Media Keuangan Agustus 2014

VOLUME IX | NO. 84 / AGUSTUS 2014

1 MEDIAKEUANGAN ISSN 1907-6320

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

2 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Foto: Tino Adi Prabowo Lokasi: Atambua, Nusa Tenggara Timur

daftar isi 14 22

6

Sabang 4 Dari Lapangan Banteng

8 Nagara Dana Rakca di

Anambas

16 Kisah Para Penegak

Tapal Barat Indonesia 11 Pelayanan Prima KPPN

Kedaulatan Fiskal Deru Mesin Perahu

28 Dari Jawa Hingga Borneo

20 Bertaruh Nyawa Demi Tugas Negara

Atambua 32 Memandang Indonesia dari Pasifik Selatan 35 Genderang Perang Narkoba di Perbatasan 36 Meraih Certificate of Merit dari WCO 37 Belu sebagai Transit Penting

46

Sangihe

Merauke

40 Sangihe Nun Jauh di Utara

48 Mengejar Mentari di

43 Pelayanan di Luar Jam Kerja

44 Gerson, Sang Penjaga

51 Pengawas Kapal Lintas

45 Penopang Ekonomi Sangihe

Perbatasan

Bergantung pada Migas

38 Lintas Batas Miangas

29 Dominasi Pertanian di

21 Tidak Bisa Selamanya

Ekonomi Sabang

30

Border Tua 27 Di Batas Utara Indonesia

BRR Aceh-Nias 13 Pariwisata Gerakkan

24 Menatap Masa Depan

19 Diantara Laut Biru dan

Filial Nol Kilometer 12 Integritas Kawal Aset Eks

Entikong

54 Infografis

Ufuk Timur Batas

52 Kecurian Hingga Nyaris Terbunuh 53 Potensi Alam Batas Timur

3 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

DARI LAPANGAN BANTENG

Dari Lapangan Banteng

Mengawal Fiskal di Tapal Batas P

erbatasan antarnegara menjadi faktor krusial bagi kedaulatan sebuah negara, khususnya terkait kondisi pengelolaan perekonomian di wilayah perbatasan.

Kementerian Keuangan mengambil peran mengawal fiskal di batas negara dengan menempatkan kantor-kantor vertikal di wilayah tersebut. Sebab batas negara merupakan lalu lintas warga negara dan perdagangan antar negara. Selain itu titik terluar ini juga rawan akan penyelundupan barangbarang ilegal.

Di wilayah perbatasan, minimal terdapat dua kantor vertikal Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang antarnegara dan Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. Selebihnya, terdapat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Bulan Agustus bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia.

Semangat perjuangan menegakkan kedaulatan fiskal tetap dirasakan hingga ke ujung negeri. Untuk mengisahkan perjuangan rekan-rekan Kementerian Keuangan dari wilayah titik nol hingga wilayah ujung timur negeri ini, kami pergi ke Sabang hingga Merauke. Untuk menampilkan ujung tombak pengamanan sumber daya alam dari penyimpangan, kami rela menunggu kapal feri yang hanya ada 3 kali dalam seminggu untuk sampai ke Anambas.

Beberapa wilayah perbatasan negara kami singgahi. Kami pergi ke Entikong untuk menunjukkan pos terpadat perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia. Bahkan kami pergi ke Atambua untuk menyuarakan kondisi lintas batas darat antara Indonesia dengan Timor Leste yang jauh dari 4 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

zona steril karena belum adanya Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ) area yang layak. Dari sini kami juga mengisahkan bahwa hingga Sangihe pun kami melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat bahkan di luar batas jam kerja.

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Pada edisi ini kami mengajak Anda untuk bersama-sama memberikan apresisasi kepada para punggawa Kementerian Keuangan. Dimana mereka ikhlas ditempatkan di wilayah yang jauh dari keluarga, minim fasilitas, dan terkadang mesti mempertaruhkan nyawa demi tugas negara. Yang membuat kita patut berbangga, beberapa dari mereka bahkan menorehkan prestasi mengharumkan bagi institusi maupun bangsa. Bangsa ini sangatlah beruntung memiliki mereka.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Foto: Qori Kharismawan Lokasi: Entikong, Kalimantan Barat

Selamat membaca.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/ Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal Ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst.

6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu. go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Pulau kecil terluar, beranda dan wajah Indonesia Barat, serta tetangga Samudera Hindia.

6 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Sabang KEPULAUAN WEH, ACEH

Tim Liputan: Fr. Edy Santoso, Abdul Aziz, Ratna Ayu Widy Astuti Foto: Fr. Edy Santoso

“Sabang laksana sebongkah tanah surga yang turun ke bumi,” Walikota Sabang.

7 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SABANG

Nagara Dana Rakca di Tapal Barat Indonesia

S

ebagai provinsi paling barat di Indonesia, Aceh memiliki beragam potensi yang bisa dikembangkan. Dengan letak geografis yang berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan, Aceh memiliki kondisi yang menguntungkan dalam perputaran roda perekonomian dan lalu lintas barang dan jasa.Untuk saat ini Provinsi Aceh sangat bergantung pada provinsi tetangga, Sumatera Utara.

Ketergantungan tersebut ditambah lagi dengan belum tersedianya lapangan kerja yang dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun yang terus meningkat. Kebijakan fiskal, dalam konteks ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan, menjadi hal yang sangat urgent.

Tepat pukul 15.00 WIB, derungan mesin pesawat yang kami tumpangi menderu kencang yang menandakan tibanya kami di Aceh. Kali ini kami bertiga ditugaskan 8 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

untuk membuat profil kantor pelayanan vertikal Kementerian Keuangan di daerah perbatasan, SabangAceh. Perjalanan panjang telah menanti. Setidaknya diperlukan waktu 45 menit dengan mobil dari Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Kota Banda Aceh. Dari Kota Banda Aceh, kami masih harus menghabiskan 30 menitan menuju Pelabuhan Ulhe Lheue. Dari sini, terdapat dua pilihan kapal penyeberangan ke Pelabuhan Balohan di Sabang, yaitu kapal cepat dan kapal lambat. Untuk kapal dibutuhkan waktu sekitar 45 menit, sedangkan kapal lambat memerlukan waktu sekitar 1,5 jam. Penyeberangan sangat tergantung dengan kondisi lautan. Maklum, Sabang di Pulau Weh berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebalah barat dan utara. Bahkan kami pun terpaksa menunda perjalanan balik ke Banda Aceh pada hari kamis menjadi hari jumat karena cuaca yang buruk di hari Kamis.

Pada tugas kali ini, kami akan mengangkat profil kantor pelayanan vertikal Kementerian Keuangan di perbatasan Sabang dan Banda Aceh. Setidaknya ada empat kantor vertikal Kementerian Keuangan yang memberikan pelayanan keuangan dan kekayaan negara di daerah perbatasan tersebut. Keempat kantor tersebut adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh,

Teks: Abdul Aziz Foto: Fr. Edy Santoso

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sabang. Di sini, pentingnya peran koordinasi antarkantor vertikal maupun masing-masing kantor dengan kantor satuan kerja daerah perbatasan sangat diperlukan. ***

K

antor pertama yang kami kunjungi adalah KPPN Banda Aceh.

KPPN Banda Aceh

memiliki wilayah kerja meliputi Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya dan Provinsi Aceh dengan jumlah mitra kerja sebanyak 537 Satuan Kerja pada tahun 2014 dan merupakan KPPN dengan jumlah mitra kerja terbanyak di antara 176 KPPN di Indonesia. Pada tahun 2013 KPPN Banda Aceh mengelola penyerapan pagu anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp6,6 triliun dan pada tahun 2014 sebesar Rp 6,3 triliun. Besaran pagu anggaran K/L tersebut

Gedung KPPBC Sabang tampak samping.

Gedung GKN dan KPPN Banda Aceh tampak depan.

SABANG

Pelayanan front office KPPN Banda Aceh.

Gedung KPKNL Banda Aceh tampak samping.

hampir 70 persen dari alokasi anggaran Provinsi Aceh sebesar Rp10,3 triliun tahun 2013 dan sebesar Rp11,0 triliun pada tahun 2014.

Dalam mengelola penyerapan anggaran sebesar itu, KPPN Banda Aceh beranggotakan sebanyak 33 orang pegawai dengan komposisi 1 Kepala Kantor, 5 pejabat Eselon 4, dan 27 Pelaksana. Melihat komposisi dan jumlah pegawai yang sangat terbatas dibandingkan dengan beban kerja yang cukup besar dan adanya batas waktu dalam proses penyelesaian pekerjaan, tentunya dibutuhkan komitmen dan integritas dari semua pegawai untuk memberikan yang terbaik kepada para mitra kerja. Selain itu, diperlukan

keteladanan dalam bekerja, bersikap dan bertindak dan anggapan bahwa tugas yang diemban bukan saja sebagai bentuk tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan tapi jauh dari itu. “Dalam bekerja dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas sebagai ibadah kepada Allah SWT atas pengabdian kepada bangsa dan negara,” kata Fauzil Amri, Kepala KPPN Banda Aceh. ***

K

antor kedua yang kami kunjungi adalah KPKNL Banda Aceh. Kantor yang dipimpin oleh Rofii Edy Purnomo ini memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang piutang negara, lelang dan pengelolaan kekayaan negara, serta penilaian. Untuk

piutang negara, pengurusan piutang negara dikatakan optimal apabila tahapan pengurusan piutang negara telah dilaksanakan dan menghasilkan tertagihnya atau terselesaikannya piutang negara. Pada tahun 2013, jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan dalam satuan rupiah sebesar Rp5,0 miliar. Sementara itu untuk pengelolaan lelang sendiri, KPKNL Banda Aceh telah berhasil membukukan pokok lelang pada tahun 2013 sebesar Rp8,4 miliar dengan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bea lelang sebesar Rp288 juta.

Dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Banda Aceh memiliki peranan khusus yang berbeda dengan KPKNL lainnya. Sebagai KPKNL di daerah pascabencana tsunami, KPKNL Banda Aceh memiliki peranan aktif dalam menyelesaikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) AcehNias. Dikarenakan sudah berakhirnya penyusunan laporan keuangan untuk aset tersebut, KPKNL Banda Aceh bertugas melanjutkan penyelesaian administrasi aset dan proses transfer aset eks BRR. Dari sisa aset tersebut yang sudah selesai masa tugasnya tersebut, sebagian diserahkan ke Pemerintah Daerah dan sebagian ada juga yang diserahkan ke K/L untuk ditetapkan status penggunaannya. Di sini KPKNL Banda Aceh memiliki fungsi dan peran aktif untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas di BRR dan Tim Likuidasi Aset BRR. Nilai aset BRR yang belum tuntas diperkirakan sebesar Rp2,8

triliun dari nilai total awal Rp12,9 triliun.

“Kita harus melakukan penyelesaian transfer aset dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK). KPKNL mengajukan usul kepada Kantor Wilayah (Kanwil), semuanya dikelola di sini.

Kami mengajukan usul rekomendasi Kanwil untuk diterbitkan penyertaan status penggunaan (PSP) maupun SK Hibah, jumlahnya Rp2,8 triliun. Rinciannya ada tanah, bagunan jalan irigasi dan jembatan,mesin dan peralatan, aset tidak terwujud,” terang Rofii, Kepala KPKNL Banda Aceh, menyemangati bawahannya. ***

S

elanjutnya dari KPKNL Banda Aceh kami beranjak menuju kota paling ujung utara dari Pulau Sumatera, Kota Sabang.

Sabang terletak di Pulau Weh. Pulau ini merupakan wilayah zona ekonomi bebas dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabangnya. Untuk menuju Sabang diperlukan penyeberangan dari Pelabuhan Ulee Lheue Aceh ke Pelabuhan Balohan Sabang.

Penyeberangan dilakukan dengan dua opsi alternatif transportasi, yakni dengan kapal lambat atau kapal cepat. Dengan kapal lambat, perjalanan ditempuh dalam waktu kurang lebih 90 menit, sedangkan dengan kapal cepat perjalanan berdurasi sekitar 45 menit. Dalam perjalanan ini, rombongan lebih memilih kapal cepat dengan asumsi efisiensi waktu.

Sesampai di Sabang, kantor yang pertama kami kunjungi 9 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SABANG

adalah KPPBC Sabang.

Kantor yang berlokasi di tengah kota Sabang ini hanya dijalankan oleh 17 orang dengan komposisi 1 orang Kepala Kantor, 5 orang Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi), 6 orang Pejabat Eselon V (Kepala Sub Seksi) dan 5 orang Pelaksana. Daerah tugas KPPBC Sabang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Aceh dan pulau-pulau kecil di sekitarnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Wilayah kerja KPPBC Sabang merupakan Kawasan Bebas yaitu Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas sehingga sebenarnya KPPBC Sabang mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan impor dan ekspor barang dari dan ke Kawasan Bebas. Namun karena sampai dengan saat ini perkembangan Kawasan Bebas Sabang belum seperti yang dikehendaki, maka peran KPPBC Sabang belum terlalu tampak. Keadaan sekarang jumlah investor asing maupun lokal sangat minim sehingga belum banyak kegiatan manufaktur, perindustrian atau perdagangan yang secara langsung atau tidak langsung bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kawasan Sabang.

Sampai saat ini, peran kantor masih sebatas pada asistensi terkait prosedur pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Kawasan Bebas Sabang. Dengan kondisi minimnya kegiatan industri dan perdagangan di Kawasan Bebas Sabang dibandingkan dengan daerah Kawasan Bebas lainnya, KPPBC Sabang mempunyai tugas 10 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama, serta pelaksanaan administrasi kantor. Dalam melaksanakan tugasnya, KP2KP menggunakan metode jemput bola. Para pegawai mendatangi penduduk untuk melaksanakan sosialisasi dan konsultasi gratis mengenai cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Masyarakat dianggap teman, bukan hanya sekedar Wajib Pajak.

Lorong jalan menuju Benteng Jepang.

yang menitikberatkan pada pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang. Jenis barang impor utama yang masuk ke Kawasan Bebas Sabang sebagian besar berupa barang konsumsi seperti gula, beras dan ketan. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata barang konsumsi tersebut juga secara sembunyi-sembunyi dikeluarkan ke Banda Aceh.

Secara pabean, wilayah Banda Aceh bukan termasuk Kawasan Bebas sehingga pengeluaran barang konsumsi seharusnya dikenakan ketentuan kepabeanan di bidang impor. “Harapan untuk masa mendatang adalah Kawasan Bebas Sabang bisa meningkat dengan pesat, investor banyak masuk dan perindustrian perdagangan lokal dan internasional berkembang sehingga

kegiatan impor dan ekspor di Kawasan Sabang otomatis meningkat dan pada akhirnya peran KPPBC Sabang menjadi terlihat nyata dan penting di Kawasan Sabang,� harap Mochamad Mudzakkir Kepala Kantor KPPBC Sabang. ***

K

antor terakhir yang kami tuju adalah kantor vertikal teknis Direktorat Jenderal Pajak yakni Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sabang.

Kantor ini dipimpin oleh satu Kepala Kantor setara Eselon IV yaitu Sofyan dan 2 Pelaksana. KP2KP Sabang memiliki tugas penyuluhan, sosialisasi, dan pelayanan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, bimbingan dan konsultasi

Dengan sumber mata pencaharian penduduk Sabang yang sebagian besar bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI, nelayan, petani, pariwisata, jasa, dan perdagangan, diperlukan strategi khusus agar para pemberi kerja terutama bendaharanya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara tertib dan taat aturan. Untuk itu dilakukan upaya penyuluhan secara terus menerus terutama kepada Wajib Pajak Bendahara, sehingga atas pembayaran atau pengeluaran yang dilakukan Bendahara dilaksanakan pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. “Arti pentingnya hal ini bagi kami pegawai DJP di KP2KP Sabang adalah dengan terwujudnya penerimaan pajak sesuai dengan rencana pemerintah sangatlah penting. Dimana dengan penerimaan negara tersebut akan terwujud kecerdasan, kesehatan, kemakmuran dan kemandirian bangsa,� tutup Sofyan.

KIPRAH | SABANG

T

erlihat jelas dari kaca kapal feri deburan ombak kencang menerpa wajah. Butiran air asin itu menempel sekian detik sebelum menguap hilang. Tak lama kemudian, ombak menerjang lagi. Pagi ini, rombongan ombak sedang tidak ramah menyapa kapal Feri Lambat Roro yang kami tumpangi. Memang sekarang sedang memasuki musim kemarau. Angin barat sebagai penanda masuknya musim sedang gencar memasuki Samudera Hindia dan lepas menuju pesisir Aceh dan sekitarnya. Tak terkecuali

Pulau Weh di ujung utara Aceh Barat.

Hari itu, Joni Damanik, Pelaksana Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), memperoleh jatah piket seminggu di Pulau Weh. Piket yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan semacam ini merupakan sebagian tugas KPPN Banda Aceh dalam memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. KPPN Banda Aceh, memiliki wilayah kerja yang sangat luas,

meliputi Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Dikarenakan luas wilayah kerja yang meliputi hingga ke Kota Sabang, KPPN Banda Aceh dituntut untuk memberikan inovasi layanan yang memberikan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi. Karena itu, sejak tahun 2009, KPPN Banda Aceh membuka unit Layanan Filial KPPN di Kota Sabang.

Untuk mencapai kantor KPPN Filial, Joni harus menyeberang dari Pelabuhan

Pelayanan Prima KPPN Filial Nol Kilometer Teks: Abdul Aziz Foto: Fr. Edy Santoso

Kantor Filial KPPN Sabang tampak depan.

