Sabtu, 4 Januari 2020
Nomor 78 Tahun Ke-I
Info Berlangganan/Iklan
0821 6751 3231 Kantor Redaksi
Terbit 16 Halaman
0622 7431 343
HARGA: Rp3000 (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)
Akurat dan Terpercaya HAL
Kurangi Kemacetan BRT Bakal Hadir
2
HAL
HAL
Kunjungan Wisatawan Pasir Putih Meningkat Drastis
12
Bawaslu Larang Walikota Mengganti Pejabat Langgar Aturan, Petahana Bisa Dicoret
8
Dua Bandit Nekat Merampok Di Depan Mapolrestabes Medan
HAL
13
HAL
Barang Impor Online Rp45.000
Pengusaha Pastikan Pajak Belum Berlaku
4
Atasi Banjir
Pemda Bisa Gunakan BTT Dan SiLPA Pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) maupun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) untuk mitigasi bencana termasuk banjir yang terjadi di beberapa daerah.
Jakarta | Mistar “Pemerintah daerah dapat menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang memang sudah dianggarkan di Pemda masing-masing dan juga bisa mengeluarkan dari dana sisa lebih pembiayaan anggaran atau SiLPA. Ada beberapa daerah yang SiLPA-nya cukup tinggi atau signifikan,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di Kantor Presiden Jakarta, Jumat (3/1/20). Tito menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Julari Batubara dan Menteri Ke sehatan Terawan Agus Putranto. Kelimanya baru saja menghadiri rapat terbatas bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Istana Merdeka. “Dari pengalaman untuk BTT Jawa
Cawalkot Medan Dari PDIP
Akhyar, Ihwan Dan Bobby Masuk Bursa Medan | Mistar PDIP menyatakan Akhyar Nasution, Ihwan Ritonga, dan Bobby Nasution masuk bursa calon Wali Kota Medan yang akan diusung PDIP. Ada 16 orang yang mendaftar ke PDIP. “Untuk Medan, ada 16 nama yang kita sampaikan ke DPP Partai (PDIP), 16 orang itu bersumber dari internal partai maupun tokohtokoh yang terjaring partai,” ujar Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto kepada wartawan, Jumat (3/1/20). “Ada nama Akhyar Nasution sebagai Plt Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution, ada juga Ihwan Ritonga,” jelas Sutarto. Calon-calon lain yang mendaftar jadi Cawalkot Medan ke PDIP ada yang berprofesi sebagai direktur BUMD di Kota Medan, anggota DPRD Sumut, hingga pensiunan Polri. “Pertimbangannya komitmen kebangsaan, elektabilitas bakal calon, dan komitmen calon untuk menang,” lanjut Sutarto. Proses penjaringan Cawalkot Medan, kata Sutarto, sudah masuk proses survei elektabilitas bakal calon. Keputusan siapa yang akan diusung ditentukan DPP PDIP. “Akan disurvei dahulu, nanti akan ditetapkan oleh DPP partai,” ungkapnya. Bersambung ke Hal 7...
P
Barat dan Banten relatif kecil. Untuk itu saya minta jajaran pusat untuk membantu. Di DKI Jakarta BTT Rp233 miliar, di Jawa Barat Rp25 miliar, di Banten itu Rp45 miliar. Menurut saya relatif masih kecil tapi bisa menggunakan SiLPA,” tambah Tito. Selain BTT, Tito mengatakan daerahdaerah terdampak bencana juga dapat menggunakan SiLPA. “SiLPA Jawa Barat dan DKI Jakarta saya kira cukup besar. Rekan-rekan saya kira bisa mengakses datanya melalui online. Nah SiLPA ini dapat digunakan dalam keadaam status darurat dan ini bisa digunakan dengan cepat untuk membantu masyarakat yang terdampak,” ungkap Tito. Namun untuk pencairan SiLPA, dibutuhkan persetujuan DPRD. “Tinggal bantuan dari DPRD karena penggunaan SiLPA harus mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing. DPRD tolong dapat juga memahami situasi masyarakat untuk mempermudah proses ini. Jangan sampai berlama-lama.
Jakarta | Mistar Bencana banjir di wilayah Jabodetabek pada awal 2020 menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan ritel. Aktivitas penjualan terhenti lantaran baik konsumen maupun karyawan menjadi korban. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi yang mestinya bisa diantisipasi pemerintah setempat. Ratusan supermarket dan minimarket sudah tutup total selama dua hari ini. “Aprindo prihatin terutama terhadap banjir ini, karena selain masyarakat yang terkena korban kami pun pelaku usaha terkena menjadi korban, toko tutup dan lain sebagainya,” kata Roy, Jumat (3/1/20). Menurut Roy, potensi kerugian yang pasti dirasakan yakni hilang nya kegiatan transaksi berbelanja di sektor konsumsi masyarakat. Angka kerugian yang tercatat cukup besar mencapai Rp1,25 triliun. Bersambung ke Hal 7...
