75 Pegawai Gagal Tes Alih Status ASN

JJ JAKARTAKART AKARTAKART AKARTAA AA A - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan

75 pegawai KPK tidak lolos Tes Wawasan

Kebangsaan (TWK), bagian dari seleksi ujian Aparatur Sipil Negara (ASN).

KPK diketahui tengah memproses alih status para pegawainya menjadi ASN, yang rencananya dilantik pertengahan tahun ini. Wakil Ketua KPK Nurul

Ghufron memaparkan, hasil

TWK alih status ini terdiri atas dua kategori yakni memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

“Hasilnya sebagai berikut, (a) pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, (b) yang tidak memenuhi syarat ada

75 orang,” kata Wakil Ketua

KPK Nurul Ghufron di Gedung

KPK, Jakarta, Rabu (5/5).

Dia mengatakan hasil TWK mendapati 1.274 pegawai dinyatakan memenuhi syarat, dan 75 pegawai tidak memenuhi syarat, sementara dua pegawai tidak mengikuti tes wawasan kebangsaan. Sejumlah aspek yang diukur dalam tes ini, menurut Ghufron di antaranya integritas, netralitas, dan antiradikalisme. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa akan membuat surat penetapan untuk semua pegawai yang mengikuti TWK, baik yang memenuhi syarat maupun yang tidak. Adapun tindak lanjut untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). “KPK akan melakukan koordinasi dengan KemenpanRB dan BKN terkait tindak lanjut terhadap 75 pegawai yang dinyatakan TMS [Tidak Memenuhi Syarat],” ujar Cahya. Selama waktu koordinasi tersebut, Cahya memastikan tidak ada pegawai yang diberhentikan kerja dari KPK. Ia pun memastikan sebelumnya pun tidak ada rencana pemecatan terhadap 75 pegawai yang gagal lolos TWK tersebut.

“Selama belum ada penjelasan dari Kemenpan-RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS,” katanya. Sebelum pengumuman dan pembacaan hasil tes, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memaparkan soal proses alih status hingga menyentil ihwal bocornya informasi mengenai hasil tes seleksi ASN. Dalam kesempatan itu dia juga meminta maaf atas penundaan pengumuman hasil tes wawasan kebangsaan. Firli beralasan harus menghormati proses hukum yakni gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perpustakaan di Tabalong Raih Juara

perpustakaan umum, sekolah, desa dan khusus di Kalimantan Selatan secara masif, yang tiada henti melakukan promosi budaya literasi dan minat baca di Kalsel.

“Saya dan kami semua insan KPK, saya ulangi, saya dan kami semua insan KPK sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang mengambil suatu tindakan dan menjadikan diri sebagai korban dan membocorkan informasi tanpa menunggu informasi resmi KPK yang sama-sama kita cintai,” tutur dia saat mengawali penumuman. Tak Terlibat Seleksi Sementara, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut nasib 75 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan ada di tangan pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Tjahjo menjelaskan, hal itu telah diatur dalam Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagaimana Peraturan KPK, hal ini kewenangan pimpinan KPK,” kata Tjahjo lewat pesan singkat, Rabu (5/5). Tjahjo pun menegaskan, pihaknya tak tahu bagaimana kelanjutan nasib 75 orang pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Selain itu, dia juga menegaskan Kemenpan RB tidak terlibat dalam seleksi tersebut.

“Kemenpan RB tidak ikut dalam proses tes pegawai KPK terkait wawasan kebangsaan,” ujar dia yang juga politikus PDIP tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Aturan tersebut diteken Jokowi pada 24 Juli 2020 dan berlaku pada saat tanggal diundangkan yakni 27 Juli 2020.

“Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN,” demikian bunyi Pasal 1 Ayat 7 PP tersebut sebagaimana diakses pada situs JDIH Sekretariat Negara. web/yos

Bahid: Usai Divaksin, Jangan Lalai Prokes

JUARA 1 -

JUARA -

JUARA 1 - JUARA - Perpustakaan Desa Kampung Pintar Kabupaten Tabalong yang berhasil menjadi juara 1 Lomba Perpustakaan Desa/ Kabupaten se-Kalsel.

BANJARBARU - Meskipun masa pandemi Covid-19, Lomba Perpustakaan Desa/ Kelurahan se-Kalsel tetap dilaksanakan, sesuai program

Perpusnas RI setiap tahun.