Ulee Lheue di Banda Aceh menuju Pelabuhan Balohan di Pulau Weh. Dalam seminggu itu, Joni harus menginap di Sabang untuk menjalankan tugasnya. Di kantor ini, dia hanya berdua dengan seorang petugas keamanan.

Meskipun gedung kantor masih menyewa, KPPN Filial tidak mengurangi jam, produk, dan janji layanannya.

Di KPPN Filial Sabang ini, Joni mempunyai tugas untuk

melaksanakan kegiatan front office KPPN Banda Aceh di Kota Sabang.

Tanpa adanya KPPN Filial, petugas Satuan Kerja (Satker) di Kota Sabang harus melewati jalur laut yang harus dilalui dengan waktu sekitar 45 menit menggunakan kapal cepat atau sekitar 90 menit menggunakan kapal lambat. Namun demikian, kapal-kapal dari Sabang menuju Banda Aceh memiliki jadwal keberangkatan tertentu dan sangat tergantung kondisi cuaca atau gelombang laut. Jika cuaca sedang esktrim dan gelombang laut tinggi, dapat dipastikan penyeberangan akan terhambat atau bahkan dibatalkan.

Layanan Filial di Sabang memberikan kemudahan bagi para stakeholders dalam proses pencairan dana mulai dari pelayanan penerimaan dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), penyerahan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), maupun layanan front office lainnya seperti konfirmasi surat setoran penerimaan, pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan, termasuk layanan customer service.

Pelayanan prima, kantor KPPN filial jemput bola di Sabang.

11 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SABANG | INSPIRASI

penyeberangan menuju Pulau Banyak. Dari pelabuhan Kota Singkil, hanya terdapat satu kali penyeberangan dalam seminggu. Dikarenakan masih banyaknya koordinasi dengan instansi terkait yang perlu diselesaikan di Kota Singkil, penyeberangan ke Pulau Banyak pun harus diundur dari target awal.

Demi mengejar target waktu pelaksanaan tugas, Baim dan rombongan pun harus rela untuk menyewa kapal sendiri karena sudah tidak adanya kapal penyeberangan resmi.

Perjalanan Baim ke Pulau Banyak dalam rangka inventarisai fisik aset eks BRR Aceh-Nias.

Integritas Kawal Aset Eks BRR Aceh-Nias

Teks: Abdul Aziz Foto: Dok. Ibrahim Yazdi Alam

J

auh dari kota kelahiran tak harus membuat diri patah semangat.

Semboyan itu diterapkan oleh Ibrahim Yazdi Alam, pelaksana di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh. Pria kelahiran Bandung, 21 Oktober 1989 itu harus rela bertugas ratusan kilometer dari kampung halamannya demi menjalankan tugas negara. Namun, penempatan di Aceh justru membuat Baim—panggilan akrabnya— bertambah semangat untuk membuktikan diri sebagai pegawai berintegritas.

12 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Baim bercerita bahwa pada tahun 2012, tak lama setelah bergabung dengan KPKNL Banda Aceh, dia ditugaskan ke Pulau Banyak.

Wilayah kerjanya terdiri atas gugusan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Singkil yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.

Dia mendapatkan tugas melakukan inventarisasi fisik aset eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) AcehNias yang sudah purnatugas pascabencana tsunami. Pulau Banyak merupakan salah satu wilayah yang paling parah terkena dampak tsunami. Tak

ayal lagi kalau di sini terdapat banyak aset BRR. Bukan perkara mudah melakukan perjalanan menuju Pulau Banyak. Dari kantor di Banda Aceh, Baim dan rombongan harus menempuh perjalanan darat selama sekitar 20 jam ke Kabupaten Singkil. Medan yang dihadapi adalah jalan berbatu. Tak hanya itu, Baim dan rombongan masih harus melanjutkan dengan perjalanan laut sekitar empat jam. Penyeberangan ini pun terkendala dengan sangat sedikitnya kapal

Sesampai di Pulau Banyak, Baim dan rombongan segera melaksanakan tugas inventarisasi aset eks BRR. Aset yang diinventarisasi di Pulau Banyak tersebar di beberapa pulau, yakni Pulau Balai, Pulau Baguk dan Pulau Tuangku berupa tanah dengan nilai aset sebesar Rp529,5 juta, Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) lingkungan permukiman relokasi sebesar Rp1,5 miliar, dan aset tanah di Kecamatan Kuala Baru sebesar Rp221,3 juta.

Meskipun melaksanakan tugas yang cukup melelahkan, pria berhobi travelling ini merasa senang dan bangga dalam melaksanakan tugasnya. “Ya mungkin buat pengalaman juga. Ternyata cukup bisa dinikmati,” kenangnya. Ke depan, Baim berharap agar tugas dan fungsi kantornya dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara bisa menjadi lebih baik lagi.

“Kami berharap dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik,” harap Baim menutup pembicaraan.

EKONOMI | SABANG

Pariwisata Gerakkan Ekonomi Sabang Teks: Abdul Aziz Foto: Fr. Edy Santoso

P

ernah menjadi KĂśln Station (pelabuhan alam bebas) yang terpenting dan terkenal dibandingkan Temasek (Singapura) pada tahun 1881, Sabang sempat jatuh bangun membangun ekonominya dalam masa kependudukan Belanda dan Jepang. Pascakemerdekaan, peraturan Sabang menjadi Pelabuhan Bebas Sabang pun sempat cabut pasang.

Beberapa Undang-Undang khusus Sabang telah ditetapkan.

Namun sayangnya, turunan peraturan teknis sampai saat ini pun masih belum lengkap sehingga beragam potensi perekonomian Sabang pun masih belum dapat dikembangkan secara optimal.

Meskipun terdapat potensi strategis dari segi lokasi geografis dan kondisi geologis yang berada pada jalur pelayaran internasional, saat ini Sabang masih mengandalkan sektor pariwisata untuk mendorong perputaran ekonominya. Salah satu promotor wisata Sabang yang ulet dan gigih adalah mantan pejabat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sekarang menjadi Walikota Sabang, Zulkifli Adam. Berikut petikan wawancara dengan beliau.

Wisata snorkeling di Pantai Teupin Layeu, Sabang.

Apa saja keunggulan atau potensi daerah yang dimiliki oleh Sabang?

Kita punya potensi, pertama

Senja di Pantai Kasih. Sunset spot dengan latar Samudera Hindia.

“Keindahan alam Sabang merupakan sebongkah tanah surga yang turun ke bumi.� zulkifli adam, walikota sabang

karena daerah kepulauan dan dekat dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia, sehingga yang kita jual adalah wisata.

Pertumbuhan ekonomi Sabang akan tampak apabila didukung oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Kita menjual Sabang sebagai daerah teraman, terbersih udaranya, serta tidak ada polusi dan pabrik, hutan, bahari dan keindahan Sabang masih lestari.

Keindahan saat snorkling dan diving, kita juara 1 nasional kebersihannya. Keindahan alam Sabang merupakan sebongkah tanah surga yang turun ke bumi.

Apa saja kendala dalam mengelola potensi ekonomi di Sabang?

Pertama ada pemerintah, kedua ada lembaga BPKS dan bagaimana supaya pekerjaan rumah yang belum selesai baik dari BPKS yang selama ini anggaran kecil dan dipotong dapat didukung. Padahal Sabang ingin mengembangkan potensi di perbatasan dan berharap tidak terus-terusan dipotong anggarannya. Selain itu, tentunya ada beberapa kekurangan kita, khususnya dalam masalah infrastruktur. Hal ini memang kendala luar biasa karena setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kunjungan masyarakat Aceh sendiri serta wisatawan asing jumlahnya luar biasa. Kekurangan kita adalah di infrastruktur dalam bentuk hotel.

Menurut Anda seberapa besar peran kantorkantor vertikal Kemenkeu di Sabang terhadap roda perekonomian daerah?

Berkaitan dengan fungsi pelayanan tersebut, saya rasa memang sudah banyak peran untuk membantu pemerintah kota Sabang dalam semua hal. Kalau masalah koordinasi, instansi vertikal di Sabang memang sudah bekerja dengan baik.

Apa harapan Anda kedepan dalam membangun perekonomian di Sabang?

Saya yakin Sabang dengan adanya BPKS dan dengan dana yang tidak hanya sekadarnya, Sabang akan berjalan lebih cepat kalau didukung pemerintah pusat. Mudah-mudahan informasi dan harapan ini disampaikan kepada Bapak Dirjen dan Bapak Menteri agar Sabang bisa dikembangkan dengan baik dan memberikan kontribusi kepada pusat.

13 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Anambas Kepulauan Riau

Tim Liputan: Dwinanda Ardhi, Muchammad Ardani, Agus Prijono Foto: Muchammad Ardani

Sebuah kabupaten kepulauan yang unik dan kaya akan migas di tapal batas.

14 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Menghadirkan kenangan yang membekas.

15 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ANAMBAS

Kisah Para Penegak Kedaulatan Fiskal Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Muchammad Ardani

Sementara itu, kedai kopi dan rumah makan mulai ramai didatangi warga. “Beginilah suasana Tarempa setiap malam,” kata Habib.

Patroli laut KPPBC Tanjung Pinang.

Habib bercerita bahwa biaya hidup di Tarempa tergolong tinggi. Salah satunya karena mayoritas kebutuhan seharihari didatangkan dari Tanjung Pinang. Harga bahan bakar untuk sarana transportasi seperti sepeda motor dan tuktuk juga mahal. Di sana, tuk tuk menjadi andalan warga untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain.

Para pegawai KPPBC Tarempa.

H

ari sudah senja ketika kapal Feri yang kami tumpangi tiba di Tarempa.

Akses menuju ke ibu kota Kabupaten Kepulauan Anambas ini tak dapat dibilang gampang. Setelah tak ada lagi penerbangan perintis, Anambas hanya bisa dijangkau dengan jalur laut. Itu pun tak bisa setiap hari. Kapal Feri dari Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, hanya berlayar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul tujuh pagi. Waktu tempuh selama sekitar sepuluh jam dari Tanjung Pinang seolah menggambarkan jauhnya lokasi salah satu titik terluar di Indonesia ini.

16 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Tak berapa lama setelah beristirahat dan menaruh barang bawaan di penginapan, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tarempa, Habib Abdulloh, mengajak kami melihat-lihat suasana Tarempa. Kabupaten ini menawarkan pemandangan maghrib yang khas. Di dermaga, kapal Feri bersandar bersama belasan tuk tuk—sebutan masyarakat setempat untuk perahuperahu tongkang kecil dan sedang. Hari belum gelap betul sehingga kami masih dapat melihat ikan-ikan bebas berenang di beningnya dasar laut dari sisi jalan beraspal yang dibangun diatasnya.

Sarana komunikasi pun masih terbatas. Sinyal bukan perkara mudah untuk ditangkap.

“Percaya atau tidak, handphone jadul seperti ini justru lebih mudah dapat sinyal daripada gadget mahal,” seloroh Habib sambil menunjukkan telepon seluler yang kira-kira berharga tak lebih dari 500 ribu rupiah.

Anambas sesungguhnya dikenal sebagai daerah yang kaya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2008, cadangan minyak bumi dan gas alam sebesar 326,15 million barrels of oil dan 53,06 trillions of cubic feet tersebar di cekungan kabupaten kepulauan ini dan Kabupaten Natuna. Hingga akhir tahun 2008, terdapat 13 perusahaan yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi di sini. Bahkan selain migas,

Anambas merupakan penghasil bahan mineral granit dan bahan galian pasir darat dan laut. Dengan fakta itu saja, seharusnya tak sulit membayangkan masyarakat di kepulauan ini dapat hidup sejahtera. ***

T

ak butuh waktu lama untuk bepergian kemana-mana di Tarempa. Contohnya pagi itu, kami hanya perlu berjalan kaki sekitar tujuh menit dari penginapan ke KPPBC yang dipimpin Habib.

Bahkan sang kepala kantor dan sebagian jajarannya bisa datang dan pulang ke tempat kerja setiap saat. Rumah dinas yang mereka tempati berdempetan satu tembok dengan kantor.

“Kamar tidur saya punya pintu yang terhubung dengan ruang kerja,” ungkap Habib.

KPPBC Tarempa berdiri sekitar 12 tahun lalu. Pada tahun 2012, kantor ini ditetapkan menjadi Kantor Pratama. Roda organisasi berjalan dengan dukungan 13 pegawai, termasuk Habib.

Hampir seluruhnya berasal dari luar wilayah Tarempa dan hidup berjauhan dari keluarga. “Kami menjadi bulok, bujangan lokal, di sini,” gurau Habib. Yang menarik, karena lokasi kantor dan rumah dinas sama, pelayanan yang diberikan kepada stakeholders tak dipagari oleh jam kantor.

“Kami melayani selama 24 jam,” tambah Habib.

ANAMBAS

Kedaulatan fiskal di Anambas takkan bisa tegak tanpa kehadiran jajaran pegawai KPPBC Tarempa. Tugas utama mereka ada tiga. Pertama memberikan pelayanan atas kegiatan impor dan ekspor migas. Kedua memberikan pelayanan dan pengawasan atas fasiitas kepabeanan berupa material yang mempunyai nilai impor dan ekspor relatif besar.

Ketiga, melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai dan kegiatan pariwisata bahari.

Habib mengungkapkan bahwa kinerja KPPBC Tarempa memberikan pengaruh terhadap roda perekonomian di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Utamanya karena pengawasan dan pelayanan ekspor dan impor migas yang menjadi sumber pendapatan pemerintah melalui skema Dana Bagi Hasil dilaksanakan oleh KPPBC Tipe Pratama Tarempa. Setiap dua minggu sekali, Habib menugaskan pegawainya secara bergiliran melakukan pengawasan di lokasi offshore (anjungan lepas

pantai) perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi. “Secara teknis ada miliaran uang negara yang dijaga dari kemungkinan penyimpangan,” ungkap Habib.

Habib sudah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kinerja kantor yang dipimpinnya.

Pengadaan kapal speed boat untuk menunjang kegiatan pengawasan dipandang sangat penting. Oleh karena itu, penarikan kapal itu yang sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) KPPBC Tipe Pratama Tarempa dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepulauan Riau akan segera dilakukan. Dia juga akan segera mengupayakan tempat sandar speed boat dan mencari tempat pembelian BBM untuk speed boat di Tarempa.

Dana pembangunan tempat sandar direncanakan melalui pengajuan RKA-KL Tahun 2015.

Meskipun secara lokasi tidak berada di titik terdepan, tugas pelayanan dan pengawasan di daerah perbatasan juga

dilakukan jajaran KPPBC Tanjung Pinang. Kantor yang dipimpin oleh Hari Prabowo ini ditetapkan sebagai KPPBC Tipe Madya Pabean B pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 89 pegawai yang berdinas di kantor ini.

Wilayah kerja KPPBC Tanjung Pinang meliputi Pulau Bintan yang berbatasan laut dengan Singapura dan Malaysia. Di wilayah ini, mereka melakukan pelayanan dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai yang cukup komplit. Pertama, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah pabean Indonesia melalui pos, pelabuhan, dan di zona free trade zone (BintanBatam). Kedua, melakukan pengawasan dan pelayanan ekspor minerba dan hasil laut, pelayanan di kawasan berikat, dan pelayanan melalui pos.

Tugas ini sering kali dilakukan sampai batas jam kantor.

Menurut Hari Prabowo, banyaknya pintu masuk dan keluar di Pulau Bintan menuntut kerja keras seluruh

pegawai KPPBC Tanjung Pinang dalam melakukan pengawasan. “Pulau Bintan dikenal sebagai wilayah yang sangat terbuka,” katanya.

Yang juga menjadi tantangan, menurut Hari, adalah pemahaman masyarakat secara umum di Kepulauan Riau, khususnya di Pulau Bintan mengenai peraturan kepabeanan dan cukai tergolong rendah. Secara historis, kegiatan perdagangan antara masyarakat kepulauan ini dengan penduduk negara tetangga sudah lama dilakukan.

“Kami perlu banyak melakukan sosialisasi dan menegakkan peraturan kepabeanan dan cukai,” ungkapnya.

Jajaran KPPBC Tanjung Pinang memiliki dua program utama untuk meningkatkan kinerja ke depan. Kerja sama dengan Kanwil Khusus DJBC Tanjung Balai Karimun dalam melakukan pengawasan di laut akan diintensifkan. Selain itu, kerja sama dengan KPU BC Batam dalam pengawasan barang-barang dari kawasan bebas Batam yang masuk ke Tanjung Pinang juga akan lebih dimaksimalkan. ***

K Senja di Tarempa.

PPBC Tarempa bukanlah satu-satunya kantor vertikal yang menjalankan fungsi menegakkan kedaulatan fiskal di titik terdepan provinsi Kepulauan Riau. Di ujung yang lain, tepatnya di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, berdiri Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Filial dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Natuna merupakan pulau paling utara di Selat Karimata.

Pulau ini berbatasan dengan Vietnam Kamboja, Singapura, 17 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ANAMBAS

Pelayanan di KPP Tanjung Pinang.

dan Malaysia.

Menurut Kepala KPPN Tanjung Pinang Setiyo Budi Pramono, KPPN Filial Ranai melaksanakan kegiatan front office yang jika dilakukan di Tanjung Pinang akan memakan waktu lama dan biaya besar dari stakeholders.

Sebagai kepala kantor, Budi menugaskan para pegawai KPPN Tanjung Pinang secara bergiliran ke Ranai. KPPN Filial Ranai berdiri sejak tahun 2011.

KPPN Tanjung Pinang memiliki total pegawai 22 Orang. Pada tahun 1968, kantor ini bernama Kantor Kebendaharaan Negara. Nama kantor beberapa kali mengalami perubahan mengikuti nomenklatur hingga menjadi KPPN Tanjung Pinang pada tanggal 1 Oktober 2004.

