Epapaer Harian Mistar Edisi 103 Jumat 31 Jan 2020

Page 1

Jumat, 31 Januari 2020

Nomor 103 Tahun Ke-I

Info Berlangganan/Iklan

0821 6751 3231 Kantor Redaksi

Terbit 16 Halaman

0622 7431 343

HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Akurat dan Terpercaya HAL

HAL

Saksi Akui Pungli 15 Persen Dirumuskan

8

Massa SPSI Demo Tolak RUU Omnibus Law

2

HAL

Oknum Polisi Lompat Dari Fly Over

HAL

13

Segera Rampungkan Digitalisasi SPBU

4

HAL

Tujuh Kecamatan Asahan Tergenang Air

12

Mulai Februari 2020

BKPM Jadi Pusat Izin Usaha Dan Insentif Seluruh izin usaha dan pemberian insentif fiskal bagi investor akan dipusatkan di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mulai 3 Februari 2020. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, saat ini, kebijakan tersebut masih bertabrakan di beberapa lembaga dan kementerian.

TINJAU:Presiden Jokowi menyambangi Gedung Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan pertengahan Januari lalu, dan meninjau langsung jalannya pelayanan perizinan terintegrasi (online single submission) yang telah beroperasi di lembaga tersebut.(f:ist/mistar)

Jakarta | Mistar Lagi-lagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) diberikan janji manis. Kali ini, janji datang langsung dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang menyatakan tunggakan klaim atas produk saving plan asuransi pelat merah itu bisa dibayar mulai akhir Maret 2020. Janji itu dipaparkan Erick di depan anggota Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (29/1/20) kemarin. Dengan janji tersebut, artinya, tak sampai 60 hari atau dua bulan dari sekarang pemegang polis saving plan bisa mulai mendapatkan haknya. Namun, janji ini bisa dibilang cukup berisiko mengingat belum ada satu strategi penyelamatan keuangan Jiwasraya yang terealisasi hingga detik ini. Erick pun bungkam ketika ditanyakan oleh awak media mengenai langkah atau Begitu juga anggota Panja Komisi VI yang ikut menutup mulutnya rapat-rapat mengenai hal tersebut. Pemerintah sebelumnya telah memaparkan sejumlah langkah yang akan diambil untuk menyelamatkan keuangan Jiwasraya yang sedang terkena masalah likuiditas. Salah satunya dengan membentuk induk perusahaan (holding) asuransi. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat bilang kalau holding asuransi akan mendatangkan uang segar bagi Jiwasraya sebesar Rp2 triliun per tahun. Selain itu, perusahaan asuransi itu juga akan mendapatkan tambahan dana sebesar Rp3 triliun dari investor strategis yang masuk ke anak usaha, yakni Jiwasraya Putra. Hanya saja, belum ada strategi yang terealisasi hingga detik ini. Bahkan, perusahaan juga masih melakukan proses uji kelayakan (due dilligence) kepada sejumlah investor yang berniat menyuntikkan dana melalui Jiwasraya Putra. Sementara, keuangan Jiwasraya hingga akhir tahun lalu masih minus. Ekuitasnya negatif sebesar Rp23,92 triliun. Ini karena liabilitas perusahaan yang mencapai Rp49,6 triliun, sedangkan asetnya cuma Rp25,68 triliun. Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga mengungkapkan janji Erick mustahil terealisasi jika pemerintah belum menyelesaikan proses pembentukan holding asuransi. Sebab, Jiwasraya sendiri kekurangan dana, sehingga tak mungkin bisa membayar tunggakan klaim tanpa kucuran dana segar. Bersambung ke Hal 7...

buat pendapatan masyarakat bertambah serta mendorong daya beli,” ucapnya. BKPM sebelumnya mencatat, raliasi investasi selama 2019 mencapai Rp809,6 triliun. Saat ini, masih terdapat potensi investasi sekitar Rp500 triliun yang mangkrak karena tersangkut masalah perizinan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyatakan pihaknya sudah menyetujui pendelegasian wewenang pemberian insentif fiskal dan izin investasi untuk area tertentu kepada BKPM. “Ya, memang dialihkan untuk 18 area yang sudah ditetapkan. Kami juga sudah membahas untuk aspek-aspek yang tidak terdefinisikan secara jelas di 18 area tersebut,” ucapnya. Menurut dia, pengalihan wewenang tersebut hanya bersifat perubahan prosedur. Jika aturan sudah ditetapkan, BKPM akan memberikan persetujuan terkait perizinan dan insentif fiskal tersebut.

