Edisi 16 issu

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



BAGIAN II

si Jejak Korupyek di Tapak Proung Jalan Band Selatan

Drama Arbitrase Indonesia vs Freeport EDISI 16

TAHUN KE II MARET 2017 RP. 30.000 LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Waspada ‘Bubble’ Pajak Dikerek Presiden: Pers Penting Bagi | EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017 Pembangunan Negara

Pemkab Bandung dan DPRD Sepakat Mencegah Korupsi

1

FOKUS :::: FOKUS

:: NASIONAL

Waspada ‘Bubble’, Pajak Dikerek

Drama Arbitrase Indonesia vs Freeport

HAL 3

HAL 20

HAL 4 HAL 5

Sri Mulyani Godok Formula Pajak untuk Tanah Menganggur Pajak Tanah Tinggi Tangkal Risiko Gelembung Ekonomi Wacana Pajak Tanah Menganggur Picu Adu Mulut Para Pengembang

:: REGIONAL HAL 10 HAL 11 HAL 13

M. Usman Selalu Menerima Masyarakat dengan Tangan Terbuka Pemkot Bandung Menggelar #BDGHANTAMHOAX Penghijauan Digalakkan di Lokasi Bekas TPA Leuwigajah

Dinas Kesehatan Minta Warga Waspadai DBD HAL 16 HAL 17 HAL 18 HAL 19

Pemkab Bandung dan DPRD Sepakat Mencegah Korupsi Dinkes Jabar Tidak Menjawab Kejati Tahan Tersangka Korupsi Bantuan Budidaya Udang Kajati Jabar Buka Inhouse Satwa yang Dilindungi

HAL 21 HAL 21 HAL 22

Tanpa Smelter, Pemerintah Tak Tahu Potensi Emas Freeport Pemerintah Mengaku Belum Tahu Inti Tuntutan Freeport Kemendag Tahan Izin Ekspor Mineral Freeport RI Cuma Punya Peluang Menang 50 % Lawan Freeport

:: NUSANTARA HAL 26 HAL 27

Dana Desa Ladang Panjang Diduga Dimarkup Tambang Galian C Merajalela di Samosir

Dahlan Iskan Bantah Tuduhan Mencemarkan Nama Baik Pers HAL 29 HAL 30 HAL 31

Mengapa Pihak Asing dan Bukan Kita yang Bangun Danau Toba?

LAKI Mempawah Harapkan Kajari Komitmen Berantas Korupsi MA Menangkan Pinta Raja Situmorang Atas Sengketa Tanah

TARIF IKLAN FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1 HALAMAN ISI B/W 1/2 HALAMAN ISI B/W 1/4 HALAMAN ISI B/W 1/8 HALAMAN ISI B/W 1/16 HALAMAN ISI B/W

RP RP RP RP RP RP RP RP

20.000.000 00.000 14.500.000 00.000 4.000.000 0.000 10.000.000 00.000 5.000.000 0.000 3.000.000 0.000 2.000.000 0.000 1.000.000 0.000

INFO PEMASANGAN IKLAN

2

022-87799485 - 081222674999 99 9 9

Edukasi De Demokrasi emok emo kras si Birokr Birokrasi kr si kras kra si Tanp Ta Tanpa npa a Korup Korupsi si 



| ED EDISI DISI 16 | Tahu Tahun un II III:: MARET MARET2017 T2017

:: SELAYANG PANDANG

Pemerintah Disarankan Tak Selesaikan Persoalan Freeport di Arbitrase Diterbitkan oleh : CV. SINAR JAYA & LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jono DEWAN PENASEHAT: H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si DR. H. Juhana, MMPd - Dr. H. Agus Firman, Z. MSi Drs. H. Maman Sudrajat, MM Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM DR. H. Ayep Rukmana, M.Si Drs. Ruswan Rustandar, MSi Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat Dra. Hj. Euis Rosanah DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar) DEWAN PEMBINA Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH Irjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH PENASEHAT HUKUM Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho REDAKTUR PELAKSANA: Baginda Gindo KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan

A

nggota Komisi VII DPR Kurtubi menilai, permasalahan perpanjangan kontrak karya (KK) Freeport McMoran dengan Pemerintah Indonesia sebaiknya tak perlu dibawa ke arbitrase nasional.

Alasannya, proses arbitrase cukup panjang dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.

Selain itu, selama proses arbitrase, kegiatan penambangan harus ditutup.

“Kondisi tambang akan rusak karena 3 tahun tutup selama proses arbitrase,” kata Kurtubi sebagaimana ditulis kompas.com.

Hal ini bisa mengakibatkan sisa masa pengelolaan tambang yang tersisa hanya setahun hingga 2021 tak bisa dimanfaatkan.

Apalagi, kata Kurtubi, pada proses revisi undang-undang mineral dan batubara, tak ada lagi aturan soal mekanisme KK karena dinilai melanggar konstitusi dan merugikan keuangan negara.

Dengan demikian, sebaiknya aktivitas penambangan Freeport tetap beroperasi dengan skema Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

yang mengharuskan Freeport membangun smelter tanpa batas waktu, namun diwajibkan melakukan divestasi kepada Indonesia sebesar 51 persen.

“Jadi sebaiknya cari win-win solution. Sebaiknya tak perlu diproses di arbitrase. Lebih baik tetap dengan skema IUPK tapi tetap win-win solution. Buktinya Newmount juga bisa kok pakai skema IUPK,” lanjut politisi Nasdem itu.

Sebelumnya, Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional.

Ancaman itu setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status kontrak karya (KK) ke izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum jika tak kunjung ada kata sepakat.  salam redaksi

DEWAN REDAKSI : Jhony Pane BAE - Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH Togap Ht Soit, ST - Drs. Himpal Siagian, SH

WARTAWAN

 DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE  PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto - Jason- Asep Syahrial (Awing) Deden G Pandawa - Ardi Muchsin- Sbr Niat- Kiswondo Siregar - Agus Kristian, S  KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan - Ki Agus M Fattah - Donris Sitorus - Efendi Butar Butar - Hotdin S  KABUPATEN BANDUNG BARAT: Deden Mulyana  Biro Kota Bandung/Cimahi: Jason - Feryahman Sidabutar  Kab. Subang: Agus Purwanto  Tasikmalaya: ---  Ciamis: R Hidayat.  Kuningan: Dian S - Ramdani  Biro Cirebon: Kusyadi - Tosen Lumban Gaol Kab. Cirebon: Nono Hartono  Biro Majalengka: ----  Cianjur : Taufiq Rachman Triadi, SPd - Gusmadi H Simanjuntak - Suhamdi  Biro Bekasi : Wahyudin  Biro Karawang: Tatang Supriatna  Indramayu: Deni Tanjung ST  BANTEN: Deden Ramdani  BATAM : Dra. Neli Chandrawati Manalu  SUMATERA UTARA: Sudirman Simarmata - Tagor Sihaloho - Mangasi Sianturi - Erlison Purba  Biro Samosir : Pardamean Sidabalok - Bonar Sihaloho  Kab. Humbang Hasundutan: Ketler S  PERW.JAMBI: Samsul Nusal  Biro Kota Jambi: Usman Efendi Biro Batang Hari: --- Biro Tanjab Timur: Amerudin  MEDAN: Feris Pane SH -  Biro Kab.Dairi/Kab.Pakpakbarat: Joniden Sianturi - Horas Situmorang  RIAU: David Efendi Silalahi - Parman Purba - Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi -  KAB. SIAK: Doharman Tambunan  KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap  KAB. MEMPAWAH: Hamdani Hasan  KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S  Biro Banjarmasin: Holland Jesayas Lumban Tobing. PRACETAK : Bayan Simanungkalit  SIRKULASI: Oni Syahroni REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862  TATA USAHA : Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258 HOME PAGE: kontroversinews.com E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com REKENING: No. 009282725100 BANK bjb | 054401008560503 BANK BRI A.N JHONY S PANE BAE 

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017 DALAM MENJALANKAN TUGASNYA WARTAWAN KONTROVERSINEWS SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS 3

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



:: FOKUS

Waspada ‘Bubble’, Pajak Dikerek Pemerintah h melontarkan wacana menaikkan pajak untuk tanah yang ‘mengganggur’ karena disinyalir menjadi alat spekulan untuk mengerek harga. ‘Bubble’ harga properti dikhawatirkan terjadi.

:: Analisis cana tersebut. IPW menilai pemerintah tak bisa menggunakan pengenaan pajak tinggi sebagai senjata untuk menyelesaikan seluruh permasalahan, termasuk pada tanah-tanah menganggur yang kemudian diasumsikan memberi banyak untung bagi para spekulan.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengatakan, pemerintah seharusnya membuat fundamental pengelolaan pasar tanah yang kuat agar kepemilikan dan harga tanah terbentuk wajar tanpa perlu menggertak dengan bayang-bayang pajak.

“Sangat disayangkan bila pemerintah selalu mengandalkan tekanan pajak untuk mengatur segala sesuatu. Perlu diingat, aturan pajak bersifat sementara,” ujar Ali sebagaimana dilansir CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Ali, pengenaan pajak progresif terhadap tanah menganggur hanya akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, pajak progresif justru memicu kenaikan harga tanah

Pajak Progresif Bisa jadi Bumerang Harga Tanah Semakin Tinggi

K

esulitan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target pembangunan 1 juta rumah murah per tahun untuk masyarakat perpenghasilan rendah dalam dua tahun terakhir, selalu dilengkapi alasan kendala pembebasan lahan. Alasan yang sama disodorkan, jika pemerintah menemukan adanya pembangunan proyek infrastruktur yang macet.

Para spekulan selalu bergerak lebih cepat ‘mengamankan’ tanah masyarakat yang diketahui menjadi lokasi pembangunan infrastruktur atau rumah murah yang disubsidi pemerintah.

Calo tanah tersebut kemudian menyerok margin besar dengan menjual tanah yang dikuasainya pada level harga irasional.

4

“Wani piro?” mungkin kalimat itu yang terlintas di benak mereka ketika ada petugas pemerintah yang setiap hari harus pusing melakukan negosiasi pembebasan tanah.

Fenomena tersebut kemudian melandasi pemikiran Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang mengusulkan dikenakannya tarif pajak super tinggi bagi tanah menganggur yang tidak dimanfaatkan pemiliknya.

Tujuannya satu, membuat para calo tanah tidak nyaman lagi memborong tanah kosong yang seharusnya dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur, karena ancaman tarif pajak yang super tinggi.

Namun, Indonesia Property Watch (IPW) melayangkan protes atas wa-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

yang kian melambung.

Dengan pajak progresif, lanjut Ali, pemilik tanah akan mengalokasikan kewajiban pembayaran pajaknya kepada calon pembeli. Otomatis, harga yang ditawarkan mendapat ‘bonus’ pajak yang seharusnya dibayarkan pemilik.

Untungkan Pemilik Tanah Hal ini sama saja pemerintah memberikan perlindungan kepada pemilik tanah untuk meninggikan harga tanah dengan alasan tarif pajak yang juga tinggi dan wajib dibayarkan kepada negara.

Imbasnya, kebutuhan tanah untuk pengembang, termasuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kian sulit dan akan memperlambat keinginan pemerintah untuk mempercepat pembangunan hunian bagi si miskin.

Selanjutnya, Ali tak sepakat pula dalam hal pengenaan pajak progresif untuk membatasi kesempatan berinvestasi dalam bentuk kepemilikan tanah, yang lagi-lagi dianggap pemerintah rawan jadi aksi spekulasi.

Pasalnya, menurut Ali, tak ada negara mana pun yang melarang warganya untuk melakukan investasi dalam bentuk kepemilikan tanah dan investasi tak serta-merta dapat diendus sebagai aksi spekulasi.

“Kenaikan harga properti bukan disebabkan oleh investasi tanah melainkan karena pergerakan ekonomi yang membuat tanah bertumbuh. Jangan dibolak-balik,” imbuh Ali. Soal munculnya spekulan tanah, kata Ali, ini justru tercipta secara tak sengaja dengan kebijakan pemerintah yang ingin mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek yang tentu saja membutuhkan tanah tak sedikit untuk membangun jalan, jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lainnya.

“Banyak oknum yang menawarkan tanah yang nantinya sudah direncanakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur,” kata Ali. Oleh karenanya, untuk memerangi spekulan tanah, seharusnya pemerintah membentuk sistem tabungan tanah atau land bank yang terstruktur melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan para pengembang serta data kepemilikan tanah oleh masyarakat.

“Dengan konsep bank tanah maka pemerintah akan dapat mengendalikan harga tanah,” pungkasnya. (gen)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Sri Mulyani Godok Formula Pajak untuk Tanah Menganggur MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tak bermaksud menerapkan pajak progresif terhadap tanah menganggur melainkan menjalankan ekonomi berkeadilan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, tugas kita adalah untuk memformulasikan kebijakan apa yang bisa mencerminkan asas keadilan,” ujar Sri Mulyani, beberapa waktu lalu.

Namun begitu, Sri Mulyani memastikan pembahasan terkait peningkatan tarif pajak pada tanah menganggur tersebut masih sangat dini dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

“Sampai hari ini saya masih belum ada formulasi yang tepat,” imbuh Sri Mulyani.

Kedua kementerian, lanjut Sri Mulyani, masih terus membuat formula untuk menghasilkan tarif pajak baru bagi tanah menganggur, baik mempertimbangkan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berlaku di tanah-tanah perkotaan hingga pedesaan.

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

Tak hanya itu, pengenaan pajak terhadap status dan jenis tanah juga masih terus dikaji oleh kedua kementerian.

Oleh sebabnya, Sri Mulyani belum bisa memberikan skema tarif pajak baru yang akan dikenakan pemerintah kepada tanah-tanah menganggur yang juga belum sempurna definisinya.

“Kita sedang dalam proses untuk memformulasikan apa yang sebetulnya ingin dicapai, seperti kepemilikan tanah, kemampuan membayar pajak, termasuk sertifikasi tanah,” jelasnya.

Bersamaan dengan formulasi tarif pajak baru bagi tanah menganggur, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan terus mempelajari berbagai data-data perpajakan tanah dan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh Kementerian ATR. Kemudian, pemerintah juga akan memanfaatkan program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk melihat data-data kepemilikan tanah baik yang telah bersertifikat maupun tidak dari wajib pajak. (gir)

5

:: FOKUS

Pajak Tanah Tinggi Tangkal Risiko Gelembung Ekonomi KEPALA Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan mengaku sangat mendukung rencana pemerintah menekan harga tanah lewat pungutan pajak yang tinggi. Menurutnya, jika harga tanah tidak terkontrol maka hal itu bisa menyebabkan gelembung (bubble) dalam perekonomian.

