Media Keuangan November 2014

VOLUME IX | NO. 87 / NOVEMBER 2014

1 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

ISSN 1907-6320

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla berfoto dengan 34 menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja di Istana Negara usai acara pelantikan, 27 Oktober 2014.

Foto Dok. Biro KLI

2 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Dari Lapangan Banteng 5 Eksposur 6-9

daftar isi

Lintas Peristiwa 10-11 Laporan Utama Komitmen Mengurus Aset Secara Modern 13 Infografis 16 Dari Aset untuk Aset 18 Mari Mengenal SIMAN 21 Teknologi Sebagai Kunci 23 Reportase Seminar Nasional “The Power of Public Speaking for Great Leaders� 25 Sosialisasi Perhitungan Pajak bagi Perdagangan Elektronik 26 Wawancara Tugas Menantang untuk Menteri Bambang 27 Profil Kantor Pengelola Kebijakan Transfer ke Daerah 30 Profil Menjawab Tantangan Implementasi Akuntansi Akrual 32 Info Kebijakan Revitalisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Indonesia 32 Kolom Ekonom Menuju Organisasi yang Sehat dan Berkinerja Tinggi 40 Opini Nasionalisasi Sumber Daya Alam 44 Review Penghargaan Rumah Kepada Mantan Presiden dan Wakil Presiden 46 Inspirasi Mencapai Work Life Balance 48 Renungan Berburu Eksistensi dan Pengakuan 50 Resensi Buku 51 Resensi Wisata Kereta Api Uap Ambarawa, Inspirasi dari Masa Lalu 52 Celengan Menteri Susi dan Si Perempuan Serba Bisa 54 3 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Selamat Bertugas Bambang P. S. Brodjonegoro Menteri Keuangan Republik Indonesia

Mardiasmo Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia

4 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Dari Lapangan Banteng

Pengelolaan Aset Negara

A

set Negara merupakan harta Kekayaan Negara yang dikelola oleh pemerintah. Kekayaan negara meliputi barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lainnya. Tak hanya itu, pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Tentu semakin banyak aset yang dimiliki akan semakin bayak hasil yang didapatkan oleh suatu Negara untuk memenuhi standar kesejahteraan rakyat.

Aset Negara sudah sepatutnya dilindungi dan diinventarisir.

Namun demikian, luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke kadang menjadi kendala dalam melakukan identifikasi aset Negara. Inventarisasi tersebut salah satunya untuk mengantisipasi pada saat Negeri ditimpa musibah seperti bencana tsunami, lalu aset hilang dan ‘diakui’ oleh pihak lain.

Untuk itu, sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melakukan transformasi pengelolaan aset negara. Dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2013, total nilai aset yang dikelola hingga tahun 2013 mencapai Rp3.567,59 triliun.

Pengelolaan aset negara diklasifikasi menjadi tiga, yaitu Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), serta Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL).

Dengan semakin bertambahnya aset Negara, kebutuhan untuk menghitung aset negara semakin menantang DJKN. Oleh karenanya, dalam semangat transformasi kelembagaan, DJKN berkomitmen mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

modern. Salah satunya dengan membangun sistem bernama Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN). Sistem yang bukan hanya bersifat administratif, tapi juga manajerial.

SIMAN dapat memadukan database yang terpencar-pencar dari berbagai KL maupun di kantor pelayanan ke dalam suatu database sehingga semakin mempermudah pengelolaan administratif Selain itu DJKN pun memiliki sejumlah layanan berbasis teknologi. Saat ini DJKN tengah sukses melaksanakan Lelang Email dengan menggunakan Aplikasi Lelang Email (ALE). ALE adalah sistem penawaran lelang secara tertulis melalui surat elektronik (email) tanpa kehadiran peserta lelang yang di-akses pada alamat domain https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/ Tidak hanya mengulas mengenai pengelolaan aset, Media Keungan edisi November juga mengulas wawancara dengan Menteri Bambang mengenai tugas menantang yang akan dihadapi beliau. Kami juga mengulas mengenai Bahan bakar Minyak (BBM) yang seharusnya naik, yang kami sajikan dalam rubrik Info Kebijakan.

Bagi Anda yang terinspirasi dengan presiden baru Jokowi, Anda dapat membaca resensi buku mengenai beliau, Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker. Media Keuangan kali ini juga ingin mengajak Anda jalan-jalan ke Ambarawa untuk mengenalkan Anda pada kereta api uap. Selain itu, bagi Anda yang merupakan penggemar dari Marissa Anita, seorang jurnalis dan presenter berita Indonesia, simak ulasannya di rubrik celengan.

Selamat membaca.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Arfindo Briyan Santoso, Dewi Rusmayanti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Eksposur

Marching Band Junior Anak-anak yang tergabung dalam Marching Band Junior Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut menghibur para pimpinan dan pegawai Kementerian Keuangan pada peringatan Hari Oeang di lingkungan Kantor Pusat, Jakarta, Jumat (31/10). Penampilan mereka menularkan kegembiraan. FOTOGRAFER Anas Nur Huda 6 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Eksposur

7 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Eksposur

8 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Eksposur

Bersama dalam Kesederhanaan Bocah-bocah desa Rumpin, Bogor, asyik dolanan. Tanpa play stasion, tab, ataupun ponsel pintar, senyum tetap tersungging dan tawa mereka sesekali terdengar. Waktu yang bergulir mereka maknai dengan kesederhanaan dan kebersamaan, bersama dengan permainan tradisional yang kini mulai ditinggalkan. FOTOGRAFER Arfindo Briyan Santoso

9 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Lintas Peristiwa

Kemenkeu Lakukan Survei MOFIN untuk Tingkatkan Kesehatan Organisasi

29 / 10

Dalam rangka mencapai organisasi Kementerian Keuangan yang sehat dan berkinerja tinggi, Kemenkeu melakukan Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian Keuangan (Ministry of Finance Organizational Fitness Index/MOFIN). Survei dilaksanakan secara serentak pada tanggal 3-16 November 2014 baik di kantor pusat maupun vertikal Kemenkeu. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin berharap agar survei ini menjadi alat pengumpulan informasi yang baik, sehingga proses pengambilan keputusan terhadap pembenahan organisasi dan SDM juga dapat berjalan dengan baik.

Teks Fita Nurmayasari

Foto Anas Nur Huda

Kementerian Keuangan Peringati Hari Oeang ke-68

30 / 10

Kementerian Keuangan selenggarakan upacara bendera memperingati Hari Oeang ke-68 di Lapangan AA Maramis, Kantor Pusat Kemenkeu. Tema Hari Oeang ke-68 ini, yaitu “Dengan Semangat Baru, Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.�

Upacara bendera tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Sebagai informasi, awal peredaran Oeang Republik Indonesia adalah pada 30 Oktober 1946 yang kemudian diperingati sebagai Hari Oeang.

Teks Bagus Wijaya

Foto Anas Nur Huda

Kemenkeu Terima 2.542 Pegawai Baru Lulusan STAN

5/ 11

Kementerian Keuangan menerima penyerahan 2.524 CPNS dari lulusan Program Diploma III STAN. Seluruh CPNS tersebut nantinya akan ditempatkan di seluruh unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu. Acara yang diselenggarakan di aula STAN, Tangerang, dihadiri oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro.

Menteri Keuangan berharap, calon pegawai baru ini dapat memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Keuangan, terutama dalan menjawab tantangan perekonomian ke depan yang tidak mudah.

Teks Novita Asri Hartati

10 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Foto Hilman Ibrahim

Lintas Peristiwa

Kemenkeu Raih Peringkat II Situs Terbaik dalam e-Transparency Award

20 / 11

Kementerian Keuangan meraih peringkat kedua situs terbaik dalam e-Transparency Award, penganugerahan situs terbaik kementerian dan lembaga dalam transparansi anggaran dan kinerja. Wamenkeu Mardiasmo menerima penghargaan e-Transparency Award tersebut. e-Transparency Award merupakan kompetisi situs Kementerian dan Lembaga demi mewujudkan transparansi informasi publik sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Paramadina Public Policy Institute Program IMAGES, didukung oleh Ombudsman RI, Sekretariat Wakil Presiden RI, UKP4, dan Kementerian PAN-RB sebagai bagian dari inisiatif Open Government Indonesia Teks Yessika Ayurisna

Foto Kukuh Perdana

Menteri Keuangan Menyampaikan Laporan Penerimaan Pajak Kepada Presiden

20 / 11

Dalam acara pengarahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai oleh Presiden RI di istana Negara.

Menkeu Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan bahwa segenap jajarannya akan berusaha keras untuk mendapatkan penerimaan dari sektor pajak, hingga tahun anggaran 2014 selesai. Walau tahun ini target tidak dapat dipenuhi, ke depan akan berusaha mencapai target. “Kami sampaikan ke Bapak Presiden, target penerimaan pajak tidak akan mencapai 100 persen. Tapi menjelang akhir ini, kami akan berusaha keras dengan dukungan semua kanwil, untuk mengurangi gap antara target dan penerimaan aktual,” tegasnya.

Teks Amelia Safitri

Foto Arif, DJP 11 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Agenda Kementerian Keuangan Desember 2014

Inspektorat Jenderal Peringatan hari anti korupsi tanggal 9 s.d. 11 Desember 2014 di Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

Seminar Revitalisasi Filosofi ruang lingkup keuangan negara & implementasi pasca putusan MK tanggal 5 Desember 2014 di BPPK Purnawarman, diadakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Peringatan hari anti korupsi tanggal 4 Desember 2014 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Kebijakan Fiskal Konferensi Akhir Tahun Diseminasi Arah Kebijakan Fiskal dan Regional tanggal 10 Desember 2014 di gedung Djuanda I Lantai M. Kunjungan Delegasi Vietnam Dalam Rangka Studi Banding tanggal 18 Desember 2014 di gedung Djuanda I Lantai M.

12 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Investor Gathering tanggal 3 Desember 2014 di Auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Pertemuan dengan Menteri Keuangan China membahas “Best Practise of Development Policy Learn Implementation di Indonesia di Ruang Rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Laporan Utama

Komitmen Mengurus Aset Secara Modern

orak semarai menggema dari pendopo Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta, Jumat (7/11). Para pegawai DJKN dari Kantor Pusat, Kanwil DKI Jakarta, Kanwil Banten, dan Kanwil Jawa Barat membaur dengan jajaran pimpinan merayakan hari jadi DJKN yang kedelapan. Dalam acara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto sekaligus meresmikan inovasi layanan lelang berbasis internet yang dinamakan E-Auction. Sejak tahun 2008, DJKN telah serius mewujudkan manajemen kekayaan negara berbasis teknologi.

S

Memasuki sewindu usianya, DJKN telah mencatatkan sejumlah pencapaian penting dalam mengelola kekayaan negara, salah satunya mengurus aset republik. Pada saat pertama kali berdiri tahun 2006, DJKN mencatat aset negara dengan nilai total 300 triliun rupiah.

Delapan tahun kemudian, aset yang berhasil dicatat mencapai 1800 triliun rupiah untuk aset tetap negara dan 900 triliun rupiah untuk aset penyertaan modal pemerintah. “Dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) diketahui nilai aset negara sebesar 3300 triliun rupiah. Artinya, pada hari ini DJKN bertanggung jawab memelihara sekurang-kurangnya 70 persen dari total seluruh aset negara,� kata Hadiyanto dalam sambutannya pada kegiatan pagi itu.

pada hari ini DJKN bertanggung jawab memelihara sekurang kurangnya 70 persen dari total seluruh aset negara.

Peresmian aplikasi lelang internet menjadi capaian yang penting.

Direktur Lelang Purnama T. Sianturi, pada kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa sistem

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto

Foto

Hega Susilo, Abdul Aziz

Teks

Dwinanda Ardhi

lelang yang modern diadakan untuk menjawab perkembangan teknologi.

Dengan pelaksanaan lelang melalui media internet, selain menunjukkan telah dilakukannya perbaikan bussines process, juga membuat lelang menjadi lebih mudah karena dapat diakses dari mana dan kapan saja. Manfaat lainnya adalah mengurangi biaya transportasi dan akomodasi.

Cetak Biru TIK Dalam semangat transformasi kelembagaan, DJKN memang berkomitmen mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang modern dan mampu menjawab tantangan zaman.

Jauh sebelum layanan lelang berbasis internet diluncurkan, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) DJKN sesungguhnya ditandai dengan pembangunan Cetak Biru pada tahun 2008. Dari Cetak Biru, tahapan selanjutnya adalah pengembangan sistem tahap I pada tahun 2008 hingga 2010 (sebelum reorganisasi DJKN).

Pengembangan sistem tahap II (setelah reorganisasi) dan layanan TIK telah dilaksanakan sepanjang pada tahun 2010 hingga 2013. Tahapan terakhir adalah integrasi sistem yang menurut rencana akan dilaksanakan pada tahun 2014.

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi (PKNSI) DJKN memegang peran penting dalam menjadikan DJKN sebagai birokrasi yang melek teknologi. Proses perencanaan dan pengembangan berbagai sistem aplikasi yang menunjang berlangsung di direktorat itu. Ada dua metode yang digunakan, yaitu agile development dan waterfall modeling.

13 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Laporan Utama

Pada metode agile development, cara yang ditempuh adalah mengembangkan sistem atau aplikasi dengan menyederhanakan beberapa proses pemodelan dan pembuatan dokumen.

Cara ini dapat menghadirkan sistem atau aplikasi sesuai kebutuhan user dengan lebih cepat. Beberapa pembangunan sistem aplikasi terkait rekonsiliasi Barang Milik Negara (BMN) serta pelaksanaan inventarisasi dan penilaian pada BMN, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilakukan dengan metode agile development. Selain itu, Direktorat PKNSI juga menggunakan metode yang lebih terstruktur dengan waterfall modeling. Keunggulan metode ini adalah menghadirkan pembangunan sistem dengan terencana pada setiap langkahnya.

Pengembangan aplikasi baru Selain lelang elektronik, DJKN memiliki sejumlah layanan berbasis teknologi lainnya. Ditemui di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN, Encep Sudarwan mengungkapkan bahwa DJKN tengah gencar melakukan serangkaian sosialisasi kepada para Satuan Kerja (Satker) terkait aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Menurut Encep, SIMAN dibangun dengan tujuan untuk membantu proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan hingga penghapusan aset-aset negara secara efektif dan efisien. “Kami ingin membuat sistem yang bukan hanya bersifat administratif, tapi juga manajerial dari pengelolaan barang milik negara,” kata dia.

Inisiasi awal SIMAN dimulai pada tahun 2012 dengan menyusun kerangka dan bisnis proses yang kemungkinan dapat diterapkan untuk mempermudah pengelolaan aset menggunakan suatu sistem. Pada tahun 2013, dilakukan persiapan sentralisasi database dan pengembangan fungsi-fungsi pokok pengelolaan aset. Selanjutnya pengembangan SIMAN berkembang

14 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Selain terus berinovasi mengembangkan aplikasi baru, DJKN juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasiaplikasi yang sudah ada.

lebih luas dengan berbagai fitur yang ternyata banyak dibutuhkan pula dalam pengelolaan aset, seperti pengawasan dan pengendalian aset, pengelolaan aset idle, pengelolaan aset Surat Berharga Syariah Negara, dan lain-lain.

“Kami mengharapkan SIMAN dapat diimplementasikan pada tahun 2015.

Selanjutnya dilakukan pemeliharaan dan penyesuaian sesuai dengan perubahan bisnis proses,” ungkap Encep.

Upaya memperkenalkan SIMAN dilakukan melalui serangkaian workshop dan sosialisasi. Selain Satker sebagai stakeholder eksternal, SIMAN juga mulai diperkenalkan di lingkungan internal Kementerian Keuangan. Melalui dua jenis kegiatan itu, Direktorat PKNSI memaparkan konsep SIMAN, berbagai kemudahan dan keuntungan yang dapat membantu para pengelola Barang Milik Negara (BMN) di tingkat Satker, hingga tata cara penggunaan dan fitur-fitur SIMAN. Untuk tahun 2015, DJKN melalui Direktorat PKNSI telah merencanakan beberapa kegiatan yang juga akan mendukung penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengelolaan BMN menggunakan SIMAN. “Beberapa fitur baru akan dipublished pada tahun 2015 sekaligus melakukan review fitur yang telah ada sebelumnya,” kata Encep. Selain itu, untuk para pengelola BMN di kantor pusat, kanwil, dan kantor pelayanan telah dipersiapkan jadwal pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan (KNPK).

Menurut Encep, sampai sejauh ini, respons yang didapatkan dari Satker terhadap SIMAN sangat menggembirakan. Hal ini terlihat dari antusiasme, baik dari user SIMAN yang merupakan pengelola maupun dari pengguna barang. “Ini menambah semangat kami untuk segera mengimplementasikan SIMAN,” ungkap dia. Saat ini SIMAN dibangun dengan dua versi, yaitu versi desktop untuk pengguna barang yang tidak memiliki akses internet dan versi web bagi pengguna barang yang memiliki akses internet. Aplikasi ini direncanakan sudah diimplementasikan seluruhnya pada akhir tahun 2014.

Pengelolaan aplikasi yang sudah ada Selain terus berinovasi mengembangkan aplikasi baru, DJKN juga terus mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Pada pengembangan sistem tahap II dan layanan TIK, Direktorat PKNSI telah merencanakan dan mengembangkan beberapa sistem aplikasi, termasuk untuk kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara.

Modul Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dibangun untuk memudahkan pengelolaan investasi pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Modul KND membuat proses penatausahaan laporan keuangan setiap BUMN lebih mudah. Modul yang telah diimplementasikan pada tahun 2013 ini juga bisa digunakan untuk melaksanakan analisis kesehatan keuangan sebagai peringatan dini (early warning system) bagi pemerintah dan kemampuan BUMN dalam menghasilkan laba serta prediksinya beberapa tahun ke depan.

Terkait pengelolaan kekayaan negara lain-lain, DJKN telah mengembangkan Modul Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL). Modul KNL bermanfaat untuk mengelola seluruh kekayaan negara yang bersumber dari KKKS, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), barang rampasan Kejaksaan dan

Laporan Utama

KPK, Aset Eks Kepabeanan dan Cukai, Aset Bekas Milik Asing Cina (ABMAC), Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Aset Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL), Aset Eks PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan Aset Eks BPPN. Menurut Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Aplikasi Direktorat PKNSI DJKN, Fatchur Berlianto, pada awalnya, setiap sumber kekayaan negara lain-lain memiliki modul masing-masing yang berbeda. Namun, sejak tahun 2012, telah dilaksanakan integrasi setiap modul menjadi Modul KNL. “Sebagian submodul pada Modul KNL diimplementasikan pada tahun 2013 dan sisanya sedang dilaksanakan perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan user,” kata Fatchur.