Budi mengungkapkan bahwa dalam proses koordinasi dengan satuan kerja terkadang perlu adanya kesabaran dan langkah-langkah khusus dalam memberikan layanan. ”Sebagai contoh, KPPN Tanjung Pinang pernah melayani permintaan salinan Surat Perintah Membayar (SPM) atau Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), karena arsip satker ke laut,” kata dia. Bahkan, dalam kunjungan kerja yang mengancam keselamtan jiwa 18 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

pernah dialami Kepala Seksi Bank. ”Dalam kunjungan ke Lingga dari Daik ke Dabo dengan kapal kecil, dia menemui hantaman ombak besar dan hampir tenggelam,” tambah Budi.

KPPN Tanjung Pinang telah menjadi KPPN Percontohan sejak November tahun 2011.

Namun demikian, Budi terus berupaya mendorong jajarannya untuk meningkatkan kinerja. Pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan, menurut Budi, antara lain adalah penataan ruang (lay out) dan peningkatan layanan yang sesuai standar (profesional, modern dan akuntabel), serta mempersiapkan budaya kerja di internal maupun eksternal menyongsong penerapan SPAN-SAKTI di KPPN Tanjung Pinang. ***

B

agi Andana Adhi, pegawai KPP Pratama Tanjung Pinang, Ranai akan selalu menjadi tempat yang terkenang di hati.

Anang—panggilan akrabnya— pernah ditugaskan di KP2KP Ranai selama 2,5 tahun. Ketika pertama kali tiba di Tanjung Pinang pada tahun 2010, anak muda asal Semarang itu diberitahu bahwa akan ada satu dari tiga pegawai baru yang ditempatkan di KP2KP.

Tampak depan gedung KPP Pratama Tanjung Pinang.

“Pada saat itu kami agak kaget.

Bagi kami, Tanjung Pinang sudah cukup terdengar asing, tapi ternyata ada yang lebih asing lagi bernama Ranai,” kenang Anang.

Dari tiga orang pegawai baru, akhirnya Anang yang mendapat penempatan di Ranai. Di sana, dia tinggal bersama satu orang Kepala KP2KP dan satu orang pelaksana lain. KP2KP menyewa sebuah ruko dua lantai. Lantai bawah digunakan sebagai kantor dan lantai atas sebagai tempat tinggal.

Bagi Anang, bekerja di pulau terpencil memberikan banyak hikmah. Bersama kepala kantor dan rekannya, mereka membuat programprogram terobosan untuk memperkenalkan aspek-aspek perpajakan secara umum.

Ada dua program yang masih menyisakan kebanggaan hingga kini. Keduanya adalah sosialisasi yang dibungkus dengan kegiatan lomba panjat tebing dan lomba cerdas cermat bagi para pelajar SMA bertajuk Tax Idol. Kedua event itu sukses menyedot animo masyarakat Kabupaten Natuna yang tinggi.

Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman tinggal di titik

terdepan dipandang Anang bisa menjadi bekal di masa depan. Seperti yang terjadi di Anambas, masyarakat Kabupaten Natuna yang kaya akan minyak dan gas bumi juga belum bisa dikatakan sejahtera.

Jika di Anambas kebutuhan hidup hanya bisa diangkut dengan kapal Feri, maka di Ranai bisa dibilang sedikit lebih baik. Setidaknya masih ada penerbangan perintis dari Tanjung Pinang ke Ranai.

“Yang lucu, pesawat yang saya tumpangi pernah digunakan sekalian untuk mengangkut anak ayam dan sayur-sayuran,” ungkapnya.

Ketika mendapat amanah untuk memimpin KPP Pratama Tanjung Pinang, Agus Pramono langsung mengevaluasi mekanisme penugasan di KP2KP Ranai. “Ada kesan bahwa petugas yang kita kirim kesana adalah mereka yang terkena hukuman,” kata Agus.

Konsep baru yang dijalankan Agus adalah dengan membuat penugasan ke KP2KP secara bergiliran setiap enam bulan.

Dengan begitu, tidak ada pegawai yang bertugas hingga hitungan tahun di Ranai.

Dengan status sebagai KPP Pratama sejak tahun 2008, roda organisasi di kantor ini berjalan dengan dukungan 63 orang pegawai.

KIPRAH | ANAMBAS

Diantara Laut Biru dan Deru Mesin Perahu Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Aghy Tri Pamungkas, Muchammad Ardani

P

erahu tongkang kecil atau biasa disebut tuk-tuk membawa kami ke Pulau Nyamuk, ibu kota kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kami berkesempatan meliput kegiatan sosialisasi yang dirancang oleh pemerintah kabupaten setempat pada hari Jumat di pertengahan Juni itu. Mereka juga mengundang perwakilan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang turut serta.

Deru mesin perahu mengiringi perjalanan kami membelah laut biru. Menurut Kepala KPP Pratama Tanjung Pinang, Agus Pramono, jajarannya memang sering diundang untuk menjadi pembicara pada kegiatan sosialisasi dari pulau ke pulau semacam ini.

Tak bisa dibilang mudah perjalanan yang harus ditempuh oleh pegawai KPP yang ditugaskan memenuhi undangan pemda setempat.

Moda transportasi yang ada dari Tanjung Pinang ke Tarempa hanya kapal ferry dengan durasi tempuh sepuluh jam. Jadwal keberangkatan kapal dari ibu kota propinsi Kepulauan Riau itu pun tak tersedia setiap hari. “Ada pegawai yang pernah kesulitan kembali ke

kantor dan harus menunggu 3 hari karena ombak besar sehingga tak ada kapal yang beroperasi,” kata Agus.

Dua hari sebelumnya, kami sempat melakukan liputan jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Pinang yang tengah mengadakan patroli laut rutin. Menurut Sang Kepala Kantor, Hari Prabowo, patroli semacam ini penting karena terdapat 12 pos pengawasan di Pulau Bintan yang masuk wilayah kerja jajarannya. “Kami telah banyak melakukan penindakan atas barang-barang eks kawasan bebas Batam yang jika dibiarkan akan membuat pasar banjir dengan produkproduk luar negeri,” ungkap Hari.

Selain patroli laut, KPPBC Tanjung Pinang juga mengawasi lalu lintas barang dan penumpang yang masuk melalui pelabuhan setempat.

Kegiatan patroli laut dan pengawasan di pelabuhan ini tak jarang dilakukan sampai malam hari sesuai jadwal kedatangan kapal paling akhir.

Diantara laut biru dan deru mesin perahu, jajaran pegawai KPPN Tanjung Pinang juga menjalankan tugas negara.

Di Ranai, ibu kota Kabupaten Natuna, Direktorat Jenderal

Pegawai KPPBC Tarempa saat bertugas di anjungan lepas pantai.

Perbendaharaan memiliki sebuah kantor filial. Salah satu layanan kantor filial adalah memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan rekonsiliasi laporan keuangan stakeholders. “Jika stakeholders mesti melakukannya di Tanjung Pinang, mereka harus membayar tiket pesawat yang mahal atau jika menggunakan kapal laut bisa memakan waktu perjalanan selama dua hari satu malam,” kata Setiyo Budi Pramono, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Pinang.

Tak kalah penting, Kepala KPPBC Tarempa, Habib Abdulloh menceritakan peran jajaran pegawainya di ujung negeri. Setiap dua minggu sekali, mereka secara bergiliran melakukan pengawasan di anjungan

Perahu Tongkang.

lepas pantai (offshore). “Satusatunya moda transportasi menuju ke tempat penugasan adalah dengan naik helikopter,” ungkap Habib.

Tugas pegawai KPPBC di sana tak sepele. Hanya mereka yang berhak membuka segel keran perusahaan migas sebelum melakukan ekspor minyak. Di wilayah laut biru yang kaya akan migas seperti Anambas, pegawai KPPBC Tarempa menjadi ujung tombak mengamankan sumber daya alam dari penyimpangan eksplorasi dan eksploitasi.

19 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ANAMBAS | INSPIRASI

M

ata Syaifuddin Helmi menerawang jauh saat menceritakan kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya, empat belas tahun lalu.

Kepala Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tarempa itu adalah salah satu dari dua korban selamat jatuhnya helikopter milik perusahaan asing yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi migas di perairan yang kini menjadi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

“Waktu pesawat jatuh, saya sempat membatin,’ Sepertinya akan berakhir (meninggal) di sini’,” kata Helmi.

Pada hari Kamis itu, tepatnya tanggal 6 Desember 1990, Helmi berangkat melakukan tugas pengawasan rutin di lokasi offshore (anjungan lepas pantai) milik Connoco Philips.

Meskipun musim utara sedang berlangsung—biasanya ditandai dengan curah hujan dan gelombang laut tinggi— pria kelahiran Kuala Maras, Kepulauan Riau, 25 Maret 1962 tersebut tak punya firasat apapun. Saat itu Helmi masih berdinas di Tanjung Pinang. Dalam pesawat nahas yang ditumpanginya, ada 11 orang lain termasuk kru pesawat dan pegawai dari kantor imigrasi, syahbandar,karantina, dan perusahaan Connoco Philips.

Saat pesawat baru terbang sekitar sepuluh menit, Helmi mendengar teriakan ada asap dari bagian belakang. “Saya duduk di samping pintu dan ternyata sudah ada api di baling-baling,” kata Helmi.

Situasi sangat menegangkan 20 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Syaifuddin Helmi.

Bertaruh Nyawa Demi Tugas Negara dan berlangsung cepat. Yang Helmi tahu, dia dan seluruh penumpang tak punya banyak waktu untuk menyelamatkan diri. “Saya langsung buka safety belt dan setelah itu sudah tak tahu apa yang terjadi,” tambahnya.

Helmi baru mengetahui kronologis lengkap kecelakaan yang dialaminya ketika menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Singapura. “Saya kehilangan banyak darah akibat luka di kepala,dada, dan hidung. Tapi besoknya sudah sadar dan bisa ngobrol,” kenang Helmi.

Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Muchammad Ardani

Dari kolega yang menjenguk, dia mendapat penjelasan bahwa hanya Helmi dan seorang pegawai kantor karantina yang masih hidup.

Korban lain itu kemasukan banyak air di paru-paru.

Sebagian korban hilang dan sebagian lagi ditemukan dalam keadaan tewas. Helmi selamat karena sudah berada di luar ketika helikopter menukik jatuh. “Saya ingat ada bagian ban pesawat yang membuat saya mengapung di laut,” ungkapnya.

Kecelakaan itu memberi sudut pandang baru dalam

hidup Helmi. “Saya cuma bisa pasrah dan bertaubat.

Kalau Tuhan mau mengambil (nyawa), kita tak bisa berbuat apa-apa,” kata dia. Sesudah kejadian itu, Helmi mengaku tak menjalani terapi terhadap trauma secara khusus. Yang hebat, dia hanya sempat “cuti” dari pekerjaan pengawasan di lokasi offshore selama sekitar dua tahun. Setelahnya, pria yang sudah mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 1983 itu tak keberatan untuk kembali menjalani tugas negara yang pernah hampir mengantarnya bertemu ajal.

EKONOMI | ANAMBAS

Tidak Bisa Selamanya Bergantung pada Migas Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Muchammad Ardani

B

egitu mendapat amanah untuk memimpin sebuah kantor wilayah (kanwil) yang baru dibentuk, Didyk Choiroel bergerak cepat. Hanya dalam waktu lima bulan setelah dilantik, Pelaksana tugas (Plt.) Kepala merangkap Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau itu sudah membuat MoU kerja sama dengan beberapa instansi pemerintah setempat. Dia dan jajarannya juga ngebut membuat data profil keuangan Provinsi Kepulauan Riau dan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasi dan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Didyk, Kabupaten Kepulauan Anambas—bersama Kabupaten Natuna—mempunyai andil besar untuk menunjang APBD provinsi. Berikut petikan perbincangannya dengan Media Keuangan.

Apa hal yang menarik dari pengelolaan

ekonomi di Kepulauan Riau?

Sumbangan penerimaan untuk negara sangat besar. Dalam satu bulan, sampai triwulan I tahun ini, sumbangan penerimaan bisa sampai sekitar 2 triliun rupiah. Padahal pengeluarannya tidak sampai 200 miliar rupiah. Kepulauan Riau adalah wilayah surplus yang berkontribusi terhadap SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) nasional. Ini memang tipikal daerah penghasil migas.

Bagaimana gambaran potensi migas bagi pembangunan daerah?

Pembangunan propinsi memang sangat tergantung dengan produksi sumber daya alam (SDA) seperti migas. Propinsi ini kaya dan kapasitas fiskalnya besar karena aturan Dana Bagi Hasil SDA. Sebagai gambaran, APBD untuk provinsi mencapai sekitar 3,5 triliun rupiah. APBD untuk Kabupaten Natuna saja sekitar 1,3 triliun rupiah dan untuk Kabupaten Kepulaun Anambas mencapai 1,1 triliun rupiah (kedua daerah ini memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam masing-masing sebesar 326,15 million barrels of oil dan 53,06 trillions of cubic feet). Sementara

Migas saat ini menjadi potensi utama SDA Anambas.

“Keuntungan kapasitas fiskal yang besar saat ini, jika tidak digunakan untuk membangun industri, maka akan habis.” Didyk Choiroel, PLT. KEPALA KANWIL DITJEN PBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

APBD untuk Kabupaten lain seperti Lingga, Bintan, dan Batam di bawah 1 triliun rupiah. Sekitar 60 persen dana APBD berasal dari Dana Bagi Hasil migas, lalu 20 persen dari Dana Alokasi Umum, dan sisasnya dari Pendapatan Asli Daerah.

Apakah kapasitas fiskal yang besar sebanding dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya?

Pertumbuhan ekonomi provinsi di atas pertumbuhan nasional, yaitu sekitar 5,7-6,2 persen. Namun, inflasi tinggi, mencapai 1,9 persen, dan itu di atas angka inflasi nasional. Penyebabnya bisa jadi karena semua bahan makanan dan konsumsi tidak ada yang diproduksi di Tanjung Pinang. Semua didatangkan dari daerah lain. Pemerintah setempat rasanya perlu memikirkan upaya untuk menurunkan harga barang dengan membuat jalur distribusi dan logistik yang murah. Pendapatan perkapita juga perlu dibuat lebih stabil dengan menciptakan lapangan kerja berbasis industri sesuai dengan tipologi wilayah free trade zone.

Apa saja sektor industri yang bisa dikembangkan?

Banyak. Misalnya industri pengolahan hasil laut, plastik, dan baja. Industri semacam ini perlu digerakkan dan menggerakkan perekonomian karena SDA migas ada titik jenuhnya.

Keuntungan kapasitas fiskal yang besar saat ini, jika tidak digunakan untuk membangun industri, maka akan habis.

Pemerintah setempat nanti tidak lagi bisa menyediakan jalan, pelabuhan, dan memberikan subsidi pada masyarakat.

Industri pengolahan hasil laut perlu dikembangkan.

21 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Entikong Kabupaten SANGGAU, KALIMANTAN BARAT

Tim Liputan: Arfindo Briyan S., Qori Kharismawan, Eko Priharianto W. Foto: Eko Priharianto W.

Daerah perbatasan tak melulu tentang hamparan pasir putih lengkap dengan birunya pantai yang masih perawan. Inilah Entikong, perbatasan darat Indonesia dengan Negeri Jiran Malaysia.

22 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Kota dengan hiruk pikuk seadanya dan lalu-lalang para imigran.

23 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ENTIKONG

Menatap Masa Depan Border Tua Teks: Arfindo Briyan S. Foto: Qori Kharismawan

O

rang-orang desa berkumpul di balai adat.

Mata mereka tertuju pada satu perempuan dengan rambut hitam yang disanggul seadanya. Selembar kain merah panjang menutup mata perempuan itu. Perlahan, ia merangkak ke dalam dalam sejenis tikar yang sengaja digulung. Asap kemenyan mulai mengepul, mulut dukun komat-kamit membaca mantra, sambil berjalan berputar. Seketika, Sang Dukun duduk dengan muka seram. Matanya yang tadi terpejam dibukanya perlahan.

“Dara Nante memang hamil,” kata Sang Dukun, “Saat usia

anaknya genap delapan tahun, ia akan menunjukkan siapa bapaknya.” Ibu Dara nante menangis sejadinya, tak percaya.

Malang betul nasib Dara Nante. Saat masih kecil, ia dan kedua orang tuanya terusir dari Kerajaan mereka karena keserakahan pamannya, kakak dari ayahnya. Kini, ia sedang berbadan dua, tanpa tahu apa penyebabnya. Ia harus menunggu delapan tahun lagi untuk melakukan perjalanan mencari bapak dari si anak. Namun siapa sangka, perjalanan Dara Nante dalam legenda ini dipercayai

Suasana di ruang Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Sanggau.

KPPN Sanggau.

24 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

masyarakat menjadi asal mula Kerajaan Sanggau. Kerajaan cikal bakal kabupaten kini menjadi salah satu titik perbatasan tertua Indonesia dan Malaysia. ***

S

anggau sudah banyak berubah. Kini ia menjelma menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Sektor pertanian, perdagangan, hingga hotel dan restoran menjadi andalan. Hal ini, menurut Eddy Suratman, tak lepas dari perannya sebagai salah satu daerah yang memiliki perbatasan darat dengan negara bagian Serawak di Malaysia, tepatnya di Kecamatan Entikong.

“Daerah ini adalah pintu resmi pertama perbatasan darat di Indonesia,” tambah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura ini.

