Edisi 5/Tahun I -- 19 Mei 2014
TRANSFORMASI Diterbitkan Oleh: The ISSaCT*
Kendala Pembangunan dan Kepemimpinan Daerah Oleh: Gunawan Setiyaji
Pembangunan
daerah terus saja menjadi sorotan publik. Masyarakat yang makin cerdas kini banyak mempersoalkan kebijakan pembangunan yang dikelola oleh pemda. Kalangan LSM dan organisasi kemasyarakatan dengan kritis menyampaikan berbagai kritik terhadap persoalan yang gagal diselesaikan dengan baik oleh pimpinan daerah. DPRD dan partai politik pun sigap menyampaikan permasalahan yang belum bisa diatasi oleh pemerintah dan menjadi problem kehidupan bagi konstituen mereka. Sebenarnya, saat ini kinerja pemerintahan daerah mendapat pengawasan dari banyak pihak. Sejumlah institusi pengawasan internal dan eksternal juga bertebaran. Pemerintah pusat atau kepala daerah tingkat I, seperti gubernur, juga melakukan pembinaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing. Meski demikian, masih saja banyak daerah gagal memberikan bukti bahwa pembangunan di daerahnya secara substansial memberikan keberartian bagi rakyat. Kondisi itu terjadi karena ada kesalahan manajemen dalam pembangunan daerah. Kita bisa memberikan analisis seperti berikut ini. Pertama; salah manajemen secara mendasar terjadi berupa kesalahan persepsi
pada kebanyakan pimpinan daerah sosial ekonomi, moral budaya, dan mengenai konsep pembangunan yang aspek lingkungan lain sehingga proseharusnya diterapkan di gram pembangunan daerahnya. Umumnya, hal ini dapat lebih efektif. terjadi karena pimpinan Pembangunan juga daerah gagal mengidentifikasi harus dapat mencipproblem daerahnya. Alih-alih t akan p e l ua ng menganalisis dengan cermat peluang baru untuk kondisi daerahnya, kebanyameningkatkan kesekan justru memaksakan visi jahteraan masyaramisi yang hanya bahasa indah kat di daerah itu yang tidak membumi dengan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat realitas. Banyak prestasi, Guberberkelanjunur Jabar paham prob- secara lem daerah. tan. Kedua; dalam perspektif konseptual, pemaknaan pembangunan juga sering disalah pahami Manajemen APBD hanya sebagai aktivitas pembangunan oleh pemerintah saja. Padahal pem- Ketiga; secara lebih khusus, kesalabangunan daerah merupakan usaha han banyak terjadi dalam berbagai yang sistematik dari pelbagai pelaku, aspek manajemen APBD. Pimpinan baik umum, pemerintah, swasta, daerah sering gagal menyusun perenmaupun kelompok masyarakat lain canaan, pelaksanaan, dan pengendapada tingkatan berbeda untuk men- lian APBD secara baik. Hal ini goordinasikan langkah-langkah secara umumnya disebabkan rendahnya kompetensi kepala daerah dalam “Alih-alih menganalisis dengan bidang ekonomi dan pembangunan, minimnya komitmen sosial dan cermat kondisi daerahnya, akuntabilitas publik, serta kurangnya kebanyakan justru memaksakan keterampilan komunikasi politik visi misi yang hanya bahasa dalam mengintegrasikan seluruh indah yang tidak membumi proses penganggaran. dengan realitas.� sinergis, saling ketergantungan, dan saling terkait. Sinergi dimaksud harus mencakup semua hal, termasuk aspek fisik,
Di banyak daerah, penyusunan APBD saja membutuhkan proses lama dengan terutama disebabkan oleh alotnya negosiasi kepentingan sehingga kualitasnya dalam mengarahkan pembangunan, menjadi
*The ISSaCT=The Institute of Strategic Studies and Civilizational Transformation
kurang optimal. Untuk mengatasi sejumlah permasalahan tersebut, tentu saja tidak sederhana. Mengutip istilah yang dilontarkan oleh Sunil Bastian dan Robin Luckham (2003), kondisi demikian layak disebut sebagai defisit demokrasi, yaitu kondisi di mana demokrasi hanya memberikan sedikit manfaat bagi publik, rendahnya akuntabilitas elite parpol dan pemimpin politik, dan kemelemahan kepemimpinan publik yang cenderung korup.
sama pula.