“Kalau kondisinya seperti sekarang ini, sangat berlebihan kenaikannya. Suatu saat bisa bubble dan kolaps. Kebijakan ini untuk mencegah itu. Bukan berarti harga tanah tidak naik, tetapi lebih wajar,” ujar Anton, beberapa waktu lalu.

Namun untuk bisa memungut pajak tanah secara lebih tepat, Anton menekankan pentingnya ketersediaan data dan informasi untuk menjamin kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Misalnya, data atas harga pembelian awal tanah sangat penting untuk mengenakan capital gain tax.

“Kuncinya ada di notaris waktu pencatatan akte jual beli tanah. Akte itu mungkin harus dikaitkan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),” ujar Anton.

Ia menambahkan, selama ini orang membayar pajak tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau sedikit di atas NJOP. “Data itu harus dicatat dan ditelusuri terus,” jelasnya.

Selain itu, Anton mengimbau Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk melakukan integrasi data elektronik yang lebih baik antara data pemilikan tanah dan NPWP seseorang atau suatu badan. “Pajak kan sekarang sedang mencoba memperbaikinya,” kata Anton. (gen)

6

Pemerintah Kebut Pembahasan Pajak Tanah Menganggur KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas rencana pengenaan pajak pada tanah yang menganggur (idle).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo mengungkapkan ide yang dilontarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil itu masih perlu dielaborasi untuk bisa dieksekusi. “Karena itu suatu kebijakan yang sangat bagus, strategis. Maka Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mengelaborasi dulu seperti apa,” tutur Mardiasmo saat ditemui di Gedung Dhanapala Kemenkeu.

Menurut Mardiasmo, perlu ada pembahasan mendetail soal mekanisme pemungutan pajak progresif itu nantinya. Misalnya, seperti apa definisi tanah menganggur, jenis pajak yang akan dikenakan, bagaimana cara pemungutannya, dan hal-hal teknis lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Sofyan menyatakan pemerintah berniat mengenakan pajak progresif pada investasi tanah.

Hal ini dilakukan untuk mengendalikan investasi tanah yang

memicu kenaikan harga tanah tersebut.

Menurut Sofyan, selama ini banyak pihak yang berinvestasi dengan membeli tanah. Padahal, tanah tersebut dianggurkan.

Sementara, banyak masyarakat, terutama golongan menengah bawah, yang masih membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhan perumahan.

“Saving kita salah. Banyak orang saving tanah, harga makin mahal tapi enggak ada fungsinya,” ujar Sofyan pekan lalu.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan masih mencari kerangka hukum (legal framework) terkait pengenaan pajak progresif pada tanah yang menganggur. “Saya belum cek betul, apa harus masuk Undang-undang atau bisa dari undang-undang yang ada,” kata Darmin saat ditemui di kantornya, kemarin.

Sebagai informasi, saat ini, tanah merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dasar perhitungan PBB adalah perkalian tarif 0,5 persen dengan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besaran NJKP adalah 20 persen dari harga pasar pada transaksi jual beli atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (gen)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

Wacana Pajak Tanah Menganggur Picu Adu Mulut Para Pengembang

R

encana pemerintah mengenakan tarif pajak progresif terhadap tanah-tanah menganggur rupanya menimbulkan pro-kontra di mata para pengembang.

PT Intiland Development Tbk. menilai rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif akan membantu pengembang karena menyasar pada spekulan tanah yang kerap memainkan harga tanah.

“Terlihat bahwa pemerintah mengenakan pajak progresif kepada para spekulan. Kami pasti nomor satu mendukung pemerintah untuk hilangkan spekulan,” ujar Sekretaris Perusahaan Intiland Theresia Rustandi seperti dilansir CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Menurut Theresia, kebijakan tersebut akan ampuh memberantas aksi spekulasi tanah yang sangat menghambat kinerja pengembang. Pasalnya, banyak spekulan tanah yang memasang harga tinggi dan membuat akuisisi tanah yang dikerjakan pengembang molor berbulan-bulan hingga tahunan.

Sementara itu, Theresia meyakini, pemerintah tak akan mengenakan pajak progresif kepada tabungan tanah atau land bank milik pengembang. Sebab, pemerintah dinilai akan seobjektif mungkin mengenakan pajak pada tanah yang tak produktif sedangkan tanah yang produktif

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



akan selamat dari pajak progresif.

“Ibarat industri manufaktur, tanah ini bahan baku pengembang yang kalau diolah akan memberi hasil bahkan menggerakkan roda ekonomi,” imbuhnya.

“Ada banyak tanah yang dimiliki pengembang besar sengaja disimpan, mereka tak langsung mengeksekusi sehingga harga melonjak. Ini mengganggu sehingga saya sepakat untuk pajak progresif.”

Adapun saat ini Intiland memiliki land bank sebanyak 2.037 hektare dengan 625 hektare tanah telah masuk tahap pengembangan. Sedangkan sisanya, 1.412 hektare masih dalam tahap konsolidasi pengembangan.

Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) justru menilai bahwa pemerintah patut memukul rata pengenaan

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

:: FOKUS pajak progresif tanah kepada land bank milik pengembang.

“Ada banyak tanah yang dimiliki pengembang besar sengaja disimpan, mereka tak langsung mengeksekusi sehingga harga melonjak. Ini mengganggu sehingga saya sepakat untuk pajak progresif,” kata Ketua Apersi Eddy Ganefo.

Menurutnya, land bank milik pengembang besar turut memberi andil pada kenaikan harga tanah. Sementara, harga tanah yang tinggi tak bersahabat untuk pembangunan perumahan sederhana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akibatnya, perumahan sederhana dan MBR harus terpinggirkan dari kota-kota besar karena tingginya harga tanah di kota yang juga dikuasai oleh pengembang besar, namun tak kunjung dibangun.

Belum lagi, imbasnya terhadap pengembang perumahan sederhana dan MBR, harga tanah yang tinggi membuat negosiasi pembelian lahan menjadi lambat dan melambankan gerak pembangunan rumah bersubsidi yang dibutuhkan masyarakat.

Sehingga dengan pengenaan pajak progresif tanah, diharapkan pengembang besar dapat melakukan pembangunan lebih cepat dan menciptakan iklim pembangunan perumahan yang lebih kondusif.

Seperti diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil melayangkan rencana pengenaan pajak progresif terhadap tanah menganggur untuk menekan keberadaan spekulan tanah dan mengubah kebiasaan investasi kepemilikan tanah yang dilakukan masyarakat.

Namun, rencana ini belum dilengkapi dengan formula pasti mengenai definisi tanah menganggur, jenis tarif yang dikenakan, besaran tarif, dan mekanisme lainnya.

Sofyan memastikan, dirinya akan berdiskusi lebih jauh dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meracik formula tersebut.

Sementara terkait pengenaan pajak progresif terhadap pengembang, Sofyan menyebutkan bahwa pemerintah masih mengkaji hal tersebut.

“Jangan sampai kebijakan ini istilahnya membunuh angsa bertelur emas.

Jangan sampai terjadi distorsi investasi,” ujarnya. (gen)

7

:: SOROT

Tidak memakai bakesting dan jalan bergoyang labil

(Bagian II)

Jejak Korupsi di Tapak Proyek Jalan Bandung Selatan KAB. BANDUNG - Seharusnya jalan yang dikerjakan dengan betonisasi harus PAMPAT (padat-red) pejal, tidak berongga, tidak retak, dan retak-retak, memiliki bahu jalan, gorong-gorong harus diram besi, papan bekesting harus siku.

Demikian dikatakan Jhony S Pane, Ketua DPD Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat

Jhony S Pane Ketua DPD Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat

8

A

pa yang terjadi pada proyek infrastruktur jalan di Dinas PUPR Kab. Bandung tahun anggaran 2016 lalu, saat

itu masih bernama Binamarga. Hampir semua proyek jalan itu, amburadul.

Kalau tidak mau disebut gagal. Terutama diwilayah Bandung selatan. Kab Bandung.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: SOROT Kemudian Jhony Pane memberitahukan jalan-jalan yang buruk itu ada dimana Jalan PelayanganGambung. Pagu;RP 6 m, Jalan Pasir Jambu-Gambung Pagu; Rp 5 m, Jalan Rawabogo-Cablongan Pagu; 1,250 m.

Dan masih ada beberapa ruas jalan dengan keadaan bernasib kurang lebih sama dan di wilayah sama.

Menurut Jhony, masih ada ruas jalan yang baru saja selesai dikerjakan langsung masuk stadium 4 (rusak total) yakni ruas jalan Cisabuk- Cipelah dengan Pagu; Rp 5 m. Nilai HPS; Rp 5 m dan harga penawaran Rp 4,146 m. Sebenarnya jalan ini adalah salah satu ruas alternatif penghubung Kab. Bandung dengan Kabupaten Cianjur terutama bagian selatan Cianjur.

“Bisa dilihat dari pagu dan nilai hps maupun hasil lelang dengan penawaran yang rendah, rata-rata 20%,”kata Jhony.

Proyek dengan penawaran yang rendah belum tentu menguntungkan bila dilihat dari sisi kualitas maupun kuwantitas. Maka peran dari konsultan perencana harus benar-benar kualitatif. Demikian juga dengan Konsultan pengawas. Katanya menambahkan. Apa yang terjadi pada ruas jalan Cisabuk-Cipelah adalah bukti dari permainan itu. Pekerjaan Proyek ini tidak ada mengunakan alat berat untuk pengerasan dan pemadatan pondasi agar tidak terjadi penurunan landasan, agar tetap padat.

Pemasangan Bekesting tidak siku. Semen diaduk seadanya. Terbuk-

Coran sudah retak-retak ti sudah banyak yang retak menganga. Dan jalan yang dikerjakan tidak semua memakai penghamparan batu kali sebagai pondasi. Demikian juga dengan tidak ada tanah urug untuk badan jalan maupun timbunan untuk meratakan elevasi.

Namun melihat kondisi jalan yang baru saja dikerjakan sudah rusak.

Maka perbaikan ini menjadi mubajir.

Menurut Jhony Pane, sesuai dengan hasil tim inventigasi Lsm; LPKN maupun wartawan Kontroversinews.com

Tidak ada bahu jalan dan pondasi dasar longsor Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

dari lapangan. Kuat dugaan ada permainan yang dilakukan oleh oknum Pejabat Pelaksana Kegiatan di Dinas PUPR maupun timnya. Dengan para rekanan atau Kontraktor. Sehingga hasil dari lelang proyek infrastruktur TA 2016 ini tidak sesuai harapan, yaitu PAT GULIPAT sebuah permainan tradisional yang dimainkan anakanak dizaman tempoe doeloe.

Namun rupanya, masih ampuh digunakan untuk mengelabui, melakukan Kolusi dan Korupsi. Permainan peranan dari Konsultan Pengawas hampir tidak ada. Sehingga Kontraktor bebas berbuat apa saja untuk mencari keuntungan yang se-besar-besarnya.

Jhony Pane menambahkan, atau mungkin diduga ada persekongkolan diantara oknum pejabat di Dinas PUPR dengan Kontraktor.

“Penawaran yang rendah belum tentu membawa keuntungan yang baik. PT. Anugrah dalam hal ini, sebagai pelaksana pasti membuat alasan penawaran rendah ini sebagai pembenaran diri atas kerusakan yang terjadi,”tambahnya.

Padahal tapsiran anggaran yang dipakai untuk proyek ini diperkirakan kurang 50% dari pagu dan semua

9

:: SOROT

Tanah runtuh akibat pembangunan jalan

tapak proyek jalan di Bandung Selatan hampir menghabiskan dana yang sama.

“Kami menghimbau Bupati Bandung, Dadang M Naser segera mengevaluasi kinerja dari Dinas PUPR agar tidak lagi terjadi proyek abal-abal ditahun mendatang. Dan segera ada penyelidikan menyeluruh atas apa yang sudah terjadi pada proyek TA 2016 lalu, “imbuh Ketua DPD LPKN Jawa Barat.

Ditempat terpisah saudara Deden, warga Kampung Ciherang, Desas Cipelah mengaku menyaksikan sendiri ketika para pekerja melakukan pemasangan gorong-gorong didepan rumahnya. Yang hanya meletakkan disaluran lalu mengecornya, tidak ada pemasangan ram besi pengaman sebagaimana mestinya.

Deden mempertanyakan proyek ini, kenapa tidak ada perbaikan drainase. Sehingga tanah dipekarangan rumahnya jadi longsor akibat tergerus air. Kejadian seperti pemasangan gorong-gorong tanpa ram besi bukan hanya satu ini saja. Tapi diperkirakan semua diruas jalan ini yang ada persilangan aliran air diperlakukan sama.

Selanjutnya warga yang tinggal atau berdomisili hampir dititik nol perbatasan Kab Bandung dan Cianjur

10

perhatian bersama untuk mencapai kelancaran mobilisasi antar warga dan antar daerah. Terlebih kelancaran pengangkutan barang maupun tranportasi hasil pertanian antar daerah. Untuk itu, baca juga laporan aktul di Kontroversinews.com dan edisi cetak Kontroversinews pada tulisan selanjutnya.

Masih diwilayah yang sama dan sama; JEJAK KORUPSI DI TAPAK PROYEK JALAN BANDUNG SELATAN III. (Tim

Ramai-ramai menunjukkan jalan betonisasi yang bergoyang saat dilintasi kendaraan roda empat. Benar saja, ketika tim invenstigasi mau membuktikan pengakuan warga ini. Ternyata BENAR. Ada goyangan saat dilalui mobil jenis mini bus.

Kenyataan ini adalah salah satu bukti bahwa, ada kelalaian dan diduga ada permainan disetiap proyek infrastruktur jalan yang bermasalah di Kabupaten Bandung. Semoga menjadi

Investigasi)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL

DPKP3 Menata Estetika Kota Bandung Dalam Satu Dinas BANDUNG | Pesatnya proses pembangunan yang berlangsung di Kota Bandung terutama pada sisi Estetika (Keindahan) membutuhkan adanya suatu lembaga atau Dinas yang secara terpadu dapat menangangi perawatan serta pemeliharaan tersebut.

Dengan di berlakukannya SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja ) 2017 yang baru, penanganan Estetika tersebut ada di bawah DPKP3 (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Prasarana Sarana Utilitas Pertanahan dan Pertamanan.

