Media Keuangan Januari 2014

VOLUME IX | NO. 77 / JANUARI 2014

MEDIAKEUANGAN I N F O R M A S I

K E B I J A K A N

F I S K A L

ISSN 1907-6320

T R A N S P A R A N S I

1 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Menteri Keuangan Chatib Basri beserta seluruh jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan komitmen kinerja Kemenkeu-Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One serta staf ahli tahun 2014 di Jakarta, Kamis (9/1). Penetapan komitmen kinerja dan kontrak kinerja ini merupakan perwujudan komitmen untuk mencapai visi "M "Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif di Abad ke-21" FotoAnas Nur Huda Foto: Anas Nur Huda

2 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Dari Lapangan Banteng (5) Eksposur (6-9) Lintas Peristiwa (10-11) Laporan Utama

daftar isi

13 Indonesia Masih Menjadi Negara Tujuan Investasi 16 Infografis 18 Pasar Modal Mampu Tumbuh Optimal 21 Sektor Riil Masih Cerah di Tahun Politik 2014 23 Jurus Pemerintah Hadapi Tahun Politik

Reportase 25 26

Komitmen Kinerja Kemenkeu-Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Ditandatangani Mengembangkan Potensi Perekonomian Jawa Timur

Wawancara 27

Undang-Undang Infrastruktur Sangat Diperlukan

Profil Kantor 30

Bersinergi dengan Mitra Kerja

Profil 32

Setiap Pengalaman Ciptakan Pemahaman Baru

Info Kebijakan 32

Ekonomi 2014 Optimis Terkendali

Infografis Dashboard APBN (39) Kolom Ekonom 40

Dampak Banjir Terhadap Inflasi

Opini 44

Unit Kepatuhan Internal, Antara Manfaat Yang Diharapkan Dan Tantangan Pengembangan

Review 46

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013

Inspirasi 48

Pengabdian di Nunukan

Renungan 50

Ayo Membaca dan Menulis

Resensi Buku (51) Resensi Wisata 52

Raja Ampat, Gugusan Pulau Nan Memukau

Celengan 54

Memasak Sejak Kecil

Bung Piskal (55) 3 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

26 Januari | Hari Pabean Internasional

4 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Dari Lapangan Banteng

Menuju Kestabilan Perekonomian

T

ahun 2014 dibuka dengan dua kabar yang cukup menggembirakan. Pertama, realisasi APBNP 2013 dapat dipertahankan terjaga pada tingkat yang aman. Kabar baik ini disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri pada konferensi pers di Jakarta, awal bulan lalu. Pertumbuhan ekonomi 2013 diperkirakan mencapai 5,7 persen. Meskipun di bawah target pertumbuhan APBNP 2013 sebesar 6,3 persen, pertumbuhan ekonomi di Indonesia—yang dipengaruhi kondisi perekonomian global—masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Indikator makroekonomi yang lain juga relatif aman. Sepanjang 2013, tingkat inflasi dapat dikendalikan pada kisaran 8,38 persen.

Kenaikan harga BBM bersubsidi serta pelemahan nilai tukar rupiah beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri mempengaruhi tingkat inflasi tahun lalu. Sementara itu, realisasi rata-rata nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 mencapai Rp10.452/US$, yang mengalami pelemahan dibandingkan dengan asumsi yang direncanakan dalam APBNP sebesar rata-rata Rp9.600/US$. Depresiasi nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh rencana tapering off bank Sentral Amerika Serikat serta perkembangan perekonomian global dan nasional. Sejumlah pengamat menilai pelemahan nilai tukar rupiah masih relatif wajar, tapi tetap perlu diwaspadai.

Kabar baik kedua berasal dari pertumbuhan investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga Mantan Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar, pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1), mengungkapkan bahwa realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang tahun lalu berhasil melampaui target.

Realisasi investasi di Indonesia sepanjang tahun 2013 mencapai Rp398,6 triliun. Total investasi PMDN sebesar Rp 128,2 triliun atau tumbuh sebesar 39 persen, sedangkan realisasi investasi

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

PMA mencapai Rp 270,4 triliun atau meningkat 22,4 persen dibandingkan tahun lalu.

Sejumlah pengamat yang diwawancarai Media Keuangan mengatakan bahwa tahun 2014 adalah momentum yang tepat untuk mencapai kestabilan perekonomian. Iklim investasi diperkirakan akan tumbuh lantaran Indonesia masih dipandang sebagai negara tujuan investasi yang menarik. Jika hajatan besar Pemilu dapat berjalan lancar, kestabilan perekonomian dan tumbuhnya investasi ini dinilai dapat semakin terwujud.

Dari dapur redaksi, awal tahun 2014 menjadi waktu yang sibuk. Kami mencoba hadir dengan wajah baru. Media kesayangan Anda ini tampil dengan tambahan 8 halaman dan 3 rubrik baru. Pada rubrik Eksposur, kami memuat foto hasil karya para pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Sementara pada rubrik baru yang kedua, Kolom Ekonom, kami membuka kesempatan bagi para ekonom di seluruh Indonesia untuk berkontribusi menyampaikan gagasan dan pandangan seputar isu dan kebijakan di bidang ekonomi.

Kemudian, satu rubrik lagi kami beri nama Dashboard APBN. Rubrik ini menampilkan informasi seputar realisasi pendapatan dan belanja negara. Pada edisi perdana, kami hadir dengan realisasi pendapatan dan belanja negara APBNP 2013. Pada edisi berikutnya Dashboard APBN akan menghadirkan realisasi dan pendapatan belanja negara yang diperbaharui datanya setiap bulan. Kami juga menambah komposisi tim redaksi dengan mengumpulkan para fotografer dan pegiat klub fotografi yang ada di masing-masing unit eselon I untuk menjadi Redaktur Foto.

Semoga momentum tahun baru dapat kita manfaatkan untuk mengumpulkan semangat yang menjadi sumbu dalam berkarya.

Selamat membaca!

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Hadi Siswanto, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Alphiani N. Purbasari, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Dianita Suliastuti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Eksposur

6 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Antre SPM Seorang pegawai satuan kerja (satker) mengajukan berkas Surat Perintah Membayar (SPM) di loket Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II pada hari terakhir batas penyampaian SPM Langsung (LS) tanggal 23 Desember 2013. Beginilah realita penyerapan anggaran di akhir tahun yang terus terjadi. Akankah kesibukan dan penumpukan seperti ini terulang kembali di masa mendatang?

FOTOGRAFER Dito Mahar Putra, Ditjen PBN

7 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Bongkar Muatan di Pelabuhan Beginilah kondisi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang penuh dengan ribuan peti kemas dari truk kontainer asal luar negeri.

Nampak pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan pada Rabu (23/12).

Setiap barang impor yang masuk pelabuhan, harus siap diperiksa izin, catatan dan dokumen barangnya, termasuk konten muatan jika diperlukan. Tugas DJBC dalam melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas di bidang kapabean dan cukai menjadikan DJBC berada di garis terdepan ketahanan negara, mencegah aliran barang illegal dari dan keluar negeri. (Memperingati Hari Pabean Internasional ke-62, “Communication: Sharing Information for Better Cooperation� pada 26 Januari 2014) FOTOGRAFER Gathot Subroto, BPPK

8 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

9 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Lintas Peristiwa

Kemenkeu Gelar Pinjaman Proyek Transmisi

30 /12

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar acara Penandatangan Perjanjian Pinjaman Proyek Transmisi Energi 500 KV Jawa-Bali dengan ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Asian Development Bank (ADB), dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I Kemenkeu. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Robert Pakpahan selaku perwakilan dari Kemenkeu mengungkapkan proyek transmisi tersebut dibangun di atas laut sepanjang Selat Bali. Direncanakan proyek berjalan dalam jangka waktu lima tahun dan akan selesai pada 30 September 2019 mendatang.

Teks

Amelia Safitri

Foto

Kukuh Perdana

DJBC Gagalkan 10 Kasus Penyelundupan

8 /1

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggelar konferensi pers terkait keberhasilan timnya bersama Polri dan BNN dalam menggagalkan sepuluh upaya penyelundupan barang terlarang dan narkotika. Lewat operasi pengawasan yang dilakukan sepanjang natal dan tahun baru, Direktur Jenderal DJBC, Agung Kuswandono menyampaikan, total barang bukti berjumlah 22.206,71 gram methamphetamine dengan estimasi nilai barang mencapai Rp29.614.046.500.

Teks & Foto DJBC

Wapres RI Buka Perdagangan Bursa Saham

15 /1

Wakil Presiden Boediono secara resmi membuka perdagangan bursa saham tahun 2014 bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia. Pembukaan ditandai dengan kesediaan Wapres menandatangani sertifikat peresmian pembukaan perdagangan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk Menteri Keuangan, Chatib Basri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mulianan D. Hadad, dan Ketua Eksekutif Pasar Modal OJK, Nurhaida. Acara ditutup dengan temu wicara Wapres bersama sejumlah pelaku industri pasar modal.

Teks

Baruno Hartanto

10 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Foto

Kukuh Perdana

Kemenkeu Donor 1 Ton Darah

15 /1

Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla membuka kegiatan donor darah yang diadakan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan PMI di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta. Bersinergi dengan seluruh keluarga besar Kemenkeu, donor darah kali ini menargetkan sejumlah 1 ton kantong darah. Donor juga diadakan di Aula Gedung Notohamiprodjo Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC Jakarta, Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Kegiatan ini merupakan acara pembuka dari rangkaian kegiatan Peringatan Hari Pabean Internasional (HPI) Ke-62.

Teks & Foto

Kukuh Perdana

Seminar Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Terkini

16 /1

Seminar Perkembangan Ekonomi dan Fiskal terkini diselenggarakan di Madura beberapa waktu lalu. Menteri Keuangan, M. Chatib Basri , hadir dalam memberikan sambutan dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Menteri Keuangan menjelaskan terkait tiga akses penting perekonomian daerah, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seminar tersebut menghadirkan Rudi Purwono, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga (Regional Economist Jatim) sebagai Moderator. Tiga pembicara yang dihadirkan adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengeluaran Negara, dan Dirjen Perimbangan Keuangan.

Teks BKF

Foto

Anas Nur Huda

Penandatangan Kontrak Kinerja Pejabat Eselon II DJKN

21 /1

DJKN menggelar penandatanganan kontrak kinerja pejabat eselon II DJKN di Aula DJKN Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jakarta. Dalam arahannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan bahwa momentum penandatanganan kontrak kinerja saat ini mengandung makna lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena saat ini DJKN telah memulai tahapan transformasi kelembagaan. Hadiyanto melanjutkan, penandatanganan kontrak kinerja ini juga merupakan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. “Jadi bukan saja kewajiban moral kita bekerja, tetapi memang sudah jadi kewajiban hukum kita dalam bekerja,” tegas Hadiyanto.

Teks & Foto

Dwinanto (DJKN)

11 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

12 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Konferensi pers perkembangan makro ekonomi dan realisasi APBNP 2013 di Jakarta.

Laporan Utama

Indonesia Masih Menjadi Negara Tujuan Investasi Pengelolaan makro ekonomi yang baik dan kebijakan fiskal prudent yang ditempuh secara konsisten selama tahun 2013 membuat realisasi APBNP 2013 dapat dipertahankan terjaga pada tingkat yang aman. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sepanjang tahun lalu bahkan berhasil melampaui target. Pada tahun 2014, Indonesia juga dipandang masih akan menjadi negara tujuan investasi yang menarik dan diperhitungkan di panggung global. Selain itu, perekonomian Indonesia diprediksi lebih stabil, meskipun tetap perlu mewaspadai dampak rencana pengetatan stimulus fiskal di Amerika Serikat.

R

ealisasi APBNP 2013 dan perkembangan ekonomi makro yang disampaikan Menteri Keuangan Chatib Basri pada konferensi pers di Jakarta, Senin (6/1) itu seperti menghembuskan optimisme tersendiri dalam memandang kondisi perekonomian di tahun 2014. Dari realisasi pendapatan negara, jumlah yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp1.429,5 triliun atau sekitar 95,2 persen dari target APBNP 2013, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp1.639,0 triliun atau sekitar 94,9 persen dari pagu APBNP 2013. Dengan komposisi ini,

Foto

Anas Nur Huda, Dwinanda Ardhi

defisit fiskal terjaga pada angka 2,24 persen PDB atau senilai Rp209,5 triliun.

Menkeu melanjutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2013 diperkirakan mencapai 5,7 persen, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi pada APBNP 2013 sebesar 6,3 persen. Perkiraan tersebut berdasarkan pada realisasi pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III tahun 2013 yang mencapai 5,83 persen dan perkiraan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV yang masih melambat. �Lebih rendahnya perkiraan

Teks

Dwinanda Ardhi

laju pertumbuhan ekonomi tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global sepanjang tahun 2013, termasuk penurunan harga komoditas ekspor,� kata Menkeu.

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Luky Alfirman, perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor eksternal yang berdampak negatif pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu melemahnya kinerja pertumbuhan dunia

13 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

khususnya partner dagang utama Indonesia dan isu tapering off di Amerika Serikat. “Dalam tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan tumbuh di bawah 3 persen, lebih rendah dibanding dengan pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 3,2 persen. Kecenderungan pelemahan kinerja pertumbuhan terutama terjadi pada beberapa mitra dagang utama Indonesia seperti Cina dan India serta anggota ASEAN lainnya,” ungkap Luky. Pelemahan kinerja perekonomian dunia tentunya berdampak pada menurunnya permintaan ekspor yang tumbuh negatif sepanjang tahun 2013.

Namun demikian, bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di ASEAN, kinerja pertumbuhan Indonesia relatif cukup baik, hanya sedikit di bawah Filipina. Luky menjelaskan bahwa sampai dengan kuartal ketiga (akumulatif ) 2013, laju pertumbuhan kita di atas laju pertumbuhan Thailand, Singapura, dan Malaysia yang berada di bawah 5 persen. Diantara negara-negara emerging markets utama lainnya, kinerja pertumbuhan kita masih di atas India, Brazil, Afrika Selatan, dan Turki, tetapi masih di bawah Cina.

Satu hal yang patut diwaspadai menurut Luky adalah risiko defisit neraca berjalan yang masih cukup lebar meskipun cenderung

“Saat ini investor global sudah tidak banyak pilihan. Indonesia akan tetap menjadi favorit.”

Tony Prasetiantono

14 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

menurun. Tekanan yang cukup besar pada neraca transaksi berjalan kita terutama berasal dari defisit perdagangan migas karena terus meningkatnya konsumsi BBM mengikuti penguatan kinerja ekonomi sementara produksi migas kita semakin menurun.”Oleh karena itu, reformasi kebijakan subsidi BBM merupakan kata kunci untuk perbaikan posisi neraca transaksi berjalan sekaligus untuk penguatan posisi fiskal kita,” ungkapnya.

Sementara untuk indikator makro ekonomi lainnya, tingkat inflasi tahunan dapat dikendalikan pada kisaran 8,38 persen atau masih lebih tinggi dari asumsi APBNP 2013 sebesar 7,2 persen. Lebih tingginya laju inflasi pada tahun 2013 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi serta pelemahan nilai tukar rupiah beserta dampak ikutannya terhadap harga komoditas di dalam negeri. Realisasi rata-rata nilai tukar rupiah dalam tahun 2013 mencapai Rp10.452/US$, yang mengalami pelemahan dibandingkan dengan asumsi yang direncanakan dalam APBNP sebesar rata-rata Rp9.600/US$.

Depresiasi nilai tukar rupiah antara lain dipengaruhi oleh rencana tapering off bank sentral Amerika Serikat, serta perkembangan perekonomian global dan nasional.

Berikutnya, realisasi rata-rata Suku Bunga SPN-3 bulan pada tahun 2013 mencapai 4,5 persen, atau di bawah asumsi yang direncanakan dalam APBNP 2013 sebesar 5,0 persen. Relatif rendahnya realisasi suku bunga SPN 3 bulan tersebut sejalan dengan masih tingginya permintaan akan surat berharga negara. Realisasi harga minyak mentah Indonesia rata-rata mencapai US$106/barel, lebih rendah dari asumsinya dalam APBNP 2013 sebesar US$108/barel. Relatif stabilnya harga minyak mentah dunia pada tahun 2013 antara lain dipengaruhi oleh masih lemahnya permintaan dunia di tengah pasokan minyak dunia yang cukup memadai, serta terjaganya stabilitas geopolitik terutama di negara-negara produsen minyak mentah dunia. Sementara untuk realisasi rata-rata lifting minyak mentah dan gas Indonesia dalam periode Desember 2012 sampai dengan November 2013 masingmasing mencapai 825 ribu barel per hari dan 1.213 ribu barel setara minyak per hari.

Realisasi tersebut masih di bawah target yang direncanakan dalam APBNP 2013, masing-

masing sebesar 840 ribu barel per hari dan 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Negara tujuan investasi Realisasi indikator makro ekonomi APBNP 2013 yang relatif baik sejalan dengan pencapaian di sektor investasi. Realisasi investasi di Indonesia sepanjang tahun 2013 mencapai Rp398,6 triliun, atau lebih tinggi dari target sebesar Rp390 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Gedung BKPM Jakarta, Selasa (21/1).”Angka realisasi investasi tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 27,3 persen bila dibandingkan dengan tahun 2012,” kata Mahendra.

Dari total realisasi tersebut, BKPM mencatat realisasi investasi di Pulau Jawa memberikan kontribusi sebesar 57,8 persen dengan total realisasi mencapai Rp230,3 triliun.

Sementara itu, kontribusi dari luar Jawa mencapai Rp168,3 triliun atau 42,2 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, realisasi investasi di luar Pulau Jawa pada tahun 2013 telah mengalami peningkatan.”Dengan capaian realisasi tahun lalu, pemerintah optimistis target realisasi investasi tahun 2014 yang dipatok pada kisaran Rp500 triliun akan tercapai,” ungkap Mantan Wakil Menteri Keuangan II itu.

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, Tony Prasetiantono, optimis bahwa pada tahun 2014, Indonesia masih akan menjadi negara tujuan investasi yang menarik bagi investor global.”Saat ini investor global sudah tidak banyak pilihan. Indonesia akan tetap menjadi favorit,” kata Tony yang ditemui Media Keuangan di Jakarta, Selasa (21/1).

Selain Indonesia, Cina akan tetap menjadi tujuan investasi. Sementara India, menurut Tony, sudah bukan lagi menjadi negara favorit.”Ekonomi India hanya tumbuh 4,9 persen. Masalahnya ada dua di India, yaitu infrastruktur dan leadership, yang ternyata sama dengan kita,” tambahnya.

Persoalan buruknya infrastruktur membuat India ditinggalkan oleh investor. Indonesia sebenarnya juga menghadapi persoalan

yang mirip, misalnya bandara yang kelebihan penumpang dan masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk. Di India, hal ini menyebabkan terjadinya capital outflow.

Tony juga mencontohkan Filipina yang meskipun pertumbuhan ekonominya mencapai 7 persen, tetapi memiliki persoalan infrastruktur.”Bandaranya terjelek di dunia.

Jadi bukan pilihan yang baik,” kata Tony.

Sementara untuk persoalan kepemimpinan nasional, selain India, Thailand sebagai negara alternatif tujuan investasi lainnya juga tengah mengalami persoalan serupa.

Berdasarkan analisis bahwa negara-negara emerging markets yang lain juga tidak bebas dari persoalan internal dan eksternal, Tony memprediksi investor asing akan tetap menaruh uang di Indonesia.”Saya sangat optimis, apalagi ditambah dengan kita punya agenda Pemilu. Kalau itu sukses, kita akan kebanjiran dana dari investor asing,” ungkap Tony.

Dampak tapering off Sepanjang tahun 2013 lalu, isu tapering off berdampak cukup berat pada perekonomian Indonesia. Menurut Luky, harga saham di pasar modal Indonesia yang semula sempat menyentuh angka Rp5000 mengalami penurunan cukup tajam akibat arus pembalikan modal keluar. Hal ini berimbas pada melemahnya nilai tukar rupiah.

Dampaknya menjalar juga ke sektor riil, yaitu berimbas pada mahalnya impor bahan baku dan penolong untuk sektor industri, serta menjadi semakin ketatnya likuiditas perekonomian. Karena hal itu, pembiayaan investasi menjadi semakin mahal sehingga secara keseluruhan akan menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Menurut Tony, rencana tapering off bank sentral Amerika Serikat sebenarnya direspons terlalu berlebihan oleh pasar dunia. Salah satu akibat yang dirasakan di dalam negeri adalah dollar AS menguat dan rupiah melemah terlalu dalam.” Tahun 2014 tidak akan begitu,” ungkap Tony. Amerika Serikat dinilai tidak akan senang jika mata uang mereka terlalu kuat karena akan menyebabkan barangbarang menjadi terlalu mahal. Tahun lalu, pelemahan rupiah yang terlalu dalam sempat menimbulkan kepanikan pasar. Pada tahun

ini, Tony mengatakan bahwa rupiah sebaiknya tidak terlalu kuat, tetapi juga tidak boleh mengalami pelemahan yang dalam.”Hitungan saya, rupiah bergerak di kisaran Rp 10.500 sampai Rp 11.000,” kata Tony.

Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini masih berpeluang mencapai 5,9 persen, bahkan hingga 6 persen pada tahun ini. Angka tersebut lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan III2013 tercatat sebesar 5,6 persen.

Bambang mengacu pada semakin membaiknya kondisi perekonomian negaranegara maju yang sedang mendapatkan momentum pertumbuhan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan yang kuat bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. “Kondisi ekonomi global diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding dengan tahun lalu,” kata Wamenkeu II di sela acara seminar bertajuk “Economic Outlook 2014 dan Prospek Investasi Surat Utang Properti” pada Senin (20/1) di Jakarta.

Pada tahun 2014, defisit transaksi berjalan diyakini akan mampu ditekan agar tidak setinggi tahun lalu melalui rangkaian kebijakan, seperti kebijakan ekspor impor.

Menurut Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti, perekonomian tahun 2014 akan lebih bagus dari 2013. Destry bahkan meyakini bahwa tahun 2014 bisa menjadi tahun kestabilan perekonomian Indonesia.

Meskipun kondisinya lebih baik, kecepatan pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak akan secepat dan setinggi yang dibayangkan.

Penyebabnya, menurut Destry, pertumbuhan ekonomi emerging markets akan lebih mengalami perlambatan. Hal ini dibuktikan dengan Cina yang belum lama ini melakukan revisi pertumbuhan ekonomi.”Pemerintah Cina justru merasa nyaman ketika ekonominya hanya tumbuh 7 persen. Ini akhirnya memengaruhi pertumbuhan ekonomi global karena Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia,” kata Destry.

Namun demikian, di luar pengaruh perekonomian Cina, kestabilan perekonomian

Indonesia bisa terjadi dari dukungan konsumsi dalam negeri yang sangat besar.

Pertama, pada tahun ini diperkirakan akan ada 7 juta orang yang naik dari golongan berpendapatan rendah ke golongan berpendapatan menengah.”Dari sisi itu saja, sudah berbeda kebutuhannya,” ungkap Destry. Kemudian, Indonesia memiliki bonus demografi dengan banyaknya golongan usia produktif dengan daya beli yang membaik.

Destry menekankan bahwa Indonesia masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah di bidang ekonomi. Pertama, pemerintah dipandang perlu untuk memperbaiki struktur industri yang saat ini sangat tergantung dengan bahan baku dari luar negeri. Hal ini berdampak pada impor bahan baku yang mencapai 76 persen dari total seluruh impor. Pemerintah juga disarankan untuk menyelesaikan persoalan di bidang infrastruktur.”Siapa pun presidennya nanti, infrastruktur harus menjadi prioritas utama,” ungkap Destry.

Efek Pemilu Pada tahun ini, hajatan besar Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar. Pemerintah optimistis Pemilu dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini sekitar 0,2-0,3 persen. Wamenkeu II mengatakan bahwa optimisme kontribusi Pemilu terhadap perekonomian ini berkaca pada pengalaman sebelumnya. Kampanye politik diharapkan dapat turut meningkatkan konsumsi domestik. Senada dengan Wamenkeu II, Tony juga meyakini Pemilu akan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2-0,3 persen. ”Belanja partai yang besar akan mendorong ekonomi,” kata Tony.

Jika Pemilu dapat berjalan lancar dan sukses, Tony menyebutkan efek lain yang bisa terjadi. Pasar akan lebih percaya diri dalam berinvestasi sehingga mendatangkan capital inflow.“Kalau presiden baru yang terpilih bagus, perkiraan saya, pertumbuhan ekonomi 2014 bisa mencapai 5,8-5,9 persen,” ungkapnya. Sementara itu, Destry menambahkan bahwa pertumbuhan dan kestabilan perekonomian bisa dicapai dengan catatan pemerintahan baru hasil Pemilu nantinya tidak melakukan perubahan kebijakan ekonomi yang sangat drastis.

15 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

16 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks

Farida Rosadi

Foto

Kukuh Perdana

17 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Laporan Utama

Pasar Modal Mampu Tumbuh Optimal Jelang beberapa bulan lagi, Indonesia akan melaksanakan agenda besar berupa pesta demokrasi rakyat. Pesta Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan dapat menentukan nasib Indonesia pada lima tahun mendatang. Ini terkait erat dengan perubahan struktur kepemimpinan yang berdampak langsung pada kebijakan baru termasuk imbasnya pada dunia pasar modal.

T

ahun 2013, pemerintah menargetkan pertumbukan ekonomi Indonesia mencapai kisaran enam persen. Ternyata di luar ekspektasi, kondisi pemerintahan Amerika yang mengalami shut down serta rencana tappering off yang dilakukan oleh The Fed berpengaruh pada perekonomian domestik.

Pada semester II tahun 2013, tercatat net buy asing mencapai Rp18,7 triliun. Aksi jual investor asing di Juni hingga Desember tahun lalu menjadi gambaran bagaimana ekspektasi terhadap perekonomian Indonesia.

Salah satu dampaknya pada pasar modal Indonesia yang mengalami kondisi fluktuatif.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat mencapai rekor tertingginya dikisaran 5.251 poin atau meningkat 22,4 persen sejak awal tahun 2013. Namun kemudian terkoreksi tajam hingga saat ini hanya mampu berada di kisaran 4.200 poin. Optimisme pasar di awal tahun lalu mengacu pada pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai angka 6,23 persen.

Tak hanya kondisi pasar modal yang terguncang, Rupiah pun mengalami tekanan terhadap dolar Amerika. Awal tahun 2013, Rupiah masih berada di kisaran Rp9.600/ USD tetapi hingga kini melemah di kisaran Rp12.200/USD. Pelemahan ini tidak hanya

18 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks

Iin Kurniati

terlepas dari kondisi ekonomi global, tetapi didorong dari defisitnya transaksi neraca berjalan hingga mencapai minus 4,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah tak tinggal diam, dipertengahan tahun 2013 pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan serta tindakan preventif untuk meredam kondisi tersebut.

Pemerintah dengan tegas menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menekan subsidi yang semakin membengkak.

Kenaikan harga BBM ini menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat tajam.

Alhasil pemerintah melalui Bank Indonesia membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI rate). Tingginya BI rate otomatis menaikkan suku bunga pinjaman dan berimplikasi kepada emiten.

Ketika emiten akan menggunakan pinjaman bank untuk ekspansi, mereka akan berpikir dua kali karena besarnya tekanan perbankan. Kondisi tersebut merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan indeks hingga akhir tahun 2013.

Optimis 2014 Wakil Menteri Keuangan II, Bambang P.S. Brodjonegoro seperti dikutip pada website kemenkeu.go.id mengungkapkan bahwa

Foto

Kukuh Perdana, Langgeng Wahyu

baik terhadap perekonomian Indonesia.

Fakta empiris tersebutlah yang menjadi dasar bahwa IHSG tahun 2014 ini diprediksi mampu tumbuh optimal.

Menurut Marolop Alfred, Research Analyst Buana Capital, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,8 hingga 6 persen maka kredit perbankan akan tumbuh di level 18 hingga 20 persen. “Dengan kenaikan itu, pertumbuhan emiten atau pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang listing itu masih akan bagus, yakni 18 hingga 20 persen. Sehingga kita cukup optimis indeks 2014 berada di rentang 4.900-5.200 poin,” ujar Marolop.

Gedung PT Bursa Efek Indonesia di Jakarta.

pemerintah justru optimistis kontribusi Pemilu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana indikator-indikator yang sudah dicapai tahun lalu, lanjut Bambang, posisi Indonesia akan lebih baik. “Dengan fundamental ekonomi yang kuat, Indonesia bisa lebih baik. Pemilu memberikan kontribusi paling tidak 0,2-0,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” jelasnya. Meskipun demikian, Bambang memperkirakan bahwa 2014 akan dihantui dengan kehati-hatian karena perekonomian negara maju belum sepenuhnya pulih.

Mengawali tahun 2014, pergerakan indeks saham melaju dengan menunjukkan tren positif. Tercatat IHSG pada pembukaan bursa bergerak menguat 20,31 poin atau 0,47 persen ke level 4.294,59. Sebelumnya, pada penutupan perdagangan 2013 (30/12), IHSG ditutup menguat 61,19 poin atau 1,45 persen ke level 4.274,18.

Sejarah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, IHSG mampu tumbuh sekitar 18-19 persen per tahun.

IHSG menjelang masa Pemilihan Umum dari tahun 2004 dan 2009 lalu tumbuh cukup baik. Hal ini karena pasar saham dibangun oleh ekspektasi, artinya jika hasil Pemilu mampu membangun ekspektasi yang lebih

Marolop memandang, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Pertama faktor eksternal, adanya kemungkinan pemulihan ekonomi Amerika dengan indikator besaran pertumbuhan yang kembali ke level 3 persen-an. Selain Amerika, pemulihan pasar Eropa juga diprediksi akan pulih lebih cepat pada tahun ini.

Kedua faktor internal, dari sisi fundamental neraca perdagangan akan sulit mengalami perbaikan dalam jangka pendek. Marolop memperkirakan pelaku pasar akan fokus pada Pemilu. Jika Pemilu berjalan baik ditambah dengan hasil yang sesuai dengan keinginan rakyat maka akan terjadi sentimen positif yang kuat bagi pasar modal tahun ini. “Kita optimis kalau hasil Pemilu memang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat maka saya yakin indeks kita bisa kembali naik 5.200,” ungkapnya.

Ketika ditanya sektor yang paling menarik di tahun Pemilu, Marolop menjelaskan bahwa 50 persen akan didominasi oleh sektor konsumsi domestik. Hal ini didukung oleh tren pendapatan perkapita yang meningkat dalam lima tahun terakhir.

Sektor menarik selanjutnya ialah bidang telekomunikasi. Semakin tingginya mobilitas penggunaan gadget sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pulsa, menjadi prospek tersendiri dalam hal ini. Ditambah lagi karakteristik masyarakat Indonesia yang menggunakan gadget lebih dari satu dengan jangka waktu pemakaian minimal satu tahun berganti gadget menjadi peluang tersendiri di sektor ini.

Sementara di sektor sekunder seperti perbankan dan jasa Marolop memprediksi masih akan tetap berjalan baik. “Tidak bisa kita pungkiri, nett margin perbankan ada di kisaran 5 hingga 6 persen. Ini tertinggi di Asia (sehingga) orang akan berlomba masuk ke sektor perbankan karena peluangnya besar,” ujar Marolop.

Tantangan Optimisme kontribusi Pemilu terhadap perekonomian berkaca pada pengalaman sebelumnya, dimana Pemilu dapat meningkatkan konsumsi domestik karena adanya kampanye politik. Namun, Wamenkeu II, Bambang mengatakan tetap ada tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk membuat ekonomi lebih stabil ke depan.

“Kita optimis kalau hasil Pemilu memang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat maka saya yakin indeks kita bisa kembali naik 5.200.”

Marolop Alfred

Selain sektor konsumsi, ada sektor retail yang diprediksi masih menjadi sektor menarik tahun 2014. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang cukup tinggi serta karakteristik masyarakat yang konsumtif. Sehingga hal tersebut mampu diserap dengan baik oleh sektor retail.

19 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Tantangan tersebut khususnya yang terkait dengan pengelolaan modal asing yang baik. “Dalam hal ini, pemerintah akan mengembangkan langkah-langkah tepat untuk mengurangi risiko yang merugikan dan bertujuan mendorong pengalihan investasi jangka pendek pada jangka panjang,” kata Bambang.

CEO Castle Asia, James Castle menyampaikan bahwa Indonesia telah menuai hasil yang baik dari kinerja selama 10 tahun terakhir ini. “Saat ini Indonesia telah melalui proses demokrasi politik dan ekonomi dengan baik dan ini adalah hasil dari selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karenanya, Indonesia jangan sampai kehilangan momentum dan harus mampu memanfaatkan kesempatan. Sehingga (ekonomi) dapat tumbuh lebih tinggi lagi,” ucapnya saat menghadiri Seminar Economic Outlook 2014 dan Prospek Investasi Surat Utang Properti di Jakarta, Senin (20/1) lalu.

kepentingan ekonomi utamanya kepentingan baik investor dalam maupun investor luar negeri.

Sementara itu, Marolop berpendapat bahwa prioritas utama yang diharapkan dunia usaha di Indonesia masih berkutat pada pembangunan infrastruktur. Marolop menururkan bahwa perencanaan yang telah dibuat sebenarnya sudah baik tetapi realisasinya masih cukup sulit dilakukan.

Sehingga diperlukan perhatian lebih untuk masalah infrastruktur.

Terakhir, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai Marolop mampu melengkapi industri keuangan agar berjalan optimal.

Perlindungan investor menjadi fokus yang cukup penting dan sederajat dengan fungsi pengawasan di OJK. Marolop berharap OJK dapat berjalan dengan baik karena indutri keuangan sangat tergantung pada kepercayaan atau trust. Sehingga ke depan akan menjadi benefit bagi pasar modal seiring dengan penambahan jumlah investor.

Hal kedua yang harus menjadi perhatian ialah masalah structural issue seperti struktur PDB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta komposisi eksporimpor. Ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

“Kita berharap OJK bisa berjalan dengan optimal dalam menjalankan fungsifungsinya karena banyak masalah misalnya kasus reksadana fiktif dan sebagainya. Nanti kalau tidak diselesaikan akan membekas.

Kedua, pasar modal sangat sensitif terhadap kebijakan pemerintah sehingga perlu berhati-hati ketika menerbitkan kebijakan karena akan berimbas terhadap cara pandang investor terhadap regulator. Kita berharap nanti bisa berjalan di tahun 2014,” pungkasnya.

Marolop melihat bahwa terkadang ada kebijakan yang dianggap tumpang tindih, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini bisa saja akan menjadi kendala bagi para calon investor, karena risiko undang-undang dan risiko kebijakan pemerintah merupakan risiko yang tidak bisa dikontrol. Sehingga diperlukan suatu kebijakan yang dapat melindungi

11.637 8.636

9.216

20 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

2008

2009

2010

2011

9.789

2012

2013

-3,8%

-4,4%

-2,6%

11.569

Kurs Rupiah

2007

-3,6%

-2,4%

-3,7%

-1,1%

-1,5%

0,3%

0,1%

1,5%

0,7%

0,7%

0,9%

1,3%

2,3%

1,0%

2,3% -0,2%

-0,6%

-0,8%

2,0%

Grafik Transaksi Berjalan Terhadap PDB (%) 2,3%

3,0%

1,9%

2,1%

2,5%

James memperkirakan, pada tahun 2014 gejolak global masih akan berlanjut. Namun, pihaknya optimistis Indonesia mampu mengatasi tantangan gejolak global 2014.

James menggarisbawahi pentingnya

penyelesaian defisit transaksi berjalan melalui kebijakan reformasi energi.

11.917

Laporan Utama

Sektor Riil Masih Cerah di Tahun Politik 2014

Suasana di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Aktifitas sektor riil pada dasarnya tercermin pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan komponennya.

Oleh karena itu, pertumbuhan sektor riil juga terlihat dari kinerja pertumbuhan PDB itu sendiri. Tahun 2013 kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan ini pada dasarnya lebih terkait dengan faktor eksternal, yaitu melemahnya kinerja pertumbuhan dunia dan isu tapering off di AS.

L

ucky Alfirman, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-Badan Kebijakan Fiskal, dalam penjelasan tertulisnya kepada Media Keuangan mengatakan, pelemahan terutama terjadi pada beberapa mitra dagang utama Indonesia seperti Cina, India serta anggota ASEAN lainnya. Pelemahan ini menyebabkan permintaan ekspor tumbuh negatif sepanjang 2013. Sementara itu, isu tapering off atau rencana pengurangan stimulus moneter AS membuat harga saham di pasar modal Indonesia mengalami penurunan cukup tajam. Imbasnya nilai tukar rupiah melemah, impor bahan baku industri menjadi mahal, serta likuiditas yang semakin ketat sehingga pembiayaan investasi semakin tinggi. “Pengelolaan kebijakan makro yang tepat dalam masa situasi turbulensi di tahun 2014 merupakan faktor kunci dari terhindarnya pelemahan yang lebih dalam,“ ungkap Lucky.

Beberapa lembaga internasional melihat bahwa kondisi ekonomi global tahun 2014 masih memiliki resiko pelemahan, meskipun diperkirakan masih lebih baik dari tahun 2013.

Ekonomi AS mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari menurunnya angka pengangguran, dari 10% pada 2010 menjadi 7% saat ini. Di sisi lain, ekonomi Cina diramalkan sedikit menurun karena lebih fokus pada struktural. Sementara Eropa diperkirakan akan membaik meskipun sedikit.

Foto

Kukuh Perdana, Dwinanda Ardhi

Namun demikian, ternyata lembaga keuangan internasional menilai perbaikan ekonomi dunia ini tidak akan banyak berpengaruh positif pada Indonesia. Dana Moneter Internasional, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 akan menurun dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, beberapa ekonom di tanah air terlihat lebih optimis.

Vietnam, Malaysia dan Thailand yang tumbuh di bawah 5%. Sektor pertambangan memang mengalami tekanan yang cukup berat. Di sisi lain, beberapa sektor justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Dicontohkan oleh Tony, data penjualan mobil tahun 2013 mencapai puncaknya sebesar 1,208 juta unit, dari sebelumnya 1,176 juta tahun 2012, terbesar sepanjang masa.

Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada (UGM), dalam wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu menuturkan, pertumbuhan ekonomi 2014 minimal masih akan sama dengan 2013. Ia memperkirakan inflasi akan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya dan pertumbuhan akan lebih tinggi. Selain itu, pemilihan umum yang akan segera berlangsung diramalkan akan berjalan kondusif karena masyarakat sudah semakin kritis dan menghindari bentrokan fisik. “Perekonomian Indonesia tidak sejelek itu, pertumbuhannya masih bagus. Perbankan kita akan menjadi salah satu benteng pertahanan kita,” ungkapnya.

Ditemui di tempat berbeda, Destry Damayanti, Chief Economist Bank Mandiri mengatakan Indonesia cukup beruntung karena konsumsi masyarakat yang menyumbang sekitar 56% dari PDB masih sangat kuat. Survei Bank Dunia menujukkan dalam 10 tahun terakhir terdapat pergeseran 7 Juta orang dari pendapatan rendah ke pendapatan menengah setiap tahunnya. Dengan demikian potensi pasar masih sangat besar.

Kondisi ekonomi Indonesia yang cukup baik di tahun 2013 turut mempengaruhi pergerakan sektor riil yang secara umum tumbuh sekitar 5,7%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Negara tetangga seperti

Teks

Irma Kesuma Dewi

Dijelaskan lebih lanjut oleh Destry, struktur piramida penduduk Indonesia juga didominasi oleh penduduk usia produktif yang gaya hidupnya cenderung lebih konsumtif. Lagi-lagi hal ini yang akhirnya menyebabkan performa industri-industri dengan orientasi pasar domestik masih bagus sepanjang 2013. “Tren kita indikator consumer confidence naik terus.

Sekalipun ada kenaikan harga BBM, tidak banyak pengaruhnya, konsumsi masih kuat,” ungkap Destry.

21 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Pemerintah meyakinkan gejolak nilai tukar Rupiah dan suku bunga pada akhir 2013 akan segera berakhir. Hal ini didukung oleh Destry yang percaya bahwa 2014 akan menjadi tahun stabilisasi ekonomi. Dikatakannya, saat ini memang masih ada ketidakpastian domestik.

Pasar masih menantikan hasil Pemilihan Umum 2014 dan dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Namun pada semester II mendatang ia cukup optimis pasar sudah lebih tenang.

Biaya dana perbankan yang saat ini cukup tinggi, sementara likuiditas makin rendah menyebabkan perbankan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Namun, Destry melihat masih banyak sektor yang berpeluang cukup baik. Senada dengan Destry, Tony mengatakan, kredit masih tumbuh cukup tinggi atau sekitar 19%. Apalagi sejauh ini kelas menengah atas terlihat masih aman dari ketidakstabilan ekonomi. “Tergantung pilihan segmentasinya karena dampak krisis lebih elastis dan tidak merata. Pintar-pintarnya bank menyasar segmen yang dituju saja,” jelasnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun lalu, setiap negara bersaing memperebutkan dan menarik dana asing agar bisa masuk ke negara masing-masing, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi asing langsung atau Foreign Direct Invesment (FDI) ke sektor industri pilihan. Menurut Lucky, Indonesia masih merupakan salah satu negara tujuan investasi yang paling menarik di antara

“Tren kita indikator consumer confidence naik terus. Sekalipun ada kenaikan harga BBM, tidak banyak pengaruhnya, konsumsi masih kuat.”