Kami berhasil menghubungi Eddy beberapa waktu lalu via surat elektronik. Darinya pula kami menadpatkan fakta menarik seputar Sanggau. Di antaranya adalah memiliki angka kemiskinan dan pengangguran terendah seKalimantan Barat. Bahkan,

Suasana border Entikong.

pada tahun 2006, angka pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat lebih dari delapan persen.

Fakta tersebut tak lantas menjadikan kabupaten ini lepas dari kendala dan tantangan dalam pengelolaan potensi ekonomi. Salah satunya adalah minimnya kondisi infrastrur seperti jalan dan listrik.

“Kondisi jalan sangat memprihatinkan.

Jalan nasional yang menghubungkan Pontianak ke Serawak sudah dalam dua tahun terakhir ini sangat sulit dilalui terutama pada musim hujan,” kata Eddy. Akibatnya pula kondisi interkoneksi antarkecamatan di Sanggau, menurut Eddy, menjadi sangat sulit. Jalanan sangat cepat rusak karena setiap saat dilalui oleh truk yang mengangkut buah sawit dengan tonase yang jauh melebih aturan.

Sementara itu, pasokan listrik juga masih jauh dari cukup.

“Meskipun setiap tahun terjadi peningkatan persentasi rumah tangga yang menikmati listrik, sebagian diantara mereka

ENTIKONG

justru membeli listrik dari Malaysia,” tulis Eddy. Memang, pemerintah memberikan izin kepada desa-desa yang berada dekat garis batas untuk menikmati layanan listrik dari Malaysia. Hal ini pula yang dirasakan oleh beberapa kantor vertikal Kementerian Keuangan yang berada di Kabupaten ini. ***

G

erimis kecil turun saat kami tiba di Entikong.

Langit masih gelap saat itu, adzan subuh belum berkumandang. Kami bergegas memasuki salah satu rumah dinas KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong (KPPBC Entikong) untuk beristirahat. Perjalanan dari Pontianak menuju Entikong sangat menguras energi.

Meskipun tidur selama perjalanan, beberapa kali kami terkesiap karena goncangan mobil yang kita tumpangi.

Kondisi jalanan memang sangat memprihatinkan.

Paginya—diantarkan oleh Sularwan, Kepala Subbagian Umum KPPBC Entikong—kami mengendarai mobil menuju Pos Pemeriksaan Lintas Batas (border) Entikong. Border ini merupakan perbatasan darat resmi yang pertama dan terbesar di Indonesia.

Lalu lintas kendaraan lumayan padat pagi itu. Pegawai KPPBC Entikong yang sedang dapat giliran berjaga seakan tak diberi waktu untuk beristirahat. Selain tertua, pos ini merupakan pos terpadat dibandingakn dengan pos perbatasan darat Indonesia lainnya. Sayang, kondisinya saat ini sangat timpang dibanding border milik Malaysia. Infrastruktur di wilayah Malaysia jauh lebih

memadai dalam mendukung pengawasan dan pelayanan.

“Banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan oleh KPPBC TMP C Entikong dalam upaya mensejajarkan pengawasan dan pelayanan,” ujar Sularwan.

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong bukan hanya di satu pos tersebut. Tjertja Karja Adil, Kepala KPPBC Entikong, bersama 47 orang pegawai juga harus mengawasi beberapa pos lain. Tjertja— sapaan akrap pria kelahiran Surabaya itu—memaparkan, di kabupaten Sanggau, pos lain yang harus mereka jaga adalah Pos Pengawasan Bea dan Cukai (Pos BC) Bantan, Simpang Tiga Lubuk Sabuk, dan Segumon. Di kabupaten terdapat Pos BC Marakai Panjang dan Nanga Bayan Kabupaten Kapuas Hulu, tak ketinggalan Pos BC di Kabupaten Sintang.

Jarak pos-pos tersebut cukup jauh dari KPPBC Entikong.

Misalnya saja Pos BC Marakai Panjang di Kabupaten Kapuas Hulu yang berjarak sekitar 300 Km atau 6 jam perjalanan darat melalui Malaysia. Selain itu, ada Pos BC Nanga Bayan di Kabupaten Kapuas Hulu berjarak sekitar 410 km. Pos lain di Kabupaten Sanggau berarak sekitar 75 km.

Selain fasilitas yang dirasa kurang memadai, menurut Tjertja, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya.

Salah satunya terkait dengan dasar hukum kegiatan di border yang menurutnya perlu ditinjau ulang.

Dalam perdagangan lintas batas, Tjerja memulai

Selain tertua, pos ini merupakan pos terpadat dibandingakn dengan pos perbatasan darat Indonesia lainnya.

untuk terus menambah pengetahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku.

penjelasannya, dasar hukum kegiatan yang menjadi acuan adalah Border Trade Agreement 1970. Perjanjian terkait dengan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia. Selain itu, ada pula PMK No. 188/ PMK.04/2010 tanggal 29 Oktober 2010. PMK ini berisi tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. “Dalam perkembangannya, BTA 1970 ini perlu untuk direvisi, diaktualisasi, dirasionalisasi, dan diberi aturan yang jelas dan gamblang. Dengan demikian, akan timbul kesepahaman antara pelaku usaha perdagangan perbatasan dan aparat penegak hukum dalam menerjemahkannya,” tegas Tjertja.

B

Selain itu, Tjerja menilai bahwa kepatuhan masyarakat dan pengguna jasa KPPBC Entikong masih rendah.

Masyarakat cenderung tidak memedulikan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

“Pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan kepabeanan masih sangat rendah dan mudah terprovokasi,” lanjutnya.

Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu upaya yang dilakukan KPPBC Entikong

“Namun mengingat wilayah geografis maka pelaksanaan edukasi maupun sosialisasi belum mampu menjangkau seluruh masyarakat,” ujarnya. *** erjarak sekitar 147 km, dengan jalur darat yang banyak berlubang pula, terdapat Ibu kota Kabupaten Sanggau, yaitu Kota Sanggua. Ada dua kantor vertikal Kementerian Keuangan lain di sana, yaitu KPPN dan KPP Pratama Sanggau. Beruntung, kami sempat bertemu Danar Widanarko di KPPN Sanggau.

Ia mengepalai kantor tersebut sejak Januari tahun 2014.

Bersama dengan 15 pegawai lainnya, Danar melayani Satuan Kerja (Satker) dari tiga kabupaten di Kalimantan Barat. Ketiga kabupaten tersebut adalah Kabupaten Sanggau sendiri, Kabupaten Landak, serta Kabupaten Sekadu. Dari tiga Kabupaten tersebut, jumlah pengguna jasa layanan KPPN Sanggau hingga Februari tahun 2014 sejumlah 82 Satker.

Pada tahun 2013, pagu penyaluran dana APBN di KPPN Sanggau adalah sebesar Rp425 miliar. Meskipun tergolong kecil apabila dibandingkan dengan KPPN di Jawa, wilayah kerja yang luas justru menjadi tantangan tersendiri. Tak jarang beberapa orang pegawai harus menunggu satker yang baru akan sampai ke kantor KPPN selepas jam kerja.

“Bahkan, beberapa Satker yang menghubungi secara 25 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ENTIKONG | INSPIRASI

pribadi via sms untuk sekadar menanyakan peraturan juga banyak,” tambah Danar.

Menurutnya, kekeluargaan pegawai kantor dengan satker berhasil dibangun dengan baik.

Meskipun demikian, tingkat penyerapan anggaran satker di KPPN Sanggau tergolong tinggi. Pada tahun 2013, tercatat angka penyerapan dana APBN di KPPN Sanggau sebesar 96 persen. Bahkan di tahun 2012, persentasenya mencapai hampir 99 persen.

“Hanya saja, sering kali pencairan menumpuk di akhir tahun. Kami terus mendorong agar pencairannya bisa teratur,” imbuh Danar.

Fasilitas di KPPN Sanggau cukup baik untuk menunjang kegiatan kantor. Fasilitas internet cukup lancar, Kata Danar, hanya saja sering ada pemadaman listrik bergilir.

Tersedia pula fasilitas wifi gratis bagi para Satker. Selain itu, halaman belakang kantor yang kosong dan luas, mereka manfaatkan untuk budidaya ikan. “Letaknya di bawah, mengakibatkan sebagian lahan tergenang air. Maka kita buat kolam di sana,” kata Danar.

Sebagian besar pegawai di KPPN Sanggau adalah perantau dan tidak membawa serta keluarganya. Untuk menjaga semangat kerja para pegawai ini, Danar punya trik tersendiri. Semangat kekeluargaan terus ia pupuk dengan berbagai cara. Salah satunya dengan makan siang bersama. “Kami selalu makan bersama di situ,” kata Danar sambil menunjuk ke sebuah ruangan. Terlebih, lanjut Danar, mencari makan siang di Sanggau cukup susah.

26 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Pegawai DJBC Entikong memeriksa satupersatu kendaraan yang melintasi border.

“Dananya dari iuran suka rela dan yang memasak adalah salah satu pegawai,” lanjut Danar menjelaskan lebih detail mengenai rutinitas makan siang bersama di kantor.

Pertemuan kami siang itu pun diakhiri dengan makan siang bersama dengan seluruh pegawai KPPN Sanggau. ***

T

ak jauh dari KPPN, terdapat sebuah bangunan dua lantai dengan cat krem dan aksen jingga. Di bangunan itulah, sebanyak 61 pegawai Kementerian Keuangan lainnya sedang mengawal penerimaan pajak. Nyoto Subekti memimpin kantor itu sejak akhir bulan Agustus tahun lalu.

Ada pengalaman menarik yang sering dialami para pegawai KPP Pratama Sanggau. “Keadaan infrastruktur terutama jalan-jalan negara di wilayah kerja KPP Sanggau masih seperti kubangan lumpur. Hal ini kadang kala bertentangan dengan apa yang kami sampaikan setiap kali melakukan penyuluhan maupun sosialisasi tentang perpajakan ke masyarakat.

Sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat

akan kegunaan pajak masih rendah,” papar Nyoto Subekti Kepala KPP Pratama Sanggau.

Namun demikian, lanjut pria kelahiran Kebumen itu, tim KPP Pratama Sanggau tidak patah semangat karena disadari betul bahwa tingkat pengetahuan dan keadaan sosial masyarakat yang masih beraneka ragam.

Buktinya, dengan wilayah kerja yang sama persis dengan KPNN Sanggau, realisasi penerimaan tahun pajak 2013 KPP ini peringkat kedua di lingkungan Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Peringkat pertamanya adalah KPP Pontianak. “Hal ini menjadi salah satu peran penting kantor ini dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalbar,” ujar Kepala KPP Pratama Sanggau.

Keadaan geografis dan infrastruktur di wilayah perbatasan, diakui Nyoto seringkali menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas.

Selain itu, sarana dan prasarana yang dimiliki KPP Pratama Sanggau terutamanya kendaraan operasional untuk mendukung kelancaran tugas, juga masih minim.

“Yang tidak kalah penting,” lanjut Nyoto, “Perlu dijaga keadaan psikologis para pegawai. Sebagian besar merupakan pendatang dari Pulau Jawa yang jauh dari keluarga. Terlebih lagi, wilayah kerja KPP Pratama Sanggau termasuk salah satu daerah bekas konflik.” Menjaga semangat kekeluargaan dan kebersamaan antar pegawai merupakan salah satu upaya untuk menumbuhkan semangat kerja para pegawai.

“Salah satunya dengan olah raga bersama selepas kerja,” katanya.

Disadari betul oleh Nyoto dan jajarannya, KPP Pratama Sanggau yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan Malaysia harus hadir di daerah perbatasan dengan memberikan pelayanan maksimal. Pun dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan yang tak boleh ketinggalan. “Dengan pajak yang dihimpun dari wilayah perbatasan, akan tumbuh rasa nasionalisme dan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan tanpa mengandalkan utang luar negeri,” pungkasnya seraya berharap.

KIPRAH | ENTIKONG

Di Batas Utara Indonesia

T

as dan jaket dilepas satu per satu, diletakkan di sebuah mesin besar untuk diperiksa isinya. Pria tinggi berkaca mata itu duduk menatap layar mesin x-ray dengan seksama. Sesekali, ia menegur orang-orang yang tidak menaruh barang bawaan mereka. Tugasnya pagi itu adalah memastikan bahwa para imigran maupun warga negara Indonesia yang memasuki wilayah Indonesia tidak membawa barangbarang ilegal.“Kadang mereka (para imigran) tidak paham, kami harus berkali-kali mengingatkan,” katanya.

Pria itu bernama Arifin Lufthanul Azis. Belum lama ia ditempatkan di KPPBC Entikong, baru tiga minggu saat Tim Media Keuangan kerkunjung ke Entikong pada pertengahan bulan Mei. Di

sebelah tempatnya bekerja, terdapat ruangan lain sejenis loket. Rindi Andhika, teman seangkatan Arifin tengah sibuk menyelesaikan berbagai dokumen yang dibutuhkan para imigran yang masuk ke Indonesia dengan membawa kendaraan pribadi. Beberapa orang tampak mengantre di loket tersebut.

Jika tiba jadwal piket untuk menjaga pos perbatasan, mereka harus bangun pagi buta. Sebelum pukul 05.00, ia harus sudah siap di pos perbatasan IndonesiaMalaysia tersebut, melihati satu per satu isi tas lewat layar mesin x-ray. “Pos ini buka dari pukul 05.00 sampai 17.00,” kata Arifin menambahkan, “Tanggal merah tetap buka.”

Di tempat lain, tim Bea Cukai Entikong dalam jumlah yang

Teks: Arfindo Briyan S. Foto: Qori Kharismawan

lebih banyak, tengah tidak kalah sibuknya. Biasanya sekitar lima orang. Namun, saat itu sedang ada bantuan empat orang personil dari tim Penindakan dan Pengawasan Kantor Pusat DJBC. Berbeda dengan pos sebelumnya yang dilewati para imigran yang tidak membawa kendaraan, pos ini khusus untuk imigran yang membawa kendaraan, baik umum ataupun pribadi.

Untuk itu, jumlah petugas yang dibutuhkan lebih banyak. Sebagian memeriksa barang bawaan yang diturunkan satu per satu dan di scan dengan mesin x-ray.

Sebagian lain mengecek kendaraan, mulai dari dalam tempat penumpang, hingga bagasi.

Menurut Sularwan, Kepala Subbagian Umum KPPBC Entikong yang saat itu mengantarkan kami, di pos

Warga Negara Indonesia dan para imigran mengantre di pos pemeriksaan imigrasi Indonesia untuk mendapatkan izin masuk ke Malaysia.

perbatasan ini jarang sekali imigran yang membawa barang-barang illegal.

“Hampir tidak pernah, hanya ada beberapa temuan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) di tahun 2013 dan 2012,” katanya. Namun, Sularwan menambahkan, itu hanyalah data temuan dari hasil pemeriksaan di pos berbatasan resmi. “Sepanjang hutan ini perbatasan, tidak ada pagar, hanya ada patokpatok saja. Tidak mungkin semuanya dijaga,” lanjutnya.

Meskipun siang itu arus imigran lumayan padat di border Entikong, semua pekerjaan pegawai KPPBC Entikong berjalan lancar. Hal ini kontras dengan kondisi sekitar empat tahun yang lalu. Donatus Dananto, yang sudah cukup lama bekerja di KPPBC Entikong, menceritakan pengalaman itu. “Dahulu, duduk di sini saja, ada orang yang melempar botol minuman keras ke situ,” katanya sambil menujuk ke arah depan meja tempat kami duduk.

Donatus Dananto, salah satu pegawai KPPBC Entikong, mengatur lalu lintas imigran.

27 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ENTIKONG | INSPIRASI

Dari Jawa Hingga Borneo Teks: Arfindo Briyan S. Foto: Qori Kharismawan

Enam tahun di Putusibau, ia menerima Surat Keputusan (SK) mutasi ke KPPN Bondowoso, lalu hijrah ke kota kecil di Jawa Timur itu. Masa kerja Slamet di Bondowoso juga 6 tahun.

Pada tahun 2008, ia kembali membawa serta keluarganya ke tanah Borneo. KPPN Sanggau pun menjadi kantornya hingga saat ini.

Slamet Hariono sedang memberikan penjelasan kepada salah satu Satker di front office KPPN Sanggau.

K

PPN Sanggau sedang ramai siang itu.

Beberapa Satuan Kerja (Satker) duduk menunggu giliran dilayani.

Di antara deretan tiga orang pegawai KPPN yang sedang bertugas, tampak seorang pria berusia sekitar 40-an tahun melayani Satker.

Namanya Slamet Hariono, lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) jurusan anggaran tahun 1996.

Ia, menemui kami di salah satu ruangan. Dengan senyum tersungging ia menyalami kami yang baru saja menuntaskan makan siang bersama. Pada pertemuan itu, kami berkesempatan mendengarkan pengalamannya selama 18 tahun mengabdi sebagai pegawai negeri. Pengabdian yang tidak bisa dipandang 28 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Banyak pengalaman unik yang dihadapi Slamet.

Salah satunya menghadapi

Slamet lebih berharap pada pemerataan pola mutasi, demi tulusnya pengabdian pegawai Kementerian Keuangan pada negeri. sebelah mata. Sebab, dari ketiga daerah di mana ia pernah bekerja, bisa dikatakan bahwa daerahdaerah tersebut termasuk ke dalam kategori kota kecil di Indonesia.