Dalam DPKP3 terdapat 5 Bidang yang menangani langsung sektor- sektor vital berkaitan dengan Estetika Kota , hal tersebut dikatakan oleh Kepala DPKP3 Arief Prasetya dalam Kegiatan Rutin Mingguan Bandung Menjawab di Media Loung Balai Kota Bandung, beberapa waktu lalu. “ DPKP3 dibagi menjadi 5 bidang vital yaitu ; Perumahan, Pemukiman, Prasarana dan sarana Utilitas, Pertanahan dan Pertamanan dengan dibantu oleh 5 UPT yang belum dilantik (Unit Pelayanan Teknis) Sebagai koordinator dan pelaksana di Lapangan, yaitu UPT Tegalega , UPT Pembibitan , UPT Pengelolaan Rusun , UPT sarana prasarana pertamanan dan UPT Peninjauan dan pengendalian pohon ” paparnya.

Arief menerangkan pada bidangbidang tersebut berkoordinasi langsung sesuai dengan kebutuhan kinerja dengan UPT sesuai jenis pekerjaannya atau kegiatan lapangannya.

“Kalo misalnya Bidang Pertamanan butuh menyiram taman , mereka akan melakukan order untuk nyiram taman ke UPT Sarana Prasarana Pertamanan untuk mengirim mobil Tangki ke lokasi kegiatan,” terangnya.

Untuk tugas utama dari bidang-bidang Arif juga menjelaskan tidak berbeda seperti pada Dinas sebelumnya karena DPKP3 merupakan gabungan Dinas Pertanahan dengan Pertamanan , seperti contoh pada Bidang Perumahan menangani pekerjaan Rumah Deret, Apartemen

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Rakyat, Rutilahu dan Perumahan formal, sedang Bidang Kawasan Pemukiman hanya memperbaiki fasilitas Permukiman seperti Drainase , Air Kotor , Jalan di Pemukiman. “ Untuk Sifat pekerjaan tidak jauh berbeda Cuma digabung saja , nah untuk penanganan Jalan itu yang Lebar di bawah 3 meter kalo diatas itu tugas DPU (Dinas Pekerjaan Umum) dan untuk drainase yang berukuran lebar dibawah 30 cm , sedang untuk Air Kotor kita akan kerjasama dengan PDAM,” jelasnya.

Pada Bidang Perumahan Arief menambahkan bahwa saat ini sedang melaksanakan proses Penjajakan dengan kewilayahan berkaitan dengan pembangunan Rumah Deret Taman Sari. “ untuk Rumah Deret sudah dianggarkan sebesar 120 Miliar dengan kapasitas 100 KK dan saat ini sedang dalam proses penjajakan dengan Kewilayahan Camat dan Lurah , sedang untuk Relokasi akan di gunakan alternatif lokasi yang terdekat atau ke Rancacili karena Rusunawa Cingised sudah Penuh,” Paparnya.

Menyambung penjelasanannya Arief memaparkan untuk Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas hanya menangani Kawasan Pemukiman yang sudah ada atau Komplek Perumahan yang sudah

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017 Arief Prasetya Kepala DPKP3

ada , Bidang ini melaksanakan pengecekan Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan) yang dijanjikan Developer apakah udah ada atau belum serta memelihara atau membangun Estetika pada Kawasan Permukiman tersebut.

“Kita akan cek apakah Developer yang membangun ada komitmen mengenai Wasdal atau tidak , apabila ada kita cek dan apabila tidak ada komitmen kita akan berembuk untuk pengadaan Wasdalnya ,” katanya.

Berkaitan dengan Bidang Pertanahan Arif menerangkan bidang ini memfasilitasi kebutuhan lahan bagi Pemerintah Kota bandung serta melaksanakan pengelolaannya, baik dalam hal pendataan nya dan pengelolaan lahan Pemerintah yang di sewa oleh Masyarakat sebagai Hunian atau Tempat Usaha. “ Kota Bandung memiliki aset lahan sebanyak 11.160 titik dengan luas 1 juta Hektar , kebanyakan lahan tersebut ditempati oleh warga dengan status sewa Hunian atau lahan Usaha , untuk sementara ini bila akan melaksanakan pembayaran atau pengurusan sewa Lahan akan dibuka pada tanggal 20 Februari 2017 di Kantor DPKP3 yaitu di Jl. Caringin No 103,” tegasnya.

Untuk pendapatan dari Lahan Sewa Arief mengatakan DPKP3 mendapat target untuk Tahun 2017 sebesar 23 Miliar. “ Target Tahun 2017 ini kita akan mendata lahan lahan sewa dan menagih yang menunggak, karena kebanyakan warga yang menempati lahan sudah terlalu lama dan tidak tahu bahwa hunian mereka adalah lahan sewa, selain itu Perwal Sewa Lahan masi menggunakan Perwal Lama sehingga banyak penyewa lahan menyewakan lagi kepada orang lain,” jelasnya.

Lebih Lanjut Kadis DPKP3 menjelaskan pada Bidang Pertamanan menangani Perawatan – perawatan, Pembangunan Taman Tematik di Kota Bandung , pembangunan Taman – Taman RW serta menyelesaikan penataan taman -taman yang belum tertata. (Jason)

11

:: REGIONAL

Pemkot Bandung Menggelar #BDGHANTAMHOAX BANDUNG | Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat disuguhi dengan konten-konten pemberitaan di media sosial. Salah satu dampak buruk dari sebuah kemajuan teknologi ialah banyaknya tumbuh sebuah pemberitaan palsu yang memecah belahkan sebuah tatanan masyarakat.

Berita hoax sangat mudah dijumpai dalam keseharian masyarakat sekarang.

Isu anti hoax sudah menjadi permasalahan dunia, tidak hanya di Indonesia khususnya di Kota Bandung saja. Masyarakat dibodohi oleh pemberitaan palsu atau yang lebih dikenal dengan berita hoax.

Terpilihnya Kota Bandung sebagai tuan rumah pertemuan penyiaran dunia atau dikenal dengan sebutan Internasional conference media world harmony and the 5th annual meeting of ibraf yang akan digelar di Kota Bandung 21-23 Februari 2017 mendatang. Dalam menyambut acara tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Humas Kota Bandung mengagaskan sebuah kegiatan dengan tujuan untuk melawan pemberitaan hoax dengan mengusung tema “Mari Melawan Hoax dengan Akal Sehat #BDGHantamHoax.

Acara ini sebagai pra-event dari IBRAF yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2017 di Alun-alun Kota Bandung. Kota bandung sendiri sekarang sedang mendeklarasikan untuk perang melawan pemberitaan hoax. Aksi ini akan melibatkan semua komponen masyarakat supaya menjadi bagian dari sebuah aksi nyata melawan kejahatan hoax.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto di Balai Kota Kamis (16/2/17). Menurutnya, acara ini sebagai bentuk perlawanan isu internasional yang saat ini sangat merugikan semua orang. ”Hoax ini merupakan isu internasional, tidal hanya di Indonesia khusus-

12

dang semua komponen masyarakat untuk menjadi bagian dari aksi ini. Karena, andil masyarakat akan memperkuat kita semua dalam memberantas isu hoax,” imbuhnya.

Acara yang akan diselenggarakan dari pukul 08.30 ini turut mengundang Wali Kota Bandung M.Ridwan Kamil, Ketua KPI Yuliandri Darwis, Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad, Ketua PARFI Marcella Zalianty, unsur muspida dan masih banyak lagi pihak yang akan memeriahkan acara tersebut.

“Kami akan mengundang Wali Kota Bandung Ketua KPI, Rektor Unpad, Ketua PARFI, unsur muspida dan masih banyak lagi pihak yang akan memeriahkan dan menyukseskan acara ini. Untuk pembawa acaranya sendiri akan dipimpin oleh farhan dan anarima,” katanya. #BDGHantamHoax ini akan menyuguhkan beberapa rangkaian acara, seperti aksi gerakan (koreografi) sebagai simbol #BDGHantamHoax, penandatanganan Giant Ballon sebagai komitmen bersama untuk memerangi hoax, selanjutnya prosesi ceremonial di tandai dengan menggelindingkan Giant Ballon ke arah pin bertulislan HOAX dan di akhiri dengan selfi bersama yang dipimpin oleh Wali Kota Bandung M.Ridwan Kamil.

Sekda berharap melalui acara ini masyarakat akan sadar mengenai bahayanya pemberitaan hoax. Dan Kota Bandung akan membangun media yang positif. (Jason)

nya kota bandung. Namun, isu ini sudah membuat masyarakat resah dan dapat memecah belahkan hubungan antara manusia dengan manusia,” tuturnya.

Lanjutnya, sekda mengatakan isu ini sudah mendapat perhatian dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menurutnya hoax ini harus diberantas karena merugikan semua kalangan.

Maka dari itu, Kota Bandung menindak lanjuti harapan Presiden untuk bersama-sa melawan hoax dengan aksi #BDGHantamHoax.

“Isu ini sudah menjadi sorotan dari Presiden Joko Widodo, maka dari kita selaku Pemkot Bandung menindak lanjuti harapan dari bapak presiden untuk bersatu melawan kejahatan hoax dengan membuat sebuah aksi yang kita namakan #BDGHantamHoax,” ujarnya.

Selain itu, sekda menambahkan pihaknya sudah bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menyukseskan acara ini. Semua komponen masyarakat akan mengambil bagian dalam aksi ini. ” kami sudah bekerja sama dengan KPI untuk menyukseskan acara #BDGHantamHoax dan kami mengun-

Yossi Irianto Sekretaris Daerah Kota Bandung

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL

M. Usman Selalu Menerima Masyarakat dengan Tangan Terbuka KAB. BANDUNG | Salah satu camat berprestasi di Kabupaten Bandung yang berhasil ditemui kontroversinews.com yang akrab dengan konteks prioritas mengedepankan kepentingan pelayanan masyarakat dan tetap menjaga terjalinnya komunikasi yang harmonis antara aparatur pemerintah dengan masyarakat sekitarnya.

Seperti diakui salah seorang penduduk Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, Tina, ibu rumah tangga, Selasa, 21/2, diperoleh keterangan kedatangan Mochamad Usman, M. Sos., M. Si., sebagai Camat di Margahayu telah membuat sebuah perubahan yang cukup signifikan. Terutama M. Usman sendiri bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

“Salah satu yang menjadi kebanggaan bagi kami, ia tidak pernah membeda-bedakan kami. miskin dan kaya ia selalu menerima dengan tangan terbuka. Jadi wajar bila kami semua berharap Pak M. Usman bisa menjadi salah bagian dari masyarakat Margahayu,” ungkap Tina.

M. Usman diakui masyarakat memang sosok pemimpin yang sederhana dan berwibawa, kesan itu didapat saat menerima kedatangannya meskipun sebenarnya ia mempunyai kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Ia masih bisa menerima kami dengan ramah tanpa terkesan teburu-buru.

Malah ia mengakui kalau kehadiran Media merupakan sebuah sarana di dalam mengapresiasikan setiap kegiatan agar bisa diketahui umum sebagai bentuk informasi.

Saat disinggung mengenai kepercayaan masyarakat terhadap dirinya yang begitu kuat, ia hanya menjawab, bahwa selama ini ia dan aparatur Kecamatan Margahayu hanya memberikan pelayanan maksimal yang diupayakan bisa lebih optimal.

“Bila kemudian pelayanan kami ini dijadikan sebuah titik tolak pemikiran terbentuknya sebuah kekuatan tali silaturahmi, Maka itu bagi kami adalah sebuah amanah yang harus kami jaga agar bisa terbina selamanya,”ungkap Usman.

Penghargaan/Prestasi yang diraih Mochammad Usman, M. Sos., M. Si., selama pengabdiannya di pemerintah diantaranya: 1. SATYA LANCANA KARYA 10 TAHUN (PRESEIDEN RI) 2. SATYA LANCANA KARYA 20 TAHUN

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Mochamad Usman Camat di Margahayu

(PRESEIDEN RI) PNS TELADAN/BERPRESTASI ke-2 Tahun 2014 Tingkat KAbupaten Bandung (BUPATI) 4. PNS TELADAN/BERPRESTASI ke-4 Tahun 2015 Tingkat Provinsi Jawa Barat (Gubernur) Aktivitas lainnya yang tercatat selain Camat Margahayu juga sebagai Pengajar/ Dosen di beberapa Perguruan Tinggi, yaitu:  Dosen Pakar Ilmu Pemerintahan (Sistem Pemerintahan Daerah, dan Sistem Pemerintahan Desa)  Pelatih Nasional Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Pelatih di IPDN JAtinangor (Praktik Administrasi Pemerintahan Desa, Kelurahan Kecamatan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Pemerintahan Daerah dan Desa)  Musisi (dulu juara 2 Band se Bandung Raya 1989) sebagai Drummer. Saat ini main musik hanya untuk kalangan sendiri (Vokalis, Keyboardist, Gitaris dan Drummer) Saat senggang ia memanfaatkan waktu dengan menulis buku. Seperti pengakuannya bku yang sudah disusunnya berjudul “Praktik Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Daerah” tahun 2014 yang diterbitkan oleh IPDN. Juga Makalah 3.

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

1. Tentang Pemerintahan Desa 2. Tentang Pemerintahan Daerah Di dalam upaya pengembangan Indeks Pengembangan Manusia (IPM) tertinggi (rangking 1) dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung terealisasikan dengan baik. Secara spesifik perolehan penghargaan itu, adalah: tahun 2013 ranking 5, tahun 2014 ranking 5, dan tahun 2015 ranking 1 sebagai puncak kinerja kecamatan. Dan beberapa prestasi di bidang pendidikan lainnya ;  Pramuka (Kwarran) tergiat juara 1 se Kwarcab Kab Bandung (2016) sebelumnya terus berkali-kali juara 2 dan juara 1  Pengelolaan BUMDES terbaik (di Kunjungi Menteri Desa RI tahun 2016)  Pengelolaan Keuangan Desa terbaik Mengantarkan Desa menjadi juara Desa tingkat Kabupaten Bandung (2016)  Juara 1 Pilah Sampah tingkat Kabupaten Bandung Sementara Program unggulan di Kecamatan Margahayu meliputi: 1. MAPS (Margahayu Ayo Pilah Sampah) 2. GGS (Gebyar Gerakan Sodaqoh) 3. Margahayu Creativity Product (OVOP) 4. Three M = Margahayu Maghrib Mengaji 5. SIMADU = Sistem Informasi Manajemen Desa Terpadu di Margahayu 6. JJS = jalan-jalan Sampah 7. Pioneer program jajanan Sehat untuk anak Sekolah “Masih banyak lagi program atau perencanaan lainnya di Kecamatan Margahayu. Namun realisasi dari program juga perencanaan itu tidak bersifat individual melainkan kerja sama antar pihak pemerintah dengan masyarakat. Di mana peran masyarakat sangat dominan di dalam pembangunan ini. Tanpa kerja sama kami dan masyarakat sepertinya mustahil kegiatan bisa tercapai maksimal,” tegas M. Usman.