Untuk pengelolaan piutang negara, DJKN membangun Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara dan Lelang (SIMPLe) yang telah digunakan sejak tahun 2008. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan Piutang Negara (SAIPPN) pada tahun 1995, Sistem Administrasi dan Informasi Pengurusan dan Pelayanan Lelang

Negara (SAIPPLN) pada tahun 2002, dan terakhir Sistem Informasi Manajemen Piutang Negara dan Lelang mulai tahun 2003. “SIMPLe dibangun dengan tujuan untuk mengelola piutang negara dari perbankan dan non perbankan, baik terkait pengurusan piutang, barang jaminan, pembayaran, maupun berbagai hal administratif lainnya serta penatausahaan lelang,” ungkap Fatchur.

Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2010, telah terjadi beberapa kali perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berikut jajaran di bawahnya.

Hal ini menyebabkan pengelolaan data pada SIMPLe tidak berjalan dengan baik, sehingga dibuatkan aplikasi bantu untuk mendukung aplikasi SIMPLe yang dinamakan MONAS. Aplikasi bantu itu berguna untuk monitoring cleansing data, BKPN online, roadmap BKPN, barang jaminan, tahap pengurusan, dan informasi angsuran.

Selain sistem–sistem tersebut, Direktorat PKNSI juga telah membangun beberapa sistem tambahan untuk mendukung tujuan pengelolaan kekayaan negara

yang modern, yaitu melalui Sistem Informasi Geografis Kekayaan Negara (SIG-KN). Sistem ini dibangun untuk menentukan titik lokasi secara tepat aset-aset negara pada peta. Sistem ini diimplemetasikan pada tahun 2013 dan sedang dikembangkan untuk dapat digunakan kepentingan lain seperti menghitung perkiraan luas aset.

Sistem lainnya yaitu Aplikasi Penatausahaan Lelang (APeL) yang dibangun untuk memudahkan pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan pelaksanaan lelang dengan data yang terpusat. Aplikasi ini diimplementasikan pada tahun 2013.

Terakhir, sistem yang diharapkan dapat membantu pengelolaan kekayaan negara adalah Aplikasi Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Indonesia (PELANGI) yang dibangun untuk membantu penatausahaan hasil pengurusan piutang dan hasil lelang.

Aplikasi ini diimplementasikan pada tahun 2013. “Dengan berbagai sistem aplikasi tersebut, diharapkan DJKN mampu mengelola kekayaan negara dengan lebih cepat dan akuntabel,” pungkas Fatchur.

15 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Perkembangan Pengelolaan

Aset NEgara 2.012,67 1.732,38

1.694,57

102,45 103,31

1.287,58 1.059,37

115,72

52,68

0,21

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

Perkembangan BMN

UTILISASI KEKAYAAN NEGARA

(TRILIUN RUPIAH)

(TRILIUN RUPIAH)

Nilai Barang Milik Negara (BMN) di atas termasuk

Utilisasi kekayaan negara adalah optimalisasi

Akumulasi Penyusutan per 30 Juni 2013. Nilai BMN per

pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan,

30 Juni 2013 mengalami penurunan sebesar

penetapan status penggunaan, tukar menukar dan

Rp280.288.920 juta atau 13,93% dari periode

penyertaan modal pemerintah (PMN). Utilisasi

sebelumnya. Apabila perbandingan di atas tidak

kekayaan negara merupakan bagian dari siklus

memperhitungkan akumulasi penyusutan, nilai BMN

pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan,

pada semester I 2013 mengalami kenaikan sebesar

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

Rp17.432,86 juta atau 0,87%.

pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengawasan atau pengendalian.

7% 20% 4%

Persentase INVESTASI PEMERINTAH PADA APBN (Berdasarkan Jenis)

9%

34%

Salah satu pencapaian terpenting DJKN pada 2013 adalah pelaksanaan fungsi Perencanaan Investasi Pemerintah dengan nilai alokasi anggaran sebesar

26%

Rp15,10 triliun. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, perencanaan investasi pemerintah dimulai dengan permintaan usulan alokasi dari masing-masing unit

PMN BUMN

Dana Bergulir

PMN LKI

Cadangan pembiayaan

PMN lainnya

Kewajiban peminjaman

16 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

pengelola investasi pemerintah. Usulan tersebut selanjutnya dibahas serta dikaji oleh DJKN dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk dimasukkan dalam postur APBN 2014.

1,18%

Outstanding Nilai Berkas Kasus Piutang Negara

(Rp Triliun)

Sebanyak 158.508 outstanding piutang negara BUMN per

20,41%

1 Juli 2010 harus diselesaikan paling lambat pada 2014.

40,82%

Untuk mendukung hal tersebut, telah disusun Roadmap Percepatan Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara Tahun 2010–2014 yang terdiri dari sepuluh program

0,01

berikut:

BUMN Perbankan (20,41) Instansi Pemerintah (40,82) Penertiban Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).

Validasi ulang

Penyelesaian pembentukan database pengurusan piutang negara pada Program Aplikasi SIMPLe.

Estimasi tingkat ketertagihan piutang negara.

Koordinasi dengan Penyerah Piutang

Capacity building

khususnya BUMN/D

bagi Jurusita,

agar menarik

Pemeriksa, dan

pengurusan piutang

Analis BKPN untuk

negara dari

menyiapkan SDM berintegritas dalam melaksanakan

Intensifikasi

Intensifikasi

pelaksanaan

pelaksanaan

kewenangan

proses/tahap

pemberian

pengurusan,

keringanan

intensifikasi

penyelesaian utang

asset/debtor

debitur.

tracing.

dalam rangka restrukturisasi maupun dalam

pemeriksaan

rangka penyelesaian

terhadap debitur dan harta kekayaan milik debitur.

Lembaga Negara (0,01)

PUPN/DJKN, baik

berkualitas dan Penyusunan peraturan yang memungkinkan penyederhanaan proses pengurusan piutang negara.

outstanding piutang negara yang diurus PUPN/DJKN.

BUMN Nonperbankan (1,18)

piutang dengan mekanisme korporasi.

Intensifikasi pembinaan Kanwil dan KPKNL. 17 MediaKeuangan

Sumber: Laporan Tahunan DJKN tahun 2013

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Laporan Utama

Dari Aset untuk AseT agi sebuah negara, aset ibarat benih. Sebuah benih yang ditanam dan dipelihara dengan baik nanti ketika besar akan bermanfaat bagi pemiliknya dan orangorang sekitarnya. Semakin banyak menyemai benih maka akan semakin banyak menuai hasil.

Begitupun yang terjadi pada sebuah negara. Negara membutuhkan aset sebagai sumber ekonomi yang diperlukan untuk memberikan manfaat bagi rakyatnya di masa depan. Semakin banyak aset yang dimiliki maka kesejahteraan rakyat pun akan semakin tercapai.

B

Jembatan, irigasi, tanah, jalan, bangunanbangunan milik negara, hingga cagar alam dan budaya merupakan segelintir aset yang dimiliki dan dikuasai oleh negara.

Tak hanya itu, pasal 33 UUD 1945 juga

18 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan negara yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Namun demikian, luasnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke kadang menjadi kendala dalam melakukan identifikasi aset Negara. Ironi rasanya bila aset tidak teridentifikasi seperti bencana tsunami, hilang semua lalu diakui ‘ini tanah saya’ oleh orang-orang tak bertanggung jawab.

Untuk itulah, sejak tahun 2007, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melakukan transformasi pengelolaan aset negara. Dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2013, total nilai aset yang dikelola hingga tahun 2013 mencapai Rp3.567,59 triliun. Pengelolaan

Teks

Irma Kesuma

aset negara diklasifikasi menjadi tiga, yaitu Barang Milik Negara (BMN), Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), serta Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 disebutkan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. BMN tersebut bisa juga dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta bank dan lembaga keuangan milik pemerintah.

Selanjutnya, KND merupakan kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara seperti disebutkan dalam pasal 4 ayat 1

Foto

Anas Nur Huda

Laporan Utama

UU Nomor 19 tahun 2003. Penyertaan modal tersebut berupa saham pada Persero dan/atau Perum serta Perseroan terbatas lainnya berdasarkan prinsip business judgment rules.

Sementara KNL merupakan aset potensial yang memiliki jumlah dan nilai yang sangat besar. Diantaranya seperti aset yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS), Perjanjian Kerjasama/ Karya Pengusahaan Pertambangan batu bara (PKP2B). Selain itu, ada pengelolaan aset bekas milik asing/cina (ABMA/C), tegahan bea dan cukai, barang rampasan, gratifikasi, aset lain-lain dan barang muatan kapal tenggelam (BMKT). Di tambah lagi aset eks BPPN, aset kelolaan PT Persero serta aset eks bank dalam likuiditas.

Tercatat, nilai BMN hingga semester pertama tahun 2014 mencapai Rp1.707 triliun. Tahun sebelumnya, nilai BMN mencapai Rp1.816 triliun atau mengalami penyusutan dari tahun 2012 sebesar Rp2.012 triliun. Lalu, terkait nilai KND, hingga Juni 2014, mencapai Rp1.207 triliun yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah pada 148 BUMN sebesar Rp823 triliun. Selebihnya berupa penyertaan investasi permanen di luar BUMN seperti pada lembaga keuangan internasional, BLU, Bank Indonesia, LPS, BHMN, SK Migas dan BPJS. Dalam pengurusan piutang negara, outstanding nilai berkas kasus piutang Negara (BKPN) aktif per Juli 2010 yang harus diselesaikan sampai akhir 2014 sebanyak 150.508 BKPN dengan nilai Rp62,41 triliun. Sementara tahun 2013, kekayaan Negara potensial bernilai sebesar Rp167,84 triliun untuk aset KKKS dan sebesar Rp688,26 miliar untuk aset PKP2B.

Transformasi modernisasi Menurut Direktur BMN, Chalimah Pudjiastuti, ada tiga tahapan pengelolaan BMN. Pertama, tahun 2007 sampai 2010 disebut tahap penertiban BMN baik secara fisik, hukum maupun administratif.

Kedua, tahun 2010 sampai 2013 disebut

tahap utilisasi BMN dimana aset tersebut digunakan sesuai tugas dan fungsi serta penunjangnya (utilisasi), dimanfaatkan, atau digunakan. Lalu, jika tidak digunakan atau dimanfaatkan dapat dihapus, dihibahkan atau digunakan pihak lain.

Dikembangkanlah aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara). Aplikasi tersebut digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara.

Lalu di awal tahun 2012, lanjut Chalimah, pihaknya bersama Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran menerbitkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP). Aplikasi itu berfungsi untuk menjaring data akurat dan terkini dari BMN berupa tanah yang berada pada Kementerian/Lembaga.

Ketiga, tahun 2013 sampai dengan saat ini disebut tahap optimalisasi. “Kita inginnya dari aset untuk aset. Jadi BMN yang kapasitasnya berlebih harus dioptimalkan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat. Bisa dijual, bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan PBNP. Nah, PNBP tadi itu digunakan untuk membiayai aset lagi, mendukung program pemerintah dalam penyediaan infrastruktur,” jelas Chalimah.

Pada tahap ini, sertipikasi BMN berupa tanah oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan periode yang krusial karena menjadi jembatan utilisasi dan efektifitas pengeluaran APBN. Dalam laporan tahunan DJKN disebutkan bahwa pada tahun 2013 sebanyak 1.639 bidang tanah sudah dalam proses sertifikasi di kantor pertanahan sementara 552 diantaranya sudah terbit sertifikat.

Demi mendukung upaya tersebut, lanjut Chalimah, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN. “Dengan begitu, pengelolaan BMN, utamanya pengadaan baru dan pemeliharan asetnya semakin efisien.

Secara tidak langsung kita akan ikut menyehatkan profil APBN, karena belanja modal dan belanja pemeliharaannya berkurang. Sementara disisi lain asetaset yang idle (menganggur) bisa dimanfaatkan,” terang Chalimah.

Kemudian terkait KND, Dedi Syarif Usman, Direktur KND mengatakan bahwa kedudukan KND hampir sama dengan Badan Layanan Umum (BLU).

Jika BLU merupakan satker maka KND mengelola BUMN sebagai badan hukum terpisah. “Apabila ada keuntungan (laba) dan dicatat sebagai dividen nanti akan ada (pemasukan) ke APBN lagi, menjadi PNBP (Pendapatan Nasional Bukan Pajak).

(Sebaliknya) Jika ada kerugian BUMN tidak otomatis menjadi kerugian negara,” kata

Kita inginnya dari aset untuk aset. Jadi BMN yang kapasitasnya berlebih harus dioptimalkan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat.

Direktur BMN, Chalimah Pudjiastuti

19 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Laporan Utama

Dedi.

Saat ini, tambah Dedi, pihaknya tengah melakukan upaya transformasi dan modernisasi yang berkelanjutan. Upaya dimulai dari menganalisis, mengkaji, memperkuat special purpose vehicle terhadap lima BUMN yang dikelola Kemenkeu, seperti PT.SMI, PT.PII, PT.SMF, Exim Bank, dan Giodipa Energi.

Di bidang tata kelola sedang disusun RPMK mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi serta RPMK mengenai good corporate governance BUMN di lingkungan Kemenkeu.

Di bidang teknologi informasi dan

komunikasi telah dikembangkan aplikasi early warning system. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai tools untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan BUMN. Pada aplikasi tersebut bisa dilihat kesehatan kinerja BUMN sehingga apabila ada BUMN yang kinerjanya semakin menurun maka dapat segera dilakukan tindakan preventif.

Selanjutnya, terkait KNL, hingga saat ini pengaturan atas kekayaan negara potensial masih dilakukan secara sektoral.

Direktur PNKNL, Soepomo menuturkan bahwa adanya UU sektoral misalnya tentang migas, pertambangan, kehutanan, ruang udara maupun sumber daya air

member peran kepada beberapa K/L untuk mengelola sektor terkait. Namun demikian, tutur Soepomo, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. “Pertama, sebenarnya penerimaan negara sektor SDA bisa lebih dioptimalkan.

Kedua, belum ada satu undang-undang yang secara terintegrasi mengatur aspek fiskal kekayaan negara potensial.

Ketiga, penyusunan neraca kekayaan negara belum menjadi paradigma dalam pengeloaan kekayaan negara potensial.

Keempat, pengelolaan kekayaan negara saat ini tampaknya belum sepenuhnya mengintegrasikan isu-isu fiskal dengan isu-isu sustainability,� jelas Soepomo.

Pengelolaan aset negara lain Berbeda dengan Indonesia, negara-negara ini memiliki caranya sendiri dalam mengelola aset.

Australia Dalam pengelolaan BMN di Australia, K/L diberikan kewenangan yang besar terkait pengelolaan aset publik.

Misalnya seperti perencanaan, kebijakan kodefikasi barang, batasan minimum kapitalisasi, kebijakan stocktake, kebijakan revaluasi, penentuan useful liveaset sampai kebijakan penghapusan (disposal). Selain itu, K/L juga diberikan tanggung jawab melakukan manajemen atas properti yang dimiliki.

Dalam pengelolaan KND, pemerintah Australia pada era 90an menerapkan kebijakan penjualan Government Business Enterprises (GBEs) secara besar-besaran. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk reformasi pengelolaan GBEs dimana lebih dari 46 GBEs telah diprivatisasi. Kini, Kementerian Keuangan Australia hanya menangani enam GBEs saja.

Kanada Pengelolaan BMN di Kanada, selain memiliki fungsi administratif dan operasional, K/L berwenang mengidentifikasi kebutuhan pengadaan aset dan keperluan penghapusan aset. Kanada memiliki instansi pengelolaan aset publik seperti The Treasury Board yang bertugas menetapkan strategi dan kebijakan pengelolaan aset menyeluruh sesuai aturan yang berlaku.

Kedua, Departement of Public Works and Government Services Canada selaku pelaksana teknis pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan bangunan gedung kantor (transfer aset), tidak terbatas pada K/L dan Crown Corporation.

Korea Selatan Sistem manajemen aset berada di bawah pengelolaan Kementerian Strategi dan Keuangan dimana terdapat fungsi pengawasan atas aset properti pemerintah dan administrasi/

20 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

penghapusan aset. Aset pemerintah dibagi ke dalam dua kelompok aset yaitu aset administratif dan aset umum. Aset umum itu dikelola oleh Korea Asset Management Corporation bentukan bank pengembangan Korea.

Selandia Baru Pengelolaan KNL di Selandia baru, pemerintah memiliki UU khusus yang mengatur kekayaan Negara dikuasai secara terintegrasi melalui Resources Management Act (RMA). UU tersebut mengatur manajemen penggunaan, pengembangan dan perlindungan atas sumber daya alam, penyusunan standard kebijakan dan rencana nasional maupun local terkait kekayaan negara potensial.

Swedia Pengelolaan KNL di Swedia diatur dalam Environment Code.

Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan inventarisasi, penilaian, dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam menjaga suistainability kekayaan potensial, kebijakan kementerian sektoral dibahas bersama lintas kementerian.

Afrika Selatan Negara ini tidak memiliki undang-undang khusus yang mengintegrasikan seluruh peraturan kekayaan negara. Afrika Selatan menetapkan bahwa pengelolaan kekayaan negara dikuasai merupakan kewenangan pemerintah tingkat nasional.

Target fiskal atas kekayaan negara dikuasai dikoordinasikan bersama dengan K/L terkait dalam proses penganggaran dengan penetapan target dari Menteri K/L terkait dan disetujui oleh Menteri Keuangan.

Singapura dan Malaysia Pengelolaan KND di kedua Negara tersebut telah menggunakan perusahaan investment holding yaitu Temasek dan Khazanah.

Perusahaan tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk mengelola BUMN yang dimilikinya.

Laporan Utama

Mari Mengenal SIMAN ndonesia memiliki aset atau Barang Milik Negara (BMN) yang sangat beragam dan banyak jumlahnya. Jika dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin suatu saat nanti pemerintah tidak akan mengalami kendala dalam mencari pembiayaan bagi pembangunan.

Selama ini proses pengelolaan BMN masih dilakukan secara manual sehingga kerap mengalami hambatan.

Untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara Direktorat jenderal Kekayaan Negara saat ini tengah membangun Sistem Aplikasi Manajemen Aset Negara atau biasa disebut SIMAN. Sistem ini dibuat agar pekerjaan yang diakukan menjadi lebih cepat, mudah,

I

Foto

Kukuh Perdana

dan lebih akurat. SIMAN merupakan aplikasi pendukung yang disusun sesuai kebutuhan proses pengelolaan BMN. Mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, hingga pemindahtanganan aset negara. Aplikasi ini disusun berbasis internet yang dapat diakses oleh pengelola dan pengguna.

database terpusat. “Kita ingin sistem yang bukan hanya bersifat administratif tetapi juga manajerial. “SIMAN bisa memadukan database yang terpencar-pencar dari berbagai Kementerian/Lembaga dan kantor pelayanan dalam pada suatu database sehingga lebih mudah dikelola.

Pokoknya 3T, tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik,� kata Encep.

Menurut Encep Sudarwan, Direktur Pusat Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PKNSI DJKN) kehadiran SIMAN diharapkan mampu mempermudah proses pengelolaan BMN karena dilakukan secara elektronik dengan

Encep menceritakan SIMAN inisiasi dimulai sejak 2012 dengan menyusun kerangka dan bisnis proses yang kemungkinan akan diperlukan. Setahun kemudian SIMAN dikembangkan dengan mempersiapkan sentralisasi database dan pengembangan fungsi-fungsi pokok

Teks

Irma Kesuma

21 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Laporan Utama

pengelolaan aset dan diperkaya dengan berbagai fitur lain yang dibutuhkan.

Direncanakan SIMAN dapat segera diimplementasikan pada tahun 2015.

penggunaannya. “November ini saya ingin SIMAN dipakai oleh Kementerian Keuangan sebagai uji coba”, ungkap Encep.

SIMAN memiliki cukup banyak fitur.

Diantaranya Fitur Master Aset yaitu fitur yang data awalnya bersumber dari data Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) yang saat ini masih digunakan.

Fitur ini disempurnakan dengan atribut aset seperti identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, riwayat penilaian, riwayat pemakai, riwayat mutasi, lokasi posisi dengan Global Positioning System (GPS), foto dan dokumen digital. Kemudian Fitur Pengawasan dan Pengendalian untuk merekam seluruh surat keputusan terkait pengelolaan aset serta tindak lanjutnya.

Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menggunakan SIMAN, Encep mengungkapkan bahwa saat ini DJKN sudah mulai melakukan sosialisasi, workshop, serta pendalaman dengan studi kasus untuk membekali user SIMAN di tingkat Kementerian dan Lembaga. Sosialisasi juga sudah dilakukan kepada berbagai satuan kerja (Satker) di tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sejak awal semester II tahun 2014. Dengan begitu, sebelum nantinya diimplementasikan calon pengguna SIMAN sudah cukup familiar dengan tata cara penggunaan SIMAN dan fitur-fitur yang ada di dalamnya.

Fitur lainnya adalah Pengelolaan Aset (Surat Berharga Syariah Negara) SBSN untuk menyimpan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan mencatat BMN yang telah menjadi underlying asset SBSN serta penatausahaan daftar nominatif aset. Ada juga fitur Perencanaan Kebutuhan BMN untuk menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN di sisi pengguna, serta untuk menganalisa dan penyetujui usulan perencanaan kebutuhan BMN di sisi pengelola.

Selanjutnya yang paling utama yaitu fitur Permohonan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan dan Penghapusan untuk menyusun permohonan di sisi pengguna dan untuk menerima, menganalisis dan menyetujui atau menolak permohonan di sisi pengelola serta pengawasan proses permohonan. Fitur yang tak kalah penting adalah fitur Penatausahaan Asset Idle dan Inventarisasi BMN. SIMAN memang disediakan untuk dua sisi, baik untuk pengelola maupun pengguna barang di seluruh tingkatan.

Meski nantinya semua Kementerian dan Lembaga menggunakan aplikasi ini, namun rencananya Kementerian Keuangan akan mempelopori

22 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Pada tahun 2015 mendatang DJKN telah merencanakan pendidikan dan pelatihan khusus pengelola BMN di tingkat pusat, kantor wilayah dan kantor pelayanan. Selain untuk memperkuat sumber daya manusia yang akan menggunakan SIMAN juga sebagai bentuk review fitur yang telah ada.

“Sejauh ini responnya menggembirakan, terlihat dari antusiasme user SIMAN baik pengelola maupun pengguna barang. Ini menambah semangat kami untuk segera merealisasikan tools ini.” jelas Encep.

Pembangunan SIMAN tentu bukan tanpa kendala. Acep Irawan, Kepala Subdirektorat Perencanaan Sistem Aplikasi PKNSI menceritakan bisnis proses pengelolaan BMN yang sangat luas dan terus disempurnakan menjadi tantangan tersendiri dalam membangun aplikasi ini. “Beberapa kali saat sistem sudah hampir selesai dikembangkan ternyata masih harus dimodifikasi kembali agar sesuai dengan peraturan terbaru.

Terlebih lagi kemudian jumlah stakeholder SIMAN yang terdiri dari berbagai instansi dan jumlahnya sangat banyak. Data BMN yang begitu besar juga terus bertambah setiap tahunnya perlu monitoring yang ketat’, ujar Acep.

Kita ingin sistem yang bukan hanya bersifat administratif tetapi juga manajerial.

Direktur Pusat Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Encep Sudarwan

Ditanya mengenai faktor keamanan data, Encep mengungkapkan bahwa SIMAN telah dilengkapi dengan beberapa lapisan pengamanan. “Di sisi jaringan kita menggunakan https, model ini seperti Trans Jakarta Busway dimana hanya bus yang boleh berjalan di jalurnya.

Kendaraan lain selain bus yang berijin tidak boleh lewat, sehingga user yang tidak berwenang tak dapat masuk”, kata Encep. Selain itu jaringan database SIMAN menggunakan demilitarized zone sehingga tidak dapat diakses oleh sembarang orang, selain tentunya pengamanan di sisi user interface.

Encep berharap implementasi SIMAN dapat membawa perubahan terhadap image DJKN dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder dalam mengelola aset. Bisa lebih cepat, efisien dan tepat. “Kita tidak lagi repot dengan lampiran yang tebal yang mempersulit penyimpanan arsip. Konsep go green juga dapat terwujud dengan cepat dengan minimalisasi penggunaan kertas menjadi dokumen digital”, tutup Encep.

Laporan Utama

irektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) memiliki cita-cita mewujudkan manajemen aset negara yang modern. Teknologi sistem informasi menjadi kuncinya. Sejak tahun 2008, DJKN serius membangun sistem dan mengembangkan aplikasi berpedoman pada Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi. Setidaknya ada 3 aplikasi unggulan DJKN saat ini, yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), Modul Kekayaan Negara Lain-Lain (KNL), dan Modul Kekayaan Negara Dipisahkan (KND).

Pada tanggal 7 November lalu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto juga baru saja meresmikan aplikasi lelang email dan aplikasi lelang internet yang dinamakan E-Auction. Hadiyanto memaparkan upaya berkelanjutan DJKN menghadirkan pengelolaan aset negara berbasis teknologi dalam wawancara dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu.

D

Bagaimana pemerintah dalam hal ini DJKN merancang sistem pengawasan dan pengelolaan aset negara?

Dalam hal mengawasi dan mengelola aset negara, pemerintah dalam hal ini DJKN berupaya untuk membuat sistem pengawasan dan pengelolaan aset negara yang paling efektif, dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait pengaturan proses bisnis, peningkatan kompetensi SDM dan dukungan teknologi informasi untuk menghimpun database kekayaan negara. Dalam hal ini database memegang peranan sangat penting terutama untuk menjamin data jumlah dan nilai aset yang dikelola.

Pengaturan dan penetapan kebijakan

Foto

Dok. DJKN

Teknologi Sebagai Kunci yang berkaitan dengan proses bisnis sangat penting sebagai basis bagi pengawasan dan pengelolaan aset negara yang efektif. Kompetensi dan integritas SDM sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan dan pengawasan proses bisnis. Selanjutnya, dulunya tehnologi informasi berperan penting dalam mempermudah dan mempercepat fungsi-fungsi pelayanan, pengawasan dan pengelolaannya.

DJKN saat ini telah mempunyai Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN).

Bagaimana tahapan yang dilalui untuk membangun sistem tersebut?

Pembangunan SIMAN dimaksudkan sebagai pengelolaan dan pengawasan aset negara yang berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi (IT based asset management) secara otomatis.

Dari SIMAN ini nantinya seluruh permohonan dan persetujuan pengelolaan dapat diproses dengan lebih cepat namun tetap reliable dan credible.

Teks

Dwinanda Ardhi

Tahapan pembangunan sistem dilakukan dalam dua kegiatan. Pertama, terlebih dahulu kami persiapkan segala perangkat peraturan. Ini terkait dengan pengelolaan aset, penuangan ke dalam SOP, pendefinisian tugas-tugas mana yang bisa dikerjakan secara otomatis dengan sistem. Tahapan selanjutnya adalah pembangunan sistem, dimana saat ini pembangunan sistem telah sampai pada masa ujicoba. Tahapan berikutnya adalah gathering database yang semula terpencar di seluruh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) menjadi terpusat, progres terakhir telah mencapai 80 persen database tersimpan pada server Kantor Pusat DJKN. Melihat perkembangan sampai dengan saat ini mudah-mudahan dapat kita implementasikan di tahun depan. Semua proses ini adalah proses internal di bawah kendali DJKN. Kedua, tahapan yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak eksternal.

Diantaranya adalah dengan melakukan

23 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Laporan Utama

sosialisasi awal kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), dengan maksud untuk memberikan pengertian dan wawasan kepada K/L mengenai pengelolaan aset secara otomasi.

Selanjutnya, hingga akhir tahun 2014 ini kami berikan kesempatan kepada K/L untuk latihan dan menguji coba SIMAN. Dengan sistem manajemen pengelolaan aset yang ada saat ini, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendeteksi kecurangan, misalnya ketidaksesuain terhadap jumlah aset yang dilaporkan dengan yang ada di lapangan?

Pada masa database aset negara masih terpencar pada kantor-kantor pelayanan, masih ada kemungkinan perubahan data tanpa sengaja ataupun modifikasi terhadap data dengan sengaja. Namun setelah database tersentral, akses perubahan data dibatasi hanya dapat dilakukan oleh user-user yang diberi mandat saja. Hal ini akan meminimalisasi kecurangan.

Oleh karena itu tantangan terbesar dalam modernisasi melalui digitalisasi adalah memastikan pemanfaatan Information Technology System berjalan dengan baik, reliable, dan teruji sehingga mampu mendeteksi secara dini potensi irregulating atau kecurangan.

Bagaimana upaya DJKN untuk selalu mendapatkan data terbaru mengenai aset negara yang jumlahnya bisa berkurang, misalnya karena hilang atau bencana alam?

SIMAN secara formal diperbarui datanya secara periodik (semesteran) pada saat rekonsiliasi antara satuan kerja (satker) dengan KPKNL di tiap daerah. Selain itu, SIMAN juga dilengkapi fasilitas untuk dapat diperbarui setiap saat. Apabila satuan kerja perlu melakukan updating data, mereka dapat melakukannya kapan saja. Secara otomatis, database yang dimiliki DJKN merupakan data terbaru.

Bagaimana rencana pengembangan pengelolaan aset ke depan?

24 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Setelah SIMAN, Modul KNL, dan Modul KND, selanjutnya kami menginginkan berbagai proses analisis pengelolaan aset dapat dilakukan secara digital. Hal ini akan sangat meningkatkan proses pelayanan yang lebih cepat dengan tetap mengedepankan aspek prudence dan complience. Bisnis proses dari waktu ke waktu di-review dan disempurnakan untuk semakin meningkatkan pelayanan.

Selain modernisasi pengelolaan aset negara, apakah terdapat upaya-upaya modernisasi lain yang juga sedang dilakukan oleh DJKN? Beberapa hal lain yang kami lakukan dalam upaya memodernisasi pengelolaan aset negara diantaranya mulai membuat beberapa aplikasi memiliki feature mobile device sehingga pengelolaan aset bisa dilakukan dalam berbagai kondisi baik di dalam kantor maupun di luar kantor mengingat beberapa kegiatan pengelolaan aset juga dilakukan di luar kantor.

Selain itu, kami juga mengembangkan Aplikasi Lelang E-mail dan Aplikasi Lelang Internet (e-auction), yang salah satunya digunakan untuk penjualan aset-aset negara yang akan dihapuskan.

E-auction ini, telah kami launcing pada hari jadi DJKN ke-8 beberapa waktu lalu. Khusus untuk lelang E-mail, telah kami laksanakan dan alhamdulillah, menunjukkan proses dan output yang efektif.

DJKN baru saja menyelenggarakan rapat kerja nasional dan memperingati sewindu usia organisasi. Apa saja pekerjaan rumah yang belum diselesaikan? Bagaimana harapan Anda terhadap DJKN pada tahun mendatang?

Setelah melalui milestone sewindu DJKN, kami akan fokus pada beberapa hal. Pertama, dengan adanya alat pantau yang lebih reliable, maka pengawasan dan pengendalian akan kami tingkatkan, dan perencanaan aset akan dapat segera dieksekusi. Selain itu juga dengan perubahan PP No. 6 Tahun 2006 menjadi PP No.27 Tahun

2014 merupakan perbaikan dalam pengelolaan BMN sangat luas. Asumsi BMN maupun mekanisme certified ownership program merupakan hal yang bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Paralel dan saling beririsan, kami akan fokus pula pada optimalisasi dan utilisasi aset agar pengelolaan benar-benar mencapai tujuan highest and best use, termasuk mewujudkan operator pengelola barang. Dari aspek sumber daya manusia, kami akan memperkuat profesionalis penilai pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan penilaian ke depan. Pekerjaan rumah lain adalah adanya 4 (empat) Rancangan UndangUndang (RUU) yang menjadi backbone pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN yang harus bisa diselesaikan, yaitu RUU Pengelolaan Kekayaan Negara, RUU Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU Penilaian dan RUU Lelang. Tentu ini memerlukan dukungan politik dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Kementerian/Lembaga yang bersinggungan dengan keempat RUU tersebut.

Saya secara pribadi meyakini bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi, organisasi DJKN harus senantiasa menemukan areas for improvement, sehingga dari waktu ke waktu, akan selalu ada perbaikan proses bisnis untuk cara kerja dan hasil layanan yang lebih baik dan peningkatan kapasitas SDM yang multi disiplin. Yang paling utama dan harus dikedepankan adalah bagaimana DJKN senantiasa adaptif dan responsif terhadap dinamika pemerintahan dan pengelolaan aset negara agar aset tidak hanya sebagai sarana dan prasarana penunjang kerja dan merupakan cost, namun memiliki peran penjaga disiplin anggaran bahkan kontributor pendapatan negara.

Sebagaimana kita maklumi, dua pertiga jumlah aaset dalam LKPP menjadi tanggung jawab pengelolaan DJKN termasuk menjaga kualitas opininya.

Reportase

Seminar Nasional “The Power of Public Speaking for Great Leaders”

B

adan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Balai Diklat Kepemimpinan kembali menyelenggarakan seminar kepemimpinan nasional di Aston Hotel Denpasar, Bali (11/11). Seminar bertajuk ‘The Power of Public Speaking for Great Leaders’ ini dihadiri oleh 120 pejabat dan pegawai dari Kantor Wilayah Kementerian Keuangan regional Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam sambutannya, Ida Bagus Gede Kartika Manuaba menekankan pentingnya public speaking bagi para pemimpin. “Setiap pemimpin pasti mengarahkan anak buahnya,” ungkapnya. Oleh karena itu, lanjutnya, ketika seorang pemimpin melakukan perintah dan berdiskusi dengan timya, harus menggunakan cara yang baik agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan efektif.

Selanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Desi Anwar menyatakan bahwa kunci sukses seorang pemimpin terletak pada cara berkomunikasi yang baik. Menurut Desi, tujuan komunikasi ialah bagaimana cara menyampaikan sesuatu agar dimengerti orang lain. Ia menambahkan, cara yang paling efektif dalam berkomunikasi bagi seorang pemimpin ialah dapat mendengar dan memahami orang lain serta mengembangkan empati.

Acara yang dibuka oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bali, Ida Bagus Gede Kartika Manuaba ini dirancang khusus sebagai ajang untuk berbagi ilmu dan pengetahuan seputar kepemimpinan. Dikemas dalam format talkshow, seminar kali ini menghadirkan Desi Anwar selaku narasumber.

Sebelumnya, Kepala Balai Diklat Kepemimpinan, Ririn Mardiyanti menjelaskan bahwa salah satu alasan dipilihnya topik public speaking dalam seminar kali ini adalah karena berbicara di depan umum merupakan momok bagi sebagian orang. “Peringkat pertama pada survei ketakutan adalah berbicara di depan umum,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa public speaking yang efektif perlu didukung oleh beberapa faktor, seperti cara penyampaian dan isi pesannya.

“Komunikasi hanyalah alat, bukan tujuan.

Jadi, sebaik apapun penyampaiannya tetapi tidak berisi, maka komunikasi yang terjalin bagaikan tong kosong nyaring bunyinya,” pungkasnya.

Teks

MediaKeuangan

Foto

Dok. BPPK

Iin Kurniati

25 Vol. IX | No. 87 / November 2014

Reportase

Sosialisasi Perhitungan Pajak bagi Perdagangan Elektronik

D

irektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) menyelenggarakan sosialisasi e-commerce dan laman pajak.go.id di Medan, Jumat (7/11). Acara yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra ini, dihadiri oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, account representative dan pegawai Kanwil DJP Sumatera Utara I.

Acara yang diikuti juga oleh wajib pajak e-commerce dan pengurus tax center di Sumatera Utara ini bertujuan untuk pengembangan laman situs DJP. Selain itu, acara ini juga ditujukan untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai bisnis perdagangan elektronik dan hubungannya dengan perpajakan.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I serta Direktur Tranformasi Proses Bisnis (TPB) selaku Pejabat Pengganti Direktur P2 Humas.