Dari hasil penilaian yang dilakukan tim juri, Perpustakaan Desa Kampung Pintar

Kabupaten Tabalong menjadi juara 1 dengan nilai 793, disusul Perpustakaan Berkat

Ilmu Desa Tambak Sirang Laut

Gambut Kabupaten Banjar sebagai juara 2 dengan nilai

747, sedangkan juara 3 diraih

Perpustakaan Antam Desa

Tambalangan Amuntai Tengah

Kabupaten HSU.

Penilaian Perpustakaan

Desa dilakukan tim juri,

JAKARTA - Eks Juru Bicara dengan menilai dari SDM pengelola perpustakaan desa, ketersediaan buku baca, sarana dan prasarana, sirkulasi buku, keanggotaan, dan komitmen pemerintah desa dalam pengembangan layanan perpustakaan desa, serta keterlibatan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah angkat bicara, soal kabar tak lolosnya sejumlah pegawai di lembaga antirasuah itu, dalam tes wawasan kebangsaan untuk pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel

Dra Hj Nurliani MAP mengatakan, pengelolaan perpustakaan desa merupakan salah satu penopang indikator Provinsi Kalsel meraih nilai tertinggi Indeks Pembangunan Manusia seIndonesia tahun 2020. Hal ini merupakan keberhasilan Dispersip Kalsel melakukan pembinaan

Febri yang kini aktif sebagai pegiat antikorupsi itu menyebut, sejumlah pegawai KPK yang pernah menjadi koleganya itu, mestinya tak lagi dipertanyakan terkait wawasan kebangsaan yang mereka miliki.

Alih-alih itu, kata dia, para koruptorlah yang nyata-nyata tak memiliki wawasan kebangsaan karena mengeksploitasi negara dengan tindakannya.“Yang tidak berwawasan kebangsaan itu ya koruptor, bukan pemburu koruptor,” kata Febri dalam cuitan di akun twitter resmi miliknya, Rabu (5/5).

Febri, menyatakan para koruptor justru telah banyak merugikan rakyat dengan mengeksploitasi dan mencuri hak-hak rakyat. Justru kata dia, para pegawai ini lah yang telah

Nurliani yang akrab disapa Bunda Nunung, di sela mengikuti Diklat PIM II di Banjarbaru menjelaskan, perpustakaan desa merupakan penopang peningkatan kesejahteraan dan perekonomian di desa, yang direplikasi menjadi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk berkegiatan masyarakat di desa.

“Saya harapkan Perpustakaan Desa Kampung Pintar Kabupaten Tabalong dapat meningkatkan lagi nilai yang diperolehnya, sehingga bisa mengharumkan Kalimantan Selatan di tingkat nasional pada saat tim juri dari Perpusnas RI melakukan penilaian,” ujarnya.

Diharapkan, di masa yang akan datang akan hadir perpustakaan-perpustakaan desa yang lain, mewakili Kalsel di tingkat nasional, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel dan Dispersip kabupatan di Kalsel, guna peningkatan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, serta perekonomian masyarakat di desa dari ketersediaan perpustakaan desa, sebut Bunda Nunung. ril/dio

TANJUNG - Ratusan karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Tabalong melakukan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Vaksinasi berlangsung di halaman kantor PDAM setempat, Rabu (5/5). Vaksinasi tahap pertama sudah dilakukan pada 7 April 2021 lalu.

“Alhamdulillah, dari vaksin dosis pertama dan kedua saya hanya merasakan pegal-pegal pada lengan, namun untuk dosis kedua pegalnya lebih terasa dari vaksin dosis pertama,” ujar Direktur PDAM Tirta Tabalong, Abdul Bahid. Bahid mengatakan untuk efek samping dari vaksinasi sendiri berbeda-beda yang dirasakan.

“Kalau saya biasa-biasa saja, tapi yang lain macam-macam efek samping yang dirasakan, dari mengantuk hingga perasaan lapar,” katanya.

Namun yang paling banyak dirasakan karyawan PDAM adalah pegal -pegal pada lengan dan ada juga yang pegalnya seluruh badan. Bahid mengatakan, ratusan karyawan PDAM yang divaksin ini terdiri atas karyawan Kantor PDAM di Tanjung dan Kantor IKK di kecamatan. Bahid berpesan, meskipun sudah mendapat vaksinasi pertama dan kedua, hendaknya karyawan PDAM tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan maksimal.

