November layout 1

Spirit Muda Anti Korupsi

www.kontroversinews.com

redaksi@kontroversinews.com

kontroversinewscom

@newskontroversi

jakat Baper ndung a Kab. Bidak T ional Profes

‘BOM’ Susi di Poros Maritim EDISI 12 NOVEMBER 2016 RP. 30.000 LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM

Mengulik Gaya Hidup Organik

“The Doll” Siap Menteror Bandung

DAFTAR ISI

:: FOKUS 'Bom' Susi di Poros Maritim HAL 2 HAL 3 HAL 4

Mengulik Gaya Hidup Organik

Susi Tegaskan Kementerian Kemaritiman Tak Urusi Cantrang Rokhmin Dahuri: Kebijakan Menteri Susi Tak Masuk Akal Jurus Tepuk Dua Lalat Menteri Susi di Perairan Bitung

:: RESENSI FILM

“The Doll” Siap Menteror Bandung

:: EKONOMI

Kampanye Edukatif ala Komunitas Organik

Dari Hobi Berkebun, Jadi 'Pionir' Organik

HAL 11 Alasan Harga Pangan Organik Lebih Mahal

:: REGIONAL

:: EDUKASI

Bupati Buka Festival Ternak Tingkat Kabupaten Ciamis

HAL 17 Masyarakat Karang Paningal Pertanyakan Bantuan Dana PUAP dan Sapi HAL 18 502 ASN Pemkot Cimahi Menerima SK Kenaikan Pangkat HAL 18 Walikota Cimahi Resmikan 2 Fasilitas Baru RSUD Cibabat HAL 19 PGRI Kab. Bandung Peduli Korban Bencana Garut dan Sumedang HAL 19 Baperjakat Kab. Bandung Tidak Profesional HAL 20 Pabrikan Motor Roda Tiga dan Dinsos Kab. Cirebon Diduga Bersekongkol

HAL 21 Bupati Optimis Ketaha nan Pangan ke Tingkat Nasional

Oknum Kepsek SDN 2 Sindangsari Diduga Selingkuhi Isteri Bersuami

HAL 29 Holcim Ready Mix Kanci Diduga Curi Air Bawah Tanah

:: NUSANTARA Istana Tuanku Tambusai Nasib Mu Kini

HAL 31 KPK Awasi Aturan TKI di Kalbar HAL 32 DANA BOS UANG SIAPA? KEPALA SEKOLAH ATAU RAKYAT ???

HAL 34 Nelayan Tewas Ditembus Peluru Saat Mencari Ikan HAL 34 Narkoba Kian Marak di Kab. Hulu Sungai Selatan HAL 35 Pemkab Tanjabbar Telusuri Pelaku Pungli Objek Wisata HAL 35 Bupati Garut: Ada 4 Dinas Rawan Pungli

Dua Bocah Cilik Boyong Emas dari Jerman

HAL 37 Marching Band SDN 1 Cingcin Sambut Atlet Peraih Medali HAL 37 Kepala UPTD TK.SD Se-Kab. Bandung Hadiri Penyambutan Atlet Karate Peraih Medali HAL 38 Berikan Uang Kadeudeuh

cover ilustrasi: wahyuwidiyanto

:: SELAYANG PANDANG

S

Dukung Menteri Susi Perangi Maling Ikan!

usi Pudjiastuti memang penuh sensasi.

Sensasinya tak cuma satu tapi dua sisi.

Susi, wanita asal Pangandaran, pernah menuai kontroversi ketika diangkat Jokowi jadi Menteri. Latar belakang pengusaha sukses yang hanya lulus SMP dan kehidupannya yang 'slengean' cepat mengundang perhatian.

Pro dan kontra bermunculan. Susi menjadi bintang Kabinet Jokowi. Pemberitaan mengenai menteri-menterinya bukan tentang bagaimana kerja kerja dan kerja tetapi didominasi soal susi, susi dan susi. Sikapnya yang seenaknya merokok di istana, kakinya yang bertato, kisah hidupnya yang kawin cerai dan anaknya yang setengah bule nan jelita menjadi santapan empuk media massa.

Kini, media sudah kenyang memberitakan halhal pribadinya. Kebijakanya kini yang dikupas.

Menarik juga menteri satu ini. Dia berani dan banyak terobosan yang digebernya di eranya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang belum juga 100 hari. susi pun banyak dipuji.

Kebijakanya yang menonjol adalah perang terhadap maling ikan.

Susi sangat getol mengkampanyekan hal ini.

Ia meminta dukungan militer agar menggiatkan patroli laut. Susi meminta maling-maling ikan ditindak tegas. Kalau perlu, kapalnya ditenggelamkan ditengah laut! Sekarang, Susi meminta masyarakat untuk aktif memerangi praktik pencurian ikan atau illegal fishing yang terjadi di Indonesia melalui media sosial.

Caranya sangat mudah, cukup dengan menulis kata-kata anti illegal fishing setiap hari. susi tahu, masyarakat Indonesia lagi gandrung media sosial. Selebtwit dimana-mana. Tentu Ia

Diterbitkan oleh : CV. SINAR JAYA & LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE WAKIL PEMIMPIN UMUM: Jono WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Tanjung Pasaribu DEWAN PENASEHAT: H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si DR. H. Juhana, MMPd - Drs. H. Maman Sudrajat, MM Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM DR. H. Ayep Rukmana, M.Si - Drs. Ruswan Rustandar, MSi Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat Dra. Hj. Euis Rosanah DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar) DEWAN PEMBINA Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH Brigjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH PENASEHAT HUKUM Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho REDAKTUR PELAKSANA: Aidil Asp N KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan DEWAN REDAKSI : Jhony Pane BAE - Deden G Pandawa Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH - Togap Ht Soit, ST

ingin mereka tak sekedar berkontribusi mempopulerkan Galau dan Jomblo tetapi juga menggerakan masyarakat Indonesia untuk memerangi maling-maling ikan.

Kalau jutaan pemilik akun twitter, facebook, instagram, path menulis anti Illegal unreported Fishing maka maling-maling itu setidaknya akan terganggu dan perhatian plus kesadaran terhadap hilangnya kekayaan laut Indonesia yang dicuri setiap hari akan semakin besar. Dengan semakin banyak masyarakat Indonesia melakukan kampanye anti illegal fishing di media sosial, Susi yakin secara bertahap pelaku illegal fishing akan hilang dengan sendirinya. “Kita tidak punya banyak senapan, saya yakin suara 240 juta rakyat membuat takut orang yang berniat menjarah laut kita. Ikan kita banyak, ikan kita berlimpah dan sudah saatnya Indonesia menikmati itu,� kata Susi menggebu seperti dilansir di berita Hasrat, Menteri Susi yang menggebu pasti menuai pro kontra (seperti ini) tetapi saya sepakat dengan Menteri Susi.

Sudah saatnya kita ikut berbuat. Sudah lama kita berkoar-koar tentang Indonesia yang kaya akan sumberdaya lautnya, salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia, namun kita tak menikmatinya karena maling-maling ikan.

Setidaknya kita bisa melakukannya dengan hal yang sangat mudah, bikin status, ngetwit atau ngepath. Saya akan lebih semangat lagi jika Menteri Susi memberi contoh di twitter dan FBnya. Ayo, Dukung Menteri SUSI! NO MORE ILLEGAL FISHING. Salam Redaksi

WARTAWAN

n DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE n PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto - Jason - Ardi Muchsin- Sbr Niat- Kiswondo Siregar - Ruslan Y Saragih - Ketler S n KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan - Chandra Darusman- Donris Sitorus - Efendi Butar Butar - Hotdin S - Tiktik Mulyana n KABUPATEN BANDUNG BARAT: Asep Syahrial (Awing) - Rizal Sikumbang - Deden Mulyana n Biro Kota Bandung - Cimahi: Jason - Feryahman Sidabutar - Jonnar Sitinjak n TASIKMALAYA: --- n CIAMIS: R Hidayat - Agus Hermawan Putra n KUNINGAN: Dian S - Ramdani - Deyan Septiyana n Biro Cirebon: Kusyadi - Asep Saleh SmHK - Tosen Lumban Gaol n Biro Majalengka: Sahidin - Jeje Arifin - Iwan Hamdani n CIANJUR : Taufiq Rachman Triadi, SPd - Gusmadi H Simanjuntak n Biro Bekasi : Wahyudin n Biro Karawang: Tatang Supriatna n INDRAMAYU: Deni Tanjung ST n BANTEN: Dadan Ramdani n BATAM : Dra. Neli Chandrawati Manalu n SUMATERA UTARA: Mangasi Sianturi - Erlison Purba n Biro Tobasamosir : Pardamean Sidabalok n PERW.JAMBI: Samsul Nusal n Biro Kota Jambi: Usman Efendi n Biro Batang Hari: Fauzi n Biro Tanjung Jabo Timur- ------ n MEDAN: Feris Pane SH - n DAIRI: Joniden Sianturi n RIAU: David Efendi Silalahi - Parman Purba - Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi - n KAB. SIAK: Doharman Tambunan n KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap n KAB. MEMPAWAH: Hamdani Hasan n KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S n Biro Banjarmasin : Holland Jesayas Lumban Tobing. n

PRACETAK : Bayan Simanungkalit

REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862

n

SIRKULASI: Oni

n TATA USAHA : Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258 HOME PAGE: kontroversinews.com E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com

REKENING: NO. 009282725100 BANK BJB n 054401008560503 BANK BRI A.N JHONY S PANE BAE

KONTROVERSI NO 2 TAHUN II 20 DESEMBER - 20 JANUARI 2016

DALAM MENJALANKAN TUGASNYA WARTAWAN KONTROVERSINEWS SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS

1

FOKUS

'Bom' Susi di Poros Maritim Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kian menimbulkan dampak hingga hari ini.

Kejahatan perikanan perlahan dapat dikurangi, namun kesejahteraan nelayan pun terhempas.

Susi Tegaskan Kementerian Kemaritiman Tak Urusi Cantrang

MENTERI Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan urusan nelayan dan pengusaha perikanan bukan berada di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, melainkan di bawah lembaga yang dipimpinnya.

Hal itu terkait dengan adanya pengaduan sejumlah pengusaha perikanan soal penggunaan cantrang, kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, awal September.

Menanggapi hal tersebut, Susi kembali menegaskan agar para nelayan dan pengusaha ikan hanya melaporkan semua permasalahan kepada KKP."Kemenko (Bidang Kemaritiman) itu tugasnya hanya koordinasi saja, bukan urusi soal cantrang," kata Susi kepada pers di Jakarta.

4

Dia menuturkan nelayan dan pengusaha perikanan berada di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya.

Sehingga, kata Susi, ketika terjadi sesuatu maka mereka harus melaporkan masalah itu ke KKP. Cantrang secara umum dikenal sebagai alat tangkap ikan, namun menimbulkan dampak lingkungan. Saat diturunkan ke wilayah perairan, cantrang tidak hanya menangkap ikan besar, tetapi ikan berukuran paling kecil pun ikut tertangkap.

"Saya enggak benci cantrang atau (nelayan) yang menggunakan cantrang, saya benci akibat penggunaan cantrang, kerusakan yang disebabkan (cantrang), makanya saya larang," kata dia, beberapa waktu lalu.

Pengaduan sejumlah pengusaha itu adalah terkait dengan pelarangan penggunaan cantrang untuk menangkap ikan, sesuai dengan Peraturan Menteri KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Banyak nelayan dan pengusaha ikan yang merasa dirugikan atas diberlakukannya aturan tersebut. Para pengusaha menemui Luhut meminta agar larangan penggunaan cantrang segera dicabut.

"Iya pengusaha datang, katanya mereka pendapatannya berkurang, makanya akan kami kaji kalau kalau cantrang ini bisa digunakan atau tidak," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, saat itu.

Sudah Dilarang Larangan penggunaan cantrang sendiri sebagai alat penangkap ikan sudah diatur sejak 1980. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jendral Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.

"Itu sudah diatur dalam Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980, karena secara ekonomi, cantrang merugikan, ekologi merusak," kata Zulficar, kemarin.

Sementara itu, Ketua Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (Gappindo) Herwindo mengatakan sejak KKP memberlakukan larangan penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan, pihaknya merasa dirugikan.

Sehingga, dia bersama pengusaha serta nelayan lainnya mengadukan hal tersebut kepada Kemenko Bidang Kemaritiman.

"Waktu itu kami minta tolong, kan yang buat kebijakan itu dia (Menteri KKP) masa kita minta tolong sama dia, makanya kami mengadu ini pada Pak Luhut, dan dia mau mendengarkan," kata Herwindo. (asa) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: FOKUS

Rokhmin Dahuri:

Kebijakan Menteri Susi Tak Masuk Akal SEJUMLAH kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menimbulkan ragam komentar. Mulai dari moratorium kapal eks asing, transshipment atau alih muatan kapal di laut, hingga pelarangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik.

Sejak kebijakan diterapkan, produksi tangkapan ikan turun drastis. Nelayan pun mengeluh kekurangan pendapatan. Perusahaan pengolah ikan di beberapa daerah juga merugi lantaran tak boleh lagi beroperasi.

Guru besar Fakultas Kelautan dan Perikanan IPB Rokhmin Dahuri menyatakan peraturan Menteri Susi tak masuk akal. Mantan Menteri Perikanan itu menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi hanya bertujuan menjaga konservasi alam, tanpa mempertimbangkan masalah ekonomi dan kesejahteraan nelayan.

Berikut petikan wawancara yang dilansir CNNIndonesia.com, dengan Rokhmin Dahuri.

Bagaimana dampak Peraturan Menteri Susi Pudjiastuti terhadap industri kelautan di Indonesia?

Seluruh peraturan Menteri Susi dalam Permen Tahun 2014 dan 2015 itu tidak masuk akal. Katanya peraturan untuk membangun kesejahteraan, tapi dampaknya justru perusahaan pengolah ikan tutup, kemudian banyak nelayan menganggur. Lantas dia bilang, kalau pengangguran itu kan urusan gubernur setempat, itu tidak benar.

Harusnya kasih alternatifnya dulu. Apalagi masalah negara kita itu kan soal pengangguran dan kemiskinan.

Argumen Menteri Susi se-

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

lalu kebijakan itu untuk jangka panjang. Misalnya dengan membangun pasar ikan modern, itu kan butuh waktu bertahun-tahun sedangkan dia mengabaikan jangka pendeknya. Itu kegagalan dalam membangun negara yang maju.

Bagaimana mestinya kebijakan di industri kelautan?

Kebijakan yang benar itu harus berimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungannya. Jangan melarang tapi tidak ada alternatifnya. Kalau benar kebijakan soal moratorium eks kapal asing, larangan transshipment, dan larangan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik itu membuat ikan di laut melimpah, harusnya Menteri Susi sudah mempersiapkan altenatif alat penangkap ikannya lebih dulu.

Sehingga hasil tangkapan ikan lebih ramah lingkungan. Dia juga harus memperhatikan bagaimana proses logistiknya. Sekarang karena tidak ada persiapan, pantas saja kalau produksi tangkap ikan turun drastis.

Sementara perusahaan pengolah ikan juga dilarang beroperasi. Padahal untuk daerah yang jauh seperti Papua atau Natuna perlu ada perusahaan besar untuk menjamin kondisi pasar di sana. Tapi di benaknya Menteri Susi itu kan pengusaha ‘nakal’ semua, melanggar aturannya, padahal ya tidak. Memang pasti ada yang ‘nakal’, tapi kan tidak harus usahanya dimatikan. Harusnya diberitahu, dibina dulu, aturannya seperti apa. Jangan sudah dihentikan, kemudian nasibnya diambangkan Soal penenggelaman kapal eks asing?

Sejak saya menjabat Menteri Perikanan kebijakan itu sudah ada. Kami cari kapal yang sedang beroperasi, benar atau tidak kapal itu melanggar. ABK (anak buah kapal) di dalamnya kami amankan dulu di daratan, baru kapal diledakkan. Itu cukup beri efek jera. Tapi kalau sekarang kan kapal yang sudah tahunan di darat baru dibawa ke laut dan diledakkan.

Faktanya memang banyak perusahaan itu pakai ABK asing. Kalau memang nelayan kita belum mampu mendayagunakan armada kapalnya, ya beri izin ke negara tetangga untuk memanfaatkan. Tapi dengan peraturan tidak boleh melebihi ketentuan tangkapan, bayar fee sebesar-besarnya, dan ikannya didaratkan di Indonesia supaya ada nilai tambah.

Apa masalah yang dihadapi nelayan di Indonesia?

Masalah utamanya ya soal kemiskinan.

Sebenarnya kalau masalah kemiskinan ini tidak hanya bagi nelayan saja, tapi juga petani dan lainnya. Tapi manajemen keuangan nelayan memang tidak bagus. Dia ada sistem bagi hasil ke pemilik kapal. Gagalnya Menteri Susi itu, dia ingin kesejahteraan nelayan tapi semua alat tangkap dilarang. Masalah lainnya ya karena nelayan kita memang belum mampu mendayagunakan armada kapalnya.

Apa solusinya bagi nelayan?

Kalau nelayan ingin makmur, produktivitasnya harus tinggi. Tapi bagaimana produktivitas tinggi kalau banyak larangan tanpa alternatif yang jelas. Seperti pelarangan alat tangkap itu, sebenarnya itu kreativitas nelayan supaya dia survive dan pendapatannya meningkat. Di perairan Indonesia kan status penangkapannya juga berbeda-beda, ada overfishing atau underfishing. Harusnya ada juga program ke sana agar nelayan lebih produktif. (asa)

5

:: FOKUS

Jurus Tepuk Dua Lalat Menteri Susi di Perairan Bitung PULUHAN kapal pengangkut ikan bersandar rapi di perairan Aertembaga, Kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara pada awal September lalu. Bukan bersiap melaut, kapal-kapal itu justru sudah ‘menganggur’ selama dua tahun.

Kondisi badan kapal mulai berkarat, bahkan separuhnya tenggelam. Keberadaannya nyaris tersamar dengan kapal pesiar berukuran besar yang turut bersandar.

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan larangan eks kapal asing dan transshipment atau alih muatan di tengah laut pada 2014, sejumlah kapal milik perusahaan berhenti beroperasi.

Soal kapal asing, kementerian itu menyatakan pihaknya melarang kapal yang pembangunannya di luar negeri—bukan di Indonesia—beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Tujuan pemerintah, memajukan usaha perikanan tangkap dalam negeri dengan modal dan kapal domestik.

Kebijakan itu muncul setelah KKP menemukan banyaknya pengusaha perikanan yang langsung menjual bahan baku ke negara lain secara ilegal.

Diketahui, kebijakan yang diterbitkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dinilai sebagai upaya untuk mendukung kedaulatan Indonesia terhadap wilayah maritim. Presiden Joko Widodo sendiri berkomitmen untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pemerintah menyatakan poros maritim

6

akan diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, sekaligus keamanan sektor maritim.

Masalah ini pun menimpa kapal milik PT Bintang Mandiri Bersaudara (BMB), salah satu perusahaan pengolah ikan di Bitung.

Kepala Operasional PT BMB Maximilian Arief mengatakan, sejak larangan alih muatan itu diberlakukan, hasil tangkapan ikan perusahaannya turun drastis. Tercatat hasil tangkapan pada 2014 mencapai 16,2 juta kilogram yang terdiri dari ikan cakalang, tuna, dan tongkol.

Usai pelarangan alih muatan itu, hasil tangkapan dari PT BMB turun menjadi 9 juta kilogram ikan pada 2015. Kemudian pada semester pertama 2016, hasil tangkapan semakin berkurang menjadi sekitar 2,9 juta kilogram ikan saja.

“Dari 2014 merosot sampai 90 persen.

Mungkin kebijakan transshipment itu yang membuat hasil tangkapan turun,” ujar Arief sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, di Bitung.

Padahal, kata Arief, proses alih muatan yang dilakukan perusahaan bukan seperti pelarangan yang dimaksud KKP. Proses ini dilakukan dalam satu manajemen perusahaan. Sehingga pertukaran hanya dilakukan antarkapal milik perusahaan untuk dibawa kembali ke pelabuhan.

“Jadi misalnya kapal penangkap operasi

di laut, kapal pengangkut milik perusahaan juga yang mengambil hasilnya dan pulang.

Bukan ke asing seperti yang dituduhkan selama ini,” kata Arief.

Dia menjamin kapal-kapal tersebut murni kapal lokal dengan pemilik saham warga Indonesia. Adanya proses transshipment antarkapal perusahaan ini, dinilai memudahkan bongkar muat hasil tangkapan ikan.

Sebelum ada pelarangan, perusahaan itu bisa mengerahkan dua hingga tiga kapal penampung di laut. PT BMB sendiri memiliki 16 kapal penampung dan sekitar 40 kapal tangkap. Kapal-kapal penampung bertugas mengambil ikan dari kapal tangkap yang digunakan nelayan.

Cara tersebut dianggap lebih praktis karena kapal penangkap bisa terus mencari ikan di laut tanpa perlu berulang kali kembali ke pelabuhan. Dalam sekali angkut, kapal-kapal itu bisa membawa hingga 150 ton ikan per hari.

Sementara tanpa kapal penampung, kapal penangkap harus beroperasi dan langsung kembali ke pelabuhan untuk melakukan bongkar muatan.

“Jangka waktunya paling tidak satu minggu tiap kali masuk. Harus tangkap dulu, kemudian bawa pulang dulu, kembali tangkap lagi, begitu terus. Jadi lebih lama,” ucap Arief.

Padahal, karyawan di perusahaan tak hanya bertugas melakukan bongkar muat.

Namun juga menghitung berat ikan hingga memproses dalam cold storage atau ruang pendingin.

Awalnya, jumlah karyawan PT BMB mencapai 1.500 orang termasuk ABK. Na-

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: FOKUS mun sejak pelarangan, jumlahnya berkurang hingga menjadi sekitar 800 orang saja.

Menurutnya, bukan perusahaan yang kemudian memutus kontrak kerja para karyawan. Namun mereka sendiri yang memilih untuk mengundurkan diri karena penghasilan dari perusahaan tak lagi mencukupi.

“Pendapatan mereka per hari Rp 96.000. Kalau cuma tiga kali masuk, seminggu dapat berapa? Enggak sampai Rp300.000,” kata Arief.

Terkait dengan hal itu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyatakan penurunan produksi perikanan pada UPI di Bitung adalah risiko akibat kapal penangkapan ikan eks asing yang tak lagi beroperasi.

Dia menyatakan sekitar 36 persen bahan baku UPI di wilayah itu bergantung dengan kapal jenis itu. Produksi perikanan di Bitung sendiri sedikitnya mencapai 111.000 ton lebih.

“Hal itulah yang menyebabkan UPI melakukan pengurangan jumlah hari operasi dan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja borongan,” kata Susi dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

Dia menegaskan produktivitas perikanan di Bitung tentunya harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya, untuk menghindari adanya penumpukan hasil tangkapan yang mengakibatkan merosotnya harga ikan.

Pada 2014, KKP mencatat penurunan produksi ikan pada 53 unit UPI di

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Bitung dengan total kapasitas terpasang sebesar 361.200 ton/tahun, dan diserap sekitar 41,86 persen.

KKP pun menerbitkan aturan yang memperlonggar praktik alih muatan itu dengan menggunakan istilah kapal penyangga sejak Mei lalu. Dalam hal ini, pelaku industri perikanan harus bekerja sama dengan pemilik kapal lokal.

Namun, Arief menyatakan, hal itu tak langsung mengubah produktivitas perusahaan.

Terpisah, Ketua Asosiasi UPI Bitung Basmi Said mengeluhkan minimnya pa-

sokan bahan baku untuk UPI di wilayahnya. Meski hasil tangkapan nelayan melimpah, namun pasokan ke industri turun karena ikan dari nelayan dianggap tak memenuhi standar.

Dia menyebutkan, dari 53 UPI yang ada di Bitung membutuhkan bahan baku sekitar 1.114 ton ikan per hari. “Kami akhirnya terima ikan juga dari Muara Baru di Jakarta,” katanya.

“Minimnya jumlah izin kapal perikanan yang disetujui,” kata Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara dalam keterangannya, “Berimplikasi terhadap upaya memandirikan usaha perikanan nasional.”

Kiara juga melihat KKP tak jelas menyampaikan status dan keterangan penolakan pengajuan perizinan kapal perikanan.

Sedikitnya ada tiga alasan penolakan: tak ada alasan; masih memerlukan verifikasi data kapal di atas kertas dengan kondisi riil; dan belum memiliki kelengkapan dokumen.

Masalah kebijakan alih muatan dan dampaknya, memang pelik.

Di satu sisi, negara ingin sumber daya ikan tercatat dengan baik. Di sisi lain, pelaku industri macam Maximilian Arief mengakui praktik ilegal. Namun, dia tak menginginkan Susi memukul rata dengan membatasi praktik alih muatan kapal dengan armada lokal.

“Namanya ilegal, semua sektor pasti ada. Tapi kan tidak boleh diperlakukan sama,” kata dia. “Jangan karena satu yang berbuat, semua jadi kena.” (asa)

7

EKONOMI

Mengulik Gaya Hidup Organik Banyak orang mengakrabi tren berlabel organik. Namun sedikit di antara mereka yang benar-benar mengetahui bahan pangan alami bebas kimia.

Kampanye Edukatif ala Komunitas Organik POLAH orang-orang yang jorjoran mengikuti tren organik tanpa diimbangi pengetahuan, membuat pegiat organik Christopher Emille Jayanat prihatin.

"Konsumsi bahan organik itu bukan sekadar gaya hidup, tapi kebudayaan," ujar Emil, sapaan akrabnya, kepada CNNIndonesia.com, baru-baru ini.

"Kalau sudah menjadi satu budaya, otomatis dia akan pilih makanan yang juga ramah lingkungan, termasuk dengan perilakunya yang tidak boros air dan listrik."

Pendiri Komunitas Organik Indonesia (KOI) ini pun menyayangkan perilaku orang yang asal mengikuti tren

8

tersebut kelak malah mengurangi kesejahteraan petani lokal.

"Karena mereka hanya ikut tren, dan akhirnya memutuskan untuk [membeli produk] impor. Padahal buah atau sayur itu sudah terbang dari mana?

Kenapa enggak [konsumsi sayur dan buah] di Indonesia saja yang memang sudah tropis, produksi pun bisa banyak."

Menanggapi hal serupa, Kurnia Yusup Tiana, selaku koordinator Komunitas Jakarta Berkebun, mengaku tengah berusaha untuk mengedukasi orang-orang yang ikut-ikutan tren tersebut.

"Dari yang awalnya cuma ikutan tren, lalu kami edukasi bahwa organik itu seperti apa. Kami beri tahu bahwa ada pengecekan tanah, suhu, juga air," katanya.

Organik di Setiap Aspek Kehidupan Banyaknya orang yang sekadar bergantung pada tren, memang membuat Emil gerah. Namun kegiatan yang ia usung bersama KOI, tampaknya bisa memberikan perspektif lain bagi masyarakat. Melalui KOI, ia dan temantemannya menyuarakan kehidupan yang hijau, sehat, dan tentu organik.

"Tak hanya produk, tapi juga organik hati dan pikiran," katanya.

Mereka yang bergabung dengan KOI pun tak lantas harus memiliki sertifikat organik, melainkan petani-petani kecil yang memang berniat dan berkomitmen untuk bercocok tanam

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EKONOMI

dengan budidaya organik, dan yang terpenting, "tidak menggunakan bahanbahan kimia."

Selain tanaman yang bebas bahan kimia, rupanya KOI juga mengusung kehidupan yang ramah lingkungan dan sehat untuk tubuh. Mereka meluncurkan beberapa produk ramah lingkungan.