Bereskan Rp186 Triliun Bahlil Lahadalia juga mengklaim telah menyelesaikan Rp186 triliun investasi yang mangkrak sepanjang Oktober hingga Desember 2019. Realisasi modal itu diproses sejak dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 22 Oktober lalu.

Pemda Lambat Urus Izin Usaha

Bayar Utang Klaim Jiwasraya

Menakar Janji Manis Erick Thohir

Jakarta | Mistar “Ini sesuai dengan instruksi Presiden (Joko Widodo/Jokowi). Seluruh izin semua akan dikeluarkan lewat satu pintu, termasuk pemberian insentif fiskal,” ujar Bahlil Lahadalia dalam acara Katadata Indonesia Data dan Economic Forum 2020 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (30/1/20). Bahlil merinci insentif fiskal yang dikucurkan kepada investor tersebut meliputi pemberian tax holiday dan tax allowance. Ada juga relaksasi terhadap pengenaan pajak impor barang modal. Bekas Ketua Umum BPP Hipmi itu berharap, kebijakan pemusatan izin berusaha tersebut akan mampu membetot investor untuk menamkan modalnya di dalam negeri. Adapun saat ini, Indonesia diakui masih belum terlampau ramah terhadap investasi karena proses pengurusan izin usahanya berlapis. Bahkan, dengan kondisi sebelumnya, Indonesia dinilai belum mampu mengambil momentum menggaet penanam modal asing alias PMA saat perang dagang Amerika Serikat dan China terjadi. Indonesia bahkan kalah dengan negara tetangganya, Vietnam. Bahlil Lahadalia yakin, seumpama arus investasi di dalam negeri kencang, tren ini akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. “Masukinya investasi juga akan mem-

Luhut: Pemerintah Pusat Akan Ambil Alih Jakarta | Mistar Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat pengeluaran izin usaha. Apabila lambat, maka pemerintah pusat akan mengambil alih peran tersebut. Semua ini menyangkut investasi.

Pemda diberi waktu dalam satu satu bulan harus selesai, kalau tidak selesai tarik pusat,” ujar di kantornya, Rabu (29/1/20). Dia mengungkapkan, Pemda dan pemerintah harus bersinergi dalam mempermudah izin usaha.”Jangan pusat cepat, di bawah gak cepat sehingga online single submission (OSS) tidak jalan,”

jelas Luhut. Dia mencontohkan, salah satu penghambat investasi yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Masalah RTRW itu paling banyak di daerah. RTRW gak selesai-selesai akan diambil alih oleh pusat,” ujar dia. Bersambung ke Hal 7...

Serangan Virus Korona

Jokowi Perintahkan Segera Evakuasi WNI Jakarta | Mistar Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya segera mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Provinsi Hubei, China. 
Keputusan ini diambil oleh Presiden setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala BNPB Doni Monardo di ruang tunggu Pangkalan TNI AU Halim Perda- Seorang ibu memakaikan masker ke anaknya, menyusul serangan virus korona yang melanda Kota Wuhan, China. (f:ist/mistar) nakusuma Jakarta, Kamis (30/1/20). “Tadi Bapak Presiden sudah meme- tina bagi WNI yang akan dievakuasi dari TNI sendiri diklaim telah siap untuk rintahkan agar evakuasi WNI Provinsi China menyusul wabah virus korona. menjalankan proses evakuasi tersebut. Hubei dilakukan segera,” ucap Retno yang Menurut Jokowi, pemerintah tak dapat “Ya memang paling siap dari TNI. Bagian dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, langsung mengevakuasi lantaran banyak kesehatan. Ada juga tim dari RSPAD, dan Informasi Sekretariat Presiden. prosedur yang harus dilalui. jauh lebih siap. Tinggal nanti utusan,” Jokowi sebelumnya menyatakan Rencananya, lanjut Jokowi, proses ucap Jokowi. pemerintah masih mencari solusi karan- evakuasi akan dibantu oleh TNI. Dari Bersambung ke Hal 7...