Penempatan pertama Slamet adalah di KPKN Putusibau, ujung barat laut Kalimantan Barat. Jaraknya sekitar 20 jam perjalanan darat dari Pontianak. Dari Jawa, Slamet yang kala itu masih berusia awal 20-an menjemput takdirnya di Kalimantan. Di sini pula Slamet menemukan jodohnya, seorang perempuan yang kini menjadi ibu dari anak-anaknya.

satker yang marah-marah saat ia bekerja di KPKN Putusibau. Satker tersebut datang membawa serta mandor dan para pekerja bangunannya dalam keadaan mabuk. Keributan kecil tesebut terjadi lantaran Surat Perintah Membayar (SPM) yang mereka ajukan tidak diterima oleh KPPN karena tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima sehingga menyalahi peraturan.

Slamet mengetahui bahwa Pimpinan Proyek mereka sedang tidak ada di Sanggau, jadi tidak mungkin mereka membuat berita acara serah

terima tersebut. Namun, sorenya mereka kembali membawa berita acara serah terima tersebut. “Tapi saya tidak mau proses, dari mana dia dapat tanda tangan itu?

Jadi saya tinggal pergi aja, dari pada ribut kan,� lanjut Slamet.

Pada akhirnya, semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Slamet meyakini bahwa semua persoalan itu pada dasarnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perbendaharaan negara.

Memungkasi ceritanya, Slamet menyampaikan harapan agar penyempurnaan yang dilakukan oleh kantor, diimbangi pula oleh kemampuan Satker.

Tahun ini 18 tahun sudah Slamet menjadi PNS, sekaligus penanda enam tahun masa kerjanya di KPPN Sanggau. Jika pola mutasinya ajek, berarti di tahun ini juga dia dan keluarganya harus bersiap membereskan kopernya dan hijrah ke tempat lain yang belum ia ketahui.

Bagi Slamet, bukan semata penempatan homebase atau hiruk-pikuk serupa ibu kota yang ia cari. Tapi, lebih dari itu, dia berharap pemerataan pola mutasi, demi tulusnya pengabdian pegawai Kementerian Keuangan pada negeri.

EKONOMI | ENTIKONG

S

alah satu hal yang menjadikan Kabupaten Sanggau menarik adalah eksistensinya sebagai pintu lalu lintas antarnegara yang tergolong padat. Akan sangat menarik untuk menilik lebih jauh peran tersebut terhadap perekonomian di sana. Tim Media Keuangan menghubungi Eddy Suratman, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura, via surat elektronik beberapa waktu lalu, untuk mencari jawabannya. Beberapa pertanyaan kami ajukan terkait seputar perkembangan perekonomian daerah Sanggau.

Bagaimana profil perekonomian di Kabupaten Sanggau?

Perekonomian Kabupaten Sanggau hingga tahun 2013 masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 36 persen diikuti sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang masing-masing berkontribusi sekitar 26 persen dan 19 persen. Namun, besaran kontribusi sektor tersebut tidak sebanding dengan besaran persentasi tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. Sektor pertanian yang hanya menyumbang sekitar 36 persen harus menampung sekitar 77 persen pekerja. Sedangkan sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing hanya menampung sekitar 3,2 persen dan 7,5 persen. Kondisi ini menggambarkan betapa rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor nonpertanian. Hingga tahun 2012, sub sektor utama yang paling diandalkan di sektor pertanian adalah perkebunan yang terdiri dari perkebunan kelapa sawit.

“Entikong telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau bahkan juga di Kalimantan Barat.� EDDY SURATMAN, GURU BESAR FE UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Sanggau?

Kondisi tersebut mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sosial.

Pertama, angka kemiskinan Kabupaten Sanggau pada tahun 2012 merupakan angka kemiskinan terendah se-Kalimantan Barat.

Angka Pengangguran Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 lebih dramatis lagi yaitu Angka Pengangguran terendah se-Kalimantan Barat.

Apa keistimewaan yang dimiliki oleh Kabupaten Sanggau dari sisi perekonomian?

Kabupaten Sanggau menjadi salah satu dari lima kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan darat dengan Negara Bagian Serawak di Malaysia. Perbedaannya sekaligus yang menjadi keunggulan atau keistimewaannya dibandingkan kabupaten lain adalah daerah ini telah lama menjadi pintu resmi atau disebut PPLB pertama perbatasan darat di Indonesia lengkap dengan fasilitas jalan yang memadai dan Cable

Dominasi Pertanian di Perbatasan Teks: Arfindo Briyan S. Foto: Eko Priharianto W.

Pasar Roan Jaya menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat Entikong.

Implementation Quality System (CIQS). Entikong telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sanggau bahkan juga di Kalimantan Barat.

Sejauh mana pencapaian pembangunan ekonomi di Entikong dilihat dari keberadaannya sebagai salah satu daerah perbatasan darat Indonesia?

Sebagai kabupaten yang memiliki perbatasan darat paling bagus di Indonesia tentu saja sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah ini. Pada tahun 2006 misalnya, pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai lebih dari 8 persen. Akan tetapi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/12/2010 yang mengatur bahwa Entikong tidak termasuk pelabuhan ekspor-impor, maka pertumbuhan ekonomi daerah ini mulai terganggu. Sebaliknya Malaysia memfungsikan Tebedu Inland Port (TIP) dengan mengenakan biaya tambahan bagi komoditi Kalimantan Barat yang masuk ke Serawak. Hal ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk kita di pasar internasional. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sanggau turun menjadi sekitar 4,61 persen pada tahun 2011 dan 5,92 persen pada tahun 2012.

29 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

30 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Atambua NUSA TENGGARA TIMUR

Tim Liputan: Syahrul Ramadhan, Ridwan Abdul Rauf, Tino Adi Prabowo Foto: Tino Adi Prabowo

Atambua menatap masa depan. Di tangan generasi penerus, dia siap bertransformasi menjadi wilayah transit penting di jalur Pasifik Selatan.

31 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ATAMBUA

MEMANDANG INDONESIA DARI PASIFIK SELATAN

Teks: Syahrul Ramadhan Foto: Tino Adi Prabowo

M

emasuki ke-69 tahun Indonesia merdeka ada titipan harapan untuk semakin baik ke depannya, terutama bagi kawasan Indonesia di perbatasan. Tim Media Keuangan mengunjungi alam Pulau Timor ke arah Pasifik Selatan Indonesia, Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Wilayah perbatasan Indonesia ini memiliki batas langsung darat dengan Negara Timor Leste (dahulu bernama Timor Timur saat masih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Wilayah ini berbatasan dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149,1 km. Di perbatasan Atambua inilah, pelayanan kantor-kantor Kementerian Keuangan dinilai mempunyai peranan penting bagi perkembangan Belu sebagai transit point.

Mendarat siang hari di Bandara El Tari di Kota Kupang, ibukota Nusa Tenggara Timur ini menyambut kedatangan kami dengan hangat. Sepanjang perjalanan, tampak lahan berwarna cokelat di kanankiri jalan berbatu cadas.

Medan yang kami lalui adalah perbukitan yang cukup menantang dan jalan yang berliku-liku. “Jarak tempuh menuju Atambua, sekitar 300 km dan memakan waktu tempuh normal 6 sampai 7 jam,” ujar Peniel Koroh, Pegawai KPPN Atambua 32 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

mendampingi kami dalam perjalanan. Sampailah malam hari di Atambua, kota perbatasan dikelilingi oleh perbukitan, yang menawarkan banyak tempat menarik untuk disinggahi. ***

M

edia Keuangan menyambangi beberapa kantor instansi vertikal Kementerian Keuangan yaitu KPPN Atambua, KPP Pratama Atambua, dan KPPBC Tipe Pratama Atapupu.

Kementerian Keuangan turut memberikan pelayanan dengan mendirikan kantorkantor instansi vertikal tersebut guna memenuhi kepentingan masyarakat sekitar perbatasan. Berada di perbatasan Indonesia, kantor-kantor tersebut melayani secara bersamasama dengan unit kerja lainnya. Sejumlah pegawai di perbatasan menjadi ‘penjaga’ wilayah perbatasan negara dengan mengambil bagian dalam pelaksanaan peran tersebut. Sebagai aparat fiskal tentunya mengemban tugas dan tanggung jawab yang sungguh mulia, dikarenakan peran strategis tersebut sangat menentukan dalam menyukseskan pembangunan perekonomian kawasan perbatasan Indonesia.

Kantor pertama kali kami kunjungi di Atambua adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Atambua atau disingkat dengan KPPN Atambua. Di

sela-sela kerjanya, Subur Riyadi, Kepala KPPN Atambua menerima Media Keuangan dengan sambutan yang ramah.

Subur Riyadi menceritakan, KPPN ini merupakan ujung tombak pelayanan publik yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara di wilayah kerjanya, yang mencakup tiga kabupaten di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kab. Belu, Kab. Timor Tengah Utara, dan Kab. Malaka. KPPN Atambua adalah instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dalam Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kupang.

Pembentukan KPPN Atambua dikarenakan semakin besarnya volume kerja KPPN Kupang selaku KPPN Induk sehingga diperlukan pembentukan

kantor baru untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat dan mendukung perkembangan perekonomian di daerah.

Seiring dengan reformasi birokrasi di Departemen Keuangan maka terhitung 5 Oktober 2009 KPPN Atambua mulai menerapkan sistem kerja (SOP) KPPN Percontohan. Penerapan SOP KPPN Percontohan ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan publik oleh KPPN, khususnya terkait dengan pencairan dana APBN yang dapat diproses secara cepat, tepat, serta tanpa biaya (no cost). “DIPA itu salah satu penggerak ekonomi yang luar biasa membantu masyarakat, dengan dana DIPA bisa memberdayakan mereka,” kata Subur. Oleh karenanya, KPPN Atambua mempunyai peranan penting bagi

Subur Riyadi, Kepala KPPN Atambua menyambut Media Keuangan dengan ramah di kantornya.

ATAMBUA

pembangunan perekonomian Kabupaten Belu.

Saat ini, kantor yang memiliki motto KPPN “KonsistenPraktis-Puas-No Cost” ini melayani 62 satker. “Motto ini dapat menjiwai dan menyemangati seluruh pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” kata Subur.

Tidak jauh dari KPPN Atambua, kami singgah di Pos Pelayanan Perpajakan

Atambua yang merupakan pos sebagai kantor bantu KPP Pratama Atambua di Kabupaten Belu. KPP Pratama Atambua yang dipimpin oleh Syaiful Abidin ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.01/2008 tanggal 6 Mei 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Sedangkan, untuk wilayah kerja KPP Pratama Atambua

Petugas Pajak sedang melayani Suster di Pos Pelayanan Perpajakan Atambua yang terletak di Kab. Belu.

Penumpang lintas batas melewati pemeriksaan Bea dan Cukai.

mencakup 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Timor Tengah Utara (Kab. TTU), Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka (pemecahan wilayah dari Kabupaten Belu), dan satu kabupaten lagi terletak di luar pulau yaitu di Kabupaten Alor. “Dengan wilayah kerja yang luas dan jarak tempuh yang jauh, untuk kelancaran operasional, KPP Pratama Atambua dibantu oleh Pos Pelayanan Perpajakan Atambua yang terletak di Kab. Belu dan Pos Pelayanan Perpajakan Kefamenanu yang terletak di Kab. TTU. Selain itu, juga terdapat Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kalabahi yang terletak di Kab. Alor,” ujar Markus, Pegawai Pajak di Pos Pelayanan Perpajakan Atambua.

Esok harinya, kami mengunjungi KPPBC Tipe Pratama Atapupu yang biasa disebut KPPBC Tipe Pratama Atapupu. Sapaan hangat I Nyoman Ary Dharma, Kepala KPPBC Tipe Pratama Atapupu menyambut Media Keuangan di perbatasan ini. Ia mengatakan bahwa kantor ini adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali, NTB, dan NTT. Kantor ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai peringkat pertama terbaik kategori partisipasi, penyerapan dan rekonsiliasi DIPA pada tahun 2012 yang lalu dari KPPN Atambua.

“Wilayah kerja KPPBC Tipe Pratama Atapupu terdiri dari 5 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai (KBPBC) dan 6 Pos

Pengawasan Bea dan Cukai (PPBC),” imbuhnya. KPPBC yang dibentuk pada bulan April 2002 pasca terbentuknya Republica Democratica de Timor Leste (RDTL) ini berlokasi di Atapupu-Desa Jenilu, Kecamatan Kalkuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Daerah ini merupakan pintu gerbang laut Kabupaten Belu dimana terdapat pelabuhan laut Atapupu yang merupakan pelabuhan penumpang, kargo, dan pertamina. Untuk menuju ke Pelabuhan Atapupu, jarak tempuh yang dilalui sekitar 300 km dengan waktu tempuh normal 6 sampai 7 jam dari Kupang ke Atambua ditambah sekitar 45 km dari Atambua ke Atapupu dengan waktu tempuh normal 45 menit. ***

S

umber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan pelayanan. Oleh karena itu, aspek penguasaan teknis pekerjaan serta aspek moral dan integritas adalah hal sangat penting untuk terpenuhi. Perlunya dukungan penguatan SDM untuk ditempatkan dalam bertugas menjaga wilayah perbatasan yang luas dan jarak tempuhnya yang jauh tersebut. Bahkan, bagi KPPBC Tipe Pratama Atapupu kekurangan SDM atau personil bisa dikatakan bahwa luasnya garis perbatasan yang terdiri atas barisan pegunungan dan garis pantai tidak sebanding dengan personil yang telah ditempatkan di setiap instansi. KPPBC Tipe Pratama Atapupu diperkuat oleh 21 (dua puluh satu) orang pegawai. Selain itu, penataan organisasi di KPP Pratama 33 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ATAMBUA

Atambua terdiri dari 58 orang pegawai. Sedangkan saat ini di KPPN Atambua, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, didukung kekuatan SDM sebanyak 19 pegawai. Dimana para pegawai pada masing-masing seksi merupakan perpaduan antara tenaga senior yang sudah berpengalaman dan tenaga muda lulusan prodip (lulusan D1/D3 STAN) yang memiliki bekal pengetahuan aplikasi dan teknologi informasi memadai. ***

S

alah satu nilai lebih kantor perbatasan adalah letak geografisnya yang berbatasan dengan negara luar. Dikarenakan tempatnya yang berbatasan tersebut, hal ini menjadi daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, kantor perbatasan mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

KPP Pratama Atambua misalnya, bisa dikatakan sebagai ujung tombak penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak di titik nol perbatasan Indonesia. KPP Pratama Atambua harus melakukan pengawasan intensif terhadap jalur perdagangan antar negara, terkait ekspor barang dan/atau jasa ke Negara Timor Leste. Pengawasan ini memanfaatkan data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan/atau data lainnya yang diperoleh dari instansi 34 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Keluarga Paulus Nahak, penduduk asli di Atambua.

terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan imbauan dan konseling. Untuk memperoleh data yang valid terkait perdagangan antar negara ini membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, misalnya dari pemerintah daerah setempat, kepolisian, Bea Cukai, serta yang terakhir dilakukan adalah kerjasama dengan BIN Daerah Perwakilan Provinsi NTT. Kabupaten-kabupaten dalam wilayah kerja KPP Pratama Atambua mengandalkan tiga jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain. Secara tidak langsung, bagi hasil dari penerimaan PPh Pasal 25/29 OP dan PPh Pasal 21 dapat dipergunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan di kabupaten-kabupaten tersebut.

Sebagaimana fungsi mengawal fiskal, wilayah kerja dan pengawasan KPPBC Tipe Pratama Atapupu saat ini

bisa dikatakan 70 persennya adalah pelayanan dan pengawasan lintas batas darat.

Hal ini berarti pelayanan dan pengawasan lintas batas darat di wilayah kerja KBPBC dan PPBC merupakan keunggulan dan keistimewaan yang hanya dimiliki oleh KPPBC Atapupu, salah satu misalnya dalam pelayanan dokumen Surat Permohonan Membawa Kendaraan (SPMK). Proses perdagangan ekspor maupun impor antara Indonesia dan Timor Leste melalui lintas batas darat, perdagangan/ kunjungan dinas transit antara Dili dan Oecusse, perlintasan orang ke/dari Timor Leste, kesemuanya tidak terlepas dari perlintasan sarana pengangkut darat. Tingginya lalu lintas kendaraan bermotor antara Indonesia (Timor Barat) dan Timor Leste menuntut KPPBC Tipe Pratama Atapupu untuk tidak menghambat lalu lintas kendaraan bermotor antar kedua negara ini. Kecepatan menangani dokumen

kendaraan yang diajukan oleh pelintas batas menentukan kelancaran arus lalu lintas kendaraan. Dokumen SPMK merupakan dokumen pelindung kendaraan tersebut.

Lain halnya KPPN Atambua, untuk mendukung pelayanan one stop service, di front office telah dilengkapi berbagai sarana dan prasarana untuk berbagai kebutuhan para satker, baik dalam bentuk sarana informasi layanan maupun fasilitas lain yang tersedia di ruang tunggu. Di samping itu, tersedia pula informasi layanan dalam bentuk elektronik seperti layar LCD monitor penyelesaian SPM/SP2D, dan juga PC khusus untuk satker yang dilengkapi dengan aplikasi monitoring dan penayangan data Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hal ini merupakan bentuk dukungan KPPN Atambua dengan memberikan layanan prima kepada seluruh stakeholders di Kabupaten Belu.

KIPRAH | ATAMBUA

Genderang Perang Narkoba di Perbatasan Teks: Syahrul Ramadhan Foto: Tino Adi Prabowo

A

ntrean mobil berjajar di Custom, Immigration, and Quarantine (CIQ) Terminal Mota’ain.