Ada produk kain batik dan tenun yang dibuat dengan pewarna alam. Ada pula produk plastik yang dibikin dari bahan singkong, baju dari bambu, bahkan detergen dari bahan serai. "Dari segi kesehatan, kami juga ada produk olahan seperti selai dan keripik. Untuk perawatan kulit juga ada, tapi kami tidak menggunakan pengawet dan pemutih," paparnya.

Guna menyeleksi produk-produk tersebut, KOI memiliki dewan pengecekan yang bertugas melakukan kurasi keanggotaan KOI bernama Board of Consultacy and Advisory (BoCA).

"Kriterianya adalah 4P+G: tanpa penyedap rasa dan pengaroma, pewarna, pengawet, pemanis buatan dan GMO atau rekayasa genetika."

Dengan adanya kelengkapan produk sehat yang dimiliki KOI, kini Emil dan teman-temannya tak lagi berbelanja di supermarket, melainkan di komunitas sendiri. "Termasuk sabun dan sampo juga beli di komunitas," katanya.

Selain bermanfaat untuk lingkungan, juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Menurut Emil, produk tanpa pengawet yang dikonsumsi tubuh akan memudahkan kinerja organ tubuh.

"Badan jadi enggak capek, ginjal enggak berat [kerjanya], aliran darah juga lancar. Kami jadi jarang sekali sakit dan ke dokter," paparnya.

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Begitu pula dengan bahan-bahan tanpa pengawet yang digunakan untuk kulit, bisa membuat kulit jadi awet muda.

Lebih lanjut lagi Emil menjelaskan bahwa ia dan keluarganya tak lagi mengonsumsi obat-obatan kimia, dan menggantinya dengan madu, kencur, jahe, atau jamu.

Sedangkan dari segi makanan, ia berujar, "Junk food sudah pasti enggak [makan], minuman [yang menggunakan] pewarna juga sudah pasti enggak [minum]."

Tapi, menurutnya, "makanan seperti bersantan dan lemak itu enggak masalah, selama kita masih aktif [bergerak]. Apalagi kalau setelahnya kita makan banyak sayur."

Jika Anda tertarik untuk membeli produk-produk tersebut, KOI menyediakan situs web online yang bisa digunakan untuk berbelanja, yaitu organik.id. Namun jika ingin membeli secara langsung, Anda bisa mendatangi bazar yang diselenggarakan setiap minggunya.

"Bisa cek di Instagram kami @komunitasorganikindonesia, karena kami akan pindah-pindah mal setiap minggunya, atau bisa juga datang ke pameran seperti setiap Oktober, karena tersedia lebih banyak pilihan," jelas Emil.

Menghijaukan Lahan Tak Terpakai Berbanding lurus dengan kegiatan KOI, komunitas Jakarta Berkebun yang tergabung dalam Indonesia Berkebun juga melakukan kontribusi nyata terhadap lingkungan. "Setiap akhir pekan, kami merawat kebun di daerah Kemanggisan, Kebon Jeruk," ujar Kurnia.

Ia mengatakan bahwa sejak 2011, Jakarta Berkebun telah melakukan penana-

man perdana di Kemayoran dengan dibantu oleh Ridwan Kamil, kini Wali Kota Bandung.

"Kami memaanfatkan lahan yang tidak terpakai. Tapi karena di Kemayoran dibangun apartemen, akhirnya kami pindah ke Bintaro."

Kurnia dan pegiat lain pun bekerja sama dengan warga setempat. Mereka mengajarkan cara bercocok tanam tanpa menggunakan pupuk kimia sintetis dan pestisida.

"Kami membuat pestisida sendiri, dari daun pepaya, sambiloto, cabe, juga bawang," kata Kurnia.

Tapi, katanya, "untuk bibit kami belum bisa cek sampai detail. Kami masih membeli dari toko pertanian biasa."

Kurnia menjelaskan bibit yang ditanam bisa cepat dipanen, seperti bayam dan kangkung. Hasil panen tersebut biasanya akan langsung dimasak dan dimakan bersama atau terkadang dijual.

"Kalau hasil panennya memang banyak, biasanya kami jual di Instagram @bangbelibibit. Tapi biasanya kami jual dari mulut ke mulut saja," papar Kurnia.

Namun jika Anda tertarik ingin mencoba, Anda bisa mengikuti salah satu kegiatan dari Jakarta Berkebun bertajuk Garden to Table, yaitu acara demo masak yang biasa diselenggarakan di sekitar Jakarta."

Untuk mengikuti acara tersebut, masyarakat harus terlebih dulu mendaftarkan diri. Biaya yang dikeluarkan pun tergantung pada bahan yang digunakan saat itu.

Sama halnya dengan KOI, Jakarta Berkebun tentu memiliki manfaat yang beragam.

"Setiap berkebun kami terpapar sinar Matahari pagi, dan itu membantu pencegahan osteoporosis," jelas Kurnia. Selain itu, menurutnya tingkat stres pada pikiran pun kian menurun lantaran sering melihat tanaman berwarna hijau.

Bahkan, ia merasa bahwa kegiatan berkebun lebih baik ketimbang melakukan gym. "Kalau berkebun itu pasti angkat tanah dan pot yang beratnya lumayan [berat]. Jadi bagus untuk otot. Mencangkul juga bagus untuk tubuh."

Komunitas ini juga memiliki sejumlah prinsip yang mereka sebut dengan 3E+S, yakni Ekologi yang berarti menghidupkan kembali lahan kosong agar produktif, Edukasi guna mengajarkan warga agar mencintai lingkungan, Ekonomi untuk menghadapi krisis pangan di masa mendatang, dan Sosial yang berarti sosialisasi. (vga)

9

:: EKONOMI

Dari Hobi Berkebun, Jadi 'Pionir' Organik BAYANGKAN asyiknya memasak tanpa perlu repot-repot berbelanja di pasar dan supermarket terlebih dahulu. Cukup memetik bahan baku segar dari kebun organik di pekarangan rumah sendiri.

Ini lah yang dilakukan oleh Joanna Nalapraya Lasmono, ibu rumah tangga yang pernah memandu program masak Rasamasa.com. “Lebih enak punya [kebun organik] sendiri, lebih praktis daripada beli,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sekalipun tinggal di Four Seasons Residences yang tidak berpekarangan, Joanna tidak kehilangan akal. Berbekal hobi berkebun sejak kecil, ia ‘menyulap' empat balkon apartemennya menjadi kebun organik yang rimbun dengan 30 tanaman.

Ke-30 tanaman itu termasuk dill, thyme, rosemary, basil, mint, pandan, ruku ruku, sirih merah, daun jintan, daun suji, daun laksa, daun kari, daun salam, kale, kencur, wortel, jeruk limo, daun jeruk, okra merah, cabai, lidah buaya, lemon, keji beling.

Joanna beralasan, tinggal di apartemen berbeda dengan rumah di lahan horizontal yang bisa sebentar-sebentar berbelanja ke pasar atau supermarket atau penjual sayur mayur keliling. Maka ia menyiasatinya dengan berkebun organik di balkon.

“Daripada naik turun [lift] atau pesan lewat Go-Jek,” kata Joanna. Lagipula, menurut putri mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini, harga pangan organik di pasaran lebih mahal dan harus membeli dalam jumlah banyak, misalnya mint.

Maka Joanna lebih memilih untuk memelihara sendiri tanaman organik di rumah. Yang penting, ia menegaskan, mengerti cara berkebun, rajin merawat kebun organik setiap hari, dan menempatkannya di area yang terkena sinar Matahari.

Tak kalah penting, memperhatikan serangan hama. “Kalau baru sedikit, hama bisa dibasmi sendiri. Kalau sudah kadung banyak, bakal sulit dibasmi,” kata Joanna yang gemar membeli bibit tanaman organik di pameran atau via toko online.

10

Ini juga dialami Eureka Prawitasari, pegawai sebuah hotel bintang lima yang berdomisili di sebuah perumahan di kawasan Karawaci, Tangerang. “Agak 'repot' membuat pestisida alami untuk kebun organik,” katanya.

Biasanya, Sari menggunakan bawang putih untuk mengusir belalang.

Sementara soal perawatan kebun, diakui Sari, gampang sekali. “Cek rutin pH balance saja. Cek hama belalang,” kata Sari yang gemar membuat salad dari kebun sendiri.

Terlepas soal hama, perempuan yang akrab disapa Sari ini mengaku

terasa. Diakui Sari, tidak gampang terkena flu. Alarm tubuh pun lebih aktif.

Selain itu, kebutuhan akan sayuran meningkat. Selain dibuat masakan, sayuran dari kebun sendiri juga dibikin jus segar, setiap malam. Soal rasa, menurut Sari, sama saja. “Yang pasti jauh lebih murah dan percaya tanaman sendiri pasti organik.”

Sari yakin, “Jika semua orang menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan organik, bisa jadi sepuluh tahun ke depan rumah sakit akan sepi, pengidap penyakit kanker akan berkurang drastis. Pola hidup sehat jadi tabungan kita buat masa depan.”

Namun menurut Tantyo Bangun, co-founder toko pangan organik online Kecipir.com, mengonsumsi pangan organik saja tidak lah cukup. “Tetap berolahraga dan istirahat yang cukup. Itu

senang-senang saja berkebun organik— vertikultur—di rumah. “Karena senang bertanam, jadi melakukan dengan hati senang. Selebihnya, tidak ada tips dan trik khusus.”

Sari tertarik bertanam organik sejak beberapa tahun lalu karena alasan kesehatan. Setelah anggota keluarganya menjalani operasi pengangkatan kista payudara, dokter menyarankan untuk menghindari makanan olahan dan memilih makanan organik.

“Sejak itu,” kata Sari, “kami sekeluarga mengikuti pola makan food combining, beralih ke sayuran dan buah-buahan organik.” Ternyata, manfaatnya sangat

mutlak,” katanya sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com.

“Hidup sehat itu,” Tantyo menambahkan, “proses yang harus dijaga terus menerus, tidak bisa instan, dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan baik. Pangan organik membantu proses itu. Porsi juga terjaga dan lebih mengutamakan sayur serta mengurangi daging.”

Lebih lanjut, Chairperson International Animal Rescue (IAR) Indonesia, ini menegaskan, “Sebaiknya ‘gaya’ hidup sehat itu harus ditingkatkan menjadi ‘cara’ hidup sehat, jadi memang hidup sehat sebaiknya bukan menjadi gaya tetapi keseharian.” (vga) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EKONOMI

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

11

:: EKONOMI

Tanaman Organik Tak Sekadar Bebas Pestisida Ada kalanya orang keliru mengikuti tren. Salah satunya, tren mengonsumsi makanan organik.

S

ebab kebanyakan orang memang tak memahami makna tanaman organik yang sebenarnya. Ada yang bilang, cukup dengan bebas pestisida, ada pula yang bilang, harus bebas pupuk kimia sintetis.

Menurut Prof. Anas D. Susila, ahli sayuran dan pertanian organik di Institut Pertanian Bogor (IPB), mengatakan, "Pangan organik adalah pangan yang tidak mengandung racun atau bakteri E.Coli, dan diproduksi oleh bahan-bahan non-sintetis."

Lebih lanjut Anas menjelaskan, bahwa tanah yang digunakan tidak boleh menggunakan pupuk kimia sintetis selama dua tahun.

Jika pun menggunakan pupuk kandang, maka tidak boleh dari sapi yang memakan rumput yang dipelihara dengan pupuk sintetis. Begitu pula dari air dan benih, semua harus dicek apakah mengandung kimia sintetis atau tidak.

Asal mula tanaman organik pun bukan bertujuan untuk 'menyelamatkan' manusia, melainkan tumbuhan. Dengan menanam tanaman secara organik, maka

12

tanah akan terjaga kualitasnya, sehingga tidak mudah terjadi erosi atau banjir bandang.

"Paling utama adalah safe environment," papar Anas, "agar bisa terus menanam dalam jangka waktu panjang."

Namun, ia tak menampik bahwa tanaman organik memang bagus untuk kesehatan. Budidaya organik yang tak menggunakan pestisida, merupakan nilai salah satu nilai tambah dari tanaman tersebut.

Menurutnya, kandungan logam berat yang ada di pestisida sangat membahayakan bagi tubuh. "Lebih baik dan yang paling penting adalah mencari bahan makanan yang bebas dari pestisida," ujarnya seperti dikutip CNNIndonesia.com di Bogor baru-baru ini.

"Memang," ia menambahkan, "[budidaya] organik itu dipakai juga untuk menghindari pestisida. Jadi, kalau mau yang bebas pestisida, beli lah bahan pangan organik."

Meski begitu, beberapa pihak rupanya menyiasatinya dengan penggunaan pestisida organik. "Padahal yang namanya pestisida itu pasti membunuh, jadi yang terpenting tidak pakai pestisida."

Selain membeli bahan makanan organik, cara lain yang bisa digunakan untuk menghndari bahan pangan berpestisida adalah dengan membeli sayuran muda atau baby vegetables.

"Tanaman itu hanya sepuluh hari disemai, lalu diambil. Jadi masih bebas dari pestisida dan hama," ungkap Anas.

Jika memang sulit untuk mendapatkan tanaman yang bebas pestisida, mungkin Anda bisa mulai untuk menanamnya sendiri di rumah. Namun perlu diperhatikan perawatannya, terutama kadar air yang diterima tanaman.

"Menanam di pot dan di lahan itu berbeda. Kalau di lahan, airnya sedikit enggak apa-apa karena bisa ambil cadangan air ari tanaman di sebelahnya. Tapi kalau di pot, air harus cukup, karena kalau tanaman kering maka tak ada bantuan," jelas Anas.

Pemilihan tanaman pun harus diperhatikan. Pasalnya, jika ingin mendapatkan tanaman murni organik berkualitas tinggi, sebaiknya menanam tanaman yang usianya tidak lebih dari empat minggu.

"Kalau lebih dari usia empat minggu, seperti cabai dan tomat, maka harus ditambah pupuk [sintetis]. Kalau tidak, hasilnya akan kerdil dan jelek," ujarnya.

Untuk itu, di kebun yang ia kelola di IPB, tanaman murni organik yang disediakan adalah bayam hijau, bayam merah, selada, kailan, pakchoy, dan caisin.

Tentu saja, penggunaan pupuk sintetis dan pestisida juga tidak diperbolehkan.

Untuk itu, ia menyarankan agar masyarakat tak segan mencabut benalu yang mengganggu. (vga) KONTROVERSINEWS KONTROVERSINEWS NO NO 12 12 TAHUN TAHUN IIII NOVEMBER DESEMBER 2016

Alasan Harga Pangan Organik Lebih Mahal SALAH satu kelebihan dari bahan pangan organik adalah jaminan bebas pestisida.

Dengan kata lain tak ada logam berat yang bisa membahayakan tubuh manusia.

Makanya banyak orang yang kini mulai mencari bahan pangan organik, sekalipun harga jual mahal. Namun rupanya, harga yang melambung tinggi tersebut bukan lah berasal dari biaya perawatan tanaman.

Soal ini, Profesor Anas D. Susila, ahli sayuran dan pertanian organik di Institut Pertanian Bogor (IPB), menegaskan, "Perawatan [tanaman organik] itu lebih murah. Tapi yang membuatnya mahal justru sertifikat organik."

Anas pun menjelaskan bahwa budidaya organik tergolong murah karena hanya menggunakan pupuk kandang.

"Tapi," ia menambahkan, "untuk memperpanjang sertifikat organik harganya mencapai Rp12 juta per tahun."

Harga pangan organik sengaja dibuat mahal juga untuk menyejahterakan para petani sayur. Menurut Anas, setiap satu kilogram kangkung organik yang dijual ke pasar, hanya dihargai Rp1.000 saja. Sedangkan jika dijual ke supermarket, para petani bisa mendapat keuntungan hingga enam kali lipat.

Tentu saja hal tersebut bisa meningkatkan pendapatan petani. Bahkan jika dibandingkan dengan budidaya nonorganik, para petani bisa meraup pendapatan yang lebih besar.

"Dalam tiga bulan, petani [organik] dengan lahan satu hektare bisa mendapat penghasilan Rp30 juta. Sedangkan kalau tanam padi, misalnya, tiga bulan hanya

Rp10-12 juta," papar Anis. Karena itu, banyak petani yang pada akhirnya lebih memilih untuk menerapkan budidaya organik. Ia melanjutkan, "Banyak pula mahasiswa yang belum lulus kuliah mau menjadi petani organik. Selain karena tidak kotor, mereka juga bisa mendapat uang saku tambahan sekitar Rp5-6 juta."

Namun ia mengingatkan bahwa untuk menjalani budidaya organik tersebut, para petani harus tekun dan tidak terlena dengan penghasilan yang diterima. "Itu lah masalah para petani, kalau sudah ada uang, tidak mau menanam [lagi]."

Selain itu, katanya, "tujuan penjualan makanan organik ini memang upper market. Sehingga kebijakan dari supermarket memang sesuai harga tersebut, karena dianggap specialty product."

Namun pangan organik juga bisa diperoleh dengan harga relatif terjangkau.

Caranya, membeli secara daring, antara

:: EKONOMI

lain lewat Kecipir.com. "Sayur organik kami tidak lebih mahal dari sayur biasa di pasar modern," kata Tantyo Bangun, salah satu co-founder Kecipir.

“Prinsipnya,” kata Tantyo, “Kecipir meringkas rantai distribusi. Ini juga agar nilai tukar petani makin tinggi. Artinya, petani makin sejahtera dan harga di konsumen makin terjangkau. Konsumsi sehat pun makin memasyarakat.”

Lewat Kecipir, pria yang juga menjabat sebagai Chairperson International Animal Rescue (IAR) Indonesia, ini ingin sayuran lokal dan sehat bebas residu kimia bisa menjadi pendorong untuk generasi yang lebih cerdas sekaligus peduli lingkungan.

Kecipir bermitra dengan petani-petani organik berdasarkan rekomendasi kelompok. Untuk menjaga kesegaran pangan organik, dikatakan Tantyo, proses setelah dipanen, disortir, dikemas, diantar ke agen sampai dikonsumsi, tidak lebih dari 24 jam.

Soal waktu yang ringkas ini, tentu saja tidak akan tercapai bila anda membeli pangan organik yang diimpor dari luar negeri.

Sekalipun pamor, kemasan, promosi produknya mungkin lebih mentereng dibanding produk lokal.

Ada pula cara lain mendapatkan pangan organik dengan harga relatif terjangkau. Monique Cashion, ahli nutrisi senior asal Woolworths, Australia, menyarankan untuk membelinya sesuai musim.

"Membeli produk sesuai musim atau masa promosi adalah cara yang lebih efektif dari segi harga bagi pembelanja, termasuk buah-buahan dan sayuran organik,” kata Monique kepada Huffington Post Australia. (vga)

13

SOSIALISASI KEGIATAN SENI BUDAYA DAN PARIWISATA JAWA BARAT MELALUI MEDIA CETAK DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT Kegiatan Forum Film Bandung Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. Jabar

Sukses Malam Puncak Festival Film Bandung 2016 Kiprah Festival Film Bandung dalam penyelenggaraan Festival Film Bandung selama 29 tahun ini tentu merupakan prestasi dan rekor tersendiri, karena dapat dikatakan menjadi satu-satunya festival film di negeri ini yang aktif tanpa pernah absen satu tahun pun.

P

restasi ini dapat tercapai karena terbentuknya rasa kekeluargaan antarsesama anggota FFB. Walaupun ada beberapa anggota maupun pendiri FFB yang telah pergi mengahadap sang Khalik, di samping anggota yang karena kegiatannya terpaksa meninggalkan FFB, namun FFB tetap berjalan karena proses regenerasi dan adanya para anggota baru yang potensial.

Demikian dikatakan Ketua Umum Forum Film Bandung, Eddy D Iskandar, beberapa waktu lalu.

Di samping itu, tentu prestasi ini dapat tercapai berkat dukungan berbagai pihak, di antara para insan film nasional mulai dari produser, artis, sutradara, dan profesi karyawan film lainnya, komunitas-komunitas film, rekan-rekan pers, baik media cetak maupun elektronik, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta Direksi dan segenap jajaran SCTV yang telah

14

memberikan kepercayaan dan menyiarkan secara langsung (live) puncak acara Festival Film Bandung sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Tiada yang lebih tinggi dari ucapan terima kasih kepada semua peran dan bantuan semua pihak atas tercapainya 29 tahun FFB. Dalam tahun pengamatan 2015-2016 FFB mengamati 115 judul Film Nasional, 36 judul Serial TV, 384 judul FTV (Sinetron Lepas), dan 166 judul Film Impor.

Sukses yang telah dicapai FFB tidak hanya dilihat dari eksisistensinya selama 29 tahun secara terus -menerus melakukan kegiatannya, tetapi karena reputasinya yang tinggi di mata insan perfilman nasional.

Reputasi yang tinggi tersebut turut serta mengharumkan nama Kota Bandung khususnya dan Jawa Barat umumnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Keberhasilan tentu bukan akhir sebuah

perjalanan, namun FFB melihatnya sebagai awal dari upaya yang lebih keras di tengah lingkungan yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu Forum Film Bandung dituntut bekerja lebih giat dan berkarya lebih baik dalam penyelenggaraan Festival Film Bandung.

Pada hakikatnya, FFB adalah festival film internasional seperti festival-festival lain di pelbagai negara. Di seluruh dunia, banyak festival film dengan segala apresiasi dan aspirasi serta cara penyelenggaraan yang berbeda satu sama lain.

Tiap festival punya interes sendiri, memiliki karakternya sendiri, dan memiliki warna budayanya sendiri. FFB memiliki karakter yang lebih bersemangat bertukar apresiasi, dan dengan demikian merupakan salah satu upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film dan sinetron.

Hal ini tercermin dalam sebutan “Terpuji” untuk film-film dan sinetron pilihannya, yang cenderung memberi alternatif mengenai film dan sinetron yang layak ditonton untuk meningkatkan wawasan dan apresiasi.

Festival Film Bandung ke-29 telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan rangkaian acara menuju “Malam Puncak Festival Film Bandung 2016”. Berbagai kegiatan tersebut untuk menambah keterlibatan masyarakat terhadap Festival Film Bandung. n

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: ADVETORIAL

NOMINASI

NOMINASI SERIAL TVDAN NARA SERIAL TV FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Candrakirana Starvision SCTV 2 Centini Mnc Pictures MNC TV 3 D'hijabers Tobali Putra Productions SCTV 4 Kisahiduldanfitri Transmedia Transtv 5 Ok Jek Netmediatama Net Tv PEMERAN PRIA SERIAL TV TERPUJI FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Ali Syakieb D'hijabers SCTV Tobali Putra Productions 2 Ben Joshua Kisahidul dan fitri Trans TV Transmedia 3 Ben Kasyafani Jawara RCTI Sinemart 4 Teddy Syach Candrakirana SCTV Starvision 5 Oka Antara Ok Jek Net TV Netmediatama

PEMERAN WANITA SERIAL TV TERPUJI 1 Dewipersik Centini MNC TV MNC Pictures 2 Masayu Anastasia Candrakirana SCTV Starvision 4 Nabila Syakieb Surga Yang Kedua SCTV Amanahsurga Productions 5 Naysillamirdad Romeo Danjuminten SCTV Mega Kreasi Film 6 Ririndwiaryanti Kesempurnaancinta NET TV Netmediatama NOMINASI FILM TELEVISI DAN NARA FILM TELEVISI 1 Dalang Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema SCTV 2 Dunia belum kiamat Bless Production Trans7 3 Hadiahterindahseorangpemulung Transinema Pictures Dan Pt. Gentabuanaparamita Trans TV 4 Perkututwarisan Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema SCTV 5 Sejengkal Tanah Surga Sinemart RCTI PEMERAN PRIA FILM TELEVISI TERPUJI FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Dimas Aditya Perkututwarisan SCTV Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema 2 Ferdytaher Namakuraka TVRI Jakarta TVRI Jakarta Dan TVRI Yogyakarta 3 Sonny Septian Duniabelumkiamat Trans 7 Bless Production 4 Teukurifnuwikana Ibutakbisamendengartangiskulagi SCTV KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema 5 Qausarharta Pulangmerantau Trans TV Transinema Pictures

PEMERAN WANITA FILM TELEVISI TERPUJI FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Adilafitri Ketupatcintajodohnyaoporsayang SCTV Starvision 2 Keira Shabira Hadiahterindahseorangpemulung Trans TV PT. Gentabuanaparamita 3 Masayu Clara Pialaterakhirdinda Trans TV Transinema Pictures 4 Mieke Amalia Akuhanyabutuhmaafanakku Indosiar Mega Kreasi Film 5 Sitibadriah Janjisitiuntukibu MNC TV MNC Pictures SUTRADARA FILM TELEVISI TERPUJI FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Azharkinoilubis Pialaterakhirdinda Trans TV Transinema Pictures 2 Dedisetiadi Perkututwarisan SCTV Surya Citra Televisi dan Citra Sinema 3 Gema Ana Ani Duniabelumkiamat Trans7 Bless Production 4 Hanny R. Saputra Sejengkal Tanah Surga RCTI Sinemart 5 Joko Jatmiko Namakuraka TVRI Jakarta TVRI Jakarta dan TVRI Yogyakarta PENULIS SKENARIO FTV TERPUJI FESTIVAL FILM BANDUNG 2016 1 Aguskuncoro Keluarga Bully SCTV Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema 2 Baskoroadi Pulangmerantau Trans TV, Transinema Pictures 3 Deadline Creative Team Bukansitinurbaya MNC TV Rapi Film 4 M. Haris Suhud Dalang SCTV Surya Citra Televisi Dan Citra Sinema 5 Nadjibkertapati Perkututwarisan SCTV Surya Citra Televisi dan Citra Sinema NOMINASI FILM DAN NARAFILM 1. 3 Fam Picture Dan MVP Pictures 2 Aisyahbiarkan Kami Bersaudara Film One Production 3 Jingga Lola Amaria Production 4 My Stupid Boss Falcon Pictures 5 Rudy Habibie (Habibie Danainun 2) Md Pictures

15

:: ADVETORIAL

PEMERAN UTAMA PRIA TERPUJI 1 Adipatidolken Jenderalsudirman Padma Picture, Mabes Tni Ad, Yayasan Kartika Ekapaksidanletjen Tni (Purn.) Kiki Syahnakri 2 Chiccojerikho Aachakujatuhcinta Multivision Plus Pictures Dan Tree Water Productions 3 Nino Fernandez Wa'alaikumussalam Paris Maxima Pictures 4 Reza Rahadian My Stupid Boss Falcon Pictures 5 Reza Rahadian Rudy Habibie (Habibie Danainun 2) Md Pictures PEMERAN UTAMA WANITA TERPUJI 1 Bunga Citra Lestari Jilbab Traveler Love Sparks In Korea Rapi Films 2 Chelsea Islan Rudy Habibie (Habibie Danainun 2) MD Pictures 3 Laudya Cynthia Bella AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production 4 Pevita Pearce AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Pictures dan Tree Water Productions 5 Sha IneFebriyanti NAY RumahKaryaSjuman PEMERAN PEMBANTU PRIA TERPUJI 1 ArieKriting AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production 2 Boris Bokir Wa'alaikumussalam Paris Maxima Pictures 3 Deva Mahenra SabtuBersamaBapak Max Picturesdan Falcon Pictures 4 DwiSasono Gangster StarVision 5 Tanta Ginting 3 FAM Pictures dan MVP Pictures PEMERAN PEMBANTU WANITA TERPUJI 1 AdiniaWirasti Ada ApaDenganCinta2 Miles Films, Legacy Pictures danTanakhir Films 2 Cut MiniTeo Juara MagMa Entertainment 3 Indah Permatasari Rudy Habibie (Habibie danAinun 2) MD Pictures 4 Lydia Kandou AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production 5 Nova Eliza AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Pictures dan Tree Water Productions SUTRADARA TERPUJI 1 Anggy Umbara 3 FAM Pictures dan MVP Pictures 2 HanungBramantyo Rudy Habibie (Habibie danAinun 2) MD Pictures 3 Lola Amaria Jingga Lola Amaria Production 4 Monty Tiwa SabtuBersama Bapak Max Picturesdan Falcon Pictures 5 Upi My Stupid Boss Falcon Pictures

16

PENULIS SKENARIO TERPUJI 1 Agasyah Karim, Khalid Kashogidan AwiSuryadi Badoet DT Films 2 Bounty Umbara, AnggyUmbaradan FajarUmbara 3 FAM Pictures dan MVP Pictures 3 Ernest Prakasa Ngenest StarVision 4 Ginatri S.Noerdan HanungBramantyo Rudy Habibie (Habibie danAinun 2) MD Pictures 5 JujurPranantodan Gunawan Raharja AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production PENATA EDITING TERPUJI 1 AndhyPulung AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Pictures dan Tree Water Productions 2 LilikSubagyodanWawan I.Wibowo Bangkit!