Rangkaian acara ini berisi diskusi dan pemaparan tentang proses bisnis e-commerce oleh Perwakilan dari Ipaymu. Setelah itu Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Perubahan Direktorat TPB memberikan pemaparan mengenai aspek perpajakan e-Commerce. “e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik,� jelasnya.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan terkait pengembangan laman situs DJP oleh Kepala Seksi Pengelolaan Situs DJP. Pengembangan ini penting sebagai media komunikasi dua arah yang interaktif. Ke depan diharapkan keberadaan situs ini

26 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

mempermudah masyarakat melakukan pelaporan pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

secara elektronik, seperti penghasilan dari penjual online marketplace atau daily deals (kupon harian elektronik).

Sesi kedua diawali dengan pemaparan tentang proses bisinis dan aplikasi D-Tect oleh Kepala Seksi Pengembangan Penegakan Hukum I Direktorat TPB. Diskusi juga berlanjut mengenai aspek perpajakan PPh oleh Kepala Seksi Peraturan PPh Badan II. Sesi ini membahas bagaimana melakukan perhitungan pajak bagi para penjual yang melakukan perdagangan

Terakhir, pemaparan tentang aspek perpajakan PPN oleh Kepala Seksi Peraturan PPN Perdagangan I Direktorat Peraturan Perpajakan I. Dalam sesi ini dibahas mengenai perhitungan pajak bagi barang/jasa yang diperdagangkan secara elektronik. Misalnya seperti harga jual barang dan/atau nilai ekspor atau biaya pengiriman dari barang yg diminta oleh penjual daily deals.

Teks

Foto

Novita Asri

Bagus Wijaya

Wawancara Reportase

Dalam posisi menteri, atasannya presiden dan tentunya tidak mungkin kita mengganggu presiden setiap saat, atau mengganggu presiden setiap hari. sehingga Praktis, banyak keputusan yang harus diambil tentunya dengan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak. Yang paling penting saya juga harus bisa mengeluarkan peraturan. Jadi Peraturan Menteri Keuangan otomatis menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan.

Tugas Menantang untuk Menteri Bambang

B

Apakah ada arahan khusus dari Presiden Jokowi Widodo kepada Anda sebagai Menteri Keuangan dalam mendukung program-program yang direncanakan oleh pemerintah?

ersama 33 menteri Kabinet Kerja yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Bambang Brodjonegoro dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin (27/10). Dengan pengalaman sebagai Mantan Wakil Menteri Keuangan II pada kabinet sebelumnya, penunjukkan Bambang dinilai sebagian pengamat sebagai langkah yang tepat. Selama lima tahun ke depan, Bambang akan memimpin Kementerian Keuangan bersama Mardiasmo, Mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Tak lama setelah dilantik, Bambang menerima wawancara sejumlah media di kantornya. Media Keuangan menyarikannya dalam tulisan ini.

diskusi. Waktu itu diskusi yang beliau ingin dalami adalah mengenai APBN kita. Jadi beliau ingin tahu apa saja isu yang terkait dengan sisi penerimaan, misalnya pajak, kemudian juga dari sisi pengeluaran.

Apa saja yang dibicarakan bersama Presiden Joko Widodo ketika Anda dipanggil ke istana pada masa penyusunan Kabinet Kerja?

Yang pasti berubah adalah tanggung jawab. Misalnya ketika saya menjadi Kepala BKF (Badan Kebijakan Fiskal) atau bahkan Wakil Menteri, itu selalu ada atasan yang tentunya bisa ditanya dan yang akan mengambil tanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Kebetulan waktu saya dipanggil oleh Pak Presiden ke istana, sifatnya lebih ke

Foto

Abdul Aziz, Dok. DJP

Beliau juga menanyakan mengenai bagaimana kondisi APBN terakhir. Jadi memang sifatnya lebih banyak dialog.

Setelah Pak Presiden mendapatkan informasi, ya diskusinya selesai. Jadi tidak ada pembicaraan spesifik, misalnya penawaran menjadi Menteri Keuangan atau kesiapan dan seterusnya.

Menurut Anda, apa saja tantangan yang berbeda antara menjadi Menteri Keuangan dengan posisi Anda sebelumnya sebagai Wakil?

Teks

Dwinanda Ardhi

Fundamental fiskal tetap harus dijaga.

Yang akan membedakan satu presiden dengan presiden lain adalah pada prioritas dan programnya. Presiden Joko Widodo mempunyai fokus untuk memberi perhatian lebih kepada kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk apa kemudian hal itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal? Misalkan alokasi anggaran, maka salah satunya bisa diterjemahkan dalam bentuk bentuan atau belanja subsidinya yang harus bisa terarah dan terintegrasi.

Dari situ diharapkan bisa memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan seterusnya.

Demikian juga dalam hal infrastruktur yang harus dibangun, Pertanyaannya, infrastruktur jenis apa? Apakah infrastruktur yang berbasis pertanian, energi, infrastruktur dasar, dan seterusnya. Nah ini juga harus bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal melalui anggaran atau melalui insentif perpajakan.

27 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Wawancara

Pada rapat kabinet yang pertama, apakah ada amanat atau target khusus dari Presiden kepada Kementerian Keuangan?

Pada sidang kabinet pertama, tidak ada istilahnya arahan atau target per kementerian. Pak Presiden ingin menteri-menterinya memahami apa yang menjadi visi dan misi beliau.

Jadi ketika beliau menginginkan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan itu harus yang menyejahterakan masyarakat dan memperbaiki pemerataan. Messagenya menjadi clear buat kami, yaitu bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi, tetapi jangan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Nah itu kemudian diterjemahkan oleh masing-masing menteri.

28 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Satu lagi, Presiden menekankan bahwa tidak ada yang namanya visi menteri.

Yang ada adalah visi presiden. Menurut saya itu penting untuk bisa mencegah ego-sektoral. Kadang-kadang egosektoral itu muncul apabila masingmasing menteri mempunyai visi dan ide sendiri, sehingga merasa kalau ada kementerian lain yang tidak sinkron dengan apa yang menjadi visinya, yang muncul adalah ego-sektoral tadi. Hal ini sudah ditekankan dari awal oleh Bapak Presiden.

Presiden Joko Widodo membentuk kementerian baru pada Kabinet Kerja.

Bagaimana dukungan anggaran APBN untuk kementerian ini?

Ya, kebetulan karena sisa tahun anggaran ini tinggal dua bulan, maka kami akan

mencoba mendukung keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Maritim sebagai kementerian baru dengan bagian dari APBN 2014 yang memang disiapkan untuk cadangan dari operasional pemerintah. Itu bisa dilakukan untuk dua bulan ke depan dan nanti yang paling penting adalah ketika kita menyusun Rancangan APBN Perubahan 2015, semua kementerian, baik yang baru, digabungkan, atau dipisahkan, itu harus sudah jelas semua. Termasuk sudah jelas juga komisi apa di DPR yang akan menjadi partner kerja. Hal ini karena setiap anggaran kementerian pada nantinya akan disetujui oleh komisi terkait di DPR. Kalau kita berbicara mengenai seratus hari pertama pemerintahan, apa yang akan menjadi prioritas Kementerian Keuangan?

Wawancara Pertama, tidak ada istilah seratus hari pertama, sama sekali tidak pernah disebut. karena setiap pemerintahan punya cara kerjanya sendiri-sendiri.

Kalau dari kami, tentunya dalam 3 bulan pertama, kami harus menyelesaikan isu-isu jangka pendek. Yang paling jelas, kami harus menjaga kesinambungan fiskal, terutama APBN 2014 sampai tanggal 30 Desember.

Kemudian, kita juga harus menyiapkan diri menyambut tahun 2015. Meskipun kita sudah punya APBN, tentunya Pak Presiden punya visi dan misi yang harus diterjemahkan secara operasional.

Penerjemahannya tentu harus melewati pembahasan anggaran yang dalam hal ini nantinya adalah melalui rancangan perubahan APBN 2015.

Bagaimana strategi untuk menggenjot penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan?

Pertama, tentu kita perlu punya data dan informasi yang lebih lengkap mengenai Wajib Pajak. Saya yakin dengan perekonomian Indonesia yang sudah sedemikian besar, apalagi sekarang kita berada pada ranking 10 dunia berdasarkan perhitungan purchasing power parity yang dikeluarkan World Bank, seharusnya penerimaan pajak bisa lebih besar.

Dari penerimaan pajak badan, banyak isu yang masih bisa dikejar supaya perusahaan itu membayar pajak dengan tepat.

Mungkin mereka sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau sudah membayar pajak secara teratur. Yang kita ingin kejar apakah mereka sudah membayar pajak sesuai sesuai dengan ketentuan. Jadi untuk pajak badan, strateginya akan lebih menekankan pada kepatuhan pajak.

Terkait pajak perseorangan akan berbeda strateginya. Pertama, kami ingin perluas basis pajak. Jadi tidak hanya sekedar menambah jumlah Wajib Pajak berdasarkan NPWP (Nomor

Pokok Wajib Pajak), tapi yang lebih penting NPWP yang sudah ada pun kita harapkan aktif. Artinya membayar pajak dengan benar secara teratur.

Kemudian apakah pajak yang mereka bayarkan sudah sesuai.

Nah untuk itu, kita perlu dukungan paling tidak profiling Wajib Pajak.

Ditambah tentunya dukungan dari penegak hukum. Saya yakin Bapak Presiden sangat punya perhatian soal penerimaan. Pada waktu memimpin Solo dan Jakarta, beliau sukses meningkatkan penerimaan dari pajak daerah.

Message-nya menjadi clear buat kami, yaitu bagaimana bisa menumbuhkan ekonomi, tetapi jangan pertumbuhan yang tidak berkualitas."

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro

untuk mengurangi defisit secara bersama-sama.

Reformasi struktural harus dimulai dengan pola pikir seperti itu. Harus ada kebijakan mendasar untuk mulai membuat defisit berbalik arah. Untuk reformasi struktural, yang saya pikirkan adalah pertama, Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan harga komoditas.

Kita sudah harus bisa menerima bahwa harga komoditas itu mungkin tidak akan membaik lagi dalam waktu singkat.

Kedua, Indonesia tidak lagi bisa bergantung kepada impor minyak yang terlalu besar. Artinya hal-hal yang selama ini tidak dibicarakan secara serius, misalnya diversifikasi energi dan penguatan sektor manufaktur menjadi penting. Yang nanti ingin kita dorong juga bersama teman-teman di kabinet adalah ayo kita lakukan reformasi struktural di masing-masing sektor. Misalnya sektor manufaktur itu harus bisa berkembang lagi menjadi kontributor perekonomian Indonesia.

Selama ini kan manufaktur agak menurun, Orang terlalu asyik dengan ekspor bahan mentah. Sekarang ekspor bahan mentah menjadi tidak menarik karena harganya sudah sedemikian turun.

Apa peluang ekonomi yang bisa direbut oleh Indonesia pada tahun 2015?

Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan defisit. Baik defisit transaksi berjalan, neraca perdagangan, maupun anggaran. Apakah ada strategi khusus untuk menjawab tantangan ini?

Saya pikir jawabannya pada reformasi struktural. Jadi kita melakukan reformasi struktural bukan sekadar apa yang berbeda dari sebelumnya.

Yang lebih penting adalah bagaimana membuat ekonomi Indonesia lebih sehat. Munculnya twin, triple, atau quadruple deficit menjadi isu karena tidak ada penanganan yang terintegrasi.

Tidak ada satu kebijakan yang signifikan

Pertama adalah bagaimana kita menjaga kestabilan ekonomi makro berikut kestabilan fiskal. Kemudian, pada saat kita harus menjaga kestabilan, juga banyak ekspektasi adanya pertumbuhan yang tidak rendah. Banyak orang berharap pertumbuhan akan lebih baik dibandingkan 2014 ya, mungkin 5,7 atau 5,8 persen. Ini membutuhkan effort tersendiri, terutama bagaimana kita bisa menyediakan ruang fiskal yang besar.

Pengaruh pengalihan alokasi belanja subsidi, misalnya, nanti itu akan bisa membuat infrastruktur bergerak cepat pertumbuhannya. Kita harapkan tahun 2015 bisa menjadi tahun percepatan pembangunan infrasruktur skala besar.

29 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Profil Kantor

Direktorat Dana Perimbangan, DJPK

Pengelola Kebijakan Transfer ke Daerah Tepat alokasi, tepat jumlah, dan tepat waktu.

D

esentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan upaya mempercepat pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperpendek rentang birokrasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demi menggapai tujuan itu, maka diperlukan dukungan dari berbagai faktor, salah satunya seperti pendanaan daerah yang optimal.

Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 mencapai Rp856 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp737 triliun.

Dari nomimal tersebut, setidaknya 73 persen dari pendapatan APBD Kabupaten/Kota digelontorkan dari alokasi dana transfer ke daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tercatat, dana transfer ke daerah dalam APBN 2015 mencapai Rp637,97 triliun, lebih tinggi dibanding APBN Perubahan 2014 sebesar Rp596,5 triliun. Dengan kata lain, total dana transfer ke daerah mencapai lebih dari sepertiga dari total anggaran belanja Negara dalam APBN 2015 sebesar Rp2.039,48 triliun.

Pengelolaan alokasi dana tersebut tentu tak lepas dari peran Kementerian Keuangan. Untuk itulah pada tahun 2001, Kementerian Keuangan membentuk Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD). Lalu tahun 2005, PKPD bergabung dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menjadi Direktorat Jenderal Anggaran

30 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

dan Perimbangan Keuangan (DJAPK).

Dua tahun kemudian, DJAPK dipecah lagi menjadi DJA dan dan Ditjen Perimbangan keuangan.

Di dalamnya terdapat unit khusus yang bertugas mengelola dana perimbangan yakni Direktorat Dana Perimbangan (Ditdaper). Tahun 2014 ini, Ditdaper berhasil menjadi salah satu unit yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Menteri Keuangan.

Menurut Direktur Ditdaper, Rukijo, ke

RPMK ini harus terbit sebelum 2015 karena nanti akan menjadi dasar bagi bupati walikota untuk menghitung alokasi dana desa per desa."

Direktur Ditdaper, Rukijo

Teks

Iin Kurniati

depan pihaknya melangkah untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Berkembangnya transformasi birokrasi di Kementerian Keuangan serta dinamika kebijakan yang terjadi di dalam negeri menyebabkan penambahan tugas dan fungsi Ditdaper.

Ditdaper mulanya bertugas sebatas mengelola dana perimbangan, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kemudian, muncul Undang-Undang yang memberikan mandatori, seperti UU Pendidikan dan amanat konstitusi tentang pengadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan guru. Direktorat yang memiliki 88 orang punggawa ini juga ditugaskan untuk mengelola dana otonomi daerah khusus Aceh dan Papua, serta dana keistimewaan Yogyakarta.

Rukijo menjelaskan bahwa Ditdaper kini tengah fokus untuk melaksanakan amanat UU Nomor 6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 60/2014 tentang Dana Desa. “Itu semua ada disini, dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran sampai pelaporan. Itu salah satu manajemen

Foto

Anas Nur Huda, Arfindo Briyan

Profil Kantor

Rukijo menambahkan, pihaknya kini tengah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tetang perencanaan, penetapan, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi alokasi dana desa. “Rancangan PMK sudah kami siapkan namun ada beberapa hal yang belum kita putuskan sebab masih menunggu perbaikan bahan dari Kementerian Dalam Negeri. RPMK ini harus terbit sebelum 2015 karena nanti akan menjadi dasar bagi bupati walikota untuk menghitung alokasi dana desa per desa,” jelas Rukijo.

Sumber Pendapatan Desa 1. Pendapatan Asli Desa 2. Sumber pendapatan yang berasal dari APBN atau disebut Dana Desa 3. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari retribusi kabupaten diperuntukkan bagi desa 4. Alokasi Dana Desa yang besarnya paling sedikit 10% dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten 5. Bantuan keuangan dari APBD Propinsi atau Kabupaten/Kota 6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat 7. Sumber pendapatan desa lain-lain yang sah Sumber: Direktorat Dana Perimbangan, DJPK

yang utuh dari pengelolaan kebijakan transfer ke daerah,” jelas Rukijo.

Dana Desa Dewasa ini, rencana dan realisasi pembangunan bertumpu pada aspirasi

masyarakat. Wajar rasanya bila dikatakan bahwa keberadaan desa sebagai ujung tombak pemerintah di level terbawah menentukan maju tidaknya pembangunan Indonesia ke depan.

Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur desa di bidang pertanian mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Hal ini tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan bukan tidak mungkin dapat menyedot keuangan daerah untuk pembiayaannya. Karena itulah, mulai tahun 2015 pemerintah menyediakan paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan untuk dana desa.

Pemerintah mengalokasikan Rp9,06 triliun untuk alokasi dana desa sehingga total dana transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2015 mencapai Rp647,0 triliun. Penghitungan alokasi itu ditentukan berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis.

Diakui Rukijo tantangan terberat pada saat menyusun perencanaan, penganggaran dan pengalokasian transfer ke daerah ialah kualitas data atau bahan yang akurat dari kementerian teknis. Lalu, data indeks teknis terkait kebutuhan DAK belum disediakan secara valid. Selain itu, selama ini penetapan alokasi DBH dilakukan setelah penetapan APBN, padahal seharusnya lebih cepat.

Kondisi tersebut membuat Ditdaper melakukan terobosan dengan membuatkan jadwal ketat bagi Kementerian/Lembaga (K/L) ketika menyajikan data dasar perhitungan kebutuhan daerah. Kebijakan ini menentukan waktu bagi K/L untuk melakukan verifikasi, menyajikan DAK, membuat perencanaan penerimaan pajak/cukai dan penerimaan non-pajak sebagai dasar penetapan DBH. “Alhamdulillah 2015 penetapan alokasi DBH lebih cepat, sudah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 162 tentang rincian APBN 2015. Yang belum terwujud ialah SOP Link antar Kementerian untuk menjamin proses tadi (sehingga) schedule yang sudah ditetapkan berjalan dengan baik. Supaya tidak ada lagi yang terlambat. Kalau ada yang terlambat kita tau kenapa, siapa yang terlambat, siapa yang salah,” pungkasnya.

31 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Profil

Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB, Yuniar Yanuar Rasyid

Menjawab Tantangan Implementasi Akuntansi Akrual Yuniar Yanuar Rasyid mungkin tak pernah membayangkan saat ia berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) bahwa kelak ia akan dipercaya sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Saat ini Yuni, begitu ia biasa disapa, sedang menjalankan program besar Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu peralihan sistem akuntansi dari kas menjadi akrual.