Saat Nasib Pegawai Honorer Makin Tak Jelas

R

apat Kerja (Raker) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) beserta Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 20 Januari 2020 di ruang Komisi II DPR RI Senayan Jakarta, menghasilkan kesepakatan untuk menghapus pegawai tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah. Dengan dihapusnya pegawai tenaga honor, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap di organisasi kepegawaian pemerintah, maka pemerintah hanya mengakui Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),

sebagai mana diatur didalam Pasal 6 Undang Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan, dengan penghapusan pegawai tenaga honor, BKN tidak mendata jumlah pegawai honorer. BKN hanya mendata jumlah PNS dan PPPK ke depannya. Pemerintah sebenarnya telah melarang pengangkatan pegawai honorer. Pelarangan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan PP tersebut pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. Sehingga sampai saat ini tidak ada

yang mendatanya. Karena sudah dilarang untuk diangkat. Apa yang dijelaskan oleh Plt Kepala Biro Humas BKN, tidak berbanding lurus dengan yang terjadi di lapangan. Bersambung ke Hal 7...

Para pegawai honorer di Kota Bandung menuntut kejelasan nasibnya. (f:ist/mistar)

Bersambung ke Hal 7...

Skenario Evakuasi Jakarta | Mistar Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah menjelaskan salah satu opsi skenario evakuasi terhadap WNI di Provinsi Hubei, China yang terisolasi akibat virus korona. Pemerintah akan mengumpulkan seluruh WNI yang tersebar di tujuh titik di Provinsi Hubei ke satu titik. Hal ini dilakukan karena WNI di sana tersebar dengan jarak yang cukup jauh. Cara ini baru bisa dilakukan setelah pihak Kemenlu selesai melakukan pemutakhiran data WNI di China. “Maka ada keharusan mengelola perjalanan dari beberapa titik ke satu titik. Saya tidak tahu persis nama kotanya. Dari penjelasan yang kami peroleh, segala sesuatunya harus diurus,” ucap Faizasyah di Gedung Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/20). Jika sudah dikumpulkan di satu titik, tim medis selanjutnya mengecek kondisi

Kenaikan Iuran

BPJS Kesehatan Kaji Pembatalan Jakarta | Mistar Kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya di kelas III menuai sentimen negatif. Masyarakat menilai besaran iuran yang harus dibayar per bulan menjadi beban ekonomi tersendiri bagi keluarga. Tekanan publik serta berbagai pandangan dari pakar hingga tokoh nasional pun berhasil membuat BPJS Kesehatan berpikir ulang. BPJS Kesehatan mengajukan kajian pembatalan kebijakan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja BP atau peserta mandiri kelas III kepada Presiden Jokowi. Sebelum mengajukan hal itu, Direktur Umum BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan, akan menunggu dulu tiga lembaga menyampaikan pendapat tertulisnya. “Kami menunggu pendapat tertulis terkait hasil FGD dari tiga lembaga yakni kepolisian, Kejagung, dan BPK. Setelah ada kesepakatan diskusi baru kita ajukan pada presiden,” ucap Fahmi pada awak media, kemarin. Usulan untuk pembatalan kenaikan iuran merupakan tindak lanjut dari hasil FGD dengan DPR, Kementerian Kesehatan, Kejagung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), BPK, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Bersambung ke Hal 7...


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.