KaningaPictures, Oreima Films danSuryanation 3 Ryan Purwoko Jilbab Traveler Love Sparks in Korea Rapi Films 4 Wawan I Wibowo My Stupid Boss Falcon Pictures 5 W. Ichwandiardono Ada ApaDenganCinta 2 Miles Films, Legacy Pictures danTanakhir Films PENATA KAMERA TERPUJI 1 Batara GoemparSiagian AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Picturesdan Tree Water Productions 2 Dicky R.Maland 3 (Tiga) FAM Pictures dan MVP Pictures 3 Edi Santoso AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production 4 EnggarBudiono Jilbab Traveler Love Sparks in Korea Rapi Films 5 IpungRachmatSyaiful Rudy Habibie (Habibie danAinun 2) MD Pictures PENATA ARTISTIK TERPUJI 1 Allan Sebastian AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Pictures dan Tree Water Productions 2 Ade Gimbal My Stupid Boss Falcon Pictures 3 Anto Wahid 3 FAM Pictures dan MVP Pictures 4 Eros Eflin Ada ApaDenganCinta 2 Miles Films, Legacy Pictures danTanakhir Films 5 Allan Sebastian Rudy Habibie (Habibie danAinun 2) MD Pictures PENATA MUSIK TERPUJI 1 Charlie Meliala AachAkuJatuhCinta Multivision Plus Pictures dan Tree Water Productions 2 MellyGoeslawdanAnto Hoed Ada ApaDenganCinta 2 Miles Films, Legacy Pictures danTanakhir Films 3 Ricky Lionardi Badoet DT Films 4 oersiArgeswara Jingga Lola Amaria Production 5 TyaSubiakto AisyahBiarkan Kami Bersaudara Film One Production KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: ADVETORIAL

PENGANUGERAHAN FILM DAN NARA FILM TERPUJI 2016

F

FB menganugerahkan sejumlah penghargaan terpuji bagi insan perfilman tanah air. Mereka adalah Reza Rahadian “My Stupid Boss” sebagai Pemeran Utama Pria Terpuji FFB 2016. Sha Ine Febriyanti “Nay” dan Chelsea Islan “Rudy Habibie” sebagai Pemeran Utama Wanita Terpuji FFB 2016.

Pemeran Pembantu Pria Terpuji FFB 2016 dimenangkan Tanta Ginting dalam film "3". Sedangkan Pemeran Pembantu Wanita Terpuji FFB 2016 dimenangkan Indah Permatasari dalam "Rudy Habibie" dan Nova Eliza dalam "Aach Aku Jatuh Cinta".

Untuk Sutradara Terpuji FFB dimenangkan Anggy Umbara dalam film "3". Penulis Skenario dimenangkan Ernest Prakasa dalam "Ngenest". Penata Editing Terpuji, Andhy Pulung "Aach..Aku Jatuh Cinta”. Lalu Penata Kamera Terpuji FFB 2016 jatuh ke Enggar Budiono "Jilbab Traveler Love Sparks in Korea".

Penata Artistik Terpuji FFB 2016, Ade Gimbal dalam "My Stupid Boss". Dan Penata Musik Terpuji FFB 2016, diraih Melly Goeslaw dan Anto Hoed dalam "Ada Apa Dengan Cinta? 2" lalu Ricky Lionardi dalam "Badoet".

PEMENANG FILM IMPOR TERPUJI FFB 2016 Forum Film Bandung dengan bangga mengumumkan 12 film impor terpuji, mengapa dan kenapa terpuji? Sebelumnnya film Impor yang beredar di bioskop Bandung pada periode pengamatan 1 Agustus 2015 - 31 Juli 2016 berjumlah 166 judul, lalu kami sortir menjadi 40 film dan dari 40 dipilih kembali menjadi 12 film impor terpuji. Berikut para pemenangnya dan mengapa "terpuji".

1. e Martian / PG-13 / 2015 [Fiksi-Ilmiah Komedi Terpuji] Sutradara : Ridley Scott Produksi : Twentieth Century Fox Film Corporation, TSG Entertainment dan Scott Free Productions.

2. Spotlight / R / 2015 [Drama Terpuji] Sutradara : Tom McCarthy

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Produksi : Participant Media, First Look Media dan Anonymous Content 3. Inside Out / PG / 2015 [Animasi Terpuji] Sutradara : Pete Docter dan Ronnie Del Carmen Produksi : Pixar Animation Studios dan Walt Disney Pictures 4. Star Wars: Episode VII - e Force Awakens / PG-13 / 2015 [Petualangan Terpuji] Sutradara : J.J. Abrams Produksi : Lucasfilm, Bad Robot dan Truenorth Productions 5. Bridge Of Spies / PG-13 / 2015 [riller Terpuji] Sutradara : Steven Spielberg Produksi : Amblin Entertainment, DreamWorks SKG dan Fox 2000 Pictures 6. Sicario / R / 2015 [riller Kejahatan Terpuji] Sutradara : Denis Villeneuve Produksi : Black Label Media, Lionsgate dan under Road Pictures 7. e Walk / PG / 2015 [Biografi Terpuji] Sutradara : Robert Zemeckis Produksi : Sony Pictures Entertainment, TriStar Productions dan ImageMovers 8. e Revenant / R / 2015 [Drama Terpuji] Sutradara : Alejandro G. Iñárritu Produksi : Regency Enterprises, RatPac Entertainment dan New Regency Pictures 9. e Hateful Eight / R / 2015 [Kejahatan Terpuji] Sutradara : Quentin Tarantino Produksi : Double Feature Films dan FilmColony 10. e Mermaid / R / 2016 [Komedi Fantasi Terpuji] Sutradara : Stephen Chow Produksi : China Film Group, Edko Films, e Star Overseas dan Hehe (Shanghai) Pictures Co.,Ltd

(Adv)

17

:: RESENSI FILM

“The Doll” Siap Menteror Bandung

F

DEDEN .GP/KONTROVERSINEWS.COM

ondasi film e Doll adalah ihwal arwah anak gentayangan di Jalan Siliwangi Bandung yang memegang boneka. e Doll bercerita tentang sepasang suami istri Anya (Shandy Aulia) dan Daniel (Deny Sumargo) yang baru saja pindah ke Bandung. Daniel menemukan sebuah boneka di lokasi proyek, dan diberikan pada istrinya yang merupakan seorang pembuat boneka. Mereka tak tahu ada makhluk jahat yang bersemayam dalam boneka tersebut.

Anya yang suka membuat boneka senang dengan boneka yang dibawa Daniel tersebut.

Namun, Niken (Vitta Mariana) tetangga Anya kaget karena boneka bernama Ghawiah itu menyimpan kisah kelam. Menurut Niken, Ghawiah adalah boneka milik Uci, bocah perempuan yang dibunuh saat terjadi perampokan di rumahnya.

Niken bercerita, boneka itu biasanya

18

tinggal di pohon dekat rumahnya di Jalan Siliwangi Bandung. Niken bersikukuh kalau Anya dan Daniel harus mengembalikan boneka itu ke pohon tempat tinggalnya.

Akan tetapi, cerita Niken dianggap angin lalu. Daniel dan Anya tak percaya hal-hal gaib seperti itu. Sampai suatu ketika banyak hal aneh dan mengancam yang terjadi di hidup mereka. Apa yang sebenarnya terjadi?

Seusai special screening di bioskop BIP Jalan Merdeka Kota Bandung, Minggu, 23 Oktober 2016, casting director Hitmaker Studios Dewi Yulia Razif mengungkapkan,

kisah “e Doll” terinsipirasi dari cerita nyata yang berkembang di masyarakat. Pada prosesnya, rumah produksi menerima banyak cerita terkait urban legend. Namun, pada akhirnya produser sekaligus sutradara Rocky Soraya memilih kisah Uci dan bonekanya.

“Banyak skenario yang masuk tapi kami mencari yang menarik dan membumi. Kebetulan setting-nya di Bandung. Urban legend tentang boneka banyak, kami tidak mengikuti ‘Anabelle’ atau ‘Chukky’,” ungkap Dewi.

Dewi menyebutkan, proses shooting dilakukan selama hampir dua bulan. Sebanyak 45 persen pengambilan gambar di Kota Bandung, sisanya di Jakarta. Selain diputar di Indonesia, kata Dewi, “e Doll” juga akan tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Salah satu pemain Shandy Aulia mengatakan, selama shooting “e Doll” dia tidak menemukan hal-hal aneh. Dia malah senang karena beradu akting lagi dengan Denny Sumargo. Sebelumnya, Shandy menjadi Denny pada film “308” dan “Mall Klender”. e Doll yang diproduksi Hitmaker Studio tayang pada 27 Oktober 2016. (Deden .GP)

Sara Wijayanto, Denny Sumargo dan Sandy Aulia pada acara meet and greet di bioskop BIP Jalan Merdeka Kota Bandung, Minggu, 23 Oktober 2016.

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

CIAMIS | Festival ternak tingkat Kabupaten yang diadakan di Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah dibuka langsung H. Iing Syam Arifin dan Wakil Bupati Oih Burhanudin.

Dalam pembukaan ini Bupati Ciamis mengatakan, festival ternak atau dulu dikenal dengan sebutan pesta patol merupakan salah satu wadah untuk mempromosikan hasilhasil kegiatan peternakan yang telah dicapai.

Nama “Festival Ternak” mulai dicanangkan secara regional di Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan pada 2013 lalu. Yang cukup membanggakan bahwa cikal bakal kegiatan festival ternak, yaitu “Pesta Patok” berawal di Kabupaten Ciamis bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan pesta patok pertama yang bertempat di Dusun Bunihilir, Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis pada Tahun 1997, oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Pesta Patok atau Festival ternak tersebut dibudayakan melalui pelaksanaan kegiatan rutin tahunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Jenis kegiatan dalam Festival ternak tingkat Kabupaten Ciamis Tahun 2016 tidak hanya pameran produk peternakan dan hasil olahan produk peternakan tetapi juga kegiatan lainnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wahana pertukaran informasi, teknologi dan pengalaman dalam bidang peternakan sekaligus sebagai ajang silaturahmi bagi masyarakat peternakan yang akhirnya dapat memberikan motivasi untuk berperan aktif dalam pembangunan peternakan sesuai dengan peran masing-

masing.

Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan daerah Kabupaten Ciamis nomor 3 tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 tahun 2014 tentang susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

Agenda tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Agenda tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

Tujuan Agar Menjadi ajang silaturahmi Masyarakat peternakan di tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Memfasilitasi masyarakat peternakan dan pelaku usaha peternakan agar dapat menyalurkan kretivitas dan peran serta dalam pengembangan pembangunan peternakan.

Merupakan wahana untuk menyampaikan berbagai Idea, pemikiran dan gagasan untuk perbaikan pembangunan peternakan yang lebih baik di masa mendatang sebagai ajang promosi produk hasil perternakan baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Sapi potong, yang merupakan hasil nyata dari pemanfaatan teknologi inseminasi buatan di Kabupaten Ciamis. Dimana mulai bulan Januari sampai sengan September 2016 telah lahir anak sapi sebanyak 850 ekor dan pada bulan Desember 2016, diharapkan kelahiran anak sapi potong bisa mencapai sebanyak 1500 Ekor. Semoga dengan adanya panen pedet ini menjadi salah satu tonggak keberhasilan upaya pengembangan sapi potong di kabupaten Ciamis.

Perlu kami laporkan pula bahwa saat ini sedang dilaksanakan pemberian penghargaan dari gubernur kepada para Juara Lomba Kelompok Agribisnis peternakan tingkat Provinsi Jawa Barat di pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi yang Alhamdulillah dari Kabupaten Ciamis, Empat Kelompok peternak memperoleh juara sebagai berikut : 1). Kelompok Ternak Domba Karya Mekar Desa Kertayasa, Kecamatan Panawangan Sebagai Juara Ke-1, 2). Kelompok Ternak Sapi Al-Hidayah Desa Sukasari, Kecamatan Tambaksari Sebagai Juara Ke3, 3). Kelompok Itik Sari Abadi Harja Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican Sebagai Juara Ke-3. 4). Kelompok Ternak Kambing Tani Makmur Desa Cintaratu, Kecamatan Lakbok Sebagai Juara Ke-4. Jelasnya.(R.H)

REGIONAL

Bupati Buka Festival Ternak Tingkat Kabupaten Ciamis

Masyarakat Karang Paningal Pertanyakan Bantuan Dana PUAP dan Sapi

CIAMIS | Terkait bantuan dana Program PUAP dan 10 Ekor Sapi yang dikucurkan pemerintah beberapa tahun lalu di Desa Karang Paningal, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis kembali dipertanyakan masyarakat apakah dana tersebut masih ada atau sudah raib.

“Karena bantuan tersebut harusnya berjalan sesuai dengan aturan. Diduga dana tersebut senilai ratusan Juta yang diterima langsung oleh Gapoktan dan 10 Ekor Sapi pun harusnya di gulirkan kepada anggota kelompok supaya menambah perekonomian rakyat,” jelas warga.

Kami sebagai masyarakat Karang Paningal atau anggota Kelompok mencoba untuk meminjam dan PUAP tersebut namun realisasinya tidak pernah ada dan menurut informasi 10 Ekor Sapi pun sudah raib.

Oleh karena itu kami masyarakat Karang Paningal mempertanyakan dana bantuan tersebut namun

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

menurut Ketua Gapoktan bahwa uang tersebut ada di tangan masyarakat lainnya, tapi anehnya ketika di tanya bukti masyarakat peminjam tidak ada, begitu juga dengan 10 Ekor Sapi yang sekarang tidak ada dalam kandangnya namun Ketua Gapoktan mengatakan bahwa sapi tersebut sudah di jual dan uangnya ada di BRI, akan tetapi, bukti uang tersebut tidak pernah terwujud jelas masyarakat.

Ketika masalah ini dikonfirmasikan kepada Kepala Desa yang baru tentang dana tersebut mengatakan saya tidak begitu tahu awalnya bantuan tersebut namun seharusnya Ketua Gapoktan melaporkan tentang permasalahan ini, saya selaku Kepala Desa baru harus tahu jangan sampai dalam kepemimpinan saya Desa Karang Paningal tidak sesuai dengan Visi dan Misi saya untuk membangun Desa sya harap Pengurus Gapoktan melaporkan tentang Dana tersebut

karena masyarakat juga sudah mulai mempertanyakan dana dan 10 Ekor tersebut ungkapnya.

Tambahnya lagi jangan sampai masalah ini berkepanjangan dan Pengurus Gapoktan enjoy-enjoy saja. Karena ini adalah berkaitan dengan uang Negara dan harus dipertanggung jawabkan. (R.H)

19

Walikota Cimahi Resmikan 2 Fasilitas Baru RSUD Cibabat

502 ASN Pemkot Cimahi Menerima SK Kenaikan Pangkat CIMAHI | Sebanyak 502 ASN di Kota Cimahi menerima SK kenaikan Pangkat yang langsung diserahkan oleh Wali Kota Cimahi Atty Suharti di Aula Gedung Pusdikpal, Jl. Poncol Selatan, Cimahi, (07./10/2016).

Atty Suharti mengatakan sebagaimana disebutkan dalam PP NO 12- THN 2002 , bahwa kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian ASN terhadapnegara.

“Rekan-rekan dari Badan Kepegawaian Daerah dan (Badan Pertimbangan Jabat dan Pangkat) (BAPERJAKAT), telah melakukan proses pentahapan untuk kelayakan pemberian penghargaan kepada rekan-rekan, termasuk penilaian yang diorientasikan kepada reformasi birokrasi,” ujarnya Atty berharap dengan kenaikan pangkat, para aparatur sipil negara memiliki semangat secara pribadi tanpa harus melalui penekanan orang lain , memiliki inisiatif berkretifitas tanpa harus takut berkreasi , memilki jiwa kebersamaan tanpa harus diajak untuk membangun jiwa korsa.

“Kami berharap semakin tinggi pangkat semakin mampu untuk dapat membuktikan hasil rencana kegiatan yang telah di susun ,bukannya semakin kendur untuk bertanggung jawab

20

karena merasa diri pasti ditempatkan dalam jabatan dan pasti akan pensiun,” ujarnya Atty pun berpesan dengan kenaikan pangkat ini kiranya jangan di anggap sederhana , sebagai kenaikan tambahan gaji dan adanya hak jabatan tapi dengan kenaikan pangkat harus dimunculkan kesadaran akan makin tinggi pangkat, makin tanggungjawab, makin kreatif makin memikirkan rakyat.

“Dari filosopi kehidupan yang harus kita jadikan komitment diri, kalau tidak ada rakyat , tidak akan ada pemerintahan, kalau tidak ada pemerintahan tidak akan ada aparatur sipil negara, dengan demikian harus diyakinkan, buat siapa kita bekerja? untuk rakyat cimahi yang hari ini masih sederhana pendapatnya,” pesannya.

Atty melanjutkan walaupun ini lebih mampu dari rakyat , para ASN bertambah pendapatannya, ataupun lebih cerdas dari rakyat , semuanya sebagai alat management untuk meningkatkan pelayanan publik.

“Kita harus ajeg sapa madegantur motekar dalam memberikan pelayan pada rakyat , dengan hade jeung deungeun, akur jeung dulur , sapagodos sahartos keur katentreman rahayat sangkatra hardja,” tutupnya.

CIMAHI | Walikota Cimahi Atty Suharti meresmikan loket antrean pasien dan taman bermain anak di RSUD Cibabat pada, Senin (10/10/2016). Penambahan dua fasilitas itu dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap warga masyarakat.

Walikota Cimahi Atty Suharti menjelaskan, sesuai dengan namanya taman bermain diperuntukan bagi anakanak dibawah usia 14 tahun. Karena mereka tidak diperbolehkan memasuki area sentral rumah sakit.

“Untuk itu, RSUD Cibabat memiliki inisiatif membuat fasilitasi sebagai penunjang bagi anak-anak.

Karena itu dibuat area bermain anak,” kata Atty kepada pewarta.

Fasilitas terbaru lainnya yakni loket pelayanan terpadu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Loket tersebut dibuat agar antrean pasien yang mau mendaftar berobat rawat jalan tidak terlalu mengular.

Pasalnya, sebelum loket terpadu dibuat, antrean pendaftaran pasien itu mengular hingga sore hari. loket layanan ini secara sinifikan mempercepat pelayanan terhadap pasien.

Selanjutnya, kata Atty, dalam kesempatan tersebut, ada bantuan juga dari Yayaysan Peduli Kanker yang memberikan sebuah kursi roda serta oksigen bagi penderita kanker.

“Rumah sakit terus berupaya meningkatkan pelayaan terbaik bagi para pasien. Tentu ini adalah awal dari pada pembangunan rumah sakit di dalam pelayanan terbaik,” pungkasnya. (Jason)

(Jason)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

PGRI Kab. Bandung Peduli Korban Bencana Garut dan Sumedang

KAB. BANDUNG | Wujud kepedulian PGRI Kab. Bandung terhadap para korban bencana

alam yang terjadi di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang, direncanakan pada hari

:: REGIONAL Sabtu mendatang PGRI Kab. Bandung dipimpin langsung Ketua PD. PGRI Kab. Bandung H. Agus Firman Zaeni akan berkunjng ke PD. PGRI Kab. Sumedang dan Kab. Garut guna menyampaikan bantuan, untuk mengurangi beban yang menimpa masyarakat guru yang ada di kedua kabupaten tersebut.

Kepada kontroversinews.com H. Agus Firman Zaeni menuturkan bantuan PD. PGRI Kab. Bandung untuk dua kabupaten tersebut berupa uang tunai, ini terkumpul berkat kerjasama PD. PGRI Kab. Bandung dan para ketua cabang serta pengurus PGRI yang ada di kecamatan se- Kab. Bandung.

Dijelaskan Agus, bahwa bantuan untuk Kabupaten Garut sebesar Rp.35 juta, dan untuk Kabupaten Sumedang sebesar Rp. 25 juta, PD. PGRI Kab. Bandung berharap semoga bantuan yang disampaikan dapat mengurangi beban yang diderita baik langsung ataupun tidak langsung oleh PD. PGRI Kab. Garut dan Sumedang.

“Selain menyampaikan bantuan ke Kab. Garut dan Sumedang PD. PGRI Kab. Bandung akan melakukan bedah rumah tidak layak huni khusus bagi para anggota PGRI yang ada di kecamatan se-Kabupaten Bandung yang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelas Agus. (AWING )

Baperjakat Kab. Bandung Tidak Profesional KAB. BANDUNG | Terkait pelaksanaan rotasi dan promosi jabatan yang diselenggarakan BKPP Kab. Bandung, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat terkesan tidak profesional dan dipaksakan dalam

melakukan penunjukan dan pengangkatan pejabat baik struktural maupun fungsional yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten bandung.

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Kepala SMP Kutawaringin 2 sudah dilantik sedangkan SMPN Kutawaringin 2 masih belum tampak, anehnya lagi SMPN 2 kutawaringin proses status sekolah negerinya belum ada, kepala sekolahnya sudah ditunjuk dan dilantik.

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Menurut kepala sekolah SMPN Kutawaringin 2, mengakui sangat bingung dan serba salah sedangkan Dapodik saja tidak bisa muncul, sementara tanggungan tetap ada.

Hal serupa terjadi pula di SMPN 3 Cimenyan, Kabupaten Bandung, menurut Kepala SMPN 3 Cimenyan, pada kontroversinews.com menuturkan nasibnya tidak jauh beda dengan yang diderita kepala SM-

PN 2

sebagai kepala sekolah SMPN 3 Cimenyan namun SK Bupati tersebut seakan akan tidak ada istimewanya.

“Hingga saat ini segala sesuatu yang terjadi di SMPN 3 Cimenyan masih diatur oleh SMPN 1 Cimenyan Kabupaten Bandung karena data Dapodik yang berlaku masih menginduk ke SMPN 1 Cimenyan, sedangkan proses Penegrian SMPN 3 Cimenyan pun hingga saat ini belum ada kelanjutannya,”jelas kepsek SMPN 3 Cimenyan.

Dengan terkuaknya hal tersebut Baperjakat Kab bandung dan Steacholder terkait harus segera mengambil langkah guna penyelesaian status kedua SMPN tersebut, dan yang menjadi pertanyaaan apakah Bupati Bandung pernah melakukan peresmian baik itu SMPN 2 Kutawaringin maupun SMPN 3 Cimenyan hanya Dadang M. Naser yang mengetahui itu.,.?..

(AWING)

Kutawaringin, meski sudah mengantongi SK Bupati Bandung hasil pelantikan yang diselenggarakan beberapa pekan lalu, dan Ia diberikan tugas tambahan

21

:: REGIONAL

Bupati Optimis Ketahanan Pangan ke Tingkat Nasional Kepala Badan Ketahanan Pangan, H. KAB. BANDUNG | Peringatan Hari PanDadang Hermawan, mengatakan kepada gan Sedunia ke 36, tahun 2016 tingkat kontroversinews.com, upaya untuk Kabupaten Bandung, (25/10) diselengmenuju tingkat Nasional kita sudah garakan di Doom Bale Rame Sabilulungan. mempersiapkan bahan dan data dilapanMembawa tema, Dengan Semangat Sabilugan. lungan Membangun Selanjutnya akan diKedaulatan Pangan Berke“Dengan melakukan verifikasi juga lanjutan Melalui Gerakan manfaatkan wawancara langsung denCinta Aneka Pangan Lokal yang bekerja sama dengan aneka pangan gan Bupati Bandung oleh panitia tingkat nasional.

BKP3, Disnakan, dan TP PKK Kabupaten Bandung. lokal berarti kita Dadang berharap Ketahanan Pangan Kabupaten Acara tersebut dihadiri turut pula bisa meraih pengsekitar 2500 orang yang melestarikan Bandung hargaan itu. terdiri para Muspida, Musbudaya kecinBupati menambahkan, pika, Tokoh Masyarakat, pangan lokal tidak kah pentperwakilan Kepala Daerah, taan terhadap ingnya dengan yang lain. para Guru TK, murid TK, produk dalam Bahkan harus dibiasakan serta murid SD. bagi masyarakat dengan mePada sambutannya, Bunegeri. ” manfaatkan pangan lokal. pati Bandung, H. Dadang Belum tentu makanan luar M. Naser, sebagai Juara atau impor baik bagi masyarakat. SebaKetahanan Pangan tingkat Provinsi Jawa liknya makanan lokal selain terjangkau Barat diakuinya sebagai beban berat yang membutuhkan rasa tanggung jawab. Untuk juga kadar protein dan yang lainnya tidak kalah. itu ia menghimbau kepada semua yang “Dengan memanfaatkan aneka pangan hadir untuk bisa mempertahankannya lokal berarti kita turut pula melestarikan melalui kebersamaan untuk selanjutnya budaya kecintaan terhadap produk dalam bisa meraih penghargaan tingkat Nasional. negeri,” kata Dadang M. Naser. (Ki Agus N. Fattah) Bupati optimis bisa meraih hal itu.

22

Penentuan UMK Diharapkan Tak Bergejolak

CIMAHI | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaketrans) Kota Cimahi berharap penentuan Upah Minimum Kota (UMK) 2017 tidak menimbulkan gejolak seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya.

Kepala Dinsosnaketrans Kota Cimahi Supendi Heriyadi mengungkapkan, penentuan UMK pada tahun depan akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Dengan PP 78, penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya, kepada pewarta, Jumat (30/9/2016) lalu.

Dia menjelaskan, KHL menurut PP ini, merupakan standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan satu bulan, yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup oleh Menteri (Tenaga Kerja), dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional, yang menggunakan data dan informasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“KHL pada 2015 itu sudah Rp1,9 juta sehingga UMK Cimahi diatas Rp2 juta atau 100% diatas KHL. KHL dari BPS dilihat year to year yang baru diketahui pada awal Oktober,” ucapnya.

Ristiana Ekawati Kasie Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Cimahi menambahkan, dewan pengupahan Cimahi akan melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terakhir sebelum menentukan UMK. “Kami telah melakukan survei sebanyak dua kali dan survei terakhir akan dilakukan pada 4 Oktober mendatang,” pungkasnya. (Jason)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: REGIONAL

PENGADAAN KENDARAAN ANGKUTAN BERAS RASKIN

Pabrikan Motor Roda Tiga dan Dinsos Kab. Cirebon Diduga Bersekongkol CIREBON | Dugaan tersebut muncul dari imbas pemberitaan kontroversinews edisi Oktober, ditambah hasil penelusuran lewat pesan singkat dengan Sosial Maryono Perihal Proses Lelang lewat E-Katalog.

