Media keuangan Juli 2014

VOLUME IX | NO. 83 / JULI 2014

MEDIAKEUANGAN T R A N S P A R A N S I

I N F O R M A S I

K E B I J A K A N

F I S K A L

Pemerintah makin aktif mengembangkan instrumen dan skema pembiayaan pembangunan berbasis syariah.

1 MEDIAKEUANGAN ISSN 1907-6320

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Kementerian Keuangan mengadakan diskusi Stakeholders Lab di Gedung Djuanda, Jakarta, Senin (21/7). Menkeu menegaskan bahwa pemerintah bertekad menurunkan waktu bongkar muat kapal (dwelling time) di Pelabuan Tanjung Priok. Menurut Menkeu, dengan dwelling time yang rendah, biaya logistik Indonesia akan lebih terjangkau.

Foto

Foto: Kukuh Perdana Kukuh Perdana

2 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Dari Lapangan Banteng 5 Eksposur 6-9 Lintas Peristiwa 10-11

daftar isi

Laporan Utama Pemerintah Aktif Kembangkan Ekonomi Syariah 13 Infografis 16 Sukuk Negara Berpotensi Membiayai Pembangunan 18 Indonesia Tingkatkan Kerjasama Dengan IDB 21 Komitmen Pemerintah Mengembangkan Produk Syariah 23 Reportase Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik 25 Perubahan Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-K/L 26 Wawancara Bukan Buka Puasa Biasa 27 Profil Kantor Gerbang Diplomasi Ekonomi 30 Profil Menuju Standar Internasional 32 Info Kebijakan Inflasi Menurun 32 Kolom Ekonom Zakat, Instrumen Fiskal dan Perekonomian 40 Opini Silent Revolution 44 Review Rumah Sederhana Kini Tidak Dikenakan PPN 46 Inspirasi Saat Hati Memilih Untuk Mengajar 48 Renungan Pulang 50 Resensi Buku 51 Resensi Wisata Menjelajah Sarang Sang Naga 52 Celengan Rekor MURI untuk Album Baru 54

3 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

4 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Dari Lapangan Banteng

Pembiayaan Syariah Jadi Perhatian Pemerintah

S

ebagai negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, Indonesia pantas menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah. Hal ini bukan citacita yang mustahil karena potensi untuk mengembangkan keuangan syariah sebenarnya sangat besar. Pertama, besarnya jumlah penduduk muslim yang merupakan potensi nasabah industri keuangan syariah. Kedua, pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren konsisten di tingkat yang baik, yaitu sekitar 6 persen. Ketiga, adanya peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang menjadi daya tarik investor berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah. Keempat, beragamnya Barang Milik Negara dan proyek-proyek pembangunan APBN yang berpotensi untuk dijadikan underlying asset transaksi industri keuangan syariah.

Potensi besar pembiayaan syariah untuk mendanai pembangunan kian menjadi perhatian pemerintah. Seiring dengan kebijakan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) kini terus menerbitkan instrumen investasi dan pembiayaan berbasis syariah. Setiap dua minggu sekali, DJPU melakukan lelang sukuk. Pada awal bulan ini, DJPU telah melakukan lelang Sukuk Negara dengan hasil sebesar Rp1,16 triliun dari total penawaran lelang yang masuk sebesar Rp1,963 triliun. Dengan banyaknya instrumen syariah, pasar akan menjadi bergairah.

Selain melalui penerbitan sukuk, pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan syariah melalui kerja sama dengan lembaga keuangan internasional Islamic

www.kemenkeu.go.id

@KemenkeuRI

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Development Bank (IDB). Indonesia bahkan berperan besar sebagai salah satu pendiri dan pemegang saham di organisasi ini. Kerja sama dengan IDB antara lain dijalankan melalui skema project financing, trade financing, technical assisstant, dan waqh fund.

Bulan Juli bertepatan dengan bulan Ramadhan. Namun aktivitas tetap harus semangat dijalankan. Semangat ini diwujudkan oleh jajaran pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Sumatera Utara II dengan menggelar kegiatan Safari Taxjil. Idenya adalah sosialisasi perpajakan yang dipadu dengan kegiatan membagi-bagikan hidangan berbuka puasa di jalanan. Dokumentasi kegiatan ini ada di rubrik Eksposur. Pengalaman berbeda barangkali dirasakan Menteri Keuangan saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem). Menkeu “ditodong� untuk naik podium dan menjawab pertanyaan seputar kebijakan fiskal untuk bahan berita para wartawan. Kami menyarikan jawaban Menkeu di rubrik Wawancara Beberapa hari lagi menuju hari kemenangan. Pasti sebagian besar dari Anda yang sudah menyiapkan tiket untuk merencanakan mudik. Anda dapat mengetahui bagaimana asal mula tradisi mudik, dengan meluangkan sejenak untuk membaca rubrik Renungan. Bagi Anda yang ingin memanfaatkan momen libur Lebaran untuk jalan-jalan, ulasan kami mengenai keindahan Pulau Komodo di rubrik Resensi bisa menjadi salah satu referensi.

Selamat membaca, selamat mudik, dan selamat hari raya Idul Fitri! Mohon maaf lahir dan batin.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina.

Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: mediakeuangan@depkeu.go.id. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

5 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Eksposur

Ruang Transaksi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melayani transaksi penjualan dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder melalui fasilitas dealing room. Di ruangan ini, setiap harinya dealers DJPU berkomunikasi dengan para pembeli dan penjual SBN. Grafik pergerakan penjualan dan pembelian SBN dapat pula dipantau secara langsung. FOTOGRAFER Dok. DJPU

6 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Eksposur

7 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Eksposur

Safari Taxjil Ada banyak cara memanfaatkan momentum bulan ramadan. Jajaran pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP (Kanwil DJP) Jawa Tengah II (kiri) menyelenggarakan Safari Taxjil yang memadukan kegiatan membagi-bagikan hidangan berbuka puasa dengan sosialisasi perpajakan. Kegiatan turun ke jalan semacam ini juga dilakukan oleh jajaran pegawai Kanwil DJP Sumatera Utara II (kanan). FOTOGRAFER Samhudi Saryono (Kanwil DJP Jawa Tengah II), Zoffy Octora (Kanwil DJP Sumatera Utara II)

8 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Eksposur

9 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Lintas Peristiwa

Menteri Keuangan Membuka Bazar Ramadhan Kementerian Keuangan

2/7

Menteri Keuangan M. Chatib Basri membuka bazar Ramadhan Kementerian Keuangan yang bertempat di Aula Dhanapala pada Rabu (02/07). Acara yang mengambil tema “Pelangi Budaya” ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Keuangan, yang berkerja sama dengan berbagai perusahaan sponsor yang membina Usaha Kecil Menengah (UKM).

Teks Novita Asri

Foto

Langgeng Wahyu

Pemerintah Sampaikan Perkembangan Pengelolaan PT Inalum

4/7

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto menyampaikan perkembangan pengelolaan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) setelah diambil Pemerintah Indonesia dalam rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direksi PT Inalum pada Jumat (04/07) di Medan. Saat ini PT Inalum (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke-141 dan 100 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah RI. Perusahaan yang berlokasi di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara ini bergerak di bidang industri peleburan alumunium.

Teks Novita

Foto Dok. DJKN

PIP Pinjamkan Rp94,7 Miliar Untuk Pembangunan Infrastruktur di Buton

7/ 7

Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah Buton untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Pinjaman diberikan hingga setinggitingginya sebesar Rp94,7 miliar. Perjanjian dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar dan Bupati Buton Samsu Umar Abdu Samiun pada Senin (7/7). Dengan adanya pinjaman ini, pembangunan/peningkatan empat ruas jalan kabupaten di wilayah Buton diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Teks Novita

10 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Foto Anas Nurhuda

Lintas Peristiwa

Rapat Koordinasi FKSSK Kembali Digelar

17 / 7

Menteri Keuangan M. Chatib Basri, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Heru Budiargo menggelar rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) pada Kamis (17/07) di Aula Juanda Kementerian Keuangan, Jakarta.

Rapat ini merupakan agenda rutin dari FKSSK untuk memantau kondisi terkini terkait perekonomian nasional dan global.

Teks Novita

Foto

Anas Nurhuda

Seminar Nasional Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2014

18 / 7

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Rabu (18/6) menyelenggaran seminar Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Ekonomi Terkini 2014 bertajuk,� Bersinergi Membangun Maluku Melalui Pelaksanaan APBN dan APBD yang Berkualitas, Transparan dan Akuntabel� di The Natsepa Hotel and Conference Ambon. Seminar nasional ini menghadirkan nara sumber yang berkompeten, yaitu Yoppie Abimanyu, P.Hd dari Badan Kebijakan Fiskal, M. Nafie dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Endrang Kepala Perwakilan BPKP Wilayah Provinsi Maluku. Seminar ini dimoderatori oleh Regional economist dari Universitas Pattimura, DR.Stella Maris Metekohi, SE, M.Si. Teks & Foto Kanwil DJPB Maluku

11 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Sekretariat Jenderal Sekretaris Jenderal menghadiri roadshow Sukuk, tanggal 13 s.d 22 Agustus 2014, di Eropa.

Badan Kebijakan Fiskal Kepala BKF menjadi Expert speaker dalam CIMB 8th Annual Indonesia Conference, tanggal 21 Agustus 2014 di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali.

Joint Coordination Commite for Project of Capacity Development for Green Policy in Indonesia, tanggal 26 Agustus 2014, di Jakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Bidang Infrastruktur P2D2, tanggal 28 Agustus 2014 di d'Maleo Hotel and Convention, Mamuju, Sulawesi Barat.

12 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Agenda Kementerian Keuangan Agustus 2014 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Lokakarya Mentoring Talent Management, tanggal 11 s.d. 14 Agustus 2014 akan dilaksanakan oleh Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia, di Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Sosialisasi Surat Berharga Syariah Negara, tanggal 21 Agustus 2014, di Cilacap.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pelatihan Softskill Agen Contact Center DJBC, tanggal 25 Agustus s.d. 5 September 2014, di Jakarta.

Laporan Utama

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah memencet tombol sebagai simbol pencanangan Kampanye Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di Halaman Monumen Nasional, Jakarta, (17/11/2013).

Pemerintah Aktif Kembangkan Ekonomi Syariah Di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, awal November tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (Gres!). Dalam pencanangan itu, Presiden mengungkapkan misi yang cukup ambisius: menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Jalan panjang mengembangkan industri ekonomi syariah sesungguhnya telah dirintis sejak tahun 1992.

J

auh sebelum Gres! berdengung, pemerintah dan DPR sebenarnya telah mengesahkan payung hukum tentang ekonomi syariah. Pada tahun 2008, terdapat dua Undang-Undang (UU) yang ditetapkan, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Meskipun demikian, industri keuangan syariah bahkan telah ada di Indonesia

Foto

Tempo/Dian Triyuli Handoko, Dok. Karim Consulting

sejak tahun 1992. Kelahiran bank syariah pertama, Bank Muamalat, menjadi penanda. “Walaupun pada saat itu belum ada peraturan yang khusus membahas mengenai perbankan syariah,� ungkap Praktisi Ekonomi Syariah Adiwarman Karim kepada Media Keuangan beberapa waktu lalu.

Konsep ekonomi syariah makin dilirik setelah bank syariah dan lembaga

Teks

Dwinanda Ardhi

keuangan syariah berhasil bertahan dalam krisis ekonomi tahun 1998 dan 2008. Jumlah nasabah kini terus bertambah. Menurut data Bank Indonesia, pada tahun 2013, jumlah nasabah perbankan syariah telah mencapai 17 juta jiwa. Jika digabungkan dengan nasabah lembaga keuangan syariah lain jumlahnya mencapai 27 juta nasabah. “Ini merupakan yang terbesar di dunia. Jumlah nasabah kita menyamai

13 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Laporan Utama populasi penduduk Malaysia, tiga kali lipat populasi penduduk Arab Saudi, dan enam kali lipat jumlah populasi penduduk Singapura,” kata Adiwarman.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi syariah berkembang cukup pesat di Indonesia. Pertama, menurut Adiwarman, adalah keingininan masyarakat terhadap transaksitransaksi yang menghargai rasa keadilan dan menghindari penipuan (tadlis), manipulasi (bay Najasy), dan hal-hal lain yang merugikan salah satu pihak. Kedua, instrumen keuangan syariah relatif beragam jika dibandingkan dengan instrumen konvensional. Sebagai contoh, jika di bank konvensional bentuk pinjaman hanya memiliki satu nama yaitu kredit, di bank syariah ada beragam bentuk pembiayaan sejenis.

“Misalnya pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, ijarah, dan pembiayaan lainnya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan nasabah,” ungkapnya.

Faktor ketiga adalah semakin banyak lembaga keuangan lain seperti asuransi, multifinance, microfinance, dan pasar modal yang mengadaptasi sistem syariah. Munculnya instrumeninstrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk (obligasi syariah) membuat pasar syariah kian bergairah.

Di tempat terpisah, I Made Adi Saputra, Fixed Income Analys dari BNI Securities mengungkapkan bahwa perkembangan industri syariah tak bisa dilepaskan dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritasnya muslim. Bahkan menurut Made, pertumbuhan ekonomi syariah dalam lima tahun terakhir lebih cepat dibandingkan dengan ekonomi konvensional. “Industri asuransi dan perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang bagus, tapi kalau dari segi ukuran masih kalah dengan industri konvensional,” kata Made.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, ekonomi syariah kita sebenarnya masih kalah berkembang.

14 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Jumlah nasabah kita menyamai populasi penduduk Malaysia, tiga kali lipat populasi penduduk Arab Saudi, dan enam kali lipat jumlah populasi penduduk Singapura."

Adiwarman Karim, Praktisi Ekonomi Syariah

Dukungan pemerintah menjadi kunci utama perkembangan konsep ekonomi syariah. Di Malaysia, instrumen syariah jauh lebih banyak karena bukan hanya diterbitkan oleh pemerintah, melainkan juga korporasi. Selain banyak, instrumen syariah di sana juga memiliki likuiditas yang terjaga.

Made menilai bahwa likuditas instrumen pasar modal syariah di Indonesia sudah cukup baik. Namun instrumen surat utang syariah dipandang kurang likuid.

Transaksi di pasar sekunder sangat jarang terjadi. Dalam transaksi surat utang konvensional, likuiditas produk terbantu fungsi yang dijalankan dealer utama (primary dealer). Sementara itu, transaksi surat utang syariah hanya mengandalkan agen lelang. “Pihak yang melakukan maintanance terhadap harga sukuk di pasar belum ada,” kata dia.

Terkait dengan hal itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan mengatakan bahwa pemerintah sedang membuat kajian untuk memperbaiki sistem kerja sama dengan dealer utama.

“Kita kaji misalnya dengan wacana memberikan penghargaan kepada dealer yang mampu menjual paling banyak, menjalin hubungan lebih bagus dengan mereka, dan memberikan insentif khusus bagi dealer penjual produkproduk syariah,” ungkap Robert.

Peran pemerintah Selain perluasan pasar, tantangan lain pengembangan produk syariah adalah dalam hal memperbanyak instrumem.

Menurut Robert, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

(DJPU) selama ini telah berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah. “Kami konsisten menerbitkan produk syariah melalui sukuk. Setiap dua minggu kami mengadakan lelang dan menambah produk di pasar,“ kata Robert. Bukan hanya menggairahkan pasar dalam negeri, satu kali dalam setahun DJPU juga menerbitkan sukuk global.

Di luar itu, DJPU secara aktif memberikan edukasi dan melakukan roadshow, baik di dalam maupun luar negeri. Roadshow di luar negeri dipandang sebagai cara yang efektif untuk membangun persepsi pasar global terhadap kondisi dan kebijakan ekonomi Indonesia. Bagi investor dan calon investor, ajang ini membuka kesempatan untuk bertanya langsung kepada pemerintah dalam mengelola fiskal. “Sejauh ini roadshow kami selalu membawa dampak positif karena investor dan calon investor dapat mendengar cerita langsung dari menteri keuangan, wakil menteri, atau direktur jenderal,” ungkap Robert.

Sementara di dalam negeri, DJPU rutin memberikan edukasi dengan mengunjungi kampus-kampus di berbagai kota. Pada kegiatan roadshow dan pemberian edukasi publik, DJPU menekankan bahwa dari penerbitan sukuk diharapkan akan memacu pembangunan infrastruktur. Apalagi saat ini, underlying asset yang digunakan untuk penerbitan sukuk sebagian besar berupa proyek atau pembangunan infrastruktur.

Laporan Utama Hasil lelang sukuk Pada awal bulan ini, DJPU telah melakukan lelang Sukuk Seri SPN-S 02012015 (new issuance), PBS005 (reopening) dan PBS006 (reopening) melalui sistem pelelangan Bank Indonesia. Hasil lelang yang dimenangkan pada tanggal 1 Juli itu adalah sebesar Rp1,16 triliun dari total penawaran lelang yang masuk sebesar Rp1,963 triliun. Menurut Robert,

faktor keberhasilan penyelenggaraan pemilu legislatif dan hasil debat presiden yang positif turut meninggikan kepercayaan pasar.

Dari kacamata praktisi, Adiwarman menilai tidak tercapainya target lelang sebesar Rp1,5 triliun lebih dipengaruhi besarnya imbal bagi hasil yang diminta oleh investor. Faktor lainnya adalah pasar surat utang di Indonesia dinilai

Agreement atas pendirian CGO telah dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Ketua IDB Group pada tahun 2013.

Menurut rencana, kantor regional tersebut akan juga digunakan oleh entitas-entitas lain di bawah IDB seperti Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit, International Islamic Trade Finance

Dalam Islamic Development Bank (IDB), peran Indonesia sangat besar, bahkan termasuk salah satu pendirinya. meskipun belum memenuhi target lelang sebesar Rp1,5 triliun, hasil ini dinilai cukup bagus bila dibandingkan dengan hasil lelang sebelumnya pada tanggal 17 Juni sebesar Rp185 miliar dan sesudahnya pada tanggal 15 Juli sebesar Rp245 miliar.