Suasana mendadak riuh saat penumpang turun dari kendaraan yang mereka tumpangi. Satu-persatu mereka memasuki pos Bea Cukai berikut barang bawaannya. Petugas Bea Cukai siap-siap memasang mata mereka layaknya mesin x-ray melakukan pemeriksaan

barang bawaan penumpang/ pelintas batas. “Fasilitas layanan masih manual, mestinya satu pemeriksaan jalan satu menit, terpaksa kita lakukan sampai 5 menit untuk satu orang. Apalagi kalau barang bawaannya banyak, ditambah kriteria bawaan yang perlu dicurigai. Namun, tetap kita lakukan, tidak masalah buat kita”, ujar Michael Neno, pegawai Bea Cukai saat ditemui di Kantor Bantu

Pelayanan Bea dan Cukai Mota’ain.

Dalam analisa profil penumpang dan pelintas batas, petugas Bea Cukai di Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai (KBPBC) dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai (PPBC) melakukannya secara manual. Petugas Bea Cukai mengamati gerak-gerik, tutur kata dan bahasa tubuh si penumpang/pelintas batas.

Petugas Bea Cukai siap-siap memasang mata mereka layaknya mesin x-ray melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang/ pelintas batas.

Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang/pelintas batas.

Petugas Bea Cukai melakukan analisa profil penumpang dan pelintas batas.

Yang menarik, terkadang terlihat kelucuan gerak gerik penumpang/pelintas batas yang salah tingkah.

Khusus pemeriksaan barang bawaan penumpang/pelintas batas berupa koper/tas yang terbuat dari bahan hardcase oleh petugas Bea Cukai dilakukan juga secara manual.

Pemeriksaan itu kadang mengakibatkan penumpang/ pelintas batas bingung dikarenakan yang diperiksa bukan isi dalam kopernya, melainkan sisi-sisi tepian dari koper/tas tersebut. Namun, setelah dijelaskan oleh petugas tentang modus “false compart”

untuk Narkotika, Psikotropika, dan Prekusor (NPP) barulah si penumpang/pelintas batas tersebut mengerti dan mengatakan kata-kata pujian, ”Wah.., hebat intelijennya Bapak”.

I Nyoman Ary Dharma, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Atapupu menyatakan kantor yang dipimpinnya itu telah menabuhkan genderang perang terhadap upaya penyelundupan narkoba melalui wilayah pengawasannya. Di tengah kondisi lintas batas darat yang jauh dari zona steril / belum adanya CIQ area, begitu banyak pihak yang bebas berkeliaran di area sekitar pintu perbatasan. Belum lagi, kondisi KBPBC yang tidak memiliki fasilitas pendukung yang modern.

KPPBC Tipe Pratama Atapupu tetap berusaha semaksimal mungkin melakukan peningkatan pengawasan, analisa profiling penumpang/ pelintas batas walaupun secara manual. “Ada tangkapan di tahun 2012 sebanyak dua kali. Narkoba dibawa dari Timor Leste karena transit, turun ke sana dan lari lewat darat. Penyelundupan methapethamin/sabu-sabu sebesar 2,96 kg pada tanggal 19 Oktober 2012 dan 2,85 kg pada tanggal 26 Oktober 2012 di KBPBC Mota’ain berhasil dicegah”, kata I Nyoman Ary Dharma, Kepala KPPBC Tipe Pratama Atapupu.

35 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

ATAMBUA | INSPIRASI

R

aut wajah Samdyss Robiyanton Halundaka tampak bahagia menceritakan prestasi yang ia raih. Pria kelahiran Kalabahi, Kabupaten Alor, 10 Januari 1978 tersebut memperoleh Certificate of Merit dari World Customs Organization (WCO). Kepala Sub Seksi Kepatuhan Internal

tentang tupoksi pekerjaan pengawasan dan pelayanan sehari-hari. “Kalau pelayanan di Kantor Atapupu dan di perbatasan 24 jam 7 hari seminggu dan ada pelayanan dokumen ekspor impor dan surat permohonan membawa kendaraan”, ujar Samdyss.

Kemudian aktivitas itu diangkat menjadi sebuah film

Meraih Certificate of Merit dari WCO Teks: Syahrul Ramadhan Foto: Tino Adi Prabowo

dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Atapupu itu membagi kisahnya dengan Media Keuangan. “Nama kami disebutkan sebagai salah satu penerima penghargaan dari WCO sebagai pemeran dalam film dokumenter kehumasan. Mungkin peran yang dijalankan saat kami memberi penjelasan, itulah yang menjadi penilaian,” ungkap Samdyss.

Berawal pada pertengahan tahun 2013, tim kehumasan kantor pusat sedang memilih beberapa lokasi Bea Cukai.

Di antaranya Bea Cukai yang ada pengawasan bandara, pengawasan pelabuhan dan pengawasan lintas batas darat. Nah, untuk pengawasan lintas batas darat, KPPBC Atapupu dijadikan destinasi untuk pengambilan gambar.

Kepala Kantor beserta pegawai KPPBC Atapupu pun menyediakan waktu untuk memberikan penjelasan 36 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

dokumenter dan ditampilkan di pameran Jakarta Convention Centre (JCC) pada stand pameran Kementerian Keuangan.

I Nyoman Ary Dharma, Kepala KPPBC Tipe Pratama Atapupu, atasan langsung dari Samdyss Robiyanton Halundaka.

Samdyss lalu menceritakan, tiba-tiba ada kabar bahwa film dokumenter tersebut juga disiarkan di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

Jadi semacam tayangan mengenai profil tapal batas, salah satunya adalah tampilan tentang tapal batas Bea Cukai Atapupu. “Kami senang, kami bangga dan juga terkejut bisa sampai ditampilkan di sebuah stasiun televisi”, kata Samdyss.

Menurut Samdyss, mungkin dasar itulah yang menjadikan penilaian kantor pusat sehingga ia menjadi salah satu penerima penghargaan WCO 2013 bidang kehumasan.

Samdyss diundang ke kantor pusat di Jakarta dan mengikuti upacara hari kepabeanan internasional pada tanggal 26 Januari 2014 lalu. “Kami mengikuti serangkaian acara,

Samdyss Robiyanton Halundaka bersiap-siap sebelum berangkat bertugas ke Kantor Atapupu dan kantor bantu di perbatasan.

semacam acara khusus pemberian penghargaan dari WCO”, kenang Samdyss.

Penghargaan tersebut merupakan sebuah apresiasi, dan keberadaan rekanrekan di perbatasan pun terwakili. Meski dengan

kondisi keterbatasan yang ada, Samdyss berusaha mengemban tanggung jawab untuk mencapai kinerja yang ditugaskan kepadanya dengan penuh pengabdian. “Tahun 2014 adalah tahun semangat dan lebih semangat bekerja”, ucapnya.

EKONOMI | ATAMBUA

Belu sebagai Transit PENTING

D

i tengah kondisi gersangnya perbatasan, Kabupaten Belu memberi angin segar bagi Indonesia. Wilayah beribukota Atambua itu menjaga kedaulatan ekonomi Tanah Air terhadap negara tetangga. Menurut data yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Atapupu, persentase pelayanan ekspor mencapai 90%, sangat dominan dibandingkan impor. Mayoritas barang di pasar perbatasan Kabupaten Belu itu berasal dari Indonesia. Kesenjangan ekonomi Timor Leste bergantung terhadap pasokan dari Indonesia sangat jelas tergambar. Mata Willem Foni, Bupati Belu tampak berbinar–seolah menunjukkan optimisme–saat berbincang tentang perkembangan ekonomi di Kabupaten Belu kepada Media Keuangan.

Bagaimana pemetaan potensi ekonomi di Kabupaten Belu?

Konfigurasi penduduk, 70 persen adalah petani dan peternak.

Di sini pegawai juga peternak, dokter pun peternak, bupati juga peternak. Memang kita dekat dengan peternak.

Pemerintah Kabupaten Belu mempunyai 5 program prioritas, diantaranya pengembangan ekonomi, pengembangan SDM, pembangunan prasarana wilayah, penguatan kelembagaan, hukum dan HAM serta aspek lingkungan dan pembangunan wilayah perbatasan. Untuk potensi ekonomi, yang paling menonjol adalah di sektor peternakan.

Mayoritas barang di pasar perbatasan mayoritas berasal dari Indonesia didominasi dengan komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sektor peternakan adalah potensi ekonomi yang paling menonjol di perbatasan Atambua, Kabupaten Belu.

Teks: Syahrul Ramadhan Foto: Tino Adi Prabowo

“Pemerintah pusat bantu kami di sini karena kami bantu jaga wilayah di sini, karena sekali merah putih adalah merah putih dan sekali NKRI, ya NKRI.” Willem Foni, Bupati Belu

Bagaimana peran dari kantor vertikal Kementerian Keuangan?

Kantor Kementerian Keuangan di sini berperan penting, ada pelayanan KPPN yang sangat menolong kita. Selain itu, pelayanan kantor lain yang berada di Kabupaten Alor, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Malaka juga cukup baik.

Apa yang diharapkan untuk perkembangan ekonomi Kabupaten Belu ke depan?

Berhadapan dengan Timor Leste, yang perlu kita jaga adalah martabat bangsa. Di sini ekonomi tumbuh dan berkembang lebih bagus. Namun, kalau saya bawa ke perbatasan, Timor Leste yang baru merdeka saja, mereka sudah membangun jalan sepanjang perbatasan. Sedangkan kita, punya jalan tapi belum dibangun dengan baik. Jangan sampai mereka lebih baik dari kita. Mengenai ini perlu diminta pembinaan ke pemerintah pusat. Kita memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang yang baik. Bandara perlu diperbaiki dan pelabuhan perlu dijadikan pintu terakhir untuk keluar dari Indonesia. Kalau boleh kita minta Pelabuhan Atapupu di sini menjadi pelabuhan internasional.

Upaya apa yang dilakukan untuk menangani kendala tersebut?

Saya kira kita bangun kebersamaan. Orang, barang dan uang mungkin terbatas, tapi kebersamaan dan semangat harus dibangun. Kita perlu membangun kebersamaan terutama dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bantu kami di sini karena kami bantu jaga wilayah di sini, karena sekali merah putih adalah merah putih dan sekali NKRI, ya NKRI. Kita menjaga agar Indonesia bermartabat, tidak kalah dibandingkan Timor Leste dalam berbagai aspek. Pergaulan internasional pun perlu kita jaga.

Apa yang menjadi target membangun Belu tahun 2014 ini?

Targetnya kita akan mengembangkan one field product. Tiap kampung kalau boleh memiliki satu produk unggulan untuk menjaga inflasi dan deflasi yang nantinya akan menjadi penyeimbang inflasi. Selain itu, kita perlu memandang Indonesia dari Kabupaten Belu sebagai transit penting.

37 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

38 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Sangihe SULAWESI UTARA

Tim Liputan: Bagus Wijaya, Novri H. S. Tanjung, Gathot Subroto Foto: Gathot Subroto

Mensinergikan gelombang fiskal di titik terluar teritorial.

39 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SANGIHE

SANGIHE NUN JAUH DI UTARA

Teks: Bagus Wijaya Foto: Gathot Subroto

K

abupaten Kepulauan Sangihe merupakan kepulauan terluar di bagian utara Indonesia.

Ibu Kota Kabupaten ini adalah Tahuna yang terletak di pulau terbesarnya. Secara pemerintahan, kabupaten ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara. “Ada empat karakteristik Kabupaten ini yang secara signifikan membedakan dengan Kabupaten lain di Indonesia,� ujar Makagansa, Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pertama, Kabupaten ini merupakan daerah Kepulauan yang

di daerah ini dipengaruhi oleh angin muson yang menyebabkan curah hujan tinggi, angin kencang dan gelombang laut. Selain itu adanya gunung berapi yang masih aktif di bawah laut dan keberadaan Gunung Awu dapat memicu terjadinya letusan gunung setiap saat.

Keempat, kabupaten ini merupakan daerah yang terisolir, yaitu kurangnya aksesibilitas dari daerah pusat ekonomi besar seperti Pulau Jawa, Manado, Makassar, serta masih minimnya sarana dan prasarana yang memadai di kepulauan ini.

Kepulauan yang terdiri dari 105 pulau ini merupakan kepulauan terluar di bagian utara Indonesia. terdiri dari 105 pulau, dimana 26 buah pulau merupakan pulau yang berpenghuni dan sisanya 79 buah pulau lagi tidak berpenghuni. Sebagian kepulauan ini berupa daerah pesisir yang berbukit di bagian tengahnya dengan dikelilingi oleh lautan, jarak antar pulau di kepulauan ini relatif berjauhan dengan posisi yang menyebar. Kedua, Kabupaten ini merupakan kepulauan yang berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Ketiga, kabupaten ini merupakan daerah rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan letusan gunung berapi. Bencana alam 40 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Jika hendak ke kota Tahuna kita bisa memulai perjalanan dari kota Manado. Ada 2 jalan alternatif yang biasanya dilakukan oleh sebagian besar orang. Pertama, menggunakan jalur laut. Dari pelabuhan Manado kita bisa menggunakan kapal laut dengan waktu tempuh kurang lebih 9 jam. Dengan jalur ini, memungkinkan kita untuk bisa bepergian kapan saja.

Kapal laut jurusan ManadoTahuna beroperasi setiap hari dan banyak pula pilihannya.

Kedua, dengan menggunakan pesawat perintis, dari Bandar Udara Sam Ratulangi menuju ke Bandar Udara Naha yang

Merah Putih di KPP Pratama Tahuna.

berada di Tahuna. Waktu tempuh yang dibutuhkan kurang lebih 50 menit. Jika menggunakan jalur udara, penerbangan hanya ada tiga kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

Di pagi itu, Tim Media Keuangan telah sampai di Bandar Udara Naha, yang terletak di kota Tahuna.

Dalam perjalanan kali ini, Tim Media Keuangan akan menyambangi kantor-kantor Kementerian Keuangan yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ada tiga kantor Kementerian Keuangan yang secara geografis terletak di Kabupaten ini, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tahuna, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahuna dan

Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tahuna dan Miangas.

Sedangkan kantor yang secara wilayah kerja jangkauanya mencapai kabupaten ini yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Manado. ***

D

alam perjalanan yang pertama kita mendatangi KPP Pratama Tahuna. KPP Pratama Tahuna yang berdiri megah dua lantai, dahulu merupakan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wilayah kerja KPP Pratama Tahuna meliputi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud,

SANGIHE

Kegiatan rohani memperkuat mentalitas pegawai

Semangat Jam Krida.

dan Kabupaten Kepulauan Siau. Tagulandang, Biaro (Sitaro). “Semua wilayah tersebut masing-masing terpisah-pisah dengan jumlah pulau sebanyak 144 yang biasa disebut dengan Nusa Utara,” ungkap La Masikamba, Kepala KPP Pratama Tahuna saat berbincang dengan Tim Media Keuangan.

Jumlah pegawai di KPP Pratama Tahuna ada 45 orang.

Terdiri dari Kepala Kantor, Kepala Subbagian Umum, tujuh Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kepala Kantor Pelayanan dan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dari 45 orang tersebut, dan 39 diantaranya merupakan pendatang, hanya 6 orang yang merupakan penduduk lokal.

Tugas utama dari KPP Pratama Tahuna adalah menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak.

“Pada tahun 2012 objek pajak yang dihimpun berupa objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak lainnya, sedangkan pada tahun 2014 hanya tinggal PPh dan PPN serta PBB sektor perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) karena PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah dialihkan kepada Pemerintah Daerah,” jelas kamba, panggilan akrab Kepala KPP Pratama Tahuna.

Dalam mengemban tugas menghimpun penerimaan Negara, KPP ini memfokuskan pada kegiatan penggalian potensi penerimaan pajak

pada belanja Bendaharawan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Mekanisme monitoring yang diakukan dengan menggunakan alat Sitem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dengan sistem ini bisa diketahui besaran potensi daerah per satuan kerja sehingga meningkatkan signifikasi performa yang baik untuk KPP Pratama Tahuna.

Dengan adanya KPP ini, Negara mampu menghimpun penerimaan pajak di perbatasan utara Indonesia. Selain itu, dalam hal pelayanan publik KPP memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jika KPP hanya berada di Ibukota Provinsi (Manado), tentu masyarakat wajib pajak akan jauh menjangkaunya, sehingga dengan keberadaan KPP ini bisa memaksimalkan penerimaan Negara. ***

M

asih di kota Tahuna juga, tidak jauh dari lokasi KPP berdiri sebuah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tahuna. Kantor ini merupakan unit terkecil bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. “KPPN Tahuna tergolong KPPN Tipe B, yang berlokasi di Kabupaten,” ujar Hadiyan Lutfi Plt. Kepala KPPN Tahuna. Jumlah pegawai hanya 14 orang.

Terdiri dari 10 pria dan 4 wanita. Sedangkan komposisi perbandingan penduduk lokal dan pendatang yaitu masing-masing sekitar 50 persen. “Meskipun dilihat dari

jumlah pegawai yang kecil, KPPN Tahuna mempunyai andil dalam pembangunan daerah setempat, yaitu melalui penyaluran belanja APBN” ucap Lutfi.

Wilayah kerja KPPN Tahuna untuk pemerintah daerah meliputi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Sitaro. Untuk Satuan Kerja (satker) yang dilayani berjumlah 48 satker.

Sedangkan untuk Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) berjumlah 55 dengan pagu dana sebesar Rp688 miliar.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPPN Tahuna berupa asistensi terhadap satker dalam segala hal tentang perbendaharaan negara. Mulai dari instalasi aplikasi, pengoperasian sistem aplikasi, monitoring, maupun pelaporan. Selain asistensi terhadap satker, KPPN Tahuna juga kerap mengadakan sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi peraturan maupun segala hal yang menyangkut dengan perbendaharaan, sehingga satker mempunyai pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap bidang perbendaharaan.