Hasil hasil penelusuran selama sebulan di internet, tidak ditemukan E-Katalog Motor Roda Tiga Merk APP KTM yang disebut Kadis Marono sebagai rekanan yang ditunjuk untuk melakukan pengadan kendaraan Angkutan Beras Raskin untuk Desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Cirebon sampai berita ini di turunkan.

Bahkan Kepala Dinas Sosial Maryono terkesan menantang lewat pesan singkatnya ketika diminta komentar akan adanya berita lanjutan. “Maaf Mas Baru Balas kami lagi Raker dengan DPRD bagi kami berita itu yang penting tidak gibah, fitnah, dan tidak suuzon. Terima kasih.

Mohon maaf wassalam,” tutur Maryono lewat pesan singkatnya.

Seorang Kepala Dinas tidak

bisa seperti itu, dia kan pejabat publik, informasi tentang pengadaan motor roda tiga APP. KTM harus terbuka kalau tidak mau menimbulkan Gibah, Fitnah, dan Suuzon. Demikian dikatakan Nur Aries Supriyatno Pimpinan Gerakan Rakyat Daerah (GRD), organisasi kemasyarakat yang bergerak dibidang Kontrol Sosial ini ketika diminta komentarnya.

Lebih lanjut Aries sapaan akrab Nur Aries Supriyatno mengatakan, bahwa dirinya dan tim akan ikut melakukan investigasi.

“Saya akan lakukan investigasi tentang pengadaan motor roda tiga APP KTM tersebut, dan jika nanti ditemukan bukti–bukti yang menguatkan telah terjadinya dugaan persekongkolan jahat antara pihak pabrikan motor roda tiga dan Dinsos Kabupaten Cirebon saya dan tim akan membuat laporan ke pihak – pihak yang berwenang,” regas Aries.

Sementara ditempat terpisah, ketika LSM Forum Keadilan Anak Negeri Edi. S juga ikut berkomentar saya bahkan sudah

telepon beliau (Kadis Sosial Maryono, Red) menanyakan tentang siapa pihak ketiga yang ditunjuk Dinsos, Pak Maryono Kadis Sosial mengatakan ya tadi, APP KTM lah katanya saya hanya mau menambahkan, bahwa apa yang dilakukan Dinas Sosial dan Kepalanya pada pekerjaan pengadaan motor roda tiga itu tidak sesuai prosedur pengadaan.

“Setahu saya pihak Dinas seharusnya melakukan pengumuman/pelelangan pengadaan lewat LPSE setempat untuk mencari pihak rekanan yang punya latar belakang di bidang pengadaan bukannya menjalin kerjasama langsung dengan pabrikan motor, “ungkap Edi. Edi menambahkan, ini pelanggaran dan akan saya coba telusuri apa–apa saja pelanggaran yang sudah dilakukan Dinsos dengan Pihak Pabrikan Motor Roda Tiga tersebut serta mengklarifikasinya kembali ke pihak Dinsos Kabupaten Cirebon, pungkasnya mengakhiri komentarnya. (KUSYADI)

Atasi Banjir di Cimahi, Dua Sungai Harus Dinormalisasi

CIMAHI | Terkait normalisasi Sungai Cilember dan Cibeureum, kebutuhan lahan yang harus disiapkan Pemkot Cimahi ialah seluas sekitar 1,44 hektare, yang berada di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan.

Setelah lahan itu tersedia, maka normalisasi sungai dapat dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sementara itu menurut Kepala Bidang Permukiman dan Perumahan Dinas PU Kota Cimahi Agus Hapriyadi mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai kebutuhan lahan untuk normalisasi sungai.

Meski begitu, pembebasan lahan kemungkinan baru dilakukan pada tahun depan.

Agus menuturkan, salah satu daerah yang bakal terkena pembebasan lahan ialah di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Menurut dia, warga di RT 2 dan 3 di RW 8 sudah menyambut baik rencana pembebasan lahan untuk normalisasi sungai itu.

Sedangkan menurut Kepala Seksi Sarana Prasarana Permukiman Perumahan Dinas PU Kota Cimahi Deni Herdiani mengatakan, ada delapan proyek drainase yang dilelangkan di Dinas PU, dengan total anggaran sekitar Rp 2,9 miliar. Pengadaan untuk proyek drainase juga dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung, dengan total biaya sekitar Rp 1,4 miliar.

(Jason)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

23

:: REGIONAL

Pengurusan Pengukuran Bidang Tanah 18 Hari Kerja di BPN Bandung Barat BANDUNG BARAT | Informasi dan data yang didapat bahwa pengurusan pengukuran tanah di kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat bisa 18 hari kerja.

Lamanya permohonan mengurus pengukuran bidang tanah. Presiden Joko Widodo mengatakan, Saya kasih peringatan ke BPN. Eng-

gak mau dengar terlalu lama urus sertifikat.

“Suatu saat saya akan cek langsung. Dari saya lahir sampai sekarang urus sertifikat lama, enggak bisa dibiarkan,” ungkap Jokowi.

Kegiatan dengan luas tanah sampai dengan 10 Ha pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam rangka penetapan batas dibawah Tu(tarip ukur)=luas tanah 500xHSBK u + Rp 100.000. Tu=luas tanah 500x Rp 100.000 + Rp 100.000.

Permohonan pengukuran harus melengkapi persyaratan sebagai berikut, mengisi formulir permohonan (form tersedia di loket koperasi), foto copy KTP pemohon, melampirkan foto copy bukti kepemilikan tentang tanah tersebut antara lain: sertipikat atau girik atau akta PPAT, segel dan lainnya, membayar biaya pengukuran.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat Nurhadi Putra mengucapkan bahwa terdapat persyaratan, biaya, prosedur dan waktu layanan yang terdapat pada kantor BPN. “Terkait biaya untuk pelayanan pekerjaan pengukuran, kami mengacu kepada peraturan,’’ ungkap Nurhadi. (Jason)

BANDUNG | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) menyambut kedatangan Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Pangkalan Udara TNI AU Husein Sastranegara, Senin (24/10) lalu.

Kemudian Wakil Presiden dan rombongan FKPD bertolak menuju Universitas Padjajaran untuk menghadiri acara temu Adminstrator Muda Indonesia di Gedung Rektorat Universitas Padjajaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan yang bersamaan dengan seminar nasional itu diselenggarakan

oleh Mahasiswa Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran dengan tema "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi". Kegiatan tersebut di ikuti oleh 30 perwakilan administrator muda dari perguruan tinggi se Indonesia Acara tersebut dilaksanakan 24 sampai 27 Oktober 2016 menghadirkan narasumber selain Wakil Presiden, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. (GAF/ZM)

“Terkait biaya untuk pelayanan pekerjaan pengukuran, kami mengacu kepada peraturan.”

Anggaran Peningkatan PHBS Rp 3.247.412.000 Dikelola Swakelola BANDUNG | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada program promosi kesehatan mempunyai sasaran harapan dengan terlaksananya peningkatan perilaku hidup bersih disetiap rumah tangga yang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan cakupan seluruh desa di Jawa Barat.

Pelaksanaan program Promosi Kesehatan dengan Kegiatan PHBS yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Jabar yang memiliki anggaran dana sebanyak Rp 3.247.412.000, bersumber dana dari APBDTahun 2016.

“Kegiatan Peningkatan PHBS terdiri dari beberapa kegiatan yang dikelola secara swakelola meliputi pertemuan koordinasi dan pembinaan PHBS di berbagai tatanan yaitu tatanan rumah tangga, tatanan tempat kerja, tatanan pendidikan, tatanan tempat-tempat umum dengan melibatkan petugas kesehatan, rumah sakit umum daerah dan swasta, pramuka serta lintas sektor di provinsi dan di kab/kota,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Uus Sukmara.

(Jason)

Kajati Jabar Sambut Wapres dalam Acara Seminar Administrator Muda

24

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Bang Jeri Penambah Cita Rasa Bikin Ketagihan

P

roduk unggulan dengan bahan dasar Bawang Merah dan Teri yang di produksi oleh Dedeh Kurniasih yang akrab di panggil Dhea, menuturkan kepada kontroversinews.com, sebelumnya ia mengakui tidak suka dengan bawang merah. Tapi setelah dipadukan dengan ikan teri, tercipta sebuah rasa yang berbeda.

Guna mengecek hasil racikannya, ia coba menawarkan kepada para tetangganya. Ternyata respon dari tetangganya sangat bagus. Malah menjadi langganan tetap.

Atas dasar pengalaman itu, Dhea mencoba meningkatkan produksinya dengan memperkejakan 3 orang pegawai. Hasil dari penjualan Bawang jeung Teri (Bang Jeri), perbulannya mencapai bersih 2 jutaan. Ia optimis bisa mengembangkan usahanyaapa lagi Bang Jeri hanya ia produksi sendiri.

Saat ini Bang Jeri terdiri dari varian 2 rasa, original dan pedas. “Untuk selanjutnya kami akan mencoba rasa baru.

Mudah-mudahan rasa baru itu bisa di

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

terima masyarakat seperti yang terdahulu,” ungkap Dhea Aep Dadan Kusnandar, suami dari Dhea sebelumnya pun merasa ragu dengan usaha isterinya itu. Mengingat produksi yang ditawarkan berupa campuran bawang merah dan teri. Tapi keuletan Dhea ternyata membuahkan hasil. Selain membantu perekonomian keluarga juga produksinya itu terbilang unik. Karena hanya kami yang memproduksi tidak ada yang lain. Bahkan Aep merasa bangga kalau olahan isterinya itu bisa sampai ke luar negeri.

Untuk di Indonesia sendiri pun sudah lama menyebar. Padahal isterinya merintis baru 2 tahunan, yaitu tahun 2014.

Salah satu upaya yang dilakukan Aep dan Dhea isterinya, dengan memanfaatkan setiap event yang ada di Kabupaten Bandung. Termasuk kegiatan peringatan hari Ketahanan Pangan sedunia ini di Doom Bale Rame Sabilulungan. Aep sepenuhnya mendukung usaha isterinya. Ia berharap Bang Jeri bisa lebih berkembang lagi,

:: ADVETORUAL

begitu juga dengan pemasarannya nanti. “Karena walau bagaimana pun ini asli olahan dalam negeri berupa perpaduan bawang merah dengan teri.

Mungkin bagi masyarakat terasa aneh akan hal itu. Namun keanehan itu akan terjawab dengan mencicipi atau mencoba produksi kami itu,” tawar Aep. Saat ini Dhea memproduksi olahan itu di rumahnya, Komplek Gading Tutuka 1 D3/10, RT. 02 RW. 12 Desa Cingcin Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mungkin suatu saat nanti akan mencoba membuka Toko untuk dagangannya. “Tapi yang jelas, Bang Jeri produlnya itu beda dengan yang lain dan mampu menghadirkan cita rasa yang berbeda,” kata Dhea.

Wati Rosmawati, penduduk Soreang, menuturkan, tadinya ia membeli hanya untuk coba-coba saja. Tapi setelah dicicipi malahan di campur nasi rasanya sangat enak. Kenyataan itu yang membuat ia dan keluarganya menjadi ketagihan. Hampir setiap minggu ia belanja Bang Jeri. (Ki Agus N. Fattah).

25

:: REGIONAL

Adipura Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha

KAB. BANDUNG | Program Adipura 2016-2017 Kabupaten Bandung, kata Said Sadiman, Ketua Penyelenggara yang juga Sekretaris Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (BPLH Kab. Bandung), Selasa, (19/10) lalu, diruang kerjanya, bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemerintah Kabupaten/Kota, Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat serta Dunia Usaha, Mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi, dan Mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

“Acuan Pelaksanaan Program Adipura 2016-2017 adalah Undang Undang Nomor 18 tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah san Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 tahun 2016, tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura.

“Kategori Adipura, lanjut Said Sadi-

26

man, Adipura Buana (Livable City) yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan, Adipura Kirana (Attractive City) menggabungkan lingkungan dan ekonomi, Adipura Paripurna merupakan penghargaan tertinggi, dan Bhakti Adipura yang menganugerahkan tokoh perseorangan,” jelas Said Sadiman.

Untuk indikator Adipura, lanjut Said Sadiman, meliputi RTH dan Sampah dengan Peningkatan IKLH, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, juga Pencegahan dan Pengelolaan Pertambangan.

Lokasi Pemantauan Wajib meliputi, Permukiman menengah dan sederhana, Jalan arteri dan Kolektor, Pasar, Pertokoan, Perkantoran, Sekolah, Rumah Sakit dan Puskesmas, Terminal Bus atau Terminal Angkutan Kota, Hutan Kota, Taman Kota, Saluran Terbuka, Tempat Pemprosesan Akhir (TPA), Bank Sampah, dan Fasilitas pengolahan sampah

skala kota.

Kepala BPLH Kab. Bandung, Hj. Atih Witartih, menambahkan, Program Adipura ini fokus juga pada pengendalian pencemaran air, seperti: A. Lokasi pemantauan capaian kinerja pengendalian pencemaran air mencalup: a. sumber air permukaan yang meliputi sungai, danau, muara, waduk/situ. b. Fasilitas instalasi pengolahan air limbah domestik skala komunal atau skala perkotaan.

B. Cakupan penilaian sistem ,amjemen pengendalian pencemaran air meliputi: a. Pelaksanaan pengendalian pencemaran air. b. Ketersediaan air bersih. c. Pemantauan kualitas air. d. Ketersediaan sarana pengolahan air limbah domestik skala komunal dan skala perkotaan. e. Dukungan sumber daya manusia, sarana dan fasilitas pengendalian pencemaran air.

Untuk Pengendalian Pencemaran Udara mencakup Lokasi pemantauan capaian kinerja meliputi evaluasi kualitas udara kota di jalan arteri atau jalan kolektor kota selain jalan nasiaonal, diantaranya; Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengukuran kualitas udara jalan raya, Pemantauan kinerja lalu lintas perkotaan, dan Pemantauan kualitas bahan bakar di SPBU. Sementara cakupan penilaian sistem manajemen pengendalian pencemaran uadara meliputi, Pelaksanaan pengendalian pencemaran udara perkotaan sesuai baku mutu, Kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak, dan kegiatan terkait dengan peran serta masyarakat terhadap isu pencemaran udara atau kualitas udara.

“Guna merealisasikan Program Adipura ini jelas sangat membutuhkan peran serta masyarakat. Karena dengan adanya kebersamaan dalam Kontek Sabilulungan, semua akan bisa tercapai dengan baik,” tegas Atih Witartih. (Ki Agus N. Fattah).

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: REGIONAL

Pemkot Cimahi Peringati Hari Kesaktian Pancasila CIMAHI | Peringatan Hari Kesaktian Pancasila berlangsung di Lapangan Apel, Komplek. Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, beberapa waktu lalu. Walikota Cimahi Atty Suharti bertindak selaku Pembina Upacara.

Dalam sambutannya Atty Suharti Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai sebuah ungkapan sebagai warga negara yang memilki tanggung jawab terhadap keutuhan negara NKRI dan bangsa Indonesia dengan menjungjung nilai nilai yang terkandung dalam pancasila.

Atty pun menjelaskan peringatan hari kesaktian pancasila tahun ini dengan tema “Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa Sebagai Wujud Pengamalan Pancasila” sebagai tema yang menjadi panduan kita sebagai pelayan publik untuk dapat mewujudkan kerja nyata yang berakumulasi pada produktivitas bangsa.

“Saya yakin rekan rekan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila sila tersebut yang dijadikan sebagai inspirasi dan referensi dalam pelaksanaan tugas dan hidup kehidupan sehari hari,” ujar Atty kepada para ASN yang menjadi peserta upacara.

Menurut Atty, keyakinan akan ketuhanan dalam referensi pelaksanaan tugas, ikhlas semata bukan hanya terima kasih dari yang kita layani , tapi hasil kerja kita ingin di nilai ibadah oleh tuhan yang maha kuasa ,,keadilan sosial dalam pelayanan adalah egaliter pelayanan tanpa melihat perbedaan.

“Untuk nilai-nilai yang terkandung tersebut, akan membuat kesadran yang penuh dalam upaya penyadaran diri yang terpanggil dalam menguatkan rasa satu persatuan, sebagai modal untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik indonesia,” ungkapnya.

Atty memberi contoh negara-negara eropa, berusaha untuk bersatu tanpa ada nilai rujukan , timur tengah mudah berkecamuk untuk saling berseteru, Indonesia berulang kali dicoba untuk dipecah belah dan dihancurkan, namun selamat, karena adanya Pancasila.

“Dengan Pancasila yang dipahami sebagai sumber nilai, untuk mampu menilai dan memilih , siapa yang harus kita jadikan sebagai pemimpin , atau jadikan sebagai mitra untuk memberdayakan rakyat, agar

memiliki keunggulan nilai nilai pancasila kita jadikan landasan keyakinan untuk menjaga kota cimahi tetap bersih , sehat ,tertib , aman dan tentram , yang terus dinamis berubah sebagai ciri perubahan,” tuturnya.

Atty berpesan kepada para aparatur menjungjung tinggi demokrasi, tanpa harus menebar kejelekan orang lain, memahami visi dan missi yang disusun dari urun rembuk pikir bersama , disepakati atas nama rakyat , sebagai cimahi cerdas.

“Kita telah menambah dinding bangunan penataan kota ini, dan yangkita tuntaskan, untuk itu marilah kita kembali mengingat perjalanan pancasila dan mengingat kembali nilai nilai yang terkandungnya untuk pembangunan kota kita cimahi,” tutupnya. (Jason)

Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui Media Rp 1.72 Miliar Belum Terserap 100% BANDUNG | Kegiatan publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media, yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan mengunakan uang sebesar Rp 1.720.000.000 Miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016.

Adalah peruntukannya mensosialisasikan program rencanaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

“Kami sampaikan bahwa sampai dengan triwulan ke 3 Anggaran kegiatan belum terserap 100% dikarenakan ada beberapa tahapan aktivitas kegiatan yang direncanakan dilaksankan pada akhir tahun 2016. Kegiatan publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media dilaksankan untuk mensosialisasikan,’’ Kata a.n Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Sekretaris Bambang Tirtoyuliono. (Jason)

27

:: REGIONAL

Mendongkrak Keterpurukan APK dan APM Sekolah Menengah

BANDUNG | Hak memperoleh pendidikan merupakan hak seluruh warga negara termasuk di dalamnya hak bagi warga masyarakat Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, jumlah anak usia 16 – 21 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah (SM) di Jawa Barat relatif cukup tinggi terbukti dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SM yang baru mencapai 68% atau secara nasional APK SM Jawa Barat berada di posisi kedua dari bawah setelah Provinsi Papua. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan target capaian APK SM pada akhir tahun 2016sebesar 83,18 %.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan pada Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan beberapa program ungulan diantaranya pembanguan ruang kelas baru (RKB), pembangunan unit sekolah baru (USB), sekolah petang dan program Paket C, tetapi hasilnya belum dapat memenuhi target pencapian APK-APM sekolah menengah. Untuk mencapai target capaian APK SM sebesar 83,18 %, perlu diupayakan sebuah strategi dan cara yang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu program inovatif tersebut adalah ProgramPercepatan APK-APMSekolah Menengah (SM) melalui Pendidikan Layanan Khusus(PLK) atau Sekolah Menengah melalui Layanan Khusus (SMLK), yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap target capaian APK/APM yang diharapkan.

Program ini merupakan salah satu program kegiatan dari Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus ( Bidang PK dan PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.

Program Percepatan APK-APM Sekolah Menengah (SM) melalui Pendidikan Layanan Khusus(PLK)/SMLKpada tahun 2016 dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat yang terindikasi memiliki APK/APM rendah, antara lain Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Bandung. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan dapat menyerap peserta didik usia sekolah menengah (16 s.d.

21 tahun) lulusan SMP/MTssederajat, SMP Terbukayang tidak dapat melanjutkan sekolah atau drop outyang disebabkan karena berbagai hambatan/masalah sosial, ekono-

28

mi, budaya, hambatan geografis dan anak yang sedang bermasalah dengan hukum.

Dalam rangka merealisasikan program percepatan APK/APM serta mengacu kepadaPermendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus,Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan 21 SMA/SMK Negeri/Swasta sebagai SekolahTerbuka yang telah dimodifikasi menjadi model sistem layanan Sekolah Menengah melaluiLayanan Khusus atau yang lebih kita kenal dengan istilah SMLK. Dalam program ini, ke 21 sekolah tersebut ditetapkan juga sebagai Sekolah Induk yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten/Kota, dengan jumlah sekolah induk di masingmasing kabupaten/kota tersebut terdiri dari 3 sekolah induk.

Sekolah induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk PLK. Bentuk PLK ini dapat dilaksanakan di Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dan setiap sekolah induk sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) TKB. Lokasi TKB tersebar sesuai dengan konsentrasi lokasi peserta didiknya, bisa di Pasar, di Pabrik, di balai pertemuan warga, atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Layanan pembelajaran pada pada program ini, sedikit berbeda dengan layanan pembelajaran di sekolah pada umumnya.

Pada program Sekolah Menengah melalui Layanan Khusus (SMLK) ini lebih menguta-

makan kepada akses layanan yang ramah terhadap pembelajaran dan bersifat fleksibel baik waktu, tempat dan cara belajar, begitu juga kurikulum yang digunakan sudah di adaptasikan dengan kebutuhan belajar peserta didiknya.

Proses belajar peserta didik pada program ini dapat menggunakan berbagai cara dengan alternatif pilihan sebagai berikut; belajar mandiri di TKB dengan menggunakan modul dibawah bimbingan guru pembina/guru pamong, atau belajar tatap muka di TKB dengan kunjungan guru pembina/guru pamong dari sekolah induk, atau bantuan belajar online dengan bimbingan guru pembina/guru pamong dari sekolah induk, atau gabungan dari beberapa cara belajar tersebut. Sehingga dengan demikian dengan proses belajar tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala/hambatan belajar peserta didik pada program ini.

Agar program Percepatan APK-APM Sekolah Menengah (SM) melalui Pendidikan Layanan Khusus(PLK)/SMLK, dapat dilaksanakan secara terukur, logis, berkesinambungan, serta dapat memberikan layanan pembelajaran yang optimal terhadap peserta didik, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Dinas Pendidikan telah menetapkan personalia kegiatan yang terdiri dari Tim Teknis Percepatan APK/APM SM, Guru Pembina dari Sekolah Induk, Petugas dari Resource Centre (RC)/SLB dan Petugas dari lembaga Ă“ne Day School (ODS).

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Hasil evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program Percepatan APK-APM Sekolah Menengah (SM) melalui Pendidikan Layanan Khusus(PLK)/SMLK Tahun Anggaran 2016ini dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut: 1. Data terakhir (berdasarkan DAPODIKDASMEN) jumlah peserta didikpada Tahun Ajaran 2016/2017 yang berhasil diserap melalui programSMLKini adalah sebanyak 2864 peserta didik, yang tersebar di TKB yang seluruhnya sejumlah 105 TKB dan jumlah Sekolah Induk sebanyak 21 Sekolah Induk.

Berdasarkan data tersebut, maka program ini dinilai cukup efisien dalam menekan investasi kebutuhan anggaran biaya jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran biaya untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) yang tentunya memerlukan biaya cukup besar. Sebagai asumsi bahwa dengan jumlah peserta didik 2864 tersebut memerlukan RKB kurang lebih sebanyak 80 unit RKB (rasio satu unit RKB/36 peserta didik-Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tetang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah).

2. Tersedianya personalia pelaksana kegiatan yang solid dengan jumlah seluruhnya 141 orang, yang terdiri dari Tim Teknis Percepatan APK/APM SM sebanyak 30 orang dan Guru Pembina dari Sekolah Induk, Petugas dari Resource Centre (RC)/SLB dan Petugas dari lembaga Óne Day School (ODS) sebanyak 111 orang.

3. Tersedianya manajemen administrasi kegiatan sebagai pendukung keberhasilan terhadap pelaksanaan program, yang terdiri dari: SK Pembentukan Tim Teknis Percepatan APK/APM SM, Pedoman Penyelenggaraan SMLK, Pedoman PPDB SMLK, Edaran PPDB SMLK, Instrumen Identifikasi dan Asesmen Peserta Didik, Instrumen Pendataan Sekolah Induk, Pendataan Peserta Didik SMLK, Pendataan dan Penetapan Sekolah Induk, Guru Pembina, Petugas RC, ODS dan TKB, Data Peserta Didik SMLK, Action Plan Sekolah Induk, RC dan ODS, Pendataan dan Validasi Data Dapodikdasmen Peserta Didik SMLK, Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Peserta Didik SMLK, dan Juknis Penulisan Modul.

Berdasarkan efisiensi biaya yang digunakan dan keberhasilan program percepatan APK/APM SM melalui SMLK pada tahun 2016, maka pada tahun 2017 program ini akan terus dilanjutkan dengan target yaitu dapat mengkases jumlah peserta didik usia sekolah menengah (16 s.d. 21 tahun) lulusan SMP/MTssederajat, SMP Terbuka yang tidak dapat melanjutkan sekolah atau drop outdengan jumlah yang lebih besar lagi.

Demikian, semoga melalui program unggulan ini secara signifikan dapat berkontribusi nyata dalam mendongkrak upaya percepatan APK/APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Barat. (JASON) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Oknum Kepsek SDN 2 Sindangsari Diduga Selingkuhi Isteri Bersuami CIAMIS | Oknum Kepala Sekolah SDN 2 Sindangsari, Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, berinisial “D” diduga selingkuhi istri orang lain sebut saja si “Madu”.

Peristiwa ini terungkap saat Kepsek dirapatkan masyarakat disalah satu rumah warga di Desa Sindangsari akibat timbul kecurigaan masyarakat saat Kepsek terperangkap memberi uang untuk keperluan si “Madu”.

Setelah beberapa hari kemudian hal serupa terjadi Kepsek memberikan uang dengan gerak gerik mencurigakan saat itulah suami si “Madu” mendengar berita dari berbagai masyarakat akhirnya suami si “Madu” mengontrog oknum Kepala Sekolah tersebut dan langsung di bawa kesebuah rumah warga bersama tokoh masyarakat.

Setelah keduanya dihadirkan akhirnya mereka mengakui perbuatannya bahwa Oknum Kepsek dan si “Madu” telah melakukan perbuatan yang layaknya suami istri.

Dalam permasalahan ini kontroversinews.com menginformasikan oknum Kepsek tersebut dia mengakui perbuatannya yang sangat memalukan. Oknum Kepsek tersebut tidak terlihat sikap rasa bersalah seolah-olah kebal hukum.

“Silahkan saja diberitakan saya tidak takut dan saya telah siap menanggung re-

:: REGIONAL

“Silahkan saja diberitakan saya tidak takut dan saya telah siap menanggung resikonya karena permasalahan ini telah ditangani oleh dinas terkait.”

sikonya karena permasalahan ini telah ditangani oleh dinas terkait,” ungkapnya.

Beda dengan perkataan dari masyarakat, yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan bahwa oknum tersebut telah mencoreng lembaga pendidikan dan moral seorang kepala sekolah.

“Sebagai kepala sekolah dan pendidik harusnya memberi contoh yang baik terhadap para guru dan lingkungan sekolah, kami sebagai masyarakat meminta kepada dinas pendidikan supaya memberi sanksi kepada oknum tersebut,” jelas warga.