Hasil lelang yang cukup besar pada awal bulan disebabkan oleh sentimen positif yang terjadi menjelang lelang yaitu potensi penguatan pasar keuangan global. Penguatan ini dipicu oleh data ekonomi rutin dari Amerika Serikat dan Asia yang cukup baik. Faktor berikutnya adalah meredanya kecemasan akan naiknya harga minyak dunia akibat produksi yang terganggu oleh gangguan aksi pemberontakan di ladang minyak selatan Irak.

Dari dalam negeri, investor dinilai masih merasa aman dengan ekspektasi terjaganya fundamental ekonomi Indonesia. Indikasinya adalah pernyataan Bank Indonesia yang memperkirakan inflasi Juni akan berkisar 0,3%-0,4% (di bawah rata-rata inflasi Juni dalam 5 tahun terakhir) dan neraca perdagangan Mei akan kembali surplus seiring membaiknya kinerja ekspor nonmigas. Robert juga melihat

belum stabil. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan pasar surat utang dalam negeri. “Karena permintaan investor yang terlalu tinggi dapat berisiko terhadap pengembalian sukuk nantinya. Tidak harus menyerap banyak dana, tetapi yang penting dapat dapat memitigasi risiko yang akan muncul,” ungkap Adiwarman.

Kerja sama IDB Selain melalui penerbitan sukuk, pemerintah juga berperan dalam pengembangan ekonomi syariah lewat konsep kerja sama dengan lembaga keuangan islam. Dalam Islamic Development Bank (IDB), peran Indonesia sangat besar, bahkan termasuk salah satu pendirinya.

Menurut Kepala Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Mochamad Imron, saat ini kerja sama dengan IDB memasuki babak baru.

Hal ini ditandai dengan akan dibukanya Country Gateaway Office (CGO) di Jakarta menjelang akhir tahun.

Penandatanganan Host Country

Corporation, dan Islamic Research and Training Institute.

Imron menyambut baik segera beroperasinya kantor regional IDB di Indonesia. “Proses bisnis pembiayaan akan lebih mudah karena kantornya sudah berada di Jakarta,” kata Imron.

Apalagi saat ini setidaknya terdapat 17 proyek pembiayaan infrastruktur yang bekerja sama dengan IDB di Indonesia.

Selain sebagai salah satu pendiri sekaligus pemegang saham, Indonesia juga baru saja mengusulkan pembentukan Islamic Micro Finance Fund for Indonesia (IMFI). Tujuannya untuk mengembangkan sektor keuangan mikro di Indonesia. “Kalau di Indonesia sukses akan diratifikasi di negara lain,” ungkap Imron.

Di dalam negeri, Adiwarman menilai kerja sama dengan IDB dapat digunakan untuk memaksimalkan potensi peningkatan kelas menengah dan mengembangkan sektor riil keuangan syariah. “Potensi kerja sama dengan IDB cukup besar karena saat ini kita masih keteteran melayani peningkatan pesat pengguna jasa keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya.

15 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

16 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

17 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Laporan Utama

Sukuk Negara Berpotensi Membiayai Pembangunan Pembangunan ekonomi merupakan prasyarat mutlak bagi negara emerging market untuk memperkecil jarak dengan negara maju. Umumnya, pembangunan itu terkendala akibat minimnya sumber daya ekonomi produktif terutama modal sebagai katalisator.

U

ntuk itu, pemerintah mencari sumber pembiaayan melalui berbagai pinjaman baik dalam maupun luar negeri . Namun demikian, sulitnya akses mendapatkan pinjaman yang memiliki persayarat lunak serta intensnya kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri, membuat pemerintah melakukan diversifikasi instrumen. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) berbasis syariah. SBN inilah yang lebih dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara.

Menurut Pelaksana Tugas Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Scenaider Siahaan, penerbitan Sukuk Negara berperan dalam mengembangkan industri keuangan syariah. “Penerbitan Sukuk Negara diharapkan dapat semakin mendukung pembiayaan APBN sekaligus

mengembangkan industri keuangan syariah, baik di pasar domestik maupun internasional. Saat ini, posisi outstanding SBSN per 10 Juli 2014 sebesar Rp178,44 triliun,” ujarnya.

Berdasarkan data Asian Development Bank dalam Asia Bond Monitor (Maret 2014), Indonesia merupakan pasar Sukuk terbesar kedua setelah Malaysia di antara negara emerging market di Asia Timur.

Namun bila dibandingkan dengan pasar obligasi konvensional, pertumbuhan Sukuk yang masih seumur jagung ini hanya menyumbang sebesar 7,4 persen dari total obligasi negara.

Menurut Handy Yunianto, Head of Fixed Income Research at PT Mandiri Sekuritas, secara keseluruhan, pasar SBSN menunjukkan pertumbuhan meski masih berada di bawah perkembangan obligasi konvensional. “Tahun 2013, total outstanding SBSN masih di bawah

10 persen dibandingkan total treadable SUN,” kata Handy.

Berdasarkan data dari DJPU, pemilik terbesar SBSN hingga akhir tahun 2013 yakni Bank komersial (non syariah) sebesar 35,4 persen. Lalu disusul oleh perusahaan asuransi sebesar 21,1 persen dan investor asing sebesar 12,6 persen.

Sementara bank syariah hanya mampu mencatatkan perkembangan sebesar 8,2 persen atas kepemilikan SBSN. Handy mengungkapkan bahwa kepemilikan SBSN oleh bank syariah relatif rendah seiring dengan tingginya Financing to Deposit Ratio (FDR) yang bahkan pernah mencapai 120 persen di tahun 2012. Padahal sebelumnya sebesar 87,6 persen di tahun 2010.

“Saat ini, total aset commercial bank tercatat Rp5,087 triliun, sementara bank syariah masih Rp368 triliun per April-2014. Kami melihat potensi permintaan SBSN masih akan cukup tinggi khususnya dari asuransi, dana pensiun ataupun perbankan jika likuiditas domestik kembali membaik,” ungkap Handy.

Handy menambahkan bahwa salah satu perhatian utama investor berinvestasi

Skema Penerbitan Sukuk Negara (Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU) • UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara • Debut penerbitan Sukuk Negara seri IFR

2008 18 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

• Debut penerbitan Sukuk Ritel

• Lelang reguler Sukuk Negara

• Debut penerbitan Sukuk Global • Debut penerbitan Sukuk Dana Haji Indonesia • Lelang perdana Sukuk Negara

2009

2010

Teks

Foto

Iin Kurniati

Langgeng Wahyu, Bagus Wijaya

Laporan Utama di SBSN ialah risiko likuiditas, dimana seri-seri SBSN menurutnya cenderung tidak likuid di pasar. Ini menyebabkan penentuan imbal hasilnya investor akan menambahkan premi likuditas tersebut.

“Pembeli SBSN kebanyakan investor domestik dan umumnya hold to maturity motif. “Berbeda dengan SUN konvensional dimana pemilik terbesar adalah asing dan biasanya asing lebih aktif trading. Selain itu, size SBSN yang masih kecil turut mendorong tidak likuiditasnya instrumen ini di pasar sekunder. Di SUN konvensional terdapat market maker sehingga instrumennya lebih likuid,” jelas Handy.

Meskipun demikian, lanjutnya, sudah ada beberapa langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah. Misalnya seperti penerbitan retail sukuk, Project Based Sukuk (Asset to be leased, selain Asset sale and lease backed) dan reguler issuances untuk SBSN setiap dua minggu.

Penerbitan reguler SBSN sejak tahun 2012 ini dipercaya Handy sebagai faktor pendorong yang meningkatkan nilai outstanding Sukuk dan diharapkan akan meningkatkan likuiditas di pasar sekunder.

Berdasarkan data Asian Development Bank dalam Asia Bond Monitor (Maret 2014), Indonesia merupakan pasar Sukuk terbesar kedua setelah Malaysia di antara negara emerging market di Asia Timur.

• Debut penerbitan SPN-S • Lelang perdana Project Based Sukuk

Kilas balik Sebagai salah satu negara yang memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia, pemerintah mulai menilik potensi investor muslim. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan UndangUndang Nomor 19 tentang SBSN. Sejak saat itu itu, pemerintah menerbitkan SBSN secara reguler, berkelanjutan serta terus mengembangkannya baik dari sisi jenis instrumen, struktur sampai dengan target investor.

Secara umum, penerbitan Sukuk dilakukan melalui Special Purpose Vehicle (SPV) sebagai penerbit dan dapat pula dilakukan langsung oleh originator/ obligor. Penerbitan SBSN dilakukan dengan tiga cara yaitu bookbuilding, lelang dan private placement.

Dalam metode Bookbuilding investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga. Biasanya berupa jumlah, harga (yield) penawaran pembelian dan dicatat dalam book order oleh investment bank yang bertindak sebagai bookrunner.

Pada metode lelang, investor bertindak sebagai peserta lelang dan mengajukan penawaran pembelian kompetitif dan/atau penawaran pembelian nonkompetitif. Penawaran pembelian ini dilakukan dalam suatu periode penawaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui sistem yang disediakan agen.

Lelang SBSN terbagi dua yakni, yakni lelang SBSN (regular) dan lelang SBSN tambahan. Lelang reguler dilakukan sesuai dengan jadwal penerbitan Surat

• Lelang reguler Sukuk Negara seri SPN-S dan BPS

Berharga Negara (calendar of issuance) yang ditentukan setiap tahun. Sedangkan lelang SBSN tambahan (green shoe option) adalah penjualan SBSN di pasar perdana dengan cara lelang yang dilaksanakan satu hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang SBSN. Pada metode private placement, investor mengajukan penawaran pembelian kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Didalamnya, mereka mencantumkan nilai nominal, jenis mata uang, bentuk SBSN, indikasi jangka waktu jatuh tempo, harga atau imbal hasil, dan indikasi imbalan.

Dalam penerbitan SBSN, pemerintah mengeluarkan berbagai seri seperti Islamic Fixed Rate (IFR) yang ditujukan untuk investor dengan nominal pembelian yang cukup besar. Kemudian, SBSN seri Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan perdana di dalam negeri dan ditujukan untuk investor individu. Lalu, SBSN seri Sukuk Negara Indonesia (SNI) yang diterbitkan dalam bentuk valuta asing. Ketiga seri tersebut dapat dibeli dengan cara bookbuilding dan lelang serta bersifat treadable dengan imbal hasil tetap.

Selain itu, ada pula SBSN seri Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) yang diterbitkan berdasarkan penempatan dana haji dan dana abadi umat dalam SBSN oleh Kementerian Agama. SBSN seri SDHI ini hanya dapat dibeli dengan cara private placement dan sifatnya tidak dapat diperdagangkan.

Pada penerbitan SBSN seri IFR, SR dan SNI pemerintah menggunakan struktur

• Debut penerbitan Project Financing Sukuk

• Lelang Sukuk Negara Tambahan (Green Shoe option) • Penerbitan SNI dengan format Islamic GMTN

2011

2012

2013 19 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Laporan Utama

ijarah sale and lease back dimana pembeli menyewakan aset kepada penjual. Akadnya menggunakan akad ba’I (jual beli) dan akad ijarah (sewa) yang dilaksanakan terpisah. Sementara untuk penerbitan SBSN seri SDHI, pemerintah menggunakan struktur ijarah al-khadamat dimana pemegang Sukuk menjadi pemilik jasa dan berhak mendapatkan fee atas jasa tersebut.

Sumber pembiayaan SBN konvensional atau yang dikenal dengan istilah Surat Utang Negara merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat. Lain halnya dengan SBSN yang memerlukan underlying asset sebagai objek atau dasar transaksi. Underlying asset ini dapat berupa Barang Milik Negara (BMN) dan objek pembiayaan.

BMN yang dimaksud merupakan aset yang tidak terkait dengan simbolsimbol kenegaraan, alat utama sistem persenjataan dan tidak memiliki permasalahan dari sisi hukum serta layak digunakan. Sementara objek pembiayaan merupakan proyek-proyek yang telah mendapatkan alokasi dalam APBN.

Diantaranya meliputi proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat.

Hingga tahun 2013, nilai proyek yang dijadikan underlying asset dalam SBSN sebesar Rp50,51 triliun dan mengalami peningkatan di tahun berikutnya mencapai Rp55,06 triliun (2014). Besaran itu dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp39,60 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3,70 triliun, Kementerian Perhubungan sebesar Rp11,3 miliar, dan Kementerian Agama sebesar Rp458 miliar.

Berpotensi Scenaider mengatakan bahwa dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, potensi permintaan Sukuk Negara dimata investor domestik dan asing diperkirakan makin tinggi. Ini yang didasarkan pada sejumlah faktor. Pertama, struktur Sukuk Negara mengacu pada akad dasar syariah yang jumlahnya cukup beragam yang memungkinkan instrumen tersebut fleksibel dapat dikembangkan menjadi

Daftar Proyek Kegiatan Kementerian/Lembaga sebagai Dasar Penerbitan SBSN Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah, DJPU

No

Kementerian/Lembaga

1

Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga Ditjen Sumber Daya Air

2

9

Total

20 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

3,699,304,216,000.00 11,300,458,474,000.00

1 47 238 154

Kementerian Agama Sekretariat Jenderal Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Ditjen Pendidikan Agama Islam Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

27,691,831,524,000.00 11,908,506,124,000.00 3,699,304,216,000.00

Kementerian Perhubungan Ditjen Perhubungan Darat Ditjen Perkeretaapian Ditjen Perhubungan Laut Ditjen Perhubungan Udara

4

287 218

Kedua, investor Sukuk Negara lebih luas karena sebarannya tidak hanya berasal dari investor syariah melainkan juga investor konvensional. Dengan demikian, investor Sukuk Negara tidak hanya terkonsentrasi di pasar Timur Tengah tetapi di seluruh pusat keuangan dunia, baik investor individu maupun institusi.

Ketiga, Sukuk Negara merupakan instrumen keuangan yang dijamin dengan aset berwujud maupun tak berwujud (asset backed sukuk). Sebagai securitized financing instruments, sukuk memiliki tingkat keamanan yang terjamin melalui keberadaan underlying asset dalam penerbitannya.

Keempat, Sukuk Negara memiliki sejumlah keuntungan dari berbagai situasi dan kondisi. Misalnya seperti, meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dan terjadinya repatriasi danadana Timur Tengah dari pasar Amerika dan Eropa pasca peristiwa 9 September.

Lalu, masih minimnya market share produk syariah dibandingkan produk konvensional padahal permintaan atas instrumen keuangan syariah terus melonjak. Terakhir, Sukuk Negara dapat memberikan dampak positif dan mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor rill.

Nilai Proyek 39,600,337,648,000.00

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Tinggi

3

Jumlah Satker/Output

berbagai produk variatif.

7,641,801,000.00 5,053,908,847,000.00 4,012,787,904,000.00 2,226,119,922,000.00 458,942,515,000.00

178 4 198 1

106,865,767,000.00 3,575,298,000.00 348,302,300,000.00 199,150,000.00

1335

55,059,042,853,000.00

Sejalan dengan Schenaider, Handy optimis bahwa tingginya jumlah penduduk muslim di Indonesia bisa mendorong peningkatan signifikan dari investor syariah. Ke depan, Handy berharap, pemerintah dapat memberikan kelonggaran bagi investor domestik agar tertarik membeli SBSN, misalnya dengan memberikan insentif pajak. “Disamping itu, regular issuances melalui mekanisme lelang menurut saya sangat bagus dan harus terus dilakukan guna menambah outstanding size SBSN dan memperluas basis investornya sehingga diharapkan transaksi di pasar sekunder lebih aktif lagi,� pungkasnya.

Laporan Utama

Islamic Development Bank Group 40th Anniversary, High Level Regional Forum 17 Desember 2013, Grand Hyatt, Kuala Lumpur

Indonesia Tingkatkan Kerjasama Dengan IDB Salah satu tonggak sejarah perkembangan sistem perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB). Bank yang berkantor pusat di Jeddah ini menginspirasi negara-negara muslim untuk mendirikan lembaga keuangan Islam.

Di Indonesia, IDB merupakan mitra utama dalam pembiayaan syariah.

P

endirian IDB digagas pada tahun 1975 oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bank tersebut bertujuan membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara-negara anggotanya yang mayoritas berpenduduk muslim.

Menurut Mochammad Imron, Kepala Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, Badan

Foto

Dok. IDB

Kebijakan Fiskal, Indonesia termasuk salah satu pendiri IDB dari 22 negara.

Indonesia menyampaikan komitmen dengan menyertakan modal pertama sebesar 124 Juta Islamic Dinar (ID) atau 3,06% total saham.

Nanang Zainal Arifin, Kasubbid Sektor Keuangan G20 yang lama menangani IDB menuturkan, IDB memberikan bantuan ke Indonesia sejak 1976.

Teks

Irma Kesuma Dewi

Awalnya bantuan tersebut terbatas pada soft loan (bunga lunak) karena di masa itu Indonesia merupakan negara berkembang cenderung terbelakang.

Seiring Indonesia menjadi middle income country, sejak tahun 2000 status soft loan mulai dikurangi. Bantuan bunga lunak yang ditujukan untuk membangun low income countries (LIC) dibatasi dan diganti dengan bantuan bunga komersial.

21 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Laporan Utama

Dijelaskan Nanang lebih lebih lanjut, era kerjasama Indonesia-IDB mulai meningkat tahun 2011 ketika Indonesia menandatangani deklarasi Member Country Partner Strategy (MCPS), sebuah integrasi bantuan IDB untuk Indonesia yang menangani berbagai jenis proyek. Puncaknya pada tahun 2013 Menteri Keuangan RI dan Ketua IDB menandatangani kesepakatan atas pendirian Country Gateway Office (CGO) di Jakarta. CGO ini meliputi kelompok entitas IDB yang terdiri dari International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), Islamic Corporation for Insurance of Investment & Export Credit (ICIEC), dan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). “Komunikasi akan lebih mudah dan proses persetujuan bisa langsung di Jakarta sehingga lebih cepat,” kata Nanang..