Destry Damayanti

22 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

emerging market lainnya. Hal ini terbukti dari terus meningkatnya arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia.

Sampai dengan kuartal ketiga 2013, laju pertumbuhan PMA mencapai sekitar 28%, lebih tinggi dibanding tahun 2011 dan 2012 yang masing-masing mencapai sekitar 21% dan 25%. Survei The Economist 2013 melaporkan Indonesia menduduki ranking ketiga sebagai negara tujuan investasi di Asia. Laporan terbaru dari JBIC Business juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling berpotensial untuk tujuan investasi. Penilaian positif juga datang dari Lembaga Credit Rating. Selama tahun 2013, Moodys dan Fitch melaporkan outlook stabil untuk posisi investment grade Indonesia. Tahun 2013 Indonesia telah menyandang status investment grade dari Fitch Rating dan Moody’s.

Tony mengakui bahwa Cina masih menjadi pilihan utama investasi. Namun, selain Cina, investor global tidak mempunyai banyak pilihan. Negara-negara emerging market seperti Indonesia, Filipina, Thailand dan Indonesia memiliki masalah universal yang sama yaitu infrastruktur dan kepemimpinan nasional.

Namun ia optimis jika pemilihan umum berlangsung kondusif, Indonesia akan segera kebanjiran investor, baik dalam bentuk FDI maupun pasar modal.

Ditanya mengenai prediksi sektor riil yang strategis dan tahan banting tahun 2014, baik Tony maupun Destry masih meyakini barang konsumsi memiliki prospek yang cerah.

Destry menyebutkan industri minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) akan menjadi industri unggulan. Saat ini CPO akan memasok kebutuhan biodiesel sejalan dengan kebijakan konversi 10% biodiesel lokal sebagai bahan campuran solar untuk menekan impor BBM. Negara eksportir lain seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand juga sedang menggalakkan penggunaan biodiesel. Pasokan CPO global akan berkurang sehingga akan mendorong harga naik. Produk turunan dari CPO juga cukup banyak seperti kosmetika dan makanan.

Sektor lain memiliki peluang besar adalah consumer goods, semen, perbankan, industri kreatif, transportasi, perdagangan, serta industri pariwisata (termasuk transportasi, komunikasi, hotel dan restoran).

Menurut Tony, kebutuhan rumah tangga dan gaya hidup masyarakat Indonesia memang menjadi economic driven. “Pengalaman kita, konsumsi termasuk awet dan masih akan terus naik. Ini fenomena kelas menengah,” katanya. ADB dalam laporan pertengahan 2010 mengklasifikasikan kelas menengah di Asia adalah individu dengan pengeluaran berkisar 2-20 dollar AS per hari.

Untuk menjaga pertumbuhan sektor riil, Pemerintah tengah giat menggerakkan peningkatan daya saing produk manufaktur.

Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang mengalami tekanan penurunan harga. Strategi umum yang dilakukan adalah mendorong proses hilirisasi industri domestik.

Selain mendorong ekspor dan daya saing, diharapkan produk manufaktur ini dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta menggantikan peran produk-produk impor.

Lucky menekankan bahwa sisi produksi dan pasokan penting untuk dioptimalkan.

Untuk itu, arah kebijakan harus mendukung peningkatan kapasitas produksi nasional yang menunjang tercapainya skala ekonomi (economic of scale), perbaikan produktivitas dalam negeri, kualitas faktor produksi, serta menghilangkan distorsi-distorsi yang mengganggu efisiensi di pasar. Faktor lain yang turut menjadi perhatian Pemerintah adalah percepatan ketersediaan infrastruktur.

Misalnya saja pasokan daya listrik dan sumber energi, jalan, pelabuhan, dan air. Demikian pula dengan perbaikan layanan publik, administrasi, serta harmonisasi regulasi akan terus diperbaiki.

Perbaikan kualitas SDM juga menjadi bagian dari strategi perbaikan daya saing pasar dan iklim usaha di dalam negeri. Upaya-upaya mendukung strategi tersebut tercermin pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dukungan alokasi belanja infrastruktur dan modal, belanja pendidikan dan program kesejahteraan masyarakat dalam APBN. “Perbaikan tingkat produktivitas perekonomian, birokrasi kelembagaan yang bersih dan kredibel, serta adanya konsistensi dan kepastian regulasi tentu akan menjadi faktor kunci penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif di Indonesia,” tutup Lucky.

Laporan Utama

Jurus Pemerintah Hadapi Tahun Politik

T

ahun 2014 merupakan tahun krusial bagi Indonesia. Hal tersebut mengingatkan kita pada bagaimana ekonomi Indonesia di tahun-tahun politik sebelumnya yaitu di tahun 1999, 2004 dan 2009. Namun, sinyal positif perkembangan perekonomian global di awal 2014 semakin memperkuat asumsi titik balik perekonomian dunia setelah selama 5 tahun didera krisis.

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan mencapai 3,2 persen dan 3,4 persen tahun depan. Untuk terus menjaga kesinambungan fiskal dalam negeri dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi dunia tersebut, Pemerintah mempunyai upaya tersendiri.

Berikut hasil wawancara Media Keuangan dengan Wakil Menteri Keuangan II Bambang Brodjonegoro beberapa waktu lalu.

Faktor apa yang mendasari optimisnya target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014?

Optimisme dari tingginya target pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingginya perkiraan konsumsi rumah tangga dampak dari Pemilu dan bonus demografi, mulai membaiknya neraca perdagangan yang didorong dengan pemulihan kinerja ekspor seiring perbaikan demand global, peningkatan investasi terutama oleh sumber-sumber domestik, penurunan inflasi, dan dukungan fiskal yang lebih sehat dan berkualitas. Dari sisi sektoral, target pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat didorong oleh kontribusi sektor industri pengolahan sebesar 1,6 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran 1,3 persen, serta sektor transportasi dan komunikasi sebesar 1,1 persen. Sedangkan sektor pertanian berkontribusi sebesar 0,4 persen.

Foto

Dok. Biro KLI

Perkembangan perekonomian sampai dengan kuartal III tahun 2013 juga menguatkan optimism tersebut. Di tengah gejolak perekonomian yang masih terjadi, Indonesia masih berhasil tumbuh sebesar 5,6% (yoy) di kuartal III 2013, atau akumulatif di tiga kuartal pertama 2013 sebesar 5,8% (yoy).

batas aman. Kedua, adalah mengendalikan keseimbangan primer melalui optimalisasi sisi penerimaan negara dan memperbaiki struktur belanja negara agar lebih efisien dan produktif. Dan langkah berikutnya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan utang melalui penurunan rasio utang terhadap PDB.

Hal-hal apa saja yang perlu diwaspadai?

Melalui kombinasi yang harmonis antara dua tujuan tersebut diharapkan pengelolaan kebijakan fiskal tahun 2014 dapat dilakukan secara sehat dan berkesinambungan

Beberapa kondisi yang harus tetap diwaspadai dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 2014. Pertama, Ekonomi Global masih menghadapi risiko pelemahan di 2014 walau diperkirakan lebih baik dari 2013. Pemulihan ekonomi AS nampak terjadi, tetapi dibayangi oleh risiko dari pengetatan fiskal dan rencana the Fed memangkas stimulus moneternya.

Pemulihan krisis Eropa belum sesuai dengan rencana, tapi tertolong penguatan Jerman dan relaksasi fiskal. Sementara itu, Cina diperkirakan masih akan mengalami perlambatan, karena fokus pada struktural.

Berbagai situasi tersebut diperkirakan berdampak pada pelemahan kinerja ekspor Indonesia dan investasi

“Dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keseimbangan primer melalui optimalisasi sisi penerimaan negara dan memperbaiki struktur belanja negara agar lebih efisien dan produktif.�

Bambang Brodjonegoro

Berikutnya adalah potensi gejolak likuiditas global yang perlu diwaspadai dari exit policy kebijakan moneter longgar di negaranegara maju. Dan yang terakhir, gejolak harga komoditas pasar global, termasuk harga minyak dan harga komoditas ekspor Indonesia.

Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal?

Ada tiga langkah utama yang dijalankan.

Pertama, adalah mengendalikan defisit dalam

Teks

Arfindo Briyan

23 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

sehingga tidak hanya berperan dalam pencapaian sasaran pembangunan namun juga dapat memberikan dampak multiplier yang positif bagi perekonomian nasional.

Sementara itu, dalam upaya menjaga kesinambungan fiskal, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perhatian yang serius terhadap keseimbangan primer melalui optimalisasi sisi penerimaan negara dan memperbaiki struktur belanja negara agar lebih efisien dan produktif. Hal tersebut tercermin dari langkah Pemerintah untuk mengefisienkan belanja-belanja yang kurang produktif sehingga primary balance APBN 2014 jauh lebih kecil dibandingkan dalam APBN Perubahan tahun 2013.

Terobosan apa saja yang akan diambil Pemerintah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di tahun 2014?

Dalam tahun 2014, pendapatan dalam negeri ditargetkan sebesar Rp1.665,8, yang berarti mengalami peningkatan sebesar Rp168,3 triliun atau 11,2 persen dibandingkan target dalam APBNP 2013. Dilihat dari komposisinya, sebesar 76,9 persen berasal dari penerimaan perpajakan dan sebesar 23,1 persen berasal dari PNBP. Untuk mencapai target penerimaan negara dalam tahun 2014, Pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan di bidang penerimaan perpajakan diantaranya yaitu: Pertama, penggalian berbasis sektor dengan fokus utama pada pertambangan, perkebunan, properti dan perdagangan.

Kedua, penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penyempurnaan peraturan perpajakan untuk lebih memberi kepastian hukum serta perlakuan yang adil dan wajar. Keempat, ekstensifikasi WP orang pribadi berpendapatan tinggi dan menengah. Kelima, optimalisasi data hasil sensus pajak nasional. Keenam, penguatan penegakan hukum bagi penggelap pajak.

Ketujuh, ekstensifikasi barang kena cukai.

Sementara itu kebijakan di bidang PNBP, untuk mendorong optimalisasi PNBP migas yang merupakan porsi terbesar dari target PNBP dalam APBN 2014, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi

24 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

“Esensi dari langkah ‘Keep Buying Strategy’ adalah bagaimana Pemerintah tetap dapat menjaga daya saing dan daya tahan dunia usaha terhadap krisis sekaligus menjaga dan mengendalikan inflasi agar daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terjaga.”

Bambang Brodjonegoro

produksi pada lapangan existing dan percepatan pengembangan lapangan baru sekaligus meningkatkan lifting migas dan melakukan efisiensi cost recovery serta mengupayakan penurunan angka rasio cost recovery terhadap gross revenue. Sementara untuk optimalisasi PNBP K/L, Pemerintah akan menyusun atau merevisi dasar hukum jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagai dasar pemungut PNBP khususnya atas tarif dari pendapatan yang mempunyai nilai ekonomis.

Pemerintah sedang merumuskan “Keep Buying Strategy” dalam upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja. Bagaimana mekanisme strategi tersebut?

Esensi dari langkah “Keep Buying Strategy” adalah bagaimana Pemerintah tetap dapat menjaga daya saing dan daya tahan dunia usaha terhadap krisis untuk meminimalisir PHK sekaligus menjaga dan mengendalikan inflasi agar daya beli dan konsumsi masyarakat dapat terjaga yang pada akhirnya tetap dapat memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, untuk menjaga daya saing dan daya tahan dunia usaha terhadap krisis, Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal, terutama dari sisi perpajakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam jangka pendek, Pemerintah akan memberikan setidaknya 4 insentif. Pertama pengurangan PPh untuk industri tertentu, seperti padat karya dan industri berorientasi ekspor. Insentif ke dua adalah relaksasi pembatasan kawasan berikat

untuk produk domestic. Pemerintah juga akan melakukan penghapusan PPN buku dan penghapusan PPn BM untuk produk dasar yang sudah tidak tergolong barang mewah.

Bagaimana dengan jangka panjangnya?

Pemerintah menyiapkan insentif dalam dua bentuk. Pertama paket insentif untuk kegiatan inovasi serta research and development. Kedua adalah mengoptimalkan penggunaan tax allowance untuk insentif investasi.

Sementara untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat serta mengendalikan inflasi, Pemerintah terus akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia serta mengatasi komponen inflasi harga bergejolak dengan mengubah tata niaga daging sapi dan produk hortikultura untuk memenuhi demand.

Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha dari dampak krisis sekaligus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana harapan Bapak terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2014?

Secara umum prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 masih sangat baik. Diversifikasi ekonomi dan aktivitas perdagangan yang ditunjukkan oleh komposisi PDB dan pertumbuhan ekspor di hampir keseluruhan sektor diperkirakan masih cukup baik. Bonus demografi yang mendorong tingginya permintaan juga masih menjadi faktor kuat pendorong pertumbuhan. Sementara itu, investasi juga diperkirakan masih akan positif pada tahun 2014 seiring dengan berbagai kebijakan yang ditempuh untuk mendorong investasi.

Namun demikian, beberapa hal berikut tetap harus menjadi perhatian mengingat kemungkinan dampaknya terhadap perekonomian domestik. Defisit akun berjalan isu-isu terkait dengan stabilitas sistem keuangan, Inflasi dan stabilitas harga, defisit APBN dan peningkatan kualitas belanja negara, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penandatanganan komitmen kinerja KemenkeuWide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One.

Reportase

M

enteri Keuangan (Menkeu) beserta seluruh jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penandatanganan Komitmen Kinerja Kemenkeu-Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One serta Staf Ahli Tahun 2014 pada Kamis (9/1).

Penandatanganan dilakukan di Aula Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Komitmen maupun Kontrak Kinerja merupakan ikhtisar rencana kinerja strategis yang akan dicapai pada 2014 dan tolok ukur keberhasilan Kemenkeu sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja pada akhir tahun 2014. Komitmen yang dituangkan dalam bentuk komitmen kinerja dan kontrak kinerja tersebut menunjukkan kesiapan jajaran pimpinan Kemenkeu untuk diukur kinerjanya serta komitmen untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerjanya.

Komitmen Kinerja Menkeu RI, Kontrak Kinerja (KK) Wakil Menteri Keuangan I, dan KK Wakil Menteri Keuangan II terdiri atas 11 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan komitmen kinerja dan kontrak kinerja ini merupakan perwujudan komitmen untuk mencapai visi ‘Menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’. Salah satu IKU-nya adalah rasio defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target capaian sebesar 1,7 persen.

Setelah penandatanganan Komitmen Kinerja dan Kontrak Kinerja (KK) di level Menkeu dan Wamenkeu, acara dilanjutkan dengan penandatangan KK pejabat eselon I dengan Menkeu. KK Sekretaris Jenderal, untuk tahun 2014 ini terdiri atas 13 sasaran strategis dan 19 IKU. Salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan adalah indeks kepuasan pengguna layanan Kemenkeu, dengan target capaian sebesar 4. KK Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran terdiri atas 10 sasaran strategis dan 14 IKU, dengan salah satu IKU-nya yaitu deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran kementerian/lembaga, target capaiannya 20 persen.

Foto

Anas Nur Huda

Komitmen Kinerja Kemenkeu-Wide dan Kontrak Kinerja Kemenkeu-One Ditandatangani Selanjutnya, KK Dirjen Pajak terdiri atas 12 sasaran strategis dan 18 IKU. Salah satu IKUnya yaitu jumlah penerimaan pajak, dengan target capaian Rp1.110 triliun. KK Dirjen Bea dan Cukai terdiri atas 12 sasaran strategis dan 17 IKU yang salah satunya adalah jumlah penerimaan bea dan cukai, dengan target capaian Rp170,2 triliun.

KK Dirjen Perbendaharaan terdiri atas 10 sasaran strategis dan 20 IKU, dengan salah satu IKU-nya yaitu indeks deviasi realisasi terhadap perencanaan saldo TSA (Treasury Single Account) bulanan. Target capaian untuk IKU ini adalah 3 (baik). Sementara, KK Dirjen Kekayaan Negara terdiri atas 11 sasaran strategis dan 17 IKU, dengan salah satu IKUnya yaitu rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap, target capaian 28 persen.

KK Dirjen Perimbangan Keuangan terdiri atas 11 sasaran strategis dan 18 IKU. Salah satu IKU-nya adalah indeks pemerataan keuangan antardaerah, dengan target capaian 0,76.

Untuk KK Dirjen Pengelolaan Utang, terdiri atas 10 sasaran strategis dan 18 IKU. Salah satu IKU-nya yaitu persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan, dengan target capaian 100 persen.

Kebijakan Fiskal terdiri atas 9 sasaran strategis dan 11 IKU, dengan salah satu IKU-nya deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal, target capaian 5 persen.

KK Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dengan Menkeu terdiri atas 11 sasaran strategis dan 16 IKU. Salah satu IKU yang dikontrakkinerjakan adalah nilai peningkatan kompetensi SDM dengan target capaian sebesar 20. Terakhir, penandatangan KK para Staf Ahli Menkeu dengan Menkeu, yaitu Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal, serta Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi.

KK para staf ahli ini terdiri atas 1 sasaran strategis dan 1 IKU yang dikontrakkinerjakan, yaitu tingkat kepuasan Menkeu terhadap dukungan staf ahli, dengan target capaian sebesar 70 atau memuaskan.

Selanjutnya, KK Inspektur Jenderal terdiri atas 10 sasaran strategis dan 17 IKU yang salah satunya adalah rata-rata indeks opini BPK atas LKPA 15, LKBUN dan LKPA 999 dengan target capaian sebesar 4 (WTP). KK Kepala Badan

Dalam sambutannya usai penandatanganan, Menkeu menegaskan bahwa dengan penandatanganan kontrak kinerja ini, proses transformasi kelembagaan di lingkungan Kemenkeu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Sekarang dengan ditandatanganinya kontrak kinerja ini saya kira proses transformasi kelembagaan juga sudah point of no return. Kita sudah melangkah dan kita harus laksanakan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Teks

MediaKeuangan

Novita Asri

25 Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Reportase

Mengembangkan Potensi Perekonomian Jawa Timur

K

ementerian Keuangan (Kemenkeu) mengadakan Rapat Kerja dengan kantor perwakilan di Jawa Timur pada kamis (16/1), bertempat di Aula Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I. Acara bertajuk “Peran Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kebijakan fiskal tahun 2014 dan transformasi kelembagaan” tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu K.A. Badaruddin. Pada acara tersebut, Sekretaris Jenderal menyampaikan paparan mengenai perkembangan terkini tentang reformasi kelembagaan.

Dalam acara tersebut pula, masing-masing Kanwil dari 4 unit eselon I Kemenkeu memaparkan presentasi mengenai kinerja masing-masing unit. Selain capaian dan

evaluasi kinerja, masing-masing Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah jumlah pegawai yang sangat minim. Seperti disampaikan Kepala Kanwil DJP Jatim I yang menyampaikan bawa jumlah pegawai DJP tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak (WP) yang harus dilayani. Hal tersebut terlihat dari perbandingan jumlah Account Representative (AR) dan WP yang harus dilayani di Jawa Timur, yaitu 1:3.289 orang.

Hal senada juga disampaikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur, yang menyampaikan bahwa salah satu hambatan yang dihadapi adalah minimnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi.

Rapat kerja Menkeu dengan kepala kantor perwakilan di Jawa Timur.

Sementara itu, dalam arahannya, Menkeu menyampaikan bahwa Jawa Timur mempunyai peranan penting dalam perekonomian Negara, terlihat dari kinerja perekonomian Jawa Timur yang relatif lebih baik. Hal tersebut juga terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat inflasi yang rendah di Jawa Timur.

Selain itu, Jawa Timur juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain merupakan pintu keluar barang ekspor di wilayah Indonesia Timur, daerah dengan porsi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar pertama, serta tujuan investasi utama Indonesia.

Dengan kondisi seperti ini, potensi Jawa Timur menjadi sangat penting, sehingga kinerja kantor-kantor vertikal Kemenkeu di Jawa Timur akan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, menurut Menkeu, peningkatan potensi tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja Kemenkeu sebagai unit pengelola fiskal negara. Salah satu hal penting yang harus ditingkatkan, menurut Menkeu, adalah pembenahan Standard Operating Procedure (SOP) yang akan mengurangi komplain dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Terkait dengan minimnya jumlah pegawai di beberapa kantor vertikal Kemenkeu di Jawa Timur, Menkeu menyampaikan bahwa solusinya adalah dengan menambahkan jumlah pegawai. Namun, penambahan jumlah pegawai dirasa tidak efektif. Menkeu mengajak peserta untuk mencari solusi yang lebih pragmatis. “Bagaimana cara narik pajak yang tidak perlu banyak orang? Salah satunya adalah pajak final. Kontrolnya tidak perlu lihat buku, misalnya,” demikian Menkeu mencontohkan.