Bersambung ke Hal 7...
Penjualan Rokok Diprediksi Anjlok 15 Persen Jakarta | Mistar Ketua Gabungan Pabrik Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar memperkirakan produksi rokok bakal anjlok hingga 15% karena kenaikan cukai 23% dan harga jual eceran (HJE) 35%. Pasalnya konsumsi rokok bakal berkurang seiring naiknya harga. “Iya jadi dengan adanya kenaikan tarif cukai 23%, (HJE)
35% itu yang kami khawatir di tahun 2020 ini akan mengalami penurunan produksi sebesar kurang lebih 15%,” kata dia saat dihubungi, Jumat (3/1/20). Namun dirinya belum bisa menyebutkan berapa penurunan omzet jika produksi turun 15% seiring turunnya penjualan. Pihaknya belum menghitung hal tersebut.
“Oh kalau segi rupiah aku ndak ini ya karena kan harganya beda-beda ya belum hitung,” jelasnya. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno sebelumnya mengatakan, petani khawatir kenaikan cukai yang terlalu tinggi membuat hasil panen tembakau yang dibeli oleh pabrik rokok berkurang. Pasalnya
ada kemungkinan produsen rokok mengurangi produksi jika konsumen berkurang imbas harga rokok semakin mahal. “Paling tidak pabrikan akan menaikkan harga rokok. Kan cukai biasanya dibebankan kepada konsumen ya kan. Kalau konsumennya harganya naik, konsumennya lalu berkurang, produksi berkurang, serapan tem-
Bereskan Jiwasraya
Jangan Tumbalkan BUMN Lain! Jakarta | Mistar Kasus gagal bayar klaim dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dinilai rentan terhadap kelangsungan bisnis asuransi ke depannya. Hal ini lantaran para pemegang polis belum juga mendapatkan pencairan dari Jiwasraya. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah selaku pemilik Jiwasraya untuk mempercepat penyelesaian kasus ini, baik secara struktural maupun secara hukum. Bhima mengusulkan Jiwasraya harus menerbitkan utang demi mendapatkan dana segar untuk membayar tunggakan klaim, meski hal itu akan dilakukan bertahap.
Penerbitan ini bisa dilakukan melalui anak usaha barunya, yaitu Jiwasraya Putra. “Berikutnya lakukan proses penegakan hukum yang lebih cepat terhadap oknum direksi yang lakukan fraud, miss management maupun dugaan korupsi yang merugikan negara,” ujar Bhima dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (2/1/20). Selain itu, Bhima menilai penyertaan modal negara (PMN) dan pembentukan holding asuransi juga bisa menjadi solusi penyelamatan Jiwasraya. Namun, Bhima mengingatkan, penyelamatan lewat PMN memiliki banyak risikonya, pasalnya uang dari APBN tersebut bisa saja malah jadi ‘bancakan’.
“Nanti bukan untuk bayar polis tapi malah jadi fraud. Kita belajar dari kasus Bank Century, bailout justru berisiko memunculkan fraud baru,” kata Bhima. Bhima menyampaikan holding asuransi BUMN bisa jadi solusi asalkan dihitung dampak ke BUMN yang menanggung risiko Jiwasraya. Ia menilai holding asuransi BUMN opsi paling pahit lantaran BUMN dengan keuangan yang sehat bisa menjadi tumbal dari kasus yang membelit Jiwasraya. Oleh sebab itu, lanjut Bhima, penerbitan utang oleh anak usaha yakni Jiwasraya Putra menjadi hal yang paling minim risiko untuk menyelematkan Jiwasraya sesegera mungkin. Bersambung ke Hal 7...