Karakteristik menonjol yang membedakan IDB dengan lembaga keuangan internasional lain adalah prinsip syariah yang mendasari. Jika bank konvensional menggunakan sistem bunga, maka IDB menerapkan service fee sesuai jenis akad. Imron memandang sistem syariah juga lebih adil karena bank menerapkan profit and lost sharing dengan kliennya. Dalam pembiayaan proyek kemungkinan penyimpangan juga relatif kecil karena IDB selalu memberikan barang bukan uang. “Tugas kita sebagai perencana proyek hanya mencari kontraktor yang kredibel. Pembiayaan diberikan langsung ke kontraktor sehingga kebocoran bisa dikatakan tidak ada”, jelas Imron.

Bentuk kerjasama Nanang memaparkan, secara garis besar bentuk kerja sama Indonesia dengan IDB ada empat. Pertama, project financing.

Bentuknya bisa pinjaman (loan), sewa (leasing), penjualan instalasi peralatan (instalment sale), partisipasi setara dalam penyertaan modal (equity participation), bagi keuntungan (profit sharing), line of financing dimana IDB bekerjasama dengan perbankan nasional untuk pembiayaan industri kecil/menengah,

22 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

dan istisna’a yaitu kontrak dimana produsen setuju menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi, waktu, dan harga yang disepakati.

Kedua, trade financing, pembiayaan pendukung perdagangan melalui ITFC, namun Indonesia belum aktif disini. Ketiga, kerjasama technical asistant dimana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pernah mendapat USD 1 Juta untuk digunakan membiayai workshop dan seminar dengan mengundang peserta dalam dan luar negeri maupun untuk capacity building ke negara lain. Terakhir, kerjasama Waqh Fund.

Di Indonesia penggunaan dana wakaf ini adalah dalam bentuk beasiswa S3 khususnya untuk jurusan Teknologi Informasi. Waqh Fund juga bisa dipakai untuk dana bencana alam. Saat tsunami Aceh terjadi, IDB menyumbang melalui Waqh Fund.

Imron menambahkan, hal yang perlu dikedepankan adalah jika dahulu kerjasama dengan IDB hanya berupa pinjaman, saat ini Indonesia banyak memberikan knowledge sharing kepada negara-negara anggota melalui program reverse linkages. “Misalnya ketika Kazakstan memerlukan masukan mengenai inseminasi buatan untuk ternak, IDB akan menghubungkannya dengan Negara yang bisa membagi keberhasilannya di bidang tersebut,” jelas Imron.

Saat ini ada 17 proyek kerjasama Indonesia dengan IDB yang sedang berjalan. Sebanyak 11 diantaranya di bidang pendidikan dan training, 4 proyek terkait pedesaan dan pertanian, dan 2 proyek pembangunan infrastruktur.

Terkait pengawasan proyek, menurut Nanang IDB sempat memiliki field representative yang dijabat oleh Bapak Charmaida Tjokrosuwarno yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana. Tahun 2001-2009 beliau ditugasi untuk mengawasi proyek di Indonesia selain konsultan IDB sendiri.

Pembangunan proyek juga selalu dilakukan per termin. Pada setiap termin, field representative dan konsultan IDB akan memeriksa apakah kualitas proyek sudah sesuai dengan standar IDB dan layak dilanjutkan pembiayaannya. Finalnya setelah proyek hampir selesai, tim dari IDB pusat di Jeddah akan datang untuk melihat langsung. “Salah satu yang bisa kita lihat langsung adalah IAIN Syarif Hidayatullah yang terlihat megah. Kualitasnya bisa dijamin diatas 20 tahun sesuai standar IDB ” contoh Imron.

Kerjasama Ekonomi Dengan Negara Islam Lainnya Ditanya mengenai kerjasama ekonomi dengan Negara Islam lainnya, Imron mengatakan seluruhnya masih berada di bawah payung besar OKI. Indonesia cukup aktif dalam dua bidang.

Pertama dalam Statistical, Economic and Social Research and Training Center for Islamic Countries (SESRIC) yang merupakan forum pertukaran profil data ekonomi Negara-negara Islam beserta statistiknya. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Committee for Economic and Commercial Cooperation (COMCEC). Mandat dari COMCEC adalah menyusun program aksi bersama dan mengkoordinasikan tindak lanjut kerjasama ekonomi perdagangan dalam kerangka OKI. Indonesia juga turut mendukung pembentukan Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD). Dana yang dibentuk ISFD digunakan untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama diantara negara-negara Islam, terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengurangan kemiskinan. “Sebagai anggota Indonesia juga turut menyumbang sehingga bisa turut menentukan kebijakannya.

Meski demikian, Indonesia tidak bisa menerima ini karena Indonesia tidak lagi termasuk Negara miskin,” tutur Imron.

“Sebenarnya jika konteksnya kerjasama antar Negara, kerjasama ekonomi dengan Negara-negara Islam cukup banyak,” tutup Nanang.

Laporan Utama

Komitmen Pemerintah Mengembangkan Produk Syariah

P

emerintah makin serius mengembangkan perekonomian berbasis syariah di Indonesia.

Salah satunya bentuk keseriusan tersebut tersebut adalah dengan memberikan komitmen dalam menerbitkan Sukuk Negara atau Surat Berhaga Syariah Negara (SBSN).

Setidaknya, lelang reguler SBSN dilaksanakan dua mingguan dengan tujuan untuk terus menambah produk di pasar keuangan syariah. Berbagai roadshow juga terus digelar, baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk memberikan update informasi mengenai perkembangan ekonomi Indonesia maupun pengelolaan utang. “Dengan adanya publikasi informasi tersebut, diharapkan investor memahami bahwa utang Indonesia dikelola secara prudent dan professional.

Dengan demilian, mereka nyaman

berinvestasi pada Surat Berharga Negara termasuk SBSN,� kata Robert Pakpahan.

Dalam sebuah kesempatan, Media Keuangan berbincang dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tersebut terkait dengan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh pemerintah.

sehingga pasar Sukuk Negara saat ini belum berkembang seperti halnya pasar SUN. Meskipun begitu, bila kita memperhatikan realisasi penerbitan Sukuk Negara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat.

Bagaimana porsi penjualan Sukuk Negara untuk pembiayaan APBN 2014?

DJPU memiliki strategi dalam mengatur proporsi pembiayaan baik melalui pinjaman, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) maupun penerbitan SBSN. Pada dasarnya, program pembiayaan APBN diutamakan bersumber dari dalam negeri. Demikian halnya untuk pembagian proporsi pembiayaan antara SUN dan SBSN atau Sukuk Negara. Instrumen Sukuk Negara adalah instrumen yang relatif baru bila dibandingkan dengan SUN

Lebih lanjut, yang pertama harus dilihat adalah dari kebutuhan APBN. Misalnya, untuk APBN Perubahan (APBN P) tahun 2014, defisitnya sekitar Rp241 triliun, tetapi dalam hal ini, pembiayaan yang diperlukan sekitar Rp265 triliun. Artinya jumlah ini adalah jumlah neto pembiayaan yang hanya digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada saat yang sama terdapat pula refinancing need, atau jatuh tempo utang. Sehingga kebutuhan untuk membayar jatuh tempo ditambah kebutuhan menambal defisit

Realisasi penerbitan Sukuk Negara menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun yang semakin meningkat."

Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang

mengakibatkan pada tahun 2014 APBNP harus menerbitkan surat berharga sekitar Rp430 triliun, ini adalah jumlah grossnya. Jadi jumlah netto artinya pada akhir tahun, hutang bertambah sebesar jumlah neto itu saja.

Dari target Rp430 triliun tersebut, kita sekarang mengandalkan penerbitan 80

Foto

Langgeng Wahyu

Teks

Arfindo Briyan

23 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Laporan Utama

persen surat berharga dalam rupiah, harus diterbitkan dalam surat berharga rupiah. Maksimal 20 persen bisa diterbitkan dalam valuta asing.

Andalan untuk surat berharga dalam rupiah adalah SUN, sedangkan dalam target tahun 2014, peran SBSN adalah 16 persen dari penerbitan bruto. Jadi dalam target 2014, sekitar Rp72,4 triliun dari SBSN, Rp357 triliun dari SUN, Rp72,4 triliun surat berharga syariah negara, 56,6 di antaranya domestik SBSN dan sisanya dalam valas. Begitu komposisinya, peran syariah 16 hingga 17 persen.

Bagaimana porsi ideal SBSN untuk saat ini?

Target 16 persen dalam satu tahun kami harapkan tercapai. Sejauh ini masih oke, walaupun saat lelang tidak dapat sebanyak-banyaknya, tapi kami bisa menerbitkan sukuk lewat private placement misalnya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). DJPU dan Dirjen pengelolaan dana haji telah menandatangani MOU terkait dengan hal tersebut. Hal ini banyak membantu kita dalam memenuhi kekurangan penerbitan melalui lelang SDHI. Sementara 16 persen sudah cukup ambisius.

Bagaimana porsi penjualan SBSN bila dibandingkan dengan negara lain?

Di kawasan Asia, Malaysia adalah negara yang sangat aktif menerbitkan Sukuk Negara yang sebagian besar domestik. Pemerintahannya sebagian besar menerbitkan sukuk, sedangkan surat berharga konvensional sangatlah kecil. Tapi di dunia Internasional, penerbitan surat berharga dalam valuta asing, posisi kita masih di atas Malaysia, dengan peringkat ketiga dunia. Di dunia internasional, Indonesia dinilai konsisten menerbitkan global sukuk setiap tahun, bahkan rencananya di semester dua akan diterbitkan lagi. Hal itu sangat diapresiasi oleh investor asing, karena tidak semua negara menerbitkan sukuk global yang jumlahnya cukup besar. Kita mempunyai

24 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Ekonomi syariah di indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih besar."

komitmen menambah supply global sukuk setiap tahun.

Bagaimana perkembangan penjualan SBSN dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya?

Tergantung permintaan, sebenarnya ada dua hal untuk melihat apakah sukuk negara menarik atau tidak.

Khusus di global bonds, biasanya credit rating dari negara itu sendiri sangat berpengaruh. Hal tersebut bisa ditinjau dari overall nilai rating Indonesia di mata internasional oleh beberapa lembaga rating. Kita sudah masuk level Investment Grade sejak akhir 2011 menurut dua lembaga peringkat rating yaitu Moody’s dan Fitch. Sedangkan dari lembaga S&P belum, masih satu level di bawahnya. Meskipun demikian, kita sudah dianggap sebagai negara yang credit rating-nya masuk ke dalam kategori Investment Grade. Kalau sudah Investment Grade pasti menarik, karena otomatis bisa dijamin dan tidak ada kekhawatiran. Ini cukup bagus, sangat beda dibanding krisis tahun 1998. Kalau dulu kita menerbitkan global bonds tidak ada yang mau membelinya.

Sekarang pertumbuhan ekonomi kita cenderung lebih konsisten dibandingkan negara yang lain yaitu mendekati enam persen. Negara lain kan di angka dua persen. Inflasi kita di-maintain cukup rendah, 4,6 persen, tidak pernah lagi double digit. Hal ini pula yang menciptakan kredibilitas sehingga credit story Indonesia sudah dimengerti oleh banyak investor baik domestik maupun global. Dengan itu mereka sudah convidence dan tidak ragu-ragu membeli.

Kemudian faktor kedua adalah imbal hasilnya menarik atau tidak. Selama ini, imbal hasilnya menarik dibandingkan

yang lain. Khusus untuk sukuk global rata-rata saat lelang bisa sampai 3-4 kali beat cover, masih muncul. Artinya kita butuh satu yang minta, diordernya bisa sampai tiga kali.

Seperti apa potensi ekonomi syariah ke depan?

Ekonomi syariah di indonesia seharusnya bisa tumbuh lebih besar.

Memang baru bertumbuh mulai 10 tahun yang lalu, jadi masih belajar kaidah dan aturan main karena semua transaksi dan instrumen ekonomi syariah harus mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sehingga belum sefleksibel yang konvensional, termasuk penerbitan surat berharga syariah negara. Kemarin kami ke DSN MUI untuk meminta fatwa terkait SBSN Wakalah, intinya stuktur dan akad yang boleh kami gunakan regulasinya harus sesuai dengan fatwa MUI. Kalau ada konstruksi baru yang bisa membantu, harus meminta fatwa.

Sehingga peran MUI semakin penting.

Sekarang kelihatannya Surat Berharga Negara yang konvensional lebih leluasa bergerak dibanding syariah karena ada beberapa akad dokumentasi tambahan untuk syariah, kalau di penerbitan biasa (SBN) tidak perlu.

Potensi ke depan sangat besar, terutama sebagai salah satu negara berpenduduk Islam terbesar. Kita harus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah dan surat berharga syariah. Tentunya masih dalam proses perkembangan.

Kemenkeu konsisten menerbitkan produk syariah, lelang rutin dua mingguan serta menambah produk di market. Di pasar global sekali setahun menerbitkan sukuk. Kami menambah instrumen secara konsisten, tidak pernah tidak terbit, meskipun di domestik. Kalau ada instrumen syariah baru, akan menambah gairah. Pada intinya, Kemenkeu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.

Reportase

S

ejak tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tanggal 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik Internasional. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Pelayanan Publik disahkan pada 18 Juli 2009. Untuk itu, sebagai bentuk upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, Kementerian Keuangan mencanangkan “Hari Kualitas Pelayanan Publik” di Jakarta, Jumat, (18/7).

Menteri Keuangan Chatib Basri menetapkan tanggal 18 Juli sebagai Hari Kualitas Pelayanan Publik.

Pencanangan Hari Kualitas Pelayanan Publik Menteri Keuangan, M. Chatib Basri mengatakan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik dapat dimulai dari hal yang sederhana. “Reform bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti merespon email karena proses reform hanya bisa dimungkinkan jika proses interaksi bisa berjalan,” jelasnya. Saat ini, Kementerian Keuangan terus melakukan perbaikan pelayanan kepada publik.

Setiap komplain dari masyarakat terkait pelayanan Kemenkeu dijadikan suatu ruang untuk perbaikan di kemudian hari.

Menkeu memberi contoh perbaikan waktu tunggu di Pelabuhan. “Perbaikan dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok berhasil turun hingga 60 persen,” katanya. Pada acara ini, beberapa stakeholders Kemenkeu turut datang dan memberikan testimoni positif mengenai kinerja pelayanan unit pelayanan Kemenkeu. Mereka berharap,

Foto

Kukuh Perdana

ke depan pelayanan yang diberikan terus dapat dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. “Dari komplain, kita mengetahui mengenai persoalan apa yang terjadi di lapangan. Dengan begitu ada ruang untuk perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” papar Menkeu.

pertama kali mencanangkan bahwa hari ini adalah momentum kualitas pelayanan publik,” ungkap Danang.

Danang menambahkan, pemerintah memang harus segera keluar dari kotak birokrasi konvensional, karena saat ini yang dibutuhkan ialah birokrasi proaktif dan inovatif. Tujuannya agar masyarakat dapat dilayani dengan cepat oleh pemerintah. “Globalisasi terjadi di seluruh sektor pelayanan publik sehingga harapan serta kebutuhan masyarakat perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah,” pungkasnya.

“Saat ini merupakan titik penting dalam sejarah pembangunan kualitas pelayanan publik, mulai dari inisiatif Kemenkeu, sebagai instansi stratejik yang berani

Dalam kesempatan yang sama, Menkeu memberikan penghargaan pada kantor pelayanan yang menjadi wakil Kemenkeu dalam Anugerah Citra Pelayanan Prima (CPP) Tahun 2013. Diantaranya yaitu Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar I, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar. Lalu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Madya Cukai Kudus, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Teks

MEDIAKEUANGAN

Di kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Indonesia, Danang Girindrawadhana mengapresiasi langkah Kemenkeu mencanangkan Hari Kualitas Pelayanan Publik. Menurutnya, biasanya selama ini pun, Ombudsman memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional mengikuti tanggal ketetapan PBB.

Amelia Safitri

25 Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Reportase

D

irektorat Jenderal Anggaran (DJA) melakukan evaluasi atas perubahan proses bisnis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L). Perubahan ini bertujuan agar kualitas perencanaan dan penelaahan RKA-K/L tahun 2015 semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri Memberikan sambutannya dalam acara Sosialisasi PMK tentang Petunjuk Penyusunan RKA K/L.

Perubahan Petunjuk Penyusunan Penelaahan RKA-K/L Direktur Jenderal Anggaran, Askolani memandang bahwa perubahan ini merupakan langkah strategis yang membutuhkan dukungan semua pihak. “Diharapkan perencanaan dan penelaahan RKA-K/L dan penyusunan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) akan lebih mudah, lebih simpel namun tetap akuntabel,” ujar Askolani.

Untuk membentuk kesamaan persepsi antara petugas perencana (Biro Perencanaan) dan pemeriksa (Inspektorat Jenderal), DJA menyelenggarakan Sosialisasi PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L. Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Jakarta, Senin (7/7) lalu, Menteri Keuangan, M.Chatib Basri menegaskan pentingnya pedoman pengaturan mengenai penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. “Menurut

26 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

hemat saya ini merupakan hal yang sangat strategis dan harus dibuatkan pedomannya secara jelas bagi kelancaran kegiatan K/L,” tegasnya.

Menkeu menambahkan ketiadaan pedoman dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri.

Permasalahan yang muncul, lanjut Menkeu, umumnya terjadi akibat ketidakjelasan dalam tata cara penyusunan dan penelaahan.