Fungsi utama dari KPPN Tahuna adalah penyaluran pembiayaan atas beban APBN di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Sitaro. Secara aktif KPPN Tahuna merupakan mitra kerja utama Satuan Kerja dalam hal perbendaharaan Negara. Terhadap pembangunan wilayah, jika KPP Pratama Tahuna berperan dalam mengumpulkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan, maka 41 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SANGIHE

peran KPPN Tahuna sebagai imbal balik dari setoran pajak masyarakat yang diwujudkan secara nyata dengan pembangunan wilayah melalui mekanisme penyaluran belanja APBN. “Kita berperan dalam pembangunan wilayah ini, terutama dalam penyaluran belanja APBN,” tutup Lutfi, mengakhiri perbincangan sore itu. ***

S

etelah mendatangi dua kantor di atas, saatnya Tim Media Keuangan berkeliling kota Tahuna. Ternyata tidak butuh waktu berlama-lama untuk menaklukkan seluruh kota Tahuna. Karena memang ukuran pulau ini tidak terlalu luas. Selain itu jalanan di kota ini tidak ada macet-macetnya seperti kondisi jalanan di kota Jakarta. Pemandangan yang tenang, dengan kondisi geografi dataran tinggi yang langsung disandingkan dengan pantai. Bentuk kota Tahuna berupa Teluk, dikelilingi oleh lautan.

Setelah berkeliling seharian, akhirnya ketemu juga Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tahuna yang berada di dekat pelabuhan. Namun karena hari itu sudah sore, tim Media Keuangan tidak berhasil menemui petugas yang ada. Jangan kuatir, cerita tentang Kantor Bea dan Cukai di Tahuna dan Miangas sudah tim dapatkan sehari sebelum perjalanan ke Tahuna. Tim Media Keuangan menyempatkan mendatangi KPPBC Tipe Madya C Manado sebagai induk dari pos pengawasan bea dan cukai Tahuna dan Miangas.

Dalam kesempatan itu Tim Media Keuangan melakukan wawancara dengan Kapala 42 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Peninjauan di Pelabuhan Manado.

Kantor KPPBC Tipe Madya C Manado dan seorang petugas bea dan cukai yang bertugas di Miangas, “Gerson Pogo” yang kebetulan waktu itu sedang diklat di Manado.

Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya C Manado meliputi tiga kantor palabuhan, enam kantor bantu, dan lima pos pengawasan. Tiga kantor pelabuhan meliputi pelabuhan laut Manado, palabuhan udara Sam Ratulangi, dan kantor pos lalu bea Manado. Pos pengawasan meliputi Labuhan Uki, Tahuna, Marore, Miangas, Amurang, dan Lirung.

Sedangkan pos pengawasan meliputi Inobonto, Tagulandang, Manado, Sam Ratulangi, dan Molibagu.

Dalam wilayah kewenangannya, KPPBC Tipe Madya C Manado melalui pos pengawasan Miangas merupakan pintu gerbang lintas batas dengan Negara Filipina. Dari sisi ekonomi karakteristik perbatasan di Miangas berbeda dengan

perbatasan di Riau ataupun Kalimantan Timur seperti Nunukan dan Tarakan.

“Perbatasan dengan Filipina, dimana Filipina Selatan kondisi ekonominya tidak semaju Malaysia dan Singapura, penduduknya tidak terlalu padat dan masih bersifat tradisional sehingga peran ekonomi lintas batas tidak terlalu besar, tetapi Pos yang berdiri di Miangas lebih melihat kepada eksistensi kedaulatan suatu Negara,” ungkap Tedy Himawan, Kepala KPPBC Tipe Madya C Manado.

Meskipun dari segi penerimaan Negara di perbatasan Filipina tidak begitu besar, namun kita patut berbangga, sebuah kantor Kementerian Keuangan yang berdiri di pulau Miangas adalah simbol eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapal-kapal yang datang dari Filipina dan arah sejalur, sebelum memasuki Indonesia terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan di gerbang Pos

Pengawasan Bea dan Cukai Miangas. Pemeriksaan yang dilakukan berupa gabungan antara petugas Bea dan Cukai, TNI, dan petugas Balai Karantina.

Pos pengawasan yang berukuran 9x1 2m di Miangas itu, dihuni oleh seorang petugas bea dan cukai bernama Gerson Pogo. Pria kelahiran 45 tahun silam ini, dengan setia menjalankan tugasnya sehari-hari sebagai penjaga lintas batas Miangas. Miangas sendiri merupakan pulau terluar utara Indonesia. Pulau ini hanya berukuran 3.15 km2.

Sebagian besar wilayahnya berupa batuan sedimen, sehingga bermasalah dengan sumber air. Letaknya yang jauh dan terisolir dari Indonesia, bahkan lebih dekat ke Filipina, membuat susah mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok. Kalaupun ada, harganya mahal.

Meskipun demikian, miangas tetaplah bagian dari NKRI yang harus kita jaga dan kita bela.

KIPRAH | SANGIHE

Senja di Tepi Sangihe.

Gedung KPPN Tahuna.

Pelayanan di Luar Jam Kerja Teks: Bagus Wijaya Foto: Gathot Subroto

K

eberadaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sangat penting bagi Satuan Kerja (satker) Pemerintah.

Semua satker yang kegiatan operasionalnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melakukan pencairan dananya melalui KPPN. Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada stakeholders Kementerian Keuangan, maka hampir di setiap Kabupaten di Indonesia terdapat KPPN. Demikian pula di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih tepatnya Tahuna.

KPPN Tahuna yang berada di daerah perbatasan IndonesiaFilipina, melayani 48 Satker, 2 Kabupaten (Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro) dengan jumlah Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 55. Kondisi geografis Kepulauan Sangihe yang berupa Kepulauan dengan jarak antar pulau yang relatif berjauhan dan menyebar, menjadikan kapal laut sebagai transportasi andalan dalam melakukan mobilitas di Kepulauan ini.

Sama dengan kantor-kantor Kementerian Keuangan yang lain, KPPN Tahuna menyediakan jam pelayanan mulai jam 7.30 – 17.00 waktu setempat. Namun jam pelayanan tersebut tidak mutlak berlaku di KPPN Tahuna. Lutfi, Plt. Kepala KPPN Tahuna bercerita, “Di sini kalau mau tutup kantor, satker-satker malah banyak yang datang.” Lutfi dan jajarannya sudah biasa memaklumi hal ini. Mereka memaklumi, karena kondisi

“Kita yang menyesuaikan dengan mereka, sepanjang satker memberitahukan kedatangan mereka, kita akan standby dan melayani walaupun di luar jam kerja.” LUTFI, PLT. KEPALA KPPN TAHUNA

geografis daerah kepulauan selalu mengandalkan transportasi laut. Disamping itu sarana dan prasarana di daerah perbatasan memang masih sangat terbatas.

Berbeda dengan fasilitas daerah perkotaan di Provinsi bahkan Ibu kota. “Kita yang menyesuaikan dengan mereka, sepanjang satker memberitahukan kedatangan mereka, kita akan standby dan melayani walaupun di luar jam kerja,” lanjut Lutfi. Bahkan menurut cerita lutfi, pernah ada seorang perempuan, Satker dari daerah Sitaro, nekat mamaksakan datang

ke KPPN, padahal kondisi laut saat itu sedang ada larangan untuk berlayar.

Perempuan itu memaksakan dengan menggunakan perahu sewa. Karena kondisi cuaca yang buruk saat itu, dalam perjalanan dia terdampar sehari di pulau kecil, baru keesokan harinya melanjutkan perjalanan. Alhasil, utusan Satker tersebut baru tiba di KPPN pada hari Sabtu.

Namun, oleh KPPN Tahuna satker tersebut tetap diterima dan dilayani dengan baik.

Sungguh integritas yang luar biasa. Bekerja tanpa pamrih, tak lelah oleh waktu.

43 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

SANGIHE | INSPIRASI

Gerson membawa kebutuhan pokok ke atas kapal.

Gerson Pogo, belanja kebutuhan pokok untuk 2 bulan mendatang.

Gerson, Sang Penjaga Lintas Batas Miangas Teks: Bagus Wijaya Foto: Gathot Subroto

S

iang itu Tim Media Keuangan sedang menyambangi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Manado. Kebetulan sekali takdir mempertemukan Tim Media Keuangan dengan Gerson Pogo. Kala itu, pria kelahiran 5 Mei 1969 itu sedang mengikuti diklat bahasa Inggris di Manado.

Gerson panggilan akrabnya, adalah salah seorang petugas Bea dan Cukai di Miangas.

Miangas merupakan pulau terluar utara Indonesia. Jarak pulau Miangas ke Filipina jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak Miangas ke pulau lain di Indonesia. Jika 44 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

dari Miangas ke Filipina cukup ditempuh dalam waktu 6-8 jam, maka jarak tempuh Miangas ke Lirung (pelabuhan Indonesia terdekat dari Miangas) bisa membutuhkan waktu 3 hari perjalanan. Posisi Miangas yang terisolir ini, menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok disana.

“Kalaupun ada harga barangbarang di Miangas sudah menjadi berkali lipat dari harga di Manado,” ungkap Gerson. “Di Miangas juga susah sumber air, karena sebagian besar daratan di Miangas terbentuk dari batuan sedimen,” lanjut Gerson.

Sudah hampir 18 tahun Gerson mengabdikan dirinya untuk negara. Pos

Pengawasan Bea dan Cukai yang berukuran 9x12m menjadi kantornya dalam menjalankan tugas seharihari. Pos ini berfungsi sebagai penjaga lintas batas perekonomian Indonesia.

Meskipun hanya sebatas pos pengawasan, namun fungsi dan keberadaannya sangat penting, yaitu menjadi simbol eksistensi kedaulatan Negara. Bersama TNI, Polisi, dan petugas Karantina, Gerson selalu siap siaga melaksanakan tugasnya.

Gerson bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan setiap barang-barang yang masuk ke Indonesia melalui gerbang Miangas.

“Pemeriksaan disana seperti Muspida, berupa gabungan

dan bea cukai melakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan kepabeanan yang berlaku,” tutur Gerson. Oleh karena itu, Gerson berusaha membekali dirinya dengan selalu mempelajari dan mendalami setiap peraturan kepabeanan yang berlaku.

Setiap dua bulan sekali Gerson berkunjung ke Manado. Maksud dari kunjungannya, untuk memberikan laporan kepabeanan di Miangas kepada atasannya. “Laporan kepada atasan, saya lakukan setiap dua bulan sekali, jika ada hal-hal yang urgent saya biasanya memilih untuk telepon,” tutur Gerson. Selain urusan pekerjaan, sebagai seorang kepala keluarga Gerson juga melakukan hal-hal untuk kehidupan keluarganya. Gerson selalu berbelanja kebutuhan pokok untuk keperluan dua bulan mendatang di Miangas.

“Setelah melapor di Manado, saya selalu berbelanja kebutuhan pokok di Manado seperti beras, minyak, dan sembako lainnya, karena barang-barang di Miangas langka dan harganya tidak terjangkau,” cerita Gerson.

EKONOMI | SANGIHE

Penopang Ekonomi Sangihe

“D

ari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote,” itulah sepengggal lirik lagu soundtrack salah satu iklan di televisi. Miangas, ya miangas yang ada dalam lirik lagu tersebut merupakan batas terluar utara Indonesia.

Lebih tepatnya masuk dalam gugusan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara geografis Sangihe berbentuk gugusan kepulauan. Pulaupulau yang menyebar dengan jarak yang relatif berjauhan merupakan salah satu karasteristik dari Kabupaten ini.

Pagi itu, tim Media Keuangan mendarat di Bandara Naha, Tahuna. Tahuna merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terletak di salah satu pulau terbesarnya. Kondisi alam tahuna berbentuk dataran tinggi dan bukit-bukit dengan yang langsung dibatasi dengan daerah pantai. Di

kanan-kiri sepanjang jalan terbentang perkebunan dengan jenis tanaman pala, kelapa, dan cengkih. Dalam kesempatan itu Tim Media Keuangan beruntung, bisa bertemu dan berbincang dengan Makagansa, Bupati terpilih Kabupaten Kepulauan Sangihe.

POTENSI EKONOMI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Kabupaten Kepulauan sangihe merupakan daerah kepulauan.

Sebesar 94 persen wilayahnya adalah laut, sehingga sektor perikanan dan kelautan menjadi sumberdaya yang sangat berpotensi. “Dengan wilayah laut Sangihe yang luas, sektor perikanan dan kelautan bisa menjadi andalan di masa yang akan datang,” ucap Makagansa. Banyak penduduk Sangihe yang berprofesi sebagai nelayan.

Sektor pertanian juga masih menjadi penunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Sangihe. “Sektor

Teks: Bagus Wijaya Foto: Gathot Subroto

“Dengan wilayah laut Sangihe yang luas, sektor perikanan dan kelautan bisa menjadi andalan di masa yang akan datang.”

MAKAGANSA, BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

pertanian punya peranan penting, turut menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten ini,” ucap Makagansa. Jenis tanaman yang diproduksi berupa sagu sebagai komoditas utama. Sedangkan talas, ubi jalar, dan ubi kayu merupakan komoditas alternatif untuk kebutuhan pangan daerah ini. Peranan sektor pertanian dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Sangihe yaitu untuk meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat petani, meningkatkan produktifitas hasil alam, dan dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Sangihe.

Suasana pasar tradisional di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Selain sektor kelautan dan pertanian, ada satu sektor lagi yang menjadi andalan Kabupaten Sangihe, yaitu perkebunan. Tipe dataran berupa bukit dan pantai menjadikan tanaman kelapa, pala, dan cengkeh tumbuh subur di daerah ini. “Perkebunan di sangihe berupa kelapa, pala, dan cengkeh, serta kopra,” ucap Makagansa.

PRIORITAS BELANJA APBD “Yang harus dilakukan adalah bagaimana melengkapi dan mempersiapkan infrastruktur untuk kawasan terluar, kecamatan terluar, dan pulau terluar,” jelas Makagansa.

Itulah yang menjadi target utama pembangunan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebagai daerah kepulauan, Pemerintah Sangihe akan berfokus kepada infrastruktur laut, seperti angkutan perhubungan laut, dermaga, dan perahu. Transportasi laut merupakan alat distribusi utama dalam perekonomian daerah kepulauan. Dengan dibangunnya infrastruktur laut, maka dapat menekan biaya distribusi dan mempermudah petani sebagai produsen untuk menjual hasil panennya.

45 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Merauke PAPUA

Tim Liputan: Iin Kurniati, Langgeng Wahyu P., Arief Rahman H. Foto: Arief Rahman H.

Sumber daya hutan ibarat harta karun yang mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia.

46 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Inilah Merauke yang kaya cerita, makna dan dinamika di beranda timur nusantara.

47 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

MERAUKE

Mengejar Mentari di Ufuk Timur Teks: Iin Kurniati Foto: Arief Rahman Hakim, Langgeng Wahyu P.

H

ampir setiap pukul 05.00 pagi Waktu Indonesia bagian Timur, banyak orang hilir mudik ke pasar, membeli kebutuhan pangan. Saat matahari mengintip dibalik awan, tampak motor-motor pembawa sayur-mayur melintasi jembatan yang membelah Sungai Maro, penghubung antara kota dan kawasan transmigrasi di Merauke.

Di sepanjang jalan menuju jembatan Maro, terhampar hijau ilalang, pepohonan, dan sawah. Semilir udara terasa sejuk, kicauan burung seirama dengan suara jangkrik. Di beberapa bagian, terkadang ditemukan jalan tak beraspal, berkelok, berlubang bahkan licin kala dilalui.

menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara.

Di daerah yang terkenal dengan sebutan kota Rusa ini, Kementerian Keuangan mempunyai tiga kantor vertikal. Diantaranya yaitu Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Merauke, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Merauke dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Merauke. Meskipun ketiga kantor ini berada di Kabupaten Merauke, namun

wilayah kerjanya melingkupi Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Asmat.

Kantor-kantor tersebut turut menyumbang pendapatan negara dalam APBN Perubahan 2014 sebesar Rp1.635,4 triliun. Dengan total target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.246,1 triliun, keberadaan ketiga kantor itu nyatanya memiliki arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian khususnya di wilayah perbatasan. ***

Bisa jadi, hambatan itu tak seberapa rasanya dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban oleh punggawa Kementerian Keuangan di titik nol wilayah timur Indonesia. Tak jarang, endemik malaria bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi terlaksananya tugas mengawal penerimaan negara.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu area Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Wilayah yang terbagi dalam 20 kecamatan atau distrik ini mempunyai kondisi geografis yang unik.

Bentang alam di beberapa distrik yang masih berupa tanah lumpur dan rawa-rawa 48 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Senyum - seorang anak Papua Nugini membonceng motor melintasi perbatasan.

K

etika kokok ayam jantan saling bersahutan, pertanda bahwa mentari terbit di ufuk timur. Artinya, aktivitas perekonomian mulai berjalan. Di Merauke, terbitnya matahari bermakna dua jam lebih awal dari ibu kota negara, Jakarta.

Bila penerimaan negara diibaratkan sebuah mentari, maka mengejar mentari menjadi tugas utama Kementerian Keuangan di timur Indonesia.

Keuntungan geografis ini membuat penerimaan perpajakan dan pengiriman data ke kantor pusat selalu lebih cepat dibandingkan wilayah lain. Alhasil, berbagai prestasi berhasil diraih.

Buktinya, tahun 2013, KPPN Merauke masuk dalam kategori penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terbaik. Sementara KPP Pratama Merauke ditunjuk sebagai KPP terbaik sesuai keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Papua-Maluku.