Tambahnya lagi masyarakat mengatakan bahwa oknum kepala sekolah tersebut juga telah menyalahi tupoksinya karena kami mengetahui tabungan sekolah pun dipinjamkan kepada orang lain dengan bunga yang pantastis antara 15 dengan 20 % per bulan, ini jelas perbuatan memperkaya diri sendiri dengan meminjamkan tabungan murid. (R.H)

ILUSTRASI

29

:: REGIONAL

Tren Penerimaan Pajak Rokok Cimahi Meningkat

CIMAHI | Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mengklaim pengelolaan pajak rokok yang dilakukannya selama ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sekretaris Dispenda Kota Cimahi Yunita R Widiana menyebutkan, total nilai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Cimahi pada 2016 sebesar Rp19.167.412.334,00. Setiap tahunnya tren penerimaan DBHCHT Cimahi mengalami kenaikan.

Pengelolaan pajak rokok yang dalam hal ini disebut dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dibagi menjadi dua hal yakni pemanfaatannya oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan Bappeda yang mengalokasikan.

“Selain itu, membuat kegiatan yang mendukung peningkatan pajak rokok agar kab/kota dapat terus meningkatkan potensi-potensi daerahnya terkait pajak rokok ini,” katanya, kepada pewarta, Jumat (14/10?2016).

Menurutnya, semua hal-hal diatas tertuang dan mengikuti petunjuk teknis yang berlaku dari provinsi. Dengan kata lain, pajak rokok itu sebenarnya ada di provinsi, sementara kab/kota ada pada dana bagi hasilnya saja yang biasa disebut DBHCHT. Sementara untuk pengelolaan dari DHBCHT ada pada dinas pengelola masing-masing seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan Pertanian, Humas, Bappeda dan DPKAD. Bappeda menjadi koordinatornya.

“Kami harap bisa bersinergi dan meningkatkan pengelolaan administrasi pendapatan daerah serta meningkatkan potensi pajaknya. Sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan oleh provinsi,” pungkasnya. (Jason)

30

Sekda Yani : Revitalisasi Stadion Sangkuriang Direncanakan 2017

CIMAHI | Pemerintah Kota Cimahi menegaskan rencana revitalisasi Stadion Sangkuriang akan dilakukan pada 2017 mendatang.

Saat ini, pihaknya menyelesaikan masalah legal aspek pasca pengembalian aset ke pemkot dari perusahaan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi Muhammad Yani mengungkapkan, Stadion Sangkuriang telah diserahkan kembali ke Pemkot Cimahi lewat revisi Perda Nomor 10/2012 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12/2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PDJM tahun ini.

“Sebelumnya pernah diserahkan ke perusahaan daerah buat pengelolaannya, terus sekarang dikembalikan ke pemerintah kota.

Atas dasar itu, kami buatkan berita acara penyerahan pengelolaan aset kembali,” kata Yani, kepada pewarta, Rabu (19/10/2016).

Setelah masalah administrasi itu tuntas, langkah selanjutnya melakukan kajian untuk merevitalisasi Stadion Sangkuriang. Kajian tersebut disusun pemkot bersama pihak-pihak yang berkepentingan dengan Stadion Sangkuriang, termasuk tokoh masyarakat dan insan olahraga di Cimahi.

Kajian tersebut untuk memberikan pilihan kepada stake-

holder mengenai pilihan yang harus dilakukan pemkot. Dia mencontohkan, stadion apakah akan dimodernisasi atau bertahan dengan konsep yang ada. Untuk itu masukan dari berbagai pihak akan menjadi bahan pertimbangan.

Yani menambahkan, pemkot pun bakal menyiapkan anggaran untuk pengelolaan Stadion Sangkuriang pada tahun depan.

Anggaran itu dibutuhkan untuk biaya perawatan dan lain sebagainya. Pada pokoknya, pemkot punya komitmen untuk menyelamatkan aset tersebut.

“Sekarang anggarannya sedang kami susun, karena ini berbarengan dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja,” pungkasnya. (Jason)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Holcim Ready Mix Kanci Diduga Curi Air Bawah Tanah CIREBON | Hal ini diuangkapkan satu seorang Dewan Pimpinan Pusat Badan Penelitian Aset Negara Aliansi Indonesia (DPC BPAN – AI ) Kabupaten Cirebon Irsad, baru – baru ini kepada kontroversinews.com bahwa pada sekitar bulan Juni lalu dirinya tanpa sengaja melihat sebuah selang air diarea bekas irigasi Perkebunan Tebu di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

Selidik punya selidik ternyata selang tersebut mengarah kedalam tembok Holcim Ready Mix. Lebih lanjut Irsad mengucapkan saya dan teman–teman menyelidiki kemana selang yang kita temukan itu ternyata ujung akhir selang itu berada dibalik tembok Perusahaan Ready Mix ( Cor – Coran ) Merk Holcim karena kami melihat banayak mobil molen bergambar Holcim disana. Selang yang kami maksud tadi adalah selang air yang sedang mengambil air dari area perkebunan tebu masuk tembok Holcim disedot pakai mesin dan ditampung di mobiltangki dan digunakan untuk memproduksi cor–coran.

Hasil temuan dari BPAN – AI ini ditindak lanjuti oleh Media, dengan mencoba masuk kekantor Holcim Ready Mix untuk mencari Informasi kebenaran lebih lanjut tentang dugaan adanya pencurian air.

Namun sesampainya disana, tidak ada satupun orang yang berwenang dikantor itu bias ditemui. Lalu wartawan media ini mencoba menelusuri lebih lanjut dengan menghubungi Penanggungjawab tempat itu ( Holcim Ready Mix, Red) lewat sambungan telefon selulernya, namun yang bersangkutan tidak

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

mau mengangkat telefon dari kami.

Akhirnya dilakukan Konfirmasi melalui pesan singkat ( SMS ), Ahmad selaku penanggungjawab mengatakan lewat pesan singkatnya.kalau sekarang dirinya bukan lagi penanggungjawab tempat itu ( Holcim Ready Mix, Red ) tetapi Pak Mikel, dan mengenai dugaan pencurian air, ahmad menegaskan “ untuk sumber airnya saya tidak paham pak, Holcim beli ke CV. Sinar Berlian dan ada bukti Perjanjian Jual belinya Pak,” katanya.

Dari hasil keterangan Ahmad Pihak Holcim ini, penelusuran dilanjutkan dengan mencari info siapa pemilik CV. Sinar Berlian yang di gadang – gadang sebagai Mitra Kerja Holcim dalam menyediakan air baku untuk Campuran Produksi Produk Cor – coran dan ditemukan bahwa pemiliknya bernama Oksang Yoma / CV. Sinar Berlian ini menjelaskan.

Pihaknya mengakui melakukan pencurian air untuk mensuplai ke Holcim tersebut, namun bukan dirinya yang melakukan.

Oksang menyebut 2 orang pelakunya yang satu bernama Caming dan yang satunya adik caming yang belum diketahui namanya, orang yang disebut terakhir tadi adalah orang saya. Cuma karena ingin untung besar, mereka melalukan pencurian air itu.

Padahal saya sudah punya sumber air yang resmi tapi mereka ( Caming & Adiknya, Red ) itu membangkan mas kan tahu sendiri orang Kanci seperti apa, Pungkas Oksang mengakhiri pembicaraannya.

(KUSYADI)

:: REGIONAL

MTs. Al-Hidayah Pasuruan Diduga Ngemplang Anggaran RKB

CIREBON Dunia Pendidikan, tak pernah sepi dari persoalan hal itu terucap dari salah seorang masyarakat Pemerhati Pendidikan Irsad, SmHk, terkait masalah yang ada di tubuh MTs. S AL- Hidayah Pasuruan Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

Bermula pada tahun 2015 lalu, pihak sekolah MTs. S AL – Hidayah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 360.000.000,- untuk pembangunan / pembuatan ruang kelas baru ( RKB ) sebanyak 4 lokal.

Namun pada saat pelaksanaannya hanya dibangun 2 lokal, dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000,- hal ini terungkap ketika kontroversinews.com mendapati selembar surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon dari salah seorang narasumber yang tidak mau disebutkan namanya disini, isi surat tersebut adalah permintaan keterangan terkait dugaan adanya penyelewengan dalam pembangunan Yayasan Al-Hidayah.

Surat tersebut ditujukan kepada Oknum Kepala MTs ( Madrasah Tsanawiyah ) bernama Asrofudin, S.Ag, dan di tanda tangani kasi Intelijen kejari Sumber Irvan Efendi, SH pada Juni 2016.

Atas temuan persoalan tersebut, media ini mencoba menelusuri dengan mendatangi Sekolah tersebut untuk meminta klarifikasi namun tidak berhasil menemui Oknum Kepala MTs. S Al-Hidayah yang baru bernama Tirman, S.Pd.I yang dari mulutnya keluar keterangan kalau sang oknum sudah pindah tugas. Lebih lanjut Tirman menuturkan dirinya sangat merasa dirugikan oleh ulah Asrofudin terkait bantuan Pembangunan RKB itu.

Karena pada saat bantuan tersebut dilaksanakan 2015 dirinya (Tirman,Red ) duduk sebagai pelaksana Proyek dan digadang – gadang sebagai Ketua Yayasan Al- Hidayah dimana Yayasan ini yang membentuk MTs. S Al –Hidayah ada dan bukan Asrofudin saja yang dapat surat panggilan dari Kejaksaan pak, saya dan teman – teman seperti Warno dan Abu Tholib juga dapat.

“Bahkan saya ini disalahkan disana, karena katanya Ketua Yayasan tidak boleh merangkap sebagai Pelaksana proyek. Padahal dua jabatan itu saya tidak memintanya,dan mengenai besaran Anggaran juga berasal dari mana saya tidak tahu menahu. Bahkan dari akibat Pembangunan itu pihak sekolah kami menunggak ketoko material antara 4-5 jutaan,”ujar Tirman.

Sementara ditempat terpisah Irsad, SmHk ketika diminta komentarnya mengatakan, bahwa dirinya sebagai masyarakat Pemerhati siap mengawal dan mengawasi permasalahan tersebut sampai dianggap Clear dan tidak ada masalah. Persoalan ini akan kita kawal dan diawasi, jika nanti kedepannya kita temukan fakta yang menyimpang.

Saya tidak akan segan – segan membuat laporan , pungkas Irsad mengakhiri komentarnya. (KUSYADI)

31

NUSANTARA

Istana Tuanku Tambusai Nasib Mu Kini

Pahlawan nasional asal Riau bernama TUANKU TAMBUSAI sangat di hormati dan segani Masyarakat Riau konon pada masa penjajahan belanda di Repoblik ini TUANKU TAMBUSAI sangat di segani pihak Belanda karena keberanian mengusir penjajah.

S

anjungan masyarakat Riau umumnya kepada TUANKU TAMBUSAI adalah di hampir setiap kabupaten selalu nama sang pahlawan diabadikan menjadi nama jalan termasuk di ibu kota propinsi Riau nama jalan Tuanku Tambusai cukup di kenal karena berada di tengah-tengah kota pekanbaru.

Dikarenakan TUANKU TAMBUSAI telah menginfirasi warga Riau menjadi masyarakat yang agamais dan berbudaya melayu,dari hasil investigasi wartawan kontroversinews.com turun langsung ke Istana TUANKU TAMBUSAI atau yang lebih di kenal BENTENG TUJUH LAPIS yang terletak di Daludalu Desa tambusai kecamatan tambusai kabupaten Rokan Hulu sangat memperihatinkan tak seiring dengan kebesaran nama sang pahlawan nasional itu.

Tampak luas lahan lokasi Benteng lebih kurang 4 hektar seperti tidak terurus dengan baik tampak kotoran hewan pada hal ada plang dari Dinas Pariwisata larangan memelihara Binatang di dalam kompleks Benteng Tujuh Lapis, di tambah rumput tidak terawat dan dindingdinding tembok pintu masuk lama tidak dicat ditambah Plafon Gerbang pintu Masuk sudah lapuk karena usia bangunan yang sudah cukup lama.

Dalam kompleks istana juga tampak ada beberapa warga masyarakat yang tinggal menetap kurang jelas status tinggal sebagai hak milik lahan yang ditempati atau hanya mau tinggal sementara waktu.

Saat dikonfirmasi kepala dinas pariwisata kabupaten Rokan hulu HJ.YURIKAWATI.SSos, di kantornya di Kompleks Praja Pasir Pangarayan beliau sedang tidak ada di tempat dan begitu

32

juga kabid atau staf yang berkompetan pada bidang Promosi Daerah juga sedang tidak ada di tempat.

Menurut staf yang ada di kantor mengatakan seluruh staf sedang ada tahlilan di rumah orang tua Ibu kepala dinas karena ibu kandung kepala dinas meninggal dunia. Namun ada cerita dari warga yang tidak mau disebut namanya mengatakan pernah di zaman waktu Bupati Pak Ahmad pernah warga di sekitar komplek mau di pindah ke tempat lain namun tak jelas mengapa pemindahan warga tak jadi terealisasi.

Kurangnya perhatian pemerintah propinsi Riau dan kabupaten juga tampak dari kondisi Suluk (itikap) TUANKU Kholifah Arson sangat berharap kepada pemerintahan Suparman dan Sukiman dapat menjadikan benteng Tujuh Lapis menjadi objek wisata seperti istana siak dan masjid madani Pasir Pangarayan yang selalu dikunjungi wisata dari Luar kabupaten Rohul dan Luar Propinsi Riau jika berkunjung.

TAMBUSAI bernama THARIQAT NAGSYABANDIAH. Madrasah yang berada di tenggah-tengah kompleks seperti tidak ada perubahan yang signifikan sejak ratusan tahun lalu tampak bangunan lama yang tidak pernah dicat dan masih bangunan tua itu tidak ada perubahan.

Menurut Kholia Arson Bin Syekh Syaripufuddin mengatakan sejak Ia aktif dilantik menjadi MURSYID di ariqat Nagsyabandiah, Madrasah Benteng Tujuh Lapis selalu aktip membina warga masyarakat Dalu-dalu menjadi masyarakat yang mandiri dan agamis seperti apa yang telah diamanah kan para Kholifah-kholifah terdahulu Ia juga menambahkan memang pada masa kepengurusan beliau sudah 3 tahun ada beberapa kali mengajukan proposal kepada Pemerintah propinsi dan kabupaten Rokan Hulu agar membuat anggaran tiap tahun untuk pembangunan dan perawatan Suluk dan Lokasi Benteng Tujuh Lapis namun tak pernah di realisasi.

Kholifa Arson sangat berharap kepada pemerintahan Suparman dan Sukiman dapat menjadikan benteng Tujuh Lapis menjadi objek wisata seperti istana siak dan masjid madani Pasir Pangarayan yang selalu dikunjungi wisata dari Luar kabupaten Rohul dan Luar Propinsi Riau jika berkunjung.

Karena nama benteng sudah cukup lama dikenal karena memiliki sejarah perkembangan Riau. Harapan Masyarakat Riau kedepan agar Pemerintah Provinsi Riau memberikan perhatian yang serius untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Riau lewat merehabiitasi tempat-tempat bersejarah seperti: candi muara kakus,istana siak,dan makam-makam Raja di Riau,karena Riau sangat sedikit tempat wisata di banding daerah lain di sumatera. (DD)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II DESEMBER 2016

:: NUSANTARA

KPK Awasi Aturan TKI di Kalbar KALBAR | Dalam rangka “KOORDINASI POROS PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)” di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong Kalbar, wakil ketua KPK bidang penindakan Basaria Panjaitan turun langsung ke KalBar, Selasa 27 September 2016 lalu.

Memang tidak bisa dipungkiri TKI yang akan berangkat ke luar negeri melalui PLBN Entikong sering kali diperas, dimintai uang oleh oknum pemerintah apalagi banyak instansi pemerintah yang terkait dalam pemberangkatan TKI tersebut ke luar negeri.

Instansi tersebut antara lain Imigrasi, Dinas Sosial Tenaga Kerja, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kepolisian, dan lain-lain.

KPK bersama Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Duta Besar Indonesia di Malaysia Herman Prayitno, dan tokoh masyarakat lainnya berkomitmen untuk taat dan mengawasi jalannya aturan ketenagakerjaan ke luar negeri di mana keberangkatan TKI Indonesia harus bebas suap, pungutan liar, dan laninya.

Basaria Panjaitan lebih spesifik mengatakan. “KPK bisa lebih represif lagi dengan menindak tegas oknum-oknum instansi terkait apabila menerima suap,” tegasnya.

Dia juga menyebutkan dengan pelayanan terpadu dan tata kelola TKI yang baik maka TKI akan lebih mudah (low cosy) bekerja di

luar negeri (Malaysia dan Brunei Darussalam) sehingga peluang untuk menuju masyarakat Indonesia sejahtera akan lebih pasti bisa dirasakan–di mana bumi khatulistiwa menyatu dengan 2 negara tersebut di atas akan mendukung pencapaian kesejahteraan yang diidamkan oleh TKI. Potensi suap tersebut sangat memungkinkan karena jumlah TKI yang masuk melalui jalur prosedural/resmi tercatat 130.000 TKI dan jalur ilegal lebih banyak lagi yang bisa mencapai 2 bahkan 3 kali lipat jalur

resmi yang masuk melalui jalur darat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, hal itu dikatakan Jahar Gultom Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching.

Presiden Jokowi juga berpesan “Pembangunan PLBN Entikong untuk jalur TKI Indonesia sudah dibenahi dengan menggelontorkan dana senilai Rp 152,49 milyar di atas lahan seluas 80.003 meter persegi, luas bangunan PlBN sendiri 19.493 meter persegi di zona inti, sub inti, dan pendukung.

Pembangunan ini,” kata Jokowi lagi, “harus diimbangi dengan pelayanan semua instansi-instansi pemerintah yang bersih dalam hal pelayanan TKI,” hal ini semua dikatakan Jokowi dalam kunjungannya ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada tanggal 23 Maret yang lalu.

Jadi tidaklah heran KPK sangat serius untuk ikut dan memberikan support kepada lembaga-lembaga di KalBar terkait pemberangkatan TKI ke Malaysia agar jangan melakukan hal-hal yang melanggar Undangundang Republik Indonesia no. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terakhir Basaria Panjaitan mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi langsung dalam program “KOORDINASI POROS PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA INDONESIA” di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Kabupaten Sanggau–Kalimantan Barat. (Bistok)

Proyek APBD Fiktif Mencaplok Proyek Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 MUARO JAMBI | Proyek pembangunan jalan dana desa tahun 2015 di dusun Sungai Sekandi – Talang Mandung Desa Talang Belido Kecamatan Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, peningkatan jalan perkerasan dengan batu (sertu) kali sepanjang 1500 meter anggaran dana Desa tahun 2015.

Jalan tersebut telah dicaplok atau diakui oleh CV. Graha Sentosa selaku kontraktor/ pelaksana dengan konsultas pengawas CV. Bagaskara Engineering anggaran APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016. Pencaplokan dilakukan dengan cara memasang merk pada pangkal jalan tersebut untuk mengelabui pemerintah dan masyarakat bahwa jalan tersebut dibangun oleh CV Graha Sentosa sedangkan jalan tersebut dibangun tahun 2015 oleh dana desa setempat (Desa Talang Belido).

Pada jalan tersebut tidak ada satu meterpun dikerjakan oleh CV. Graha Sentosa hanya dipasang merk saja berarti proyek pembanguKONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

nan peningkatan jalan tersebut adalah fiktif alias tidak dikerjakan oleh CV. Graha Sentosa tersebut.

Dengan demikian menimbulkan pertanyaan masyarakat umum kemana dana APBD yang dikantongi oleh CV Graha Sentosa dan kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Muaro Jambi tidak melakukan pembinaan serta pengawasan. Sedangkan mereka selaku penanggung jawan sebagai pengguna anggaran.

Dalam hal pencaplokan proyek peningkatan jalan yang dibiayai oleh dana desa tahun 2015 tersebut. Pihak masyarakat desa Talang Belido memprotes dan menggugat CV. Graha Sentosa dan diharapkan pihak pemerintah daerah agar mengusut tentang proyek fiktif yang menimbulkan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi dan sejenisnya agar pihak penegak hukum segera bertindak demi tegaknya hukum untuk memerangi korupsi di

Negara ini jangan hanya sebagai semboyan saja atau gertak sambal. (Sanur/Osef)

33

:: NUSANTARA

DANA BOS UANG SIAPA?

KEPALA SEKOLAH ATAU RAKYAT ???

RIAU | Dari hasil investigasi kontroversinews.com dan LSM Garuda RI cabang Riau langsung turun kesekolah-sekolah di beberapa Kabupaten di Provinsi Riau sungguh sangat memprihatinkan peruntukannya tidak tepat sasaran, laporan penggunaan mulai dari sekolah penerima sampai ke Kantor Dinas Kabupaten / Kota sampai ke Provinsi hanya diduga dibuat-buat seakan-akan sesuai dengan juknis.

Namun dana Bos terus digulirkan pemerintah pusat seakan-akan dana tersebut sudah tepat sasaran. Laporan Dana Bos patut dicurigai melanggar Juknis sudah berjamaah penyelewengan nya.

Ada 4 kabupaten / kota di telusuri seputar kepatutan penggunaan Dana BOS dan prosedur pengambilan dana untuk siswa miskin atau sering di sebut PIP (Program Indonesia Pintar) dari hasil penelusuran hampir semua sekolah sama alasan dan jawaban seperti di kabupaten Rokan Hulu dana Bos di tingkat SD dan SMP hanya kepala sekolah yang berhak memberikan keterangan kemana Dana Bos di salurkan.

Bendahara Bos dan Guru-guru tidak berhak memberikan komentar apa pun seputar penggunaan dana Bos kepada Masyarakat, pada hal dijuknis diterangkan penggunaan dana Bos Dapat dipantau seluruh lapisan masyarakat dan diawasi seperti di SMP 4 Kota Pasir Pangarayan sang kepala sekolah seperti stres melihat kedatangan awak media yang akan meliput tidak mau ditemui.

Alasan dilarang oleh dinas memberikan komentar tentang Bos, lain lagi dengan kepala sekolah SDN 1 Pasir Pangarayan bernama AZIS beliau mengatakan Ia kepala sekolah teladan terbaik se Propinsi Riau tahun 2013 tapi ketika diwawancara seputar transparansi penggunaan Dana Bos tidak berani menandatangani supervisi yang di buat oleh LSM Garuda RI, dengan alasan tidak keharusan karena LSM di anggap hanya mengada-ada sungguh miris melihat prilaku para kepala sekolah ini pada hal latar

34

belakang pendidikan adalah Spd (Sarjana Pendidikan) tapi tidak mengerti arti transparansi dan akuntabel.

Dijaman keterbukaan yang sering didengung-dengungkan Presiden RI JOKO WIDODO seperti dianggap klise, seharusnya abdi negara yang ada di daerahdaerah ini mengikuti pesan-pesan Presiden setiap pengguna anggaran harus terbuka kepada Masyarakat tentang uang rakyat berkali-kali Presiden setiap pidato tidak macam-macam dengan uang Rakyat 10 ribu rupiah pun Ia masalahkan jika peruntukanya tidak benar.

Wakil Ketua LSM Garuda RI Syafrial menghimbau sepatutnya para PNS (Guru) harus bisa mengikuti dan taat terhadap intruksi Presiden yang berkali-kali menghimbau lewat media elektronik maupun media masa sebelum hukum bertindak.

Syafrial juga menegaskan apa lagi Sekolah adalah cikal bakal dimulainya pendidikan anak bangsa kalau guru saja

sudah berbohong mau kemana lagi bangsa ini kedepan ?

Lain lagi dengan kepala sekolah SDN 27 Desa Batas Tambusai bernama AMRI SS ketika kontroversinews.com mendatangi sekolah tersebut entah merasa tidak nyaman langsung menghubungi Oknum LSM lain yang ada di daerah itu untuk menghalangi tugas media yang datang dari Pekanbaru namun hal itu tidak berarti karena dapat diberi pengertian bahwa tujuan Media untuk menghimpun data yang sebenarnya terjadi disekolah di Kabupaten Rokan Hilir ketika menyampiri di sekolah SMPN 2 Pujut yang akan di supervisi, para Guru-guru mengatakan : siapa pun yang datang memonitor dana Bos harus membawa surat dari Dinas Pendidikan, waktu itu kepala sekolah sedang tidak ada tak jelas beliau kemana namun warga yang namanya tidak mau di sebut kebetulan berjualan di depan sekolah di wawancara mengatakan Kepala sekolah ini jarang Masuk dan memang pola hidup kepala sekolah agak mentreng (mungkin pola hidup agak mewah).

Ketika Team menelusuri kantor Dinas Pendidikan Rohil di Bagan Siapi-Api menemui Kadis Bapak Drs. AMIRUDDIN staf yang bernama Dewi mengatakan kadis sedang ada rapat di luar kantor dengan beberapa guru-guru di sekolah lain.

Di Kabupaten Siak salah satu sekolah yang di kunjungai di SMP N 6 Kecamatan Minas desa Ranto bertuah sekolah yang

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II DESEMBER 2016

:: NUSANTARA

berbatas dengan kabupaten kampar ini seperti tidak ada etika.

Kepala sekolah jarang masuk dan para Guru sangat tertutup tidak melayani tamu dengan baik sampai team LSM marah karena sikap guru yang kurang sopan di sekolah ini sangat tertutup informasi, gedung sekolah yang seharusnya dapat di rehap kecil melalui dana bos tidak di lakukan yang sangat memprihatinkan toilet anak-anak sangat kotor dan tidak ada air dalam kamar toilet.

Bagaimana sebagai guru mengajarkan siswa tentang kebersihan guru saja tidak peduli dengan kebersihan! orang yang bersih adalah di mulai dari kebersihan toilet apa lagi sekolag tempat belajar perlu kenyamanan hal ini seharusnya mendapat perhatian dari Bupati Siak dan pejabat di Dinas Pendidikan Siak karena pemerintah pusat sudah memberikan Dana yang cukup besar untuk dunia pendidikan manfaatkan sebaik-baiknya apalagi Bupati Siak Drs Syamsuar adalah salah satu Bupati terbaik di Indonesia. Banyak event berskala nasional di laksanakan di Siak.

Dari perhatian Tim LSM dan Kontoversinews.com untuk Kabupaten Siak Banyak pihak sekolah menyalah gunakan pengambilan dana PIP (Program Indoneia Pintar) untuk siswa Miskin di ambil oleh pihak sekolah dengan alasan di minta oleh pihak bank, pada hal sudah melanggar prosedur yang di tetapkan oleh Kementerian Sosial.

Untuk Kota Pekanbaru untuk Sekolah Dasar sangat memperihatinkan sikap Kepala Sekolah selalu mengatakan harus membawa surat dari Dinas jika berkunjung kesekolah tersebut informasi yang di peroleh dari beberapa orang tua murid sangat miris di sekolah di bawah Dinas pendidikan kota Pekanbaru hampir semua orang tua mengeluh banyak nya kutipan-kutipan atau sumbangan tak resmi seperti uang buku LKS, uang les komputer, uang air minum, uang pisah guru pindah semua memberatkan orang tua siswa.

Hal ini sudah di surati LSM Garuda ke Kepala Dinas dan Bapak Walikota tapi belum ada sanksi apa pun, mudah-mudahan lewat berita ini walikota Pekanbaru malu dan memecat kepala sekolah yang melakukan pungli seperti yang di lakukan walikota Bandung.

Karena hal ini sudah melanggar permendikbud No. 60 tahun 2011 mengatakan Pendidikan dasar SD dan SMP tidak di izinkan melakukan pungungutan dalam bentuk apa pun tanpa melalui rapat komite dan harus seizin Bupati atau walikota dan sanki nya juga berat dapat pidana kan. Guru dan pejabat manapun sangat tidak rasional jika takut kepada LSM dan Wartawan karena semua adalah Mitra kerja untuk saling membahu LSM sosial kontrol media pemberitaan yang berimbang untuk di ketahui publik sekali pun berita baik atau buruk.

Di himbau dari lembaga manapun jika Oknum tersebut telah menunjukan surat tugas dan identitas diri tak ada yang perlu di takutkan. Ketakutan para kepala sekolah tidak ada dasar kalau takut berarti salah jika kepala sekolah benar-benar menjalankan tugas sesuai Juknis tidak perlu takut.

Publik Mengkwatirkan apa benar ada anjuran dari Dinas Pendidikan tidak boleh mengespos Dana Bos tanpa seizin Dinas? Jika hal ini memang benar terjadi sudah sewajarnya Kementerian Pendidikan memblokir Dana Bos untuk sekoah yang tidak terbuka kepada publik, pihak kepolisian dan kejaksaan sudah dapat memulai pemeriksaan terhadap pejabat Managar Bos di kantor dinas pendidikan dan para kepalakepala sekolah sejauh mana kebenaran laporan dana Bos selama ini??? (DD) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II DESEMBER 2016

NU Mempunyai Tiga Tantangan Untuk Dilawan

KAB. BANDUNG | Dari sejarah masa lalu, tutur KH. Haedar Mustofa Kamal, Rois Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bandung, para Ulama dan santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. “Tanpa Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) tentu tidak pernah ada peristiwa 10 November. Dan tanpa Resolusi Jihad, kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, tentu akan tercabik-cabik kembali oleh upaya pengambil alihan kedaulatan yang dimotori tentara NICA. Inilah wujud ajaran dari Hadratussyeikh yang meletakkan kewajiban bela negara adalah sama pentingnya dengan kewajiban membela agama,� kata KH. Haedar.

KH. Haedar mengharap, momentum Hari Santri, 22 Oktober ini dijadikan sarana untuk meneguhkan kesetiaan mengawal dan mempertahankan Pancasila, NKRI derta UUD 1945. Di tengah berbagai masalah yang mendera bangsa Indonesia saat ini, perlu kiranya seluruh elemen bangsa merenungi kiprah dan etos jihad kaum santri. Sebab etos jihad kaum santri berdiri di atas tiga pilar, yaitu: Nahdlatul Wathan (Pilar Kebangsaan), Tashwirul Afkar (Pilar Ke-cendekia-an), dan Nahdlatul Tujjar (Pilar Kemandirian).

Untuk Pilar Kebangsaan jelas perlu terus di pupuk dan dikembangkan di tengah tarikan faham fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar. Pilar kecendekiaan harus ditegakkan, karena kecendekiaan adalah pilar peradaban dan syarat sebuah bangsa neraih harkat dan martabatnya dihadapan bangsa lain. Kecendekiaan tidak di ukur dari pendidikan formal, tetapi mental dan nalar intelektual yang terbuka terhadap pemikiran dan inovasi baru dengan berpedoman pada kaidah: Al-Muhafadhah ala-l qadimis shalih wa-l akhdzu bi-l jadidi-l ashlah (Melestarikan tradisi lama yang baik dan menciptakan tradisi baru yang lebih baik).

Sementara pilar kemandirian, lanjut KH. Haedar, adalah prasyarat mutlak maju mundurnya sebuah bangsa. tidak ada bangsa yang maju dengan bergantung kepada bangsa lain. bangsa kita belum mandiri dalam memenuhi hajat hidup pokok warganya. Sebagian besar kebutuhan pangan dan energi diperoleh dari impor, padahal Indonesia merupakan negara agraris yang dikaruniai berbagai sumber daya alam laut, dan di bawah permukaan bumi. Harus di ingat, ketergantungan adalah antitesis kemerdekaan.

KH. Asep Jamaludin sebagai pengurus

baru Rois Syuriah dan Ketua Tanfidziyyah PCNU Kabupaten Bandung, menambahkan, hari ini adalah saat terbaik bagi kita terutama NU untuk dapat memaknai Hari Santri sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman yang berkembang. Tantangan yang kita hadapi meski pun berbeda, akan tetapi semangat dan integritas berbangsa dan bernegara tidak boleh terputus. Apa lagi di tengah arus budaya popular dan juga slang sengkarut ideologi trans-nasional yang sudah sedemikian masif ini, penguatan nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia sangat dibutuhkan.

Tantangan pertama, tambah KH. Asep, yaitu menghadapi berbagai ancaman ideologi yang mengancam eksistensi Kesatuan Republik Indonesia harus kita lawan. Seperti ISIS dan sekelompok Organisasi yang menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai wahana untuk berdakwah mesti kita lawan juga tanpa harus merasa takut.

Tantangan kedua, masih tingginya angka kemiskinan dan Gini Rasio kita yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial antara yang kaya dan miskin, adalah yang harus kita tuntaskan. Dari hasil analisa, bulan Desember 2015, Worl bank merilis bahwa 1% orang terkaya Indonesia menguasai sekitar 50.4% aset dan 10% orang terkaya Indonesia menguasai 70,3% total kekayaan di Indonesia. Artinya, pembangunan belum merata dan belum menyentuh rakyat miskin juga kaum lemah.

Tantangan ketiga, adalah meluasnya penggunaan narkoba, di selurih kelas sosial masyarakat. Ini keprihatinan nasional kita.

Negara tengah menghadapi Darurat Narkoba. Data menunjukkan sampai tahun 2016 jumlah pengguna narkoba sebanyak 4 juta orang. 1,6 juta orang pernah mencoba dan 1,4 juta orang rutin mengkonsumsi serta 943 ribu orang sudah dalam kondisi kecanduan. “Nahdlatul Ulama senantiasa mengajarkan Islam sebagai pionir dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nahdlatul Ulama senantiasa mengajarkan dakwah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Sebab Islam adalah agama yang mengajarkan kita dapat merangkul bukan memukul,� tegas KH. Asep.

(Ki Agus Fattah)

35

Nelayan Tewas Ditembus Peluru Saat Mencari Ikan

:: NUSANTARA

Narkoba Kian Marak di Kab. Hulu Sungai Selatan ilustrasi

KAB. HSS, KALSEL | Maraknya peredaran narkoba saat ini memang sudah sampai pada titik nadir,bagaimana tidak dalam periode bulan Juni hingga pertengahan Oktober saja, satuan narkoba Polres Hulu Sungai Selatan sudah melakukan penangkapan tersangka pemakai maupun penjual narkoba sebanyak 45 orang.

Hal ini disampaikan Kapolres Hulu Sungai Selatan AKBP Sukendar Eka Restyan Putra pada kontroversinews.com melalui Bagian Humas, AKP Agus baru-baru ini. Adapun jenis-jenis narkoba yang ditangkap bervariasi mulai dari narkotika sabu-sabu hingga jenis obat pil carnopen/zenit.

Menurut salah seorang tokoh pemuda Kandangan Agus (45) sangat mengapresiasi keberhasilan polisi dalam memberantas narkoba.

“Kita sangat mengapresiasi petugas dalam hal pemberantasan narkoba, karena bahayanya saat ini sudah sampai pada kalangan pelajar sekolah menengah atas, bahkan yang masih SMP pun ada yang sudah mencoba narkoba jenis obat carnopen hingga alkohol,”paparnya.

Gubernur Kalimantan Selatan (kalsel) Sahbirin Noor yang akrab dis-

36

apa Paman Birin dalam suatu sambutannya dihadapan para tokoh pemuda, Bupati Hulu Sungai Selatan dan unsur muspida lainnya di Kandangan beberapa waktu lalu menekankan agar pemberantasan narkoba memang harus menjadi prioritas.

“Kita harus memprioritaskan pemberantasan narkoba, karena bahayanya sangat mengancam generasi penerus bangsa. Sementara para bandar narkoba bersenang-senang menikmati uang haram dari hasil penjualannya, untuk itu aparat kepolisian serta masyarakat, mari kita sama-sama memberangus peredaran narkoba juga para bandarnya di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan” tegasnya.

Bahaya narkoba memang sudah sangat mengancam negara terutama generasi mudanya, bukan hanya masyarakat sipil bahkan banyak oknum pegawai negeri juga TNI-POLRI yang sudah terjaring, hingga dipecat karena terbukti menggunakan narkotika.

Harapannya semoga sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya narkoba lebih diperluas bukan hanya di perkotaan namun juga narkoba sudah merasuki sendi kehidupan dipedesaan terpencil sekalipun. (kasnov)

KALSEL | Diarea perkebunan PT.SAM terjadi insiden penembakan oleh oknum Brimob Polda Kalsel yang mengakibatkan tewasnya salah seorang warga Mukhlis (41),yang sedang menyetrum ikan, beberapa waktu lalu.

Sempat terjadi ketegangan sesaat setelah kejadian, sebab kabar langsung cepat menyebar melalui media sosial, namun guna mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, setelah mendengar informasi, Satuan Dalmas Polres Hulu Sungai Selatan langsung turun kelokasi.

Hingga berita ini diturunkan situasi di Desa Bajayau, Kecamatan Daha Barat tempat kejadian aman dan kondusif.

Kapolres Hulu Sungai Selatan, AKBP Sukendar Eka Ristyan Putra SIK dalam konferensi PERS mengatakan, kejadian ini hanya sebuah kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban Mukhlis yang pada saat itu sedang mencari ikan dilokasi yang masuk dalam kawasan perkebunan PT.SAM. “Sekarang tersangka pelaku penembakan sudah diamankan dan diperiksa oleh Bareskrim Polda Kalsel, dari pemeriksaan sementara kejadian itu dipicu oleh korban yang sedang mencari ikan dengan alat setrum, saat ditegur petugas korban tidak mengindahkannya, hingga oknum Brimob yang sedang melakukan pengamanan di PT.SAM melakukan tembakan peringatan, namun arahnya kebawah sehingga kemungkinan peluru memantul hingga mengenai bahu kiri korban dan tembus keleher bagian bawah,” ungkap kapolres.

Masih menurut Eka penyidikan tersangka pelaku penembakan sudah ditangani oleh Reskrimum Polda Kalsel. “Sekarang reserse polda kalsel yang memeriksa pelaku, sementara kami hanya mengamankan pada saat kejadian saja,” katanya.

Sementara masalah ini diproses, pihak Polda Kalsel bersama Polres Hulu Sungai Selatan telah mediasi terhadap permasalahan ini, dengan mempertemukan antara perusahaan perkebunan PT.SAM dengan pihak keluarga korban. Perusaahaan bersedia memberikan bantuan sebagai bentuk rasa turut berduka dan menyayangkan kecelakaan tersebut,hingga menelan korban jiwa .

“Benar perusahaan sudah memberi bantuan sebesar dua ratus juta rupiah yang diserahkan pada istri korban. Semoga nanti bisa dimanfaatkan untuk biaya pendidikan anak-anak yang ditinggalkan,” jelas kapolres.

Pasca kejadian banyak masyarakat yang menyayangkan kejadian tersebut sampai timbul korban jiwa, beberapa isu sempat menerpa perusahaan perkebunan sawit ini, seperti isu penyerobotan lahan, pemalsuan surat tanah. Sementara pihak PT.SAM belum ada yang bisa dikonfirmasi. (kasnov.s)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: NUSANTARA

Pemkab Tanjabbar Telusuri Pelaku Pungli Objek Wisata Bupati Garut: Ada 4 Dinas Rawan Pungli GARUT | Usai memimpin apel pagi, Bupati Garut, Rudy Gunawan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Senin (17/10/2016).

Sidak tersebut menyusul dugaan adanya Pungutan Liar (Pungli) pembuatan administrasi kependudukan yang dilakukan oknum petugas Disdukcapil berkisar antara Rp50-100 ribu.

Bupati Rudy mengaku, sedikitnya ada empat Dinas yang rawan Pungli. Yakni, Disdukcapil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). ” Di empat dinas tersebut rawan praktek pungli,” sebut Bupati Rudy, Senin (17/10/2016).

Menurut Rudy, terjadinya praktek pungli memang tidak ditemukan saat sidak. Mereka si-pembuat administrasi kependudukan kerap menitipkan sejumlah uang kepada petugas di tingkat Desa dan Kecamatan.

Biasanya, mereka yang menitipkan kepada petugas

yang lokasinya jauh dari pusat kota dan ogah mengambilnya sendiri ke Disdukcapil. ” Saat sidak, saya tidak menemukan adanya praktek pungli,” ungkap Bupati Rudy.

Bupati berjanji, akan terus mengawasi empat dinas yang dianggap bermasalah dan rawan praktek pungli.

Bahkan, akan melakukan sidak kembali.

Kadisdukcapil Kabupaten Garut, Darsani tak menampik adanya praktek pungli. Hanya saja, pungli tersebut dilakukan “ calo “ pembuatan administrasi kependudukan. ” Tidak menutup kemungkinan ada oknum petugas yang terlibat,” tegas Darsani apa adanya.

Darsani menuding, mereka yang melakukan pungli mayoritas dilakukan oleh oknum pegawai desa dan kecamatan yang kerap mengkolektif pengambilan eKTP dan Kartu Keluarga (KK).

Proses perekaman e-KTP dilakukan di setiap kecamatan. Sementara pengambilannya di Disdukcapil.“ Nah, praktek pungli terjadi saat pengambilan karena mereka enggan mengambilnya sendiri,” pungkas Darsani. (Red)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

TANJABBAR | Maraknya aksi pungutan liar (pungli) disejumlah lokasi wisata di Kualatungkal seperti kawasan Ancol dan WFC kini mendapat perhatian serius dari Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Wakil Bupati Tanjabbar Amir Sakib di Kualatungkal, beberapa waktu lalu. menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum yang melakukan pungli di daerahnya, khusus di sejumlah objek wisata tersebut.

Namun Amir Sakib mengaku pihaknya belum pernah menerima pengaduan terkait pungli di sejumlah tempat fasilitas atau sarana milik pemda seperti Acol atau Water front City (WFC).

“Belum ada laporan yang masuk mengenai hal ini, tapi ini sudah membuat nama Tanjabbar buruk, ini harus ditindak lanjuti,” katanya menjelaskan.

Amir berjanji menelusuri informasi ini dan meminta dinas-dinas

terkait untuk melakukan kajian.

“Instansi pemerintah dari pusat sampai ke daerah tidak dibenarkan melakukan pungli dengan dalih atau alasan apapun, selain yang disahkan oleh aturan dan perundangan yang berlaku,” kata dia.

Amir Sakib juga mengimbau aparatur daerah agar tidak ikut bermain ataupun sengaja membackup kegiatan aksi pungli.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat agar aktiv melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di lapangan kepada dinas terkait.

“Siapa saja kalau menemukan pungli dan ada data, laporkan saja.

Bila perlu di foto agar kita terbantu melakukan penindakan,” tandasnya.

Dijelaskannya, jika itu pungutan resmi atau petugas salah satu SKPD. Mereka harus menunjukan surat atau kelengkapan layaknya retrebusi resmi seperi petugas parkir sebagai tanda bukti yang sah. (ANT)

37

EDUKASI

Dua Bocah Cilik Boyong Emas dari Jerman

KAB. BANDUNG | Dua bocah cilik siswi Sekolah Dasar Negeri yang berkedudukan di Kecamatan Baleendah dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kab. Bandung berhasil membawa pulang Emas dari German dalam pertandingan Coupe Internationale De Kayl 2016.

Firman Maulana Kurniawan siswa SDIT Fitrah Insani dan Meisya Asriana Ratu Cantika siswi SDN Dayeuhkolot 4 telah berhasil membawa harum nama Indonesia dan Kab. Bandung di Negeri German setelah berhasil meraih prestasi terbaiknya pada kejuaraan Karate dengan membawa pulang 3 Medali Emas dan 1 Medali Perak.

Baik Firman maupun Meisya pada kontroversinews.com menuturkan bahwa selama 4 hari berada di Negeri German untuk mengikuti pertandingam Coupe Internationale De Kayl 2016 satu satunya negara yang tangguh untuk ditaklukan atletnya adalah Negeri Belanda, namun Alhamdulillah berkat Do’a dan dukungan seluruh pihak yang ada di Kabupaten Bandung khususnya, Negeri

38

Indonesia pada umumnya akhirnya kami berdua berhasil membawa pula medali Emas, hal tersebut disampaikan Firman dan Meisya pada acara penyambutan di Papiliun Kantor Disdikbud kab. Bandung Firman dan Meisya disambut Kepala Dinas P dan K kab. Bandung Doktor H. Juhana M. Mpd dan kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispopar), Drs. H. Ahmad Johara M. Si,.

Usai acara Penerimaan Atlit terbaik dari kabupaten bandung selanjutnya kedua Atlit Firman dan Meisya dibarengi Kepala Dinas P dan K H. Juhana dan Kepala Dinas Pemuda dsn Olah Raga H. Ahmad Johara menaiki kendaraan sudah disiapkan untuk melakukan arak arak menuju sekolah dimana anak tersebut menuntut ilmu, yaitu Kecamatan Dayeuhkolot dan Baleendah Kab. Bandung.

Sementara Kepala Bidang TK/SD Disdikbud Kab. Bandung Drs. H. Maman Sudrajat MM pada kontroversinews.com menuturkan bahwa prestasi

yang diraih baik itu Firman maupun Meisya diawali mulai dari tingkat kecamatan., kabupaten, profinsi, dan Nasional, dari jejang tersebut kedua Siswa / atlit ini selalu meraih peringkat terbaik, yang akhirnya berkesempatan mewakili NKRI di Negeri German dalam Pertandingan Karate yang diberi Nama Coupe Internationale De Kayl 2016 dan pada pertandingan tersebut kedua atlit cilik ini kembali memperlihatkan prestasi terbaiknya dengan membawa pulang Medali Emas ke Indonesia.

Kami secara Lembaga dan pribadi tutur Maman sangat terharu dan bahagia atas prestasi yang di raih Firman dan Meisya semoga prestasi terbaik kedua anak ini dapat diteruskan dan dicontoh oleh siswa siswa lainnya yang ada di kabupaten Bandung. (Awing) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EDUKASI

Kepala UPTD TK.SD Se-Kab. Bandung Hadiri Penyambutan Atlet Karate Peraih Medali KAB. BANDUNG | Para kepala UPTD TK/SD se-kabupaten Bandung tampak segar dan semangat tanpa terpengaruh dengan adanya isu SOTK bahwa UPTD pendidikan Dasar akan berada dibawah komando camat, mereka dengan semangat mengikuti arahan dan sambutan baik dari Kepala Dinas P dan K

kabupaten Bandung maupun Kepala Dispopar Kab. Bandung dalam acara penyambutan Firman dan Meisya peraih Medali Emas pada Event Coupe Internationale De Kayl 2016 di Jerman.

Menurut Kasi Kurikulum Bidang TK/SD Disdikbud kab. Bandung Hj. Aas Siti Asidah

Ramdaniah pada kontroversinews.com menuturkan bahwa setelah diterima Kadisdikbud dan Kadispopar kedua Atlet akan diarak menuju kecamatan dimana anak tersebut sekolah, yang dipusatkan di Kantor UPTD SKB, untuk selanjutnya diserahkan secara simbolis kepada kepala Uptd TK/ SD dan kepala sekolah oleh Kepala Bidang TK/SD Disdikbud kab. Bandung Drs. H. Maman Sudrajat MM mewakili kepala Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten bandung, fasca arak arakan sebagai wujud kebahagian dan keberhasilan atlit kabupaten bandung di tingkat International.

Disamping itu dijelaskan Aas bahwa kedua Atlet peraih Medali Emas di Jerman akan diterima Gubernur Jawa Barat pada pukul 16.00 WIB (Kemarin), sedangkan arakarakan dan konvoy rombongan menuju lokasi serah terima atlet diiringi dan di ikuti oleh rombongan para kepala Uptd TK/SD se Kab. Bandung beserta rombongan keluarga Atlit dibawah pengawalan jajaran Kepolisian dari satuan lalu lintas Polres. Bandung.

Diakhir pembicaraan dengan kontroversinews.com kasi Kurikulum Disdikbud kab.

Bandung Hj. Aas Siti Asidah Ramdaniah mengucapkan terimakasih kepada seluruh element masyarakat yang sudah ikut berpartisipasi terselenggaranya penyambutan atlet terbaik kabupaten bandung dalam event yang diselenggarakan di Jerman, semoga prestasi terbaik ini dapat di ikuti oleh atlit atlit lainnya yang ada dijejang Pendidikan Dasar di kabupaten Bandung. .(Awing)

Marching Band SDN 1 Cingcin Sambut Atlet Peraih Medali KAB. BANDUNG | Selain disambut jajaran Disdikbud dan Dispora kabupaten Bandung penyambutan atlet peraih medali Emas Coupe Internationale De Kayl 2016 Jerman Firman dan Meisya dimeriahkan pula para rekan-rekan siswa yang tidak mau ketinggalan dalam penyambutan sesama pelajar yang ada dikabupaten Bandung.

Marching Band SDN 1 Cingcin, Kecamatan Soreang, berkesempatan untuk menampilkan keahliannya di lingkungan Disdikbud kabupaten Bandung dalam acara penyambutan yang diselenggarakan di Area Parkir kantor Disdikbud kabupaten Bandung.

Sedangkan penyambutan di kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berkedudukan di Baleendah acara dimeriahkan oleh penampilan keahlian pencasilat dari siswa-siswi SDN Galih Pawarti kecamatan Baleendah, kabupaten Bandung.

Pada acara tersebut selain dihadiri para Kepala UPTD TK/SD sekabupaten Bandung hadir pula para kepala sekolah yang ada di kecamatan Baleendah dan kecamatan Dayeuhkolot sebagai ungkapan rasa syukur atas keberhasilan Firman dan Meisya pada event karate International.(Awing)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

39

:: EDUKASI

Berikan Uang Kadeudeuh KAB. BANDUNG | Kepala Dinas P dan K kabupaten Bandung Doktor H. Juhana M. Mpd serta Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Drs. H. Ahmad Djohara M. Si kemarin pagi bertempat di area papiliun kantor Disdikbud selepas upacara penerimaan Atlet Karate peraih medali emas Event Karate yang diselenggarakan di German memberikan Uang kadeudeuh dan kanyaah dari Disdikbud kab. Bandung sebesar Rp. 10 juta per atlet yang masing masing diterima langsung Firman dan Meisya didampingi orang tua mereka dan para pelatih.

Selain itu pula sebagai ungkapan terima kasih Disdikbud kepada para pelatih diberikan pula bonus khusus untuk para pelatih atas kinerjanya dalam menciptakan putra-putri terbaik dari kabupaten Bandung.

Pada Kontroversinews.com DR. H. Juhana M. Mpd menuturkan bahwa uang kadeudeuh yang diberikan pihak dinas itu merupakan awal bagi siswa-siswi yang memiliki prestasi terbaik, disamping itu pula Disdikbud sudah membuat agenda khusus bagi dua siswa ini kedepan bila mana akan meneruskan jenjang pendidikannya ketingkat lebih tinggi.

“Kedepan dinas sendiri bukan hanya melirik atlet saja melainkan pihak dinas sudah merintis sekolah-sekolah Induk olah Raga yang ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada, apalagi dengan fasilitas yang tersedia sekarang pasca penyelenggaraan PON XII banyak Venue yang dapat dipakai sebagai fasilitas guna menciptakan atlet-atlet terbaik dari kabupaten Bandung,” ujar Juhana.

Sementara orang tua Firman dan Meisya

saat dihubungi kontroversinews.com menuturkan mereka berdua bangga dan sedih atas prestasi yang sudah diraih kedua anak mereka, pasalnya beberapa hari harus berpisah dengan anak kesayangan mereka guna mengikuti pertandingan yang diselenggarakan di German.

“Bahagia dan haru terasa saat mendengar anak kami berhasil meraih peringkat terbaik pada event tersebut,” ujar kedua orang tua Atlet Karate peraih medali Emas di Coupe Internationale De Kayl 2016 German.

Spontanitas Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga H. Ahmad Djohara pun tidak mau kalah meski tanpa persiapan ia sempat mem-

berikan amplop putih kepada kedua atlet terbaik tingkat international tersebut, dan dalam sambutannya Ahmad Djohara sangat mengapresiasi keberhasilan pihak Disdikbud dalam menciptakan atlet-atlet terbaik itu tingkat sekolah Dasar, SMP maupun SMS/SMK atas prestasi yang sudah diraih demi membawa nama baik kab. Bandung pada event event yang sudah dan belum diselenggarakan.

“Saya bertekad pada Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) mendatang menargetkan kabupaten Bandung dapat menduduki peringkat pertama, atau kedua,” ujar Ahmad Djohara. (Awing)

Kota Cimahi Masih Kurang Guru dan Ruang Kelas Baru CIMAHI | Sekolah di Kota Cimahi, masih kekurangan tenaga pengajar. Hal itu disebabkan tidak seimbangnya jumlah guru yang pensiun dengan jumlah perekrutan tenaga guru baru. Sebagian besar sekolah di Cimahi kekurangan ruang kelas baru.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrawahan menjelaskan, kurangnya tenaga pengajar di sekolah karena pihaknya jarang melakukan rekrutmen guru baru. Kekurangan tenaga pengajar dialami di semua tingkatan mulai SD, SMP, sampai dengan SMA. Tapi yang sangat kurang sekali yaitu tenaga pengajar untuk SD. Rekrutmen guru baru tidak lah mudah karena harus dibahas melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi dan atas kebijakan Wali Kota,” tutur Dikdik kepada Kontroversi News di ruang kerjanya.

40

“Kita masih butuh guru SD yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Kalau nanti sudah keluar aturan, kita bisa saja mengangkat tenaga guru baru atau guru honorer K2,” ucapnya.

“Memang sebagian besar sekolah di Cimahi masih kekurangan ruang kelas. Solusinya, paling siswa harus dibagi dua sif, atau kalau memungkinkan membangun ruang baru. Jika wacana konsep full day school benar-benar diterapkan memang harus ada ruang kelas baru,” tuturnya.

Terkait dengan kebutuhan ruang kelas di Cimahi, Dikidik menyebutkan, sebagian besar sekolah di Cimahi kekurangan ruang kelas. Dengan demikian, pihak sekolah mesti menyiasatinya dengan membangun waktu belajar para siswa. Menurut Dikdik, setengah dari seluruh sekolah di Cimahi memberlakukan jam masuk pagi dan siang.

(Jason)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EDUKASI

Naufal Raih Peringkat I Go Green Tingkat Kab. Bandung

KAB. BANDUNG | Siswa SDN Linggar Sari, Kec. Rancaekek, Kabupaten Bandung berhasil meraih peringkat terbaik dalam lomba melukis Go Green yang diselenggarakan beberapa waktu lalu.

Event yang disponsori Air Mineral Ron 88 tersebut memberikan dana pembinaan bagi peringkat I sebesar Rp. 5 juta yang diraih Naufal, untuk peringkat kedua sebesar Rp. 3 juta, dan untuk peringkat III sebesar Rp. 2 juta, diserahkan langsung Kepala Dinas P dan K Kab. Bandung Doktor H. Juhana M. MPd, Selasa (18/10) di Area parkir Disdikbud, Kab. Bandung, yang dis-

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

aksikan para kepala uptd dan kepala sekolah serta unsur Disdikbud.

Naufal anak dari pasangan Mulyadi dan Siti yang saat ini duduk dibangku kelas VI SDN. Linggar Sari, Kecamatan Rancaekek pada kontroversinews.com menuturkan dirinya sangat bahagia dan senang karena hasil karya yang ia buat (lukis) di Cup Air mineral Ron 88 telah mengahasilkan prestasi yang diinginkannya, diutarakan Naufal bahwa pada saat itu dirinya melukis Logo PON XII yang beberapa pekan lalu sempat meramaikan stadion si Jalak Harupat Kab. Bandung.