Selain itu, pada sesi yang sama, panelis juga turut menyajikan paparan atas hasil penelitian RKA-K/L yang dilaksanakan Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu. Tak hanya itu, panelis juga menyampaikan materi pedoman review RKA-K/L oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sementara itu, pada sesi kedua, panelis menyampaikan kesiapan aplikasi RKA-K/L guna menunjang proses penyusunan dan penelaahan RKA-K/L. Pada tahun ini, DJA akan mulai menerapkan penelaahan RKA-K/L online pada sedikitnya 43 K/L yang terpilih.

Sosialisasi yang dihadiri oleh 528 orang perwakilan dari seluruh K/L ini sendiri dibagi ke dalam dua sesi. Pada sesi pertama, para panelis menyampaikan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar perubahan petunjuk dan penelaahan RKA-K/L. Panelis juga menyampaikan sejumlah perubahan dalam batang tubuh PMK yang baru kemudian dibandingkan dengan PMK Nomor 94/PMK.02/2013.

Ke depan diharapkan agar seluruh K/L akan sepenuhnya mengimplementasikan penelaahan RKA-K/L secara online di tahun 2015 mendatang.

Terakhir, DJA mengisyaratkan untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Hyperion yang guna menggantikan sistem yang telah ada secara bertahap.

Teks

Foto

Novita Asri

Kukuh Perdana

Wawancara

Bukan Buka Puasa Biasa

“M

ungkin ini satu-satunya acara buka puasa yang diisi dengan presentasi ekonomi makro,” gurau Menteri Keuangan Chatib Basri saat membuka acara buka puasa bersama dengan Forum Wartawan Ekonomi Makro (Forkem), pada Rabu (16/7).

Dalam acara yang diselenggarakan di Aula Mezanine, Kantor Pusat Kementerian Keuangan di Jakarta itu, para wartawan memang tak ingin buka puasa bersama yang biasa.

Mereka ingin Menkeu juga menjawab beragam isu di bidang kebijakan fiskal.

Setelah mengumpulkan pertanyaan wartawan, Menkeu naik ke atas podium dan menjawabnya satu persatu

sambil menunggu adzan Maghrib berkumandang. Media Keuangan menyarikan jawaban Menkeu di bawah ini.

Bagaimana cara pemerintah mengendalikan utang swasta dan utang BUMN? Mungkin saya perlu memberikan sedikit backgorund-nya. Memang sejak akhir tahun lalu, ada konsen terhadap peningkatan rasio utang swasta dan swasta pemerintah (BUMN). Apalagi karena DSR (debt service ratio)—yang merupakan jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor—pernah mencapai tingkat 52 persen (berdasarkan data

Bank Indonesia, DSR pada kuartal pertama 2014 mencapai 46,31 persen, naik dari Oktober-Desember 2013 sebesar 43,38 persen. Angka sudah melampaui ambang batas DSR yang harus diwaspadai berdasarkan kesepakatan internasional, yakni 44 persen).

Kalau DSR mencapai 100 persen, maka revenue yang datang dari luar negeri (melalui penerimaan ekspor) sepenuhnya dipakai untuk membayar utang. DSR yang tinggi memang kurang diinginkan. Makanya ketika angka terakhir mengalami peningkatan, hal ini menjadi konsen, baik oleh Bank Indonesia (BI) maupun Kemenkeu.

Ada dua mekanisme yang diatur oleh pemerintah terkait utang swasta dan BUMN. BUMN bisa berutang dengan menerbitkan surat utang atau melalui mekanisme PKLN (Pinjaman Komersil Luar Negeri). Jika melalui mekanisme PKLN, saya ambil contoh ada perusahaan BUMN yang mau berutang, maka kita lihat revenue-nya. Kalau dalam dollar, maka utang nanti akan dibayar dengan penerimaan dari ekspor. Hal ini tergantung BUMN-nya. Ke depan, akan ada satu cara yang kami buat lebih efisien. Ini akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan kementerian koordinator perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Bagaimana dengan perusahaan swasta yang tidak bisa menggunakan skema PKLN? Saat ini BI dengan Kemenkeu sedang membahas polanya. Selain itu juga sedang dibuat perbandingan dengan negara lain. Baru sampai tahap itu.

Foto

Bagus Wijaya

Teks

Dwinanda Ardhi

27 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Wawancara Bagaimana rencana kebijakan pemberian tax holiday?

PMK (Peraturan Menteri Keuangan) tentang pemberian tax holiday akan berakhir pada bulan Agustus. Untuk perpanjangan PMK, disepakati akan ada rapat koordinasi dengan Kemenko Perekonomian. Memang ada amanat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal yang menyebutkan Kemenkeu diberikan wewenang untuk memberikan insentif pajak, salah satunya tax holiday. Namun, sebelum kebijakannya

diperpanjang, kita akan buat review dulu sejauh mana efektivitasnya.

Di samping itu, kami ingin membuat kebijakan yang lebih efektif. Apakah misalnya periode tax holiday diperpanjang untuk sektor tertentu saja atau untuk semua sektor. Kami akan membahas lebih lanjut dengan Kemenko Perekonomian soal perpanjangan periode tax holiday, sektor yang akan mendapatkan, besaran, dan kriterianya seperti apa.

Pengurangan subsidi BBM memang harus dilakukan karena lifting minyak kita terus mengalami penurunan."

Chatib Basri, Menteri Keuangan

28 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Yang sudah beres sebetulnya adalah RPP (Rancangan Peraturan Perpajakan) tentang tax allowence. Kami ingin orang lebih memanfaatkan tax allowance dibandingkan tax holiday. Yang lebih diutamakan adalah kebijakan itu. Apalagi selama ini dipikirnya susah untuk mendapatkan tax allowance. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sudah ada 70 perusahaan yang menikmati kebijakan tax allowance.

Wawancara Bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan?

Mengenai ini, jawaban saya: agar dibahas oleh pemerintahan selanjutnya. Ini implikasinya besar sekali. Undangundangnya harus diubah, sedangkan mengubah undang-undang tidak bisa dalam tiga bulan. Itu baru dari sisi hukumnya.

Pertanyaan berikutnya apakah perlu dilakukan atau tidak? Ini harus dibahas

lebih lanjut karena sistem perpajakan kita berbeda dengan negara lain. Saya ambil contoh waktu bertemu dengan bekas kepala IRS (Internal Revenue Service) Amerika Serikat, minggu lalu di sini. Dari pertemuan itu, saya tahu perbedaan DJP dan IRS. Di Amerika Serikat, IRS tidak ikut dalam pembuatan kebijakan, tetapi hanya mengumpulkan pajak. Mereka menjalin kerja sama dengan penegak hukum untuk menindak penunggak pajak. Ini yang membedakan dengan struktur DJP. Selain itu, dalam sistem anggaran kita ada juga aturan defisit tidak boleh lebih dari tiga persen. Cara untuk melakukan itu hanya ada dua, pajak dinaikkan atau anggaran tidak dibelanjakan. Kalau DJP nantinya dipisahkan dari Kemenkeu, bagaimana dengan kebijakan ini?

Kalau misalnya kita jadikan contoh model IRS kemudian DJP tidak konsen terhadap target revenue, defisit bisa lebih dari tiga persen. Kalau itu terjadi maka akan menyalahi undang-undang.

Jadi persoalan ini harus dilihat dalam kerangka koordinasi makro.

Bagaimana dengan target pertumbuhan ekonomi di triwulan II? Pertumbuhan ekonomi di triwulan II diestimasikan sekitar 5,3-5,5 persen.

Pertimbangannya adalah mungkin dengan adanya pemilu, pertumbuhan ekonomi akan bisa lebih baik. Inflasi di periode ini hanya 1,9 persen.

Dengan inflasi yang lebih baik, daya beli masyarakat naik sehingga pertumbuhannya bisa sedikit lebih baik.

Kemudian spending (belanja negara) lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Realisasi penerimaan pajak juga lebih baik.

Bagaimana pendapat Anda soal kebijakan subsidi BBM? Sekarang ini kan masa transisi dan kebijakan soal BBM subsidi sangat strategis. Kalau dilakukan akan ada implikasinya pada harga dan struktur subsidi. Jadi kebijakan subsidi BBM mesti diambil dalam periode pemerintahan yang sudah settled. Dengan begitu, kita

harus melihat bagaimana nanti setelah ada presiden baru.

Tetapi pengurangan subsidi BBM memang harus dilakukan karena lifting minyak kita terus mengalami penurunan.

Pada pembicaraan pendahuluan APBNP awalnya pemerintah datang dengan asumsi angka produksi 900 ribu barel/ hari. Namun, dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR setelahnya angkanya sudah turun menjadi 830-870 ribu barrel/hari. Dengan kondisi seperti ini, susah mengharapkan lifting yang tinggi. Kalau produksi minyak turun dan konsumsi makin lama makin tinggi, maka akibatnya beban subsidi akan makin besar. Estimasinya setelah tahun 2018.

Produksi minyak kita hanya akan 500 ribu barel/hari. Bayangkan subsidinya akan begitu besar. Maka mesti dikurangi.

Terkait dengan kebijakan larangan ekspor minerba mentah, apakah betul pemerintah ditekan untuk mengeluarkan kebijakan relaksasi terhadap bea mineral?

Pemberian bea keluar dilakukan supaya perusahaan tambang membuat smelter.

Amanat Undang-Undang tentang Minerba yang keluar pada tahun 2009 tidak dijalankan hingga tahun 2014. Kita tidak mau mengulang kesalahan itu.

Saat ini sebetulnya ada perusahaan tambang yang membangun smelter.

Artinya pemerintah berhasil karena perusahaan yang tadinya tidak mau sekarang mulai mau membangun smelter. Kalau pemerintah ditekan, seharusnya tidak ada perusahaan tambang yang mengajukan gugatan arbitrase. Proses arbitrase itu artinya perusahaan perlu membayar pengacara dan belum tentu menang di pengadilan.

Namun demikian, isu mengenai kebijakan bea mineral ini sifatnya lintas kementerian. Mulai dari Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perdagangan.

Kami berencana mengadakan rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian dimana hasilnya nanti akan dilaporkan kepada presiden.

29 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Profil Kantor

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF

Gerbang Diplomasi Ekonomi Hubungan antar negara bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi membuka peluang, disisi lain membawa risiko.

I

barat memiliki pohon buah yang terletak di antara dua rumah bertetangga, kadang buah atau daun keringnya jatuh di wilayah rumah yang lain. Bila buah yang jatuh, boleh jadi si pemilik rumah sebelah tidak keberatan.

Namun sebaliknya, jika daun kering yang jatuh, bisa saja terjadi perselisihan.

Disinilah pentingnya sebuah negosiasi untuk mencegah terjadinya

pertentangan dalam interaksi sosial.

Di sebuah negara, negosiasi itu lebih dikenal dengan nama diplomasi. Untuk itulah, pada tahun 2011, Kementerian Keuangan membentuk Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (KPPIM) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah satu gerbang diplomasi.

Menurut Kepala Pusat KPPIM, Syurkani Ishak Karim, meskipun baru tiga tahun berdiri, Pusat KPPIM telah menorehkan sejumlah kinerja yang membanggakan.

Diantaranya membantu pengelolaan climate finance sehingga Indonesia berhasil menjadi lead country dalam World Bank dan Forum G-20. Pihaknya juga terlibat dalam pendirian Green Climate Fund sehingga Indonesia

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan OECD menyelenggarakan “OECD Southeast Asia Regional Forum: Regional Competitiveness for Sustained Growth� di Nusa Dua, Bali (26-27/3). Forum ini bertujuan untuk mendukung proses integrasi dan reformasi ekonomi regional terutama negara-negara ASEAN atau dikenal sebagai Southeast Asia Regional Programme.

30 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Teks

Iin Kurniati

menjadi salah satu board member dan berkontribusi sebesar US$250 ribu sebagai wujud komitmen bersama.

Di samping itu, berkat keketuaan dalam proses reformasi lembaga keuangan internasional, Indonesia berhasil menjadi leading country dalam reformasi lembaga keuangan internasional. Lalu, dalam forum G-20, Indonesia menjadi ketua bersama Infrastructure Investment Working Group (IIWG), serta ketua bersama Energy and Commodity Markets Working Group. Tak hanya itu, Indonesia juga berperan dalam perumusan kebijakan penurunan bahan bakar fosil serta pembahasan keuangan inklusif.

Fokus utama Pembentukan Pusat KPPIM ditujukan untuk dua bidang utama yakni perubahan iklim dan kerja sama multilateral. Bidang perubahan iklim bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi, pengkajian, koordinasi, kerja sama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan perubahan iklim. Bidang ini dibagi ke dalam land base (kehutanan, alih fungsi lahan, pertanian, pengelolaan lingkungan) dan climate finance policy (industri, energi, transportasi dan lainnya).

Diakui Syurkani, pembentukan bidang perubahan iklim bermula dari Persetujuan Protokol Kyoto dimana negara-negara perindustrian berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mencegah pemanasan global. Di tahun 2014 ini, Pusat KPPIM tengah melakukan optimalisasi peran daerah dalam mengurangi efek gas rumah kaca.

Foto

Bagus Wijaya, Dok. BKF

Profil Kantor Upayanya dengan menggalakkan Rencana Aksi Daerah dimana setiap wilayah diminta membuat program kerja yang lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan kebijakan perubahan iklim. “Kita juga membantu unit-unit lain melaksanakan alih fungsi lahan, misalnya lahan gambut, daerah pesisir serta penggunaan sumber daya alam yang lain. Peran Pusat KPPIM disini ialah melakukan optimalisasi dan mencari alternatif solusi mengenai isu pendanaan,” ujar Syurkani.

Disisi lain, Pusat KPPIM juga membuat satu model green economy Indonesia termasuk mekanisme green budget.

Model ini merupakan kebijakan jangka panjang terkait efisiensi dan alokasi penggunaan sumber daya termasuk APBN maupun non-APBN yang berkelanjutan.

Sementara itu, bidang kerja sama multilateral bertugas merumuskan rekomendasi kebijakan, analisis, evaluasi, koordinasi, pelaksanaan, dan kerja sama ekonomi dan keuangan.

Misalnya dalam forum G20, forum multilateral lainnya serta penyertaan modal pemerintah Indonesia pada organisasi-organisasi internasional.

Terkait Forum G20, menurut Syurkani, kini pihaknya tengah fokus membawa kepentingan Indonesia terkait ketersediaan investasi infrastruktur jangka panjang. “Indonesia berinisiatif membawa isu ini ke G-20 untuk bertahan dalam kondisi ekonomi global jangka menengah-panjang. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas ekonomi kalau infrastruktur kita kurang,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai kepala bidang G-20.

Tahun ini, lanjutnya, Indonesia menjadi ketua bersama Jerman dan Meksiko dalam IIWG. Dalam berbagai pertemuan, Indonesia membawa isu mengenai peningkatan iklim investasi dan mengintermediasi pendanaan global ke sejumlah negara emerging market untuk infrastruktur.

Syurkani, pihaknya tengah melakukan pembicaraan mengenai skema rotasi posisi Direktur Eksekutif untuk Asia Tenggara.

Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, interaksi dengan negara lain terutama dalam ekonomi sangat besar, tidak lagi bisa mengatakan bahwa kita tidak butuh negara lain."

Syukrani Ishak Karim, Kepala Pusat KPPIM, BKF

Pihaknya juga tengah mengembangkan leading practices atau semacam success story dalam penyiapan proyekproyek infrastruktur. Misalnya dalam menentukan periodesasi, skema, struktur proyek private area ataupun area publik.

Selanjutnya, dalam kerja sama multilateral lainnya, Pusat KPPIM tengah fokus meningkatkan kerja sama dengan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan World Bank. Terkait kerja sama dengan OECD, tahun ini, OECD berencana akan membuka kantor perwakilan .

Tujuannya untuk mendorong kerja sama berbagai penelitian serta kajian terkait kebijakan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.

Terkait kerja sama dengan World Bank, mereka kini tengah melakukan transformasi struktur governance dan pendanaan. Tahun ini, kata

“Kebetulan Executive Director Asia Tenggara dibagi sepuluh negara, termasuk tiga negara besar yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia. Kita sedang menegosiasikan untuk periode tahun 2016-2022, (mendapatkan) posisi Executive Director atau Senior Advisor,” ungkap lulusan Doctor of Philosophy dari University of Technology, Melbourne Australia.

Disamping itu, dibicarakan pula isu mengenai country partnership strategy yang dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan dapat memberikan petunjuk.

Artinya, Indonesia sebagai anggota lembaga keuangan internasional punya strategi kemitraan untuk sharing bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendanaan hingga kerja sama proyek.

Tantangan Syurkani berpandangan, pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat menjadi prioritas nasional. Bagi Syurkani, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menggerakkan aktivitas ekonomi sehingga banyak investor mau menanamkan modal dan pada akhirnya mampu menciptakan lapangan kerja.

Jika lapangan kerja terbuka, maka masyarakat akan punya penghasilan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disisi lain, terdapat kebutuhan akan stabilisasi pasar keuangan, sistem moneter dan kepastian kebijakan.

“Akhirnya, membangun kapasitas ekonomi untuk negara seperti Indonesia menjadi lebih penting. Kita kenal middle income country dan kita ingin menghindari middle income trap. Dengan membangun kapasitas tujuannya mendapatkan produktivitas lebih tinggi, mendapatkan aktivitas ekonomi lebih bagus, dengan didukung teknologi, komunikasi, dan informasi,” tandasnya.

31 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Profil

Ir. Agus Hermawan, M.A. Tempat, Tanggal Lahir: Garut, 17 Agustus 1964 | Pendidikan: Master of Arts in Economics, International University of Japan (1998), S1 Kehutanan, Teknologi Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor (1989) | Jabatan: Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai, BPPK (2012-sekarang), Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, BPPK (2007), Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil VI DJBC Banten, DJBC (2007), Kepala KPBC Tipe B Amamapare, Papua (2005)

32 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Teks

Pradany Hayyu

Foto

Arfindo Briyan

Profil

Agus Hermawan, Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai BPPK

Menuju Standar Internasional Kualitas sumber daya manusia yang baik adalah ujung tombak suatu organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agus Hermawan menceritakan kisahnya yang berjuang bersama seluruh staf Pusdiklat Bea dan Cukai (Pusdiklat BC) dalam mengoptimalkan pelayanan prima.