S

elepas menempuh pendidikan Diploma III STAN pada tahun 1981, Yuni mengawali karier sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) Bandung.

Setahun kemudian, DJPKN berubah menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di BPKP, Yuni diangkat sebagai auditor junior, kemudian tak lama ia ditarik oleh BPKP Provinsi Lampung.

Pada tahun 1985 ia melanjutkan studi Program DIV STAN jurusan Akuntansi.

Setelah lulus pada tahun 1987, Yuni mendapat tawaran untuk melanjutkan karier di BPKP atau berpindah unit.

Saat itu Kementerian Keuangan baru membentuk suatu unit Eselon II bernama Pusat Pembukuan Keuangan Negara. Yuni memutuskan bergabung pada unit yang membutuhkan banyak akuntan untuk mengembangkan akuntansi tersebut. “Waktu itu kita belum kenal akuntansi pemerintahan, kalau menyusun pelaporan untuk pertanggungjawaban presiden itu cukup dikumpulin saja data-datanya, ya dari Direktorat Jenderal

32 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Anggaran dan lain sebagainya. Belum ada pembukuan, belum ada akuntansi debit kredit. Kita ada sekitar 6 orang ditempatkan di Pusat Pembukuan (Keuangan Negara)yaitu sebagai pionir untuk counterpart pengembangan akuntansi,� kenangnya.

Pada tahun 1990-1994 Yuni bergabung dalam Task Force Tim Gabungan Direktorat Jenderal Pajak dan BPKP dalam rangka pemeriksaan terhadap wajib pajak. Pada tahun 1994 terbentuklah Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Sejak tahun 1994, Yuni bersama rekan-rekan yang lain resmi menjadi bagian BAKUN yang berperan aktif mengembangkan dan melakukan uji coba Sistem Akuntansi Pemerintah yang saat itu masih merupakan ilmu baru di lingkungan pemerintahan, baik tingkat pusat maupun daerah. Di samping itu, Yuni juga berperan dalam pengembangan dan pembinaan Sistem Akuntansi Instansi ke Kementerian/Lembaga.

Kepala Bagian Keuangan BAKUN selama dua tahun. Pada tahun 2004, terbentuklah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) sebagai unit eselon I yang membawahi satu Sekretariat Ditjen dan tujuh Direktorat teknis pada kantor pusat serta 30 Kantor Wilayah dan sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada kantor instansi vertikal. Yuni yang bergabung pada DJPB memegang tanggung jawab sebagai Kepala Subdirektorat Pembinaan Akuntansi Instansi dari tahun 2004 hingga 2006.

Kemudian pada tahun 2006 wanita kelahiran Jakarta ini diberikan amanah sebagai Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan. Tahun 2011 merupakan kali pertama ia ditugaskan di luar Jakarta. Selama bulan Januari hingga Juli tahun 2011 Yuni menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Setelah itu ia diangkat oleh Menteri Keuangan sebagai Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan hingga saat ini.

Pada tahun 2002, Yuni dipercaya untuk mengemban tanggung jawab sebagai

Yuni memahami bahwa direktorat yang dipimpinnya ini memegang peran sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi DJPB. Fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan merupakan salah satu fungsi utama pebendaharaan (treasury core functions) yang dilaksanakan oleh DJPB. “Tugas dan fungsi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) intinya adalah menyusun laporan keuangan negara, jadi itu adalah merupakan pelaporan pertanggungjawaban presiden yang nanti harus dipertanggungjawabkan ke DPR setiap tahun, itu merupakan

Teks

Foto

Pradany Hayyu

Bagus Wijaya

Profil

Yuniar Yanuar Rasyid, AK., M.M. Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 11 Februari 1959 Pendidikan: Diploma III STAN Jurusan Akuntansi (1981) | Diploma IV STAN Jurusan Akuntansi (1987) | Magister Manajemen Universitas Gajah Mada (1997) Riwayat Jabatan: Kepala Bagian Keuangan Badan Akuntansi Keuangan Negara (2002-2004) | Kepala Subdirektorat Pembinaan Akuntansi Instansi (2004-2006) | Kepala Subdirektorat Standar Akuntansi Pemerintahan (2006-2011) | Kepala Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo (2011) | Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB (2011-sekarang)

"Bayangkan kita harus mendidik sekitar 24.000 satker agar mereka paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan."

33 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Profil amanat undang-undang,” jelasnya.

Salah satu produk laporan yang dikeluarkan oleh direktorat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP ini merupakan laporan keuangan dari realisasi pendapatan belanja negara. Sistem penyusunannya pun harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan LKPP ini membawahi 24.000 satuan kerja (satker) dari Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. “Bayangkan kita harus mendidik sekitar 24.000 satker agar mereka paham bagaimana cara menyusun laporan keuangan, itu ada di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Seluruh satker dari Kementerian/ Lembaga diharuskan mengumpulkan laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh Menteri mereka masing-masing dan diserahkan kepada DJPB pada tanggal 28 Februari tiap tahunnya. Setelah itu selama sebulan DJPB melalui Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mengecek seluruh laporan tersebut, meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Setelah sebulan memeriksa dan mengkompilasi laporan keuangan dari seluruh Kementerian/Lembaga, LKPP tersebut diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir Maret.

Opini dari BPK inilah yang ditunggu oleh seluruh pimpinan Kementerian/ Lembaga. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, hasil pemeriksaan atas LKPP ini akan diserahkan kepada Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) yang nantinya setelah laporan ini sampai ke para Anggota DPR RI, di komisi masing-masing diharapkan menjadi bahan rujukan dalam melakukan proses pengawasan serta penganggaran pemerintah untuk RAPBN 2015.

Di samping menyusun LKPP, Direktorat APK juga bertugas untuk menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN). LK BUN merupakan

34 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

kompilasi dari Laporan Keungan BUN dengan laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang bertanggung jawab terhadap transaksi yang menjadi tugas Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, seperti utang, hibah, penerusan pinjaman, transfer ke daerah, dan lain-lain. LK BUN ini bersama LKPP juga akan diserahkan ke BPK untuk diaudit.

Dari Akuntansi Berbasis Kas ke Akrual Saat ini DJPB sedang menghadapi tantangan terbesar dalam peralihan implementasi akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Peralihan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba, namun telah diamanatkan sejak sebelas tahun yang lalu di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Akuntansi berbasi akrual ini merupakan kebutuhan Pemerintah dalam rangka menyediakan informasi keuangan yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas pemerintah.

Yuni menjelaskan bahwa Direktorat APK sudah mempersiapkan sejak lama untuk implementasi tahun 2015 ini.

“Sebenarnya menurut undang-undang implementasi (akuntansi) akrual itu sejak

"Bekerja dengan ikhlas, bekerja sebagai ibadah."

tahun 2008. Tapi kita kan baru mengenal sistem akuntansi pemerintahan pada tahun 2004, kalau dalam tiga tahun sudah merapkan akrual ya kita belum mampu. Malah pertama kali menyusun laporan keuangan neraca pada tahun 2005. Sehingga barulah akuntansi akrual itu wajib dilaksanakan di tahun 2015,” jelasnya saat ditanya awal mula penerapan sistem akuntansi modern ini.

Persiapan demi persiapan telah dilakukan sejak tahun 2010. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain menyiapkan Rencana Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual. Pada tahun 2011, persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan peraturan, kebijakan, dan proses bisnis. Pada tahun 2012, Yuni mulai melaksanakan training dan sosialisasi SAP berbasis akrual kepada seluruh stakeholders yang terlibat.

Hal yang tak kalah penting yaitu mengembangkan teknologi informasi

Profil termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan. Proses uji coba implementasi, penyempurnaan sistem, dan capacity building semakin dikembangkan di tahun 2013 dan 2014.

“Di tahun 2014 kita lebih banyak mengarah pada capacity building, melatih master trainer. Jadi kita didik temanteman kita di Kanwil Perbendaharaan.

Bayangkan kita harus mendidik 24.000 satker se-Indonesia. Jadi strateginya kita harus melibatkan teman-teman Kanwil untuk menjadi master trainer,” jelas wanita yang telah dikaruniai satu putra ini. Proses pelatihan ini juga melibatkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, banyak pegawai di Kanwil dan KPPN seluruh Indonesia yang diberikan pelatihan secara intensif.

Pada tahun 2014 berbagai langkah semakin gencar dilakukan, seperti melakukan roll out Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh Kementerian/Lembaga, dan melakukan uji coba akuntansi berbasis akrual di beberapa Kementerian/Lembaga.

Peraturan dan kebijakan juga tak luput dari penyempurnaan, seperti Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (KABA), dan Bagan Akun Standar (BAS).

“Mohon doanya agar ini bisa dijalankan dengan baik, semoga tidak ada masalah di tahun 2015,” tuturnya.

Pentingnya Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual “Intinya, data-data dalam laporan berbasis akrual jadi lebih komprehensif, lebih detil untuk menilai kinerja dari suatu organisasi. Walaupun sebenarnya belum banyak negara yang menerapkan sistem akrual tapi paling tidak kalau Indonesia sudah menerapkannya berarti bisa disejajarkan dengan negara-negara maju yang lain. Yang jelas yang murni akrual itu baru ada beberapa negara, misalnya Australia dan New Zealand,” tutur Yuni saat ditanya pentingnya

peralihan ke sistem akrual.

Lebih jauh lagi, sistem akrual dapat menghasilkan penyajian aset di neraca menjadi lebih andal. Selain itu, kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual. Sistem ini tentu saja berdampak pada Kanwil dan KPPN, yaitu tiap Kanwil dan KPPN diharuskan memiliki analis laporan keuangan yang andal dan kompeten dalam rangka pembinaan ke seluruh satker Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayahnya untuk menjamin keakuratan laporan keuangan yang dihasilkan.

Kesiapan Teknologi Informasi Saat ini SPAN masih digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Roll out SPAN hingga saat ini masih berjalan, sudah 62 KPPN yang menerapkan aplikasi ini. Ke depannya, selain SPAN juga akan diterapkan aplikasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI) yang diharapkan dapat menciptakan integrasi data. Namun sembari menunggu kesiapan implementasi penuh atas SPAN dan SAKTI, Direktorat APK telah bekerja sama dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dalam mengembangkan aplikasi alternatif, yaitu aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) untuk dapat digunakan pada tingkat satker demi menunjang pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Hal ini dilakukuan sepanjang aplikasi SAKTI belum digunakan. Uji coba aplikasi SAKTI sendiri mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2015.

Tantangan Proses penerapan sistem akrual ini tentu saja tak selamanya mulus. Yuni juga mengalami berbagai kendala.”Yang berat itu adalah mengubah mindset para menteri dan pimpinan lembaga, karena ya tidak usah yang akrual, yang kas saja mereka sebenarnya di Kementerian/ Lembaga itu kekurangan tenaga yang tahu mengenai akuntansi. Dan memang yang agak berat itu karena kita masih

dalam proses pengembangan sistem,” jelasnya.

Yuni menambahkan, sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang memahami analisa laporan keuangan. “Sekarang ini kan standar pemeriksaan BPK sudah semakin tinggi, jadi yang jelas sudah beberapa tahun ini yang diperlukan bukan hanya laporan keuangannya saja, namun juga masalah kualitas harus diperhatikan keakuratannya. Itu sebenarnya mengenai masalah bagaimana mengubah mindset seseorang,” tuturnya.

Kesibukan di luar kantor Padatnya rutinitas di kantor tak membuat wanita lulusan Magister Manajemen Universitas Gajah Mada ini lupa untuk berolahraga. Yuni memilih untuk berolahrga di Lapangan Banteng untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Saat berolahraga ia menikmati udara pagi yang segar dan pemandangan taman yang hijau dan asri. Tak jarang pula mengikuti senam aerobik yang diadakan di lingkungan kantor.

Sebagai seorang istri dan ibu, Yuni juga sangat menjaga komunikasi dengan suami dan putranya. Menjalani kehidupan sebagai sebagai wanita karier tak membuatnya melepas tanggung jawab sebagai seorang ibu. “Sekarang anak saya sudah menikah, dulu waktu masih kecil saya selalu usahakan untuk mengantar jemput ke sekolah. Tiap sabtu dan minggu saya dan suami berkomitmen untuk melakukan kegiatan bersama-sama sebagai bentuk quality time,” jelasnya.

Yuni kini hampir 34 tahun mengabdikan diri sebagai pegawai negeri sipil. Suka dan duka saat bekerja telah ia lalui.

Selama perjalanan kariernya hingga saat ini, ia selalu berusaha ikhlas dalam menghadapi segala tantangan dan kendala. “Bekerja dengan ikhlas, bekerja sebagai ibadah. Saya yakin hal itu dan sudah terbukti. Saat kita menghadapi sesuatu yang dianggap susah, jika kita menjalaninya dengan ikhlas, tiba-tiba ada saja solusinya,” pungkasnya.

35 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Info Kebijakan

BBM Sudah Seharusnya Naik Dalam dasawarsa terakhir, salah satu eksposur risiko utama yang senantiasa menghantui APBN ialah subsidi BBM. Keputusan pemerintah mengurangi subsidi merupakan langkah awal perbaikan ekonomi nasional.

S

elasa (18/11) lalu, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium yang semula Rp6.500 menjadi Rp8.500 per liter. BBM jenis solar juga mengalami kenaikan dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter. Berkat kenaikan itu, ada tambahan ruang fiskal hingga di atas Rp100 triliun. Namun demikian, pemerintah juga memperkirakan ada tambahan inflasi tahun 2014 sebesar 2 persen dari asumsi sebesar 5,3 persen menjadi 7,3 persen di akhir tahun 2014.

Tercatat, hingga Oktober lalu, laju inflasi sebesar 0,47 persen month to month (mtm) atau 4,83 year on year (yoy). Perkembangan inflasi ini merupakan angka tertinggi dalam enam tahun terakhir bahkan jauh lebih tinggi dibanding rerata historis lima tahun terakhir Oktober sebesar 0,08 persen

(mtm). Tercatat selama periode Januari hingga Oktober, inflasi kumulatif mencapai 4,19 persen.

Sementara itu, pada kuartal ketiga, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mampu tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Angka ini lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya yang mencapai 5,1 persen (yoy) karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat pemilu. Lalu, adanya perlambatan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) akibat ketatnya likuiditas dan tekanan suku bunga serta disebabkan pertumbuhan ekspor dan impor yang negatif.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif. Pasca kenaikan harga BBM, Rabu (19/11) ditutup menguat sebesar 25,46 poin atau 0,49 persen menjadi

5.127,93. Awal November lalu (7/11) IHSG menguat 16,69 persen sebesar 4.987,42.

Periode 2 Januari hingga 7 November 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.246,48 dan level terendah sebesar 4.175,81.

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sebagai dampak menguatnya dolar terhadap mata uang di dunia serta meningkatnya permintaan dolar di dalam negeri untuk pembayaran utang. Periode 7 November lalu, Rupiah berada di level Rp12.210/US$, melemah dibanding akhir Oktober lalu sebesar Rp12.142/US$. Pasca kenaikan BBM, Rabu (19/11) nilai tukar Rupiah mengalami tekanan menjadi sebesar Rp12.142/US$ atau terdepresiasi sebesar 0,05 persen dibanding hari sebelumnya (18/11) sebesar Rp12.136/US$.

Tabel Perkembangan Ekonomi Indonesia Indikator

Nilai Tukar Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi

Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

Kinerja

Nilai tukar Rupiah pada 7 November 2014 berada pada Rp12.210/US$.

Periode 2 Januari hingga 7 November 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.271/US$ dan level terlemah Rp12.267/US$.

IHSG pada 7 November 2014 sebesar 4.987,42 menguat 16,69% (ytd).

Periode 2 Januari hingga 7 November 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.246,48 dan level terendah sebesar 4.175,81.

Inflasi per Oktober 2014 mencapai 0,47% (mtm) , 4,19% (ytd) atau 4,83% (yoy).

ICP per Oktober 2014 mencapai US$83,72 per barel;

Selama Oktober 2014: Saham outflow Rp3,2 triliun, SUN inflow Rp12,49 triliun;

Rata-rata tahun 2014 s.d Oktober 2014 sebesar US$102,31 per barel.

Per 7 November: Saham net inflow Rp0,13 triliun, SUN net inflow Rp2,47 triliun; Selama 2014 (s.d 7 November) pasar saham mengalami inflow sebesar Rp45,40 triliun: SUN inflow Rp138,5 triliun; Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 6 November 2014 sebesar Rp462,33 triliun atau mencapai 37,79% dari total SUN yang diperdagangkan.

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah) 36 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Teks

Iin Kurniati

Foto

Hanif Ibrahim

Info Kebijakan Kemudian, terkait neraca perdagangan, bulan September 2014 mencatatkan defisit sebesar US$270,1 juta sehingga sampai kuartal ketiga 2014, neraca perdagangan defisit sebesar US$1,67 miliar. Sementara kinerja neraca pembayaran pada kuartal kedua membaik dengan adanya peningkatan surplus sebesar US$4,3 miliar.

Fakta data BBM Subsidi BBM yang membebani APBN bermuara dari penerapan formula terbuka dimana setiap unsur volatilitas variabel eksternal (harga minyak dunia atau kurs Rupiah terhadap dolar Amerika). Hal ini terjadi ketika harga jual BBM bersubsidi kepada konsumen diperlakukan tetap, sementara biaya penyediaannya oleh pemerintah bisa berfluktuasi tergantung terjadinya fluktuasi volatilitas variabel eksternal.

Ada beberapa fakta dan data terkait subsidi BBM. Pertama, Indonesia pernah menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) bahkan sempat menempati posisi Sekretaris Jenderal. Sejak 2003 Indonesia mengalami defisit neraca ekspor-impor minyak (net importer) sehingga di tahun 2008 Indonesia keluar dari OPEC. Dengan lifting minyak sebesar 0,9 juta barel per hari dengan cadangan sebesar 3,9 miliar barel maka cadangan minyak Indonesia akan

Volume Penjualan: APBN vs Realisasi 48

120

112.7

46

96.1

100

44 42

80

40

60

61.6

38 36

40

34

20

32 30

2006

2007

2008

2009

APBN

2010

2011

Realisasi

habis dalam 12 tahun ke depan.

2012

2013

0

ICP

masing Rp104,4 triliun dan Rp100 triliun akibat subsidi BBM lebih dari 200 triliun.

