Suripno Tersinggung Disebut Memilih Karena Uang

 Denny Diminta Jangan Hanya Bisa Lempar Isu

Hasan: Kami Muak

Gaya Berpolitik

Adu Domba

BANJARMASIN - Saat ini viral di sosmed foto Denny Indrayana dan Plt Ketua PWNU Kalsel Nasrullah, saat meminta doa ke salah satu guru khrismatik di Banjarmasin Selatan. Berbagai komentar pun bermunculan, mengaitkan kedekatan Nasrullah-Denny dengan keluarnya peryataan sikap PWNU Kalsel yang ditandatangani Nasrullah, yang menyebut tadarus yang diinisiasi para habaib Martapura sebagai mempolitisasi Alquran.

Pernyataan sikap PWNU Kalsel yang dibuat Nasrullah itulah, yang kemudian dijadikan alasan oleh Denny Indrayana untuk tak menghadiri undangan tadarus yang secara khusus mengundang Paman Birin dan Denny untuk mendinginkan suasana Banua di malam 21 Ramadhan.

Pernyataan sikap PWNU Kalsel yang ditandatangani Nasrullah disesalkan H Muhammad Hasan, Ketua DPD Pemuda Islam Kalsel.

“Tudingan Plt PWNU Kalsel bahwa tadarus itu memperlombakan Alquran tak mendasar. Jika melihat jalannya tadarus di Masjid Agung Al Karomah, tidak ada itu politisasi, karena pesertanya anak-anak hingga orang tua. Kawan-kawan apalagi Plt, jangan seenaknya ngomong tanpa data akurat,” ujar H Muhammad Hasan, Ketua DPD Pemuda Islam Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (5/5).

Doa Puasa Hari ke-24

Allâhumma innî asaluka fîhi mâ yurdhîka wa a’ûdzu bika mimmâ yu’dzîka wa asalukat taufîqa fîhi lian utî’aka wa lâ a’shîka yâ ajwadas sâilîn

Artinya :

“Ya Allah aku memohon pada-Mu di bulan yang suci ini dengan segala sesuatu yang medatangkan keridhaan-Mu, dan aku berlindung dengan-Mu dari hal-hal yang mendatangkan kemarahan-MU, dan aku memohon kepada-MU kemampuan untuk mentaati-MU serta menghindari kemaksiatan terhadapMU, Wahai Pemberi para peminta”

Oleh sebab itu, lanjut Hasan, PWNU justru seharusnya mendukung tadarus yang digelar para habaib di Martapura. Tidak seperti Nasrullah yang ternyata kader PPP dan merupakan salah satu parpol pengusung Denny, selain Gerindra dan Demokrat.

“Kalau NU tidak mendukung justru salah. Pernyataan sikap Plt justru menunjukkan besar kemungkinan dia salah satu tim Denny,” tegas Hasan.

Hasan yang mantan pengurus Pemuda Anshor Kecamatan Banjarmasin Selatan periode 1985 itu mengatakan, kepemimpinan PWNU adalah kolektif sehingga semua pengurus harus diundang untuk bersepakat dalam membuat pernyataan sikap.

  Bersambung ke hal. 11

BANJARMASIN - Pernyataan calon gubernur Kalsel, Denny Indrayana yang menyebut hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), 70 persen pemilih di Kota Banjarmasin memilih kandidat kepala daerah karena uang, terus menuai kritik.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

DPRD Kalsel H Suripno Sumas mengaku sangat tersinggung atas pernyataan tersebut.

Menurut wakil rakyat Daerah Pemilihan Kota Banjarmasin ini, pernyataan yang dilontarkan Denny itu tidak mendasar. Karena, selama ini di Kalsel, khususnya di Kota Banjarmasin tidak terjadi politik uang pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu “Kita bisa melihat secara nyata bahwa di Pilkada 9 Desember 2020 tadi, perolehan suara nomor urut 01 dan 02 berimbang. Artinya kalau warga Banjarmasin punya mental model money politics, H SURIPNO SUMAS

SMRC Bantah Klaim Denny

BANJARMASIN - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas membantah klaim yang dilontarkan Denny Indrayana bahwa 70 persen masyarakat Banjarmasin memilih kepala daerah pada pilkada lalu karena uang.

SMRC mengaku tak pernah merilis temuan survei terkait Kalsel di tahun 2019, seperti yang dijadikan pijakan Denny Indrayana tersebut.

Sirojudin menyayangkan sumber berita yang dijadikan pijakan Denny membuat pernyataan, yakni berita berjudul ‘74 Persen Pemilih Banjarmasin Tergiur Politik Uang?

“Perlu dipastikan dulu sumber yang dikutipnya dari mana. Kita tidak tahu apa yang dikutip Denny,” ujar Sirojudin Abbas saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/5) malam.

Ada fakta yang mengejutkan, dikabarkan dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Desember 2019, menyebutkan ada sekitar 74 persen responden yang merupakan warga Banjarmasin, justru memilih calon karena politik uang (money politics).

“Di berita itu gak ada sumber (pihak) SMRC yang dikutip. Tahu dari mana ada survei Kalsel bulan Desember? Setahu saya SMRC tak pernah rilis temuan survei Kalsel tahun 2019 atau 2020,” tegas Sirojudin.

Setelah Direktur SMRC membantah hasil survei yang dijadikan dasar oleh Denny untuk menuding 70% warga Banjarmasin memilih karena uang, tentu disayangkan jika Denny sebagai pakar hukum tak melakukan klarifikasi ulang sebelum membuat pernyataan terbuka kepada masyarakat. Menjadikan berita yang tak jelas nara sumbernya untuk membuat pernyataan publik tentu sebuah kecerobohan, atau memang disengaja bohong karena isunya seusai dengan kepentingan Denny Indrayana untuk memenangkan PSU Pilkada Kalsel 2021.

Denny Indrayana sendiri di salah satu WAG yang beranggotakan para politisi, dosen, pengamat juga wartawan di Banua, menegaskan bahwa dia tak sekedar bicara terkait pernyataannya saat menjadi pembicara utama dalam diskusi ‘Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki’ yang digelar secara daring dan berpusat di Jakarta, Minggu (2/5). rds

Sidang Penetapan 1 Syawal Digelar 11 Mei

JAKARTA - Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat (penetapan) Hari Raya Idulfitri atau 1 Syawal 1442 H pada Selasa, 11 Mei 2021 secara daring dan luring.

“Isbat awal Syawal digelar

11 Mei 2021 atau 29 Ramadan

1442 H secara daring dan luring,” kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dalam keterangan resminya, Rabu (5/5).

Kamaruddin mengatakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas akan memimpin langsung sidang isbat tersebut.

Dikarenakan masih dalam pandemi Covid-19, lanjut dia, sidang isbat dilakukan mengikuti protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Sehingga tidak semua perwakilan hadir secara fisik di kantor Kementerian Agama.

“Sesuai protokol kesehatan, undangan untuk menghadiri sidang dibatasi, hanya dihadiri Menag dan Wamenag, Majelis Ulama Indonesia, Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas,” kata Kamaruddin. Lebih lanjut, Kamaruddin mengatakan panitia juga menyiapkan aplikasi pertemuan dalam jaringan melalui zoom meeting. Nantinya, peserta sidang maupun media sa memanfaatkan aplikasi tersebut karena peliputan juga akan dilakukan secara terbatas.

 Bersambung ke hal. 11