Kinerja terbaik ini bukan sekedar diberikan karena alasan kecepatan. Disisi penerimaan pajak, Kepala KPP Pratama Merauke, I Gde Wirawiweka mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, pihaknya berhasil mengejar target. Tahun 2012, KPP Merauke mampu melampaui target sebesar 111 persen dengan pertumbuhan sebesar 40 persen. Pada tahun 2013, pencapaian target pajak sama dengan

MERAUKE

Pelayanan informasi di KPPBC Tipe Pratama Merauke.

Tak jarang, endemik malaria bahkan nyawa pun dipertaruhkan demi terlaksananya tugas mengawal penerimaan negara.

tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan sebesar 25 persen.

Kemudian, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, Merauke dapat dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya barangbarang impor dan ekspor.

Kepala KPPBC Merauke, Muchayad mengungkapkan bahwa kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung menyokong penerimaan negara berupa bea masuk, bea keluar, dan devisa.

Tercatat, penerimaan bea masuk sebesar Rp3,15 miliar atau 153,56 persen dari target sedangkan penerimaan bea keluar mencapai sebesar Rp829,73 juta atau 107,24

persen dari target. Selain itu, hasil ekspor ikan, kayu lapis dan wood chip mampu menyumbang devisa hingga mencapai US$102,48 juta.

“Ekspor dan impor ini menyerap tenaga kerja langsung sekitar 5.000 orang sehingga memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah Merauke dan Papua Selatan,” kata Muchayad.

Pemeriksaan dokumen di KPPN Merauke.

Pelayanan pajak di KPP Pratama Merauke.

Penyaluran alokasi tersebut tidak terlepas dari peran KPPN Merauke melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian Perhubungan. Kepala KPPN Merauke, Nurwedi Tjahjono menyatakan bahwa tahun 2014 ini, alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp1,2 triliun atau 50 persen dari pagu APBN. Sementara alokasi anggaran Kementerian Perhubungan mencapai Rp0,6 triliun atau 25 persen dari pagu APBN.

Jadi, harus dapat menjalankan tugas secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel.

Sudah tentu, perlu perhatian lebih dalam pembangunan sarana prasarana dan perhubungan,”tutur Nurwedi.

dapat terlaksana dengan baik. Melalui tersedianya infrastruktur yang memadai, roda aktivitas perekonomian masyarakat setempat dapat berjalan dengan optimal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terdorong. ***

“Oleh karena itu, kami selaku pengemban tugas penyaluran dana APBN merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi dan politik.

Dengan kata lain, besarnya penerimaan negara dan lancarnya penyaluran alokasi anggaran maka pembangunan infrastruktur daerah

S

elain kondisi geografis, terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM, perbedaan 49 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

MERAUKE

adat istiadat hingga adanya pergerakan radikal menjadi tantangan lain yang dihadapi punggawa keuangan di bumi cendrawasih. Rata-rata dalam satu kantor, hanya dinaungi tak lebih dari 25 orang pegawai. Padahal cakupan wilayah kerjanya melingkupi empat Kabupaten dengan jumlah satuan kerja mencapai 112 satker.

Muchayad menambahkan, perbedaan latar belakang suku dan budaya setempat, baik di lingkungan pegawai maupun dengan stakeholders memerlukan adaptasi. “Perlu pendekatan dan penyesuaian tersendiri dalam komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Wilayah perbatasan juga menjadi titik sensitif dalam menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seringkali, gerakan pengacau keamanan meresahkan masyarakat dengan tindakan yang mengancam keselamatan jiwa. Tak jarang, baku tembak, pembunuhan dan penyelundupan senjata tajam bisa sewaktu-waktu terjadi di depan mata.

Di akhir tahun 2013 lalu, KPPBC Tipe Pratama Merauke mengamankan empat buah air softgun yang berasal dari Singapura dan Taiwan.

Barang tersebut disita dari kantor pos Merauke karena pemiliknya tidak memiliki dokumen perizinan resmi dan akhirnya diserahkan sebagai barang milik negara.

KPPBC Tipe Pratama Merauke juga berperan dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang larangan 50 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Jembatan Maro, penghubung kota dan kawasan transmigran Merauke.

“Meningkatnya realisasi anggaran akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya perekonomian rakyat dan pembangunan di wilayah Merauke dan sekitarnya.”

Nurwedi Tjahjono, Kepala KPPN Merauke

dari negara tetangga seperti Papua Nugini, Australia bahkan impor dari Tiongkok.

Diakui Muchayad, KPPBC Tipe Pratama Merauke, TNI dan Polri bekerja sama dalam mencegah penyelundupan.

Terbukti, baru-baru ini, mereka menggagalkan penyelundupan 338 kilogram teripang berasal dari Papua Nugini bernilai sekitar Rp700 juta yang diangkut menggunakan speed boat di pantai Lampu Satu. *** Hingga kini, ternyata masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang dimiliki oleh ketiga kantor vertikal Kemenkeu di Merauke. I Gde Wirawiweka menjelaskan bahwa pihaknya masih menemukan wajib pajak yang

belum mengetahui betul akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Untuk itu, KPP Pratama Merauke secara intens memberikan penyuluhan dan pendampingan Wajib Pajak baik di KPP maupun di tempat tinggal wajib pajak. “Terutama wajib pajak bendaharawan mengingat minimnya pengetahuan perpajakan bendahara.

(Padahal) Penerimaan pajak dari sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam porsi penerimaan pajak,” jelasnya.

Di bidang perbendaharaan, Nurwedi memaparkan bahwa KPPN Merauke telah melakukan pengalihan administrasi belanja pegawai Polri pada Juni lalu. Pengalihan ini merupakan realisasi dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-38/PB/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tugas Manajemen Satuan Kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Pihaknya juga berupaya melakukan peningkatan realisasi anggaran melalui pendekatan persuasif pada sekitar 112 satker yang ada di wilayah kerjanya. “Terutama pada satker-satker yang realisasi anggarannya masih sangat rendah. Meningkatnya realisasi anggaran akan menjadi stimulus bagi tumbuhnya perekonomian rakyat dan pembangunan di wilayah Merauke dan sekitarnya,” paparnya.

Terakhir dari sisi internal, KPPBC Tipe Pratama Merauke berupaya melakukan pembangunan gedung baru. Kantor yang selama ini berdiri merupakan bangunan asli yang didirikan tahun 1983 sehingga kondisinya belum seperti perkantoran modern yang ada seperti sekarang. Maka sejak tahun 2013 KPPBC Tipe Pratama Merauke telah melakukan pengajuan rencana pembangunan gedung baru dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

KIPRAH | MERAUKE

B

unyi klakson meraung panjang, tanda kapal siap merapat.

Kasat mata, ratusan boks kayu lapis tersusun berjajar di dek. Tak lama berselang, sebuah kendaraan katrol pengangkut barang lantas menghampiri. Di atasnya, tampak seseorang mengenakan rompi hitam bertuliskan Customs.

Setibanya dipinggir kapal, ia langsung menaiki tangga monyet menuju geladak.

Dengan jeli, ia meneliti satu per satu dokumen yang dibawanya dibandingkan dengan barang di atas kapal.

Jika sesuai, barang dinyatakan aman dan diizinkan masuk atau keluar pelabuhan.

Namun bila sebaliknya, bisa jadi barang itu serta-merta disita.

Mengoptimalkan penerimaan negara memang sekelumit tugas pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Merauke. Khusus wilayah perbatasan, ranah utamanya mengamankan lintas batas, menjaga daerah pabean, mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal di pelabuhan laut/sungai dan bandara. Karenanya, pengawasan lapangan mutlak dilakukan.

Mungkin, baru segelintir orang yang mengetahui bahwa Pelabuhan Laut Bade merupakan salah satu dermaga muat dengan nilai ekspor terbesar kedua di Provinsi Papua (2012-bps).

Berbeda dengan sibuknya Pelabuhan Merauke,

Pengawas DEVISA LINTAS NEGARA Teks: Iin Kurniati Foto: Dok. KPPBC Merauke

Pegawai bea cukai naik tangga monyet sebelum melakukan pengawasan kapal.

Pelabuhan Bade merupakan gerbang teritorial yang cenderung sepi.

Sudah tentu, tenaga dan pikiran terkuras.

Keamanan dan kenyamanan menjadi barang langka.

Bahkan terkadang, hidup dipertaruhkan. Ani Ferlina, seorang pegawai mengatakan bahwa kondisi jalan menuju pelabuhan Bade hancur, belum lagi bila cuaca tak menentu.

Ditambah lagi, gerilyawan Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam keselamatan. “Jadi waktu itu kami mau pergi batal, mobil yang seharusnya kami tumpangi itu supirnya ditembak mati oleh OPM,” ungkapnya. Otomatis, ini membuat Ani seringkali memilih bermalam di tengah hutan dibanding melanjutkan perjalanan.

Bila banjir datang, transportasi terputus.

Menurut Tawakal, pegawai lainnya, jika hal itu terjadi, mereka terpaksa berenang.

“Jadi barangnya kita pikul,

kita tunggu mobilnya di sebelah karena mobilnya tidak bisa nyebrang,” ujar Tawakal.

Sama halnya dengan jalur darat, jalur perairan pun tak setenang yang terlihat.

Tawakal menjelaskan, pada bulan-bulan tertentu terjadi fenomena alam yang dikenal dengan sebutan “kepala arus”.

Aliran ini serupa ombak yang terjadi di sungai, bukan di pantai. Menariknya, seringkali ditemukan buaya-buaya liar yang berjemur ketika air sungai benar-benar surut.

Berbeda dari yang lain, lanjut Tawakal, pasang surut air ini berlangsung cepat yakni sekitar 4 jam sekali.

“Bila speed boat mati, kami akan mengikat kapal hingga air surut,” katanya. Namun sedemikian besar hambatan menuju lokasi pengawasan, tetap tak menyurutkan langkah pegawai KPPBC Tipe Pratama Merauke melakukan pengawasan. Inilah secuil bukti bahwa tugas pengawas lapangan tidak cukup membutuhkan kecermatan tetapi juga nyali tinggi.

Ratusan boks kayu lapis dalam proses pemuatan ekspor di Pelabuhan Bade, Asikil, Boven Digoel.

51 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

MERAUKE | INSPIRASI

sederhana. Saat Jemmy tengah konsentrasi mengukur tanah, tiba-tiba datang segerombolan penduduk mengejarnya.

Jemmy Melkior, mengukur tanah tanpa keluh kesah.

Kecurian Hingga Nyaris Terbunuh

S

uara mobil menderu.

Tampak ban-ban besar bergerigi dengan kaki-kaki mobil yang lebih tinggi sampai bodinya terangkat siap digunakan melakukan off road. Jalur Merauke menuju Boven Digoel merupakan jalan berunsur tanah liat, berlumpur dengan lubang besar di sana-sini.

Makin banyak kendaraan yang lewat, semakin dalam dan besar lubang itu. Lebih parah lagi bila hujan turun, air akan membasahi tanah dan membuat kendaraan terjebak di lumpur. Tak sedikit kendaraan yang terbalik dan memakan korban akibat medan yang licin dan curam.

Tersebutlah Jemmy Melkior, pegawai Kantor Pelayanan 52 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Teks: Iin Kurniati Foto: Langgeng Wahyu P.

Pajak (KPP) Pratama Merauke yang ditugaskan ke Boven Digoel. Pria kelahiran Biak, 33 tahun lalu ini rela meninggalkan anak istrinya berhari-hari demi tugas.

komunikasi yang dibawanya lenyap dicuri orang.

Minimnya moda transportasi membuatnya tidak punya pilihan menuju lokasi yang pernah menjadi tempat pengasingan pejuang kemerdekaan Indonesia.

Alternatif menggunakan pesawat perintis berisiko besar karena harus terbang di antara gunung tinggi yang diselimuti awan tebal.

Mengetahui barangnya hilang, Jemmy tak patah arang. Ia tetap bertekad pergi untuk melakukan pemetaan wilayah. Kala itu, ia diberi mandat untuk mengukur potensi pajak. Tanpa uang, tanpa alat komunikasi, ia melapor pemda setempat, meminta bantuan. Pemda melarang Jemmy pergi pagi itu karena malamnya baru saja terjadi penangkapan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Setelah beberapa jam melalui perjalanan berat, sampailah di daerah Tanah Merah.

Kemudian, Jemmy bermalam di sebuah penginapan.

Malangnya, ketika terlelap, seluruh uang dan alat

Esok harinya, Jemmy berangkat ke Boven Digoel menggunakan speed boat.

Sesampainya di sana, Jemmy langsung melakukan pemetaan wilayah dengan hanya berbekal kompas

Merasa terusik, penduduk yang semula sedang bercocok tanam tetiba berlari sambil mengacungkan senjata tajam ke arah Jemmy. “Jadi saya ambil kompas dan mengukur sana-sini, terus dikejar sama masyarakat, ada yang pegang golok, ada yang pegang tombak,� cerita lulusan STAN 2004 ini.

Bagaikan alu patah lesung hilang, baru saja kecurian, lantas Jemmy hampir meregang nyawa. Kentalnya stigma bahwa orang asing akan menjarah tanah leluhur menjadi momok tersendiri.

Terpaksa, Jemmy bersilat lidah dengan mengatakan bahwa ia sedang melakukan pemetaan kota untuk pemekaran wilayah Papua Selatan, bukan untuk mengukur potensi pajak.

Setelah diberikan pengertian oleh Camat setempat, barulah Jemmy berhasil lepas dari penduduk. Pengukuran ini merupakan bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dialihkan dari pemerintah pusat ke daerah. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah daerah yang belum memahami teknis lapangan sehingga membutuhkan sosialisasi langsung. “Mereka menganggap itu tanah adat mereka, rumahnya mereka, dan mereka yang bangun dengan uangnya mereka. Jadi tidak ada hak negara di situ. Kita mau kasih pengertian juga setengah mati,� pungkasnya.

EKONOMI | MERAUKE

S

epi dan sunyi. Tak ada sesuatu yang menegangkan di Distrik Sota. Hanya sebuah pos jaga yang berada tepat di depan gerbang perbatasan Merauke - Papua Nugini. Di depannya, sebuah bangunan yang rencananya akan dijadikan pasar pun, masih kosong.

Tapal batas yang terbentang sekitar 760 km melintasi lima kota/kabupaten serta 23 kecamatan (distrik) ini sebenarnya merupakan wilayah yang menyimpan kekayaan alam melimpah.

Hutan, perairan, tambang dan pertanian menjadi potensi utamanya.

Kekayaan hutan meliputi hutan konversi, hutan

lindung, dan taman nasional.

Dari hutan tersebut, volume penjualan hasil produksi hutan di dalam negeri disokong oleh kayu gergaji dan plywood. Sementara volume penjualan hasil hutan ke luar negeri terbesar disumbang oleh film faced.

Selain sumber daya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan.

Dengan luas mencapai 1,02 juta ha, produksi perikanan mencapai 295,04 ribu ton dengan nilai produksi selama tahun 2012 mencapai Rp6,26 triliun. Di pasar-pasar tradisional setempat, 95,4 persen produksinya berupa ikan tangkapan dari laut/

sungai. Sisanya, sebesar 2,64 persen ikan dari perairan umum dan 1,96 persen perikanan hasil budidaya.

Terkait pertambangan, selama tahun 2012, produksi penambangan emas dan tembaga PT Freeport mencapai 45,79 juta ton, sedangkan jumlah produksi konsentrat mencapai 1,22 juta ton. Angka ini menurun dibandingkan produksi penambangan tahun 2011, dimana saat itu berhasil mencapai total produksi mencapai 54,64 juta ton.

Wilayah ini juga memiliki komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, palawija dan holtikultura.

Produksi padi tahun 2012 sebesar 138,13 ton. Angka ini

Potensi Alam Batas Timur Teks: Iin Kurniati Foto: Arief Rachman Hakim

Pemandian Biras - Potensi alam di Taman Nasional Wasur, Merauke.

mengalami kenaikan sebesar 19,57 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara produksi palawija di Papua didominasi oleh ubi jalar sebesar 345,09 ton, ubi kayu sebesar 36,68 ton dan jagung sebesar 6,39 ton.

Kondisi tersebut nampaknya belum mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya indikator garis kemiskinan menyebabkan angka penduduk miskin di wilayah ini pada Maret 2012 lalu mencapai 966,59 ribu jiwa. Besaran ini berada jauh di atas tahun sebelumnya sebesar 21,8 ribu jiwa.

Meskipun secara jumlah, penduduk miskin bertambah, namun secara persentase turun 0,77 persen.

Pada triwulan kedua 2014, perekonomian kawasan ini menunjukkan percepatan pertumbuhan. Tercatat, data Badan Pusat Statistik Papua menyebutkan bahwa ekonomi tumbuh sebesar 9,09 persen (yoy). Namun demikian, pada Juli 2014, inflasi di Jayapura mencapai sebesar 0,36 persen (yoy) sedangkan inflasi di Merauke mencapai sebesar 0,99 persen (yoy). Angka tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,93 persen (yoy).

Sebagian besar hasil perikanan yang dijual berasal dari tangkapan laut/sungai.

53 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

INFOGRAFIS

81.900 kilometeR Panjang garis pantai Indonesia

Memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim)

BATAS LAUT

BATAS DARAT

92 Pulau 10 negara

5 PROVINSI

(termasuk pulau kecil) berbatasan dengan:

India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

54 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua berbatasan langsung dengan:

3 negara Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini.

55 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014

56 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 84 / Agustus 2014