Kedua, Pergerakan Indonesia Crude-oil Price (ICP) mempengaruhi besaran angka dalam APBN baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Tercatat, sejak tahun 2011, Indonesia mengalami defisit sebesar Rp61,9 triliun akibat subsidi BBM yang mencapai Rp165,2 triliun. Defisit ini semakin meningkat di tahun 2012 dan 2013, masing-

Ketiga, Indonesia menganut rezim subsidi harga terbuka. Artinya, pemerintah menetapkan harga jual eceran BBM bersubsidi yang lebih rendah dari harga sesungguhnya. Ketika terjadi fluktuasi harga yang mengakibatkan disparitas harga melebar maka risiko karena fluktuasi ini

Yield SUN

Pertumbuhan PDB

Investasi Langsung

Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

Yield SUN periode 7 November 2014: • Yield SUN 10Y sebesar 8,00%, • Yield SUN 5Y sebesar 7,85%

Pada Q1-2014 PDB tumbuh sebesar 5,21% (yoy).

Realisasi investasi Q3 2014 mencapai Rp119,9 triliun atau naik 19,3% (yoy) • PMA: Rp78,3 triliun naik 16,9% (yoy) • PMDN: Rp41,6 triliun naik 24,2%(yoy)

September 2014: • Ekspor naik 3,87% (yoy) menjadi US$15,28 miliar • Impor naik 0,85% (yoy) menjadi US$11,89 miliar • Defisit neraca perdagangan sebesar US$0,27 miliar • Secara kumulatif (JanuariSeptember 2014), ekspor turun 0,93% (yoy) menjadi US$132,71 miliar, sementara impor turun 4,26% (yoy) menjadi US$134,37 miliar.

• Defisit perdagangan sebesar US$1,68 miliar.

Pada Q1-2014 defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,2 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$4,3 miliar (2,1% PDB);

Periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2014 • Yield SUN 10Y Tertinggi 9,18% -- Terendah 7,83% • Yield SUN 5Y Tertinggi 8,67% -- Terendah 7,56%

Pada Q2-2014 PDB tumbuh sebesar 5,12% (yoy).

Pada Q3-2014 PDB tumbuh sebesar 5,01% (yoy).

Sepanjang 2013: 5,78% (yoy).

PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8% Sepanjang 2012: 6,23% (yoy).

PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3,3%

Realisasi investasi Semester I 2014 sebesar Rp222,8 triliun atau naik 15,56% (yoy) • PMA: Rp150,0 triliun, naik 13,5% (yoy) • PMDN : Rp72,8 triliun, naik 20,2%(yoy)

Surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi US$7,8 miliar yang berasal dari defisit investasi lainnya; Pada Q2-2014 surplus NPI meningkat dari US$2,1 miliar pada Q1 menjadi US$4,3 miliar; Membaiknya kinerja NPI tersebut ditopang oleh transaksi modal dan finansial yang mencatat peningkatan surplus yang signifikan.

37 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Info Kebijakan menjadi beban pemerintah.

(mtm), atau 3,28 persen year on year (yoy).

Kenaikan upah pekerja dan kebijakan moneter longgar diharapkan akan terus mendorong laju inflasi. Sementara itu, pada periode yang sama, defisit neraca perdagangan Jepang mulai menyempit ke US$8,76 miliar.

Selanjutnya, subsidi BBM membuat pola konsumsi tidak hemat. Terbukti penyesuaian harga BBM tahun 2005 yang rata-rata dua kali lipat mampu mengerem tingkat konsumsi BBM masyarakat.

Terbukti dalam APBN 2006, konsumsi BBM diasumsikan mencapai 41,6 juta kilo liter, ternyata tahun 2005 realisasinya hanya sebesar 37,1 juta kilo liter. Sebaliknya, ketika disparitas harga internasional dan domestik semakin tinggi tetapi subsidi BBM semakin besar, konsumsi masyarakat cenderung boros.

Kemudian, komparasi subsidi energi (BBM dan listrik) dengan subsidi non-energi sangat timpang. Terbukti sepanjang tahun 2010-2012, subsidi membengkak dari Rp140,0 triliun menjadi Rp306,5 triliun sementara total subsidi non-energi kurang dari Rp40 triliun. Padahal total nilai subsidi non-energi ini merupakan akumulasi dari berbagai bentuk subsidi yang lebih tepat sasaran. Misalnya seperti subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, public service obligation (PSO) dan subsidi kredit program dan subsidi pajak.

Perekonomian negara maju The Fed kembali merevisi proyeksi pertumbuhan Amerika Serikat di tahun 2014, dari 2,1-2,3 persen menjadi 2,0 – 2,2 persen. Tercatat, pertumbuhan ekonomi Amerika di kuartal ketiga 2014 mencapai 3,5 persen quarter on quarter (qoq).

Angka ini lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 4,6 persen (qoq), namun optimis masih berekspansi cukup tinggi di kuartal selanjutnya.

Oktober 2014 lalu, Federal Open Market Committee (FOMC) menyatakan bahwa The Fed memutuskan mengakhiri stimulus moneternya dalam program pembelian aset quantitative easing jilid 3. Meskipun program senilai US$15 miliar itu berakhir, FMOC tetap mempertimbangkan periode waktu yang menjadi patokan bagi investor terkait kapan suku bunga AS akan dinaikkan. Saat ini, The Fed menetapkan kisaran fed funds rate (FFR) sebesar 0,0 – 0,25 persen.

38 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Perekonomian negara berkembang Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada kuartal ketiga 2014 sebesar 7,3 persen atau lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya yang mampu tumbuh mencapai 7,5 persen.

Tercatat, neraca perdagangan Tiongkok September lalu masih surplus meski lebih rendah dibanding bulan sebelumnya menjadi sebesar US$30,9 miliar.

Di zona Eropa, perekonomian kawasan Eropa stagnan karena mengalami kontraksi dari sebelumnya 0,2 persen (Q1-2014) menjadi 0,0 persen (Q2-2014).

Sementara inflasi di zona Eropa Oktober lalu tercatat mencapai 0,4 persen, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 0,3 persen. Kenaikan inflasi sejalan dengan tingkat pengangguran Eropa masih cukup tinggi di level 11,5 persen.

Perekonomian Eropa yang rentan dengan inflasi dan tingkat pengangguran tinggi mendorong European Central Bank (ECB) kembali memotong suku bunga acuan dan suku bunga deposito. September lalu, ECB menurunkan suku bunga acuan dari 0,15 persen menjadi 0,05 persen dan menetapkan suku bunga deposito minus 0,2 persen dari sebelumnya minus 0,1 persen.

Di Jepang, pada kuartal kedua 2014 perekonomiannya mengalami kontraksi sebesar minus 7,1 persen quarter on quarter seasonally adjusted annual rate (qoq, saar).

Angka ini lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya sebesar 6 persen (qoq, saar).

Kontraksi perekonomian di kuartal kedua ini disebabkan oleh kebijakan kenaikan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen, April lalu.

Terkait laju inflasi Jepang bulan September lalu mencapai 0,29 persen month to month

Di bidang kebijakan fiskal, Juni lalu, pemerintah Tiongkok kembali meluncurkan paket mini stimulus.

Diantaranya dengan memangkas pajak perusahaan kecil, meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan kawasan Sungai Yangtze, dan meningkatkan pembiayaan bagi eksportir. Di bidang moneter, People’s Bank of China (PBoC) kembali mengucurkan stimulus sebesar US$81,4 miliar untuk lima bank besar di Tiongkok.

Di India, terbentuknya pemerintahan baru mendorong optimisme pada pemulihan kondisi ekonomi. Perekonomian India tumbuh sebesar 5,7 persen di kuartal kedua 2014 lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya sebesar 4,6 persen. Capaian ini juga dikatakan sebagai pertumbuhan tercepat dalam 2,5 tahun terakhir.

Tercatat, laju inflasi India Agustus lalu sebesar 6,46 persen. Di periode yang sama, defisit neraca perdagangan India kembali menyempit dari US$12,23 miliar menjadi US$10,8 miliar.

Pemerintah India melakukan reformasi ekonomi dengan meningkatkan investasi publik dan swasta, penciptaan lapangan kerja dan stabilisasi fiskal. Sementara langkah riil yang akan dilakukan yakni memberlakukan pajak penjualan, mendukung pertumbuhan ekonomi asing dan mempercepat persetujuan proyek bisnis.

http://www.helpdeskpbj.depkeu.go.id

39 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Kolom Ekonom

Revitalisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Indonesia Oleh: Rakhmindyarto, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal

B

eberapa waktu yang lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa tingginya volume dan nilai produksi perikanan nasional tidak dibarengi dengan meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasok dari sumber daya ikan dan non ikan. Total target PNBP perikanan yang ditetapkan APBN 2005-2013 tidak pernah lebih dari Rp300 miliar, sedangkan realisasi PNBP yang berasal dari perikanan tangkap cenderung stagnan sejak tahun 2009 yakni sebesar Rp150 miliar (Tribunnews, 31 Oktober 2014). Lebih jauh menurut Susi, dengan 70 persen wilayah yang terdiri atas lautan, potensi sumber daya ikan yang tersimpan di perut bumi Indonesia sangat besar untuk menopang perekonomian bangsa. Ironisnya, kontribusi sektor perikanan masih sangat rendah terhadap PNBP. Hal

40 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

ini seolah mengafirmasi buruknya tata kelola sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Belum lagi jutaan hektar lahan hutan dan perkebunan yang saat ini telah dikuasai oleh pihak asing.

Persoalan menjadi semakin parah karena adanya permainan mafia SDA berupa illegal mining dan illegal logging.

Permasalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Rezim Jokowi dan

Jusuf Kalla untuk merevitalisasi kebijakan tata kelola sumber daya alam Indonesia agar dapat menyatukan jalan antara kekayaan alam Indonesia yang demikian besar dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Konflik tata kelola SDA, dari sentralisasi ke desentralisasi Eksploitasi sumber daya alam secara masif berawal sejak

Kolom Ekonom naiknya rezim Orde Baru pada tahun 1966-1967. Paradigma pembangunan dan kemajuan ekonomi pada saat itu diwujudkan dengan potensi hutan, minyak bumi, gas, dan mineral yang overused. Pada tahun pertama saja, terdapat tiga undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan SDA. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing yang memberikan kemudahan masuknya modal asing di Indonesia beserta dengan kemudahan insentif pajak untuk perusahaan asing.

Kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa seluruh wilayah hutan dikuasai oleh negara. Produk hukum ketiga adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pertambangan yang membuat semua lahan di wilayah Indonesia dapat dipergunakan untuk pertambangan.

Eksploitasi kekayaan SDA di Indonesia memang memberikan benefit yang sangat besar bagi perekonomian.

Namun, eksploitasi yang berlebihan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan sosial terutama di daerah yang kaya SDA. Perusahaan sering tidak memedulikan kondisi masyarakat lokal dan lingkungan.

Hal ini terjadi karena pemberian hak untuk mengelola SDA tidak didasari pertimbangan SDA berkelanjutan atau benefit buat masyarakat (Gellert, 2005). Kondisi tersebut menciptakan konflik laten yang dapat meledak setiap saat. Puncaknya, konflik di area hutan terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah ketika terjadi bentrokan antara Masyarakat Dayak dan Madura yang berujung pada pembantaian lebih dari

500 orang Etnis Madura dan pengusiran ribuan Suku Madura dari wilayah tersebut.

Sistem pemerintahan desentralisasi menjadikan semakin kentara betapa pentingnya peran SDA bagi perekonomian daerah. Mayoritas daerah masih menggantungkan pendapatannya kepada eksploitasi SDA dan hanya sedikit saja yang menghasilkan penerimaan dari sektor industri dan perdagangan. Pada zaman Orde Baru, daerah tidak terlalu ambil pusing dengan pengelolaan SDA karena pemerintah pusat memberikan dana bantuan daerah dengan besaran yang seragam. Pada sistem desentralisasi, daerah harus berjuang sendiri dan mencari pendapatan dari potensi kekayaan lokal. Sumber dana yang paling memungkinkan adalah kekayaan alam. Sebagian besar daerah yang kaya saat ini mendapatkan penerimaan daerahnya dari SDA, seperti Kutai Kartanegara.

Pada situasi seperti ini, peranan tata kelola SDA menjadi sangat penting.

Governance yang salah hanya akan menimbulkan eskalasi konflik berkenaan dengan menajemen SDA. Menurut Stiglitz (2000), penggerusan SDA menimbulkan eksternalitas berupa kerusakan lingkungan yang akhirnya berujung konflik. Secara umum ada dua jenis konflik yang terjadi yaitu konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) serta konflik antara masyarakat lokal, pengusaha, dan pemda. Konflik yang masih sering terjadi sampai saat ini adalah yang jenis kedua dan sampai sekarang pemerintah masih belum

Pada sistem desentralisasi, daerah harus berjuang sendiri dan mencari pendapatan dari potensi kekayaan lokal. Sumber dana yang paling memungkinkan adalah kekayaan alam.

menemukan solusi komprehensif untuk menurunkan eskalasi konflik tersebut.

Peran pemerintah dan tantangan tata kelola SDA Benang merah tata kelola SDA di Indonesia dapat disimpulkan menjadi tiga persoalan besar. Pertama, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih bergantung kepada ketersediaan SDA kunci seperti lahan, hutan, tambang, laut, dan energi. Kedua, pertumbuhan industri masih akan terpusat di daerah perkotaan, terutama Pulau Jawa. Polusi industri yang terjadi berkombinasi dengan faktor kota seperti sampah dan asap kendaraan.

Ketiga, tingginya pertumbuhan ekonomi menciptakan konflik yang terjadi karena penggunaan lahan dan hutan serta meningkatnya akses SDA lainnya.

Dari sisi literatur, hubungan antara perlindungan lingkungan dengan pembangunan ekonomi menunjukkan adanya gap yang cukup lebar (Martinuzen, 1997). Concern yang paling utama adalah bagaimana menciptakan level pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat bersamaan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Namun, alih-alih kedua aspek ekonomilingkungan bisa berjalan beriringan, yang terjadi adalah trade off sehingga harus diambil salah satu aspek sebagai prioritas (Clark, 1991). Bila aturan penggerusan SDA terlalu longgar, boleh jadi produksi akan semakin tinggi tapi risiko kerusakan lingkungan menjadi lebih besar. Sebaliknya, pengaturan yang relatif ketat menjamin perlindungan lingkungan, namun berpotensi menurunkan minat penanam modal. Di sinilah peranan pemerintah diperlukan dalam rangka menciptakan aturan tata kelola SDA yang sesuai.

Terdapat beberapa metode untuk mengurangi rusaknya lingkungan dan konflik tata kelola SDA karena eksternalitas. Seperti yang dicontohkan Stiglitz (2000), eksternalitas dapat diatasi oleh masyarakat dan swasta secara bersama-sama melalui sistem

Ilustrasi

Arfindo Briyan

41 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Kolom Ekonom

hukum. Dalam merespon eksternalitas, pemerintah harus memainkan peranan kunci untuk mengendalikan kerusakan lingkungan. Dalam prakteknya, hal ini dapat dilakukan dengan menegakkan regulasi seperti standar polusi, standar efisiensi, dan penerapan pajak lingkungan (Clark, 1991; Weaver, Rock, and Kustener, 1997). Namun, rekomendasi seperti tersebut di atas sebenarnya adalah normatif dari peran sebuah pemerintahan dalam tata kelola SDA. Di Indonesia, rekomendasi seperti itu sulit dijalankan. Pemerintah tidak mampu mengendalikan kerusakan ekologis sebagai dampak eksploitasi SDA. Eksternalitas menjadi semakin parah karena ulah pemburu rente manajemen SDA. Salah satu metode yang dapat diterapkan secara efektif untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan SDA adalah melalui pemberdayaan masyarakat lokal (Conca,

42 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

1996). Metode tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman tentang SDA untuk membangun kesadaran publik melalui pengembangan kurikulum. Hal ini dapat memberikan pengetahuan yang komprehensif kepada local community mengenai pentingnya perlindungan lingkungan, eksploitasi SDA, eksternalitas, dan bagaimana mendapatkan kompensasi dari eksternalitas dengan cara yang benar. Jika masyarakat sudah melek dengan isu-isu tersebut, hal ini dapat meningkatkan transparansi pengelolaan SDA. Pada akhirnya, informasi asimetrik dan juga pemburu rente dapat dikurangi. Rowe (2002) mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pemahaman isu lingkungan dengan tanggung jawab sosial. Masyarakat yang paham akan isu lingkungan memiliki kerangka berpikir dan keyakinan tentang masa depan yang memadai untuk terlibat dalam mengatasi masalah lingkungan.

Peningkatan kesadaran publik akan persoalan lingkungan melalui pendidikan telah dilakukan di banyak negara, seperti Botswana, Namibia, Bulgaria, dan juga Amerika Serikat.

Walaupun pendekatan tersebut bukanlah hal baru, hal ini tidak dilakukan secara sistematis di Indonesia, baik pada masa Orde Baru maupun sejak era reformasi. Local content yang diusung oleh sistem desentralisasi tidak mampu meyakinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kurikulum berbasis lokal. Pemda masih gamang melaksanakan sistem desentralisasi pelayanan publik seiring masih masifnya korupsi yang terjadi di level itu.

Tantangan terbesarnya adalah political will dari seluruh pemangku kepentingan untuk berpikir bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal untuk generasi saat ini, tetapi juga harus tetap terjaga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

43 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Opini

Menuju Organisasi yang Sehat dan Berkinerja Tinggi

P

ada tanggal 3 hingga 16 November lalu, seluruh pegawai Kementerian Keuangan kembali diminta mengisi Survei Penilaian Kesehatan Organisasi MOFIN (The Ministry of Finance Organizational Fitness Index).

Sebelumnya, pada 29 Oktober 2014 telah diadakan sosialisasi Survei tersebut di aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta. Menyusul kemudian, keluar surat edaran nomor SE-42/MK.1/2014 yang isinya mengimbau seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk mengisi survei tersebut dengan mengakses laman http://mofin.kemenkeu.go.id.

