta) untuk gaji guru honorer. Namun mulai tahun ini, pemerintah memberikan keleluasaan hingga 50 persen untuk gaji guru honorer. Dia menambahkan keleluasaan tersebut, membuat sekolah lebih fleksibel dalam membelanjakan anggaran sesuai kebutuhannya, termasuk juga jika kebutuhannya tersebut adalah tambahan tenaga pengajar honorer. “Transparansi harus dikedepankan, data penggunaan harus ditayangkan sehingga
mengakui People’s Republic of China (PRC) sebagai negara. Menjadi pertanyaan bila ada WNI yang bergabung dengan tentara Israel apakah ia akan kehilangan kewarganegaraannya? Ini mengingat Israel Bersambung ke Hal 7... bukanlah negara menurut Indonesia. Atau apakah bila ada WNI yang ikut dalam latihan militer RoC maka yang bersangkutan tidak kehilangan kewarganegaraannya? Ini mengingat Indonesia mengakui PRC Jakarta / Mistar sebagai negara. Kericuhan pecah di arena Kongres ke-V Bersambung ke Hal 7... Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Padahal, acara kongres partai berlambang matahari ini baru resmi dibuka pada malam hari ini, Senin (10/2/20) pukul 19.00 WIB. Kericuhan terjadi di lantai dua Hotel Claro agu berjudul ‘O Tano Batak’ ber tepatnya di tempat peserta kongres melakukumandang dari pengeras suara di kan registrasi sekitar pukul 14.45 WITA. atas truk tronton beroda sepuluh, sesaat Sejumlah orang yang tidak mengenakan setelah masuk ke Jalan Imam Bonjol, pakaian beratribut PAN menyatakan bahwa Medan, Sumatera Utara, Senin (10/2/20) waktu registrasi peserta Kongres ke-V sudah siang. Di atas truk tanpa bak itu, bemelawati batas dan meminta agar segera berapa orang memegang mikrofon. Ada ditutup oleh panitia. “Tutup segera pendaftayang ikut bernyanyi, ada yang juga yang rannya. Kami minta segera ditutup sudah memengatur massa. lewati batas waktu,” teriak sejumlah orang. Truk itu dijadikan massa Gerakan Sejumlah orang itu menyatakan bahwa #SaveBabi sebagai mobil komando. registrasi peserta seharusnya hanya dilakuSedikitnya delapan pengeras suara kan pada pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. berukuran besar ada di atas truk itu, Aksi saling dorong pun tak terbendung dan lengkap dengan organ tunggal. Organ situasi semakin tidak kondusif. Sejumlah tunggal itu yang mengiringi massa orang itu kemudian mengancam akan membernyanyi sepanjang jalan, menuju boikot Kongres ke-V PAN bila panitia tidak DPRD Sumut. segera menutup proses registrasi peserta.
Kongres PAN Ricuh Sebelum Dibuka
Kehilangan Puluhan Babi Hingga Protes Ke DPRD Sumut L
Massa berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, menuntut pemerintah segera menyelesai kan masalah kematian babi di Sumut. (mistar/ daniel pekuwali)
Bersambung ke Hal 7...
Bersambung ke Hal 7...