M. Usman juga mengakui, tidak ada persoalan berat dalam setiap perencanaan juga program bila dilakukan secara bersama-sama. Konteks Sabilulungan menjadi acuan kami untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. (Ki Agus N. Fattah).

13

::::REGIONAL REGIONAL

Betulkah Taman Kota Soreang Sudah Ada Biopori?

KAB. BANDUNG | Permasalahan Biopori di Taman Kota Soreang yang berlokasi di depan Komplek Perumahan Gading Tutuka, diakui Diki Darmawan, Kasi Sarana Prasarana di Bidang Pertamanan pada Dinas Perumahan Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Bandung (Disperkimtan Kab. Bandung), beberapa waktu lalu diruang kerjanya, menuturkan, sebenarnya Biopori di taman kota itu sudah dipasang. Karena sudah bertahun-tahun besar kemungkinan tersumbat.

Selain itu Diki mengungkapkan kepada kontroversinews.com, bahwa keberadaan Taman Kota tersebut rencananya akan dipersatukan dengan Taman Rumah Sakit Seorang yang saat ini tengah di bangun. Biopori sendiri menurut Diki perlu adanya penunjang drainase sebagai fasilitas sirkulasi pembuangan air.

Padahal sebelumnya Kepala Bidang

14

Jadi keberadaan Taman Kota akan dipadukan dengan dengan Taman Rumah Sakit begitu juga dengan sarana penunjangnya” tegas Diki.

Berbeda dengan Diki, salah seorang tokoh masyarakat, Yono, menilai, kalau memang di Taman Kota Soreang sudah pernah dibuat Biopori.

Tidak ada alasan bagi mereka hanya dengan mengatakan sudah terkubur dan tidak bisa dipergunakan lagi. Sebab menurut Yono, Biopori itu sifatnya non permanen yang artinya di dalam pelaksanaannya perlu adanya pemeliharaan dan perawatan.

“Kalau alasan sudah terkubur dan kapasitas sudah tidak memungkinkan, kenapa tidak melakukan perbaikan?

Jangan karena di buat pada tahun 2010 lalu, keberadaan Biopori Taman Kota dibiarkan begitu saja tanpa melakukan upaya-upaya perawatan dan pemeliharaannya,” tegas Yono. (Ki Agus N. Fattah).

Pertamanan, Ir. Erna, mengaku karena masih baru dalam jabatannya, mengarahkan kami kepada Diki. Itu pun tidak langsung bisa melakukan konfirmasi dikarenakan Diki susah ditemui. Sehingga hal ini belum terklarifikasikan. Baru hari ini (22/2), setelah sebelumnya mengirimkan pesan via SMS kepada Ir. Erwin Rinaldi, baru bisa melakukan konfirmasi dengan Diki.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan mengenai Biopori, Diki menjawab kalau Biopori itu sudah ada dan mungkin saat ini sudah tak berfungsi karena tidak pernah dibersihkan.

Sementara sarana penunjang lainnya, sebelumnya ia mengakui sudah membuat permohonan ke Propinsi Jabar pada tahun 2016 lalu, namun sampai sekarang belum terealisasikan.

“Sekarang ini kami tengah menunggu dari pelaksana pembangunan Rumah Sakit di samping Taman Kota Soreang.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL

Penghijauan Digalakkan di Lokasi Bekas TPA Leuwigajah CIMAHI | Pemkot Cimahi terus berupaya menggalakkan penghijauan di Kota Cimahi. Termasuk, penghijauan dilakukan di wilayah lokasi bencana longsor sampah di Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi.

P

enanaman pohon dimulai dari akses masuk bekas lahan TPA Leuwigajah hingga ke pekarangan rumah warga setempat. Pohon kayu ditanam di sisi jalan sedangkan beragam jenis pohon buah ditanam di permukiman warga.

Sekertaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Cimahi Ade Ruhiyat mengatakan, penanaman pohon dilakukan berkaitan dengan peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati tiap tanggal 21 Februari setiap tahun.

“Lokasi bekas TPA Leuwigajah merupakan bagian tak terpisahkan dari HPSN. Maka kita menilai perlu upaya pelestarian alam disini untuk pemulihan ekosistem,” ujarnya.

Di tengah terbatasnya lahan, Kota Cimahi terus berupaya melakukan penghijauan. Masyarakat diminta berpartisipasi melakukan penanaman pohon

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



untuk penghijauan dan perbaikan kualitas lingkungan Kota Cimahi. :Ya kan kalau banyak pohon, manfaatnya banyak untuk masyarakat, jadi kita harus sama-sama menjaga pohon,” katanya.

Apalagi, selama 5 tahun berturut-turut Kota Cimahi meraih penghargaan pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dipusatkan di Kabupaten Tuban pada 28 No-

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

vember 2016.

“Konsistensi Cimahi dalam menanam pohon berbuah penghargaan di tingkat Jawa Barat dan nasional,” katanya.

Upaya penghijauan sudah dilakukan tersebar di sejumlah lahan umum di Kota Cimahi. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan Kota Cimahi.

“Ya upaya ini terus berkesinambungan. Selama ada lahan yang bisa ditanami, ya kami tanam.

Kami ingin mengurangi lahan kritis, seperti di bantaran sungai,” terangnya.

Terkait pengolahan sampah, Kota Cimahi masih mengandalkan pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti. “Tidak ada pilihan lain selain mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Mulai dengan recycle-reuse-reduce, mudah-mudahan upaya ini membuahkan hasil dengan pemilahan sampah dan pengolahannya. Sisanya tinggal residu yang diangkut,” tuturnya. (Jason)

15

:: REGIONAL

Ruas Aruman Terus Disempurnakan CIMAHI | Pemkot Cimahi terus melakukan penyempurnaan di ruas Jalan Aruman perbatasan Kel. Cibabat-Kel. Pasirkaliki Kota Cimahi. Hal itu dilakukan agar ruas jalan aman dilalui dan nyaman bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Achmad Nuryana mengatakan, untuk tahun 2017, pekerjaan penyempurnaan masih ada di ruas Aruman. “Yang tersisa pekerjaan di ruas Aruman diantaranya lapisan hotmix, pembuatan taman, dan marka jalan. Kondisi sekarang Aruman su-

dah bisa dilintasi masyarakat,” ujarnya.

Anggaran untuk pekerjaan di Aruman tersebar di bidang kerja masing-masing. “Misalnya untuk penghijauan ada kegiatannya di bidang Pertamanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP),” ungkapnya.

Untuk pelapisan badan jalan dengan hotmix, lanjut Achmad, menunggu kondisi siap. “Untuk hotmix juga harus menunggu badan jalan siap. Sekarang sudah cukup kondisinya, sehingga bisa segera dilaku-

kan,” imbuhnya.

Diakui Achmad, pekerjaan ruas Aruman berlangsung secara bertahap. Aruman merupakan ruas jalan baru yang dibuat. “Sehingga banyak proses yang harus dilakukan.

Termasuk pembuatan jembatan, pengerasan jalan, dan lainnya,” katanya.

Meski masih ada penyempurnaan, Achmad menambahkan, ruas Aruman sudah aman dilintasi. “Sudah layak dilintasi dan dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

(Jason)

Diskominfoarpus Gelar Silaturahmi berbaur tanpa memandang usia dan status sosial.

Diharapkan Dessy, kerja sama yang sudah terjalin baik selama ini bisa berlangsung lebih baik lagi kedepannya. Pasalnya, tantangan pembangunan tidak akan surut dan masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dari agenda yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebab, kata dia, antara pemerintah dengan media itu harus saling memberikan informasi yang mengedukasi bagi masyarakat Kota Cimahi. Media, selama beberapa tahun telah membantu pemerintah mensosialisasikan program-programnya.

“Kedepan, kerja sama yang sudah terjalin bisa lebih baik lagi, sehingga media dan Pemkot bisa saling menyampaikan informasi kepada masyarakat,” pungkasnya. (Jason)

CIMAHI | Untuk mempererat tali silaturahim dengan para pewarta, Pemerintah Kota Cimahi melalui Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi Dinas Informasi, Komunikasi, Arsip dan Perpustakaan Kota Cimahi menggelar silaturahmi, pada (21/2) lalu.

Acara silaturahim tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi, Dessy Setiawati serta jajarannya dan sejumlah pewarta dari berbagai media yang bertugas Kota Cimahi.

“Ini dalam rangka silaturahim dan meningkatkan kerjasama yang sudah terbangun dengan media,” ujar Dessy Setiawati, Kepala Bidang Informasi, Komunikasi dan Publikasi Kota Cimahi.

Suasana hangat memang tersaji dalam jamuan tersebut. Seluruh pewarta dengan jajaran Pemerintah Kota Cimahi tampak

16

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL

Pemkot Targetkan Sertifikasi Aset Sepuluh Bidang

Dinas Kesehatan Minta Warga Waspadai DBD CIMAHI | Di musim penghujan seperti saat ini, Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengimbau kepada warganya untuk mewaspadai mewabahnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Karena peralihan musim berpotensi besar atas perkembang biakan nyamuk penyebab DBD sangat besar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Fitriani Manan mengungkapkan, sejak lama Kota Cimahi telah menjadi daerah endemis terhadap kasus DBD. Artinya, penyakit DBD sendiri sudah lama menyerang warga Kota Cimahi.

“Sejak tahun 2004 sampai sekarang selalu ada kasus DBD. Biasanya kasus mulai meningkat karena perubahan cuaca,” katanya, kepada pewarta, beberapa waktu lalu.

Mereka yang terkena virus gigitan nyamuk sekarang ini berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya selalu ada tanda-tanda bintik ditubuh, sekarang ini orang yang terkena DBD tidak selalu ditandai dengan bintik-bintik merah.

Akibatnya, tak sedikit penderita DBD meninggal dunia dikarenakan telat dibawa ke tempat fasilitas kesehatan. Ia mencontohkan, misalnya ada orang yang demamnya sudah tinggi, kemudian diberikan obat, akhirnya panasnya menurun tapi belum diketahui terkena DBD atau tidak.

“Beberapa kasus (meninggal karena DBD) juga telat di bawa ke fasilitas kesehatan karena dikira demam biasa,” ujarnya.

Nyamuk mematikan itu muncul karena curah hujan yang turun akan menimbulkan banyaknya genangan air. Biasanya, dari genangan air yang tertampung itu, lama-kelamaan menjadi tempat jentik nyamuk berkembang biak dan menyebarkan penyakit.

Tren kasus DBD pada 2016 meningkat dibandingkan 2015. Pada 2015, ada 797 kasus DBD, yang meninggal lima orang, sedangkan 2016 mengalami peningkatan cukup drastis, yakni mencapai 1.806 dengan enam yang sampai meninggal.

“Rata-rata kebanyakan anak-anak, tapi ada yang dewasa juga,” pungkasnya. (Jason)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

CIMAHI | Pemkot Cimahi pada tahun ini menargetkan bisa mensertifikasi aset daerah sebanyak 10 bidang tanah.

Saat ini, masih ada 289 aset dari total 506 aset yang belum tersertifikasi.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Rony Rodjani mengatakan, pemkot akan melengkapi dokumen kepemilikan yang syah atas seluruh aset yang dikuasainya. Tapi, dalam pelaksanaannya hal itu harus dilakukan secara bertahap. “Kami berusaha mensertifikatkan semua aset yang ada, tapi tentu secara bertahap,” kata Rony, kepada pewarta.

Pemerintah daerah mengalami kesulitan memproses sertifikat aset daerah, karena kendala anggaran. Seperti penertiban sertifikat tanah serta aset-aset lainnya. Tidak semua aset yang saat ini dimiliki pemda bersertifikat, tentu rawan diklaim oleh pihak lain walau hanya bermodal sporadik.

Dalam penyelesaian dokumen kepemilikan itu, rencananya pemkot itu akan menggabungkan beberapa aset untuk dijadikan satu sertifikat saja. Ia mencontohkan, beberapa aset tanah tapi terdapat di satu lokasi, maka aset tersebut kemungkinan sertifikatnya hanya akan dibuatkan satu saja.

Saat ini, ada 150 jalan yang belum bersertifikat sejak Kota Cimahi menjadi kota otonom 16 tahun silam. Akan tetapi masalah jalan ini, pemerintah pusatpun belum menjadikannya sebagai priortias utama untuk disertifikasi, tapi tetap akan berusaha mensertifikasi aset jalan tersebut.

Selebihnya, aset yang dimiliki Pemkot Cimahi ialah tanah kosong dan tanah yang sudah ada bangunannya seperti bangunan gedung sekolah, Kantor Kelurahan, Kantor Dinas serta fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).

“Karena sekarang ini SMK dibawah kewenangan provinsi. Makanya, kami akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk diupayakan menjadi sertifikat aset Kota Cimahi,” pungkasnya. (Jason)

17

:: REGIONAL

Cimahi Harus Pertahankan Areal Pertanian!

CIMAHI | Pemkot Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertaniannya mengajak masyarakat untuk mempertahankan keberadaan areal pertanian yang kini tinggal 137 hektar lagi. Apabila tidak, maka ketergantungan terhadap suplai pangan dari daerah tetangga akan semakin besar.

Plt Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Huzen Rachmadi menyatakan, lahan pertanian di Kota Cimahi tinggal tersisa 137 hektare dengan 85 hektar diantaranya berada di Utara, 46 hektare di Selatan dan sisanya di wilayah tengah.

“Dengan demikian, tidak mungkin Kota Cimahi mengandalkan hasil pangan sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi jika mengandalkan swasembada pangan,” kata Huzein kepada pewarta, beberapa waktu lalu.

Untuk itu, jangan heran apabila untuk kebutuhan pangan selama ini memang masih disokong oleh daerah tetangga, khususnya beras. Dengan sisa lahan pertanian yang ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyakat sekitar 5% saja.

Dikatakan dia, cadangan pangan menjadi opsi Kota Cimahi untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat dan Bulog. Meskipun ditunjang dengan teknologi, dirinya yakin Cimahi tidak mungkin bisa melakukan swasembada pangan. “Dengan kondisi seperti itu jelas kita tidak mungkin mengandalkan pangan mandiri,” ucap Huzen.