26 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks & Foto

Arfindo Briyan

Wawancara

Undang-Undang Infrastruktur Sangat Diperlukan

P

T Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus berinovasi untuk mencapai tujuan pendirian sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan ini telah mencatatkan sejumlah pencapaian dan menegaskan peran penting dalam proses pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di tanah air. Menyambut ulang tahun kelima PT SMI yang akan jatuh pada tanggal 26 Februari mendatang, Direktur Utama PT SMI, Emma Sri Martini, menerima Media Keuangan untuk sebuah sesi wawancara khusus di kantornya yang nyaman di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (22/1). Emma—biasa dia disapa—banyak berbagi cerita soal perkembangan PT SMI dari awal berdiri hingga cita-cita menjadikan perusahaan itu sebagai bank infrastruktur di masa depan.

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Dwinanda Ardhi

27 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Apa saja pencapaian-pencapaian PT SMI yang paling menonjol selama 5 tahun berdiri?

Kalau dilihat dari mandat pendirian, sebetulnya kita lebih berfokus kepada pembiayaan infrastruktur. Namun, dalam perjalanan waktu kita menyadari bahwa bottleneck pembangunan infrastruktur bukan hanya pada pembiayaannya. Salah satu yang lain terkait dengan penyiapan proyek. Kualitas penyiapan proyek sangat memengaruhi berhasil atau tidak proyek tersebut mendapatkan pembiayaan. Kami melihat ini potensi bisnis juga. Oleh karena itu, pada tahun ketiga, kami mulai merintis bisnis baru, yaitu project development. Dari dua bisnis ini, kita banyak belajar sehingga bisa menambah satu unit bisnis baru lagi yaitu advisory. Jadi ada tiga pilar bisnis yang kita kembangkan.

Dari sisi mandat utama, kita juga sudah banyak mencatatkan kinerja dan diversifikasi portofolio. Jadi kalau mengacu kepada izin usaha yang diatur oleh PMK No. 100/PMK.010/2009 tahun 2009, itu ada diversifikasi sektor yang eligible. Dari delapan sektor tersebut (ketenagalistrikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, irigasi, jalan tol dan jembatan tol, minyak dan gas, serta pengelolaan limbah dan sampah), sampai dengan saat ini hampir semua sektor kami punya portofolionya di balance sheet.

Kemudian dari sisi lokasi usaha, proyek kami ada di hampir semua pulau. Kami tidak terfokus di Pulau Jawa saja.

Apa sektor yang belum dimiliki portofolionya?

Dari diversifikasi sektor, tinggal satu yang belum kami punya, yaitu bandara.

Kami sedang mencoba menggali kirakira bagaimana kolaborasi KPS Bandara.

Inisiatif banyak, sekarang kami juga sedang berkoordinasi dengan Kemenkeu dan Kemenhub. Saat ini ada 10 bandara yang dikelola di bawah koordinasi Kemenhub melalui UPT (Unit Pelaksana Teknis).

Pemerintah bercita-cita bagaimana kalau kesepuluh bandara ini dibuat skema KPS-

28 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

nya untuk merevitalisasi dan memperbesar kapasitas bandara. Ini tidak mudah karena beberapa regulasi belum siap. Pengelolaan aset negara tidak semudah jika kita jual beli barang.

Bagaimana pencapaian dari sektor permodalan?

Untuk permodalan, modal awal kami Rp1 triliun. Kemudian pada tahun 2010, kami mendapatkan lagi tambahan Rp1 triliun dan pada akhir 2012 ditambah lagi Rp2 triliun.

Sebagai perusahaan yang masih bertumbuh, outstanding dan komitmen perseroan meningkat secara sustainable, khususnya di tahun 2013. Sampai dengan bulan Desember 2013, nilai outstanding dari modal sudah mencapai Rp3,086 triliun, sedangkan nilai komitmennya Rp4,477 triliun. Artinya, angka modal Rp4 triliun sudah teralokasikan semua ke proyek. Tidak ada dana menganggur di PT SMI. Jadi modal kerja itu digunakan untuk menggerakan proyek. Dari total project cost yang telah dibiayai oleh PT SMI, multipplier effect yang diciptakan bisa mencapai 8,7 kali.

Dengan penambahan unit bisnis tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap struktur organisasi PT SMI? Kita membuat direktorat baru untuk menjalankan unit bisnis jasa konsultasi (advisory) pada bulan Mei 2013. Pada tahun 2012, kita mengusulkan kepada pemegang saham untuk pemekaran direktorat. Kami ingin menambah satu direktur karena tambahan satu bisnis model. Dalam waktu setengah tahun sejak didirikan, direktorat jasa konsultasi ini sudah mendapat mandat beberapa jasa konsultasi dan kerja sama.

Selain mandat dari pekerjaan jasa konsultasi proyek, kami juga melakukan capacity building kepada para Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan stakeholders.

Pada dasarnya, kalau mereka tidak well educated, ujung-ujungnya tidak ada proyek yang akan di-delivered. Kita punya kepentingan untuk menjalankan proyek kepada semua stakeholders terutama yang project owner-nya di pemerintah daerah.

Bagaimana sambutan para peserta capacity building?

Mereka sangat antusias. Intinya kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu PT SMI dan skema pembangunan infrastruktur yang ditawarkan melalui skema bisnis kami.

Kemudian kami lihat, kalau mereka second call kepada kami, meminta tambahan pelatihan atau meminta tambahan suatu kajian proyek, maka akan kami tindaklanjuti dengan serius. Kami membuat prioritasnya, pertama dari komitmen pemda. Kedua, dari potensi proyeknya ada atau tidak. Duaduanya harus ada.

PT SMI juga mengembangkan kerja sama pembuatan Index SMinfra18 yang terdiri atas 18 saham infrastruktur. Bagaimana perkembangannya sejauh ini?

Kami memang banyak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menjalankan 3 pilar bisnis. Kemudian mitra proyek kami juga banyak yang memberikan donor, baik untuk persiapan proyek maupun capacity building, workshop bersama, atau mendatangkan narasumber. Contoh portofolio yang lumayan besar dan strategis adalah pembangunan jalan tol CikampekPalimanan. Pada proyek ini, PT SMI menjadi salah satu member sindikasi pembiayaan bersama 22 bank lainnya. Pembiayaannya mencapai Rp12 triliun rupiah, kami back up Rp300 miliar.

Terkait dengan Sminfra18, dalam rangka meningkatkan awareness institutional long term investor, kami berinisiatif untuk menciptakan sarana intermediate melalui pasar modal. Emiten di bawah kami ada 18 dan seluruhnya emiten yang bergerak di infrastruktur.

Kami ingin memberikan awareness bahwa dengan berinvestasi di aset yang underlying emitennya bergerak di sektor infrastruktur itu bisa sustain. Kinerja indeks kami dibandingkan dengan yang lain cukup bagus. Kita akan menggunakan indeks Sminfra18 BEI pada tanggal 29 Januari ini dan akan launching pada tanggal 6 Maret

infrastruktur. Thailand pada tahun lalu sudah disetujui parlemen undang-undangnya.

2014 untuk ETF-nya. Ini merupakan tahap evolusi yang panjang, tapi kami sudah mulai menggiring kepercayaan investor untuk mau berinvestasi di infrastruktur secara bertahap.

Saham, ETF, kemudian project bond, termasuk PT SMI sendiri berencana menerbitkan corporate bond. Ini juga untuk awareness kepada para investor bahwa SMI yang bergerak di infrasturktur pun bisa profitable dan rating perusahaan kami AA.

Itu contoh negara-negara yang berevolusi dan akhirnya menyadari bahwa efektivitas pembangunan infrastruktur bergantung pada komitmen pemerintah dan payung hukum. Jika tidak, akan selalu terjadi tarikmenarik antarpemangku kepentingan.

Brazil dan Vietnam juga sudah menyatakan perlunya itu.

Untuk skema KPS, seberapa besar minat pihak swasta asing dan dalam negeri untuk bergabung?

Kalau dari peminatan, banyak juga pihak swasta asing yang sudah sangat antri, bahkan untuk proyek SPAM Umbulan di Jawa Timur yang nilainya Rp2 triliun. Begitu juga proyek KPS Kereta Api Bandara dari Halim ke Soekarno Hatta. Untuk proyek kereta api yang ditujukan sebagai kereta api ekspres dengan pelayanan premium ini, banyak peminat yang berasal dari Prancis, Inggris, Kanada, Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Mereka ini kan selama ini dikenal leading di pembangunan rail highway. Jadi mereka sangat ingin sekali dan setiap tahun menanyakan perkembangannya kepada kami.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti tumpang tindih kewenangan pemerintah, masalah pembebasan lahan, dan kekurangan pendanaan. Bagaimana alternatif solusinya?

Usulannya adalah infrastructure law yang bisa menjawab semua tantangan itu. Dari mulai tumpang tindih undang-undang sektoral, undang-undang otonomi, dan undang-undang keuangan negara. Selain itu ada juga undang-undang terkait dengan pengelolaan aset. Semua peraturan ini saling memengaruhi. Setiap ada meeting saya bicara itu, tidak populis memang.

Saya mendengar usulan penyusunan undang-undang infrastruktur ini sudah dimasukkan, paling tidak diharapkan dapat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah selanjutnya. Memang prosesnya panjang

“Usulannya adalah infrastructure law yang bisa menjawab semua tantangan itu. Dari mulai tumpang tindih undang-undang sektoral, undang-undang otonomi, dan undangundang keuangan negara.�

Emma Sri Martini

di DPR, tapi ini kan jalan yang harus kita tempuh. Jika tidak, kita akan terus poco-poco begini.

Apakah ada contoh negara yang bisa dijadikan contoh untuk pelaksanaan skema kerja sama KPS? Banyak dan evolusi mereka juga kelihatan.

Negara-negara yang memperjuangkan pembangunan infrasturktur akhirnya sadar bahwa mereka membutuhkan undangundang untuk mengimplementasikan semua rencana pembangunan. Korea Selatan dan Jepang sudah memiliki undang-undang

Ada juga negara yang tidak ada undangundang infrastrukturnya, tetapi mereka bisa membuat peraturan yang jelas dan pemerintahnya memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur yang jelas.

Contohnya Inggris dan Australia, mereka tidak perlu lagi payung hukum untuk proyek Public Private Partnership (PPP) karena regulasi yang ada sudah mendukung dan saling terkoordinasi. Jadi pilihannya itu. Mudahmudahan undang-undang infrastruktur bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sehingga menjadi pekerjaan rumah kabinet berikutnya. Capek dua atau tiga tahun (untuk membuat undang-undang), tapi setelah itu kita bisa lebih speedy.

Bagaimana harapan ke depan terhadap PT SMI? Kami berharap PT SMI bisa menjadi infrastructure development bank. Namun, hal itu perlu pembuktian dari PT SMI sendiri dan support pemerintah. Dengan menjadi bank infrastruktur, profitnya akan menurun dan akan mengambil proyek yang lebih bersifat perbantuan. Aspek komersialnya akan mengecil dan lebih kepada mission of development-nya.

Untuk mewujudkan tujuan itu, perlu dilihat dalam waktu lima tahun ke depan portofolio dan kapasitasnya, kemudian juga bagaimana PT SMI ini berproses dengan dukungan regulasinya. Di samping itu, untuk jangka panjang, pada tahun 2015 ada juga rencana menambah Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun dan dua tahun berikutnya Rp2 triliun.

29 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Profil Kantor

KPPN Tanjung Pandan

Bersinergi dengan Mitra Kerja

Gedung KPPN Tanjung Pandan, Belitung.

Tampak lubang-lubang galian bekas timah tersebar di sepanjang jalan kala menyusuri kota Belitung.

Kontras sekali dengan pantai berbatu yang sarat dengan keindahan alamnya. Geliat pariwisata dalam dekade terakhir merupakan bukti metamorfosis daerah penghasil timah menjadi destinasi wisata dunia.

T

ak pelak, Rini Djarwati, Kepala KPPN Tanjung Pandang yang sejak pertengahan Januari menjabat sebagai Kepala KPPN Purworejo memandang pentingnya upaya khusus menghadapi perubahan tersebut. Salah satunya dengan melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung sektor pariwisata yang potensial.

Dari sini lah Rini memandang KPPN Tanjung Pandan sebagai kantor vertikal dari Ditjen Perbendaharaan yang bertugas sebagai bendahara negara perlu memberikan dukungan penuh. “Belitung harus cepat melakukan pembangunan infrastruktur agar menjadi tujuan wisata berkelas internasional.

Dan kami siap mendukung penuh kecepatan dan ketepatan pencairan dana masyarakat dan hubungan terkait keuangan stakeholders,” lanjutnya.

Tanjung Pandan merupakan ibu kota Kabupaten Belitung Timur yang terletak di Provinsi Kepulauan Banga Belitung tersebut.

Populasi penduduknya yang mencapai 90.000 jiwa menjadikan daerah ini sebagai kota terbesar diwilayah tersebut. Kota ynag terletak di pantai barat Belitung ini hanya berjarak sekitar 15 km ke arah barat dari bandara HAS Hananjoedin Belitung.

Hingga saat ini KPPN Tanjung Pandan melayani dua kabupaten, yaitu Belitung (induk) dan Belitung Timur. KPPN Tanjung Pandan dimotori oleh 15 orang pegawai yaitu

30 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

satu orang kepala kantor, empat orang Kepala Subbagian atau Seksi, dan 10 lainnya sebagai pelaksana. Selain itu ada enam orang pegawai honorer yang membantu pekerjaan mereka setiap harinya. “Dengan jumlah pegawai yang terbatas ini, diharapkan semua pegawai memiliki pengetahuan multi atau rangkap tugas agar dapat memberikan sharing kepada mitra kerja,” kata Rini.

Beberapa program dilaksanakan KPPN ini untuk pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Gugus kendali mutu dalam rangka pemutakhiran aplikasi terbaru maupun pendalaman peraturan menjadi salah satu kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, mutasi internal juga dilakukan secara rutin setiap tahunnya. “Untuk penyegaran dan pertukaran tahunan,” kata Rini memaparkan alasannya.

Sepanjang tahun 2013, KPPN Tanjung Pandan melayani 57 satuan kerja dengan jumlah dana yang dikelola sebesar Rp368,58 miliar. Pada akhir tahun 2013 lalu, persentase penyerapan anggaran di KPPN Tanjung Pandang mencapai 93,37 persen. Tidak terjadinya penumpukan SPM di KPPN Tanjung Pandan merupakan satu prestasi tersendiri karena di sejumlah daerah yang lain justru sebaliknya.

pegawai lain di KPPN Tanjung Pandan. “SDM kami memiliki komitmen tinggi dalam bekerja.

Hal tersebut (peningkatan jumlah pengajuan SPM di akhir tahun) tidak menjadi beban,” akunya.

Cepat, Tepat dan Akurat KPPN Tanjung Pandan mengusung visi yang sejalan dengan Ditjen Perbendaharaan.

Visi tersebut adalah “Menjadi pelaksana bendahara umum di daerah yang profesional, transparan dan akuntabel demi mewujudkan pelaksanaan perbendaharaan negara yang efektif, profesional dan prima.”

Selanjutnya ada lima misi yang dijalankan sejak tahun 2010 silam. Pertama, meningkatkan pelayanan pencairan dana APBN yang tepat sasaran, waktu, dan jumlah. Seluruh kegiatan harus berdasarkan output, kata Rini, bukan asal cepat dan tidak melihat kualitas hasil dan dampak. “Sekarang ada cut off. Pada akhir tahun, kalau ada sisa dana APBN jangan didiamkan saja, tetapi harus disetor sebelum ditegur. Sudah ada sosialisasi berkala ke tiap satker, harusnya sudah paham,” jelasnya.

“Hanya sedikit meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya,” kata Rini.

Menurutnya hal tersebut lantaran adanya batasan tanggal pengajuan SPM. Hal tersebut tidak menjadi kendala berarti bagi Rini dan

Misi kedua adalah mewujudkan pelayanan informasi pencairan dana APBN. Perubahan informasi terkini harus cepat disampaikan kepada Satker, “Tidak boleh ditunda-tunda,” ujarnya. Kemudian, misi ketiga adalah ‘Menatausahakan penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.’

Teks

Foto

Arfindo Briyan

Iin Kurniati, Dianita Suliastuti

“Belitung harus cepat melakukan pembangunan infrastruktur agar menjadi tujuan wisata berkelas internasional.”

Rini Djarwati

Kepala KPPN Tanjung Padang, Rini Djarwati

Misi keempat adalah ‘Mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang akurat dan akuntabel.’ Dalam melaksanakan misi ini, struktur organisasi yang ada di KPPN Tanjung Pandan mempunyai peran yang sangat besar.

Di bawah Kepala Kantor, ada tiga Kepala Seksi teknis dan satu lagi Kepala Subbagian Umum yang memberi dukungan perlengkapan dan kegiatan. Ketiga seksi teknis tersebut adalah Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank, dan Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Pengenalian. Misi terakhir adalah ‘Mendukung reformasi birokrasi dengan peningkatan profesionalisme dan kapasitas Pengelola Perbendaharaan Negara, serta implementasi TI yang terintegrasi.’

Selain visi dan misi, KPPN Tanjung Pandan juga mempunyai janji layanan yang diterapkan dalam keseharian, yaitu ‘Cepat, Tepat dan Akurat.’“Visi, misi dan nilai-nilai yang diterapkan sangat membantu dalam berkinerja. Tanpa itu, pegawai bisa jadi kurang termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi,” Ditjen Perbendaharaan, lanjut Rini, harus punya visi dan misi serta janji layanan yang tidak hanya dipajang, tapi juga dipahami dan diterapkan dalam pekerjaan.

Masih ada tantangan Berbagai tantangan ditemui Rini selama menjadi Kepala KPPN Tanjung Pandan. Salah satunya ialah koneksi jaringan yang sering mengalami gangguan. “Kantor Wilayah berada di pulau yang berbeda, ini jadi kendala,” keluh

Rini. Biasanya, Rini dan pegawai lain menyiasati gangguan tersebut dengan menggunakan media komunikasi lain meskipun dirasa kurang optimal.

dalam APBN/APBD. Pelaksanaan secara penuh atas peraturan ini adalah pada tahun 2015.

Lantas, sejauh mana kesiapan KPPN tanjung pandan?

Di sisi lain, minimnya jumlah pegawai tak pelak menjadi permasalahan tersendiri. “Pegawai ada yang melaksanakan tugas rangkap jabatan sehingga konsentrasi mereka tidak prima,”kata Rini. Upaya yang bisa ia lakukan adalah mengusulkan penambahan jumlah pegawai ke Kantor Wilayah.

Rini menegaskan bahwa implementasi SAP berbasis akrual sudah dilakukan secara bertahap. Perubahan ini pun sudah dikomunikasikan secara intensif kepada Satker juga Mitra Kerja melalui berbagai sarana. Salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi maupun penjelasan di front office untuk memudahkan pemahaman dan kesadaran satker, sehingga tumbuh dukungan dalam implementasinya.

Tantangan lain ialah sering bergantinya pengelola keuangan di mitra kerja, sehingga kerap kali mengajari dari awal. Selain itu, Rini mengaku koordinasi dengan mitra kerja Pemerintah Daerah belum terjalin dengan baik. Oleh sebab itu, Rini sering melakukan upaya pertemuan dengan Bupati dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) agar hubungan baik bisa terjalin.

Rini juga menyayangkan karena KPPN belum menjadi rujukan ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara, terutama perbendaharaan negara. Oleh karenanya, KPPN Tanjung Pandan secara rutin melakukan sosialisasi ketentuan dan peningkatan kapasitas SDM sehingga KPPN bisa menjadi narasumber utama pengelolaan keuangan di daerah.

Siap menghadapi perubahan Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah akan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual merupakan SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual.

Selain itu, pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan

Untuk mendukung penerapan peraturan itu pula, KPPN Tanjung Pandan terus mengefektifkan fungsi seksi verifikasi, akuntansi dan kepatuhan internal sebagai pengendali internal. Tujuannya untuk meneliti keandalan Laporan Keuangan serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan berbasis akrual. SDM kantor meski sangat terbatas juga siap mengikuti pelatihan Basis Akrual, termasuk melakukan in house training kepada para Satker dan Mitra Kerja.