S

osoknya yang ramah menyambut Media Keuangan di kantornya yang berada di kompleks Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta. Ada yang unik dari kisahnya sebelum bergabung menjadi pegawai Departemen Keuangan kala itu. Semasa duduk di bangku SMA, Agus bercita-cita untuk melanjutkan sekolah di STAN atau universitas lain dengan jurusan ekonomi.

Namun jalan hidup berkata lain, ia diterima menjadi calon mahasiswa di Institut Pertanian Bogor. Setelah lulus menjadi Sarjana Kehutanan pada tahun 1989, Agus sempat bekerja selama satu tahun di perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Saat Agus berada di Jakarta, ia melihat pengumuman penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di surat kabar. Meskipun tidak tertera nama departemen yang menyelenggarakan seleksi tersebut, namun ia memberanikan diri untuk mendaftar. Tak lama berselang, Agus akhirnya tercatat sebagai Calon PNS (CPNS) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan pada tahun 1991. Tak sedikit rekan-rekan dan keluarganya yang menganggap Agus membayar sejumlah uang untuk bisa lolos sebagai CPNS Departemen Keuangan. Namun semuanya ia tepis dan tak hiraukan. Ia percaya, proses lolos menjadi CPNS yang bersih tanpa pungutan merupakan awal mula untuk karier yang baik di kemudian hari.

Dari Bitung hingga Negeri Sakura Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B

Bitung Sulawesi Utara adalah kantor pertamanya bekerja sebagai abdi negara.

Ada cerita menarik tentang penempatan pertamanya ini. Keluarganya sangat gembira mendengar ia ditempatkan di Bitung, yang dikiranya berada di Tangerang. Ternyata Bitung yang dimaksud adalah sebuah daerah pelabuhan laut di Sulawesi Utara. Di kantor yang berada di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) XI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) inilah seorang Sarjana Kehutanan memulai awal kariernya sebagai seorang birokrat.

Dua tahun mengabdi di Bitung, Agus pindah tugas ke Direktorat Verifikasi DJBC. Tak lama ia berkesempatan mengenyam pendidikan S2 di International University of Japan, Master of Arts in Economics selama dua tahun.

Kembali dari Jepang, Agus melanjutkan

(KPBC) Tipe A Khusus Tanjung Priok III. Hanya berlangsung selama setahun lebih, ia ditempatkan di Kantor Pusat DJBC sebagai Kepala Subbagian Umum Kepegawaian. Sebagai seorang PNS, Agus siap untuk ditempatkan di unit manapun di seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, ia harus meninggalkan Ibukota untuk menduduki jabatan Kepala Kantor KPBC Tipe B Amamapare, Papua. Namun sepertinya Agus memang berjodoh dengan Pusdiklat BC. Dua tahun bertugas di Amamapare, ia dipindahkan ke Kanwil VI DJBC Banten dan kembali ke Pusdiklat BC di Jakarta sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat. Hingga akhirnya Agus mendapatkan promosi sebagai Kepala Pusdiklat BC hingga saat ini.

Pusdiklat Bea dan Cukai memiliki arti sendiri bagi ayah dari dua anak ini. “Bisa

Agus percaya, proses lolos menjadi CPNS yang bersih tanpa pungutan merupakan awal mula untuk karier yang baik di kemudian hari. tugas di Pusdiklat BC. Pada tahun 1998, ia pun mendapat promosi sebagai Kepala Subbidang Tenaga Pengajar, kemudian mutasi sebagai Kepala Subbidang Evaluasi Pusdiklat BC. Setahun kemudian Agus diangkat menjadi Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai di Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai

dibilang saya orang yang (perjalanan kariernya) paling komplit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dari pelaksana, promosi (sebagai pejabat) Eselon IV, (pejabat) Eselon III, sampai Kepala Pusat saya alami di BPPK ini,� jelasnya. Hal ini membuat Agus sangat memahami seluk beluk tugas,

33 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Profil pokok, dan fungsi tiap-tiap unit di Pusdiklat Bea dan Cukai.

Keselarasan Pusdiklat BC dengan DJBC Pusdiklat Bea dan Cukai (BC) sebagai penyedia layanan diklat tentunya harus terus bekerja berdampingan dengan user atau pengguna layanan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Itulah alasan mengapa lokasi kantor Pusdiklat BC ini berdekatan dengan Kantor Pusat DJBC. Agus menjelaskan bahwa kondisi Pusdiklat BC saat ini sudah mengalami banyak kemajuan. Dahulu pihak Pusdiklat yang menawarkan kepada user untuk mengikuti program diklat.

Saat ini justru pihak user yang meminta berbagai jenis diklat kepada penyedia layanan. Tak kurang ada 34 jenis diklat Kepabeanan dan Cukai yang ditawarkan oleh Pusdiklat BC ini.

Bersama dengan DJBC, Pusdiklat BC terus mengembangkan kurikulum diklat sesuai dengan kebutuhan organisasi. Setiap tahun juga diadakan revisi kurikulum sesuai harapan dan kebutuhan DJBC. Hampir semua pegawai DJBC pernah mengikuti diklat di kantor yang berlokasi di Rawamangun ini.

Pelaksana DJBC sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pelaksana administrasi dan pelaksana pemeriksa. Syarat menjadi pelaksana pemeriksa adalah telah mengikuti Diklat Teknis Substansif Dasar (DTSD) dan Diklat Teknis Umum (DTU) Kesamaptaan. “Hampir semua jabatan di DJBC disediakan diklatnya. Misalnya diklat juru sita, pemeriksa barang, intelijen, auditor, dog handler, patroli, dan lain-lain,” jelas Agus. Di samping itu, disediakan pula berbagai jenis diklat untuk memperkaya kompetensi (enrichment), misalnya untuk Kepala Seksi Pabean dan Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen membutuhkan tambahan diklat nilai pabean. Seringkali diadakan pula diklat yang terkait dengan hot issue, misalnya yang berkenaan dengan Free Trade Agreement (FTA) diadakan workshop Rules of Origin.

Pelayanan diklat tidak terbatas pada masalah akademik, namun juga terkait

34 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

pelayanan konsumsi dan asrama bagi para peserta diklat yang tinggal di asrama. Pusdiklat BC menyediakan dua asrama dengan kapasitas masing-masing 30 kamar yang tiap kamarnya bisa menampung tiga peserta serta sebuah barak yang dapat menampung 120 peserta. Terobosan pun dilakukan oleh Agus dengan menyediakan peralatan mandi bagi peserta, seperti handuk, sabun mandi, shampoo, sikat dan pasta gigi. Keinginan memberikan pelayanan prima bagi para peserta tak hanya itu saja. Peserta pun disediakan fasilitas laundry pakaian. Layanan ini jelas memudahkan peserta yang mengikuti diklat dalam waktu lama, misalnya lebih dari seminggu. Ditambah lagi, Agus sangat concern terhadap menu dan kualitas konsumsi para peserta. Menu disusun bervariasi supaya peserta tidak bosan. Saran dan kritik dari peserta

"Saya bangga dengan staf saya yang telah gigih memperjuangkan ISO 9001:2008 ini dan ternyata bisa." selalu menjadi pemacu Agus dan stafnya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik.

Untuk urusan pelayanan prima, Agus yang menjabat sebagai Kapusdiklat BC sejak Agustus 2012 ini tak main-main.

Ia bersama stafnya berjuang untuk mendapatkan ISO 9001:2008 demi menjamin standar pelayanan mereka kepada user. Usaha itu tak sia-sia, pada tahun 2013 standar pelayanan tersebut telah mereka raih. Agus menambahkan, ISO 9001:2008 ini bukan semata hanya sekedar mendapatkan sertifikat semata.

Namun agar setiap pegawai yang ada di Pusdiklat BC ini, mulai dari pelaksana, kepala subbidang, kepala bidang, hingga kepala pusat, memahami standar pelayanan.

Tak banyak pimpinan yang mengenal stafnya secara dekat dari level pelaksana hingga cleaning service. Namun tidak demikian dengan pria kelahiran Garut ini. Agus merasa bangga memiliki staf yang bekerja dengan semangat tinggi. Telah terbukti dengan gigihnya mereka dalam memperjuangkan ISO 9001:2008 di bidang pelayanan. Saat ditanya mengenai suka dan duka sebagai Kepala Pusdiklat BC, ia mengaku tidak menemukan duka karena memiliki staf yang hebat dalam bekerja. “Saya bangga dengan staf saya yang telah gigih memperjuangkan ISO 9001:2008 ini dan ternyata bisa,” tuturnya. Sepanjang pembicaraan bersama Media Keuangan, Agus memang berulang kali menyiratkan rasa bangga terhadap stafnya yang mampu ‘diajak berlari’ dalam mencapai cita-cita organisasi.

BPPK sendiri memiliki beberapa pusdiklat, antara lain Pusdiklat Pengembangan SDM, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta Pusdiklat Keuangan Umum. Menurut Agus, ada hal unik yang membedakan Pusdiklat BC dengan pusdiklat lainnya. DJBC sebagai user menuntut Pusdiklat BC terkait masalah kedisiplinan. Peserta yang telah menyelesaikan diklat diharapkan mampu memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. “Jujur saja ini berat bagi kami. Penegakan kedisiplinan yang tinggi harus dibarengi dengan pelayanan yang maksimal,” ungkapnya.

Tantangan inilah yang membuat Agus dan stafnya bekerja keras memberikan yang terbaik bagi peserta. Kedisiplinan ini tentu membawa dampak yang sangat positif saat bekerja.

Pelayanan yang disuguhkan Pusdiklat BC tak hanya sebatas fasilitas laundry, toiletries (peralatan mandi bagi penghuni asrama), dan menu makanan yang bervariasi. Kini peserta dapat berkomunikasi menggunakan media sosial bernama COMET (communication media on education and training) yang

Profil berbasis jaringan intranet Kementerian Keuangan. Aplikasi ini merupakan media informasi dan komunikasi di lingkungan internal BPPK. Dengan mengusung konsep media sosial, COMET memfasilitasi peserta diklat dan pengajar untuk berdiskusi, chatting, mengakses berita terbaru terkait informasi diklat, dan sebagainya. “Anak-anak (peserta diklat) biasanya menanyakan nilai kepada kami atau mengajukan keluhan.

Gaya bahasanya khas anak muda. Jadi kesannya santai,” jelas Agus mengenai Facebook-nya Kementerian Keuangan ini. Segala bentuk kenyamanan ini tentu demi meningkatkan mutu pelayanan kepada para peserta.

Tak gentar menuju dunia internasional Pusdiklat BC selalu berinovasi dan berupaya memenuhi keinginan Kantor Pusat DJBC dalam peranan pengembangan SDM. Visi DJBC yang selalu menjadi patokan Agus dalam meningkatkan pelayanan unit kerjanya adalah “Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional”. Standar internasional inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pusdiklat BC. Pusdiklat BC sempat menyelenggarakan workshop Post Clearance Auditor (PCA) dan Customs Valuation (Nilai Pabean) dengan peserta se-ASEAN, kecuali Filipina yang saat itu berhalangan hadir karena badai Haiyan. Agus patut berbangga hati karena peserta dari berbagai negara tersebut berkesempatan menimba ilmu dari pengajar di BPPK. Di samping itu, Pusdiklat BC juga pernah menjadi tuan rumah Regional Capacity Building oleh World Customs Organization (WCO).

Acara yang membahas tentang Rules of Origin ini diikuti oleh para pegawai DJBC dengan pengajar dari WCO. Harapan Agus untuk ‘go international’ pun dibarengi dengan upaya keras.

Kelak ia ingin Pusdiklat BC menjadi regional training center seperti halnya Akademi Kastam Diraja Malaysia (Akmal) yang menjalankan beberapa program ASEAN. Demi mewujudkan hal tersebut, Agus menghubungi Sekretariat ASEAN

untuk menjalin kerja sama dengan harapan beberapa program ASEAN bisa dilakukan di Pusdiklat BC. Sekretariat ASEAN pun menyambut baik tawaran ini. Sebagai orang tertinggi di Pusdiklat BC, Agus juga terus mendorong para stafnya untuk tidak minder dalam bekerja sama dengan pihak asing. Tidak usah khawatir dengan masalah bahasa, kalimat inilah yang sering ia utarakan untuk menyemangati para stafnya dalam bekerja.

Pusdiklat BC saat ini memang berupaya keras dalam memenuhi harapan Kantor Pusat DJBC untuk mencapai standar internasional. Berbagai kerja sama dengan pihak luar pun terus dilakukan demi peningkatan kualitas SDM yang mumpuni. Pusdiklat BC juga bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam pelatihan pengawasan dan penanganan barang untuk senjata pemusnah massal, diantaranya pada bulan Juni pelatihan CT-30 Contraband Detection Kit; bulan Juli pelatihan Ahura First Defender Trace and Detector Analyzer Personal Gas Monitor dan terakhir pada bulan Agustus akan diadakan pelatihan Weapons of Mass Destruction Commodity Identification.

Selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai DJBC, kerja sama ini juga bertujuan untuk mempromosikan Pusdiklat BC kepada pihak asing.

Harapan Selain memenuhi standar internasional yang menjadi visi DJBC, Agus menaruh harapan bahwa kelak Pusdiklat BC ini bisa melahirkan para pengajar hebat yang ahli di bidangnya. Para pengajar ini diharapkan mampu ikut membesarkan nama Pusdiklat BC melalui publikasi di media cetak dan elektronik baik di dalam maupun luar negeri. Untuk mencapai hal tersebut, Pusdiklat BC rutin mengirimkan pegawai atau widyaiswara pusdiklat untuk mengikuti seminar PICARD (Partnerships in Customs Academic Research and Development).

Ajang ini juga menjadi peluang untuk mengirimkan tulisan ke jurnal-jurnal internasional melalui program call for paper. Berbagai upaya dan peluang tak henti-hentinya terus dilakukan.

Semata-mata demi menggali potensi dan meningkatkan kualitas SDM DJBC agar setara di level internasional.

Agus memang sangat bersemangat saat membicarakan tentang inovasi dan harapan pada unit Eselon II yang dipimpinnya ini. Namun siapa sangka, di balik itu Agus adalah sosok yang sangat sederhana. Pria yang berdomisili di Tangerang ini yakin bahwa hidup ada yang mengatur dan menjalankan. “Kita harus tetap usaha, hasil bukanlah urusan kita. Intinya usaha dan doa,” pungkasnya.

35 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Info Kebijakan

Inflasi Memasuki bulan Juni lalu, tekanan inflasi menurun, kondisi neraca perdagangan membaik dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih terdapat risiko ke depan.

T

ercatat, inflasi Juni 2014 dapat dijaga di level moderat sebesar 1,99 persen month to month (mtm) atau 6,70 persen year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,01. Dari sisi administered price, sumbangan terbesar berasal dari kenaikan TTL dan kenaikan tarif surcharge industri Angkutan Udara.

Menurun

Faktor musiman seperti puasa, lebaran, dan tahun ajaran baru disertai potensi dampak El-nino mempengaruhi inflasi volatile food.

0,36 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,08 persen. Terakhir, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, inflasi Juni terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks seluruh kelompok pengeluaran. Sumbangan inflasi terbesar berasal dari kelompok bahan makanan yang berkontribusi sebesar 0,99 persen. Lalu, kontribusi inflasi dari bahan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,32 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,38 persen.

Tak hanya itu, kelompok sandang juga menyumbang inflasi sebesar 0,30 persen, kelompok kesehatan sebesar

Terkait neraca perdagangan, bulan Mei 2014 mencatatkan surplus sebesar US$69,9 juta. Secara kumulatif pada periode Januari hingga Mei mencatatkan defisit sebesar US$824 juta. Perbaikan kinerja ini dipengaruhi oleh penurunan impor non migas.

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2014 mencapai US$73,42 miliar atau menurun 3,79 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$60,52 miliar atau menurun 3,61 persen.

Tabel Perkembangan Ekonomi Indonesia Indikator

Nilai Tukar Rupiah

Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi

Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

Kinerja

Nilai tukar Rupiah pada 11 Juli 2014 berada pada Rp11.588/US$ mengalami apresiasi 5,03% (ytd).

IHSG pada 11 juli 2014 sebesar 5.032,6 menguat 17,74% (ytd).

Inflasi per Juni 2014 mencapai 0,43% (mtm), 1,99% (ytd), atau 6,70% (yoy).

ICP per Juni 2014 mencapai US$108,95 per barel.

Selama Juni 2014: Saham inflow Rp2,74 triliun, SUN inflow Rp6,43 triliun.

Periode 2 Januari hingga 11 Juli 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.293/US$ dan level terlemah Rp12.240/US$.

Periode 2 Januari hingga 11 juli 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.098,01 dan level terendah sebesar 4.175,81.

ICP per Januari 2014 sebesar US$105,8 per barel.

Selama 2014 (ytd): Saham (s.d 11 Juli 2014) inflow Rp53,6 triliun; SUN (s.d 7 Juli 2014) mencapai Rp76,7 triliun.

Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 7 Juli 2014 sebesar Rp400,35 triliun.

Sumber: BKF (diolah) 36 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Teks

Iin Kurniati

Foto

Kukuh Perdana

Info Kebijakan Tercatat IHSG menunjukkan penguatan, terbukti sejak awal tahun 2014 hingga akhir Juni 2014 IHSG menguat sebesar 14,1 persen dan kembali meningkat hingga 7 Juli sebesar 16,7 persen. Bahkan hingga 9 Juli lalu, investor memberikan sentimen positif terhadap berjalannya Pemilu sehingga terjadi rebound baik IHSG maupun Rupiah.

Perkembangan ekonomi global Berdasarkan data dari World Bank mengenai prospek ekonomi global, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada kuartal pertama (Q1) 2014 cukup mengecewakan. Rata-rata pertumbuhan ekonominya berada di bawah 5 persen. Bahkan, World Bank telah merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 persen menjadi 2,8 persen.

Kontribusi inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,38 persen.

Sama halnya dengan impor, secara kumulatif juga mengalami penurunan sebesar 5,76 persen menjadi US$72,24 miliar bila dibanding impor periode yang sama tahun 2013. Kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas sebesar US$18,40 miliar (turun 0,94 persen) dan

impor nonmigas sebesar US$55,84 miliar (turun 7,24 persen).

Terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kepercayaan investor terhadap kondisi pasar modal diprediksi terus membaik disertai arus modal masuk.

Sebaliknya, perkembangan ekonomi high income countries mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kondisi tersebut membuat World Bank mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 dan 2016 masing-masing sebesar 3,4 dan 3,5 persen.

Amerika Serikat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Amerika mengalami kontraksi pada Q1 2014 sebesar minus 2,9 persen quarter to quarter (qtq). Angka ini lebih rendah

Yield SUN

Pertumbuhan PDB

Investasi Langsung

Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

Yield SUN periode 11 juli 2014: • Yield SUN 10Y sebesar 8,06%, • Yield SUN 5Y sebesar 7,81%.

Pada Q1-2014 PDB tumbuh sebesar 5,21% (yoy).

Periode 1 Januari hingga 11 Juli 2014 • Yield SUN 10Y Tertinggi 9,18%, Terendah 7,83%.

• Yield SUN 5Y Tertinggi 8,67%, Terendah 7,56%.

Sepanjang 2012: 6,23% (yoy). PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3,3%.

Realisasi investasi selama 2013 mencapai Rp398,6 triliun atau naik 27,3% (yoy) • PMA: Rp 270,42 triliun naik 22,4% (yoy).

• PMDN: Rp 128,2 triliun naik 39,0%(yoy).

Mei 2014: • Ekspor turun 8,11% (yoy) menjadi US$14,825 miliar.

• Impor turun 11,43% (yoy) menjadi US$14,76 miliar.

• Neraca perdagangan Mei 2014 mengalami surplus sebesar US$69,9 juta.

• Secara kumulatif defisit neraca perdagangan mencapai US$824,2 juta.

Pada Q1-2014 defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,2 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$4,3 miliar (2,1% PDB).

Sepanjang 2013: 5,78% (yoy). PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8%.

Realisasi investasi Triwulan I 2014 sebesar Rp106,6T atau naik 14,6% (yoy) • PMA: Rp 72 triliun, naik 9,8% (yoy).

• PMDN: Rp 34,6 triliun, naik 25,9%(yoy).

Surplus transaksi modal dan finansial turun menjadi US$7,8 miliar yang berasal dari defisit investasi lainnya.

BoP pada Q1 tahun 2014 masih surplus US$3,6 miliar.

37 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Info Kebijakan

Perkembangan Rupiah dan IHSG IDR

11.300

IHSG (RHS)

5.150

11.400

5.100

11.500

5.050

11.600

5.000

11.700

4.950

11.800

4.900

11.900

4.850

12.000

4.800

12.100

4.750

12.200

4.700 2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Juni 2014

dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,6 persen (qtq) dan 4,1 persen (qtq).

Berdasarkan hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Juni 2014, The Fed kembali mengurangi program pembelian obligasi (QE3) sebesar US$10 miliar. Semula US$45 miliar per bulan (April) menjadi US$35 miliar per bulan (Juli). The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan pada semester kedua tahun 2015. Namun tetap akan berpatokan pada kondisi perekonomian serta target angka pengangguran di atas 6,5 persen dan outlook inflasi sebesar 2,5 persen.

Dewan Perwakilan Rakyat AS setuju untuk menunda sementara peningkatan batas utang sampai Maret tahun depan.

Sebelumnya terkait batas utang AS yang akan berakhir pada 27 Februari 2014, Partai Republik mengizinkan peningkatan pagu utang tanpa syarat apapun. The Fed juga merevisi proyeksi pertumbuhan AS dari kisaran 2,8 hingga 3,0 persen menjadi 2,1 hingga 2,3 persen.

Zona Eropa Pertumbuhan ekonomi Eropa pada

38 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Q1 2014 sebesar 0,2 persen quarter on quarter (qoq). Angka ini menurun dibandingkan kuartal keempat tahun 2013 yang sebesar 0,3 persen (qoq). Tercatat, inflasi di zona Eropa diperkirakan mencapai 0,5 persen pada Juni 2014 atau sama dengan inflasi di bulan Juni.

Selanjutnya, pada Mei 2014 tingkat pengangguran zona Eropa mencapai 11,6 persen atau sama dengan kondisi di bulan April 2014. Namun demikian, angka ini lebih rendah dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 12 persen.

Zona Asia Pada April 2014, pemerintah Tiongkok meluncurkan paket stimulus untuk menopang perekonomiannya.

Kebijakannya seperti perpanjangan keringanan pembayaran pajak UKM, penerbitan obligasi sebesar 짜150 untuk proyek infrastruktur perkeretaapian, dan renovasi lingkungan kumuh.

Setelah meluncurkan paket mini stimulus, Tiongkok kembali meluncurkan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan. Diantaranya yakni

30

2

4

6

8

10

Juli 2014

memangkas pajak perusahaan kecil, meningkatkan pengeluaran untuk pembangunan kawasan Sungai Yangtze, dan meningkatkan pembiayaan bagi eksportir.

Sama halnya dengan Tiongkok, di bulan Juni ini pemerintah Jepang juga mengeluarkan langkah reformasi ekonomi. Diantaranya melalui pemangkasan tingkat pajak korporasi dari 35,64 persen menjadi di bawah 30 persen, serta pelonggaran kebijakan di sejumlah sektor, seperti ketenagakerjaan, pertanian, serta layanan kesehatan.

Terkait pertumbuhan ekonomi Jepang, pada Q1 tahun 2014 Jepang mampu tumbuh sebesar 6,7 persen quarter on quarter, seasonally adjusted annualized rate (qoq saar). Pertumbuhan signifikan ini terutama didorong oleh kuatnya investasi dan pengeluaran perusahaan dalam antisipasi kenaikan pajak. Namun demikian, tingkat inflasi Jepang April 2014 mencapai 3,2 persen (yoy) atau naik dari periode Maret sebesar 3,1 persen (yoy). Besaran ini merupakan laju inflasi tertinggi di Jepang dalam 23 tahun terakhir.

SELAMAT ATAS PENCANANGAN HARI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

18 JULI 2014 Semoga Kementerian Keuangan semakin optimal dalam melayani masyarakat untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa dan negara.

39 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

dan Perekonom

ia n

Instrume n Fi

sk a l

Kolom Ekonom

k a a t, Z

Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban yang diajarkan dalam agama. Namun demikian, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jumlah zakat yang dikelola oleh berbagai lembaga pengelola zakat di Indonesia masih jauh lebih kecil daripada potensinya.

Adapun beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atas regulasi tersebut adalah (a) sistem zakat masih bersifat sukarela, bukan wajib; dan (b) mekanisme sistem zakat ini berada di bawah kementerian yang membidangi agama, bukan otoritas ekonomi.

40 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Teks

Praptono Djunedi, Peneliti BKF

T

erbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan akhir-akhir ini diikuti dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 merupakan upaya optimalisasi pengumpulan zakat terutama dari kalangan pegawai instansi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Dalam Inpres tersebut dinyatakan bahwa terdapat empat tugas yang perlu dilakukan BAZNAS yaitu (a) melakukan registrasi kepada para muzakki untuk memperoleh

Foto

Langgeng Wahyu

Kolom Ekonom NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), (b) menyusun mekanisme teknis pengumpulan zakat, (c) melaksanakan pengumpulan zakat, dan (d) menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama serta pimpinan instansi pemerintah/BUMN/BUMD. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden sehingga bisa memperoleh biaya operasional dari APBN/APBD selain dari dana Hak Amil. Lantas, apa peran zakat dalam perekonomian, berikut ini bahasannya.

Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Pada zaman dulu, zakat merupakan salah satu pendapatan negara dan menjadi instrumen fiskal yang penting.

Selain zakat, yang termasuk komponen pendapatan negara antara lain kharaj/ ushr, jizyah, ushur, infak, sedekah, wakaf, khums, fay’ dan lainnya.

Kharaj adalah pajak khusus atas tanahtanah produktif yang dimiliki rakyat.

Besarnya pajak jenis ini ditentukan oleh negara, tentunya mempertimbangkan kondisi perekonomian yang ada. Menurut Hasanuzzaman, pajak ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak Ushr dan pajak Kharaj. Bedanya, obyek pajak Ushr adalah tanah di jazirah Arab sedangkan obyek pajak Kharaj adalah tanah di luar jazirah Arab. Quthb Ibrahim Muhammad berpendapat bahwa penetapan tingkat kharaj seharusnya mempertimbangkan beberapa variabel seperti kesuburan tanah, nilai dari jenis tanaman, serta biaya pengelolaan tanah.

Jizyah (poll tax) adalah pajak yang hanya dikenakan pada warga negara dzimmi1 yang mampu. Bagi dzimmi yang tidak mampu (uzur, cacat dan ekonomi lemah) dibebaskan dari kewajiban ini.

Justru menjadi tugas negara untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan minimalnya. Ushur merupakan pajak yang dikenakan atas barang impor.

Menurut Umar bin Khattab, ketentuan ini berlaku asas resiprokal bagi negara

mitra. Menurut Hasanuzzaman, praktek ini telah diganti oleh Rasulullah dengan zakat sehingga ushur hanya dikenakan pada pedagang harbi, besarnya adalah sepuluh persen. Sedangkan zakat bagi pedagang muslim hanya 2,5 persen.

tertentu bagi yang tidak membayar kewajibannya seperti zakat, kharaj, jizyah dan ushur. Ada yang bersifat sukarela seperti infak, sedekah dan wakaf. Untuk instrumen yang bersifat kondisional misalnya khums, pajak khusus, dan fay’.

Infak, sedekah dan wakaf adalah pemberian sukarela dari masyarakat demi mengharapkan ridha Allah SWT. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional. Terkait wakaf, dengan karakteristik kepemilikan publik yang permanen atas benda wakaf, semakin besar wakaf maka semakin kecil biaya sosial yang menjadi beban rakyat.

Menurut Ahmed Faridi, semakin tinggi keimanan masyarakat, semakin besar pendapatan negara yang bersumber dari infak, sedekah dan wakaf.

Peranan Zakat dalam Perekonomian Zakat dikenal sebagai alat distribusi kekayaan bagi masyarakat yang membutuhkan karena ada keyakinan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak fakir miskin dan orangorang yang tidak berdaya. Terdapat dua alasan bagi keberadaan zakat dalam kehidupan manusia yaitu alasan ibadah dan alasan ekonomi. Membayar zakat sebagai ukuran kepatuhan seseorang muzakki pada Allah SWT merupakan alasan ibadah. Sedangkan zakat sebagai instrumen dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi antara para pelaku pasar atau antara si kaya dan si miskin merupakan alasan ekonomi.

Khums adalah seperlima bagian dari pendapatan rampasan perang (ghanimah) yang masuk sebagai pendapatan negara dan dapat digunakan negara untuk membiayai program pembangunannya.

Fay’ menurut Abidin Ahmad Salama (1995) adalah pendapatan negara yang bersumber dari government investment.

Jenis pendapatan ini termasuk sumber baru bagi negara yang diperkenalkan pada era pemerintahan Walid bin Abdul Malik (705-715 M).

Pajak Khusus ini pemungutannya tergantung kondisi perekonomian negara. Misalnya ketika memenuhi kebutuhan minimal penduduk, dana zakat dan harta fay’ tidak memadai maka negara dapat mengenakan pajak khusus ini pada masyarakat kaya, tetapi kebijakan ini sifatnya kondisional.

Pendapatan lainnya seperti harta warisan yang memiliki ahli waris, hasil sitaan, denda, hibah atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat baik dari negara lain maupun lembaga keuangan internasional.

Dari paparan di atas bisa diketahui bahwa tiap instrumen punya karakteristik masing-masing. Ada yang sifatnya mengikat (regulated) atau ada sanksi

Zakat dapat memelihara perekonomian maknanya bahwa zakat akan berpengaruh pada konsumen maupun pada produsen. Dari sisi konsumsi, mekanisme zakat dapat meningkatkan konsumsi masyarakat. Sebab aktifitas ekonomi di suatu wilayah dapat dipastikan oleh mekanisme zakat berjalan pada tingkat yang minimum atau tingkat pemenuhan kebutuhan primer. Sedangkan infak sedekah dan intsrumen sejenisnya membantu kita untuk mencapai taraf hidup di atas tingkat minimum. Dengan tepenuhinya kebutuhan hidup minimal2 tersebut maka seseorang diharapkan bisa menjalankan secara leluasa segala kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. Dengan demikian, zakat memungkinkan perekonomian terus berlangsung pada level minimum akibat adanya jaminan pemenuhan kebutuhan dasar oleh negara menggunakan akumulasi dana zakat. Ujungnya, agar negara tidak terjatuh ke dalam kondisi krisis dimana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (underconsumption). Sedangkan infak sedekah dan instrumen sejenisnya

41 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Kolom Ekonom digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui aneka program pembangunan. Ketika kondisi keimanan seseorang berada pada level yang baik, seharusnya pendapatan yang bersumber dari infak sedekah lebih besar dari pendapatan zakat. Dalam kondisi normal, zakat berpengaruh cukup positif pada ekonomi karena instrumen ini akan mendorong investasi dan mengurangi penimbunan harta sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Sekilas, zakat terkesan berkorelasi negatif terhadap tingkat konsumsi.

Ini terjadi apabila perhatian terfokus pada mekanisme di pihak masyarakat muzakki. Dari sisi muzakki, pengenaan zakat akan menekan jumlah konsumsi agregat karena zakat menurunkan jumlah pendapatan muzakki yang dapat dikonsumsi. Sementara itu, golongan yang juga berurusan dengan zakat adalah golongan mustahik karena tingkat konsumsi mereka sangat bergantung pada distribusi zakat. Jadi, karena sistem zakat mengakomodasi pelaku pasar yang tidak memiliki kemampuan beli atau mereka yang tidak memiliki akses pada ekonomi maka zakat justru memiliki korelasi positif pada tingkat konsumsi.

Pada titik ini, secara keseluruhan, agregat konsumsi relatif tidak berubah.

Sekedar mengingatkan, kelebihan harta di kalangan mustahik memang berpotensi untuk dibelanjakan jika tidak terkena zakat. Namun, potensi itu lebih besar jika kelebihan harta (berupa zakat) itu ada di pihak mustahik karena jika harta tersebut di golongan mustahik, hampir pasti harta tersebut akan dibelanjakan untuk barang kebutuhan pokok. Sedangkan kelebihan harta di golongan muzakki relatif untuk pembelian barang-barang sekunder atau mewah.

Sedangkan dari sisi produksi dapat dijelaskan bahwa mekanisme zakat pada hakikatnya menjaga transaksi di pasar agar barang hasil produksi terus dapat diserap oleh pasar. Dengan demikian, para produsen yang notabene sebagai

42 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Grafik 1:

Perkembangan Zakat Infak Sedekah, 2008 s.d. 2014 Keterangan: ZIS 2014 prediksi Dr Irfan S. Beik 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0

0,5

1

1,5

muzakki dalam mekanisme zakat, akan memastikan diri mereka selalu memberikan hak kaum miskin berupa zakat. Dalam kondisi seperti ini, berarti para produsen sekaligus menjaga pasar barang-barang hasil produksinya dan selanjutnya secara jangka panjang akan mampu mengembangkan usahanya pada tingkat yang lebih baik.

Pengaruh positif lainnya pada perekonomian adalah pada tingkat tabungan dan investasi serta mengurangi risiko kredit macet (Monzer Kahf, 1999).

Meningkatnya tingkat tabungan akibat membaiknya pendapatan menyebabkan tingkat investasi ikut meningkat.

Adanya preseden bahwa zakat juga dikenakan pada tabungan yang mencapai nisabnya maka investasi menjadi salah satu solusi bagi para muzakki guna mempertahankan rasio tabungannya.

Pada akhirnya, kondisi ini otomatis dapat meningkatkan angka investasi secara keseluruhan. Selain itu, risiko kredit macet di sektor keuangan bisa dikurangi karena orang-orang yang terjebak hutang berhak menerima zakat.

2

2,5

3

4,5

simulasi Dr Irfan S. Beik (IPB), tahun ini diprediksi ZIS yang bisa dikumpulkan mencapai sekitar Rp3,25 triliun. Padahal, berdasarkan penelitian IPB (2011), potensi zakat infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia bisa mencapai Rp217 triliun.

Ini merupakan tantangan bagi BAZNAS dan lembaga pengelola ZIS lainnya untuk mencari cara yang efektif agar bisa merealisasikan pengumpulan dana zakat yang mendekati potensinya. Tantangan lainnya adalah bagaimana meningkatkan hubungan kelembagaan dengan instansi lain seperti Ditjen Pajak atau mengharmonisasi regulasi perpajakan dengan regulasi zakat sehingga semakin mendorong masyarakat untuk membayar zakat dan/atau pajak.

bukan muslim dan bukan harbi

1

Santunan ini besarnya satu dirham per hari bagi

2

mustahik dan juga unskilled labor Pustaka • Sakti, Ali, “Sistem Fiskal Islam :Meningkatkan Sinergitas Sektor Riil Syariah dan Keuangan Islam”, 2 Desember 2011, dalam http://deflasi. blogspot.com/2012/03/sistem-fiskal-islam-

Penutup Dari Grafik 1 tampak bahwa perkembangan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) baru sekitar Rp2,7 triliun pada tahun 2013. Selanjutnya, dari hasil

meningkatkan.html • “Mengurai Kemiskinan Dengan Zakat”, 21 November 2013, dalam http://alfinlatife. blogspot.com/2013/11/mengurai-kemiskinandengan-zakat.html

43 MEDIAKEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

REPUBLIK INDONESIA

Opini

Silent Revolution Tanpa disadari dalam beberapa dekade terakhir, pemikiran tentang sistem negara di dunia secara diam-diam mengalami perubahan yang luar biasa besar. Tulisan ini diberi judul silent revolution (revolusi sunyi) meminjam titel sebuah buku tentang IT karena dibandingkan dengan revolusi industri di Inggeris yang ditenggarai dengan deru suara mesin yang memekakkan telinga dan sesaknya pabrik-pabrik, maka revolusi pemikiran terjadi dalam kesunyian dan kegelapan malam, tanpa suara.