Survei MOFIN merupakan penyempurnaan dari survei OHI (Organizational Health Index) yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 oleh konsultan McKinsey. Kali ini, dibantu oleh tenaga ahli dari Universitas Indonesia dan beberapa universitas lainnya, Kementerian Keuangan mengembangkan sendiri beberapa aspek kuisioner survei MOFIN untuk digunakan dalam mengukur sembilan dimensi kesehatan organisasi. Sembilan dimensi tersebut meliputi arahan, kepemimpinan, budaya dan iklim kerja, akuntabilitas, koordinasi dan pengendalian, kapabilitas, motivasi, orientasi eksternal, serta inovasi dan pembelajaran. Sebagai sebuah alat ukur, MOFIN akan mendiagnosis kondisi kesehatan organisasi Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan survei OHI tahun 2013, survei MOFIN tidak dibuka dengan pertanyaan demografi responden. Sistem yang dikembangkan pada survei MOFIN

44 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

sudah secara otomatis menyimpan data demografi responden. Keuntungannya, risiko terjadinya kesalahan pengisian atau manipulasi data menjadi berkurang.

Pemakaian kata pertanyaan kuisioner survei MOFIN juga sudah diperbaiki.

Pada survei OHI, beberapa pertanyaan kurang cocok diajukan pada responden pegawai Kementerian Keuangan karena menggunakan istilah seperti “pelanggan� dan “produk dan jasa� yang lebih tepat diterapkan pada responden dari organisasi sektor swasta. Istilah-istilah tersebut sudah tidak ditemui lagi pada survei MOFIN. Sebanyak 111 pertanyaan tertutup dan 3 pertanyaan terbuka pada laman survei menanti untuk diselesaikan.

Banyaknya jumlah pertanyaan dalam suatu survei memang sangat relatif, tergantung dari luasnya ruang lingkup penelitian. Akan tetapi, dengan lebih dari 100 tersebut tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi responden untuk menjawab. Perlu dilakukan uji validitas khususnya terkait pertanyaan-tertanyaan di akhir dalam mengantisipasi adanya rasa bosan atau jawaban yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Apabila tidak ada uji validitas, dikhawatirkan jawaban dapat menjadi bias. Selain itu, banyaknya pertanyaan yang menggunakan kalimat negatif juga sedikit membingungkan responden dalam menjawab. Namun, untuk mengurangi kebosanan responden menghadapi pertanyaan positif, bisa saja diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat negatif.

Teks

Reni Saptati Dwi Iswari, Setjen Kemenkeu

Di luar hal-hal teknis tersebut, metode pendekatan bottom up yang diterapkan oleh Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan sebagai agen perubahan dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan organisasi Kementerian Keuangan patut diapresiasi.

Seluruh pegawai Kementerian Keuangan diminta partisipasinya secara langsung untuk menyukseskan program MOFIN. Keterlibatan pegawai untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan perubahan dapat meminimalkan penolakan dan meningkatkan komitmen pegawai untuk mengikuti perubahan yang akan terjadi nantinya. Selain itu, keterlibatan pegawai juga dapat meningkatkan kualitas dari perubahan itu sendiri. Konsekuensi dari keterlibatan seluruh pegawai dalam pendekatan ini tentunya ada. Selain memakan energi besar dan waktu lama, konflik disfungsional berpotensi muncul ke permukaan.

Pelaksanaan survei MOFIN bertujuan untuk mengetahui kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, melaksanakan, dan memperbarui diri lebih cepat sehingga dapat mempertahankan kinerja yang tinggi dari waktu ke waktu, memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja suatu organisasi, dan memberikan pemahaman mengenai elemen-elemen penting yang mempengaruhi kesehatan organisasi.

Keterlibatan pegawai untuk mengisi survei barulah merupakan langkah awal sebagai sebuah proses pengumpulan data secara sistematik. Hasil diagnosis

Foto

www.maison-entrepreneur.fr

Opini

ada dua manfaat spesifik yang dirasakan oleh Kementerian Keuangan. Pertama, organisasi Kementerian Keuangan dapat mengamati masalah yang dihadapinya secara objektif. Dengan terjaganya kerahasiaan identitas responden, pegawai dapat memberikan jawaban yang jujur dan terbuka. Kedua, berkurangnya keengganan terhadap perubahan karena para pegawai terlibat dalam proses perubahan tersebut. Survei ini bahkan bukan hanya melibatkan sebagian besar pegawai, melainkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan survei MOFIN, hal-hal yang ditemui pada tahapan diagnosis dan analisis masalah kiranya perlu disampaikan kembali kepada para pegawai.

selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi oleh organisasi, serta bagaimana pola dari dari masalah tersebut. Langkah selanjutnya, perlu dirumuskan tindakan apa saja untuk mengatasi masalah yang ada.

Keterlibatan para pegawai Kementerian Keuangan diharapkan tidak hanya sebatas pada langkah pengisian survei saja. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan survei MOFIN, hal-hal yang ditemui pada tahapan diagnosis dan analisis masalah kiranya perlu disampaikan kembali kepada para pegawai. Rencana tindakan untuk mengembangkan organisasi Kementerian Keuangan ke

arah yang lebih baik dapat disusun bersama oleh para pegawai dan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan selaku agen perubahan. Para pegawai dapat menjalankan berbagai tindakan yang spesifik sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi. Tindakantindakan dimaksud diharapkan dapat menjadi obat bagi kondisi kesehatan organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan diagnosis awal. Untuk mengetahui efektivitas tindakan, evaluasi dapat kembali dilakukan dan hasilnya dibandingkan dengan data diagnosis awal.

Survei MOFIN yang melibatkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan diakui memberi banyak manfaat. Setidaknya

Untuk menjadi sebuah organisasi yang sehat dan berkinerja tinggi, langkah perbaikan dan penyempurnaan yang terukur dan terencana adalah hal yang mutlak perlu dilakukan. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula beberapa hal yang menjadi hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal baik dari individu maupun dari organisasi itu sendiri. Sumber hambatan dari individu berasal dari karakteristik manusiawi dan aspek psikologis semisal kebiasaan, kebutuhan akan rasa aman, dan kekhawatiran bahwa perubahan yang terjadi akan berpengaruh secara finansial. Seperti halnya hambatan dari individu, hambatan dari organisasi pun bermula dari kecenderungan organisasi untuk melaksanakan apa yang sudah rutin diterapkan selama ini.

Penolakan terhadap perubahan dalam organisasi, meski itu demi perbaikan dan penyempurnaan sekalipun, merupakan hal yang sulit dihindarkan.

Supaya perubahan dapat berlangsung sesuai yang diharapkan, cara mengatasi penolakan juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk dipelajari dan diselesaikan. *tulisan menggambarkan pendapat pribadi

45 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Review

Penghargaan Rumah Kepada Mantan Presiden dan Wakil Presiden Review PMK Nomor 189/PMK.06/2014 Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan Mantan Wapres RI

P

ada akhir September lalu, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/ PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden (Wapres). Dengan berlakunya PMK Nomor 189/PMK.06/2014 ini, maka PMK Nomor 168/PMK.06/2014 yang semula mengatur penyediaan, standar

46 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

kelayakan, dan perhitungan nilai rumah kediaman bagi mantan presiden dan mantan wapres dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. PMK Nomor 168/ PMK.06/2014 ditetapkan satu bulan sebelum PMK Nomor 189/PMK.06/2014.

Dalam perkembangannya, pelaksanaan penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres memerlukan waktu yang lebih memadai, fleksibilitas dalam standar kelayakan dan nilai, serta keluwesan

Teks Budi Sulistyo

dalam penyediaan, sehingga perlu diatur kembali ketentuan mengenai penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan wapres.

Aturan yang tercantum dalam PMK Nomor 189/PMK.06/2014 ditetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah Bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik

Ilustrasi

Wardah Adina

Review Indonesia. Peraturan tersebut terdiri atas 6 bab dan 14 pasal, yang antara lain mengatur kriteria umum, standar rumah kediaman, dan perhitungan nilai penganggaran.

Kriteria rumah mantan presiden Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 189/PMK.06/2014, penyediaan rumah kediaman bagi mantan presiden dan/ atau mantan wapres dilakukan melalui pembangunan rumah baru atau melalui pembelian rumah yang telah ada.

Kriteria umum untuk rumah kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres adalah berada di wilayah Republik Indonesia, berada pada lokasi yang mudah dijangkau dengan jaringan jalan yang memadai, memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas mantan presiden dan/atau mantan wapres beserta keluarga, dan tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan mantan presiden dan/atau mantan wapres beserta keluarga.

Adapun luas tanah yang diperbolehkan ditetapkan seluas-luasnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) untuk yang berlokasi di ibu kota negara Republik Indonesia atau seluas-luasnya 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) untuk yang berlokasi di kota selain ibu kota negara Republik Indonesia, yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Bangunan untuk rumah kediaman meliputi ruang yang dapat mendukung aktivitas yang bersangkutan beserta keluarganya, desain tata ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya, spesifikasi balian bangunan memenuhi persyaratan teknis untuk kekuatan bangunan dan persyaratan kenyamanan dan keamanan penghuni, dan fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni.

Luas bangunan yang diperkenankan yaitu memiliki keluasan seluruh lantai bangunan seluas-luasnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi). Adapun biaya total biaya yang

dikeluarkan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Proses: mensesneg ajukan ke menkeu Menteri sekretaris negara mengajukan permohonan kepada menteri keuangan untuk melakukan perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibukota negara Republik Indonesia, termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan presiden dan/ atau wapres, paling lambat tiga tahun sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan/atau wapres. Kemudian menteri keuangan menugaskan direktur jenderal kekayaan negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibukota negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil survei, menteri keuangan menyampaikan nilai pasar tanah terendah termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan presiden dan/atau wapres kepada menteri sekretaris negara. Penyampaian nilai pasar tanah terendah itu dilakukan paling lama satu bulan setelah diterimanya pengajuan permohonan dari menteri sekretaris negara. Perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman bagi mantan presiden dan/ atau mantan wapres dilakukan oleh menteri sekretaris negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Melebihi plafon, tidak ditanggung negara Apabila nilai total tanah dan bangunan yang diajukan melebihi plafon, pemerintah tidak akan menanggung kelebihan dari harga rumah mantan presiden dan/atau wapres. Dalam Pasal 9 PMK Nomor 189/PMK.06/2014, diatur plafon pagu indikatif maksimal

nilai tanah dan bangunan. Untuk tanah dihitung dari nilai pasar tanah terendah per meter persegi pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di ibu kota negara dikalikan 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi).

Adapun total nilai bangunan adalah biaya pembangunan rumah kualitas baik per meter persegi kali 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi). Berdasarkan perhitungan tersebut, mantan presiden dan/atau mantan wapres harus menanggung kelebihan apabila rumah yang diinginkan melebihi pagu indikatif. Jalan lainnya yaitu menteri sekretaris negara dapat menyediakan rumah kediaman lain dalam suatu kawasan perumahan khusus, sesuai kriteria dan standar sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

PMK memberikan kepastian Dengan terbitnya PMK Nomor 189/ PMK.06/2014, pemerintah tidak membatasi pengeluaran negara dengan jumlah tertentu untuk rumah bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres. Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004, nilai maksimal yang diatur mencapai Rp20 miliar (dua puluh miliar rupiah). Dengan tidak adanya batasan harga, pemerintah bisa lebih fleksibel memberikan fasilitas kediaman bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres, dan tidak perlu mengubah PMK untuk mengikuti kenaikan tingkat inflasi.

PMK 189/PMK.06/2014 juga mengakhiri pro kontra apakah mantan presiden dan/atau mantan wapres bisa mengambil dananya dan membelikan rumah dengan dana tersebut. PMK tersebut mengatur pengadaan rumah mantan presiden dan/atau mantan wapres tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk rumah. Fasilitas rumah bagi mantan presiden dan/atau mantan wapres merupakan salah satu penghargaan bagi mantan pemimpin negara dan agar bisa hidup layak setelah menjabat.

47 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Inspirasi

saat itu ia juga sukses menembus seleksi mahasiswa Institut Teknik Sepuluh November (ITS) jurusan Teknik Industri.

Jenjang Diploma III jurusan Akuntansi ini tak hanya dilalui dengan lancar, ia juga berhasil masuk 20 besar lulusan terbaik.

Reward yang didapatkannya adalah kemudahan untuk langsung melanjutkan program Diploma IV STAN. “Capek juga belajar akuntansi selama 5 tahun. Tapi (kemampuan) akuntansi saya jadi makin advance,” tuturnya sambil tertawa.

Mencapai Work Life Balance Rutinitas yang padat di kantor tidak dijadikan alasan untuk malas berolahraga. Yoga menjadi kegiatan yang dipilih Agung untuk melepaskan penat setelah seharian bekerja.

48 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

P

emilik nama lengkap Agung Galih Satwiko ini lahir di Surabaya pada tanggal 23 Januari 1976. Agung yang menghabiskan sebagian besar masa sekolahnya di Surabaya harus hijrah ke Jakarta pada tahun 1994 untuk melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN). Padahal

Teks

Pradany Hayyu

Lulus dari Diploma IV STAN pada tahun 1999, Agung ditempatkan di Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan, cikal bakal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan saat ini. Pada tahun 2001 ia bergabung di debt management office.

Debt management office ini dibentuk untuk mengatur utang pemerintah Indonesia yang semakin menumpuk sejak krisis moneter pada tahun 19981999. Hingga akhirnya terbentuklah Pusat Manajemen Obligasi Indonesia yang bernaung di bawah Sekretariat Jenderal. Di sinilah Agung belajar banyak tentang pengelolaan utang pemerintah.

Bahkan ia bersama rekan-rekannya sempat beberapa kali dikirim ke luar negeri untuk training. Agung mengikuti perkembangan cikal bakal pembentukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dari yang awalnya hanya unit eselon II di bawah Sekretariat Jenderal hingga menjadi satu unit eselon I yang tidak hanya menangani Surat Utang Negara (SUN), tapi juga loan dan kewajiban kontijensi.

Agung sangat menikmati pekerjaannya saat ini. Ia menjelaskan bahwa DJPU memiliki fungsi yang luas dan strategis.

“DJPU tidak hanya semata-mata kerjaannya secara administratif sebagai pembayar utang dan bunga. Kita (DJPU) sangat berususan dengan pasar keuangan secara umum. Pemahaman terhadap pasar keuangan sangat berkaitan dengan kapan kita harus menerbitkan global bond, kapan harus menerbitkan SUN, ” tuturnya dengan penuh semangat saat menjelaskan tugas DJPU.

Foto

Arfindo Briyan, Dok. Pribadi

Inspirasi

Kita tidak perlu mengejar pangkat dan jabatan. Yang terpenting menyelesaikan pekerjaan kita, nanti pangkat dan jabatan akan mengikuti.”

Agung Galih Satwiko

Di usianya yang muda, Agung kini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio Surat Utang Negara yang membawahi tiga kepala seksi. Sebagai atasan, ia sangat menjaga komunikasi dengan para bawahan yang kebanyakan memiliki umur yang tidak beda jauh. “Ini jadi tantangan buat saya. Kapan saya harus menempatkan posisi sebagai atasan, kapan saya harus (menempatkan posisi) sebagai teman.

Karena mereka teman-teman saya juga, diskusi jadi lebih mudah,” jelasnya.

Agung memang beruntung bisa menapaki karier dengan mulus. Setelah lulus dari program Magister Manajemen Universitas Indonesia pada tahun 2004, tak lama ia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Akuntansi Surat Utang Negara. Sejak itu ia berpindah-pindah unit eselon IV yang berbeda. Pada tahun 2011 ia dipromosikan menjadi Kepala Subdirektorat Pengembangan Pasar SUN. Terhitung sejak tahun 2013 hingga saat ini ia menjadi Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portofolio SUN. Sibuk menjalani aktivitas di kantor bukan berarti mengabaikan kesehatan.

Agung sangat tertarik membaca artikelartikel kesehatan. Pada pertengahan 2013 ia membaca artikel tentang yoga.

“Saya amaze dengan yoga. Kalau melihat

gerakannya di video sepertinya sepele, tapi ulasan-ulasan di media sangat positif (terhadap yoga),” jelasnya saat menceritakan awal ketertarikannya olahraga ini. Ketertarikannya ini membuat ia mempelajari lebih dalam tentang yoga. Ia mengunduh sebuah aplikasi berbayar dari Android tentang tutorial yoga. Aplikasi ini dilengkapi dengan video berbagai gerakan yoga beserta musiknya, bagaikan mengikuti kelas yoga sebenarnya.

Bermula dari kisah itu hingga saat ini Agung semakin menekuni yoga.

Bersama rekan-rekannya di DJPU ia rutin melakukan olahraga yang menggabungkan relaksasi dan meditasi ini. Manfaat yang ia rasakan setelah rutin melakukan yoga sangatlah besar.

Tidak hanya bisa membuat tidur lebih mudah dan nyaman, namun juga berguna untuk membuat emosi lebih stabil, nafas lebih teratur, badan lebih lentur dan lebih fit. “Sehat itu modal untuk kita bekerja. Kerja itu oke, tapi manusia tidak diciptakan untuk duduk diam, kita diciptakan untuk bergerak.

Untuk itu perlu ada work life balance,” jelasnya.

Agung memberikan tips agar pegawai bisa tetap berolahraga di sela-sela kesibukannya. Olahraga tidak perlu

harus lari sampai berkeringat, hanya dengan berjalan kaki di sekitar lingkungan kantor selama setengah jam saja sudah cukup membuat tubuh menjadi bugar. “Sehat itu mahal. Begitu kita masuk rumah sakit dan ketahuan biayanya mahal baru merasakan pentingnya menjaga kesehatan. Kerja boleh diselesaikan tapi jangan diforsir.

Harus diimbangi aktivitas fisik yang cukup,” jelasnya.

Agung kini memang telah memegang amanah sebagai pejabat eselon III, namun hal ini tidak membuatnya memandang pangkat dan jabatan adalah segalanya. Menurutnya, pegawai lebih baik mengutamakan pengembangan diri daripada mengejar jabatan. Pengembangan diri diartikan sebagai pembelajaran dari lingkungan di sekitar kita, belajar dari atasan, dan tidak menutup kemungkinan untuk belajar dari bawahan. “Kita tidak perlu mengejar pangkat dan jabatan. Yang terpenting menyelesaikan pekerjaan kita, nanti pangkat dan jabatan akan mengikuti. Pekerjaan yang dimaksud juga bukan hanya yang rutin saja, teruslah berkembang. Keep learning and growing,” tutur pria yang bercita-cita kelak dapat melanjutkan pendidikan S3 ini menutup pembicaraan dengan Media Keuangan.