Di tahun 2014 ini, beberapa upaya khusus akan diupayakan oleh KPPN Tanjung Pandan guna meningkatkan pelayanannya. Salah satunya melakukan sosialisasi dengan mendatangi satker yang berdasarkan hasil pemantauan dan data historisnya tidak memberikan prestasi yang baik. “Selama ini sosialisasinya dilakukan terpusat di kantor,” lanjut Rini. Selain itu KPPN juga akan menyiapkan hotline konsultasi serta sms center.

Sebuah harapan besar bagi Rini agar KPPN Tanjung Pandan terus membangun sinergi, baik antarunit di Kementerian Keuangan maupun dengan pihak eksternal. Sesuai dengan salah satu nilai-nilai yang diterapkan.

“Bersinergi dengan mitra kerja baik KPP, KPBC serta dengan Perbankan dan para Satker di Babel,” pungkasnya.

31 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Profil

Management is

an art. How doing things through other people, kan?

32 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks

Iin Kurniati

Foto

Faizal Wayan

Puspita Wulandari Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan

Setiap Pengalaman Ciptakan Pemahaman Baru

Hujan yang belakangan kerap mengguyur Jakarta tak lantas melunturkan semangat Puspita Wulandari dalam beraktivitas. Semangat tinggi masih terpancar di wajah ibu empat orang anak ini saat ditemui Media Keuangan di ruang kerjanya pada sore hari beberapa waktu lalu. Selama kurang lebih satu jam ia berbagi pengalamannya di dunia kerja.

S

ekitar pukul 16.00, Ita—sapaan akrab Puspita Wulandari—menemui Media Keuangan di ruang kerjanya. Mundur sekitar 30 menit dari yang dijadwalkan karena mendadak ia kedatangan tamu dari daerah yang ingin menyampaikan pengaduan. “Salah satu kewenangan Komite Pengawas Perpajakan melalui kami adalah menampung masukan dan pengaduan dari seluruh Indonesia,” katanya. Ia memulai sesi wawancara dengan mengapresiasi pekerjaan kehumasan yang menjadi salah satu tugas dari Media Keuangan. Menurutnya, tugas kehumasan itu luar biasa karena ikut berperan membentuk image atau citra organisasi Kementerian Keuangan dalam hal positif.

“Banyak produk Kementerian Keuangan yang bagus, namun kalau tidak tersampaikan secara proporsional, masyarakat bisa menganggap kita tidak punya prestasi,” katanya.

Ita sedikit banyak tahu tentang kehumasan, namun passion-nya diawali di bidang manajemen dan perbankan. Ayahnya yang berkarier di bidang perbankan cukup mempengaruhinya dalam mengambil jurusan saat kuliah. Ilmu manajemen dan perbankan berhasil memikatnya. “Management is an art. How doing things through other people, kan?” katanya mengajak untuk sepakat.

Maka, setelah lulus SMA pada tahun 1984, Ita

Foto

Langgeng Wahyu

mendaftar dan akhirnya diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Studinya di bangku kuliah bisa dibilang lewat dari rencana awal. Hal ini bukan tanpa sebab, setelah menyelesaikan perkuliahan di kelas selama empat tahun, ia mengaku ‘tergoda’ untuk mencicipi dunia kerja sebelum menyelesaikan skripsinya. Sayangnya ia jatuh cinta. Hal itu mengakibatkan penyelesaian skripsinya molor dari target. “Telat satu tahun lagi saya bisa DO (drop out),” kelakarnya. Tema skripsinya tentang strategi marketing produk perbankan. “Jadi skripsi saya itu benar-benar saya dalami sambil saya bekerja sehingga bisa mengamati dunia perbankan selama 4 tahun.

Dan alhamdulillah, walau molor waktunya tapi sepadan dengan hasilnya, nilai skripsi dapat A,” ujarnya.

Meskipun di bidang studi tersendat karena molor selesai, tapi kariernya dalam pekerjaan terus melesat. Belum menggenggam gelar sarjana saja, ia sudah memulai kariernya di salah satu perusahaan swasta yang bergelut di bidang manufacturing. Namun Ita justru memilih untuk mengundurkan diri dengan baik-baik pada saat memegang posisi manajer finance ketika mendapat tawaran untuk menduduki jabatan sebagai manajer produksi di perusahannya tersebut karena

Teks

Arfindo Briyan

ada pengembangan produk. “Kalau manajer produksi tidak main-main, mengepalai 2000-3000 orang karyawan. Saya pikir posisi tersebut tidak dalam koridor interest saya. Saya lebih tertarik ke keuangan dan perbankan,” akunya.

Kemudian pada awal tahun 1993 Ita memutuskan untuk melanjutkan kuliah S2 di UGM. Finance and banking ia pilih sebagai konsentrasi pendidikannya.

Setelah selesai menamatkan S2 selama satu tahun, dunia perbankan masih diliputi kondisi banyaknya kredit macet, sehingga Ita mengurungkan niatnya bekerja di dunia perbankan. Ita sempat bekerja di salah satu konsultan manajemen di Jakarta. Akan tetapi, di awal-awal karir ia merasa minatnya lebih untuk menjadi pelaku sesungguhnya. Ita pun hijrah ke salah satu perusahaan multinasional sebagai akuntan.

Pada tahun 1995, ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. “Saat itu anak-anak saya masuk TK dan SD. Bapaknya sibuk, ibunya sibuk juga, pulang malam terus. Siapa yang mengurus anak-anak tanya suami?” Tanya itu yang terus mengganggu hari-harinya. Lalu atas himbauan dari keluarganya, termasuk sang suami, ia memutuskan untuk ‘hijrah’ dari

33 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

swasta ke dunia PNS. “Apa sih kodrat sebagai wanita. Karier kinclong tapi anak hancur kan sama saja, tidak ada gunanya. Jadi akhirnya saya putuskan berkarir di pemerintahan sambil mengawal anak-anak.”

kerjanya selama ini mendorongnya untuk selalu menemukan pola kerja yang efektif dan efisien. Misalnya dengan selalu memiliki strtaegi kerja, kertas kerja atau alat kerja untuk analisa, membuat perbandingan, dan lain-lain.

“Dan timing-nya kebetulan pas. ketika saya dipercaya menjadi Eselon III dan Eselon II, dimana waktu saya lebih banyak tersita untuk pekerjaan, anak-anak saya sudah already grown up.”

Moto hidup

Pola pikir, pola pandang, dan pola kerja Meskipun akhirnya memilih berkarier di pemerintahan, pendidikan dan pengalaman kerjanya di swasta tidak terbuang begitu saja. Baginya, pendidikan dan pengalaman kerja menanamkan tiga hal; pola pikir, pola pandang, dan pola kerja. Dan menurutnya, setiap pengalaman adalah berarti membangun atau memperkuat pemahaman akan suatu kejadian atau fenomena.

Ita mengambil filosofi gelas setengah kosong atau setengah isi dalam menjelaskan pola pandang yang baik. “Jangan sebut gelas setengah kosong, namun sebutlah itu gelas setengah isi,” tegasnya. Lalu ia mengorelasikan pola pikir tersebut dengan kasus korupsi salah satu oknum pegawai DJP, Gayus Tambunan.

“Seantero Indonesia kemudian geger. Oknum seperti Gayus memang perlu diusut tuntas.

Tapi bukan berarti institusinya dicaci. Kalau misalnya pegawai pajak ada 32.000 kan masih ada 31.999 orang yang baik,” lanjutnya.

Ita mengajak masyarakat berpikir bahwa Kementerian Keuangan sedang memasuki era reformasi birokrasi dan gencar melakukan ‘pembersihan’. “Tapi kemudian jangan organisasinya itu dicaci. Sehingga orangorang baik di dalamnya jadi berkecil hati, sedih. Berimbanglah. Ini sebuah prestasi, kan?” tegasnya.

Kedua adalah pembentukan pola pikir. “Ini sebenarnya adalah tentang bagaimana logika kita dalam menyelesaikan masalah.”

Bagi Ita, masalah janganlah hanya dipecahkan gejalanya saja tetapi juga akar permasalahannya, sehingga tuntas.

Terakhir adalah pola kerja. Pengalaman

34 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Banyak moto yang menjadi pegangan hidup perempuan kelahiran Jakarta 2 November 1965 ini. Salah satunya adalah “If you failed to plan, you plan to fail.” Menurutnya setiap orang harus mempunyai perencanaan dalam hidup.

Tidak harus detail, katanya, paling tidak harus punya road map: jangka pendek, panjang, dan menengah.

“Jadi untuk sebulan ke depan harus tahu apa saja yang harus dicapai, apa yang harus dikerjakan. Dan harus selesai sebelum deadline,” sarannya. Jangan sampai, lanjut Ita, terlalu permisif terhadap target. “Pegang komitmen. Karena kalau sekali permisif terhadap target, ya sudah nanti jadi kebiasaan,” lanjutnya.

Moto Ita berikutnya adalah ‘hari ini harus lebih baik dari hari kemarin’. “Kalau tidak seperti itu, kita tidak berkembang. Jadi jangan pernah ulangi kesalahan.” ujar Ita. Keduanya tentu saja berkaitan, “Jadi kalau dengan planning pasti ada evaluasi.

Seandainya gagal ya tidak boleh diulang lagi.”

Ita selalu percaya bahwa dalam setiap kesulitan, pasti ada kesempatan atau jalan keluar. “Allah menciptakan tubuh kita ini sejalan dengan pikiran dan perkataan. Ketika kita berbicara pasti langsung terkontaminasi ke seluruh tubuh. Jadi kalau bilang susah, ya jadi benar susah. Begitupun sebaliknya,” kata Ita. Pengalaman berkesan Menjadi PNS tak lantas membuat kehidupan Ita berjalan datar-datar saja. Sampai dengan Kepala Seksi, Ita banyak berkecimpung di lapangan dengan spesialisasi PPh Badan.

Tak lama setelah menyelesaikan studi doktoralnya di Australia dengan konsentrasi organisasi dan SDM, Ita dilantik Dirjen Pajak pada waktu itu yaitu Darmin Nasution

menjadi Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Pengalaman pada jabatan ini yang membekas di ingatannya hingga kini. Di sana ia terlibat dan melihat langsung selama 5 tahun bagaimana perencanaan strategis dan pengukuran kinerja di bidang pajak tidak hanya bisa dijalankan, tetapi juga bisa terus ditingkatkan dan dievaluasi. “Bicara tentang pajak adalah bicara tentang negara. Nggak ada pajak, negara ambruk,” lanjutnya.

Pengalaman membekas tersebut membawa Ita kepada pemahaman bahwa untuk memenuhi target penerimaan pajak yang terus meningkat, kinerja DJP harus didukung banyak unsur. Pertama-tama dilandasi dengan pola pikir, bahwa penerimaan pajak adalah akibat dari kepatuhan wajib pajak.

Maka hal yang esensi untuk dipikirkan adalah bagaimana sistem perpajakan di Indonesia dapat membangun kepatuhan wajib pajak baik formal dan material. Kuncinya adalah bagaimana aturan perpajakan yang ada mudah dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak, serta efisien terkait administration cost bagi DJP dan compliance cost bagi wajib pajak.

Selain itu dengan sistem pemungutan pajak self-assessment maka pengawasan terhadap wajib pajak adalah penting dengan adanya data dan informasi perpajakan yang lengkap dan akurat yang didukung sistem informasi yang reliable. Tak berhenti di situ, menurutnya, pencarian dan penggalian sektor potensial harus terus dilakukan.

Tentang Komite Pegawas Perpajakan dan Sekratariat Komite Pengawas Perpajakan Bulan Agustus tahun 2012, Ita diangkat oleh Menteri Keuangan pada saat itu yaitu Agus Martowardojo menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM. Tujuh bulan kemudian, ia kembali ditantang dengan jabatan lain. Pada bulan Maret tahun 2013, ia dilantik menjadi Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan. “Saya percaya bahwa organisai punya kebijakan, dan pertimbangan tersendiri” katanya.

Komite Pengawas Perpajakan berdiri berdasarkan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

“Bicara tentang pajak adalah bicara tentang negara. Nggak ada pajak, negara ambruk.”

Ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang berbunyi: “Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” Ketentuan tentang Komite Pengawas Perpajakan adalah diatur dengan PMK Nomot 54 tahun 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan. Komite pertama kali dilantik pada bulan Juli 2010 dengan masa kerja tahun 2010-2013. Komite Pengawas Perpajakan memiliki tugas membantu Menteri Keuangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Untuk itu Komite memiliki kewenangan menerima pengaduan dan masukan masyarakat, melakukan pengumpulan informasi kepada pihak eksternal dan permintaan keterangan kepada instansi perpajakan, melakukan pengkajian, serta memberikan saran/ rekomendasi kepada Menteri Keuangan.

Dalam pelantikan Komite Pengawas Perpajakan periode 2013-2016, Menteri Keuangan Mohamad Chatib Basri mengharapkan, Komite Pengawas Perpajakan dapat memberikan pandangan yang jernih di luar unit struktural DJP dan DJBC kepada Menteri Keuangan, dalam hal pengawasan atas pelaksanaan tugas kedua instansi perpajakan tersebut. Untuk itu tantangan bagi Komite Pengawas Perpajakan adalah bagaimana membantu Menteri Keuangan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas instansi perpajakan yang efektif dan efisien.

Tantangan pertama adalah, membantu mewujudkan legal substance yang baik ditandai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang tidak tumpang tindih dengan jenjang di atas maupun di bawahnya,

selaras dengan ketentuan dan peraturan perundangan di bidang lain yang terkait, mampu memberikan rasa keadilan, kepastian dan kejelasan hukum bagi masyarakat, serta memberikan dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat dan kehidupan dunia usaha.

Tantangan kedua, membantu mewujudkan legal structure yang baik yang ditandai dengan proses penyusunan ketentuan dan peraturan perundangan perpajakan yang terstruktur dan teratur sehingga tata urutan dan kualitas dari ketentuan dan peraturan perundangan perpajakan tersebut dapat terjamin serta proses administrasi perpajakan yang baik.

Tantangan ketiga, membantu mewujudkan legal culture yang baik ditandai dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang tinggi tentang ketentuan dan peraturan perundangan perpajakan sehingga mereka mampu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar.

Komite Pengawas Perpajakan dalam bertugas dibantu oleh suatu unit sekretariat. Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan berdiri dengan adanya PMK Nomor 133 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. Untuk membantu tugas Komite Pengawas Perpajakan, maka Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan memiliki fungsi pencegahan dan monitoring, fungsi penanganan pengaduan masyarakat, serta fungsi pengkajian.

Pada intinya tugas Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan adalah memberikan fasilitasi teknis dan administratif kepada

Komite Pengawas Perpajakan. Visi yang diusung adalah ‘Menjadi fasilitator yang andal dalam rangka terwujudnya Komite Pengawasan Perpajakan yang mandiri, kredibel dan akuntabel’. Tantangan bagi Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan adalah bagaimana menyiapkan bahan-bahan saran/rekomendasi untuk dibahas oleh Komite Pengawas Perpajakan dengan cepat, tepat, teliti, dan tuntas. Untuk itu pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan adalah bagaimana membangun suatu entreprise architecture yang dapat menjamin data dan informasi mengalir dengan lancar hingga ke Komite Pengawas Perpajakan sehingga menghasilkan proses pembahasan dan perumusan saran/rekomendasi yang berkualitas. PR ini mulai dikerjakan sejak bulan Agustus 2013 dengan menata sistem penerimaan pengaduan masyarakat.

Harapan Reformasi birokrasi dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan yang sedang dijalankan oleh Kementerian Keuangan membuat Ita semakin optimis. Harapannya adalah kinerja Kementerian Keuangan bisa lebih efektif dan efisien. “Maknanya luas. Kita tidak bisa kerja sendiri, pasti butuh kerjasama.

Supaya efektif harus ada koordinasi. Salah satunya ketersediaan data yang dibutuhkan antar unit. Koordinasi mudah diucapkan, tapi tak mudah dilaksanakan,” lanjutnya.

Tujuan Kementerian Keuangan dalam kerangka menjaga keuangan dan aset negara adalah terwujud dalam upaya bagaimana menjaga keseimbangan revenue dan cost sehingga menuju kepada kemandirian APBN. Kebijakan fiskal yang sehat dalam rangka mendorong perekonomian yang bertumbuh namun stabil tidak bergejolak, menuntut tidak hanya kinerja Kementerian Keuangan tetapi juga seluruh Kementerian dan instansi/lembaga di Indonesia, sehingga strategi di segala bidang bisa bahu membahu.

Jadi koordinasi tidak hanya di lingkungan Kementerian Keuangan tetapi juga di tingkat nasional. Kuncinya adalah komunikasi dan koordinasi, dan jika ada perbedaan sudut pandang maka dicari solusi yang produktif.

Demikian Ita mengakhiri perbincangan.

35 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Info Kebijakan

Ekonomi 2014 Optimis Terkendali

Gedung-gedung perkantoran di Jakarta.

Paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis Agustus 2013 lalu terbukti berdampak positif bagi kinerja ekonomi nasional. Membaiknya neraca perdagangan yang mencatatkan surplus pada November 2013 serta berkurangnya defisit transaksi berjalan menjadi modal kuat menyongsong tahun 2014. Tidak menutup kemungkinan bahwa perekonomian tahun 2014 akan relatif aman dan terkendali.

Realisasi APBN-P 2013 Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 diprediksi mencapai 5,7 persen, menurun dibandingkan dari asumsi pada APBN-P 2013 yang mencapai 6,3 persen. Lebih rendahnya perkiraan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, termasuk penurunan harga komoditas ekspor.

Terkait inflasi, sepanjang tahun 2013 dapat terkendali pada kisaran 8,38 persen, lebih tinggi dari asumsi APBN-P 2013 sebesar 7,2 persen. Tingginya laju inflasi ini dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi serta pelemahan nilai tukar Rupiah dan dampaknya pada harga komoditas. Selain itu, pergerakan laju inflasi ini juga dipengaruhi

36 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

oleh pergerakan laju inflasi harga bergejolak dan harga diatur pemerintah. Kontribusinya berasal dari harga bahan makanan seperti beras, minyak goreng, dan bumbu-bumbuan serta komoditas safe heaven seperti emas perhiasan.

Sepanjang tahun 2013, tercatat rata-rata nilai tukar Rupiah mencapai Rp10.452/ USD, melemah dibandingkan asumsi pada APBN-P 2013 sebesar Rp9.600/USD. Pelemahan ini dipengaruhi oleh sentimen negatif baik di pasar internasional maupun domestik. Dari domestik antara lain dengan meningkatnya permintaan valuta asing guna pembayaran komitmen yang jatuh tempo dan dari internasional adanya rencana tappering off Bank Sentral Amerika Serikat, serta perkembangan ekonomi global dan nasional.

Teks

Iin Kurniati

Selanjutnya terkait harga minyak mentah Indonesia, realisasi ICP mencapai USD106/ barel, lebih rendah dari asumsi APBN-P 2013 sebesar USD108/barel. Relatif stabilnya harga minyak mentah dunia dipengaruhi oleh minimnya permintaan serta terjaganya stabilitas geopolitik di negara-negara produsen minyak mentah dunia.

Lalu, terkait suku bunga SPN 3 bulan, pada tahun 2013 mencapai 4,5 persen, dibawah asumsi APBN-P 2013 sebesar 5,0 persen.

Rendahnya realiasi suku bunga SPN 3 bulan tersebut sejalan dengan tingginya permintaan atas surat berharga negara.

Terkait realisasi lifting minyak mentah Indonesia, pada periode Desember 2012 hingga November 2013 mencapai 825 ribu barel/hari. Sedangkan realisasi gas Indonesia mencapai 1.213 ribu barel setara minyak per hari dalam periode yang sama. Realisasi tersebut masih dibawah target APBN-P 2013 yang masing-masing sebesar 840 ribu barel/ hari dan 1.240 barel setara minyak per hari.

Perkembangan ekonomi global Pada pembukaan perdagangan saham perdana tahun 2014, tercatat Indeks Harga

Foto

Kukuh Perdana

Tabel realiasi APBN-P tahun 2012–2013 (triliun Rupiah) Sumber: Siaran Pers Nomor02/KLI/2014, 5 Januari 2014 2012

Realisasi APBN-P (triliun Rupiah)

2013

Realisasi Sementara s.d 31 Desember

LKPP Audited

APBN-P

1.338,1

1.502,0

1.429,5

95,2

1.332,3 980,5 351,8 5,8

1.497,5 1.148,4 349,2 4,5

1.425,0 1.072,1 352,9 4,5

95,2 93,4 101,1 100,0

1.491,4

1.726,2

1.639,0

94,9

1.010,6 480,6 441,3 69,4

1.196,8 529,4 445,5 83,8

1.125,7 513,3 430,4 82,9

94,1 97,0 96,6 98,9

Keseimbangan Primer

(52,8)

(111,7)

(96,8)

Surplus Defisit Anggaran (A-B)

(153,3)

(224,2)

(209,5)

% Defisit Terhadap PDB

(1,86)

(2,38)

(2,24)

Pembiayaan (I+II) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

175,2 198,6 (23,5)

224,2 241,1 (16,9)

230,1 243,4 (13,3)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

21,9

0,0

20,5

A. Pendapatan Negara I.

Pendapatan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Penerimaan Hibah

B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Transfer Ke Daerah 1. Dana Perimbangan 2. Dana Otonomi Khusus Dan Penyesuaian

Saham Gabungan (IHSG) berada di level 4.302,535. Angka ini menguat sebesar 28,358 poin atau 0,66 persen dari penutupan IHSG akhir tahun 2013 lalu sebesar 4.274,177 poin. Penguatan bursa IHSG ini didorong oleh sentimen positif atas rilisnya data inflasi yang cukup baik dan surplusnya neraca perdagangan hingga mencapai 776,8 juta (November 2013).

Namun demikian, secara rata-rata, sepanjang tahun 2013 bursa regional mengalami penurunan. Kondisi ini akibat banyaknya investor yang melakukan aksi profit taking menyusul dirilisnya data-data perkembangan ekonomi Amerika yang lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Ditambah lagi, terdapat capital outflow yang cukup signifikan dari emerging market menuju negara maju. Hal ini seiring dengan membaiknya proyeksi pertumbuhan dunia, serta sentimen tappering off.

Terkait nilai tukar, dolar masih bergerak relatif menguat terhadap beberapa mata uang regional maupun global. Mata uang Yen menguat tertinggi per awal Januari ini karena faktor musiman yang bisa terjadi akhir tahun yaitu adanya repatriasi earning perusahaan di negara tersebut. Rupiah

menguat setelah sekian lama melemah sebagai dampak dari sentiment positif surplusnya trade balance dan perkiraan CAD di bawah 3 persen tahun ini.

Terkait harga minyak dunia, secara ratarata sepanjang tahun 2013 mengalami penurunan. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut adalah penurunan intensitas transaksi di pasar menjelang libur Tahun Baru, tidak hanya di pasar komoditas, tetapi juga di pasar saham.

Disamping itu, sentimen negatif juga berasal dari penurunan pada data ekonomi beberapa negara. Diantaranya adalah data mengenai sektor konstruksi Inggris untuk bulan Desember lalu yang dilaporkan mengalami penurunan 0,5 poin menjadi 62,1 poin.

Selain itu, sentimen negatif lainnya diperoleh dari datangnya spekulasi bahwa persediaan minyak mentah global dalam jangka pendek akan mengalami kenaikan seiring dengan adanya laporan pada hari ini dimana produksi minyak mentah Amerika untuk bulan lalu mengalami kenaikan 10 ribu barel menjadi 8,12 juta barel per hari.

% thd APBN-P

86,6 93,5 102,6 101,0 79,1 -

Harga rata-rata minyak periode ini berada pada level USD109,63 barel (Brent), USD97,4/ barel (WTI), dan USD109,0/barel (Minas).

Sehingga secara berurutan masing-masing mengalami penurunan 2,21 persen, 1,91 persen, dan 0,69 persen dibandingkan harga rata-rata pada akhir Desember 2013.

Perkembangan ekonomi Eropa Pemerintah Eropa masih mempertahankan kebijakan Outright Monetary Transactions (OMT) European Central Bank (ECB). Lalu, ECB juga akan memulai Uji Kualitas Aset (AQR) neraca perbankan di tahun 2014.

Langkahnya dengan memeriksa pinjaman dan aset berisiko, kekurangan modal serta bahaya lain yang akan membuat bank rentan terhadap guncangan keuangan.

Tercatat, suku bunga acuan 25bps turun menjadi 25 persen pada kuartal ketiga tahun 2013.

Diperkirakan, posisi fiskal zona Eropa akan tetap ketat di masa mendatang hingga mencapai 0,7 persen (PDB) pada tahun 2014. Pengetatan ini dipengaruhi pula oleh ekspektasi pertumbuhan Eropa sebesar 0,9 persen yang diprediksi terlalu lemah pada 2014 mendatang. Asumsi tersebut

37 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Sisi Positif

Sisi Negatif

Dengan membaiknya demand global terutama perkembangan perekonomian Amerika yang di akhir tahun 2013, berbagai indikator perekonomian Amerika Serikat mengalami perkembangan positif. Aktivitas manufaktur Amerika Serikat mengalami ekspansi yang kuat meskipun sedikit melemah dibandingkan November sebesar 57,3, sedangkan Purchasing Managers’ Index (PMI) mencapai 57,0. Klaim pengangguran AS kembali turun 2.000 menjadi 339.000. Analis Departemen Tenaga Kerja mengatakan terjadi penambahan tenaga kerja karena membaiknya prospek ekonomi AS. Membaiknya prospek ekonomi AS tercermin dalam kenaikan sentimen konsumen AS. The Conference Board mencatat indeks sentimen konsumen Desember naik menjadi 78,1 dari 72 pada bulan November. Hal ini mengindikasikan kenaikan pada harga perumahan dan sektor manufaktur yang berada dalam ekspansi berkelanjutan. Sisi domestik juga menunjukkan perkembangan positif dengan adanya perbaikan neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus, daya beli domestik yang masih tinggi (demographic dividen, tahun Pemilu bisa mendorong sektor riil terutama UKM), inflasi yang terjaga, minat investor yang masih tinggi, dan dukungan kebijakan stablitas ekonomi, pembangunan (infrastruktur), serta jaminan sosial masyarakat yang mulai diberlakukan bisa meningkatkan optimis perekoniman 2014.

Pengetatan kebijakan likuiditas oleh pemerintah Amerika Serikat serta harga minyak dunia yang fluktuatif merupakan segelintir tantangan yang harus dihadapi Indonesia jelang 2014. Tak cukup sampai disitu, ancaman pasokan bahan makanan dan kondisi politik dalam negeri menyongsong Pemilihan Umum 2014 juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah saat ini.

menyebabkan inflasi diperkirakan hanya mampu mencapai kisaran 0,9 hingga 1,1 persen.

Perkembangan ekonomi Amerika Pertumbuhan ekonomi Amerika pada kuartal ketiga 2013 mencapai 4,1 persen quarter to quarter (qoq). Angka ini lebih tinggi dari kuartal kedua tahun 2013 sebesar 2,5 persen (qoq) dan kuartal pertama sebesar 1,1 persen.

Hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada pertengahan Desember lalu menyatakan bahwa The Fed akan mengurangi program pembelian obligasi (QE3). Mulai Januari 2014, The Fed akan mengurangi program QE3 menjadi USD75 miliar per bulan. The Fed menetapkan suku bunga acuan dekati nol selama angka pengangguran kurang lebih dari 6,5 persen dan outlook inflasi kurang dari 2,5 persen.

Tercatat, hingga November 2013 lalu, tingkat pengangguran di Amerika mencapai 7 persen yang merupakan level terendah sejak tahun 2007. Departemen Perdagangan Amerika melaporkan klaim pengangguran

38 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

per 21 Desember turun sebesar 42.000 menjadi 388.000.

Disisi lain, partai Demokrat dan Republik sepakat untuk menghindari shutdown pada awal tahun 2014. Hal ini dilakukan dengan menetapkan anggaran belanja sebesar USD1,01 triliun pada tahun 2014 dan 2015.

Kesepakatan anggaran ini akan mengurangi angka defisit Amerika sebesar USD23 miliar melalui beberapa langkah. Pertama, menaikkan pajak tiket menjadi USD5,6 per perjalanan. Kedua, memangkas gaji pegawai (PNS) Amerika sebesar 1,3 persen. Ketiga, mengurangi tunjangan pensiunan militer yang berusia kurang dari 62 tahun sebesar 1 persen.

Berbanding terbalik dengan Cina yang mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi, di Jepang, pada Q2:2013 perekonomiannya tumbuh sebesar 3,8 persen quarter on quarter, seasonally adjusted annualized rate (qoq saar). Angka tersebut lebih tinggi dari estimasi awal sebesar 2,6 (qoq) tetapi lebih rendah dari Q1:2013 yang mampu tumbuh mencapai 4,1 persen. Ini akibat laju inflasi September yang meningkat hingga 1,1 persen (yoy) dari bulan sebelumnya 0,9 persen (yoy).

Perkembangan ekonomi Asia

Berdasarkan hal tersebut, Perdana Menteri Jepang mengumumkan akan meningkatkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen pada bulan April 2014. Pemerintah juga berencana untuk menambah stimulus hingga USD0,96 miliar pada Desember 2013.

Dari Asia, pada Q3:2013 Cina mampu tumbuh sebesar 7,8 persen (yoy), mengalami akselerasi dari Q2:2013 sebesar 7,5 persen. Aktivitas manufaktur Cina kembali meningkat mencapai level tertinggi selama 2013 sebesar 51,4. Aktivitas ini dapat menjadi indikasi bahwa perkembangan ekonomi Cina akan semakin baik pada kuartal empat mendatang.

Sejalan dengan Jepang, perekonomian India kembali melambat pada Q2:2013. Tercatat, perekonomian India melambat mencapai 4,4 persen (yoy) dibandingkan Q1:2013 yang mencapai 4,8 persen. Laju inflasi September lalu meningkat hingga 9,84 persen. Untuk mencegah meningkatnya inflasi pada bulan Oktober, pemerintah kembali menaikkan suku bunga hingga 25bp ke level 6,75 persen.

39 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Kolom Ekonom

Dampak Banjir Terhadap Inflasi “Siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak tajam, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat.� (HR. Thabrani)

A

khir-akhir ini, hampir setiap hari, muncul berita tentang musibah banjir yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Jakarta, Purworejo dan Manado adalah contoh beberapa daerah yang mengalami bencana banjir.

Setidaknya ada tiga faktor penyebab terjadinya banjir yaitu: (1) kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata

ruang yang berujung pada perubahan alam, (2) terjadinya peristiwa alam seperti tingginya curah hujan,1 naiknya permukaan air laut, dan sebagainya, serta (3) terjadinya degradasi lingkungan seperti pendangkalan sungai akibat sedimentasi, penyempitan alur sungai dan sebagainya.2 Di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Pesanggrahan, misalnya, hampir 70 persen dari luas DAS merupakan kawasan terbangun. Areal kawasan hijau sedikit sekali, hanya sekitar tujuh persen dan itu pun tidak merata. Hulu DAS Pesanggrahan berada di Tanah Sereal kota Bogor sedangkan hilirnya di daerah Jakarta Barat.

Demikian juga dengan DAS Angke yang luasnya 239 km2. Sekitar 60 persen dari luas DAS ini juga dipenuhi pemukiman masyarakat. Dengan kondisi tutupan lahan seperti ini menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta.3 Musibah banjir menyebabkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Untuk mengatasi banjir di Jakarta saja, pemerintah menyediakan alokasi anggaran sedikitnya Rp2,3 triliun dalam rangka menormalisasi sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Belum lagi kerugian yang dialami masyarakat Jakarta, termasuk masyarakat bisnis, yang bisa mencapai ratusan miliar.4

Gambar 1: Perkembangan Tingkat Inflasi, 2006 s.d 2013 Sumber: Badan Pusat Statistik 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

40 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

2006

2007

Teks

2008

Praptono Djunedi*

2009

2010

2011

2012

Foto

Internet

2013

Apakah banjir akan berdampak pada meningkatnya inflasi?

Seberapa siginifikankah dampak banjir terhadap kenaikan inflasi?

Untuk di Manado, banjir yang terjadi diprediksi menimbulkan kerugian lebih dari Rp90 miliar.5 Sedangkan kerugian akibat banjir di Purworejo, yang melanda 13 kecamatan di wilayah itu, diperkirakan mencapai Rp77 miliar.6 Lantas, muncul pertanyaan, apakah banjir akan berdampak pada meningkatnya inflasi?

Seberapa siginifikankah dampak banjir terhadap kenaikan inflasi?

Dampak kecil Sebagaimana diketahui, air banjir itu mempunyai daya rusak yang luar biasa. Air banjir akan merugikan atau merusak apa saja yang ditemui, misalnya membanjiri persawahan bisa menyebabkan gagal panen, membanjiri jalan atau jembatan menyebabkan infrastruktur jalan /jembatan tersebut menjadi rusak dan akhirnya distribusi bahan pangan atau logistic menjadi terhambat, membanjiri kota membuat perekonomian kota tersebut menjadi terganggu dan sebagainya. Dengan terhambatnya distribusi berbagai komoditas, utamanya pangan, menyebabkan pasokannya juga terganggu. Pada kondisi inilah, ketika demand lebih besar daripada supply dapat menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas (atau naiknya tingkat inflasi).

Dampak bagi masyarakat konsumen adalah menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya jumlah masyarakat miskin, serta semakin tingginya jumlah pengangguran dan kejahatan. Sedangkan dampak inflasi terhadap masyarakat produsen adalah meningkatnya biaya operasional serta biaya ekstensifikasi usaha sehingga dapat pula menurunkan kesempatan kerja. Dengan demikian, dampak banjir atau bencana alam lainnya akan mempengaruhi harga-harga komoditas apabila terjadi gangguan pada distribusinya sehingga jumlah pasokan menjadi berkurang daripada biasanya.

Dampak tersebut dapat terwakili melalui sumbangan kenaikan harga berbagai komoditas terhadap tingkat inflasi.

Sebagai contoh, mari kita lihat tingkat inflasi tahun 2013 yang mencapai 8,38 persen.

Pada tahun 2013, lima komoditas yang dominan menyumbang kenaikan harga (dari yang terbesar) terhadap tingkat inflasi nasional adalah bensin (1,17 persen), tarif angkutan dalam kota (0,75 persen), bawang

merah (0,38 persen), tarif listrik (0,38 persen) dan cabai merah (0,31 persen).7 Apabila dilihat dari sisi kelompok pengeluaran, tingkat inflasi 8,38 persen disumbang oleh berbagai kelompok berikut ini. Pertama, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi sebesar 2,75 persen. Yang termasuk kelompok ini meliputi bawang merah, cabai merah, ikan segar, beras, daging ayam ras, daging sapi, jeruk dan ikan diawetkan, Kedua, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan memberikan andil sebesar 2,36 persen. Yang termasuk kelompok ini meliputi bensin, tarif angkutan dalam kota, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antar kota. Ketiga, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,48 persen. Yang termasuk kelompok ini meliputi tarif listrik, tarif sewa rumah, upah tukang bukan mandor, bahan bakar rumah tangga dan upah pembantu rumah tangga. Keempat, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,34 persen meliputi nasi dengan lauk, rokok kretek filter dan mie.

Inflasi dapat berpengaruh pada dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat konsumen dan masyarakat produsen.

41 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Gambar 2: Perkembangan Inflasi Bulanan, 2012 s.d. 2013 3,5% 3% 2,5% 2% 1,5% 1% 0,5%

Sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,26 persen), kelompok kesehatan (0,15 persen), dan kelompok sandang (0,04 persen) menyumbangkan angka yang relatif kecil.

Dengan demikian, apabila menyimak paparan di atas maka faktor kenaikan harga BBM menjadi penyumbang terbesar terhadap tingkat inflasi tahun 2013. Hal ini terkonfirmasi setelah memperhatikan perkembangan tingkat inflasi selama delapan tahun terakhir (2006 s.d. 2013) sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1, tampak bahwa tingkat inflasi yang relatif tinggi terjadi pada tahun 2008 (11,06 persen) dan tahun 2013 (8,38 persen) ketika diumumkannya kenaikan harga BBM. Selanjutnya, kalau menyimak tampilan Gambar 2, maka lagi-lagi adanya kenaikan harga BBM sejak 22 Juni 2013 dan kebetulan momen tersebut menjelang bulan puasa telah memicu tingkat inflasi bulan Juli langsung meningkat tajam (3,29 persen).

Sedangkan pada bulan-bulan lainnya, walaupun di daerah-daerah tertentu menjadi langganan banjir, tingkat inflasi paling tinggi berada pada level satu persen.

42 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Jadi, faktor banjir memang diduga dapat mempengaruhi tingkat inflasi bulan Januari ini, namun diperkirakan besarannya sama seperti bulan Januari tahun 2013, yakni sekitar satu persen. Sebab, pemerintah tentu tidak akan membiarkan kurangnya pasokan logistik akibat terganggunya distribusi menjadi pemicu kenaikan harga-harga barang tanpa terkendali.

Selain itu, diharapkan dukungan semua pihak, terutama pelaku bisnis, dalam kondisi Indonesia sedang menghadapi banjir, agar tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan masyarakat luas, seperti penimbunan barang. Tentu, perbuatan ini sangat tidak etis. Toh, agama juga mengajarkan kepada kita agar tidak melakukan penimbunan barang karena penimbunan barang hanya akan merusak harga pasar, sebagaimana diingatkan dalam kutipan di atas. * Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

Des’13

Nov’13

Okt’13

Sep’13

Ags’13

Jul’13

Jun’13

Mei’13

Apr’13

Mar’13

Jan’13

Feb’13

Des’12

Nov’12

Okt’12

Sep’12

Ags’12

Jul’12

Jun’12

Mei’12

Apr’12

Mar’12

Feb’12

-0,5%

Jan’12

0%

1) Ketika air hujan turun, ada sebuah do’a yang diajarkan kepada kita “Allahumma Shayyiban Naafi’an” ( “Ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat”). Pesan doa ini seolah-olah mengajarkan bahwa ada hujan yang bermanfaat dan ada hujan yang tidak bermanfaat.

2) Lihat Kajian”Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia”, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas, dalam http://www.bappenas.go.id/ files/5913/4986/1931/2kebijakan-penanggulanganbanjir-di-indonesia__20081123002641__1.pdf 3) “Banjir Jakarta Diduga Akibat Pendangkalan Sungai”, 28 Oktober 2012 4) “Kadin: Kerugian Akibat Banjir Jakarta Ratusan Miliar Rupiah”, 19 Januari 2014, dalam http://www.republika. co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/01/19/ mzniu3-kadin-kerugian-akibat-banjir-jakarta-ratusanmiliar-rupiah 5) “Akibat Banjir, Kerugian Infrastruktur Manado Capai Rp91,3 Miliar”, 20 Januari 2014 dalam http://www.aktual. co/sosial/165543akibat-banjir-kerugian-infrastrukurmanado-capai-rp913-miliar 6) “Total Kerugian Bencana Di Purworejo Capai Rp77 M”, 27 Desember 2013, dalam http://m.suaramerdeka.com/ index.php/read/news/2013/12/27/184814 7) Badan Pusat Statistik, “Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi”, Edisi 44 Januari 2014

43 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Opini

Unit Kepatuhan Internal, Antara Manfaat Yang Diharapkan Dan Tantangan Pengembangan

T

ahun 2014, tahun keempat geliat peningkatan penerapan pengendalian intern di Kementerian Keuangan, sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 152/KMK.9/2011 (KMK152). Penerbitan KMK tersebut merupakan wujud nyata bentuk terobosan Kementerian Keuangan dalam melaksanakan PP 60 tahun 2008 yang mewajibkan penerapan pengendalian intern oleh seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Disebut terobosan, karena melalui KMK-152 Kementerian Keuangan mengamanatkan pembentukan satu unit khusus pada tiap jenjang satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan atas fungsi pengendalian intern. Meskipun pada awalnya unit dimaksud dilekatkan pada salah satu unit yang telah ada pada struktur organisasi existing, namun setahap demi setahap arah yang dituju adalah membentuk unit tersebut sebagai unit tersendiri pada struktur organisasi yang baru.

Pembentukan unit semacam ini merupakan hal baru pada praktik organisasi publik, meskipun pada organisasi privat sudah banyak diterapkan. Praktik ini mengacu pada best practices konsep three lines of defense pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Inti konsep tersebut adalah bahwa pengendalian organisasi dilakukan melalui 3 lapis pertahanan.