Sementara kepala SDN Linggar Sari Hj. Een Nurhasanah menuturkan bahwa kegiatan Go Green diawali dari seleksi anak di sekolah, berlanjut ke seleksi tingkat kecamatan, hingga akhirnya mewakili kecamatan ke tingkat kab. Bandung. “Dari 10 siswa perwakilan kecamatan Rancaekek dua siswa diantaranya dari SDN Linggar Sari, dan Naufal peraih peringkat pertama lomba melukis salah satunya,� tutur Een Een berharap para tenaga pendidik di SDN Linggar Sari dapat menciptakan Naufal-Naufal lainnya demi membawa nama harum SDN Linggar Sari baik di tingkat bawah hingga tingkat Nasional.

Sementara Kepala Dinas P dan K, Kab. Bandung Doktor Juhana M. MPd pada kontroversinews.com menuturkan bahwa banyak prestasi anak kabupaten Bandung khususnya siswa-siswi kabupaten Bandung baik tingkat lokal maupun event tingkat internasional, tidak terlepas dari suport baik pihak sekolah secara langsung dan guru pembimbing maupun pihak Disdikbud sesuai dengan Bidang dan jenjang pendidikannya masing masing.

Juhana, berharap prestasi yang sudah diraih dapat dipertahankan dan diteruskan oleh adik kelasnya di tahun mendatang, sedikit mengulas bahwa hari ini (19/10) akan dilaksanakan arak- arakan untuk salah seorang siswa/siswi yang berhasil meraih peringkat terbaik pada kejuaraan Karate yang diselenggarakan di German.

(Awing)

41

:: EDUKASI

Anak Bungsu dari Handayani Raih Peringkat ke II dan III FEFO

Moch. Fadilah Rohmana kelas IX.B dan Kharin Ayunia Chaerunisa Juara III didampingi kepala sekolah SMPS Handayani 2 Hj. Ida Rosmawati.

KAB. BANDUNG | Dua siswa yang samasama berstatus anak bungsu d ikeluarganya yang duduk di Kelas IX SMPS Handayani 2 berhasil meraih peringkat ke – II dalam Pekan Olimpiade FEFO atas nama Moch.

Fadilah Rohmana kelas IX.B dan Juara III atas Nama Kharin Ayunia Chaerunisa kelas IX. A dalam Lomba Olimpiade FEFO IPS, dan kedua anak tersebut berhasil mempersembahkan Tropy juara II dan III tingkat Kab. Bandung yang diselenggarakan di SMAN Baleendah untuk SMPS Handayani 2.

Baik Fadel maupun Kharin pada kontroversinews.com menuturkan bahwa dirinya sangat kecewa meski masih dapat mempersembahkan Tropy juara untuk SMP yang dibanggakannya, pasalnya baik Karin maupun Fadel belum dapat mempersembahkan Tropy juara I untuk SMPS Handayani 2.

Namun meski demikian Fadel dan Kharin masih tetap merasa bangga karena dirinya masih dapat menduduki prestasi yang didapat dalam Olimpiade Fefo yang diselenggarakan di SMAN Baleendah Kab.

42

Bandung.

Kedua Anak yang berasal dari keluarga yang berbeda tersebut meski memiliki Nama Ayah yang sama yaitu Agus Nurhaedi (ayah kandung Kharin) dan Agus Supriadi (Ayah kandung Fadel), karakter kedua anak tersebut menurut para guru pembimbingnya sama sama memiliki kemampuan dan kreatifitas yang menonjol dari siswa lainnya. ” Fadel mulai dari kelas VII hingga kelas IX selalu menjadi peraih nilai tertinggi di kelasnya dan selalu menduduki rangking teratas dikelasnya,” ujar guru pembimbing.

Sementara kepala SMPS Handayani 2 Hj. Ida Rosmawati menuturkan bukan untuk pertama kalinya SMPS Handayani 2 mendapatkan Trofy kejuaraan, namun banyak kegiatan Non Akademik yang kerap diraih siswa-siswi Handayani 2 seperti dalam Lomba Pramuka, PMR dan lomba lainnya, namun khusus untuk hal yang berhubungan dengan akademik baru kali ini SMPS Handayani 2 siswanya meraih peringkat ke II dan III di Lomba olimpiade

tingkat kabupaten.

Hj. Ida berharap para siswa lainnya yang saat ini duduk dibangku kelas VII dan VIII dapat mengikuti prestasi yang sudah diraih kakak kelasnya demi untuk membawa harum SMPS Handayani 2 baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi serta Nasional dalam berbagai event, seperti halnya yang diraih salah seorang Alumni SMPS.2 Handayani dalam Olimpiade Olah Raga di Brazil SRIWAHYUNI atlet Angkat Berat yang berhasil mempersembahkan Medali Perak Untuk NKRI. Eni Mardiani salah seorang tenaga pendidik di SMPS Handayani 2 yang dulu sebagai wali kelas Sriwahyuni pada kontroversinews.com menuturkan bahwa saat mendengar dan melihat sosok Sri Wahyuni di berbagai media baik itu media cetak ataupun elektronik. “Kami merasa bergetar saking bangganya karena anak didik yang dulu bisa mempersembahkan prestasi terbaiknya untuk Negara Republik Indonesia,” ungkap Eni. (Awing ) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EDUKASI

Disdikbud Gelar Lomba PMR Tingkat SMP KAB. BANDUNG | Untuk pertama kalinya Lomba Palang Merah Remaja (PMR) di selenggarakan pihak Disdikbud kabupaten Bandung untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan di SMPN 1 Margahayu, 300 orang siswa ikut serta dalam Lomba PMR yang dibuka Kadisdikbud DR. H. Juhana M. Mpd yang diwakili Kepala Bidang SMP Disdikbud kab. Bandung Drs. H. Adang Sujana M. Mpd. Dalam sambutannya Kepala Bidang SMP Drs. H. Adang Sujana M. Mpd menuturkan bahwa penyelenggaraan ini dilaksanakan berkat dorongan dan keinginan pihak sekolah atas desakan para siswa siswi yang aktip pada kegiatan exstrakulikuler PMR. Dikatakan Adang bahwa penyelenggaraan Lomba PMR yang diselenggarakan mudah mudah dapat memberikan dampak positif dan motifiasi bagi para siswa untuk lebih menghayati dan menjiwai akan manfaat PMR, karena menurut Adang ada dua kategori pertolongan yaitu Pertolongan Parsial dan pertolongan permanen, Pertolongan Farsial diantaranya memberikan pertolongan pada peristiwa atau kejadian yang dialami sehari hari oleh sisws siswi khususnya dan masyarakat pada umumnya, sedangkan Pertolongan Permanen KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

yaitu pertolongan yang ditimbulkan akibat kejadian Bencana Alam. “Kegiatan lomba PMR ini dapat dise-

lenggarakan secara berkelanjutan sebagaimana yang disampaikan Kasi Kurikulum dalam laporannya, dan dapat dijadikan salah satu agenda kegiatan tahunan bagi Bidang SMP pada khususnya dan Disdikbud kab. Bandung pada umumnya,� ujarnya.

Sementara kordinator juri pada penyelenggaraan lomba PMR dari unsur PMI kab. Bandung Egi Dodi Gunadi pada kontroversinews.com menuturkan bahwa ada 3 kriteria bagi Regu yang akan dinilai dan dari kiteria tersebut Greed Nilai teratas harus diatas 500 point dari keseluruhan yang dinilai.

Masih kata Egi, bahwa untuk Pertolongan Pertama nilai harus mencapai 70 %, sedangkan Tandu 15 %, dan isolasi sebesar 15% hingga seluruhnya harus mencapai 100 %, ulas Egi bahwa kegiatan Lomba yang rutin dilaksanakan yaitu pada bulan Mei dan November yang diselenggarakan PMI kab. Bandung.

Hasil akhir Lomba PMR yang diselenggarakan Disdikbud kab. Bandung tingkat SMP diutarakan Egi, bahwa untuk Juara I ( Pertama ) di Raih SMPN 1 Cangkuang dengan Nilai 635, Juara ke II ( Kedua ) SMPN 1 Margahayu dengan Nilai 585, dan Juara III (Ketiga) diraih SMPN 2 Marga Asih dengan nilai 545, dari Jumlah 42 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang hadir mengikuti Lomba PMR. (Awing )

43

:: EDUKASI

Bupati Bandung Lounching SimPel KAB. BANDUNG | Bupati Bandung H. Dadang M Naser disela-sela kesibukannya kemarin pagi bertempat di SDN 1 Pangalengan kabupaten Bandung secara resmi membuka Program Simpanan Pelajar (SimPel) yang diselenggarakan PT. BPR Kertaraharja, hadir dalam acara tersebut OJK wilayah II Jawa Barat,kepala Dinas P dan K Kab. Bandung, para kepala Bidang Disdikbud Kab. Bandung, para kepala sekolah SD, SMP, SLTA/SMK, perwakilan PAUD/TK/RA serta unsur SKPD pemerintah Kab. Bandung.

44

Dalam sambutannya H. Dadang M Naser menuturkan bahwa kerap kali dirinya baik secara pribadi maupun secara dinas mendapatkan keluhan langsung dari para orang tua siswa dan guru secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan tabungan siswa yang kerap kali pada saat dibagikan tidak sedikit Guru kebingungan. “Dengan adanya program SimPel yang diselenggarakan PT.BPR Kertaraharja kedepan tidak ada lagi orang tua siswa yang mengadu ke Bupati langsung karena

Uang tabungan anaknya telat dibagikan,� papar Dadang. “Pemerintah kabupaten Bandung mengapresiasi dengan positif program yang diselenggarakan PT. BPR Kertarahaja karena selain memberikan rasa aman terhadap siswa dan orangtua siswa hal ini memberikan pembelajaran terhadap anak untuk gemar menabung dan mengatur uang jajan mereka sejak dini, baik tingkat PAUD/TK/SD dan SLTA/SMK, selain itu semakin mengenalkan kepada pelajar tetang literiasi keuangan, karena pelajar KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EDUKASI

juga harus disiapkan sejak dini agar dapat mengelola keuangan, serta untuk mengenal tata kelola keuangan, yang akhirnya kedepan dapat muncul kaderkader kabupaten Bandung yang memiliki potensi dan kemampuan maksimal serta ditunjang dengan pendidiiannnya,” ujar Dadang.

Sementara dalam waktu yang sama, Kepala Dinas P dan K, Kab. Bandung, DR H. Juhana M. MPd menuturkan.

Dinas pendidikan sangat merespon dengan baik program yang diluncurkan PT.BPR Kab. Bandung semoga dengan adanya program SimPel dapat mengurangi mosi tidak percaya dari para orang tua siswa terhadap tenaga pendidik berkaitan dengan tabungan siswa, dan dapat mengurangi keluhan serta aduan dari para orang tua siswa ke pihak dinas apalagi pada saat uang tabungan dibagikan, lebih aman bila tabungan siswa disimpan di BPR Kertaraharja karena tabungan tersebut dapat diambil kapan saja bilamana siswa dan orang tua siswa membutuhkannya.

Dalam kesempatan tersebut pula selain pembukaan resmi Launching SimPel dilakukan penyampaian Beasiswa terhadap siswa SD,SMP,SMA/SMK dari PT. BPR Kertaraharja kepada para perwakilan siswa dari 31 kecamatan yang ada di kabupaten Bandung yang disampaikan secara simbolis oleh Bupati H. Dadang M. Naser kepada siswa SD,SMP, SMA dan SMK (Awing)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

OJK Wil. II Jabar Jamin SimPel Aman di BPR Kerta Raharja PELAKSANAAN SimPel di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Bandung nantinya akan disimpan di BPR Kerta Eaharja, hal tersebut dilakukan guna memberi rasa aman terhadap siswa dan orang tua siswa yang anaknya gemar menabungkan sebagian uang jajan mereka disekolah dimana ia menuntut ilmu.

Disampaikan Direktur utama PT.BPR Kab. Bandung H. Moch. Soleh Pios di SDN Pangalengan dihadapan para orang tua siswa bahwa SimPel (simpanan pelajar) merupakan salah satu Produk layanan terhadap masyarakat kabupaten bandung yang dilakukan BPR Kerta Raharja guna melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga/nasabah, selain itu pula merupakan salah satu Pasar BPR dalam upaya peningkatan permodalan, disamping itu pula merupakan salah satu wujud BPR dalam pelaksanaan program pemerintah pusat melalui OJK dalam rangka Edukasi dan inklusi keuangan sebagai upaya membangun budaya Menabung sejak Dini, jelas Soleh.

“SimPel merupakan salah satu program yang sasarannya para siswa mulai dari tingkat PAUD/RA/TK sampai dengan tingkat SLTA atau sederajat, ucap Soleh BPR Kertaraharja merupakan BPR peringkat ke 72 dari 1644 BPR yang ada di indonesia atau peringkat ke 8 di Jabar dan peringkat ke 3 se jabar BPR milik pemerintah,sedangkan posisi asset per 30 september 2016 dijelaskan Soleh BPR memiliki asset sebanyak 229 milyar dengan perolehan dana pihak ketiga sebesar Rp. 159,625 milyar yang terdiri dari tabungan sebesar Rp. 87.012 milyar dan DEPOSITO sebesar Rp. 72.613 milyar,” jelas Soleh.

Dikatakan Soleh bahwa sejak diterimanya surat persetujuan peluncuran prodak Tabungan SimPel pada

tanggal 24 agustus 2016 dan mulai dlaksanakan penarikan dana tabungan SimPel selama 2 (dua ) bulan terakhir telah terserap dana sebesar Rp. 116,115 juta rupiah dengan jumlah rekening sebanyak 4.382 dari target sampai dengwn wkhir Desember sebanyak 10.000 rekening.

Diakhir pembicaraan dengan kontroversinews.com H. M. Soleh Pios menuturkan pihak BPR Kertarahaja mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten bandung yang sudah memberikan kepercayaan, khususnya orangtua siswa dan pembaga pendidikan yang ada dkabupaten bandung yang sudah memfasilitasi PT. BPR Kertaraharja untuk melakukan pelayanan kepada para anak didik / siswa/ siswinya untuk menabung d BP Kertarahaja.

Sementara perwakilan OJK Wil. II Jawa Barat Sabarudin dengan tegas mengatakan bahwa para orang tua siswa jangan khawatir dan was was karena OJK menjamin bahwa tabungan SimPel aman di BPR kertarahaja karena OJK sendiri wkwn selalu melakukan pemantauan tiap bulanya terhadap perkembangan SimPel yang dilakukan dikabupaten Bandung.

“OJK sangat mengafresiasi dengan positif terhadap program yang dilakukan PT. BPR Kertaraharja yang sudah membuka peluang pasar melalui program simpanan Pelajar ( SimPel ) dengan dukungan pemerintah dan sekolah sekolah yang ada di kabupaten bandung, semoga dengan program tersebut dapat memperkuat dan menambah permodalan PT. BPR Kertaraharja dalam memberikan pekayanan maksimal terhadap Nasabah/pihak ketiga yang ada di kabupaten Bandung,” ujar sabarudin. (AWING)

45

:: EDUKASI

SMKN 6 Pancalang Kudu Nyongcolang Kudu Cemerlang

KUNINGAN | Keberadaan sekolah SMKN 6 Pancalang Kec.Pancalang Kab.Kuningan kali ini berada dibawah pimpinan H.Mamat RP dengan keberadaan sekolah yang jauh dari perkotaan ternyata tak menyurutkan niatnya tuk terus berkarya nyata bagi sekolah yang dipimpinnya kenyataan itu dikatakannya saat bertemu kontroversinews.com beberapa waktu lalu di sekolah yang baru dipimpinnya di SMKN 6 Pancalang.

Ditambahkannya dimanapun kita memimpin kita harus bisa membawa perubahan yang mampu membawa keinginan orang tua murid dalam me-

46

nyekolahkan anaknya di SMK 6 Pancalang dan saya yakin ditahun kedepan keberadaan sekolah SMKN 6 Pancalang bisa maju � nu jelas kudu nyongcolang kudu cemerlang.� ungkap Mamat dengan dialek sundanya.

Dikatakannya juga untuk menjaga kredibilitas dan nama baik sekolah tetap terjaga dimata masyarakat serta memiliki kemajuan yang signipikan yang diminati masyarakat banyak, salah satunya harus bagus dari segi bangunan sekolah dan inprastrukturnya karna hal itu bisa mendukung kepada kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) guna menuju kemajuan yang nyata di sekolah sejalan dengan pisi dan misi sekolah.

Didalam berbagai kegiatan pun kita terus mencoba untuk bisa terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran sekolah hal itu diutamakan agar para guru dan jajaran serta komite sekolah bisa merasa saling memiliki.yang pada ahirnya sekolah tetap terjaga dengan baik. Apalagi kita semua sudah komitmen baik para guru dan jajaran tata usaha hingga komite sekolah bahwa keberadaan SMKN 6 bisa maju dan banyak perubahan. (iwan hamdani)

Penjualan LKS Masih Marak di MAN Karawang

KARAWANG | Menurut informasi di Madrasah Aliah Negeri (MAN) Karawang masih marak terjadi penjualan buku LKS ke siswa yang dijual melalui koperasi. Kenyataan itu disampaikan berbagai sumber di lapangan bahwa di MAN Karawang masih marak penjualan buku LKS terhadap siswa dengan harga Rp. 216.000 per siswa.

Bahkan selain harus membeli buku LKS juga sewaktu masuk sekolah MAN harus mengeluarkan uang buat seragam sebesar Rp.950.000 dan ditambah dengan pungutan uang bangunan.

Ramainya perbincangan di MAN Karawang yang diduga banyak pungli saat mau dikonpirmasikan dengan kepala Madrasah aliah negeri Drs.H.Ibrahim Mpd.i dirinya selalu tidak ada ditempat, sementara menurut kasubag Tata Usaha Mad’Nurdin BA sekaligus sebagai PPK dalam Dipa dirinya mengaku tidak tau tentang hal itu karna saya disini baru pindah dan sebagai orang baru kerja di MAN Karawang yang baru satu tahun berjalan sunggung tidak tau apa apa.

Begitu juga ketika ditanya masalah anggaran APBN buat sekolah yang dikelolanya oleh TU

sebagai PPK dirinya dengan gamblang bahwa saya tidak tau sama sekali karna semua dikelola oleh kepala dan saya baru adaptasi disini, kecuali kalau ditanya murid dan guru baru saya hapal murid ada 600 orang lebih dan guru ada 30 orang nah kalau itu saya baru tau.�akunya.

Sikap kepala sekolah jarang ada ditempat tidak transparan dan banyak pungli serta adanya penjualan buku LKS diharap bisa di sikapi dan dibenahi oleh kemenag kabupaten Karawang hal itu agar tercipta pemerintahan yang bersih dalam mengelola anggaran serta kerja tepat waktu dan tepat sasaran sejalan dengan amanah.

Karena kalau dibiarkan hawatir akan menjadi preseden buruk bagi citra sekolah dan kemenag kab.karawang dalam pelayanan publik serta sikap asas terbuka dan transparansi publik sebagai penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa .

Sikap kepala sekolah jarang ada ditempat hawatir terjadi adanya indisipliner yang pada ahirnya merugikan pelayanan terhadap publika.untuk itu banyak kalangan diharap kemenag kab.karawang bisa proaktif dan hilangkan penjualan buku LkS. (dhian/tat)

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

:: EDUKASI

SMK PGRI Cikampek Sukses Jalin Kerjasama dengan Berbagai Perusahaan dirinya terus berusaha untuk mendidik anak semaksimal mungkin hal itu menurutnya agar lulusan dari SMK PGRI Cikampek menjadi lulusan-lulusan yang siap kerja.

SMK PGRI Cikampek terdiri dari 3 jurusan yaitu,Teknik Kendaraan Ringan ( TKR), Teknik Pemeliharaan Mekanik Industri (TPMI) dan Rangkaian Perangkat Lunak(RPL) yang semuanya itu sesuai dengan program Bupati

Karawang dr.Cellica Nurrchadiana.

"Perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang karyawannya minimal 60 % lebih harus berpenduduk Karawang supaya bisa memberdayakan perekonomian dan kesejahtraan masyarakat sekitarnya,"ungkap Drs.Yayan Budi Sopyan saat bertemu kontroversinews.com, beberapa waktu lalu.

Bahkan menurutnya Program Hubungan Industri (HUBIN) ini

terus di tingkatkan dan di intensipkan supaya para alumni SMK PGRI Cikampek bisa bersaing dengan alumni-alumni sekolah yang lainnya dan bisa bekerja sesuai dengan apa yang di harapkan oleh perusahaan di mana ia bekerja , itulah harapan dari pihak sekolah dan orang tua siswa yang mengharapkan lulusan sekolah SMK PGRI Cikampek lulusan yang siap kerja. (ds)

Drs Yayan Budi Sopyan

KARAWANG | Dibawah pimpinan Drs Yayan Budi Sopyan sebagai Kepala SMK PGRI Cikampek Kab. Karawang dirinnya telah sukses menjalin Hubungan dengan semua Industri perusahaan besar di Kabupaten Karawang guna mempersiapkan lulusan yang siap kerja.

Perusahaan perusahaan yang digandeng dan di ajak kerja sama itu diantaranya, Perusahaan di kawasan Kujang, Kawasan BIC dan kawasan industri Indotaecii sudah sukses kerjasama aktip.

Dengan jumlah murid 810 siswa dan 31 tenaga pengajar

Drs. Nana Nuryatna Bawa Perubahan di MTSn Sangkanhurip

Drs.Nana Nuryatna

KUNINGAN | Sekolah MTSn Sangkanhurip Kuningan kini berangsur-angsur mengalami perubahan yang signipikan dibawah pimpinan Drs.Nana Nuryatna yang kini baru menjadi kepala sekolah selama 2 tahun ingin membuktikan karya nyata buat dunia pendidikan hingga berbagai terobosan di tempuh.Alhasil sekolah tersebut sering menjadi barometer buat sekolah lain baik MTS atau pun SMP Negeri atau Swasta.

Sementara disampaikan kepala sekolah mtsn sangkanhurip Drs. Nana Nuryatna saat bertemu media ini dikatakannya kita ter-

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

dorong dan penjadi motipasi dan kesepakatan bersama bahwa sekolah mtsn sangkanhurip harus maju sehingga kita selalu mencari terobosan ataupun pendekatan agar sekolah bisa dimiliki bersama tanggung jawab bersama dan mampu maju bersama.

Adapun konsep yang dikedepankan yang paling utama adalah dengan cara kekonsep konpensional menjadi konteksual termasuk budaya baca, keterbukaan , paguyuban kelas dan open kelas serta sipat kebiasaan inpak niat baik yang ditanam dari hal yang tidak bermanfat menjadi manfaat. cara itu ditempuh

agar ada kemajuan yang signipikan di Sekolah MTSN sangkanhurip Kec.Cilimus Kab. Kuningan. diahir perbincangannya dirinya mengakui semua keberhasilan yang diraih selama ini baik kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di (MTSN) Madrasah Tsanawiyah Negeri Sangkanhurip semua bukan hasil karyanya sendiri melainkan kerja sama bareng antara para guru dan jajaran komite sekolah serta masyarakat yang sepakat agar keberadaan madrasah MTSN Sangkanhurip bisa lebih maju dan mampu berkembang pesat dimasa mendatang. (ds)

47

LEGISLATOR

Ketua DPRD Perhatikan Aspirasi Guru Madrasah BANDUNG | Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan meskipun madrasah merupakan kewenangan dari lembaga vertikal dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, namun bukan berarti Pemprov Jabar tidak menaruh per-hatian terhadap keberadaan madrasah beserta guruguru-nya.

Hal ini mengemukan saat Ketua DPRD menerima Persatuan Guru Madrasah (PGM) Jawa Barat yang beraudiensi di ruang kerjanya, Jumat (21/10).

“Ada yang harus diluruskan setelah mendengar apa yang disampaikan Ketua PGM,” demikian kata Ineu setelah mendengar keluh kesah guru-guru yang tergabung dalam PGM. Menurut Ineu hubungan antara Pemprov Jabar dengan Kementerian Agama dalam hal ini adalah Kanwil Agama merupakan hubungan instansi vertikal sehingga pemprov tidak bisa

48

begitu saja memberikan bantuan sebagaimana pemberian bantuan kepada SD, SMP atau SMA yang merupakan kewenangan daerah.

“Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui apabila kami memberikan bantuan kepada instansi vertikal, ini berbeda dengan bantuan kepada sekolah umum yang memang menjadi kewenangan daerah.”

Ineu meyakinkan meskipun pemberian bantuan kepada madrasah harus melalui mekanisme tertentu, namun sampai saat ini pemprov Jabar masih tetap memperhatikan madrasah-madrasah yang ada di Jawa Barat seperti bantuan kobong.

Menurut Ineu bagaimanapun masalah pendidikan madrasah adalah menyangkut anak bangsa dan terkait dengan pembangunan moral bangsa.

Namun memang kewenangan dan kemampuan pemerintah terbatas sehingga harus mempertimbangkan skala prioritas.

Ketua DPRD menyadari perlunya kerjasama diantara semua elemen, termasuk dengan PGM. Karena itulah ia mempersilahkan kepada siapapun yang ingin menyampaikan aspirasinya.

PGM sendiri sebagaimana dikemukakan ketuanya, Heri Purnama menyampaikan keluh kesahnya karena sebagai orga-ninasi daerah merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah.

“Pemprov agar melihat madrasah ini secara utuh dan integral sebagai bagian dari warga Jawa Barat, apalagi potensi madrasah di Jawa Barat sangat besar. Jangan hanya memperhatian sekolah-sekolah umum saja.”

Menurut Heri, saat ini Jawa Barat meniliki kurang lebih 170 ribu guru, 18 ribu madrasah dan sekitar 1.8 juta siswa madrasah dari berbagai tingkatan yang kebanyakan berada di daerah yang dirasakan luput dari perhatian pemerintah. (Ardi)

KONTROVERSINEWS NO 11 TAHUN II OKTOBER 2016

Segera Rekam Data e-KTP BANDUNG.-Warga yang belum merekam data e-KTP (kartu tanda penduduk elektronik) agar segera melakukannya. Hal ini penting karena salah satunya menjadi syarat mutlak bagi pemilih pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 mendatang.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mendorong masyarakat agar segera melakukan rekam data eKTP. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilih dalam pilkada tahun depan.

"Pemerintah terus melakukan sosialisasi, targetnya akhir tahun tuntas. Semoga masyarakat dapat memanfaatkannya," kata Ineu saat dikonfirmasi dari Bandung, beberapa waktu lalu.

Selain untuk menjaga hak pilih masyarakat, kata Ineu, rekam data identitas ini wajib dilakukan setiap warga negara yang telah berumur sesuai aturan. "Bukan saja untuk kebutuhan pemilu, kaitan data ini penting. Menguji segala sesuatu harus dari data," bebernya.

Disinggung masih adanya warga Jabar yang belum melakukan rekam data e-KTP, menurutnya hal ini karena Jabar merupakan provinsi yang paling banyak penduduknya. Sehingga Ineu pun meminta pemerintah kabupaten/kota agar lebih proaktif dalam menginformasikan hal tersebut ke masyarakat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Yayat Hidaya mengatakan, syarat e-KTP bagi pemilih tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sehingga, kata dia, mau tidak mau KPU harus melaksanakan aturan tersebut saat menggelar pilkada. "KPU awalnya keberatan dengan syarat harus e-KTP ini. Tapi itu amanat undang-undang, ya harus kita laksanakan," kata Yayat, (16/10/2016).

KONTROVERSINEWS NO 11 TAHUN II OKTOBER 2016

Oleh karena itu, Yayat sudah menginstruksikan KPU kabupaten/kota yang menggelar pilkada agar intensif berkoordinasi dengan dinas kependu-dukan dan catatan sipil untuk memastikan setiap pemilih sudah merekam data e-KTP. "Minimal ada surat keterangan dari disdukcapil," katanya.