49 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Renungan

Berburu Eksistensi dan Pengakuan

S

aat ini, setiap kita seringkali dikhawatirkan akan eksistensi dan pengakuan. Seberapa sering Anda membuka layar ponsel Anda? Mengecek pesan singkat yang masuk, memeriksa komentar atas posting Anda di media sosial, mencari-cari nama Anda dalam percakapan teman-teman Anda, dan sejumlah aktivitas lain untuk memastikan bahwa Anda masih eksis dan diakui dalam lingkungan pergaulan Anda? Meyakinkan diri bahwa Anda masih dalam posisi aman dalam lingkaran tersebut.

yang kita terima dari orang lain dan seberapa banyak cacian yang ditujukan kepada kita. Ya, bahkan pada kenangan masa lalu kita disibukkan dengan mencari eksistensi dan pengakuan.

yang mampu membawa kebermanfaatan bagi orang di sekitarnyalah yang bisa memperoleh eksistensi sesungguhnya, hingga saat di mana mereka tidak lagi eksis.

Pun demikian dengan masa depan.

Kita disibukkan dengan pertanyaan, akan menjadi apa kita di masa depan?

Seberapa besar pengakuan dan penerimaan orang lain untuk kita di masa nanti? Akan seperti apa eksistensi kita dan generasi kita selanjutnya?

Kecemasan kita hari ini bukan lagi pada seberapa bermanfaat, tapi lebih kepada seberapa jauh eksistensi dan pengakuan orang-orang sekitar atas kehadiran kita.

Tak lagi soal, apa yang kita bagi dalam media sosial bermafaat atau tidak, tapi seberapa sering kita menghiasi media sosial dengan sejumlah posting, foto, status dan lainnya menggambarkan tentang kita. Tentang apa yang kita lakukan, tentang apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Ya, kita membagi potongan fase hidup kita kepada orang lain demi eksistensi dan pengakuan.

Ketahuilah, pada akhirnya nanti kecemasan akan eksistensi dan pengakuan serta rasa ingin tahu kita tentang keduanya, akan membawa kita pada masa di mana kita akan kehilangan kedua hal tersebut. Pengakuan dan eksistensi yang selama ini selalu kita cemaskan, pada akhirnya nanti tidak pernah menjadi milik kita. Saat ini kita boleh bersusah payah memastikan bahwa kita tetap eksis dan diakui orang-orang di sekitar kita. Kita masih ada dalam pergaulan-pergaulan dan lingkaran pertemanan. Namun, hanya mereka

Pada masanya nanti, saat di mana eksistensi itu tidak lagi dalam genggaman, maka gilirannya eksistensi dan pengakuan dari orang lain itu menjadi saksi atas kehidupan kita.

Untuk itu, tentang upaya kita menjaga keduanya, jangan sampai ia hanya sebentuk eksistensi dan pengakuan semu. Tak berbekas dan mudah dilupakan dalam ingatan.

Atau bahkan bukan tak mungkin, ia malah menjerumuskan kita pada penderitaan tak berkesudahan. Karena apa? Ya, kita lupa untuk menjaga dan memastikan eksistensi kita dan pengakuan dari Sang Maha untuk masa yang kekal nanti.

Dialah eksistensi dan pengakuan yang sesungguhnya. Jika demikian, mulai sekarang yakinilah bahwa eksistensi dan pengakuan jenis inilah yang lebih berhak untuk kita upayakan habis-habisan.

Saat aktivitas kita di dunia maya tidak memberikan respons positif dari yang lain, kita mulai diselimuti kecemasan bahwa kita mulai tidak diterima dalam pergaulan. Kita mulai mencari cara agar kita bisa kembali diterima dan diakui.

Inilah kekhawatiran yang bukan tak mungkin mengambil porsi cukup besar yang menutut perhatian kita: eksistensi dan pengakuan.

Pada masa lalu, kita mengenang seberapa besar eksistensi kita dan pengakuan orang lain atas diri kita. Seberapa banyak kita memiliki komunitas. Seberapa berpengaruh kita dalam lingkungan pergaulan kita. Seberapa banyak pujian

50 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Teks

Farida Rosadi

Foto

www.socialbeta.com

Resensi Buku

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Oktober 2014 Harry Potter Series Box (Indonesia) 1-7

JK Rowling

Judul: Jokowi, Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker | Penulis: Yon Thayrun | Penerbit: Noura Books | Tebal: xii+242 | ISBN: 978-6029498-46-2

P

enampilan biasa, tidak berpenampilan parlente seperti pejabat kebanyakan. Cara bicaranya juga biasa, seperti bicara dengan seorang teman. Tidak ada birokrasi untuk bertemu dengan Jokowi.

Kira-kira itulah yang masih diingat Yon Thayrun saat menyampaikan keinginan untuk menulis buku tentang Jokowi.

Kisah seorang Jokowi yang kini menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 memang menarik untuk diikuti.

Tak heran bila saat ini banyak sekali buku-buku yang mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pemimpin Indonesia yang lahir dari pemilihan langsung oleh rakyat itu ternyata punya cerita yang inspiratif. Yon Thayrun menuliskannya dalam buku berjudul Jokowi, Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker. Buku setebal 242 halaman itu ditulis berdasarkan wawancara langsung Penulis dengan Jokowi dan orang-orang di sekitarnya, saat beliau digadanggadang menjadi calon DKI 1.

Isi buku ini diawali dengan sajian kehidupan pribadi Jokowi mulai dari masa kecil hingga kuliah dan bekerja sebagai pengusaha mebel. Isi sajian lainnya mengenai aktivitas Jokowi saat menjabat sebagai walikota yang memimpin Solo dengan cara yang tidak biasa. Mulai dari gaya kerja Jokowi yang blusukan ke masyarakat hingga menabrak protokoler dan birokrasi yang dianggap merepotkan dirinya untuk berhubungan dengan rakyat.

Buku ini berusaha memberi cerita tentang Jokowi yang belum pernah dipublikasikan seperti tentang masa lalunya yang sangat sederhana hingga dia menjadi seorang pengusaha dan walikota yang sukses.

Yang menarik dari judul buku ini kalau Jokowi juga berjiwa rocker. Ia penggila berat Judas Priest dan Lamb of God. Jiwa rocker itu juga yang membuatnya jadi manusia bebas, disiplin, tekun, sederhana, dan rendah hati. Popularitas Jokowi kian meroket hingga kini.

Berbagai pemberitaan tentang dirinya selalu menjadi konsumsi publik. Istilah bagi para kuli tinta, Jokowi adalah media darling, orang-orang yang menjadi kesayangan media karena banyak hal.

Penyajian tulisan yang khas jurnalis membuat buku ini mudah untuk dibaca.

Pembagian alur ceritanya mudah dimengerti. Namun, jangan dikira buku ini adalah biografi Jokowi. Buku ini tepatnya dikategorikan sebagai buku memoar/inspirasi. Di dalam buku ini kita masih belum menemukan halhal yang sangat detil dan mendalam tentang Jokowi. Tapi, setidaknya buku ini mampu memberi inspirasi dan pemahaman sehingga kita sadar bahwa Indonesia saat ini masih memiliki pemimpin yang mau mengemban amanat rakyat. Buku karya Yon Thayrun cukup mewarnai dalam merekam jejak fenomena Jokowi. Ia, Jokowi, pemimpin rakyat berjiwa rocker. Selamat membaca dan semoga terinspirasi!

Teks

Syahrul Ramadhan

Lelaki Terseksi di Dunia Julie James

Rantau 1 Muara Ahmad Fuadi

Dari Datuk ke Sakura Emas A. Fuadi, dkk

Yakuza Moon Shoko Tendo

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Oktober 2014

Cambridge IELTS University of Cambridge Dasar-Dasar Demografi Sri Moertiningsih Adioetomo dan Omas Bulan Samosir Manajemen Kinerja Dermawan Wibisono

Accounting for NonAccountants: The Fast and Easy Way to Learn the Basics

Wayne A. Label The Digital Photography Book

Scott Kelby

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

51 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Resensi Wisata

Kereta Api Uap Ambarawa, Inspirasi dari Masa Lalu

K

ereta api telah menjadi bagian tak terpisahkan dari republik ini. Sejarah panjang kereta api dimulai saat perusahaan milik kolonial Belanda, Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij (NIS), pertama kali membangun jaringan rel kereta api di Semarang tahun 1864. Jalur tersebut digunakan untuk angkutan penumpang dan barang. Beberapa tahun berselang, Belanda membangun jaringan rel melintasi Ambarawa untuk kepentingan strategi militer. Rute ini menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta. Mobilisasi pasukan dan logistik perang menjadi lebih mudah dan cepat. Stasiun kereta api Ambarawa selesai dibangun tahun 1873. Stasiun yang diberi nama Stasiun

52 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Willem I ini menjadi rumah bagi belasan lokomotif saat itu.

Topografi di sekitar Ambarawa yang berupa medan perbukitan memaksa para insinyur Belanda memutar otak, memikirkan cara jitu agar mampu membangun rel yang bisa dilalui kereta api dengan aman. Lantas ditemukanlah teknologi rel kereta api dengan lebar 1067 milimeter yang dikenal dengan narrow gauge. Selain dapat menekan biaya pembangunan, teknologi rel yang dilengkapi gerigi di tengahnya ini dapat membantu lokomotif melaju dengan aman di tanjakan curam. Saat mendaki perbukitan, lokomotif akan bertukar posisi menjadi di belakang sehingga tidak

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

lagi menarik gerbong tetapi mendorong gerbong. Pun saat menuruni medan ini, rel bergerigi mampu menahan kecepatan lokomotif. Model rel bergerigi seperti ini juga dibangun di Sawahlunto, Sumatera Barat, untuk jalur kereta api pengangkut batubara.

Beberapa dekade berselang, jalur rel yang mulanya dibangun untuk taktik militer kemudian berkembang menjadi jalur transportasi sipil sekaligus wisata. Pada tahun 1907 didatangkan serangkaian gerbong berdinding kayu untuk melayani kebutuhan itu. Lokomotif bermesin uap mengepulkan asap sembari menarik gerbong kayu meliuk melintasi alam pegunungan Ambarawa. Lanskap

Resensi Wisata Ambarawa yang menawan membuat para meneer Belanda betah berlamalama menikmati perjalanan dengan kereta api uap itu. Memang, pada masa itu bepergian naik kereta api adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang Belanda dan sebagian kecil kaum bangsawan pribumi.

Setelah Indonesia merdeka dan pengelolaan atas infrastruktur perkeretaapian kita kuasai sepenuhnya, barulah kaum pribumi bisa merasakan pengalaman naik kereta api dari Ambarawa menuju Kedungjati. Mereka menyebutnya sepur kluthuk.

Indonesia beruntung memiliki kereta uap yang masih bisa berfungsi normal. Saat ini lokomotif bermesin uap yang masih

bertahan dan bisa dijalankan dengan baik hanya bisa dijumpai di beberapa negara.

Di Asia, hanya ada dua. Satu di Ambarawa ini, satu lagi di kota Rewari di pedalaman India. Sementara di daratan Eropa, masih ada beberapa kereta uap yang bertahan hingga era modern ini. Di Inggris, bisa dijumpai kereta uap di heritage railways di daerah Dorset. Swiss memiliki jalur kereta uap bernama Brunig Line yang menghubungkan Interlaken dan Giswil yang mengular di sepanjang lereng pegunungan Alpen. Kalau di Jerman, ada jalur yang membentang dari Dresden hingga berujung di Austria di mana setiap taun diadakan festival kereta api uap. Belanda sendiri memiliki jalur kereta uap yang disebut Museumstoomtram Hoorn Medemblik sepanjang 20 kilometer.

Beberapa teknisi di Museum Kereta Api Ambarawa berhasil mereparasi lokomotif tua bernomor B2502 yang sudah berusia seabad lebih. Lokomotif yang sempat mati suri itu bisa dihidupkan lagi. Kisahkisah sejarah kejayaan kereta api di Ambarawa pun dapat diungkap kembali.

Cara kerja lokomotif B2502 ini masih sama persis dengan lokomotif bermesin uap pertama yang dibuat George Stephenson, sang Bapak Kereta Api Dunia. Begini cara kerjanya. Air dialirkan ke dalam ketel uap lalu dipanaskan dengan bahan bakar kayu. Biasanya, yang dipakai untuk bahan bakar adalah kayu jati karena mampu menghasilkan panas dengan optimal dan memberikan aroma wangi yang khas. Air yang sudah panas akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan menggerakkan piston pada roda lokomotif. Semakin kuat uapnya, semakin kencang kereta api akan melaju. Sayang, onderdil asli lokomotif ini sudah tidak diproduksi lagi. Jadi, lokomotif harus benar-benar dirawat dengan baik. Selain B2502, ada 2 lagi lokomotif lain yang bisa berfungsi baik hingga sekarang, yaitu Loko B2501 juga Loko B2503.

Ada kisah unik di balik loko-loko tua di Museum Kereta Api Ambarawa. Loko C-28 misalnya, loko buatan Jerman itu pernah membantu pelarian Presiden Soekarno dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1946. Atau Loko D5106, loko ini berjasa mengangkut jemaah haji dan logistik tentara Turki di jalur Hedjaz Railway yang menghubungkan Damaskus dengan Madinah.

Hingga kini kereta api tetap memiliki peran penting bagi masyarakat.

Kenyamanan dan pengalaman perjalanan yang unik membuat moda transportasi ini menjadi piihan utama. Serpihan-serpihan sejarah yang tersusun dalam dinding kokoh Stasiun Willem I, pesan-pesan yang tersandi pada mesin telegraph kuno, atau peristiwa-peristiwa yang berdetak pada tiap detik jam dinding antik, adalah pusaka yang terlalu berharga untuk dibiarkan tercecer begitu saja.

53 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Celengan

Marissa Anita

Menteri Susi dan Si Perempuan Serba Bisa

S

ebagai perempuan, Marissa Anita kagum dengan cara Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menanggapi berbagai persepsi miring tentang dirinya. Dalam pandangan Marissa, Menteri Susi tampak tak terpengaruh dengan kata orang dan nyaman dengan background serta perjuangannya sebagai pengusaha perempuan yang berjualan ikan dari bawah. “Dia adalah sosok pekerja keras yang matang di lapangan,” kata pembawa acara program berita Indonesia Morning Show dan Satu Indonesia di stasiun televisi NET itu.

Marissa senang karena pada Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat delapan menteri perempuan.

Keterwakilan perempuan pada kabinet kali ini meningkat dibandingkan periode sebelumnya. “Beberapa menteri perempuan yang dipilih juga menonjol dan kuat karakternya,” ungkap perempuan kelahiran Surabaya, 29 Maret 1983 tersebut.

Isu kepemimpinan perempuan memang tengah menjadi tema bacaan favorit Marissa. Tinggal di negara yang mayoritas menganut paham patriarki, lulusan Universitas Atma Jaya itu sadar bahwa perempuan perlu memiliki usaha ekstra untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sekitar. Marissa berharap kedelapan menteri perempuan di kabinet baru bisa menjalankan tugas, memegang integritas, dan tahan dari berbagai godaan. “Semoga kedelapan menteri perempuan dan menterimenteri yang lain bisa tidak jatuh dalam kasus korupsi,” kata dia.

54 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

Saat ditemui di apartemennya di kawasan Jakarta Pusat, tempo hari, Marissa mengaku tengah sibuk mempersiapkan pertunjukan teater.

Ya, tak banyak yang tahu bahwa peraih gelar master di bidang jurnalistik dari University of Sydney, Australia itu telah menekuni dunia pertunjukkan sejak sembilan tahun silam. Pada awal bulan ini, Marissa bahkan berperan sebagai produser sekaligus pemain dalam lakon berjudul “Status It’s Complicated”.

Pertunjukkan teater berbahasa Inggris tersebut dibawakan Marissa bersama komunitas teater di Jakarta yang berusia setengah abad bernama Jakarta Players.

Sebagai pemain, Marissa suka berperan dalam pertunjukkan yang menceritakan tentang hubungan manusia. “Status Its Complicated” berkisah tentang betapa rumitnya hubungan manusia dari berbagai sisi. “Dari orang yang baru mau cari pacar, yang sudah menikah, sampai yang berada di hubungan pacaran yang begitu lama tapi tidak kemana-mana. So everything about us, human being,” kata perempuan yang pernah bercita-cita menjadi pramugari itu.

Marissa memang perempuan serba bisa. Selain menjadi presenter dan pemain teater, pada tahun ini dia juga menjajal peran untuk film layar lebar. Di film berjudul “Selamat Pagi, Malam”, Marissa mendapatkan peran yang cukup menantang, yaitu sebagai lesbian. Menurut Marissa, “Selamat Pagi, Malam” adalah sebuah proyek idealis sang sutradara, Lucky Kuswandi.

Skenario film tersebut sudah digarap sejak delapan tahun sebelum proses pengambilan gambar dilakukan. “Saya

Teks & Foto

Dwinanda Ardhi

mau main di film itu karena tahu Lucky adalah seorang sutradara dan penulis skenario yang baik. Tidak banyak orang seperti itu di industri perfilman Indonesia,” ungkap Marissa yang barubaru ini juga terlibat dalam film “3 Nafas Likas”.

Ke depan, Marissa berharap filmfilm dalam negeri berkualitas bisa mendapatkan penonton yang banyak.

Di samping itu, aturan sensor sebaiknya juga ditinjau ulang dan tidak terlalu dibatasi. Persoalan layar pun dinilai masih memiliki banyak masalah.

“Sistemnya sekarang, bioskop-bioskop besar memonopoli. Kalau misalnya sebuah film tidak laku dalam tiga hari, sudah harus turun atau jumlah layar dikurangi,” kata Marissa. Pada pemerintahan yang baru, perempuan yang memiliki motto hidup live honestly and passionately itu berharap industri film bisa lebih mendapatkan dukungan.

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ADA METERAIih BARU

YANG LAMA masi BERLAKU

Perubahan adalah sebuah keniscayaan, begitupun dengan desain meterai tempel yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tanggal 17 Agustus 2014 ini, tepat pada hari kemerdekaan Indonesia yang ke-69, dan bersamaan dengan diterbitkannya uang NKRI, pemerintah memberlakukan meterai tempel desain baru (meterai tempel desain tahun 2014) yang menggantikan meterai tempel desain tahun 2009.

*) Meterai Tempel Desain 2009

*) Meterai Tempel Desain 2014

DitJenPajakRI @DitJenPajakRI

55 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

56 MediaKeuangan

Vol. IX | No. 87 / November 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA