BAB III Tantangan Meraih Peluang Bonus Demografi Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi COVID-19

3BAB III

Tantangan Meraih Peluang Bonus Demografi Provinsi Jawa Barat di Masa Pandemi COVID-19

Anindita Dyah Sekarpuri UPT Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Bogor

Abstrak

Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia akan menghadapi bonus demografi dan jika tidak dihadapi serta dikelola dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi Provinsi Jawa Barat. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan Indonesia semenjak akhir 2019 membawa tantangan tersendiri pada pencapaian bonus demografi tersebut. Tulisan berikut merupakan hasil pemikiran dan hasil kajian ilmiah yang disarikan dari berbagai sumber serta pertemuan ilmiah melalui pertemuan dalam jaringan (daring/online). Kondisi pandemi COVID-19 ini akan membuat perubahan pada kehidupan sosial masyarakat karena para ahli kesehatan memprediksikan virus Corona akan ada dalam jangka waktu lama, sehingga kita akan terus memakai masker, melakukan social distancing, mencuci tangan, dan memakai disinfektan. Simpulan tulisan ini adalah dalam kondisi saat ini dibutuhkan masyarakat yang kreatif dan produktif didalam melaksanakan kegiatan ekonomi, saat ini semua serba virtual, sehingga diperlukan kreatifitas dalam memasarkan produk ataupun jasa. Selain itu berwirausaha juga menjadi solusi ditengah kesulitan perusahaan terhadap kurangnya permintaan barang/jasa ditengah pandemi ini. Perlu kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah melalui para duta perubahan perilaku yaitu Penyuluh KB sebagai agen perubahan perilaku dan juga penyampai pesan Program Bangga Kencana di masyarakat.

54

Pendahuluan

Saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi dimana negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung satu orang tidak produktif (orang dengan usia kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Indonesia, menurut perhitungan, sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan terjadi di tahun 2028-2030 (Falikhah, 2017). Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi dan jika tidak dihadapi serta dikelola dengan baik, maka akan menjadi ancaman besar bagi provinsi Jawa Barat (Muhaemin, 2021). Bonus demografi merupakan bagian potensi pertumbuhan ekonomi yang terealisasi sebagai hasil dari kenaikan proporsi usia kerja dalam suatu populasi. Bonus demografi masih menyoroti usia produktif yang bisa menjadi aset transformasi bagi berbagai sektor di Indonesia khususnya ekonomi. Terealisasinya hal itu ditandai ketika para pemuda dalam kondisi sehat dan berpendidikan serta berkemampuan untuk menangkap peluang-peluang, sumber daya lebih banyak tersedia untuk investasi yang produktif, pendapatan per kapita dan taraf hidup meningkat, serta kemiskinan berkurang. Pandemi global merupakan salah satu tantangan dalam memperoleh bonus demografi di suatu wilayah dan perlu menjadi pertimbangan berbagai sektor untuk dapat mempersiapkan kebijakan dan strategi baru dalam menghadapi dan memperoleh kembali manfaat optimal dari bonus demografi ini (Wittenberg et al., 2021).

55

Menurut United Nations Population Fund Assosiation (UNFPA), untuk bisa merealisasikan bonus demografi, suatu negara harus bisa melalui 3 transisi. Pertama adalah masa pra-transisi di mana pada fase ini angka mortalitas (kematian anak) tinggi dan angka fertilitas (kelahiran) juga tinggi. Pada masa pra-transisi investasi utamanya adalah mengurangi angka kematian anak melalui vaksinasi anak, terpenuhinya kesehatan primer, kebersihan dan air minum yang aman. Kedua adalah masa awal transisi di mana mortalitas menurun dan fertilitas meningkat. Investasi utamanya adalah dengan memberdayakan perempuan, memberi mereka pilihan melalui pendidikan lanjutan, pendidikan seksualitas yang komprehensif dan akses informasi, layanan dan perlengkapan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk kontrasepsi. Ketiga adalah masa akhir transisi di mana mortalitas dan fertilitas menurun.

Investasi utamanya adalah memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja melalui manajemen ekonomi makro, perdagangan terbuka, tata kelola yang baik, dan pusat kerja dan keuangan yang berfungsi baik (Hayes & Setyonaluri, 2015). Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang menerpa seluruh dunia berdampak pada utamanya sektor kesehatan dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Cianjur Jawa Barat pada masa pandemi COVID-19 ini menyimpulkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di propinsi Jawa Barat: 1) Penurunan aktifitas ekonomi mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi tahun 2020; 2) Dampak selanjutnya pada level rumah tangga mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan; 3) Tingkat pendapatan pada level

56

rumah tangga mengakibatkan penurunan konsumsi; 4) Tingkat kemiskinan meningkat, dari 6,8% di tahun 2019 menjadi 7,2% sampai dengan 9,3% di tahun 2020. Jika dikuantifikasi orang miskin baru di Jawa Barat sebanyak 160 ribu orang sampai dengan 1,2 juta orang (Anwar & Putro, 2020). Tulisan berikut merupakan hasil studi pustaka dan hasil kajian ilmiah yang disarikan dari berbagai sumber serta pertemuan ilmiah melalui media dalam jaringan (daring/online) dengan tujuan untuk dapat menyadarkan berbagai kalangan mengenai pentingnya mewaspadai berbagai tantangan yang akan dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam menyongsong bonus demografi. Adanya berbagai kajian dan hasil penelitian melalui webinar di kala Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan selama masa pandemi COVID-19 ini oleh para pakar kependudukan juga dibahas dalam tulisan ini. Perspektif mengenai tantangan serta usulan rekomendasi untuk dapat menanggulangi kendala dalam mencapai bonus demografi Jawa Barat diulas pada akhir tulisan ini.

Strategi Penulisan

Tulisan berikut merupakan hasil studi pustaka dan hasil kajian ilmiah yang disarikan dari berbagai sumber serta pertemuan ilmiah melalui dalam jaringan (daring/online). Kajian ilmiah dalam tulisan ini menggunakan pencarian literatur digital melalui search enginge google scholar pada bulan Mei 2021 dengan kata kunci “bonus demografi Jawa Barat” diperoleh hasil 1.840 referensi. Tulisan ini juga berdasar hasil telaah diskusi ilmiah yang

57

dilaksanakan pada saat webinar terkait tantangan yang dihadapi keluarga di masa PSBB yang diselenggarakan oleh UPT Balai Diklat KKB Bogor pada bulan Juni 2020 bekerjasama dengan Pengurus Pusat Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Barat. Pembahasan mengenai bonus demografi Jawa Barat di masa pandemi ini juga disarikan dari paparan Universitas Padjajaran dan Koalisi Kependudukan Indonesia Jawa Barat.

Hasil

Berdasarkan hasil kajian ilmiah yang telah dilaksanakanan, maka diperoleh hasil berupa data sekunder yang menggambarkan kepadatan penduduk menurut provinsi di Indonesia dengan memperhatikan besarnya jumlah penduduk di Jawa Barat serta gambaran bonus demografi di Jawa Barat.

Tabel 3.1 Kepadatan penduduk menurut provinsi di Indonesia 2020 (orang/km2)

No. Provinsi Kepadatan No. Provinsi Kepadatan

1 Aceh 93 19 Nusa Tenggara 113 Timur 2 Sumatera Utara 203 20 Kalimantan Barat 35

3 Sumatera Barat 132 21 Kalimantan Tengah

4 Riau 80 22 Kalimantan Selatan

5 Jambi

72 23 Kalimantan Timur 6 Sumatera Selatan 94 24 Kalimantan Utara 17

110

28

9

58

No. Provinsi Kepadatan No. Provinsi Kepadatan

7 Bengkulu 100 25 Sulawesi Utara 181 8 Lampung 247 26 Sulawesi Tengah 50

9 Kepulauan Bangka Belitung 89 27 Sulawesi Selatan 190

10 Kepulauan Riau 282 28 Sulawesi Tenggara 71

11 DKI Jakarta 15.928 29 Gorontalo 105 12 Jawa Barat 1.401 30 Sulawesi Barat 82 13 Jawa Tengah 1.059 31 Maluku 38 14 D.I. Yogyakarta 1.251 32 Maluku Utara 39 15 Jawa Timur 836 33 Papua Barat 3 16 Banten 1.335 34 Papua 34 17 Bali 764 18 Nusa Tenggara Barat 281 INDONESIA 141

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang mempunyai kepadatan penduduk kedua terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dari hasil Sakernas 2018

dan angka ini merupakan 10 kali lipat dari rata-rata penduduk di Indonesia per km². Secara keseluruhan, jika dilihat dari parameter dampak pertumbuhan penduduk, yaitu Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) maka sebenarnya LPP di Jawa Barat mengalami penurunan. Meskipun secara persentase LPP di Jawa Barat menurun, akan tetapi secara absolut jumlah penduduk di Jawa Barat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilihat dari indikator sasaran strategisnya, kondisi Jawa Barat perlu diwaspadai agar tidak kehilangan periode bonus demografi. Kondisi Total Fertility Rate (TFR) yang terus mengalami peningkatan (hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas [SKAP]) dan tingkat pemakaian kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) modern yang terus

59

mengalami penurunan perlu menjadi perhatian bersama agar perencanaan dan kebijakan diupayakan untuk mengatasi masalah tersebut (Nuraini, 2020). Potensi jumlah penduduk provinsi Jawa Barat yang besar ini apabila tidak dikelola dengan baik maka bonus demografi bisa menjadi ancaman dan tantangan bagi provinsi Jawa Barat. Sebuah wilayah dapat menikmati bonus demografi jika penduduk usia kerja yang jauh lebih dari penduduk bergantungnya. Kerentanan keluarga yang makin besar terjadi akibat pandemi COVID-19 yang melanda dunia menjadikan Jawa Barat perlu lebih waspada karena berbagai tantangan seperti kehamilan tidak diinginkan, narkoba dan juga adanya perceraian yang makin meningkat (Sekarpuri, 2020). Pendidikan menjadi kunci dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk terus meningkatkan ketahanan keluarga dan juga kualitas manusia Indonesia (Hayes & Setyonaluri, 2015). Oleh karena itu, UNFPA mendorong Indonesia untuk serius menggarap investasi dalam pendidikan jika ingin menikmati bonus demografi agar pertumbuhan ekonomi dan sosial negara tersebut dapat ditingkatkan. Jika pendidikan mampu menggali potensi kaum muda, maka mereka mampu memanfaatkan peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi sehingga dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup.

60

Gambar 3.1 Ilustrasi Bonus Demografi

Sumber: (Heryanah, 2015) Penurunan dalam rasio ketergantungan umur yang disebabkan oleh penurunan tingkat kelahiran dan kematian telah mendatangkan dampak ekonomi yang positif di banyak negara, termasuk di Indonesia. Negara-negara yang mengalami penurunan fertilitas yang cepat akan menikmati keuntungan dari apa yang ekonom demografer sebut sebagai “bonus demografis” berupa peningkatan tabungan keluarga, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas pekerja, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi (Faozi, 2020).

Jendela kesempatan demografis di Indonesia dimulai pada tahun 1971, dan berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015–2045, akan berakhir pada tahun 2022 ketika RKU paling rendah, 45,419. Indonesia sudah menikmati bonus demografis berupa peningkatan tabungan keluarga, peningkatan investasi, peningkatan produktivitas pekerja, dan akselerasi pertumbuhan ekonomi hingga

61

tahun 2020. Bonus demografi di Jawa Barat terancam melambat karena pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan berkurangnya penduduk Jawa Barat dalam bekerja dan produktivitas baik di sektor formal maupun sektor informal (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b). Tahap bonus demografis di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi pra, awal, akhir, dan paska bonus demografi (Falikhah, 2017). Pengelompokan didasarkan pada nilai TFR, pertumbuhan persentase penduduk usia produktif, dan pendapatan per kapita. Indonesia dikelompokkan dalam negara dengan tahap awal bonus demografi. Kajian Samosir, et al (2019) menunjukkan bahwa ada 5 provinsi di Indonesia yang sudah dalam tahap akhir bonus demografi, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. 29 provinsi lainnya masih dalam tahap awal bonus demografi. Sementara itu, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia 24 dalam tahap pre-bonus demografi (4,7%), 367 dalam tahap awal bonus demografi (71,4%), dan 123 dalam tahap akhir bonus demografi (23,9). Jadi, belum ada provinsi dan kabupaten/kota yang sudah mencapai tahap paska bonus demografi (Muhaemin, 2021).

62

Gambar 3.2 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b)

Penyajian grafis struktur umur penduduk provinsi Jawa Barat menurut kelompok umur dan jenis kelamin dengan menggunakan piramida penduduk dapat dilakukan untuk kelompok umur satu tahunan atau lima tahunan. Piramida penduduk yang disajikan pada gambar 3.2 adalah diagram batang horizontal dimana panjang batang menyatakan banyak penduduk, absolut atau relatif (persentase). Pada gambar 2 nampak terlihat bahwa usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,96% dari seluruh penduduk Jawa Barat dan hal ini merupakan potensi adanya peluang mengembangkan berbagai industri dan usaha yang dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk Jawa Barat. Sayangnya selama ini, fokus pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat masih pada penduduk usia produktif secara general (Suhandiah et al., 2019). Pernahkah kita berfikir bagaimana dengan perhatian pemerintah terhadap usia produktif dalam kondisi yang marginal? Bagaimana dengan pemuda usia produktif dengan disabilitas? Bagaimana dengan pemuda usia produktif namun masih berada di jalanan? Bagaimana dengan

63

pemuda usia produktif yang menjadi tahanan polisi akibat kejahatan dan narkoba? Mereka masuk dalam usia produktif, namun jika tidak difasilitasi dengan baik maka akan menjadi ancaman bagi bonus demografi Indonesia. PKBI Jawa Barat menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan kasus penggunaan narkoba di kalangan remaja dan usia produktif rentan dapat menurunkan produktivitas dari penduduk Jawa Barat serta menimbulkan adanya potensi masalah baru ketika narkoba dan kejahatan tersebut dilakukan oleh tokoh masyarakat atau idola remaja saat ini (Sekarpuri, 2020).

Pembahasan

Pada gambar 3 berikut menunjukkan bahwa penduduk Jawa Barat terbagi menjadi beberaa generasi yaitu generasi Baby Boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z dan generasi post Z. Perbedaan generasi ini tentunya merupakan tantangan tersendiri karena karakteristik setiap generasi yang berbeda dan pendekatan komunikasi yang berbeda juga karena adanya kondisi psikologis yang khas di setiap generasi (Undip, 2020).

64

Gambar 3.3 Data Penduduk Hasil Sensus Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020b)

Pola komunikasi dan pemberdayaan dalam rangka bonus demografi di Jawa Barat yang tidak bisa digeneralisir ini juga perlu dipertimbangkan bagi kelompok khusus lainnya. Pertama, bagi kaum disabilitas. Sudah ada sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa

(SLB) dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), namun masih belum cukup memfasilitasi mereka agar bisa berkarya dan bertahan hidup dengan mandiri dan meskipun telah disediakan akses pendidikan yang gratis hingga jenjang perkuliahan, namun akses informasi secara menyeluruh belum mereka dapatkan dengan baik dan tingkat partisipasi mahasiswa difabel juga belum terlalu banyak. Padahal jika difasilitasi dengan baik, mereka bisa mencapai cita-cita yang mereka inginkan asal akses dan fasilitas dari pemerintah memadai. Contohnya, mereka diberi ruang bebas untuk menyalurkan bakat minatnya yang langsung difasilitasi oleh pemerintah. Banyak kaum difabel yang

65

berbakat dalam melukis meskipun tidak mempunyai tangan, usaha pemerintah disini adalah memfasilitasi galeri seni untuk menyalurkan bakat seni mereka. Pada masa pandemi COVID-19 ini juga perlu dipikirkan mengenai teknologi yang ramah untuk para difabel usia produktif ini karena terdampak dalam pendidikan dan pemasaran hasil usahanya juga (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020a). Kedua adalah masalah pengelolaan usia produktif yang hidupnya di jalanan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sudah lama menjaring operasi untuk memberantas anjal atau anak jalanan (anjal) serta menjadi bagian dari penanggulangan masalah sosial, namun pelaksanaan yang ada selama ini dinilai kurang efektif karena setelah selesai pembinaan maka anjal ini kembali turun ke jalan untuk menjadi pengamen atau pengemis. Salah satu upaya sinergis yang bisa dilakukan adalah bekerja sama dengan komunitas-komunitas peduli anak jalanan seperti Rumah Cemara dan PKBI Jawa Barat yang fokus pada pemberdayaan remaja dan anak-anak. Selama ini, Dinas Sosial selalu menggunakan pendekatan represif yang berujung pada kekerasan. Berbeda dengan pendekatan komunitas-komunitas pemerhati anak jalanan, mereka menggunakan pendekatan persuasif (Sekarpuri, 2020). Melalui pendekatan pendidikan seperti yang disampaikan oleh UNFPA, perilaku anak-anak jalanan dan beberapa pemuda usia produktif yang berada di jalanan mulai menunjukkan sikap positif. Tindakan nyata pemerintah adalah menyekolahkan mereka, memberikan keterampilan hidup dan membantu meningkatkan

66

kualitas hidup mereka sehingga tidak akan menjadi beban negara. Peluang memberdayakan anjal dengan komunikasi persuasif menjadi bagian untuk dapat meraih bonus demografi dengan optimal (Hayes & Setyonaluri, 2015). Ketiga adalah mantan narapidana yang masih dalam usia produktif. Tiap wilayah harus memastikan bahwa penduduk usia produktif tersebut dibekali dengan baik untuk dapat meraih peluang kerja dan kemungkinan mendapat penghasilan lain, termasuk juga narapidana. Mereka adalah salah satu kaum marginal yang terabaikan, namun, bisa menjadi ancaman khusus jika tidak diatasi dengan bijak. Sebagian besar atau 85% dari mereka kembali melakukan kejahatan dan menjadi pengangguran pasca tahanan. Salah satu penyebabnya adalah mereka tidak dibina dan dikembangkan dengan baik yang artinya tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Susanto, 2020). Dalam masa pasca tahanan, mereka juga dibebankan masalah ekonomi untuk menghidupi kebutuhan mereka masingmasing. Selain itu, narapidana pasca tahanan juga sulit mendapatkan pekerjaan yang layak akibat memiliki catatan hukum yang tertera dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Padahal, mereka masih dalam usia produktif yang berada dalam usia kerja. Narapidana pasca tahanan yang menganggur akan menyebabkan ketidak stabilan bonus demografi, terutama terhadap angka dependency ratio. Sebagian besar Kelompok Kegiatan Masyarakat di Indonesia memiliki pendidikan non-formal untuk para narapidana.

67

Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana pasca tahanan. Program-program ini dinilai belum maksimal meningkatkan kualitas hidup narapida. Di dalam pelaksanaannya, masih belum ada modul yang sesuai dengan tingkatan peserta didik karena generalisasi tingkat kognisi peserta didik. Selain itu, kurangnya relawan pengajar yang kompeten membuat pembelajarn tidak berjalan dengan baik. Program tersebut juga tidak diintegrasi dengan program kewirausahaan yang mengarah kepada life skill (Suhandiah et al., 2019). Hasil survei BPS menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini akan membuat perubahan pada kehidupan sosial masyarakat karena para ahli kesehatan memprediksikan virus Corona akan ada dalam jangka waktu lama, sehingga kita akan terus memakai masker, melakukan social distancing, mencuci tangan, dan memakai disinfektan entah sampai kapan. Dalam kondisi saat ini dibutuhkan masyarakat yang kreatif dan produktif didalam melaksanakan kegiatan ekonomi, saat ini semua serba virtual, sehingga diperlukan kreatifitas dalam memasarkan produk ataupun jasa. Selain itu berwirausaha juga menjadi solusi ditengah kesulitan perusahaan terhadap kurangnya permintaan barang/jasa ditengah pandemi (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020a). Demi memutus rantai penyebaran virus ini, pemerintah juga membuat peraturan di antaranya adalah pembatasan jarak sosial dengan menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan, melakukan ibadah, belajar, dan bekerja dari rumah. serta juga menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau dikenal dengan

68

PSBB (Anwar & Putro, 2020). Dengan adanya kebijakan tersebut banyak orang yang tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Dari sisi konsumsi karena tidak adanya aktivitas di luar rumah, ini sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat. Pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) banyak yang tidak dapat melakukan kegiatan usahanya, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap terganggunya kemampuan memenuhi kewajibannya. Tak hanya itu, saat ini industri pariwisata dan penerbangan mengalami kemerosotan pendapatan karena adanya kebijakan yang dibuat. Bahkan saat ini banyak dari industri pariwisata dan penerbangan mengalami kebangkrutan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020a). Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai tenaga lini terdepan bagi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat menjadi mitra penting sebagai Duta Perubahan Perilaku di dalam masyarakat dan perlu berperan serta aktif dalam mensukseskan bonus demografi dengan menjadi katalisator aksi untuk pemerataan manfaat bonus demografi ini dengan berperan serta aktif dan mampu melakukan berbagai revitalisasi berupa inovasi yang bermanfaat bagi setiap lapisan masyarakat. Revitalisasi bisa dimulai dari cara penyampaian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) melalui berbagai Kelompok Kegiatan Masyarakat yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan juga Pusat Informasi Konseling Remaja

69

(PIK R) dengan menggunakan rencana kerja dan modul yang disesuaikan dengan tingkat kognitif pembelajar dan bisa disaring dengan menggunakan pre-test. Kader yang kompeten bisa didapatkan dari masyarakat yang fokus terhadap pendidikan luar sekolah. Serta, integrasi pendidikan dengan program kewirausahaan untuk masyarakat bisa ditingkatkan dengan cara bekerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM dengan mengoptimalkan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) melalui pembelajaran daring guna meminimalisir kontak fisik di masa pandemi COVID-19 ini. Pembelajaran non-formal ini tetap bisa memaksimalkan potensi peserta didik tanpa harus meningkatkan resiko meningkatnya jumlah kasus penderita COVID-19 di Jawa Barat.

Meningkatkan pembelajaran keterampilan hidup dan penyiapan kehidupan berkeluarga yang berkualitas perlu disampaikan di dalam kelompok kegiatan masyarakat ini sesuai dengan proyeksi UNFPA tentang investasi pendidikan. Investasi pendidikan bukan lagi untuk mayarakat umum saja, namun juga perlu bagi tahanan atau narapidana yang belum terbekali pendidikan dengan baik. Program keterampilan hidup dalam merencanakan dan menyiapkan keluarga yang berkualitas seharusnya diintegrasikan dengan program kewirausahaan akan memberikan remaja beberapa keahlian tertentu sesuai dengan bakat minat mereka. Beberapa langkah nyata diatas dapat memfasilitasi kaum marginal, sehingga bonus demografi tidak lama lagi akan bisa dinikmati oleh seluruh

70

penduduk Jawa Barat karena jumlah penduduk usia kerja jauh lebih banyak dari penduduk bergantungnya.

Simpulan

Tantangan berupa penduduk yang besar dengan fokus pembangunan yang perlu lebih menyasar pada kelompok marginal yang dihadapi oleh Jawa Barat dalam menyongsong bonus demografi ini perlu disiasati, didukung dan dilaksanakan bersama antara masyarakat dan pemerintah provinsi Jawa Barat. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam rangka memperbaiki pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam era adaptasi kebiasaan baru ini sudah cukup tepat. Dari segi pembebasan pajak penghasilan, penerimaan masyarakat menjadi lebih banyak dikarenakan tidak adanya pajak penghasil yang dipotong sehingga mampu menambah daya beli masyarakat dan adanya penggunaan dana desa yang lebih difokuskan pada program padat karya, sehingga menambah pekerjaan ditengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di kala pandemi ini.

Dari segi sumbangsih masyarakat didalam membantu pemerintah didalam mengembalikan pertumbuhan ekonomi negara dengan melakukan kegiatan produktif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. PKB menjadi agen dan duta perubahan perilaku yang penting dalam membantu pemulihan masyarakat dan dengan melakukan kegiatan produktif maka dapat berpengaruh tingginya produktivitas masyarakat yang juga

71

berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Tentunya, protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan hal tersebut juga diperlukan sehingga tidak menimbulkan klaster baru sampai obat vaksin ditemukan dan bonus demografi Jawa Barat merupakan keniscayaan yang dapat dicapai meski dalam masa keprihatinan dan penuh tantangan ini.

Rekomendasi

Menyiasati kondisi demikian, berikut beberapa hal yang harus dilakukan baik Pemerintah ataupun masyarakat untuk tetap mengoptimalisasi pertumbuhan ekonomi dalam masa tatanan baru saat ini perlu menjadi pertimbangan yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah Jawa Barat untuk memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi di era adaptasi. Pada saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus merespon tekanan ekonomi di tengah masa pandemi. Hasil survei BPS yang dikuatkan oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini ekonomi di Provinsi Jawa Barat mengalami tekanan yang luar biasa (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020a). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya merespon dan menghadapi kondisi COVID-19 ini dengan berbagai pencegahan dalam bentuk kebijakan dan stimulus. Berbagai langkah pencegahan akibat pandemi ini akan secara langsung berimbas kepada bidang ekonomi. Sektor kesehatan menjadi fokus utama pemerintah dalam

72

mengantisipasi dampak dari COVID-19 ini. Provinsi Jawa Barat telah mempersiapkan sebagai dampak dari COVID-19 ini anggaran belanja tambahan yang berhubungan dengan COVID19 langsung seperti untuk penanganan gugus tugas, pembelian

Alat Pelindung Diri (APD) pada tahap awal, peningkatan kualitas dan kuantitas rumah sakit. Tujuan pemberian kebijakan tersebut adalah diharapkan dapat mendukung dunia usaha untuk terus beroperasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Apabila daya tahan dunia usaha kuat dalam menghadapi wabah, pemulihan ekonomi pascawabah juga bisa lebih cepat. Stimulus peningkatan bantuan kepada masyarakat kecil juga akan membantu untuk bertahan hidup normal selama masa wabah. Sistem ini juga akan menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga perekonomian tetap tumbuh. 2. Hal berikut mungkin dapat dijalankan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat Jawa Barat dalam kondisi era adaptasi kebiasaan baru: a) belajar dan sedia untuk berubah di masa adaptasi kebiasaan baru dengan membuka diri serta disiplin menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); b) membuka lapangan pekerjaan atau berwiraswasta misal dengan bercocok tanam di halaman rumah, budidaya ikan, ternak ayam petelur atau usaha yang tidak memerlukan banyak biaya modal; c) mengubah pola kerja dan pemasaran usaha menjadi digital; d) melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran dan kerja via daring yang dijalankan; e) melakukan konsumsi untuk kebutuhan yang primer, sehingga kondisi keuangan tetap terjaga

73

stabilitasnya; f) membuat komponen kesehatan dalam setiap bisnis. implikasinya, perusahaan harus menerapkan protokol kesehatan dalam operasional perusahaan serta menciptakan fiturfitur kesehatan yang dapat meyakinkan konsumen dan masyarakat. Penting untuk adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah melalui para duta perubahan perilaku yaitu Penyuluh KB sebagai agen perubahan perilaku dan juga penyampai pesan Program Bangga Kencana di masyarakat melalui berbagai kelompok kegiatan masyarakat dengan mengoptimalkan berbagai sumber KIE.

Daftar Pustaka

Anwar, R. S., & Putro, E. (2020). Strategi Pemulihan Ekonomi

Desa Sukamekar Pasca Pandemi COVID-19. 1, 2–6. Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020a). Hasil Survei Dampak

Covid19 Jawa Barat 2020.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020b). Jawa Barat dalam Angka 2020. 68–70.

Falikhah, N. (2017). Bonus Demografi Peluang Dan Tantangan

Bagi Indonesia. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(32). https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i32.1992 Faozi, S. (2020). Bonus Demografi di Era Teknologi Informasi

Terhadap Perilaku Penyimpangan. Prosiding, 978–979. Hayes, A., & Setyonaluri, D. (2015). Taking Advantage of The

Demographic Dividend in Indonesia: A Brief Introduction to

Theory and Practice. UNFPA Indonesia, April, 3–5. Heryanah, H. (2015). Ageing Population dan Bonus Demografi

Kedua di Indonesia. Populasi, 23(2), 1–16.

74

Muhaemin, N. (2021). Bonus Demografi Jawa Barat Dan

Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa

Barat? Jurnal Academia Praja, 4(1), 201–222. Nuraini. (2020). Kerentanan Keluarga Karena Narkoba Ancaman bagi Bonus Demografi. Sekarpuri, A. D. (2020). Kerentanan Keluarga Karena Narkoba

Ancaman Bagi Bonus Demografi. Suhandiah, S., Sudarmaningtyas, P., & Ayuningtyas, A. (2019).

Pelatihan E-Learning Bagi Guru Untuk Optimalisasi

Pembelajaran Generasi Z. Aksiologiya: Jurnal Pengabdian

Kepada Masyarakat, 4(1), 108. Susanto, B. (2020). Literatur Review: Dampak Gangguan

Kesehatan Mental pada Petugas Kesehatan Selama Pandemi

Coronavirus Disease 2019. Medica Hospitalia: Jurnal of

Clinical Medicine, 7(1A). https://doi.org/https://doi.org/10.36408/mhjcm.v7i1a.462 Undip. (2020). Psikologi Milenial. Wittenberg, E., Goldsmith, J., Chen, C., Prince-Paul, M., &

Johnson, R. (2021). Opportunities to improve COVID-19 provider communication resources: A systematic review.

Patient Education and Counseling. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.12.031

75