Yayat menyebut, untuk pilkada serentak 2017 di Jabar, masih terdapat pemilih yang belum merekam data e-KTP. Paling banyak di Kabupaten Bekasi yang mencapai 500 ribu pemilih yang belum merekam data kependudukan tersebut sehingga mereka terancam kehilangan suaranya.

Sedangkan di Kota Tasikmalaya tercata 11 ribu pemilih yang belum merekam data e-KTP. "Kalau di Kota Cimahi belum tahu," katanya.

Oleh karena itu, Yayat pun meminta Pemerintah Provinsi Jabar turun tangan mengatasi hal tersebut agar saat hari-H pilkada nanti tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya. Pemprov, kata dia, bisa mengingatkan bahkan mensupervisi disdukcapil di tiga kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada agar lebih optimal dalam melayani rekam data kependudukan warga.

"Kita harus memfasilitasi hak politik pemilih. Ini pekerjaan berat, tapi tidak ada pilihan lain," pungkasnya.

Sementara itu, untuk keseluruhan pemilih di Jabar, menurutnya tinggal sedikit yang belum memiliki e-KTP. Dari jumlah pemilih yang mencapai 34 juta, hanya tersisa 5 juta yang belum memiliki e-KTP. "Ini cukup baik, artinya sudah mencapai lebih dari 90 persen. Jadi saya optimis pas pilgub Jabar nanti semua pemilih sudah memiliki e-KTP, jadi enggak ada yang kehilangan hak pilih," pungkasnya. (Ardi)

:: LEGISLATOR

DPRD Jabar Dorong BPSTW Menambah Bangunan Panti

BANDUNG.-Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong Balai Perlindungan Sosial Tresa Wreda (BPSTW) untuk menambah bangunan baru di setiap balai untuk menambah kapasitas penampungan para Lanjut Usia. Pasalnya saat ini, empat balai perlindungan sosial untuk lanjut usia (lansia) milik Pemprov Jabar sudah mulai kelebihan kapasitas tampung.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Jabar, lansia semakin bertambah tentu harus ada penambahan sarana penampungan baru atau ditambah. Kapasitas setiap balai yang ada tidak lebih dari 100 orang, sedangkan lansia setiap tahunnya terus bertambah.

“Tentu kita dukung sesuai dengan yang diajukan oleh setiap balai, sebab kapasitasnya kan terbatas,” ujar Yomanius di Tresna Wreda, Kabupaten Garut, Jumat (21/10) lalu.

Tetapi, lanjut dia, pengajuan maupun usulan yang diajuakan harus disertai Detail Enginering Design (DED). Sehingga akan lebih komprehensif dan sesuia dengan kebutuhan yang diajukan balai. Proyeksi pada 2017 mendatang untuk membangun yang Kabupaten Karawang berarti sudah ada bangunan baru di Kabupaten Karawang dengan anggaran sebesar Rp12 Miliar.

“DED-nya jelas, ajuan anggarannya jelas tentu kita dukung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Balai Perlindungan Sosial Dinsos Jabar, Adang mengatakan, jumlah lansia terlantar dan ditelantarkan setiap tahun terus bertambah. “Daya tampung masing-masing balai sudah tidak mencukupi. Kita tidak bisa memaksakan karena bagaimanapun juga, kualitas layanan harus dipertahankan,” katanya.

Menurutnya ke empat balai lansia tersebut masing-masing berada di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay, Kabupaten Bandung, Sub Unit Perlindungan Sosial Tresna Werdha Garut, Sub Unit Perlindungan Sosial Tresna Werdha Karawang dan Sub Unit Perlindungan Sosial Tresna Werdha Bogor.

Masing-masing tempat perlindungan social bagi lansia tersebut, menurut Arifin, saat ini memiliki kapasitas untuk 350 orang lansia. "Saat ini jumlahnya sudah ada yang di atas 360," katanya.

Adang mengaku pihaknya sudah memiliki rencana untuk penambahan kapasitas, baik untuk tempat tidur, perluasan bangunan dan lainnya. . (Ardi)

49

:: LEGISLATOR

Dewan Minta Penataan OPD dilakukan Segera BANDUNG.-DPRD Jabar dalam sidang Paripurna (17/10) akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Ketua DPRD Ineu Purwa-dewi mengatakan, pembentukan Perda ini akibat adanya peraturan Permendagri nomer 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sehingga disetiap daerah baik itu Kabupaten/Kota dan Provinsi harus melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ”Atas Kesepakatan bersama ini melalui proses Pansus dan pengesahannya dalam Paripurna untuk segera ditindak lanjuti oleh Gubernur,”jelas Ineu ketika ditemui di Gedung DPRD Jalan Diponogoro (18/10) Menurutnya keputusan bersama ini harus segera diimplementasikan sampai pada tingkatan bawah seperti pen-yesuaian pada pejabat-pejabat di lingkungan Pemprov agar nan-tinya mendapat nomor register dari Mendagri terlebih pe-ngesahan Perda ini sudah me-makan waktu cukup lama.

Ineu meminta, percepatan penyesuaian untuk penataan OPD-OPD termasuk penempatan pejabat eselon sampai pada

Ineu Purwadewi

tingkatan bawah harus segera diselesaikan dengan segera mengingat hal ini sangat berkaitan dengan tugas DPRD selalunjutnya yang tergantun dari penyesuaian ini.

“Inikan sudah mundur 10 hari karena penetapan dari permendari juga lama,” kata dia Untuk penyesuaian ini DPRD meminta kepada pemprov untuk menyelesaikan semua ini dengan target waktu satu minggu

tetapi ketika dibica-rakan dengan Gubernur pemprov menyanggupinya sekitar 10 hari atau 2 minggu.

Kendati begitu, agar program kerja berjalan bersamaan DPRD Jabar akan bekerja juga, sehingga nantinya pada tanggal 27-28 Oktober Banggar bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) juga akan melihat kesiapan sambil melihat pemprov melakukan konsolidasi atas keputusan Paripurna ini.

Lebih Lanjut Ineu menuturkan, dalam penetapan pejabat-pejabat atas perubahan ini Gubernur harus bisa bersikap profesional dengan melihat Bakground dan keahlian para pejabat tersebut sehingga mereka bisa bekerja dengan maksimal sesuai dengan keahliannya.

Selain itu, untuk beberapa Dinas atau Badan yang telah ditiadakan seperti Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Kopr Pegawai Republik Indonesia (Kopri) sebetulnya tetap ada meskipun keberadaanya menyatu dengan Dinas lain atau dikembalikan pada Induk dinasnya.

“KPID kan menyatu di Diskominfo dan Kopri di BKD, nah saya harap ini mereka tetap bekerja maksimal sesuai tupoksinya dan saya yakin Gubernur melakukan yang terbaik,”ucap Ineu. (Ardi)

Ke Sumbar, Komisi V DPRD Jabar Konsultasika PERSOALAN kesehatan masih menjadi kendala yang cukup besar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Pasalnya pelayanan kesehatan dan gizi buruk serta masih minimnya pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak masih relatif tinggi.

Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen terkait berupaya mengatasi dengan mengusung konsep kesehatan berbasis masyarakat dengan wujudnya menciptakan desa atau nagari siaga.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, untuk memcari informasi tentang pe-ngelolaan anggaran untuk kesehatan, dewan pertanyakan sejauhmana pengelolaannya di

50

Provinsi Sumatera Barat. Khususnya di bidang kesehatan yang sangat sensitif hampir disegala sektor pemerintahan.

“Bagaimana dengan alokasi 10 persen sesuai untuk fungsi kesehatan dengan undang-undang yang berlaku,” ujar Yomanius di Dinkes Prov Sumbar, belum lama ini.

Dia menambahkan, dalam rangka meningkatkan pelayanan fungsi kesehatan, bagaimana menjadikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesma) menjadi ujung tombak dalam pelayanan kesehatan sebelum ditangani oleh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Selain itu bagaimana dengan pelayanan jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga miskin (gakin).

“Misalnya di Jabar kita untuk mengcover persoalan jaminan kesehatan kami sudah kerjasamakan dengan RS Al Ihsan,” katanya.

Sementara itu, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Sumbar, drg. Achmad Mardanus, M.Kes mengatakan, untuk mengatasi sejumlah persoalan kesehatan yang masih dihadapi daerah ini, perlu peran aktif masyarakat.

Persoalan kesehatan itu di antaranya kasus gizi buruk dan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak. Sehingga perlu dibentuk swadaya kesehatan yang bermula dari masyarakat.

“Meskipun dari angka untuk menekan angka kematian ibu saat melahirkan kamis KONTROVERSINEWS NO 11 TAHUN II OKTOBER 2016

Rekomendasi ADPSI akan Diusulkan ke Pemerintah Pusat

BANDUNG.-Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), Asep Rohmatullah saat rakernas di Bandung, mengatakan, hasil pembahasan kenaikan gaji itu akan dijadikan rekomendasi yang akan diusulkan kepada pemerintah pusat. "Kami akan sampaikan secara tegas dan lugas (mengenai permintaan kenaikan gaji tersebut) agar pemerintah pusat memahami itu. Hampir 10 tahun gaji kita enggak ada peningkatan," katanya.

Dia menyebut, penghasilan anggota DPRD saat ini sudah tidak mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Asep menyontohkan, biaya operasional anggota DPRD provinsi yang hanya sekitar Rp 18 juta dinilai sudah tidak proporsional jika dibandingkan dengan berbagai kebutuhan operasional anggota dewan yang menurutnya relatif tinggi.

"Alasannya (permintaan naik) apa? Inflasi dan segala macam. Kalau bicara kebutuhan pribadi dan keluarga rasanya mungkin sudah cukup. Tapi biaya politik juga besar. Kita kan nerima proposal, kunjungan ke daerah, undangan konstituen segala macam," katanya.

Permintaan naik gaji dan tunjangan tersebut pun tidak hanya disuarakan oleh asosiasi DPRD. Asosiasi gubernur pun, kata Asep, melakukan hal yang sama.

Menurutnya, permintaan tersebut menunjukkan suasana kebathinan yang hampir sama antara legislatif maupun eksekutif. Selama ini, kata dia, ada sedikit ketimpangan penghasilan antara kepala daerah dan DPRD.

Padahal, menurut undang-undang posisi legislatif dan eksekutif setara. Dia menyebut gubernur dan anggota DPRD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat. "Harus ada kesetaraan.

Kami menyesuaikan, ketika gaji gubernur atau kepala daerah naik, kami juga naik. Harapannya segera direalisasikan. Kabarnya sudah ada di meja presiden. Tinggal menunggu momentum saja pengumumannya," bebernya.

Selain menuntut hak agar naik gaji, lanjutnya, DPRD pun menyadari dan berkomitmen untuk mengimbanginya dengan peningkatan kinerja. Terlebih, kata dia, para anggota DPRD pun menyadari jika lembaganya selalu menjadi sorotan masyarakat terutama ketika ada anggota DPRD yang tersandung masalah hukum.

"Selain meningkatkan kinerja, kami juga

:: LEGISLATOR

meminta KPK untuk hadir melakukan pendampingan dan mengawasi DPRD, terutama dalam menyusun anggaran dan menjalankan fungsi pengawasan supaya betul-betul berpihak kepada kepentingan rakyat," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan berharap gaji para kepala daerah dan anggota dewan bisa mengalami kenaikan. Hal ini diyakini akan mendorong peningkatan kinerja. "Saya paham keluh kesah tersebut. Ada dirjen, mudah-mudahan ada penyelesaian," katanya.

Selain untuk memotivasi kinerja, menurutnya kenaikan gaji ini bisa untuk memenuhi kebutuhan biaya politik yang sangat tinggi.

"Saya paham kebutuhan dewan itu tidak hanya untuk keluarga besar saja, tapi untuk biaya politik juga," katanya. (Ardi)

kan Fungsi Kesehatan dan Dana BOS sudah berada di 4,8 persen. Meski sudah cukup signifikan, kami menargetkan hingga tiga persen dari populasi ibu hami,� ujar Achmad di Dinker Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Guna meningkatkan kualitas, lanjut dia, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, antara lain dengan memperbanyak sarana dan prasarana di bidang kesehatan, seperti unit layanan kesehatan secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Sumbar.

Hingga kini Sumbar memiliki 19 rumah sakit pemerintah dan 25 rumah sakit swasta. Selain itu, Sumbar juga memiliki 888 unit layanan kesehaan yang bisa diKONTROVERSINEWS NO 11 TAHUN II OKTOBER 2016

akses masyarakat secara mudah, yakni puskesmas dan posyandu.

"Saat ini kita juga tengah mengupayakan terciptanya nagari (setingkat kelurahan, red) siaga di Sumbar, yang memiliki kemandirian dalam mengatasi persoalan dan kegawatdaruratan dalam bidang kesehatan yang terdapat di daerahnya masingmasing," katanya.

Kondisi APBD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Spesifik lokal peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Permasalahan secara umum masih rendahnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Terutama angka kematian ibu.

Status gizi masyarakat. Secara angka 4,8

persen seharusnya 3 persen. Akses pelayanan dasar untuk masyarakat. Dalam optimalisasi peningkatan terhadap masyarakat.

Usai dari Dinkes Prov Sumbar, Komisi V DPRD Jabar melanjutkan studi bandingnya ke Kota Bukittinggi untuk berkonsultasi berkaitan dengan pengelolaan dana BOS. Kepala Disdikpora Kota Bukittinggi, Dra Elia Makmur, MM mengatakan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khususnya di Kota Bukitinggi bukan perkara mudah. Sebab di Provinsi Sumbar dari ratusan sekolah yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. (Ardi)

51

WISATA Hari Jadi Indramayu ke 489

Tradisi Ngarot, 1000 Gadis Indramayu Menyambut Musim Hujan

INDRAMAYU | Karnaval Eksotika 1.000 Gadis Ngarot kembali digelar di Indramayu dalam rangka Hari Jadi ke-489 Indramayu Tahun 2016, beberapa waktu lalu. Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini 1000 gadis ngarot ditemani jejaka yang membawa keranjang yang dipikul dan berisi mangga gedong gincu.

Peserta karnaval 1.000 Gadis Ngarot kali ini terdiri dari gadis ngarot asal Desa Lelea Kecamatan Lelea, yang merupakan desa pelopor dilaksanakannya adat Ngarot.

Kemudian ditambah dengan peserta yang berasal dari berbagai sekolah di Kota Indramayu, baik siswa SMP maupun SMA/SMK. Mereka berjalan kaki sejauh hampir tiga kilometer,dari depan GOR Dharma Ayu menuju alun-alun Indramayu. Sepanjang perjalanan mereka menyita perhatian warga, yang sudah menunggu sejak pagi di pinggir jalan. Saking banyaknya warga, mereka sampai membludak ke bahu jalan, tanpa mempedulikan adanya pagar pembatas di tepi trotoar.

Selain Gadis Ngarot, dalam karnaval kali ini juga diikuti oleh jejaka Ngarot. Mereka membawa keranjang yang dipikul dan berisi mangga gedong gincu. Ini merupakan symbol Kabupaten Indramayu sebagaia penghasil mangga. Buah manga tersebut semula akan dikumpulkan di alun-alun untuk

52

dilakukan gerebak mangga gedong gincu.

Namun karena sepanjang perjalanan buah manga tersebut banyak diminta oleh warga sehingga jumlahnya berkurang. Akhirnya di depan panggung kehormatan sisa mangga yang masih ada tersebut langsung dibagikan kepada penonton dengan cara dilempar keatas. Manga itupun menjadi rebutan warga.

Karnaval 1.000 Gadis Ngarot ini ternyata juga menyita perhatian warga dari luar Kabupaten Indramayu. Mereka banyak yang berdatangan dari Jakarta, Solo, Jogjakarta, Semarang, Bandung, Cirebon dan kota-kota lainnya. Bahkan ada fotografer dari Malaysia yang sengaja hadir ke Indramayu, untuk melihat langsung eksotika gadis ngarot.

“Saye sengaje datang kemari untuk mengabadikan peristiwa yang langka dan menarik. Saya tahu informasi ini dari teman saya di facebook,” ujar Abdul Rahman, pria asal Malaysia.

Bupati Indramayu, Hj Anna Sophanah, yang beranjak dari panggung kehormatan dari awal hingga akhir, tersenyum puas atas suksesnya penyelenggaraan Karnaval 1.000 Gadis Ngarot. Bupati berharap kepada panitia agar penyelelenggaraan acara ini kedapan bisa lebih baik lagi.

“Harapan kami, melalui even-even seperti

ini akan menarik wisatawan untuk hadir di Indramayu, menikmati wisata seni dan budaya,” ujarnya.

Ngarot merupakan upacara adat menyongsong datangnya musim hujan, yaitu tibanya musim tanam padi, dan biasa dilaksanakan pada pekan ketiga bulan November atau Desember dan selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Hari yang dianggap keramat dan hari baik oleh masyarakat Lelea untuk menanam padi.

Istilah ngarot berasal dari kata ”nga– rot” (basa Sunda) yang berarti minum atau ngaleueut. Uniknya, hanya pemuda dan pemudi yang masih menjaga kesuciannya yang boleh ikut dalam acara ini karena jika pemuda atau pemudi sudah tidak suci akan terlihat sangat buruk di mata para peserta ngarot. Dalam upacara ini para gadis desa peserta upacara dihias dengan mahkota bunga di kepalanya sebagai lambang kesucian.

Berbusana kebaya berselendang yang dilengkapi aksesori, seperti kalung, gelang, cincin, bros, peniti emas, dan hiasan rambut. Para gadis pun bermahkotakan rangkaian bunga-bunga, yaitu kenanga, melati, dan kertas. Sementara remaja putra mengenakan busana baju komboran dan celana gombrang berwarna hitam, lengkap dengan ikat kepala. (oet) KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Misteri Dibalik Keindahan Situ Sangiang Majalengka

S

itu Sangiang tidak terlalu jauh dari pusat kota Majalengka (sekitar 30 kilometean yang dapat ditempuh 45 menitan). Lokasi persisnya berada di Desa Sangiang, Kecamatan Banjaran, Majalengka. Kawasan tempat ziarah ini terletak pada ketinggian tanah antara 600-800 m. Ketinggian tanah terendah berada di Desa Banjaran dan tertinggi di Desa Sangiang. Sementara jalur ke Situ Sangiang pun jalannya sudah beraspal namun sayangnya belum ada angkutan umum. Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Majalengka dan membawa kendaraan pribadi, objek wisata ziarah ini bisa coba disambangi.

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Luas Situ Sangiang mencapai 26,4 hektar dan termasuk area Taman Nasional Gunung Ciremai. Selain menyajikan keindahan dan kesejukan alam, kawasan Situ Sangiang pun masih kuat dengan unsur mistis. Keberadaan Situ Sangiang berhubungan erat dengan kisah Kerajaan Talaga Manggung. Kerajaan ini berdiri Abad XV yang didirikan Sunan Talaga Manggung yang merupakan anak Ajiguna Linggawisesa (1333-1340) dari Galuh Kawali, Ciamis. Tak heran jika tempat ini selain objek wisata juga sebagai tempat penziarahan.

Situ Sangiang diyakini sebagai tempat hilangnya atau tilemnya Sunan Talaga

manggung dan Keratonnya ketika dikhianati menantunya Patih Palembang Gunung sekira abad ke 15. Keberadaan ikan lele yang sekarang sudah mulai langka, menurut kepercayaan adalah merupakan jelmaan para prajurit dan pengawal kerajaan. Keberadaan ikan tanpa daging yang hidup beberapa tahun kebelakang masih sering kita dengar, sebagai sebuah keajaiban.

Bagi yang berminat wisata ziarah, puncak keramaian biasanya pada bulan Maulud. Pada tersebut biasanya pengunjung berziarah ke makam Sunan Parung (Prabu Pucuk Umun) dimana makamnya berada di samping Situ Sangiang.

Pantangan di Area Situ Sangiang Di area Situ ada makam Sunan Parung dan kita akan melihat pelataran di Situ Sangiang. Sementara sepanjang jalan ada papan peringatan larangan untuk memetik atau mengambil bagian dari pohon besar, tidak masuk ke sembarangan tempat tanpa seizin/didampingi kuncen, dan juga ada pohon Nunuk yang tidak boleh diambil kulit pohonnya.

Saat sampai di danau, ada papan pengumuman dimana pengunjung tidak diperbolehkan berenang. Larangan lainnya yakni jangan membuang sampah sembarangan, memancing, menyalakan api unggun, atau mencorat-coret segala fasilitas yang ada. Ya, inilah tempat wisata yang sangat kental dengan kisah legenda dan beberapa pantangan pun sampai sekarang masih dipegang teguh oleh penduduk sekitar sini. (red)

53

:: WISATA

Sipin, Danau Cantik dan Romantis di Pusat Kota Jambi

berapa keramba ikan yang memang sengaja di buat oleh para nelayan ikan, dan juga terdapat sebuah rumah panggung yang digunakan sebagai tempat peristirahatan para nelayan ikan tersebut, ikanikan yang dibudidayakan pun bermacam-macam, semuanya berjenis ikan air tawar seperti mujahir, nila mas dan lain lain.

jam telah menujukkan pukul 16:30 WIB, jalan di sekitaran Danau Sipin akan sangat ramai hingga kadangmacet.

Hal itu biasanya selalu terjadi pada hari kerja, lebih parah lagi jika weekend, ,embludakan pengunjung akan terjadi, dan kadang daerah sekitaran objek wisata Danau Sipin tersebut sudah mulai ramai sejak jam 14:30 WIB. Sebagian besar masyarakat umum kota jambi yang berkunjung ke Danau Sipin ini merupakan kalangan masyarakan yang masih remaja hingga tak banyak juga orang dewasa, jadi jangan heran jika disana Anda akan banyak menemukan sepasang kekasih yang tengah bersenda gurau di berbagai sudut, akan tetapi tidak hanyaitu, ada juga bersama keluarga hanya untuk sekedar menghilangkan semua kepenatan dan juga stress.

Danau Sipin JambiAnda juga bisa menemukan pedagang ikan hasil dari para nelayan yang bisa Anda beli. selain itu

Danau Sipin JambiDanau ini sangat ramai di kunjung jika menjelang sore hari telah datang, banyak masyarakat kota jambi yang ramai – ramai berkunjunguntuk menikmati semilir angin sore.Mereka menunggu pemandangan panorama matahari terbenam “sunset”. Tempat ini sangat ramai dipadati pengunjung saat

Anda juga bisa berkeliling di danau dengan menggunakan perahu-perahu cantik, cukup membayar Rp 5.000 per orang, Anda sudah bisa berkeliling danau dengan menggunakan perahu yang maksimal berisi 3-4 orang tersebut, tentunya dengan waktunya yang sudah di batasi oleh pihak pengelola tempat wisata Danau Sipin. (red)

Jambi merupakan sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatra. Jambi juga terkenal karena mempunyai banyak tempat keren dan indah, salah satunya adalah danau Sipin. Danau Sipin adalah sebuah danau yang terletak di tengah kota Jambi.

Danau Sipin merupakan sebuah danau alami dan tak asing lagi bagi masyarakat umum kota Jambi. Danau Sipin yang biasa disebut oleh masyarakat Jambi dengan nama Solok Sipin, memiliki pemandangan yang sangat eksotis. Semilir angin sejuk yang berhembus mampu menghanyutkan para pengunjung, banyak yang datang ke danau ini karena udaranya sejuk dan nyaman.

Di tengah-tengah danau Sipin, ada beberapa keramba ikan yang memang sengaja dibuat oleh para nelayan, dan juga terdapat sebuah rumah panggung yang digunakan sebagai tempat peristirahatan para nelayan ikan tersebut. Ikan-ikan yang dibudidayakan pun bermacam-macam, semuanya berjenis ikan air tawar, seperti mujair, nila, mas, dan lain lain.

Jambi merupakan sebuah provinsi yang berada di pulau Sumatera, Jambi juga terkenal dangan mempunyai banyak tempat tempat keren dan indah, salah satunya adalah danau Sipin, Danau Sipin adalah sebuah danau yang terletak di tengah – tengah kota Jambi.

Danau Sipin adalah sebuah danau alami dan tak asing lagi bagi masyarakat umum kota Jambi. Danau sipin atau yang biasa disebut oleh masyarakat jambi dengan nama “solok sipin” (Solok = Danau) memiliki pemandangan yang sangat eksotis, semilir angin sejuk yang berhembus mampu menghanyutkan para pengunjung, banyak yang datang ke Danau Sipin ini karena suasananya sejuk dan nyaman.

Di tengah-tengah danau Sipin ada be-

PT. TRIE MUKTY PRATAMAP PUTRA KMP DAN HOTMIX

54

Jl. Brigjen Wasita Kusumah - Kota Tasikmalaya

KONTROVERSINEWS NO 12 TAHUN II NOVEMBER 2016

Redaksi kontroversinews menerima tulisan dalam bentuk, Artikel, Advetorial dan Iklan via email: redaksi@kontroversinews.com.

Mohon cantumkan identitas.

STOP PRESS

Kami himbau kepada wartawan di seluruh nusantara. Setiap edisi harap dibayar, apabila tidak tepat waktu edisi berikutnya tidak akan dikirim dan selanjutnya akan dihapus dari box redaksi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pemimpin Umum/Redaksi

Formulir Langganan

ADA PENYALAHGUNAAN DAN KORUPSI DI SEKITAR ANDA LAPORKAN:

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Pekerjaan Alamat

: : :

Nomor Tlpn.

:

JAMPIDSUS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kantor ----------------------------------------------------Rumah ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : +62 21 722 1269 BARESKRIM POLRI

Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 Call Center: 021-91261059 Fax: 021-7218741 Email: mabes@polri.go.id

Mohon dicatat sebagai pelanggan MAJALAH KONTROVERSI Untuk dikirim ke Rumah Instansi Berlangganan Mulai tanggal ..............................................................

Hormat kami, ,………,…...............……….2016

TARIF IKLAN FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1 HALAMAN ISI B/W 1/2 HALAMAN ISI B/W 1/4 HALAMAN ISI B/W 1/8 HALAMAN ISI B/W 1/16 HALAMAN ISI B/W

(………………............………)

RP RP RP RP RP RP RP RP

INFO PEMASANGAN IKLAN REDAKSI 022-87799485 - 081222674999

30.000.000 16.500.000 8.000.000 20.000.000 10.000.000 5.000.000 3.500.000 1.500.000

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks: (021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id

NOMOR TELPON PENTING Dinas Pemadam Kebakaran Ambulance

022-113 / 022-7207113 022-118

PMI PMI Daerah Jawa Barat 022-2500095 Informasi & Layanan Transfusi darah 022-4207051, 4207052 Siaga P3K dan Layanan Bencana 022-4213858 Cabang Kabupaten Bandung di Soreang 022-5891313 RUMAH SAKIT

CALL CENTER PLN 022-123 Pelayanan Gangguan PDAM Kantor PDAM Kota Bandung 022-2509030, 2509032 Pelayanan Gangguan Aliran Air 022-2509031 Pelayanan/Informasi Pencatatan Meter 022-2512620 Informasi Tagihan Rekening Air 022-5309999 POLISI Polda Jabar Polrestabes Bandung Polres Kota Cimahi Polres Kabupaten Bandung

022-7800166, 7804777 022-4203500, 4244444 022-6652095, 6640444 022-85871965

No. Inv: 25/D.I/III/204 Depdagri Nomor: 220/68/XII/2008/Kesbang Linmas Jabar

LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Melayani Pengaduan Masyarakat Tentang Korupsi

Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862

m Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258

UPDATE BERITA TERKINI

http://kontroversinews.com

PAGAR