“Jangan lalai dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak dan tidak berkerumun,” pungkasnya. rls mb/ist

PETUGASPETUGAS PETUGASPETUGAS gabungan melakukan rapid antigen kepada belasan pengunjung dan pengelola cafe yang masih beroperasi di atas pukul 22.00 Wita.

Pengunjung dan Pengelola Cafe di Rapid Antigen

TANJUNG - Masih banyaknya cafe yang beroperasi di atas pukul 22.00 menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Tabalong.

Berbekal Perbup no 18 tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Bupati Tabalong terkait jam beroperasi rumah makan dan cafe selama ramadhan hanya sampai pukul 22.00 Wita, petugas gabungan melakukan penindakan tegas terhadap pengelola cafe dan pengunjung yang masih bersantai di cafe di atas jam yang telah ditentukan.

Camat Murung Pudak, Rahmatullah Putera Perdana mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap Perbup dan SE Bupati Tabalong kepada pengelola cafe dan rumah makan.

“Cafe yang kita tindak ini merupakan yang masih beroperasi di atas pukul 22.00,” bebernya.

Selain itu, pengunjung cafe juga terlihat tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes), seperti tidak menggunakan masker dan menimbulkan kerumunan.

Penindakan ini dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri atas Satpol PP, Polres Tabalong, Kodim 1008 Tanjung, Subdenpom Maburi, Kesbangpol Kabupaten Tabalong, Dinkes dan MUI Tabalong.

Petugas gabungan ini menyisir cafe-cafe yang masih buka di atas pukul 22.00 dan masih banyak pengunjung yang makan minum di cafe tersebut.

“Dalam sidak kali kita dapati tiga cafe yang masih buka dan masih banyak pengunjung,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut petugas gabungan melakukan rapid antigen kepada pengunjung dan pengelola cafe.

“Sebanyak 16 orang pengunjung dan pengelola cafe kita lakukan rapid antigen,” terangnya.

Pengunjung dan Pengelola cafe diperbolehkan pulang jika hasil rapid antigen dinyatakan negatif.

“Untuk selanjutnya apabila masih tidak menaati, cafecafe tersebut bisa dilakukan penutupan sementara,” tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 20 orang pengelola cafe telah dikumpulkan di kantor Satpol PP Tabalong untuk membuat surat pernyataan terkait jam beroperasinya usaha mereka. Namun, masih saja ada pengelola cafe yang bandel dan melanggar surat pernyataan tersebut. rls

Yang Tidak Berwawasan Kebangsaan Itu Koruptor

berjuang untuk melakukan perlawanan terhadap koruptor. “Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan seperti apa yang dimiliki koruptor?” kata Febri, yang resmi mundur dari KPK pada September 2020 silam. Sebaliknya, para pegawai yang telah berjuang melawan koruptor sejak lama justru disingkirkan melakui tes dengan dalih wawasan kebangsaan. “Mereka yang teguh melawan korupsi justru disingkirkan dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan? Logika,” tegasnya. Dalam kesempatan itu, Febri juga menyinggung terkait upayaupaya yang dicurigai berupaya menyingkirkan pegawai KPK yang bersih dan kini sedang berjuang membongkar skandal korupsi. Menurut dia, tindakan ita adalah upaya pembusukan pemberantasan korupsi. Tentu kata dia hal ini juga merupakan buah dari menyinggung sejumlah kasus besar yang saat ini tengah ditangani oleh para penyidik yang terancam dipecat karena tak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan. Kasus ini adalah dugaan suap bantuan sosial (bansos) Covid-19, suap izin ekspor benur atau benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga kasus dugaan korupsi di Tanjungbalai.

Bukan hanya itu, dia menyebut penyidik yang terancam dipecat ini juga pernah berhasil menangkap Ketua DPR RI Setya Novanto dalam kasus megakorupsi e-KTP. Hanya saja, bukan mendapat apresiasi, mereka justru diserang dengan stempel Taliban dan Radikal.