Membedah Kenaikan Cukai Rokok
emerintah akhirnya merea lisasikan kenaikan tarif cukai rokok menjadi 23 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 10,04 persen. Kebijakan tersebut resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2020. Keputusan pemeritah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 152/ PMK.010/2019 tentang perubahan kedua atas PMK 146/ PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Sebelum beleid tersebut diputuskan, banyak aliansi pro tembakau Indonesia melayangkan kritik terhadap pemerintah karena menilai kebijakan tersebut merugikan para petani tembakau. Menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji, banyak petani merasa keberatan atas kenaikan cukai rokok
Perusahaan Ritel Merugi Rp1,25 T
yang terlalu tinggi. Hal itu dianggap dapat memberikan dampak buruk bagi petani tembakau. Sementara itu, alasan peme rintah menaikkan cukai rokok tak lain agar tren konsumsi rokok yang terus mengalami peningkatakan, bahkan menyasar ke remaja dan perempuan, dapat ditekan. Selain itu, pemerintah juga beralasan kenaikan tersebut merupakan bagian dari komitmen terhadap penataan industri rokok dalam negeri serta untuk kepentingan negara. Jika dicermati, sepanjang 5 tahun terakhir, kebijakan tarif cukai rokok sempat mengalami pasangsurut. Sebagai contoh, di 2015, pemerintah menetapkan kenaikan cukai rokok sebesar 8,72 persen. Tarif tersebut melonjak 11,19 persen di 2016. Sempat hanya melonjak 10,54 persen pada 2017 serta
10,04 persen pada 2018 dan 2019. Akhirnya para penikmat rokok harus mewanti-wanti dompetnya saat tarif cukai rokok dinaikkan hingga 23 persen pada 2020. Kenaikan di tahun 2020 ini memang mencapai 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, bisa dikatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru mulai serius mendorong kebijakan cukai rokok di periode kedua masa kepemimpinannya. Pertanyaannya, apa yang dapat dimaknai di balik kenaikan drastis cukai rokok di tengah smoking culture atau budaya merokok yang sudah cukup mengakar di Indonesia?
Tepatkah Dinaikkan? Jika dibandingkan negara lain, kebijakan tarif cukai rokok di Indo-
nesia masih tergolong rendah. Rendahnya cukai rokok membuat harga rokok di Indonesia menjadi murah. Coba bandingkan dengan Australia, untuk satu bungkus rokok rata-rata harga jualnya berkisar US$20,38 per bungkus atau setara Rp285 ribu. Tak hanya Australia, negara dengan harga rokok termahal juga dijumpai di Selandia Baru, di mana harga rokok yang dijual umumnya di kisaran US$18,33 per bungkus atau setara Rp256 ribu. Selain itu, Irlandia juga termasuk salah satu negara dengan harga jual rokok termahal di dunia yakni sebesar US$13,32 per bungkusnya atau setara Rp186.500. Dengan membandingkan harga rokok di ketiga negara tersebut, bisa dikatakan Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang masih mentolerir soal tarif rokok.
Dengan demikian, kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen yang ditetapkan pemerintah terbilang cukup akomodatif terhadap pengembangan industri rokok tanah air. Apalagi, kalau dilihat dari dampak yang ditimbulkan akibat konsumsi rokok, penerimaan negara yang diterima dari cukai rokok tidaklah seberapa. Bersambung ke Hal 7...
bakau ya berkurang,” tambahnya.
Petani Tembakau Cemas Sementara itu, petani tembakau menyatakan kenaikan cukai rokok 23% dan harga jual eceran (HJE) 35% jauh dari yang diharapkan. Pihaknya pada tahun lalu mengusulkan kenaikan cukai rokok 8%. Bersambung ke Hal 7...
Rencana Restrukturisasi
Ginting: Bubarkan Holding PTPN Deliserdang | Mistar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Komunikasi Purnakarya Perkebunan Nusantara (DPN-FKPPN), Drs HN Serta Gin ting, mendesak Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk meninjau ulang rencana restrukturisasi (merampingkan) PTPN, dari 14 menjadi 5 PTP Nusantara. Menurut dia, daripada diram pingkan, lebih baik Menteri BUMN membubarkan Holding Perkebunan, sekaligus mengembalikan managemen kepada masing-masing PTPN. Serta Ginting didampingi Ketua DPN-FKPPN Bidang Informasi dan Komunikasi H Zulkifli Barus menyebutkan, sebelum PTPN dijadikan Holding, masing-masing PTPN, mulai PTPN I sampai PTPN XIV, mampu hidup mandiri serta tidak memiliki utang seperti saat ini. Padahal, PTPN saat itu tak pernah mendapat bantuan modal dari pemerintah, termasuk subsidi dari APBN. Para pekerja, mulai dari karyawan rendahan, hingga jajaran direksi saling bahu-membahu bekerja hingga mampu tumbuh berkembang tanpa subsidi, baik bersumber dari keuangan pusat (APBN) maupun keuangan daerah (APBD). “Dalam membangun perusahaan, mereka hanya berkredit modal kerja kepada bank sebagaimana perusahaan lain. Selanjutnya mampu membayar utang dengan mencicil sesuai perjanjian. Tak ada satu PTPN pun yang pernah gagal bayar,” ujar mantan anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golkar Tahun 2004-2009 itu. Bersambung ke Hal 7...