S

ecara garis besar pemikiran tentang sistem negara minimal meliputi dua hal penting yaitu sistem politik dan ekonomi. Sedangkan sistem politik dan ekonomi yang ada sekarang ini dapat diklasifikasikan diantaranya ke dalam dua kelompok utama yaitu Liberal-Demokrasi dan Sosialis-Komunis. Meskipun, kita juga mengenal faham-faham lain seperti konservatifme, sekularisme, nasionalisme (nation-state), dan lain-lain. Namun, konsep pemikiran yang disebutkan belakangan dapat kita temukan baik di dalam sistem Liberal-Demokrasi maupun Sosialis-Komunis. Sebagai contoh, faham konservatifme dan sekularisme ada dalam kedua sistem negara meskipun dengan tingkatan yang berbeda.

Sebenarnya perubahan apa yang terjadi terhadap pemikiran tentang negara tersebut. Kita awali dengan faham Liberal-Demokrasi. Sistem LiberalDemokrasi pada mulanya banyak dianut oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat, sebagian besar Eropa Barat, Australia dan Jepang. Tetapi menurut perkembangan terakhir, sistem ini sudah

44 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

dijalankan oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara sederhana, LiberalDemokrasi merupakan gabungan antara sistem ekonomi Liberal dan sistem politik yang Demokrasi.

Sistem ekonomi Liberal pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations (1776) yang menyakini bahwa hanya sistem pasar, prinsip persaingan bebas tanpa campur tangan pemerintah yang dapat menjadikan suatu bangsa mencapai kemakmuran. Namun ketika terjadinya Great Depression (1927-1936) di AS dimana terdapatnya krisis ekonomi yang sangat akut, pemikiran ekonomi Liberal kehilangan pengaruh (legitimacy).

Seiring dengan itu, diperkenalkanlah konsep Welfare State atau negara kesejahteraan dimana negara sebagai pelaku utama kebijakan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat. Namun sistem ini juga dinilai gagal, karena pemerintah sebagai perpanjangan tangan negara sering tidak mampu menawarkan suatu kebijakan yang layak bagi rakyat banyak dikarenakan oleh adanya vested interests

Teks

Syahruddin, DJPU

dari para pejabat negara sebagai pelaku kebijakan.

Namun tak dapat dipungkiri, sejalan dengan semakin membaiknya ekonomi AS, pemikiran Liberal kembali lahir dengan militansi yang lebih besar yang dikenal dengan Neo-liberalism (Neo-libs). Dengan keyakinan bahwa pasarlah segalanya, sebagai sumber kemakmuran. Bahkan jika pasar gagal menjalankan fungsi untuk memakmurkan masyarakat maka tidak ada yang dapat memperbaikinya selain sistem pasar itu sendiri (Stiglitz, 1998, Friedman, 2004). Tapi Neo-libs juga bukan tanpa cacat, tak kurang dari pemikir-pemikir seperti Amartya Sen, Nausbaum, dan banyak lagi yang menyalahkan Neo-libs sebagai sumber ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di banyak negara.

Kelompok masyarakat miskin baik di negara maju maupun negara yang sedang berkembang menjadi terpinggirkan (marginalised) tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik.

Keprihatinan ini telah menyebabkan para pemikir mencoba menawarkan suatu

Ilustrasi

Arfindo Briyan

Opini

sistem yang lebih kooperatif, adaptif dan lebih mementingkan pemerataan kemajuan pembangunan dan partisipatif bagi seluruh komponen masyarakat.

Maka, selanjutnya kita mengenal pendekatan Sosial-Demokrasi (Centreleft) atau Third Way (Anthony Giddens, 1998). Pada tahapan ini, negara-negara Liberal-Demokrasi mencoba mengadopsi nilai-nilai Sosialisme. Pendekatan SosialDemokrasi ini dijalankan oleh Labour Party di Inggris dibawah pemerintahan Tony Blair-Gordon Brown dan Partai Buruh Australia (Australian Labour Party) yang dipimpin oleh Kevin Rudd-Julia Gillard.

Sebaliknya sistem Sosialis-Komunis menempatkan negara sebagai perwakilan masyarakat terutama kelompok buruh (proletar) untuk menjalankan sistem ekonomi dan politik.

Sehingga, pada kenyataannya negara mendominasi sektor ekonomi termasuk memberlakukan rakyat sebagai faktor ekonomi bagi negara untuk mencapai tujuan dan aktivitas politiknya.

Pemikiran Sosialis-Komunis berawal dari tulisan Karl Marx dalam bukunya Das Kapital (1867) yang mengkritisi dominasi pemilik modal yang menyebabkan pemiskinan kelompok buruh di Eropa. Sehingga Karl Marx menyimpulkan tentang perlu adanya dialektika sejarah atau pengembalian faktor produksi seperti tanah dan modal dari kelompok Borjuis (pemilik modal) kepada proletar (kaum buruh).

Buku Das Kapital ini diterjemahkan menjadi mantera pergerakan revolusi politik yang sangat ampuh oleh Lenin.

Ini terbukti dengan terjadinya revolusi Bolsevijk pada tahun 1937 di Rusia yang menjatuhkan kekaisaran Tsar Nicholas II dan terbentuknya negara Uni Soviet.

Sedangkan di China, pemikiran SosialisKomunis beradaptasi dengan nilai kearifan China yang lebih dikenal dengan faham Maois (berasal dari Mao Tze Tung, pemimpin revolusi China).

Dalam perjalanannya, faham SosialisKomunis juga mengalami pasang surut. Sehingga pada awal dekade 1970an, kita kembali mendengar versi baru Sosialis-Komunis yang dikenal dengan New Left (kiri baru). New Left ini disuarakan oleh para aktivis SosialisKomunis dari Amerika Latin termasuk Ernesto Guevarra dan Fidel Castro.

Gerakan ini lebih akomodatif terhadap keberadaan agama khususnya Katolik yang merupakan agama mayoritas di Amerika Latin. Ernnesto Guevarra atau lebih dikenal dengan Che Guevarra, seorang dokter kelahiran Argentina yang membantu gerakan Komunis di Kuba. Pernah ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan Kuba pada masa awal pemerintahan Fidel Castro. Namun akhirnya kembali bergerilya karena berbeda pendapat dengan Castro dalam menjalan negara. Sehingga pada akhir hidupnya, Guevarra tewas tertembak ketika membantu gerakan Komunis di Bolivia.

menjalankan sistem pro pasar via badan usaha milik negara (BUMN). Pendekatan kebijakan seperti ini secara akademis dikenal dengan State Capitalism. Para analis kebijakan meyakini pendekatan inilah yang menyebabkan China menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia.

Berdasarkan kenyataan di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah tidak ada suatu sistem negara yang meliputi sistem ekonomi dan politik yang statis. Sistem akan terus mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan konteks waktu dimana sistem tersebut dijalankan.

Penulis, Kepala Sub Bagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Setditjen Pengelolaan Utang, Alumnus Flinders Institute of Public Policy and Management (FIPPM), the Flinders University of South Australia.

Di belahan dunia yang lain, pemerintahan Sosialis Komunis China melakukan penyesuaian kebijakan dengan

menerapkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan bersahabat terhadap sistem pasar (market friendly). China mengadaptasikan kebijakan Liberal melalui “tangantangan negara” yaitu dengan

45 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Review

Rumah Sederhana Kini Tidak Dikenakan PPN

S

emakin melambungnya harga tanah dan bangunan membuat masyarakat berpenghasilan pas-pasan kesulitan memperoleh rumah. Untuk lebih menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, kini rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dibebaskan dari kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 (PMK 113) yang membebaskan pengenaan PPN dengan ketentuan memenuhi beberapa kriteria.

Peraturan yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 10 Juni 2014 ini mulai berlaku 30 hari sejak PMK 113 diundangkan atau sejak tanggal 10 Juli 2014.

Agar dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN, terdapat beberapa persyaratan. Pertama, luas tanah dan luas rumah masing-masing tidak

Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya

perolehannya dapat dilakukan secara tunai maupun dibiayai dengan fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Batasan harga per zona Batasan harga jual untuk dibebaskan dari kewajiban PPN dibagi dalam 9 (sembilan) zona yaitu 1.Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi), 2.Sumatera (kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung), 3.Kalimantan, 4.Sulawesi, 5.Maluku dan Maluku Utara, 6.Bali dan Nusa Tenggara, 7.Papua dan

Papua Barat sebesar Rp165 juta (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Aturan zona dan batasan harga ini berubah dari ketentuan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/ PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang Atas Penyerahannya

Untuk memastikan bahwa rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka rumah bersubsidi tidak dapat secara bebas diperjualbelikan atau disewakan. melebihi 60m2 (enam puluh meter persegi) dan 36m2 (tiga puluh enam meter persegi). Kedua, harga jual tidak melebihi dari batasan harga jual (merupakan kombinasi dari zona dan tahun kesesuaian). Ketiga, merupakan rumah pertama dan digunakan sebagai tempat tinggal serta tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu lima tahun sejak dimiliki. Keempat,

46 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Papua Barat, 8.Kepulauan Riau dan Bangka Belitung serta 9. Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi. Harga jual maksimal rumah sederhana paling rendah berada di zona Jawa (kecuali Jabodetabek) serta zona Sumatera (kecuali Kepulauan Riau dan Bangka Belitung) sebesar Rp105 juta (seratus lima juta rupiah). Adapun zona yang paling tinggi berada di zona Papua dan

Teks Budi Sulistyo

Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PMK 125).

Berdasarkan PMK 125, batasan harga dibagi dalam 4 (empat) zona dengan harga maksimal Rp88 juta (delapan puluh delapan juta rupiah) sampai dengan Rp145 juta (seratus empat puluh lima juta) rupiah. Penentuan zona dalam PMK 113 juga berbeda dengan kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat yang

Foto Anas Nur Huda

Review

menetapkan harga rumah tapak subsidi menjadi 4 (empat) zona, dengan harga antara Rp113 juta (seratus tiga belas juta rupiah) hingga Rp185 juta (seratus delapan puluh lima rupiah) per unit.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga, PMK 113 telah mengatur batasan harga jual selama 5 (lima) tahun dari tahun 2014 hingga 2018. Untuk tahun 2014, ketentuan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun 2014.

Untuk tahun 2015 sampai 2017, aturan berlaku sejak awal tahun sampai akhir tahun yang bersangkutan, sedangkan untuk 2018 berlaku sejak awal tahun 2018 dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan aturan.

Khusus masyarakat dengan penghasilan pas-pasan Untuk memastikan bahwa rumah sederhana dan rumah sangat sederhana

dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, maka rumah bersubsidi tidak dapat secara bebas diperjualbelikan atau disewakan.

Rumah hanya bisa disewakan dan/ atau diahlihkan kepemilikannya apabila diwariskan, telah dihuni selama 5 (lima) tahun lebih untuk rumah sejahtera tapak, telah dihuni 20 tahun lebih untuk satuan rumah sejahtera susun, pindah tempat tinggal karena peningkatan sosial ekonomi, atau untuk kepentingan bank pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Apabila persyaratan tersebut dilanggar, pemerintah dapat meminta pembatalan jual beli ke pengadilan, diambil alih pemerintah, dilakukan penggantian sesuai harga perolehan, pengembalian kemudahan/bantuan pemerintah, dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Pengenaan sanksi pidana dimaksud

sesuai ketentuan Pasal 152 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2001 (khusus rumah tapak), yaitu paling banyak Rp50 juta (lima puluh juta rupiah) atau sesuai ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (khusus rumah susun), yaitu paling banyak Rp150 juta (seratus lima puluh juta rupiah).

Pengembang optimis Diterbitkannya peraturan ini patut diapresiasi karena masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan papan yang layak dan terjangkau. Selain itu, dengan berlakunya peraturan ini diharapkan bisa menggairahkan kembali pasar properti, khususnya untuk hunian bagi masyarakat kelas ekonomi bawah.

Bagi pengembang perumahan, PMK 13 memberi kepastian hukum untuk bisa menjual rumah dengan harga lebih murah dan terjangkau.

47 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Inspirasi

Saat Hati Memilih Untuk Mengajar Berawal dari kecintaannya terhadap seni dan kegiatan mengajar, Yubilianto mantap memilih karier sebagai Widyaiswara.

Berikut Media Keuangan mengulas kisahnya mengikuti tahapan seleksi jabatan fungsional tersebut.

“S

etiap orang adalah natural teacher,� ungkap Yubilianto, pelaksana di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Yubi, begitu ia biasa dipanggil, beruntung memiliki kecintaan terhadap seni musik melalui piano. Pesona musik menariknya semakin jauh untuk tidak hanya sekedar memainkannya sebagai hobi, namun juga mengajarkannya. Ia begitu menikmati proses mengajar dan tak terlukiskan rasa kebanggaan saat anak didiknya mahir memainkan alat musik tersebut. Ketika itu ia belum menyadari bahwa mengajar adalah pilihan kariernya.

Selepas dari DIII Akuntansi STAN pada tahun 1999, Pria kelahiran Jakarta, 8 Juli 1978 ditempatkan di Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak, Subdirektorat Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam. Selama hampir tujuh tahun bergelut di bidang minyak bumi dan gas alam membuat Yubi sangat memahami

48 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

seluk beluk pekerjaannya. Tenggelam dalam pekerjaan tak membuat ia lupa untuk mengejar pendidikan lebih tinggi. Tahun 2010 ia berhasil mendapatkan kesempatan melanjutkan S2 di Nagoya University jurusan International Development melalui program Beasiswa Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Yubi mengaku, kegiatan perkuliahannya sangat dipenuhi dengan presentasi hasil tesis kepada para pengajar dan rekan-rekannya. Secara tidak langsung, kemampuannya dalam hal public speaking pun semakin terasah.

Kemampuan berbicara di depan umum inilah yang menjadi modal dasarnya sebagai pengajar.

Sepulang dari Jepang, pria yang tumbuh besar di kawasan Bintaro ini bertugas di Bagian Kepegawaian, DJA. Beberapa bulan berselang, ia mendengar BPPK membuka seleksi penerimaan Widyaiswara. Widyaiswara merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional untuk mendidik, mengajar, dan melatih PNS pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat). Widyaiswara sendiri tediri dari beberapa spesialisasi, seperti pengembangan sumber daya manusia, keuangan negara, perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, dan lain-lain. Yubi merasa kesempatan ini tak boleh ia sia-siakan. Berbekal kecintaannya terhadap dunia pengajaran dan dukungan penuh dari keluarga serta atasan, ia memberanikan diri untuk mendaftar.

Terkadang butuh jalan berliku untuk menggapai suatu cita-cita. Begitu juga

Teks

Pradany Hayyu

Foto

Langgeng Wahyu

Inspirasi yang dialami oleh Yubi saat mengikuti proses seleksi Widyaiswara. “Kualifikasi untuk menjadi Widyaiswara ini sangat tinggi,” tambah Yubi saat menjelaskan tahap demi tahap proses seleksi. Saat lolos seleksi administrasi, peserta seleksi diminta untuk menulis essay sebanyak tiga halaman folio dengan

tulisan tangan. Tahapan berikutnya adalah proses assessment oleh tim penguji dari BPPK. Yubi sempat terkejut saat mendengar ada seorang peserta yang bergelar Doctoral gagal mengikuti seleksi tersebut. Namun hal itu tak membuatnya gentar, apalagi pesimis. Beruntung ia mampu melewati

tiap tahapan seleksi dengan baik.

Selanjutnya, peserta diminta untuk menyusun dan mempresentasikan bahan ajar. Tahapan terakhir di level Kementerian Keuangan adalah wawancara. Bersyukur ia bisa lolos untuk kemudian melanjutkan dengan mengikuti Diklat Calon Widyaiswara

Passion harus diikuti dengan usaha. Saya ingin jadi Widyaiswara, jadi harus menunggu sepuluh tahun dulu. Kuncinya adalah usaha dan sabar."

Yubilianto

selama satu bulan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Di akhir diklat, seluruh peserta harus mengikuti ujian berupa micro teaching. Setelah berhasil lolos dari seluruh rangkaian tes, kini Yubi sedang menanti hasil ujian akhir yang akan menentukan jenjang tingkatan sebagai Widyaiswara.

“Berkarier di Kementerian Keuangan harus diikuti dengan passion,” jelas Yubi. Bekerja sebagai PNS bukan berarti mengesampingkan cita-cita. Banyak keuntungan yang bisa diraih saat bekerja sebagai PNS, salah satunya adalah kesempatan melanjutkan sekolah baik di dalam maupun di luar negeri. Melanjutkan karier sebagai Widyaiswara juga merupakan bentuk usaha mencapai cita-cita. “Passion harus diikuti dengan usaha. Saya ingin jadi Widyaiswara, jadi harus menunggu sepuluh tahun dulu. Kuncinya adalah usaha dan sabar,” pungkasnya.

49 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Renungan

Pulang

Setelah mengarungi samudera luas, ikan salmon akan selalu berenang kembali ke hulu sungai di mana dia menetas. Begitu pula dengan manusia. Kaum perantau akan senantiasa merindukan waktu untuk pulang dan kembali ke akarnya. Pulang. Sepotong kata yang membuat petualang mana pun menjadi rindu akan rumah dan keluarga. Dalam budaya Indonesia kita mengenal istilah mudik. Perjalanan pulang menuju kampung halaman dan bersua dengan kerabat.