Sisa lahan pertanian di Cimahi, selain ditanami padi, ada juga yang ditanami sayuran seperti semi jagung, toge, labu siam serta jamur. Pemkot berkomitmen untuk mempertahankan lahan yang ada. Bersama dengan instansi terkait lainnya, lahan tersebut akan diperkuat dengan rencana tata ruang wilayah. (Jason)

18

Terkait Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dinkes Jabar Tidak Menjawab penjelasan dari Dinas Kesehatan Jabar.

Ketika ditanya ke per suratan bagian umum dan kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Surat disposisinya sudah ke bagian humas pa Mislah,” kata pegawai Dinas Kesehatan Jabar yang tidak mau disebutkan namanya.

Waktu menunjukan 2 February 2017 Wartawan konfirmasi langsung menuju ke ruangan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Untuk di minta keterangannya mengenai permasalahan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang memakai anggaran sangat besar ini. Bapa nya lagi keluar,’’ katanya.

Mislah Humas Dinas Kesehatan Jabar mengatakan kepada Wartawan kontroversinews.com, hari Selasa pagi saja ke ruangan humas.

Sedangkan saat didatangi sesuai janji yang dikatakan humas Dinas Kesehatan Jabar Mislah tidak ada, ketika dihubungi melalui sms jawabannya, saya lagi posisi di luar,” kata Mislah melalui pesan singkatnya. (Jason)

BANDUNG| Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, mempunyai uraian yaitu kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan uang dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sebanyak Rp 4.052.750.000,00.

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dikelola oleh Dinas KesehatanJabar yang implementasi Tahun 2016.

Laporan Kontroversinews.com dari konfirmasi, yang ditujukan kepada orang nomor satu yang menduduki kursi Dinas Kesehatan Jabar yaitu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada 11 Januari 2017 mengenai program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Sampai berita ini diturunkan terkaitkonfirmasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana gedung Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, belum ada jawaban

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL

Pemkab Bandung dan DPRD Sepakat Mencegah Korupsi BANDUNG | Sebagai bentuk komitmen oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, terhadap pemberantasan korupsi, sekaligus menindaklanjuti hasil dari Tim koordinasi dan Supremasi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, SH.,M.Ip beserta Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD), Ir. H. Anang Susanto, menandatangani penetapan Rencana Aksi (Renaksi) program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Bandung, dengan capaian target dari tahun 2017 sampai 2018, beberapa waktu lalu Penandatanganan Renaksi ini, menindaklanjuti komitmen pencegahan korupsi terintegrasi di Pemerintah kabupaten Se jawa Barat beberapa waktu lalu.

Bupati Bandung, Dadang M Naser, menjelaskan kepada wartawan, dari hasil pemantauan Tim Kopsurgah KPK, ter-

dapat enam agenda pemetaan masalah yang menjadi celah terjadinya korupsi.

“Pemetaan masalah tersebut dituangkan dalam penetapan rencana aksi, melalui focus group discussion (FGD),” ujarnya.

Pemantauan awal, yang dilakukan Tim Kopsurgah meliputi koordinasi tindak lanjut komitmen, finalisasi pembahasan serta penyusunan rencana aksi pemberantasan korupsi di Pemkab Bandung.

“Hasil pemetaan permasalahan yang ada di kawasan Pemkab Bandung, meliputi pengelolaan dan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perijinan atau pelayanan terpadu satu pintu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat, serta SDM dan pengelolaan keuangan bantuan untuk Desa, kemudian Tim Kopsurgah memberikan saran tindak” jelas Dadang.

Bupati berharap agar anggota dewan juga diberikan suvervisi dalam penyelengaaraan pelayanan publik, “jadi KPK memotret secara umum mengenai peluang-peluang terjadinya korupsi. Jika di tatanan Pemkab sudah pasti harus disupervisi karena tugasnya langsung berkenaan dengan pelayanan publik,” katanya.

Sementara menurut Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Anang Susanto, memberikan apresiasi kepada Bupati Bandung, yang telah mengajak organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Bandung untuk bekerja jujur, hindari tindakan korupsi serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Bandung.

“Dengan melakukan kerjasama pemerintah Kabupaten Bandung dengan KPK bisa mengantisipasi terjadinya tindak korupsi di OPD, itu hal yang tepat. dan DPRD mendukung,” tegasnya. (red)

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, beserta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), H. Anang Susanto, menandatangani penetapan Rencana Aksi (Renaksi) program pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Bandung.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

19

:: REGIONAL

Kejati Tahan Tersangka Korupsi Bantuan Budidaya Udang

T

ersangka korupsi bantuan budidaya udang di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor Kabupaten Cirebon dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang Tahun 2016 inisial GG akhirnya berhasil ditangkap oleh Tim Monitoring Center Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang, yang bersangkutan ditangkap di sebuah hotel di daerah Jakarta Selatan.

Dugaan tindak pidana korupsi dalam bantuan budidaya udang di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun 2012 dalam Program Revitalisasi Tambak Budidaya Udang dengan tersangka GG merupakan perkara korupsi yang telah disidik oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejak Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-204/0.2/ Fd.1/06/2016 tanggal 01 Juni 2016.

Dalam proses penyidikan tersebut, tersangka GG telah mangkir dari pang-

20

takan seluas 245 Hektar.

Dengan adanya program tersebut, tersangka GG berniat untuk mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah, kemudian merekayasa dengan cara menyewa/mengontrak lahan milik beberapa kelompok tambak yang berlokasi di Desa Bungko dan Desa Bungko Lor dengan memberikan sejumlah uang diperkirakan lebih dari Rp. 200 Juta. Selanjutnya, setelah menguasai lahan tambak, kemudian tersangka membentuk 3 kelompok Petambak Budidaya Udang yaitu Mina Tambak Mas, Mina Tambak Makmur dan Mina Karya Mandiri Dharma, di mana kelompok petambak ini bukanlah petambak udang, melainkan adalah karyawan perusahaan milik tersangka dengan mitra petambak yaitu PT. Tambak Mas Makmur di mana tersangka bertindak sebagai Direktur.

Ketiga kelompok petambak udang selanjutnya membuat dan mengajukan proposal bantuan. Setelah proposal bantuan tersebut disetujui oleh Ditjen

gilan penyidik sebanyak 5 (lima) kali pemanggilan sehingga sejak tanggal 14 Oktober 216, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menyatakan buron kepada yang bersangkutan.

Setelah dilakukan penangkapan, GG dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada Jumat pagi (10/2/17) lalu untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka GG langsung ditahan di Rutan Kebon Waru untuk 20 hari ke depan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print -80/0.2/Fd.1/02/2017 tanggal 10 Februari 2017.

Kasus ini bermula pada tahun 2012 Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI menggulirkan Program Kegiatan Revitalisasi Tambak Usaha Budidaya (Demfarm) Udang berupa plastik mulsa, pompa, genset, kincir, benur dan pakan dengan dana bersumber dari APBN-P untuk lokasi defarm yaitu pada Kabupaten Cirebon di Desa Bungko dan Bungko Lor Kec. Kape-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: REGIONAL Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kemudian disalurkanlah bantuan berupa plastik mulsa, pompa, genset, kincir, benur dan pakan.

Setelah berakhirnya kerjasama kemitraan, selanjutnya tersangka tidak pernah menyerahkan kembali barang-barang bantuan dari negara kepada 3 kelompok tersebut, melainkan menguasainya dan untuk memiliki barang-barang berupa mesin genset, kincir, pompa dan plastik mulsa serta pakan. Dan untuk membuat penguasaan barang tersebut menjadi seolah-olah legal, maka dibuatlah rekayasa kasus seakan-akan tersangka selaku Direktur PT. Tambak Mas Makmur berhutang kepada PT. Biotech Indonesia berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dimana dalam gugatannya tersebut tersangka sendiri yang membuat gugatan dari PT. Biotech Indonesia yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cirebon, dan dalam gugatannya tersangka meminta diletakkan sita jaminan terhadap barang-barang yang notabene adalah milik negara yaitu mesin genset, kincir, pompa dan plastik mulsa serta pakan.

Dalam gugatan tersebut, PT. Tambak Mas Makmur dinyatakan kalah dan diharuskan menyerahkan barang-barang yang merupakan jaminan tersebut kepada PT. Biotech Indonesia, serta terhadap putusan tersebut, tersangka selaku Direktur PT. Tambak Mas Makmur tidak menyatakan upaya hukum banding.

Tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan atas perbuatan tersangka, berdasarkan perhitungan BPKP negara mengalami kerugian sebesar Rp.38,1 miliar. (Zm/Gaf)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Kajati Jabar Buka Inhouse Satwa yang Dilindungi BANDUNG | Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Setia Untung Arimuladi beberapa waktu lalu di Hotel Grandia Bandung membuka kegiatan In House Training dengan tema “Peningkatan Kapasitas Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Perdagangan Satwa Yang Dilindungi”.

Acara ini terselengara atas kerjasama antara Kejaksaan Agung dan Wildlife Conservation Society (WCS) yang diselenggarakan selama 3 hari sejak tanggal 21- 24 Februari 2017 lalu.

Tampak hadir dalam acara ini yaitu Direktur Tindak Pidana Umum Lainya, DR. Susilo Yustinus, SH.MH, Wildlife Crime Unit Program Manager, Dwi Nugroho Adhiastro, Aspidum Kejati Jabar, Katarina Endang Sarwestri, SH,MH dan Kabag TU Kejati Jabar, David. P. Duarsa SH.,MH., serta Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyampaikan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati oleh ka-

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

rena itu Kajati Jabar menghimbau untuk menjaga keamanan pemanfaatan keanekaragaman hayatinya karena Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan perdagangan satwa liar yang dilindung.

Menurut Kajati Jabar Trend kejahatan perdagangan dan perburuan ilegal satwa liar terus meningkat sehingga upaya penegakan hukum perlu terus digiatkan dan dibarengi dengan upaya lainnya utuk menekan laju kejahatan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Kajati Untung Juga mengharapkan agar dengan diselenggarakannya kegiatan In House Training ini dapat membuka wawasan dan memperkaya ilmu pengetahuan peserta sehingga para peserta dapat menjadi Penuntut Umum yang modern dan cakap dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Setelah menyampaikan sambutannya Kajati Untung secara simbolis membuka kegiatan In House Training ini dengan mengetuk Palu. Kegiatan pembukaan ini diakhiri dengan prosesi foto bersama peserta. (gin)

21

:: NASIONAL

Drama Arbitrase Indonesia vs Free FREEPORT-MCMORAN, induk Freeport Indonesia sebut pemerintah secara sepihak ubah ketentuan ekspor mineral dengan sederet syarat yang harus dipenuhi.

Pemerintah gerah, terus diprotes perusahaan Amerika Serikat. Kini keduanya siap bertarung di arbitrase

Tanpa Smelter, Pemerintah Tak Tahu Potensi Emas Freeport

P

emerintah mengaku tak tahu menahu mengenai potensi emas PT Freeport Indonesia.

Hal ini disinyalir karena perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tidak memiliki fasilitas pengolahan (smelter).

“Kalau ada smelter, kami tahu apa saja isi konsentrat. Selama ini, kami tidak tahu berapa banyak emas di dalam,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut disampaikannya untuk menegaskan kembali hal-hal yang seharusnya dikerjakan Freeport sejak beberapa tahun sebelumnya. Kewajiban membangun smelter sudah diatur tujuh tahun lalu dalam Undang-undang

22

kami hitung berapa yang kau boleh ekspor, kemajuan dari smelter itu. Enggak boleh lagi dong main-main. Dari dulu kan begitu,” terang dia.

Hal ini menjadi satu dasar keyakinan Luhut bahwa pemerintah akan menang apabila Freeport resmi menempuh jalur peradilan internasional atau arbitrase untuk mencari kesepakatan aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).

Alasan lain yang mendasari rencana arbitrase, sambung Luhut, bahwa Freeport keberatan dengan kewajiban divestasi hingga 51 persen bagi pemegang IUPK. “Harusnya kita menang dong. UU Indonesia, UU 2009, harusnya dia sudah buat smelter, tapi tidak.

Harus divestasi 51 persen, dia tidak.

Apa lagi? Sudah waktunya lah, setelah 50 tahun mereka mengelola Freeport, masa Indonesia enggak boleh 51 persen?,” tegas Luhut. (bir)

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Tahun lalu, Freeport mengklaim telah merogoh kocek US$212,9 juta untuk pembangunan investasi fasilitas pemurnian. Namun, hingga saat ini belum ada pembangunan fisik yang terjadi di atas lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Menurut Luhut, pembangunan smelter menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah kepada Freeport dalam proses renegosiasi kontrak yang perlu dipenuhi perusahaan sebelum 2021 nanti.

“Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kami berikan izin ekspor, negosiasi enam bulan. Kau harus bangun smelter lima tahun. Nanti bersama

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: NASIONAL

eport

Pemerintah Mengaku Belum Tahu Inti Tuntutan Freeport PEMERINTAH mengaku belum mengetahui poin tuntutan PT Freeport Indonesia, jika perusahaan tambang yang berbasis di Amerika Serikat tersebut resmi menempuh jalur peradilan internasional atau arbitrase.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengungkapkan, Kementerian ESDM masih akan melihat langkah-langkah yang akan diambil anak usaha Freeport McMoran Inc ini terkait kesepakatan aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).

“Nanti kami lihat. Saya juga enggak tahu tuntutan mereka apa.

Kan belum tahu,” kata Arcandra di Kompleks Istana Kepresidenan,

beberapa waktu lalu.

Memang, ia melanjutkan, diskusi alot terjadi dalam mencari kesepakatan. Freeport bersikeras, bahkan berhenti berproduksi sejak 10 Februari 2017 karena pemerintah mengharuskan perusahaan yang ingin tetap mengekspor mineral agar mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK).

Freeport keberatan karena pemegang IUPK diwajibkan divestasi hingga 51 persen yang berarti kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Hal ini menjadi dasar rencana Freeport menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Namun, Archandra menuturkan, Kementerian ESDM masih berupaya mencari jalan keluar. (bir)

Kemendag Tahan Izin Ekspor Mineral Freeport KEMENTERIAN Perdagangan menyebutkan belum memberi izin ekspor resmi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI), meski Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan rekomendasi agar PTFI mendapat izin ekspor.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, keputusan ini diambilnya lantaran PTFI dan pemerintah masih belum menemukan kata sepakat atas aturan izin ekspor. Dengan mengikuti ketentuan hukum dan fiskal yang berlaku berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan begitu, Kemendag belum memproses Surat Permohonan Freeport Nomor 571/OPD/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang diberikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



“Kalau sudah ada rekomendasi tentu kita keluarkan (izin ekspor) tapi rekomendasi dari ESDM,” ujar Enggartiasto dalam konferensi pers Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Namun begitu, Ia enggan menanggapi perseteruan antara PTFI dengan Kementerian ESDM. Enggar hanya menyebutkan, bila kedua pihak telah sepakat barulah Kemendag memproses surat permohonan dan memberikan izin ekspor kepada PTFI. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1/M-DAG/PER/1/2017.