titik itu, muncul dua istilah kunci, yaitu kepala daerah sebagai pemimpin (leader) Kepala daerah tentu bukanlah dan manajer. Dua manusia super. Ia tidak harus istilah itu sangat berpandai dalam segala hal, tidak beda, sebagaimana harus muncul pada tiap aktivitas diungkapkan Warren pembangunan, juga tidak harus Bennis dalam buku mengawasi segala kegiatan On Becoming a aparatnya. Namun tak dapat Leader. Perbedaan ditawar, ia harus memiliki komitdasar nya a dal a h men kuat untuk menjamin selupemimpin berfokus ruh proses manajemen pembanpada mengerjakan gunan daerah dikendalikan dan yang benar, sedangUntuk mengatasi masalah ini, harus dilaksanakannya secara utuh, ada suatu upaya lebih serius memper- baik dan sesuai dengan rencana Soekarno adalah pemimpin, kan manajer mebaiki kualitas dan peran pemerintah y a n g d i b u a t n y a . namun bukan manager. musatkan perhatian pada mengerjakan dalam pembangunan. Kepemimpinan Untuk sampai ke target itu, secara tepat. Contoh pemimpin adalah bisa saja diisi oleh para kader parpol, manajemen pembangunan daerah haSoekarno yang berhasil membawa kalangan birokrasi atau rus dikelola dengan manabangsa ini meraih mimpi kemerdekaan, militer. Namun kemamjemen mondial, yang menggapuan mengelola kebijakan bungkan aspek kepemimpi- namun kurang berhasil mengisi pempublik melalui profesionalnan struktural dan kepemim- bangunan pada era kekuasaannya. Soeisme pemerintahan dan pinan partisipatif. Dengan harto justru sebaliknya, berhasil menimplementasi good governdemikian segala aktivitas pemance akan menentukan bangunan akan terbingkai “Pemimpin berfokus pada efektivitas pembangunan, dalam partisipasi publik yang mengerjakan yang benar, yang selanjutnya menjadi sinergis dengan dinamika sedangkan manajer memusatkan kunci keberhasilan pempolitik kedaerahan. perhatian pada mengerjakan secara bangunan. tepat.� Kita dapat menyebut beKesalahan manajemen Melalui twitter, Ridwan berapa nama dari sedikit Kamil melakukan ked al am p e m ba ng u na n pemimpinan kepala daerah di Tanah Air, jadi manajer pembangunan walaupun partisipatif. daerah adalah masalah yang seperti Tri Rismaharini (Kota paradigmanya penuh kontroversi, nabanyak kita temui di tengah pergolakan Surabaya), Mochamad Ridwan Kamil mun dinilai kurang berhasil membanpolitik regional di sebagian besar (Kota (Bandung) dan Jokowi (Provinsi gun soliditas kebangsaan. daerah di Tanah Air, dan itu butuh DKI Jakarta) yang dianggap mampu solusi tepat dan cepat. Upaya melu- menangani manajemen pembangunan Dua peran kepemimpinan daerah, ruskan kesalahan itu sebenarnya tidak daerah. Hal itu seyogianya menjadi yaitu peran manajer dan leader seharusterlalu sulit. Intinya adalah bagaimana cermin bagi bangsa Indonesia untuk nya dimiliki oleh semua kepala daerah, kepala daerah sebagai top manager sampai pada keyakinan bahwa kema- dan dikombinasikan secara terprogram demi kontekstualisasi dalam pembangunan daerah dapat me- juan daerah bupembangunan yang lebih mainkan peran nyata. kanlah hal mustahil. kuat. Harus ada pola di mana pemimpin melakuArtinya, dia bisa memimpin seluruh Berpijak pada hal itu kan inovasi, sedangkan warganya menghimpun potensi daerah maka kepala daerah manajer yang mengelola. dalam sebuah sistem pembangunan harus bisa berperan daerah yang sinergis. Peran seorang kepala daerah sangat strategis untuk menggugah kesadaran bersama bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, harus dilaksanakan bersama dan untuk kepentingan ber-
sebagai top manager dalam pembangunan Jokowi dan Risma mampu menan- Perbaikan Nasib gani manajemen pembangunan daerah, sehingga daerah. secara nyata tampil Dua aspek itu harus dimemimpin seluruh rakyat untuk terli- miliki oleh kepala daerah, yaitu saat ia bat dalam proses pembangunan. Dari datang menawarkan visi-misi dan pro-
2
TRANSFORMASI