I

ndonesia terdiri dari beragam suku yang berasal dari seluruh pelosok negeri. Bentuk geografis berupa negara kepulauan dengan pembangunan yang belum merata, menyebabkan beberapa daerah dengan geliat ekonomi yang lebih pesat menjadi tujuan bagi banyak orang untuk mengadu nasib. Tak jarang para perantau itu membutuhkan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya memiliki kesempatan untuk sejenak pulang ke daerah asal. Tradisi pulang ke kampung halaman ini lantas terasimilasi menjadi budaya mudik yang menyatu dengan perayaan Lebaran setiap tahunnya.

Beberapa referensi menyebutkan, mudik bermula dari tradisi para petani Jawa yang berkembang sejak jaman Kerajaan Majapahit. Petani-petani penggarap yang bercocok tanam di luar wilayah asalnya itu memiliki kebiasaan pulang ke desanya untuk membersihkan makam leluhur. Tradisi ini memiliki maksud agar mereka diberi keselamatan di tanah rantau serta keluarga yang ditinggalkan diberi ketenteraman dan kecukupan.

50 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Hingga saat ini kebiasan mengunjungi makam keluarga dan leluhur saat Lebaran masih bertahan di beberapa daerah di Jawa.

Bagi masyarakat Jawa ada istilah mangan ora mangan asal kumpul, yang mengandung makna kebersamaan dan kerukunan antar anggota keluarga adalah yang utama. Hal itu tersimbolkan melalui ketupat, hidangan Lebaran ala Jawa berupa olahan beras berbungkus anyaman janur kelapa. Anyaman ketupat menunjukkan struktur masyarakat Jawa yang saling terikat satu sama lain.

Ketupat yang sudah ada sejak masa kepemimpinan Raden Patah di Demak pada awal abad 15 ini mengajarkan nilai penting untuk tetap menjaga silaturahmi tanpa melihat perbedaan status sosial.

Bagi masyarakat Minang, budaya mudik Lebaran terangkum dalam tradisi pulang basamo. Keluarga-keluarga yang berasal dari daerah atau nagari yang sama pulang ke kampung halaman dalam satu rombongan besar secara terkoordinasi. Tak tanggung-tanggung,

Teks & Foto

Adhi Kurniawan

peserta bisa mencapai puluhan hingga ratusan orang. Saat para perantau itu tiba, mereka akan disambut dengan arak-arakan keliling kampung diiringi berbagai macam kesenian adat. Pulang basamo menunjukkan keterikatan yang masih terjalin antara para perantau dengan daerah asalnya meski sudah meninggalkan nagari demikian lama.

Warga desa menyambut para perantau seperti orang tua menyambut anaknya yang lama tidak pulang. Para perantau yang secara finansial lebih mapan biasanya menghimpun dana bantuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di daerah asal.

Tanpa kita sadari, tujuan utama setiap kali kita traveling sebenarnya adalah kembali ke rumah. Sejauh apapun kita melangkah, kaki akan membawa kita pulang ke rumah. Dalam roadtrip panjang menjelajahi tempat-tempat nan eksotis, kita pasti akan mencapai titik kulminasi. Di mana keindahan suatu lanskap atau keunikan budaya masyarakat setempat tidak lagi menarik minat. Hati dan pikiran sudah rindu pada satu tempat, yaitu rumah.

Lin Yutang, seorang sastrawan Tiongkok pernah berujar, no one realize how beautiful it is to travel until he comes home. Maka, rumah adalah sebaikbaik tempat untuk pulang. Kembali ke akar kita dan mengumpulkan makna dari setiap perjalanan yang telah kita selesaikan.

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: Juni 2014

Resensi Buku

Judul: Buku Pintar Ekonomi Syariah | Penulis: Ahmad Ifham Sholihin | Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama | Tebal: viii + 947 halaman | ISBN: 978-979-22-5707-6

L

ahirnya Ekonomi Syariah sebagai sebuah konsep sistem dan mekanisme operasional berdasarkan nilai dan prinsip Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah pemahaman utuh tentang Islam itu sendiri yang merupakan ajaran komprehensif dan universal dalam kehidupan manusia.

Konsep sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang adil, transparan, mementingkan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan, bebas dari riba, tidak mengandung unsur penipuan, paksaan, spekulasi, suap, barang haram, maksiat, serta jauh dari hal-hal yang dilarang syariah. Itulah definisi yang disampaikan penulis muda yang sempat mencicipi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada Mukadimahnya dalam buku berjudul Buku Pintar Ekonomi Syariah.

Di dalam buku setebal 947 halaman ini, Ahmad Ifham Sholihin berpendapat bahwa dari segi konsep, operasional, dan ragam produk, ekonomi syariah seharusnya berani menunjukkan

perbedaan yang jelas dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.

Namun, dalam kondisi saat ini, justru ekonomi syariah yang aktif menyesuaikan diri dan melakukan modifikasi atau bahkan ‘meniru’ sistem ekonomi konvensional. Tentunya hal ini dengan upaya menghilangkan unsur transaksi yang diharamkan. Atas dasar inilah bagi para praktisi, akademisi maupun para pengkaji ekonomi syariah dituntut untuk mempunyai pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang Islam maupun ekonomi Syariah. Untuk itu, kajian tentang Islam dan ekonomi sangat penting untuk terus dikaji dan diperdalam.

Buku Pintar Ekonomi Syariah ini berisi definisi atas istilah-istilah di bidang Ekonomi Syariah, seperti Kaidah Ekonomi Syariah, Kelembagaan Ekonomi Syariah, Konsep Akad Syariah, Konsep dan Produk Bank Syariah, Operasional Bank Syariah, Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Konsep Produk dan Operasional Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, MLM Syariah, Investasi Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Baitul Maal wat Tamwiil (BMT), Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Modal Ventura Syariah, Regulasi, Pemikir Ekonomi Syariah, Sejarah Ekonomi Syariah, dan lain-lain.

Penyajian materi buku ini disusun secara alfabetis atas istilah-istilah dan pengertian yang terdapat didalamnya.

Hal ini memudahkan pembaca menemukan istilah atau pengertian tersebut yang dicarinya. Selain syariah, buku ini juga menyertakan beberapa materi ekonomi konvensional sebagai pembanding. Buku Pintar Ekonomi Syariah ini dapat menjadi rujukan utama bagi akademisi, pengajar, praktisi keuangan syariah maupun konvensional, praktisi hukum, konsultan serta masyarakat umum yang ingin memahami ekonomi syariah.

Teks

Syahrul Ramadhan

To Kill A Mockingbird Harper Lee

Sekuntum Nozomi Marga T.

Suamiku, Dengarkan Curahan Hatiku

Isham Muhammad Syarif Harry Potter Series Box (Indonesia) 1-7

J. K. Rowling Kartun Benny & Mice, Jakarta Luar Dalem

Benny Rachmadi

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: Juni 2014

Hukum Keuangan Negara Muhammad Djafar Saidi

Mengapa Sedekah Tidak Berbalas?

M. Syukron Maksum

The Leader In You! Berny Gomulya

Advanced Grammer In Use Hewings Martin

Drop The Pink Elephant Bill McFarlan

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami: Gedung Djuanda I Lantai 2 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat Perpustakaan Kemenkeu Perpustakaan Kementerian Keuangan @kemenkeulib www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

51 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Resensi Wisata

Menjelajah Sarang Sang Naga Di sebelah barat perairan Flores terbentang gugusan pulau berbukit nan eksotis. Pulau-pulau ini merupakan habitat bagi komodo (Varanus komodoensis). Bentuk morfologis komodo yang memiliki kesamaan dengan makhluk mitos dari daratan Tiongkok yang bersayap dan dapat menyemburkan api lantas membuat reptil ini dijuluki sang naga. Satwa langka yang hingga kini masih bertahan dari zaman Tertiarum ini memang menjadi alasan bagi banyak orang untuk datang berkunjung. Taman Nasional Komodo melindungi komodo dari ancaman kepunahan. Ekosistem yang masih terjaga dan panorama menawan lantas membuat destinasi ini menjadi tujuan utama vakansi bagi wisatawan tanah air maupun mancanegara.

K

apal yang kami tumpangi bertolak dari dermaga Labuan Bajo.

Perlahan kapal menyeberangi perairan dengan tebaran pulau-pulau kecil. Cuaca yang cerah dan gelombang laut yang tidak begitu tinggi membuat kami bisa menikmati perjalanan. Tak sampai dua jam kapal merapat ke dermaga Loh Buaya di Pulau Rinca.

Setelah melapor ke pos registrasi, kami segera memulai penjelajahan dengan dipandu dua orang jagawana. Berada di habitat asli sang naga tentu menuntut

52 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

kewaspadaan ekstra. Komodo adalah carnivora yang sangat agresif. Binatang ini sensitif terhadap gerak-gerik yang tiba-tiba dan sanggup mencium bau darah mangsanya dari jarak berkilo-kilo meter. Jagawana yang menemani kami senantiasa mengingatkan agar kami tidak keluar dari jalur trekking demi menghindari kemungkinan serangan komodo.

Sebagai predator, komodo memiliki gigi dan cakar yang tajam untuk melumpuhkan mangsanya. Binatang

Teks

Adhi Kurniawan

buruan yang sudah ditaklukkan tidak langsung dimakan, tetapi dibiarkan membusuk dan baru dilahap beberapa hari kemudian. Air liur komodo yang mengandung puluhan jenis bakteri adalah racun yang sangat efektif dan mematikan.

Racun inilah senjata utama komodo dalam berburu. “Tahun lalu di tempat ini saya diserang komodo. Paha kanan saya sampai terkoyak. Saya segera mencari daun sesu lalu meremas-remas dan membalurkannya di luka gigitan komodo

Foto

Langgeng Wahyu

Resensi Wisata disebut Sulphurea Hill. Dari tempat ini pengunjung dapat melepaskan pandangan jauh ke sekeliling pulau dan menikmati panorama taman nasional. Tak jarang beberapa komodo dewasa melintasi kawasan ini sembari menjulurkan lidah bercabangnya untuk melacak aroma mangsa di kejauhan.

dingin ini biasanya setiap pagi dan sore keluar dari sarangnya untuk mencari kehangatan dari sinar matahari. Komodo membutuhkan waktu berhari-hari untuk mencerna mangsa yang dimakannya sehingga daging mangsa yang ada di perut harus dijaga agar tidak membusuk dengan cara berjemur.

Dalam rimbunan hutan di Pulau Komodo, ada sebuah tempat yang diberi nama dragon nest. Di area ini terdapat belasan lubang berkedalaman sekitar 2 meter. Di situlah para induk komodo meletakkan telur-telurnya sekaligus mengamankannya dari predator seperti babi hutan, elang laut, bahkan komodo lain. Dalam sekali bertelur seekor komodo akan menghasilkan 15 hingga 35 butir.

Dari jumlah sebanyak itu, hanya 3 sampai 4 saja yang menetas. Komodo yang bisa bertahan hidup hingga dewasa jauh lebih sedikit.

jadi nyawa saya masih tertolong�, cerita salah seorang jagawana kepada kami. Sesu adalah sejenis tanaman semak berdaun lebar. Daun sesu memiliki kandungan antibiotik sebagai pertolongan pertama yang dapat mencegah bakteri di air liur komodo menyebar dengan cepat.

Selepas dari Pulau Rinca, kami menyeberang ke Pulau Komodo.

Penjelajahan di Pulau Komodo dimulai dari dermaga Loh Liang. Sepanjang jalur trekking kami banyak menjumpai komodo yang sedang berjemur. Binatang berdarah

Selain Pulau Rinca dan Pulau Komodo, kawasan lain yang menjadi konservasi komodo adalah pulau Nusa Kode dan Gili Motang. Populasi komodo di keempat pulau tersebut mencapai 5.370 ekor.

Beberapa tahun belakangan ini jumlah populasi komodo cenderung stagnan.

Dengan tingkat reproduksi yang tergolong rendah, kelestarian komodo harus benar-benar dijaga.

Taman Nasional Komodo memiliki bentang alam yang unik. Kontur perbukitan dan jenis pepohonan yang tumbuh seolah membawa kami ke masa purba. Ada sebuah puncak bukit yang

Bagi pecandu keindahan alam bawah laut, Taman Nasional Komodo menyajikan kehidupan biota laut dan terumbu karang yang memikat. Kawasan ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia untuk melakukan penyelaman.

Ada beberapa titik penyelaman yang menjadi primadona bagi penyelam domestik maupun mancanegara. Salah satunya adalah Manta Point. Di sini kami melihat kawanan manta atau ikan pari berenang di sekeliling kapal.

Kami melewatkan sore di Pink Beach, salah satu pantai yang ada di Pulau Komodo. Seperti namanya, pasir di pantai ini berwarna merah muda terang yang membuatnya berbeda dari pantai pada umumnya. Warna merah muda berasal dari pecahan terumbu karang mati yang menyatu dengan butiran pasir. Setelah perjalanan yang melelahkan menelusuri sarang sang naga, beristirahat di pinggir pantai sembari merekam momen matahari terbenam adalah pilihan yang cukup menggoda.

Taman Nasional Komodo sudah mendapat pengakuan internasional sebagai tempat konservasi satu-satunya reptil purba yang masih hidup. Kebanggaan yang sekaligus memberikan tanggung jawab bagi Indonesia untuk menjaga kelangsungan kawasan ini. Sebagai pelancong, sudah seharusnya kita tidak hanya sekedar menikmati keunikan hayati dan keindahan alamnya. Kita bisa ambil peran positif dalam melestarikan taman nasional dengan cara mematuhi semua peraturan dan tidak merusak habitat komodo selama berkunjung ke sana. Alam akan tetap berada dalam keseimbangan selama manusia tidak berbuat melebihi batas.

53 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Celengan

dibuat lebih matang, baik dari segi lirik, aransemen musik, maupun kemasan.

Di panggung musik tanah air, nama Rossa mulai dikenal sejak mengeluarkan album Nada-Nada Cinta. Saat itu dia baru lulus SMA. Saat dihadapkan pada pilihan antara bermusik dan melanjutkan pendidikan, Rossa memilih yang kedua. Dia sempat vakum selama 3 tahun ketika menempuh kuliah di Universitas Indonesia. “Waktu itu lebih cendrung untuk belajar, jadi agak sulit mengumpulkan lagu-lagu untuk album,” kata Rossa.

Tiga tahun setelah album perdananya dirilis, Rossa mengeluarkan album Tegar yang melambungkan namanya. Dari situ, karier dan popularitasnya terus naik.

Rossa

Rekor MURI untuk Album Baru

P

enyanyi Rossa kembali mendapatkan kepercayaan untuk mengisi original soundtrack (OST) sebuah film. Yang spesial, kali ini Rossa menyanyikan lagu untuk film yang diangkat dari kisah hidup sahabatnya, almarhum Ustadz Jefry Al Buchori, berjudul Hijrah Cinta. “Lagu ini terasa sangat berbeda karena dibuat untuk sahabat sendiri,” kata perempuan kelahiran Sumedang, 9 Oktober 1978 itu.

Rossa bercerita bahwa lagu Hijrah Cinta sebenarnya sudah selesai dibuat saat filmnya masih berupa sinopsis. Dia meminta sahabatnya, Melly Goeslaw, untuk secara khusus menulis lagu tentang almarhum Uje. Menurut penyanyi bernama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani tersebut, isi lagu Hijrah Cinta sangat sarat makna.

“Liriknya menggambarkan jalan hidup Uje dari waktu masih ‘berantakan’ sampai akhirnya jadi ustadz,” ungkap Rossa yang sudah bersahabat dengan almarhum dan Pipik—istrinya—sejak tahun 2008.

54 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Selain mengeluarkan single untuk film yang menurut rencana dirilis pada tanggal 24 Juli itu, Rossa juga baru saja mengeluarkan album baru. MURI secara khusus memberikan penghargaan karena album ini berhasil mencatatkan penjualan 100 ribu keping CD pada saat dirilis. Dalam satu bulan, penjualannya mencapai 250 ribu keping. “Rasanya senang sekali karena ini baru pertama kali terjadi dalam karier bermusik saya,” kata Rossa yang memulai karier profesional sejak tahun 1996.

Rossa bersyukur album barunya mendapat sambutan bagus. Apalagi proses penyusunan album ini memakan waktu yang cukup lama, yaitu dua tahun.

Dalam membuat setiap karya, ibu satu anak itu mengaku tak ingin nanggung.

“Saya tidak mau menghasilkan karya yang biasa-biasa saja,” ungkapnya. Oleh karena itu, dalam setiap albumnya, Rossa tak ingin hanya ada satu atau dua lagu yang enak didengar, termasuk di album terbarunya. Selain lagu-lagu yang bagus, Rossa menilai albumnya kali ini

Teks

Dwinanda Ardhi

Selama tahun 2008 hingga 2011, Rossa bahkan menggelar 4 konser tunggal berturut-turut. Tak hanya di dalam negeri, konser itu juga diselenggarakan di Singapura dan Malaysia. Rossa juga sempat membuat single duet dengan penyanyi Singapura, Taufik Batisah. Lewat lagu “Aku Bersahaja”, mereka mendapatkan penghargaan best collaboration pada ajang Anugerah Planet Muzik tahun 2012.

Ke depan, Rossa ingin tetap dapat menghasilkan karya-karya yang disukai masyarakat. Selain itu, dia juga ingin mengembangkan bisnis karaoke. Saat ini, lewat label Diva, Rossa telah memiliki lebih dari 40 outlet karaoke keluarga di seluruh Indonesia. Rossa benar-benar menjaga citra Diva. “Saya ingin Diva dikenal sebagai tempat karaoke yang nyaman untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan jauh dari kesan buruk tentang bisnis karaoke,” katanya.

Selain karaoke keluarga, Rossa juga tengah mengembangkan bisnis pakaian dengan merek namanya sendiri.

Foto

Langgeng Wahyu

55 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H

56 MEDIAKEUANGAN

Vol. IX | No. 83 / Juli 2014