Untuk diketahui, PTFI tak menerima pemberian rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM lantaran masih beru-

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

paya menekan pemerintah agar mengenakan aturan hukum dan fiskal berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK).

Dalam KK, PTFI akan dibebankan tarif pajak dengan besaran yang sama hingga masa kontrak habis. Sementara, berdasarkan aturan baru Jonan, perusahaan tambang yang mendapat rekomendasi izin ekspor harus berstatus IUPK. Dengan status tersebut, pemerintah akan mengenakan tarif pajak yang berubah-ubah sesuai dengan ketentuan pajak yang tengah berlaku. Dengan hal ini, PTFI menolak ketentuan tersebut dan telah memberikan sejumlah keberatannya kepada Kementerian ESDM pada Jumat lalu (17/2), bersamaan dengan penerbitan surat permohonan izin ekspor dari Kementerian ESDM kepada Kemendag. (gen)

23

:: NASIONAL

RI Cuma Punya Peluang Menang 50 % Lawan Freeport Indonesia diperkirakan hanya memiliki peluang 50 persen untuk memenangkan gugatan arbitrase setelah PT Freeport Indonesia menganggap pemerintah tidak mematuhi ketentuan yang terdapat di dalam Kontrak Karya (KK).

P

asalnya, pemerintah pun memiliki cela di dalam implementasi beleid yang mengatur tentang bisnis Mineral dan Batubara (Minerba) di tanah air.

Pengamat hukum sumber daya alam Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan, pemerintah juga terbukti mengangkangi ketentuan yang berlaku dengan memberikan Freeport Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang tak sesuai mekanisme yang tercantum di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Menurutnya, sistem perubahan tersebut harus melibatkan dewan legislatif, di mana lahan pertambangan perlu diubah ke Wilayah Pertambangan Negara (WPN) lalu menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan ditawarkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

24

“Tidak bisa perusahaan tambang ganti baju secepat itu. Itu merupakan salah satu perbuatan pemerintah yang tidak konsisten dengan peraturan yang dibuatnya, yang bisa menjadi ganjalan pemerintah memenangkan arbitrase dengan Freeport,” ujar Redi, beberapa waktu lalu.

Selain masalah mekanisme perubahan izin, hambatan lainnya adalah penghentian KK Freeport secara sepihak dengan menerbitkan IUPK tanpa negosiasi. Menurutnya, ketentuan ini telah melanggar penghentian kontrak yang sepatutnya.

Redi beranggapan, KK bisa berakhir dalam tiga kondisi, yaitu kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah, dibatalkan pengadilan, atau berakhir sesuai tanggal kedaluwarsa.

Namun, pemberian IUPK pemerintah kepada Freeport malah tidak sesuai dengan ketiga kondisi di atas.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

“Mau bagaimanapun, tidak ada alasan hukum bagi pemerintah untuk membatalkan kontrak Freeport secara sepihak. Ini bisa menyerang balik pemerintah nantinya,” kata Redi.

Kelemahan Freeport Kendati demikian, pemerintah masih berpeluang memenangkan arbitrase melawan Freeport. Pasalnya, Freeport pun telah melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam kontraknya dengan pemerintah.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



RI Cuma Punya Peluang Menang 50 Persen Melawan FreeportKegiatan operasi PT Freeport Indonesia di gunung Grasberg, Papua. (Dok. Freeport Indonesia) Redi menunjuk pada kewajiban divestasi yang belum dilakukan Freeport, padahal hal itu tercantum di dalam pasal 24 KK. Di samping itu, Freeport juga telah melanggar pasal 10 KK terkait kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Yang terakhir, lanjut Redi, Freeport tak mengindahkan pasal 2 KK yang mengatakan bahwa Freeport harus tunduk pada peraturan pemerintah.

“Tapi nyatanya kan beberapa peraturan tidak dijalankan oleh Freeport, dari UU Minerba sampai peraturan turunannya. Dalil-dalil ini bisa dilakukan pemerintah untuk menyeret balik Freeport di ajang arbitrase,” kata Redi Dengan demikian, peluang kemenangan Freeport dan pemerintah masing-masing tercatat 50 persen. Kendati demikian, pemerintah tak perlu gentar, karena pemerintah tercatat selalu memenangkan gugatan arbitrase yang dilakukan perusahaan tambang.

Ia mencontohkan arbitrase yang diajukan PT Newmont Nusa Tenggara, di mana pemerintah menang dan membuat Newmont melakukan divestasi. (gen)

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

Kadin: Tempuh Arbitrase, Pemerintah dan Freeport Bakal Rugi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penyelesaian sengketa perdata di luar jalur peradilan umum atawa arbitrase yang akan ditempuh Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia akan merugikan kedua belah pihak.

“Kalau arbitrase, biayanya tidak sedikit, memakan waktu, tenaga, pikiran, dan tidak ada garansi siapa yang menang dan kalah.

Tidak ada yang tahu,” ujar Rosan Prakasa Roeslani, Ketua Umum Kadin, beberapa waktu lalu.

Seharusnya, ia melanjutkan, kedua belah pihak menghormati kontrak yang sudah ditandatangani, dalam hal ini Kontrak Karya (KK) Freeport. Apabila kedua belah pihak tidak melaksanakan ketentuan kontrak, maka dunia usaha akan melihat sebagai sinyal negatif.

Kalaupun Freeport melakukan default, misalnya, tak juga merealisasikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), maka hal itu dapat dianggap sebagai wanprestasi yang seharusnya sudah diatur dalam kontrak.

“Saya melihat kontrak saja. Saya enggak bela Freeport atau gimana, kontrak harus dihormati, disepakati, dan dilaksanakan,” tegas Rosan.

Sebelumnya, Freeport-McMoran Inc., induk usaha Freeport Indonesia berniat menempuh jalur arbitrase jika dalam 120 hari ke depan sejak pertemuan terakhir anak usahanya dengan pemerintah pada Jumat (17/2), tak juga menemukan kata sepakat terkait aturan izin rekomendasi ekspor dengan ketentuan status Kontrak Karya (KK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Freeport harus angkat kaki dan menghentikan operasinya setelah 2021 mendatang, jika kalah dalam arbitrase nanti. (bir/gen)

25

:: NASIONAL

Tanpa Freeport, Bea Cukai Klaim Penerimaan Aman

D

irektur Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengklaim penerimaa bea keluar masih aman dan sesuai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, meskipun ekspor mineral PT Freeport Indonesia terganggu.

Ia menjelaskan, pemerintah telah mengasumsikan tidak ada kegiatan ekspor mineral dan batu bara dalam penerimaan bea keluar tahun ini.

“Asumsi dari bea keluar yang kami tetapkan tahun kemarin untuk target 2017 tanpa ada ekspor minerba. Misalnya, ekstrem tidak ada ekspor, maka tidak masalah,” ujarnya, seperti dikutip Antara, beberapa waktu lalu.

Target penerimaan bea keluar da-

26

katanya.

Sebelumnya, Freeport Indonesia telah menghentikan produksi sejak 10 Februari 2017. Permasalahan tersebut bermula saat pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.

Pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK), namun Freeport keberatan dengan skema tersebut. Alasannya, pemegang IUPK diwajibkan untuk melakukan divestasi hingga 51 persen.

Itu berarti, kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka.

Freeport juga berencana untuk menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional terkait KK. (bir)

lam APBN 2017 sebesar Rp340 miliar.

Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara eks Newmont Nusa Tenggara adalah kontributor terbesar penerimaan bea keluar konsentrat tembaga.

Dalam dua tahun terakhir, Freeport Indonesia menyumbang Rp1,39 triliun pada 2015 dan Rp1,23 triliun pada 2016. Sementara, Amman Mineral Nusa Tenggara berkontribusi sebesar Rp1,309 triliun pada 2015 dan Rp1,25 triliun pada 2016.

Menurut Heru, DJBC akan terus memonitor perkembangan permasalahan yang terjadi di Freeport Indonesia.

Ia menegaskan, DJBC hanya akan melayani pelaku usaha yang mempunyai surat persetujuan ekspor (SPE).

“Selama ada SPE akan kami layani. Sampai dengan sekarang, untuk Freeport kami belum menerima SPE,”

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

Freeport Keluarkan Surat Kecewa Kepada Pemerintah PT Freeport Indonesia (PTFI) melayangkan surat pemberitahuan kepada kontraktor dan rekan bisnis suplai-nya bahwa kondisi aktifitas Freeport mengalami gangguan sejak pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2017 ataupun UU No 4 Tahun 2009.

Dalam surat yang tertanggal 6 Februari yang telah dilansir aktual.co, (9/2) lalu itu tertulis bahwa Induk Perusahaan,

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



yakni Freeport-McMoRan telah terlibat aktif agar produksi pertambangan di Papua dapat berjalan sepenuhnya tanpa gangguan.

Freeport mengaku kecewa hingga saat ini konsentrat tembaga milik Freeport masih belum bisa diekspor. Mereka menegaskan; dengan permasalah yang ada telah memberi dampak buruk bagi pemangku kepentingan. Terutama bagi tenaga kerja,

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

:: NASIONAL pemasok, kontraktor dan mitra bisnis.

“We are disappointed this matter remains unresolved and are concerned about the negative impacts for all stakeholders. especially for our workforce. suppliers. contractors and business partners.

We encourage the Government to enable our full operations to continue without disruption and to provide the required assurances to support our long term investment programs to avoid these negative impacts,” demikian bunyi kutipan surat yang ditandatangani oleh Vice President Supply Chain PTFI, Christopher J. Poter. (gin/red)

27

:: NUSANTARA MUARO JAMBI | Program Pemerintah untuk mempercepat pembangunan di mulai dari dasar (bawah) yaitu dari desa, karena membangun desa sangat menyentuh perekonomian rakyat untuk mensejahterakan rakyat kecil.

Pembangunan desa sangat diprioritaskan kepada pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pedesaan guna menunjang perekonomian masyarakat terutama di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan serta peternakan.

Tak kalah penting pembangunan sarana prasarana perhubungan dan transportasi umum untuk mobilisasi orang dan barang guna mengangkut hasil produksi dan barang konsumsi.

Dalam pelaksanaan ini pemerintah telah memberi dana langsung ke Desa yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana Desa yang dicairkan pada anggaran tahun 2016 lalu diatas Rp. 600 juta perdesa sedangkan ADD berkisar minimal Rp. 500 juta perdesa.

Pelaksanaan pembangunan anggaran tersebut harus diselesaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun anggaran tersebut.

Dana Desa sangat diharapkan oleh masyarakat kaena tanpa dana tersebut tidak mungkin desa dapat membangun Dana Desa dapat ditingkatkan nilainya pada setiap tahun.

Apabila pelaksanaannya baik tepat penggunaannya serta bermanfaat bagi masyarakat desa. Tetapi Dana Desa bisa mbazir tidak bermanfaat bagi masyarakat desa dan akan menimbulkan kerugian keuangan negara secara massal apabila diselewengkan oleh oknum Desa karena tidak adanya pengawasan secara ketat dan jujur.

Sebagaimana sesuai dengan judul berita ini tentang pelaksanaan pembangunan Dana Desa di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi menurut keterangan Kades Lajang Panjang AMDI kepada media ini bahwa Dana Desa tahun 2016 diterimanya sebanyak Rp. 623.573.000 digunakan dibangun proyek : Pada papan merk di RT. 04 jalan perkerasan laterik sepanjanbg 300 m di cek lapangan ukuran cukup 300 m. Timbunan tanah tipis (kurang batu/laterik)

28

Dana Desa Ladang Panjang Diduga Dimarkup merk 15 cm, panjang jalan kurang lebih 1350 M, setelah diukur panjang 1400 M 9lebih 50 M) dana Rp. 150.476.258 dinilai satu-satunya bangunan yang terbaik daripada yang lain Pembuatan jalan baru di RT 17 recana desa panjang 1200 m lebar 4 m tidak ada papan merk, realisasi setelah diukur panjang hanya 800 m, ditambah (CCO) pada jalur lain 100 atau jumlah panjang hanya 900 m kurang 300 meter. Keadaan jalan tidak selesai, tidak diratakan dan dipadat, hingga tidak dapat dilalui, nilai pekerjaan hanya 50% kemana sisa danannya sudah terlambat, 2 bulan atau terbengkalai jumlah dana tidak diketahui.

Setelah dikonfirmasikan kepada Kades Ladang Panjang AMDI katanya akan dikerjakan lagi seusai Pilkada namun hingga sekarang tidak dikerjakan.

Lebih lanjut AMDI dan kepala Desa mengatakan. “Kami sudah puas dan lega karena kami telah menyampaikan laporan dan telah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten juga dinilai cukup baik tidak ada masalah,�katanya.

Tetapi pantauan kontroversinews. com di lapangan banyak bangunan Desa yang tidak beres, seperti dana diduga di mark-up, ukuran kurang, ada bangunan yang tidak selesai bahkan ada yang semi fiktif dikerjakan asal jadi. (OSEF/SA-

lebar cukup 4 m dana Rp. 38.503.298 diduga ada mark-up dana nilai kurang lebih Rp. 25 juta.

Pada papan merk ; pembuatan jalan baru tidak dipadat, tidak ada penimbunan, sisi jalan tidak ada drainase di RT. 05 dinyatakan tebal timbunan 15 cm tidak direalisasikan lebar jalan kurang lebih 4 m. Pada badan jalan rusak dan berlumpur sulit dilalui, Panjang jalan 1450 M diukur ternyata 1400 M (kurang 50 M. Dana Rp. 166.306.244 diduga mark-u penambahan anggaran kurang lebih 30% (persen) Pada jalur jalan di bangun Box-culvert ukuran kecil keadaan tidak sesuai atau tidak dapat dilalui, papan merk tidak ada, dana tidak diketahui.

Jalan beton pemakaman umum (kuburan ) di RT. 14 panjang 108 M lebar 4 meter. Setelah diukur 110 M atau lebih 2 M tidak ada papan merk, dana tidak diketahui.