Manajemen opersional merupakan lini pertahanan pertama yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan seluruh kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Untuk membantu efektivitas manajemen, dibentuk oversight unit sebagai lini pertahanan kedua, yang bertugas untuk memantau pelaksanaan

44 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan. Ada berbagai nama dalam praktik penerapan konsep ini, seperti unit kontrol intern, unit kepatuhan, unit manajemen risiko, unit legal, dan lain sebagainya. Di Kementerian Keuangan unit tersebut diberi nama Unit Kepatuhan Internal, selanjutnya disingkat UKI. Lini pertahanan ketiga adalah auditor (terutama auditor intern), yang bertugas untuk melakukan pemantauan pengendalian intern dengan waktu dan cakupan kegiatan lebih longgar dari yang dilakukan oleh UKI. Manfaat UKI Sebagaimana dimaklumi, bahwa manajemen membutuhkan perangkat yang melakukan pengecekan/penilaian atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghindari kesalahan/kekeliruan yang dapat merugikan organisasi. Kehadiran auditor internal pada prinsipnya ditujukan untuk membantu organisasi dalam penilaian independen apakah kegiatan manajemen operasional telah dilakukan secara patuh terhadap peraturan, ekonomis, efisien, dan efektif.

Dengan demikian pimpinan organisasi dapat mengambil langkah perbaikan yang diperlukan demi pencapaian tujuan.

Namun demikian, sangat disadari bahwa sumber daya auditor internal juga memiliki keterbatasan. Tidak setiap kegiatan yang dilakukan oleh manajemen operasional dapat dilakukan penilaian setiap saat, bahkan mungkin tidak dapat dilakukan setiap tahun.

Padahal secara alamiah, kemungkinan terjadinya kesalahan pada setiap kegiatan manajemen operasional selalu terbuka lebar. Kemunginan kesalahan tersebut akan semakin besar saat kegiatan semakin bertambah banyak, sehingga manajemen

Teks

Ahmad Ghufron, SE, M.Ak.*

operasional tidak sempat lagi meneliti apakah tugas-tugasnya telah dilakukan dengan baik.

Oleh karena itu dibutuhkan satu unit yang dapat membantu manajemen operasional dalam kegiatan sehari-hari agar kemungkinan terjadinya kesalahan dapat diminimalkan dan setiap kesalahan yang ditemukan dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Dengan mempertimbangkan begitu besarnya organisasi Kementerian Keuangan, baik ditinjau dari jumlah unit kerja maupun sebaran geografis, dan banyaknya variasi kegiatan yang dilakukan, maka disadari tidak akan maksimal bila hanya mengandalkan pengawasan ITJEN. Oleh karena itu dilakukan terobosan pembentukan UKI yang diharapkan dapat menjadi unit terdekat dalam manajemen untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pengendalian intern tanpa harus menunggu pelaksanaan pengawasan oleh auditor intern. Pemantauan oleh UKI juga akan mendorong penyelesaian masalah secara lebih cepat dan terbuka karena UKI merupakan bagian dari manajemen unit kerja.

Tantangan Perwujudan harapan di atas tentu bukanlah perkara yang mudah mengingat berbagai tantangan yang masih harus dihadapi.

Dalam pandangan penulis setidaknya ada 3 tantangan pokok yang harus terus diwaspadai dan diselesaikan sebaik-baiknya, yaitu: 1) Komitmen, 2) Organisasi, 3) Operasionalisasi.

Komitmen dari seluruh unsur Kementerian merupakan hal mendasar yang diperlukan dalam pengembangan UKI. Menteri Keuangan memiliki komitmen yang sangat

kuat, namun hal ini belumlah cukup bila tidak didukung oleh komitmen dari jajaran di bawahnya. Oleh karena itu dipelajari dan dianalisis seberapa besar komitmen yang telah terbentuk pada berbagai lapisan anggota oraganisasi. Dalam pengamatan penulis, masalah komitmen ini masih menjadi pekerjaan besar, karena belum terlihat secara luas bahwa setiap anggota organisasi memahami benar apa itu UKI, apa tugasnya, dan apa manfaatnya bagi organisasi.

Persoalan organisasi juga masih menyisakan permasalahan besar. Pada akhir 2012, memang sudah terbentuk organisasi UKI di satuan kerja vertikal. Namun dalam kenyataannya masih terdapat unit yang tugasnya bercampur dengan kegiatan lain, demikian juga level yang ditetapkan tidak memadai sesuai dengan kebutuhan.

Disamping itu, masih ada organisasi vertikal yang “lupa� dibentuk UKI, yaitu unit pengelola teknis di Sekretariat Jenderal. Persoalan besar organisasi juga menyangkut organisasi UKI di tingkat pusat yang belum terbentuk, kecuali hanya pada organisasi yang sejak sebelum terbit KMK-152 telah memiliki unit kepatuhan, seperti di DJP dan DJBC. Pada eselon I lain, seperti DJA dan BPPK, meskipun telah ada namun level dan strukturnya masih kurang memadai dan masih bercampur dengan kegiatan lain.

Tantangan yang tidak kalah menarik adalah terkait aspek operasionalisasi UKI, terutama menyangkut kompetensi SDM, kesiapan manajemen operasional, dan perangkat kerja. Aspek kompetensi sangat menentukan keberhasilan pengembangan UKI, karena sebagus apapun sistem bila SDM yang menjalankan tidak kompeten akan sulit diharapkan keberhasilannya.

Tantangan kompetensi mencakup baik SDM ITJEN maupun SDM yang ada di UKI. SDM yang terlibat dalam pengembangan UKI setidaknya harus memiliki kompetensi dasar seperti penguasaan terhadap teori umum sistem pengendalian intern dan KMK-152 beserta aturan pelaksanaannya serta memiliki presentation dan communication skills yang baik.

Tantangan juga terkait dengan kesiapan manajemen operasional dalam menyikapi perubahan praktik pengendalian intern.

Manajemen operasional dapat saja menganggap UKI sebagai gangguan yang justru akan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas. Oleh karena itu adalah sebuah tantangan besar untuk membangun kesadaran bahwa UKI bukanlah alat untuk mem-punish mereka tapi justru untuk membantu manajemen operasional dalam meminimalkan terjadinya kekeliruan.

Adapun terkait perangkat kerja, tugas pemantauan akan menghadapi tantangan penyusunan perangkat pemantauan yang semakin bervariasi sehingga bila terus dilakukan secara manual akan memerlukan waktu dan dokumentasi yang banyak.

Demikian juga pelaporan yang perlu dirancang untuk penyajian yang cepat terutama bila menghadapi masalah-masalah yang memerlukan tindak lanjut dari Kantor Pusat dan ITJEN.

penerapan SPI dari lembaga yang kredibel.

Perlu pula isu tentang pengembangan UKI diangkat dalam berbagai kesempatan yang melibatkan jajaran top management, seperti rapat pimpinan atau rapat koordinasi pada tiap eselon I. Selain itu juga perlu inisiasi untuk meminta komitmen dari tiap pimpinan eselon I terhadap pengembangan UKI melalui penyediaan SDM, penataan struktur organisasi, dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan capacity building.

Dalam hal organisasi, perlu segera dilaksanakan pertemuan antara ITJEN dan SETJEN dengan seluruh eselon I (minimal pada tingkat pejabat eselon II) untuk menyelesaikan penataan struktur organisasi.

Bila memungkinkan pertemuan ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi.

Untuk memperkuat komitmen dalam organisasi, pada tingkat Kementerian dapat dibentuk semacam Komite yang beranggotakan para Staf Ahli yang dibantu oleh Kelompok Kerja.

Solusi Penyelesaian atas hal-hal diatas perlu dilakukan secara cermat berdasarkan tingkat prioritas dan magnitude-nya.

Beberapa gagasan pemecahan yang dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut. Terkait komitmen, perlu ditingkatkan sense of urgency pengembangan UKI dalam pandangan seluruh jajaran Kemenkeu. Penguatan komitmen di jajaran ITJEN dapat dimulai dengan melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan KMK-152 bagi seluruh pejabat/auditor.

Selanjutnya menitipkan (menambah) program kerja monitoring penerapan UKI pada tiap penugasan auditor. Langkah ini dilakukan untuk memperluas cakupan pelaksanaan fungsi ITJEN dalam mendorong penerapan UKI. Untuk memperkuat komitmen di jajaran top management perlu dilakukan semacam executive briefing tentang SPI bagi jajaran eselon I dan II dengan menghadirkan Menteri Keuangan dan praktisi/konsultan

Tantangan terkait kompetensi, dapat diselesaikan melalui capacity building yang memadai. Kegiatan diklat Aksi UKI yang selama ini telah dilaksanakan, perlu diperluas dengan dukungan anggaran yang memadai. Adapun terkait perangkat kerja perlu dipertimbangkan untuk menyusun aplikasi yang dapat digunakan, baik untuk penyusunan perangkat pemantauan maupun untuk pelaporan. Pemanfaatan IT juga perlu digagas untuk membuka forum komunikasi, baik antar UKI di masing-masing eselon I maupun pada level Kementerian.

Adapun untuk membangun kesadaran manajemen operasional perlu dilakukan sosialisasi secara memadai tentang tujuan pengembangan UKI disertai dengan praktik yang benar tentang tugas-tugas UKI.

* Penulis adalah Auditor Muda pada Inspektorat Jenderal Kemenkeu.

Tulisan merupakan pendapat pribadi penulis.

45 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Review

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013

Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) Dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) 1. Pertimbangan Perumusan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 178/ PMK.04/2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor NOMOR 178/PMK.04/2013 ditetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terhadap barang impor dapat dikenakan bea masuk sesuai tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; b. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian internasional yaitu tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA) melalui Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA); c. dalam rangka penyederhanaan prosedur sertifikasi operasional dan prosedur ketentuan asal barang, serta memfasilitasi perdagangan barang yang berasal dari ASEAN, termasuk pengenalan terhadap suatu skema sertifikasi mandiri kawasan, agar sejalan dengan tujuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah telah meratifikasi Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional

46 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Self-Certification System (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013; dan d. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Tarif Preferensi a. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA beserta perubahannya. b. Atas barang impor yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN dapat dikenakan Tarif Preferensi dalam rangka ATIGA, dengan besaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA. c. Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1) importir harus menyerahkan lembar asli Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Form

Teks

Titi Susanti

D (SKA Form D) yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang telah ditunjuk di masing-masing Negara Anggota atau invoice declaration kepada Pejabat Bea dan Cukai (yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan) pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor; dan 2) importir mencantumkan kode Tarif Preferensi, nomor dan tanggal: a) Form D, untuk importasi dengan menggunakan SKA; atau b) nomor otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code), untuk importasi dengan menggunakan sistem Self Certification atau sertifikasi mandiri, pada pemberitahuan pabean impor. d. Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan ATIGA yang diterapkan oleh negara anggota ASEAN untuk menentukan negara asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.

3. Invoice Declaration a. Invoice declaration sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 1) diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP dengan cara Self Certification atau sertifikasi mandiri untuk jenis barang tertentu

yang tercantum dalam daftar barang yang diproduksi oleh Eksportir Bersertifikat. b. Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah negara anggota yang berpartisipasi dalam pilot project kedua sistem sertifikasi mandiri dalam skema ATIGA. c. Atas penyerahan invoice declaration sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 1), Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian tentang pemenuhan persyaratan invoice declaration sebagai berikut: 1) aadanya pernyataan dari Eksportir Bersertifikat bahwa barang yang diekspor telah memenuhi Kriteria Asal Barang; 2) invoice declaration harus memuat uraian jenis barang yang jelas dan detil agar dapat diidentifikasi untuk kepentingan penentuan asal barang; 3) pernyataan asal barang pada invoice declaration harus ditandatangani oleh orang yang tercantum dalam daftar penandatangan invoice declaration; 4) dalam hal ruang yang tersedia dalam invoice declaration tidak mencukupi untuk memuat seluruh barang, dapat menggunakan lembar tambahan yang memuat uraian barang yang dilengkapi klasifikasi barang, Kriteria Asal Barang, dan tandatangan, serta nama orang yang tercantum dalam daftar penandatangan invoice declaration; 5) invoice declaration berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk kepentingan penentuan asal barang, dengan ketentuan invoice declaration harus disampaikan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor; dan 6) invoice declaration hanya dapat digunakan untuk importasi jenis barang tertentu yang tertera

pada daftar jenis barang (list of product) dari Eksportir Bersertifikat. d. Dalam hal terdapat keraguan terhadap invoice declaration sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c angka 1), Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Retroactive Check kepada instansi yang berwenang yang memberikan sertifikasi kepada eksportir di Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP dengan disertai alasan dan copy invoice declaration yang akan dimintakan Retroactive Check. e. Dalam hal jawaban Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada huruf b diragukan, Negara Anggota yang mengimpor dapat melakukan Verification Visit. f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

4. Eksportir Bersertifikat a. Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen atau manufacturer yang memenuhi kriteria tertentu yang diberikan kewenangan oleh instansi yang berwenang memberikan sertifikasi untuk membuat invoice declaration atas barang yang diekspornya. b. Data-data mengenai Eksportir Bersertifikat berikut ini diperoleh dari Sekretariat ASEAN dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yaitu terdiri dari: 1) nama dan alamat perusahaan; 2) daftar nama penandatangan invoice declaration dan specimen tanda tangannya dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap perusahaan; 3) nomor otorisasi Eksportir Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code); dan 4) daftar jenis barang (list of product) yang dihasilkan oleh Eksportir Bersertifikat.

c. Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota Pengekspor kedua tidak dapat menerbitkan Back-to-Back Invoice, yaitu invoice declaration yang diterbitkan oleh Negara Anggota Pengekspor kedua berdasarkan invoice declaration yang diterbitkan oleh Negara Anggota Pengekspor pertama. d. Eksportir Bersertifikat tidak dapat menggunakan invoice declaration dalam mekanisme Third Country Invoicing, yaitu penerbitan invoice oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA. 5. Self Sertification a. Self Certification atau sertifikasi mandiri adalah sistem penerbitan pernyataan asal barang yang dilakukan secara mandiri oleh Eksportir Bersertifikat. b. Ketentuan mengenai penggunaan sistem Self Certification atau sertifikasi mandiri dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya diberlakukan terhadap Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP meliputi Laos dan Philiphina. c. Penambahan Negara Anggota yang dapat berpartisipasi dalam pilot project kedua sistem Self Certification atau sertifikasi mandiri ditetapkan berdasarkan persetujuan Perwakilan pada Senior Economic Officials Meeting (SEOM) dari negara-negara anggota yang telah berpartisipasi dalam MOU 2nd SCPP. d. Dalam hal terdapat penambahan Negara Anggota yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Perwakilan pada Senior Economic Officials Meeting (SEOM) sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

6. Penutup Peraturan Menteri ini diundangkan pada tanggal 9 Desember 2013 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

47 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Inspirasi

Pengabdian di Nunukan Summase, 49 tahun, pegawai golongan IIIa KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan, sudah melaksanakan tugas selama belasan tahun.

Jika mandat didapat, selama sebulan penuh Summase harus mengawasi arus barang keluar masuk di pos Kantor Bantu Sungai Nyamuk, perbatasan Pulau Sebatik. Kumandah merupakan istilah penugasan bagi pegawai yang diperbantukan di luar unit asalnya untuk jangka waktu tertentu. Jam kerja di Sungai Nyamuk bukan berdasarkan jam kantor pada umumnya, melainkan bergantung pasang surut air laut.

Summase (paling kiri, depan) bersama rekan-rekan kerjanya sesama pegawai KPPBC Nunukan.

D

eru suara perahu dompeng pagi itu masih terdengar jelas. Hiruk pikuk dermaga kecil Sungai Jepun mengiringi perjalanan Summase menuju lokasi tugasnya, pos Kantor Bantu Sungai Nyamuk di perbatasan terdepan Pulau Sebatik. Cuaca mendung disertai ombak ukuran sedang tak membuat Summase kecil nyali. Darah bugis dari orang tuanya membuatnya terbiasa dengan pasang surut air laut. Perjalanan jalur air ini memang bergantung cuaca. Ketika cuaca sangat mendung dan ombak tinggi, bisa jadi pemberangkatan dibatalkan atau ditunda.

Dengan demikian, jatah kumandah shift sebelumnya harus bertambah sampai petugas selanjutnya datang. Untuk sekali menyeberang, Summase harus mengeluarkan ongkos sekitar 20 ribu.

48 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Kadang, bila beruntung bertemu rekannya yang memiliki perahu, Summase bisa menyeberang tanpa dipungut biaya. Saat cuaca normal, penyeberangan ke Dermaga Mantikas membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dermaga pintu masuk Pulau Sebatik dari Dermaga Sungai Jepun adalah Dermaga Mantikas.

kurang lebih satu jam dengan tarif 50 ribu.

Medan tempuh yang naik turun dan terletak di pinggir tebing adalah ciri khas Pulau Sebatik. Kadang, saat hujan sangat deras, perjalanan harus ditunda karena jalan yang rusak dan berlumpur bisa mengakibatkan mobil selip, bahkan terperosok ke dalam jurang.

Sesampainya di dermaga, perjalanan masih harus dilanjutkan lewat darat. Di Pulau Sebatik, tidak tersedia angkutan umum seperti yang biasa ditemui di kota-kota besar.

Satu-satunya kendaraan umum jarak jauh yang tersedia adalah sejenis mobil Avanza, yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan taksi. Untuk mencapai pos Kantor Bantu Sungai Nyamuk, Summase perlu menempuh perjalanan naik turun bukit

Setiap kali jatah kumandah di pos Kantor Bantu Sungai Nyamuk, Kepala Kantor KPPBC Nunukan menugaskan 4 orang pegawai dengan komposisi 2 orang pengawas dan 2 orang pelaksana. Kali ini, Summase selaku Kasubsi Intelijen bertugas sebagai pengawas ditemani oleh Yoseph Mesak Renda, Kasubsi Perbendaharaan. Sementara dua pelaksana KPPBC Nunukan yang ditugaskan adalah Riski dan Bansawan.

Teks

Abdul Aziz

Foto

Anas Nur Huda

Sesampainya di Sungai Nyamuk, deretan perahu nelayan sudah berjejer rapi. “Sekarang air sedang surut, sehingga nelayan merapat ke pantai”, ujar Sammuse. Tak jauh dari deretan perahu, tepat di depan Sungai Nyamuk, berdiri rumah berukuran 8x10 m2 yang digunakan sebagai Kantor Bantu KPPBC di daerah perbatasan Pulau Sebatik.

Kantor yang diresmikan pada 1989 ini disekat menjadi dua bagian. Sebagian untuk ruang kerja, sedangkan sebagian lain untuk kamar-kamar petugas kumandah. Maklum, tidak satupun pegawai KPPBC Nunukan yang bertempat tinggal di Pulau Sebatik, sehingga selama bertugas mereka harus siap meninggalkan rumah dan keluarga.

Pada sisi kanan kantor, berdiri masjid hasil swadaya masyarakat sekitar. Sementara di sisi kiri tampak kantor imigrasi. Sebuah meja hijau sengaja diletakan di depan kantor untuk menunjang kegiatan olahraga. Ya, lokasi dan sarana yang terbatas menjadikan pingpong sebagai satu-satunya hiburan sekaligus sarana olahraga alternatif bagi para petugas.

Tak jauh dari depan kantor, tampak kapal patroli bea dan cukai merapat di pinggir jembatan kayu. Sayang, kapal tersebut tidak bisa dipakai karena kerusakan mesin dan masih menunggu perbaikan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Wajar saja, tidak

ada bengkel di daerah ini. Satu-satunya solusi adalah memanggil teknisi dari Kota Tarakan. Bila teknisi tersebut tak mampu, maka harus menunggu lebih lama lagi untuk mendatangkan teknisi dari Balikpapan.

Selama hampir sembilan belas tahun bertugas di KPPBC Nunukan, selama itu pula Summase melaksanakan tugas kumandah secara bergantian. Banyak pengalaman dan suka duka yang diperoleh. Bertugas di Pulau Sebatik, Summase harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mencapai daerah perbatasan.

Sebab, belum tersedia fasilitas transportasi dari kantor tempatnya bekerja. Cuaca yang tak menentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi para petugas kumandah karena hal ini mempengaruhi arus barang yang melintas. Seperti tak kenal waktu, tak sedikit penyeberang dan arus barang yang melintas saat air pasang meski lewat tengah malam. “Pernah saat pukul satu dini hari, air pasang dan ada barang, ya kita periksa”, kenang Summase.

Pulau Sebatik memiliki luas 247,5 km2.

Luasnya medan pengawasan menjadi tantangan tersendiri untuk melakukan pengawasan. “Selain medan luas, entry point daerah ini juga banyak, sehingga tak mudah melakukan pengawasan secara intensif.

Perahu dompeng, sebutan masyarakat Nunukan untuk perahu kayu dengan mesin bermotor. Berkapasitas 10-13 orang termasuk supir. Perahu ini biasa digunakan masyarakat setempat sebagai alat transportasi laut dari Nunukan ke Pulau Sebatik.

Terlebih kantor bantu di sini baru ada satu pos, itupun dengan sarana dan sumber daya manusia yang terbatas”, jelas Summase. Selain luasnya medan, perbedaan kebudayaan dan benturan kepentingan seringkali terjadi di masyarakat perbatasan. Menghadapi hal ini, Summase mengedepankan pendekatan personal dan kekeluargaan. Salah satunya lewat bahasa dan budaya masyarakat setempat. Sosialisasi peraturan terbarupun dilakukan Summase dengan bahasa Bugis.