“Lebih konyol lagi, mereka distempel Taliban dan Radikal. Narasi yang juga digunakan untuk menyerang lawan-lawan politik dan melegitimasi proses Revisi UU KPK. Oleh orang-orang dan robot yang sama,” katanya. Pupus Harapan Di sisi lain, menyusul ditolaknya uji formil Undang-undang (UU)

Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sejumlah akademisi dan pakar mengaku pupus harapan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai penolakan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, menegaskan KPK kini sudah mati.

“Terus terang saja, kalau menurut saya sudah mati. Maksud saya begini, ingin sekali jawaban saya optimistis tapi memang enggak bisa optimistis lagi,” ujar Bivitri, Selsa (4/5).

Meskipun uji materi terhadap sejumlah pasal ada yang dikabulkan, ia berujar hal tersebut tidak memiliki pengaruh banyak terhadap kedudukan lembaga antirasuah. “Saya belum mendata lebih jauh pasal mana saja yang dibatalkan. Tapi, kalaupun yang materiil itu ada yang dikabul-kabulkan tetap saja. Itu ibaratnya KPK sudah compangcamping. Istilahnya sudah tambalsulam lah,” kata dia.

Pengajar di Sekolah Tinggi

Hukum (STH) Indonesia Jentera ini mengaku pesimistis dengan agenda pemberantasan korupsi ke depannya. Sebab, dua institusi penegak hukum lain yakni kepolisian dan kejaksaan bagi dia belum bisa diharapkan. Ia hanya berharap nantinya ada momentum politik yang dapat membuat KPK kembali baru.

“Menurut saya kita belum bisa berharap pada kepolisian atau kejaksaan. Bagaimana, ya, ke depannya kita dorong saja ada momentum politik yang signifikan lagi yang bisa membuat KPK baru,” imbuh dia.

“Karena kalau berharap kepada KPK yang sekarang sudah tidak bisa; sudah babak belur habis,” ujarnya. Selain itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sigit Riyanto, mengatakan kondisi saat ini menegaskan bahwa kekhawatiran atas pelemahan KPK semakin terbukti. Ia menilai agenda pemberantasan korupsi semakin suram. “Makin suram. Karena sudah terbukti. IPK [Indeks Persepsi Korupsi] Indonesia merosot,” ucapnya. Ia berujar KPK saat ini sudah tidak bisa diharapkan lagi. Sebab, kata dia, dalam dua tahun belakangan di bawah payung hukum baru, sudah ada peristiwa yang memperlihatkan kemunduran lembaga.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, juga berpendapat bahwa muatan substansi pada UU 19/2019 telah menimbulkan keterbatasan.

“KPK akan berjalan apa adanya, tidak ada perubahan. Ketidakpercayaan masyarakat menjadi menguat terhadap keseriusan pemberantasan korupsi ini,” ungkap dia. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan uji formil revisi UndangUndang tentang KPK. Namun, di sisi lain, MK juga mengabulkan sebagian uji materi seperti terkait penyadapan dan penggeledahan. web/yos

Wabup Lantik Kepengurusan KMB

Banjarmasin Periode 2021-2022

PARINGIN-Wakil Bupati Balangan Supiani lantik 44 orang anggota Kerukunan Mahasiswa Balangan Banjarmasin priode 2021-2021 bertempat di aula Mayang Maurai.

Guna mempererat tali persudaraan para mahasiswa balangan yang sedang menimba ilmu di Banjarmasin 2021-2022, Kerukan Mahasiswa Balangan Banjarmasin (KMB) menyungsung tema “ Memaksimalkan Kerukunan Mahasiswa Balangan-Banjarmasin Sebagai Wadah Untuk mengembangkan Potensi Mahasiswa Balangan”.

Dalam laporannya ketua KMB Nanda menjelaskan, ada 44 orang kepengerusan dan yang akan di lantik nantinya, dengan anggaran yang terbatas dan segala kekurangan kami akan memberikan yang maksimal untuk agenda hari ini.

“Berharap dengan adanya kegiatan hari ini semoga kami sebagai mahasiswa kabupaten balangan bisa lebih dibperhatikan lagi, karena kami merupakan generasi penerus pembangunan di kabupaten balangan” ucap Nanda.

Nanda juga menyinggung tentang dana hibah 50 juta rupiah di janjikan pemerintahan sebelumnya untuk memaksimalkan kegia-