gram kerja dalam kampanye, lalu ketika terpilih menjadi kepala daerah. Publik bisa melihat apakah ia dapat mengawal pemerintahannya untuk melaksanakan gagasan dalam pembangunan. Jadi, kepala daerah berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Bukan hanya dengan bahasa indah janji manis kampanye, melainkan pembuktiannya yang sangat dinantikan oleh rakyat. Ia harus menjadi manajer pembangunan yang baik di wilayah kerjanya. Sejumlah idealisme program kerja menjadi sia-sia di hadapan rakyat, bila kenyataannya rakyat tidak menikmati perubahan dan p e r b a i k a n n a s i b . Pelayanan publik yang membaik dan tata kota yang lebih indah dan teratur adalah perspektif bahasa pemimpin, sedangkan wujudnya dalam perspektif bahasa manajer adalah pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas, jalanan yang kian mulus, dan penyediaan air bersih menyeluruh. Perbedaan lain karakter adalah bahwa
pemimpin itu menginspirasi, sedangkan manajer harus mengendalikan. Kepemimpinan bukan tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang kepala “Jadi, kepala daerah berperan penting dalam kegiatan pembangunan. Bukan hanya dengan bahasa indah janji manis kampanye, melainkan pembuktiannya yang sangat dinantikan oleh rakyat.� daerah melainkan apa yang orang lain lakukan sebagai respons terhadapnya. Seandainya tidak ada yang muncul dari rakyatnya sebagai tindakan-tindakan pembangunan, seorang kepala daerah tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Jika masyarakat bersama bergabung dengan kegiatan pembangunan secara nyata karena seorang kepala daerah telah menginspirasi mereka, muncullah ikatan kepercayaan yang akan menjadi
modal utama dalam pembangunan. Selanjutnya, kepala daerah secara otomatis harus menukar peran sebagai manajer, yang menurut Drucker bahwa tugasnya adalah untuk mempertahankan kontrol atas masyarakat dengan membantu mengembangkan aset mereka sendiri dan mengeluarkan kemampuan mereka yang terbesar. Itulah sebabnya kepala daerah sebagai manajer kemudian harus menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan kondusif, serta membuat keputusan tentang gaji, promosi penempatan misalnya, melalui komunikasi dengan birokrasi yang dipimpinnya. [] – Penulis, staf Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, alumnus the Australian National University (ANU) Canberra. Artikel sudah dipublikasikan di Suara Merdeka, 21 Februari dan 21 Maret 2014, http://m.suaramerdeka.com/index.ph p/read/cetak/2014/02/21/253276 & http://m.suaramerdeka.com/index.ph p/read/cetak/2014/03/21/256308/10
Sekilas The ISSaCT (www.issact.or.id) Dunia terus berubah namun nasib manusia tak selalu menjadi lebih baik. Sejak masa nomaden dengan profesi berburu, manusia dipenuhi keinginan untuk menaklukkan lingkungannya, hingga menetap di suatu wilayah dan mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan. Ambisi penaklukan makin menguat saat memasuki era industri dan munculnya gejala imperialisme di dunia. Korbannya kali ini tak hanya lingkungan, melainkan sesama manusia yang lemah dan bangsa tak berdaya. Bahkan, di era informasi modern, penjajahan pemikiran dan budaya masih berlangsung. Abad 21 disebut sebagai era kebebasan dan kemerdekaan berekspresi, meskipun fenomena penindasan dan perbudakan manusia tetap eksis. Abad ini juga dijuluki Abad Asia (The Asian Century) karena potensi sumber dayanya masih melimpah. Dominasi Eropa dan Amerika sudah berlalu, sementara Afrika masih tertinggal di belakang dan Australia hanya mengikuti Barat. Kini warga Asia harus tampil memimpin peradaban baru. Peradaban yang tak hanya dicirikan dengan kemegahan fisik dan kemajuan ekonomi, melainkan pula keluhuran budi dan kecemerlangan akal manusia. Demi mengkritisi dan mengawal proses peralihan kebudayaan dan peradaban itu dibentuklah Lembaga Kajian Strategi dan Transformasi Peradaban, atau The Institute of Strategic Studies and Civilizational Transformation, disingkat ISSaCT. Lembaga ini diresmikan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2014. TRANSFORMASI
Redaksi E-Bulletin Transformasi: Editor Sapto Waluyo Sekretaris Muhammad Ichsan Tata Letak Nur Ihsan R Editor Ahli Drs. Abdi Sumaithi, MA Dr. Ahzami Samiun Jazuli Dr. Prihandoko Dr. Yon Mahmudi Hubungi kami di: redaksi@issact.or.id 3