Pengalaman menarik yang masih diingat Summase ialah saat mendapati petugas instansi lain yang juga menjaga perbatasan.

Karena masih baru, sebagian besar dari mereka tidak mengetahui peraturan terkait barang dan cukai. Hal ini tentu saja mengakibatkan terjadinya benturan dengan masyarakat saat melakukan pengawasan.

Tak ayal, permasalahan tersebut akhirnya dibawa ke KPPBC, sehingga seringkali instansi dipersalahkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Summase berinisiatif mengajak berbincang para petugas baru, sekaligus menyosialisasikan aturan yang benar.

Bekerja di perbatasan bukan berarti minim prestasi. Summase pernah memperoleh penghargaan atas keberhasilan timnya melakukan penegahan sabu pada 2011 dan heroin pada 2012. Untuk mendukung tugas kerja, Summase berharap tersedia kendaraan operasional dan penambahan sumber daya manusia, terutama untuk posisi nahkoda dan kepala kamar mesin yang sekarang hanya berjumlah sepasang saja. Mengenai harapan pribadi, Summase tak muluk berharap. “Kita di sini kan sebagai putra daerah. Kerja di wilayah manapun sama saja. Jadi kalau bisa, saya sampai pensiun di Nunukan saja”, harap Summase.

Keseharian bapak dari empat orang putra ini, tak lepas dari rutinitas dan hobi. Pada waktu luangnya, Sabtu dan Minggu, Summase rajin bersepeda mendaki gunung.

Summase juga sering menghadiri majelis pengajian dan pertemuan kemasyarakatan.

Satu prinsip hidup yang selalu dipegang Summase dalam menjalani kesehariannya ialah hablumminallah wa hablumminannas.

Menjaga keselarasan hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia.

49 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Renungan

Ayo Membaca dan Menulis

H

obi yang seringkali ada dalam biodata anak-anak sekolah barangkali adalah membaca.

Membaca bagi anak sekolah adalah kewajiban. Mereka menambah bacaannya sesuai dengan minatnya. Ketika sudah menjadi pegawai, barangkali minat baca itu sudah sirna karena terlalu lelah dengan pekerjaan di kantor. Lelah dengan pekerjaan teknis dan administrasi, kecuali bagi perumus kebijakan atau analis yang banyakbanyak membaca dan menulis.

Barangkali ada beberapa dari kita yang dulunya hobi membaca. Setelah memiliki penghasilan, kita kemudian mampu membeli buku yang lebih banyak. Hanya saja, kadang-kadang buku tersebut masih ‘begitu manisnya’ terpampang dengan sampul plastik karena tidak pernah dibaca dengan alasan ‘repot’. Jika kita merenungkan apakah membaca itu kontra produktif dengan pekerjaan maka jawabannya malah justru kebalikannya. Membaca buku-buku yang mendukung pekerjaan kita dan pengetahuan tentang tugas dan fungsi tempat kerja membuat seorang pegawai dapat berpikir lebih luas dan bijaksana.

Pendapatnya akan lebih tajam dan solusinya lebih bermutu karena didukung oleh pengetahuan. Pengetahuan berbanding lurus dengan kinerja seorang pegawai.

Jika kita renungkan lagi, betapa banyak tokoh besar sebenarnya banyak membaca.

Bahkan Firaun sekalipun memiliki koleksi buku sebanyak 20.000 di perpustakaan pribadinya. Ir. Soekarno memiliki banyak buku untuk dibaca sehingga dapat menyampaikan pendapat, rakyat Indonesia

50 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

berbondong-bondong mendengar pidatonya. Buku adalah sebab bagai seseorang menjadi orang besar.

Cukupkah dengan membaca? Jawabannya tentu saja tidak. Mari kembali merenungkan nasehat Pramoedya Ananta Toer, “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.” dan ungkapan dari Helvy Tiana Rosa, “Peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari berapa banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu.” Sungguh betapa dulu saat perang fi sabilillah (perang salib), banyak buku-buku yang dilempar ke Sungai Tigris sehingga menjadi pekat hitam warna airnya.

Perkembangan ilmu yang ditulis dalam manuskrip-manuskrip lenyap dan membuat suatu bangsa mengalami kemunduran sampai sekarang.

Banyak manfaat yang bisa didapat dari menulis. Jika banyak orang yang tahu bahwa menulis dapat meredakan stress, banyak orang akan berbondong-bondong menulis. Menulis dapat mengikat ilmu, lebih mempertahankan pengetahuan yang ia dapatkan dari membaca, mendengarkan ceramah ilmiah, atau mengamati fenomena.

Menulis dapat membuat seseorang damai dan kadang kali salah satu metode rehat yang paling produktif adalah menulis.

Menulis dapat memperluas pergaulan dan

Teks

Siko Dian Sigit Wiyanto*

bahkan membuat seseorang menambah penghasilannya dari royalti tulisan.

Saya mendengar cerita tentang seseorang yang hampir lima kali gagal dalam memperoleh beasiswa. Wajahnya ketarketir sebelum wawancara. Akan tetapi saat wawancara dia terkejut. Pewawancara berkata,“selamat Pak, anda kami terima, buku yang Anda terbitkan dari penerbit sebuah penerbit indie sudah masuk katalog perpustakaan universitas kami. Ternyata tulisan Anda bagus dan salah satu profesor kami menyukai tulisan tersebut. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Beliau suka gagasan Anda.” Betapa berkah menulis dapat membuat seseorang memperoleh beasiswa.

Itu hanya salah satunya saja.

Kata siapa menulis itu susah? Barangkali tidak ada satu pun pegawai sekarang yang tidak mengenal telepon genggam atau gadget canggih. Para pegawai seringkali menulis sms, chatting dengan Whatsapp, LINE, membuat status facebook, nulis email, dan sebagainya. Betapa banyak kata yang sudah diketik, tapi mengapa tidak satu pun jadi artikel bahkan buku yang dapat mencerahkan banyak orang atau memberi pengetahuan yang berharga kepada banyak orang? Tanya kenapa? * Pegawai di Bagian Manajemen Opini Publik, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Foto

Internet

Resensi Buku

Judul: Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global | Penulis: Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D | Penerbit: UPP STIM YKPN Yogyakarta | Tebal: xxviii+510 halaman | ISBN: 978-979-3532-36-3

T

ahun 2014 merupakan tahun politik Indonesia. Namun, tidak berlebihan kiranya apabila kita juga melihat melalui sudut ekonomi Indonesia. Buku yang akan dibahas yaitu buku yang ditulis oleh Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D dengan judul Ekonomika Indonesia : Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global.

Buku ini mengupas bagaimana dinamika perekonomian Indonesia di tengah krisis global. Krisis ekonomi Asia 1997-1998 jauh berbeda dengan krisis keuangan global di tahun 2008. Penulis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis Asia yang relatif rendah ternyata “belum berkualitas”. Hal ini diungkapkannya karena dalam ekonomi Indonesia tidak mampu menyerap tambahan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar (jobless growth), hanya menguntungkan golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, didorong oleh konsumsi (consumption-driven growth), dan bias ke kawasan barat Indonesia. Akibatnya, perekonomian Indonesia amat rentan terhadap goncangan dari luar negeri, seperti gejolak harga minyak, krisis pangan, dan resesi global. Krisis keuangan global terbukti telah menggoyang pasar modal, kurs, dan ekspor Indonesia.

Isi buku memiliki 7 bagian, diawali bagian Pendahuluan yang didalamnya terdiri dari bab-bab, antara lain: Dasar Analisis Lingkungan Ekonomi & Bisnis, Sistem Ekonomi Indonesia: Quo Vadis?, dan Sudahkah Kita Merdeka?. Bagian ini didesain untuk menyajikan deskripsi, analisis, dan sintesis faktor-faktor lingkungan ekonomi yang memengaruhi kinerja bisnis, kemudian mempertanyakan kembali arah sistem ekonomi Indonesia yang patut untuk direnungkan, lalu krisis dan cobaan yang tidak berhenti dialami Indonesia, yang selalu membayangi langkah Indonesia di masa depan, maka Indonesia belum dikatakan merdeka dari krisis. Namun, betapapun berat krisisnya, Indonesia harus bisa merdeka dari kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan ketimpangan. Inilah yang coba dipaparkan oleh penulis bahwa hakikat makna kemerdekaan di era reformasi yang jelas ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua.

Pada bagian berikutnya, di buku ini membahas Lingkungan Makroekonomika, Resesi dan Krisis Keuangan Global, Reformasi Iklim Investasi, Menggerakkan Sektor Riil, Otonomi & Pembangunan

Daerah, sampai dengan bagian terakhir, yaitu bagian Penutup yang berjudul Reformasi di Persimpangan Jalan. Buku ini cukup lengkap memberikan daftar tabel dan gambar yang membantu pembaca untuk mencerna dan menggunakan buku ini.

Seberapa besar dampak krisis global, bagaimana respon kebijakan pemerintah dan bank sentral, perilaku kurs Rp/US$, policy mix antara kebijakan moneter-fiskal-sektoral-daerah, urgensi stimulan kebijakan, persiapan menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, menjaga ketahanan pangan dan energi, reformasi iklim investasi, menggerakkan sektor riil dan ekonomi rakyat (UMKM dan pasar tradisional) di tengah gempuran pemain global, meningkatkan daya saing rendah, mempercepat pembangunan daerah tertinggal, kinerja ekonomi, merupakan isu sentral yang dibahas dalam buku ini.

Buku ini dengan sangat baik mengulas isu-isu relevan perekonomian Indonesia, baik yang bersifat struktural jangka panjang maupun yang kontemporer. Cakupan yang dibentangkan cukup luas dan kesemuanya merupakan topik dari berbagai persoalan ekonomi Indonesia paling aktual. Terlebih saat ini ketika atmosfer pergantian pemimpin negara akan berlangsung, maka kiranya buku ini dapat dijadikan rujukan untuk mensikapi berbagai persoalan ekonomi Indonesia guna menciptakan kebijakan yang tepat. Buku ini dirancang bagi dosen dan mahasiswa untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia di level S1 dan mata kuliah Lingkungan Bisnis (General Business Environment) di level S2/MM dan S1 jurusan manajemen.

Tidak hanya itu, buku ini pula diharapkan dapat bermanfaat bagi birokrat, pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah, anggota DPR(D), investor, peneliti, politisi, praktisi lainnya, peminat umum dan masyarakat yang hendak mempelajari dan mendalami perkembangan ekonomi nasional terkini.

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler:

2013

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler:

2013

Curcol Kantor Anjar Oktaviani

The Lost Symbol Dan Brown

Jejak Langkah

KDRT Kekonyolan Dalam Rumah Tangga

Pramoedya Ananta Toer

Boim Lebon

Supernova: Ksatria, Puteri, dan Bintang Jatuh

Dewi ‘Dee’ Lestari

Perpustakaan Kemenkeu

Accounting Theory 7th Edition Jared Diamond

Manajemen Sumber Daya Manusia Ike Kusdyah Rachmawati

Microeconomics Robert S. Pindyck

Java 2 SE Dengan Jbuilder Sri Hartati Wijono

Essential words for the TOEFL Steven J. Matthiesen

Perpustakaan Kementerian Keuangan

@kemenkeulib

situs web: www.perpustakaan.depkeu.go.id

Teks

Syahrul Ramadhan

51 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Resensi Wisata

Raja Ampat,

Gugusan Pulau Nan Memukau

Tidak salah National Geographic menobatkan Raja Ampat dalam 20 destinasi wisata terindah di dunia. Kemegahan pulau-pulau karst berpadu dengan panorama alam bawah laut yang menakjubkan. Tak hanya keindahan alam, kearifan warga lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan juga menjadi daya pikat pelancong untuk datang. Jauh dari keramaian membuat waktu serasa melambat di kepulauan yang terletak di barat laut kepala burung Papua ini.

52 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks

Adhi Kurniawan

Foto

Nika Puspita

Sebagai pelipur kecewa, kami mengunjungi destinasi lain yang serupa dengan Wayag.

Gugusan karang itu bernama Holgam dan Kabui. Setengah berkelakar kami menyebut dua tempat itu sebagai Wayag versi KW karena memang bentang alamnya mirip dengan Wayag. Pemandu kami yang bernama Yunus menantang kami untuk mendaki salah satu pulau karang. “Pemandangannya indah sekali dilihat dari atas�, begitu katanya. Setelah mendaki dan menerobos semak belukar di antara bebatuan karang yang tajam, kami terpukau begitu sampai di puncak. Benar kata Yunus.

Air laut di sekitar Holgam begitu tenang nyaris tak berombak. Birunya langit dipantulkan menjadi warna hijau toska di perairan laut yang tak begitu dalam. Di kejauhan, deretan pulau karang terlihat memanjang memagari perairan Holgam. Tanpa buang waktu kami menceburkan diri ke laut untuk ber-snorkeling ria. Sekawanan ikan berwarna cerah bergerak riang di sela-sela karang menemani kami.

Alam Papua memang susah diprediksi. Selepas dari Holgam kami melanjutkan perjalanan ke Kabui. Langit mendadak gelap. Air laut yang semula tenang tiba-tiba bergejolak.

Di Kabui kami dihajar hujan badai. Angin yang bertiup kencang dan arus yang tidak bersahabat memaksa Yunus mengarahkan perahu ke pondok kecil di tepi pulau. Sekitar satu jam kami berteduh. Hujan mulai reda meninggalkan kabut yang melingkupi Kabui.

Perlahan kabut tersibak ibarat tirai pertunjukan yang dibuka. Pulau-pulau karst yang semula tertutup kabut mulai menampakkan diri. Kami terpukau. Sejenak panorama ini mengingatkan kami akan Halong Bay di Vietnam.

Gugusan karang Holgam dan Kabui di Raja Ampat.

S

aat mengetik kata Raja Ampat di mesin pencari, kita pasti menemukan foto gugusan pulau karst yang terbentang membentuk laguna di tengahnya. Itulah Wayag, ikon Raja Ampat. Rasanya belum sah ke Raja Ampat jika belum ke Wayag. Sayang, kami datang ketika kawasan Wayag sedang ditutup untuk kegiatan wisata karena alasan keamanan.

Raja Ampat tidak hanya tentang keindahan alam. Kearifan warga lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan membuat kami tertarik mengunjungi desa-desa wisata di Raja Ampat.

Kami mengunjungi tiga desa wisata: Friwen, Sawingrai, dan Arborek.

Suatu pagi kami singgah di sebuah kampung nelayan bernama Friwen. Warga sepakat untuk tidak mencari ikan yang sangat melimpah dengan jaring atau jala. Warga yang hendak mencari ikan hanya diperkenankan dengan kail. Esensinya, ambil secukupnya dari alam.

Jangan serakah. Wisatawan pun diminta untuk tidak snorkeling di sekitar dermaga agar tidak mengusik tiga ekor hiu karang langka yang berhabitat di sana.

Di Desa Sawingrai, tepat di bawah dermaga kayu tumbuh beragam karang lunak. Di sinilah ratusan ikan berkeliaran. Dengan arus yang cukup kencang, wisatawan harus berhatihati saat snorkeling di antara pilar-pilar kayu penyangga dermaga. Selain agar tidak hanyut terbawa arus, wisatawan harus menjaga agar pergerakan kaki tidak merusak karang.

Desa Arborek diakui sebagai desa wisata terbaik di Raja Ampat. Kesadaran warga terhadap pengelolaan wisata tampak dari penampilan desa yang begitu bersih dan tertata. Mamamama di Arborek membuat aneka kerajinan tangan berbahan anyaman pandan seperti tas, gelang, topi, hingga gantungan kunci.

Beragam souvenir itu dijual di pondok-pondok kayu yang berjajar di sebelah dermaga. Selain berbelanja, wisatawan juga bisa melihat proses pembuatan kerajinan tersebut.

Tak jauh dari Arborek, ada diving spot yang dikenal dengan sebutan Manta Point. Laut berkedalaman sekitar 15 meter ini menjadi semacam tempat berkumpul manta atau ikan pari. Manta membersihkan diri di permukaan karang di dasar laut sambil berburu ikan-ikan kecil. “Tidak perlu takut. Manta di sini tidak agresif.

Ayo ikuti saya pelan-pelan di belakang�, ajak Yoris, pemandu kami lainnya. Yoris beranjak turun dari perahu lalu berenang mendekati kumpulan manta. Ajakan yang cukup menggoda. Sejenak saya ragu mengikuti ajakan Yoris karena teringat sengatan ekor manta bisa berakibat sangat fatal. Adrenalin memacu keberanian. Saya putuskan ikut menyelam.

Belasan manta bermanuver di sekitar kami.

Rentang sayap manta mencapai tiga meter.

Beberapa kali manta-manta itu melintas sangat dekat dengan kami sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk menyedot ikan kecil. Rasa takut seketika berubah menjadi ketakjuban. Melihat manta secara langsung dari jarak dekat memberikan pengalaman baru bagi kami.

53 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Celengan

A

iko, biasa dia disapa, mengungkapkan bahwa menjadi celebrity chef seperti yang dilakoninya saat ini bukanlah citacita masa kecil. Suatu hari, seorang pencari bakat dari stasiun televisi swasta datang ke sekolah kuliner tempat Aiko belajar.”Satu kelas hanya aku yang berani maju untuk presentasi hasil masakan,” katanya. Sekejap kemudian, satu hari setelah “casting” yang diikutinya tanpa rencana, Aiko mulai syuting program memasak di televisi.

Kariernya sebagai celebrity chef terus menanjak hingga kini.

Sebagai chef, Aiko mengaku terobsesi dengan masakan Indonesia.

Apalagi tak banyak juru masak muda yang ahli memasak masakan tradisional. Dia bermimpi untuk membawa bumbu masakan Indonesia, terutama yang berbahan baku rempah-rempah, ke dunia internasional.

Selain tampil di acara memasak televisi, Aiko juga banyak mengisi acara off air. Dia mengunjungi berbagai daerah di Indonesia untuk tampil dalam acara seminar memasak.”Biasanya diminta untuk mengajar masak,” ujar Aiko. Kecintaannya pada masakan Indonesia membuat perempuan berwajah oriental ini banyak berinovasi pada resep masakan. Dia tak segan mengombinasikan resep barat dengan bumbu Indonesia.”Misalnya bikin spaghetti cabe ijo,” tambah Aiko menyebut salah satu resep kombinasi buatannya.

Untuk menegaskan eksistensinya sebagai chef, Aiko saat ini juga tengah merampungkan sebuah buku masakan tradisional Jawa.

Buku yang direncanakan terbit pada tahun 2015 itu dibuatnya melalui proses yang panjang. Agar lebih total dalam berkarya, Aiko benar-benar berkunjung dan tinggal dalam suatu kurun waktu di beberapa kota di Pulau Jawa. Di Solo, tempat kelahiran sang ibu misalnya, Aiko bukan hanya mempelajari filosofi, cara memasak, dan meracik bumbu, melainkan juga kesenian tradisional seperti tarian dan pakaian khas.

Memasak Sejak Kecil Berbekal kemandirian yang diajarkan kedua orang tuanya, Chef Aiko Sarwosri sudah terbiasa memasak sendiri sajian yang disantapnya sejak kecil. Apalagi perempuan kelahiran Medan, 6 Mei 1989 itu sudah ditinggalkan kedua orang tuanya sejak masih remaja. Di kemudian hari, Aiko melengkapi hobi memasaknya dengan menempuh pendidikan di sebuah sekolah memasak di Jakarta.

54 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

Teks

Dwinanda Ardhi

Di masa depan, Aiko bercita-cita membuat restoran yang menyajikan menu masakan dari seluruh wilayah nusantara. Dia mengaku sudah memiliki business plan yang dibuat pada saat menempuh pendidikan di sekolah memasak. Namun, Aiko menyadari bahwa mendirikan bisnis restoran bukanlah perkara gampang. Paling tidak, dia masih harus banyak mengasah kemampuannya memasak berbagai resep masakan Indonesia.

Sebagai salah satu chef muda yang namanya mulai bersinar, Aiko berharap celebrity chef di Indonesia dapat dipandang sebagai profesi yang lebih mengutamakan kemampuan memasak dibandingkan penampilan sang juru masaknya.”Lebih kepada kualitas masakan dan teknik memasak yang benar,”ungkap Aiko. Di pengujung perbincangan, Aiko juga menegaskan kembali keinginannya untuk membawa cita rasa masakan Indonesia ke panggung dunia.

Foto

Kukuh Perdana

55 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014

56 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 77 / Januari 2014