Penambahan teras posyandu di RT. 10 ukuran panjang 6 M lebar 2 M lantai keramik luas kurang lebih 10 M persegi tanpa dinding atap seng 6 keping dana kurang lebih Rp. 13.403.856, diduga mark-up lebih 50% (persen) menelan dan apaling banyak Rp. 5.000.000,Perkerasan jalan di RT. 13 dekat POLINDES, lebar 4 meter tebal timbunan tanah laterik menurut papan

NUR).

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: NUSANTARA

Tambang Galian C Merajalela di Samosir

S

EJAK Presiden Jokowi menetapkan kawasan Danau Toba menjadi Destinasi unggulan untuk meningkatkan kualitas dan kuwantitas pariwisata agar bertaraf internasional di-Kabupaten Samosir, Sumut.

Membuat pembagunan di Samosir meningkat diberbagai sektor. Namun disisi lain, ada ruang lingkup yang tergerus akibat maraknya kegiatan pertambangan galian C yang diduga liar .Bila hal ini dibiarkan terus dan tidak ada kontrol yang baik. Akan sangat buruk pengaruhnya terhadap ekosistim lingkungan kemudian. Dan semua yang direncakan oleh Pemerintah Pusat bersama BODT akan terhalang oleh kegiatan buruk ini .

Jokowi telah berjanji, akan menjadikan Danau Toba, Monaconya Indonesia dimasa mendatang. Ucapan ini pun, telah dibuktikan dengan membentuk Badan Otarita Kawasan Pariwisata Danau Toba dengan Peraturan Presiden (perpres) No. 49 tahun 2016. Yang salah satu isi poinn-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

ya adalah tentang pelestarian.

Sebenarnya, masyarakat bisa dijadikan Polmas (polisi masyarat) untuk mengawasi kelestarian lingkungan diwilayah masing-masing. Tentu dibawah kendali Kepolisian setempat. Adapun daerah yang sudah parah galiannya. Kec. Sianjur mula-mula Kec. Palipi. Kec, Simanindo , termasuk. Kec Pangururan.

Terkait dengan menjaga kelestarian Danau Toba. Kepala Desa Cinta Dame telah berkirim surat ke Pemkab Samosir tertanggal 2 November 2016. No.574/ DS.CD/XI/2016 Untuk berkordinasi bahwa pentingnya perlindungan lingkungan sebagaimana isi dari undang2 no.32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Namun ditempat lain.

Ada Kepala Desa justru menjadi salah satu pelaku penambang liar. Yang mencari keuntungan besar tampa berpikir dampak dari kegiatan tersebut. Kepolisian tampaknya mandul menindak meraka ini. Ketika Kontroversi mel-

| EDISI 16 | Tah Tahun hun II: MARET 2017

akukan liputan dibeberapa desa, banyak masyarakat yang keberatan atas penggalian batu dan pasir ini.

Terlebih lakosi ladang yang langsung berbatasan lokasi galian, sangat berpegaruh. Sementara itu, peran dari para anggota dewan di Kab Samosir untuk menyikapi masalah ini tampaknya belum ada yang bersuara. Sebenarnya penduduk sangat berharap ke Legeslatif ini untuk membantu suara rakyat menyampaikan ke Pemda keluhannya.

Tapi sayang ke vokalan mereka hanya gunakan untuk kepentingan pribadi dan partai. Bupati Samosir Rapidin Simbolon diharapkan juga agar bisa mengendalikan anak buahnya supaya pandai berhemat dalam hal mengeluarkan izin tambang, apalagi katagori Galian C. Demikian juga pejabat di LHD agar berkenan menampakkan wajahnya berhadapan dengan masyarakat dan melihat apa yang terjadi dilapangan. (Pardamean)

29

:: NUSANTARA

Dahlan Iskan Bantah Tuduhan Mencemarkan Nama Baik Pers TOKOH pers nasional Dahlan Iskan menegaskan bahwa dia tidak pernah mencemarkan nama baik pers, meski berulang kali menyandang predikat tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan untuk berbagai masalah hukum.

“Tidak ada aroma uang dalam sejumlah perkara yang ditersangkakan kepada saya karena sejak awal saya telah berkomitmen untuk tidak mencemarkan dunia pers yang saya geluti sejak awal karir hidup saya,” kata Dahlan ketika menerima rombongan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI) Jawa Timur yang diketuai Drs.Akhmad Munir dalam rangka silaturahim di kediamannya di Surabaya, beberapa waktu lalu.

CEO Jawa Pos Grup itu menceritakan, ketika memulai karir di pemerintahan sebagai Dirut PT PLN, terlebih dulu bersilaturahim kepada tokoh pers Jacob Oetama sekaligus menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan mencemarkan nama baik dunia pers.

“Karena itu pula pada saat saya pertama kali ditetapkan sebagai tersangka, saya kembali sowan kepada Pak Jacob Oetama dan menyatakan bahwa penetapan saya sebagai tersangka sama sekali tidak ada kaitannya dengan uang,” ujar Dahlan.

Menurut dia, tidak ada satu rupiah pun dana mengalir ke dirinya.

Sebaliknya, tidak terhitung dana dari dia yang dialirkan ke pihak lain.

Pada kesempatan itu, mantan Menteri BUMN itu menyatakan, terima kasih atas kunjungan pengurus PWI Jatim yang dinilainya memberikan semangat baginya dalam menghadapi berbagai cobaan hidup.

Sementara itu, Akhmad Munir menjelaskan bahwa anjangsana kepada para senior merupakan salah satu agenda dalam rangkaian memperingati Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Jatim.

Selain Dahlan Iskan, wartawan senior Jatim lainnya yang dikunjungi adalah Hadiaman Santoso (mantan wartawan Suara Pembaruan dan Surya), Amak Syarifudin (mantan Suara Pembaruan), Prof Dr Sam Abede Pareno (mantan wartawan Suara Indonesia) dan Yudi Effendi (RRI Surabaya).

Di antara para senior tersebut, hanya Amak Syarifudin yang masih aktif menulis sebagai kolumnis meski usianya telah menginjak 86 tahun. “Kecintaan saya pada profesi wartawan tidak pernah pudar dan saya akan tetap menulis sampai kapan pun,” kata Amak yang masih kerap diminta untuk membagikan ilmu dan pengalamannya di berbagai lembaga pendidikan. (ant)

Presiden: Pers Penting Bagi Pembangunan Negara PRESIDEN Joko Widodo mengatakan pers sangat penting bagi pembangunan negara, namun saat ini jagat media mainstream (arus utama) tengah menghadapai tantangan besar dengan hadirnya media sosial (Medsos).

“Media sosial menjadi ketergantungan baru yang luar biasa, tidak hanya di kalangan masyarakat tetapi semua kalangan, baik bupati/walikota, gubernur, menteri, presiden. Ada yang senang twitter, instagram, main game ped, facebook semuanya gandrung medsos,” kata Presiden Jokowi, pada Peringatan Hari Pers Nasinal (HPN) ke-72, di Ambon, beberapa waktu lalu.

Menurut presiden, satu persatu media mainstream yang tidak mampu bersiasat dan beradaptasi mulai berguguran, bahkan kecenderungan tersebut terjadi di seluruh dunia.

“Kita harapkan di Indonesia tidak terjadi, karena medsos memang sudah menjadi memusingkan pemerintah. Saya temui perdana menteri dan presiden di negara lain, mendengar semua mengeluhkan medsos,” katanya.

Presiden Jokowi mengakui, media mainstream bisa diajak berdiskusi dan berbicara, tetapi medsos tidak ada yang bisa memagari.

“Inilah dampak keterbukaan yang semua negara menghadapinya, bukan hanya Indonesia yang hadapi fenomena ini, tetapi seluruh negara di dunia mengalami. Saya yakin, meskipun digempur medsos, media mainstream tidak akan hilang, sebagaimana radio dan tv tidak hilang. Keduanya sama-sama eksis, bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi,” ungkapnya.

Media sosial, lanjutnya, unggul karena kecepatan, karena nilai aktualitas, sementara media mainstream menonjol karena akurasi dan kedalaman materi-materinya. “Digitalisasi proses komunikasi membuat setiap orang atau setiap individu bisa menjadi produsen berita. Semuanya bisa memberitakan apa yang dia lihat dan dialaminya. Setiap saat media sosial, kebanjiran berita,” (ant)

30

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: NUSANTARA

Mengapa Pihak Asing dan Bukan Kita yang Bangun Danau Toba?

Kapolda Jambi: Pers Kekuatan Kritik untuk Membangun JAMBI | Kapolda Jambi, Brigjen Pol Yazid Fanani mengatakan, kawan-kawan pers adalah sesuatu kekuatan kritik yang bisa membangun segala hal bagi bangsa Indonesia saat ini.

Hal itu dikatakan, Brigjen Pol Yazid Fanani kepada rekan-rekan wartawan di Jambi, yang bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017, yang perayaan puncaknya saat ini dilangsungkan di Ambon, dan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Kapolda Jambi, Yazid Fanani juga mengatakan, bahwa pers adalah mitra dan sahabat kita karena pers harus menjadi bagian dari potensi dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa dan negara.

“Pers adalah mitra, sahabat kita, corong kita semua dan tetapi harus diakui juga bahwa pers bisa menjadi perkuatan kritik yang membangun bagi kami di kepolisian,” kata Yazid Fanani.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada pers nasional dan kedepannya diharapkan kerjasama antara kepolisian dengan insan pers terus dapat ditingkatkan dan semakin erat guna memberikan kritikan yang membangun di kepolisian,” kata Kapolda Yazid Fanani.

Sementara itu puncak Peringatan HPN 2017 di Ambon, dihadiri seluruh tokoh, insan pers dan Presiden Joko Widodo dan Presiden juga menghargai upaya dari Dewan Pers untuk memverifikasi media di tanah air. (ant)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



PENGGUNAAN jasa Aedas, konsultan dan perencana arsitektur asal Singapura, untuk membangun kawasan otoritatif wisata Danau Toba, dipertanyakan. Mengapa harus pihak asing dan bukan kita yang membangun kawasan wisata di Bona Pasogit?

Padahal, menurut Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT), Maruap Siahaan, Indonesia banyak memiliki tenaga pakar yang mampu membuat desain berkelas internasional. Namun demikian, kata Maruap, persoalan utamanya bukan soal pihak asing saja.

“Kementerian Pariwisata terkesan kurang melibatkan masyarakat lokal di mana pemangku kepentingan ada di tangan masyarakat lokal yang dipimpin kepala adat atau Raja Turpuk,” kata Maruap seperti dikutip danautoba.org, beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ujar Maruap, YPDT menyarankan agar Kemenpar berdialog dengan pemangku kepentingan yang hidup

| EDISI 16 | Tahun II: MARET RET ET 2017 20117

dalam masyarakat lokal, seperti lembaga-lembaga adat, gereja-gereja, dan komunitas sosial di KDT. “Kemenpar dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba harus menerima dan mendesain masukan dari para pemangku kepentingan serta melaksanakan pembangunan pariwisata di Danau Toba seturut dengan masukan tersebut,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Maruap, YPDT belum melihat bahwa Kemenpar dan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Danau Toba (BPOPDT) melakukan dialog kepada para pemangku kepentingan.

“Hal ini seharusnya langkah awal yang harus dilakukan, bukan dengan mendengarkan dan melihat presentasi desain pembangunan dari Aedas,” katanya.

Menurut Maruap, desain-desain wisata berbasis konsultan merupakan penghamburan uang yang lebih menguntungkan investor. Kenapa?. (red)

31 3 1

:: NUSANTARA

LAKI Mempawah Harapkan Kajari Komitmen Berantas Korupsi MEMPAWAH | Kontroversinews.comKetua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kabupaten Mempawah, Andi Kamaruddin meminta Kajari Mempawah Dwi Agus Afrianto benar-benar menegakkan hukum dan tidak pandang bulu termasuk untuk kalangan eksekutif.

“Kinerja jajaran Kejari Mempawah tentunya harus dievaluasi. Kita minta kajati yang baru dan jajaran khususnya kasi intel turun langsung ke lapangan. Itu kalau kajari berkomitmen sungguh-sungguh menegakkan hukum dalam rangka penyelamatan uang negara, terutama dalam penanganan kasus tipikor,” ujarnya.

Banyak dugaan tipikor yang sudah dipublish media, baik laporan LSM maupun keluhan masyarakat berkenaan dengan dugaan tipikor di ruang lingkup Pemkab Mempawah. Salah satu kasus dana bansos cetak sawah tahun 2012 dan tahun 2013 di dinas pertanian.

“Kenapa yang tersentuh hukum itu hanya petani, termasuk kasus tipikor alkes tahun 2012 di Kabupaten Mempawah.

Kepala dinas dan PPK sama sekali tidak tersentuh hukum. Padahal kasus tersebut patut dikembangkan penyidik kejaksaan.

Sebab, diduga ada indikasi persekongkolan. Ini yang kita sayangkan, karena terkesan tidak tuntas dikembangkan oleh penyidik kejaksaan,” ujar Andi Kamaruddin.

Sementara anggota Komisi I DPRD Mempawah, Haerany menyambut baik adanya pergantian unsur pimpinan diinstitusi Kejari Mempawah.

Politisi wanita dari fraksi PKB itu meminta kajari baru Dwi Agus Afrianto profesional dalam mengedepankan penegakan hukum yang berkeadilan.

“Menurut saya peran dan kinerja institusi hukum khususnya Kejari Mempawah dalam penegakan hukum di Kabupaten Mempawah memang perlu dilakukan evaluasi internal. Sebab, normatifnya harmonisasi, sinergitas dan tupoksi kajari

32

dan jajarannya tampak belum optimal, karena kita ketahui SDM yang relatif terbatas,” katanya.

Sementara cakupan area sangat luas meliputi Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya.

“Kita harapkan kejari Mempawah ini dapat berkolaborasi dengan baik dengan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan komitmen penegakan hukum itu,” kata Haerany.

Legislator Haerany yang membidangi Pemerintahan dan Hukum di DPRD Mempawah itu juga menilai sesungguhnya kritik publik terhadap persoalan penegakan hukum yang terkesan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas juga patut dijadikan catatan penting.

Sekaligus pelecut dan tantangan pembuktian kajari Mempawah beserta jajarannya dalam hal supremasi hukum.

“Karena publik mungkin menilai sejauh ini banyak kasus-kasus yang ditangani relatif biasa saja, misalnya kasus kriminalitas, perjudian dan lain-lain,” kata dia.

Sementara di satu sisi dalam hal pen-

anganan kasus tipikor seperti bansos cetak sawah tahun 2012-2013, kemudian kasus tipikor alkes tahun 2012, kenapa kejaksaan terkesan hanya fokus pada tuntutan terhadap petani dan penyedia jasa.

Padahal, lanjut dia, publik menunggu bagimana tindaklanjut pengembangan penyidikan terkait dugaan tipikor dan indikasi lainnya untuk dapat diungkap hingga ke level dinas terkait seperti PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Kemudian perihal dugaan kecurangan lelang proyek e-proc LPSE tahun 2016 menyangkut proyek konstruksi total puluhan milyar rupiah.

“Kita ketahui hingga kini itu jadi polemik di publik dan dipublish media. Putusan Komisi Informasi Kalbar berlanjut di PTUN Pontianak. Ini patut didalami kejari sebagai institusi hukum,” kata Haerany.

Lebih lanjut Haerany menekankan dugaan penyelewengan atau pengungkapan serta tuntutan publik terhadap badan publik terkait transparansi atau keterbukaan informasi publik dan menyangkut aspek hukum ini juga patut ditindaklanjuti kejari Mempawah. (red)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: NUSANTARA

MA Menangkan Pinta Raja Situmorang Atas Sengketa Tanah SENGKETA Tanah antara Pinta Raja Situmorang bersaudara melawan Tagam Situmorang dan Sahat Situmorang dianggap sudah selesai dan telah memiliki hukum yang tetap, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) No.6119.k/pdt/1992 tertanggal 28 Oktober 1995.

Putusan MA ini sebenarnya menguatkan Keputusan Pengadilan Tinggi Medan No. 269/pdt/1991. Karena saat itu pihak penggugat Tagam Situmorang melakukan banding yang kedua ke MA. Karena sebelumnya juga kalah di PN Tarutung dengan Amarputusan No. 66/ pdt/G/1990. Tertanggal 27-April-1991.

Karena perkara ini sudah dianggap INGKRAH, maka pihak tergugat dalam hal ini Pinta Raja Situmorang dan kawan-kawan sudah dapat bernapas lega.

Apalagi upaya PK tidak digunakan oleh Tagam Situmorang dan Sahat Situmorang. Maka sengketa yang pernah terjadi dianggap oleh Pinta Raja Situmorang sebagai kemenangan persaudaran dalam kebenaran. “Apapun dari

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



hasil perkara ini. Kami tetap bersaudara dan satu marga (situmorang-red),“ kata Pinta Raja kepada tim peliput Kontroversinews.com kediamannya.

Menurut Pinta Raja Situmorang, sebagai tergugat 7 bersama saudaranya.

Ada memiki sebidang tanah didesa Huta Ginjang, Lingkungan Sigarantung, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir sekarang ( kala itu masih Kabupaten Tapanuli Utara). Dan dikelola oleh pihaknya sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Seperti surat perjanjian tertanggal 7 Maret 1959 dan Surat 7 Pebruari 1958 dan tanda bukti pembayaran pajak. Kemudian ada surat tertanggal 14 Juni 1924 yang isinya untuk hak mendirikan SOSOR (perkampungan) yang dalam bahasa Belanda disebut VERGUNING. Selanjutnya ada beberapa surat kepada N. Lumban Tobing dari tanggal 10 September 1957 dan 30 Oktober tahun yang sama dan setidaknya ada 9 surat sebagai penguatan bukti bagi Pinta Raja bersaudara, ditambah para saksi yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah.

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

Bilmar Sinaga misalnya, yang menerangkan berikut batas-batas tanah, bahwa sejak tahun 1948 memang dikuasai ayah dari Pangarata Situmorang dan keturunannya. “Namun demikian bukan berarti mereka menjadi ahli waris dari tanah nenek moyang kami,” kata Pinta Raja.

Terbukti, Pengadilan memutus kan bahwa semua gugatan pengugat ditolak oleh PN Tarutung (saat itu Samosir masih Taput) maupun PT-Medan dan Mahkamah Agung.

Setelah tiga kali menang dipengadilan Pinta Raja Situmorang bersaudara tidak tinggal diam mereka mempublikasikan putusan MA ini ke Publik dan menyurati Kapolda, Kapolres, Bupati Samosir, Camat Simanindo, Kepala Desa Huta Ginjang dan banyak lagi intansi pemerintah lainnya dan lembaga lain yang berbadan Hukum.

Untuk mengantisipasi gerak gerik dari propokatar yang banyak berkeliaran belakangan ini. Ujar Pinta Raja mengahiri pembicaraan. (Horas S)

33

:: NUSANTARA

Nono Patria Pratama Pimpin Golkar Kab Rohul PASIR PANGARAYAN | Nono Patria Pratama mengantikan Suparman Ketua Golkar Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 2017-2021 akhirnya dilantik ketua DPD I Provinsi Riau H.Arsyadjuliandi Rahman, yang juga disaksikan Ketua DPP Golkar H.Setya Novanto.

Pelantikan Pengurus Golkar Rohul cukup istimewa karena dihadiri pengurus DPP juga bersempena dengan dilaksanakan acara Jambore Bela negara di kompleks Objek Wisata Candi Muara Takus, di kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu. Sekaligus acara diklat siaga karya pimpinan daerah AMPG Provinsi Riau.

Struktur pengurus baru yang dibacakan ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Riau Pak Andi Rahman menetapkan NONO PATRIA PRATAMA, SE sebagai Ketua DPD II partai golkar Rohul.H.Zulkarmain, Sos selaku ketua harian, Rosidi Husein sebagai sekretaris dan Denny Andriawan sebagai Bendahara untuk periode 2017-2021.

Nono Patria Pratama,SE mengatakan pelantikan ini adalah menindaklanju-

untuk Politik di Indonesia khususnya di kabupaten Rokan Hulu.

“Seluruh rekan-rekan yang sempat berseberangan pendapat bisa bergabung kembali karena tidak ada yang kalah dan menang dalam hal ini. Kabupaten Rokan hulu adalah salah satu lumbung Golkar di Provinsi,” ungkap Nono semangat.

ti hasil musda IV DPD II Kab Rohul yang digelar pada 7 Februari 2017 lalu di hotel Netra pasir Pangarayan dan dalam musda itu Ia terpilih secara aklamasi dan ia berjanji akan memajukan partai Golkar di kabupaten Rohul serta mengajak seluruh pengurus yang lama untuk bersatu padu memajukan kabupaten Rohul lewat politik Golkar yang sejak dahulu telah berbuat

(David)

Pernikahan Komisaris PT. PER Riau Dihadiri Bupati HAPPY WEDDING Aspri Mulya,S.STP.M.Si dan Sari Aty.S.sos demikian papan bunga ucapan selamat dari sahabat dan kerabat menghiasi gedung serbaguna tempat diselenggarakannya acara pernikahan, di Bagan siapi-api pada hari Senin (20/2) lalu.

Aspri Mulya adalah Putra dari H.Azhar Syahban saat ini menjabat sebagai komisaris utama PT.PER Riau salah satu usaha BUMD Riau. Ratusan orang kerabat memenuhi gedung serbaguna menyampaikan selamat berbahagia kepada kedua mempelai.

Tampak hadir dalam acara pernikahan itu Anto Rahman ketua MPW Pemuda Pan-

34

casila dari Pekanbaru dan Bupati Rokan Hilir H.Suyatno. Lebih meriah lagi Bupati Suyatno menyanyikan sebuah lagu kepada pengantin yang berjudul sandiwara cinta.

Sontak para PNS dan para siswa IPDN adik kelas atau junior Aspri bersorak-sorai minta bupati tambah lagu. Namun karena waktu yang sangat terbatas Bupati hanya membawa sebuah lagu. Dari Kontroversinews.com dan wartawan Pekanbaru mengucapkan selamat berbahagia buat kedua mempelai. Kiranya pernikahan ini membuat kedua orang tua mempelai senang dan bahagia. (david)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

Secara Aklamasi Hofman Haloho Terpilih Ketua IKBR 2017-2021

R

atusan anggota dan pengurus IKBR dari kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Riau mengikuti Musyawarah Daerah (Musda).

Hasil Musda V IKBR (Ikatan keluarga Batak Riau) yang diselenggarakan pada Sabtu (19/2) lalu di Hotel Pesona Pekanbaru, HOFMAN HALOHO terpilih menjadi ketua IKBR langsung 5 sub etnis (toba, simalungun, karo, pakpak dan angkola) menyambut gembira dan mendukung ketua terpilih.

Hofman Haloho dalam sambutannya mengatakan, siap menjadi Nahkoda IKBR untuk 5 tahun kedepan di Riau asal didukung semua 5 sub etnis batak. Ia juga berharap kepada seluruh pengurus untuk bersatu padu menyatukan visi dan misi IKBR kedepan.

Ia juga berharap Dewan penasehat untuk memberikan masukanmasukan bagaimana mempersatukan orang batak di Riau menjadi satu dalam kesatuan bukan hanya bersatu dalam perkataan.

Program utama Hofman akan mengajak seluruh orang batak untuk bekerja sama satukan Visi bagaimana pengurus lama yang dulu beda pendapat menjadi satu pikiran dan per-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

buatan.Ia juga berharap akan segera turun ke daerah-daerah kabupaten/ kota untuk mengetahui sejauh mana IKBR berbuat sebelum kepemimpinanya.

Hofman Optimis di era Jokowi orang batak akan lebih bangkit untuk kerja dan kerja mencapai hagabeon, hamoraon dan hasangapon. Perangkat pengurus yang dibacakan oleh Hofman Haloho antara lain Ketua:Hofman Haloho, sekretaris DR Pinem, bendahara Sony Silaban, SE dan pengurus lainya: Topa simatupang, Arifin Kaban, St. Tumpak Tinambunan, Tobing, Ir.Arif Siregar, Romi Sinaga, Girsang dll.

Tampak hadir juga dalam Musda itu Kol Purn Purba dan, Saut Sihombing, selaku Dewan penasehat. Hofman Haloho adalah seorang pebisnis dan pendiri pasar modren di Pekanbaru sampai ke daerah kabupaten/kota di Riau salah satu usaha beliau di pekanbaru adalah mengubah pasar pusat-sukaramai dan pasar kodim menjadi pasar setaraf Plaza atau Mall.

Hofman Haloho yang biasa di panggil Pak Ruben suami dari Anita Br Girsang dan ayah dari 3 anak. Selamat bertugas.. bangso batak Riau menunggu kinerja kabinet anda. (David H)

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

:: NUSANTARA

Suparman Bebas Demi Hukum PEKANBARU | Bupati Rokan Hulu Suparman Daulay,S.sos yang tersandung hukum di KPK diputus bebas Majelis Hakim tindak pidana korupsi yang di pimpin Rinaldi Triandoko,SH di pengadilan negeri Pekanbaru (23/2) lalu.

Ada pun kasus hukum yang menjerat Suparman di Pengadilan Tipikor yakni dugaan suap pengesahan APBD perubahan Riau tahun 2015 sebanyak Rp.900 juta dari Rp.1.2 miliar yang dijanjikan mantan gubernur Anas Maamun bersama dengan mantan ketua DPRD Riau (20092014) JOHAR FIRDAUS. Sedangkan Johar Firdaus divonis bersalah dengan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp.200 juta serta mencabut hak politiknya.

Putusan Bebas Suparman dengan menolak tuntutan Jaksa penuntut umum(JPU) pertimbangan majelis hakim bahwa Suparman tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana unsur menerima janji tidak terbukti sebagaimana dakwaan alternatif satu dan dakwaan alternatif dua.

Selanjutnya Majelis hakim memerintahkan Suparman segera dikelurkan dari tahanan dan memulihkan harkat serta martabatnya.

Usai majelis hakim membacakan putusan bebas yang sontak ratusan warga dari Rokan Hulu dan kerabat bersorak dan senang di dalam ruangan sidang. dan yang paling utama dilakukan Suparman keluar dari pengadilan negeri pekanbaru adalah mengunjungi kediaman orang tuanya di jalan Padang Bolak No 7A, Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru.

Rumah sederhana itu dipadati pendukung seta kerabat dan anggota keluarga kuasa hukum Suparman Eva Nora saat di wawancara mengatakan. “Kini Suparman menunggu petikan putusan bebas dari pengadilan untuk selanjutnya diteruskan kepada gubernur Riau sebagai bahan untuk mengaktifkan kembali posisinya sebagai Bupati Rokan hulu, tegasnya. (David H)

35

:: NUSANTARA

Ketua DPRD Kabupaten Samosir memimpin Rapat dalam Rapat Peripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir dalam rangka memperingati Hari jadi Kabupaten Samosir ke-13 Tahun 2017 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Samosir, beberapa waktu lalu.

DPRD Samosir Gelar Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten

T

epat pada hari jadi Kabupaten Samosir yang ke-XIII, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir menggelar paripurna istimewa di Gedung DPRD yang berada di Desa Siopat Sosor Parbaba, Kecamatan Pangururan, beberapa waktu lalu. Paripurna berlangsung dihadiri 11 anggota DPRD dipimpin langsung Ketua Rismawati Simarmata, Wakil ketua Jonner Simbolon dan Nurmerita Sitorus.

Rismawati mengawali kata sambutannya, mengucapkan selamat tahun baru dan hari jadi Kabupaten Samosir yang ke-XIII, serta menjelaskan adapun tujuan terbentuknya Kabupaten Samosir adalah untuk membawa rakyat Samosir kearah yang lebih baik, meningkatkan pembangunan daerah dengan dukungan dari semua elemen, termasuk para perantau asal Samosir.

Paripurna yang digelar dihadiri

36

sir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah Kabupaten Samosir, diawali dari sejarah terbentuknya Kabupaten Tapanuli Utara selaku induk dari beberapa kabupaten pemekaran di Wilayah Tapanuli Utara.

Pengamatan wartawan, dalam rapat paripurna istimewa kali ini turut dihadiri Wakil Bupati Samosir Juang Sinaga, Sekdakab. Samosir Tombor Simbolon, SH yang membacakan sejarah berdirinya Samosir, Tokoh pemrakarsa berdirinya Kabupaten Samosir, para Camat, Pimpinan SKPD, dan undangan lainnya. Dan diakhir paripurna, menyanyikan lagu mars Samosir. (Pardamean)

langsung Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon, MM dalam pidatonya Bupati mengucapkan terimakasih atas upaya dan kerja keras para pemrakarsa dan tokoh lainnya yang turut mewujudkan terbentuknya Kabupaten Samosir.

Bupati juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada instansi TNI-Polri dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir yang juga turut mendukung terciptanya kenyamanan dan ketentraman Samosir selama ini.

“Pemerintah Kabupaten Samosir mengucapkan terimakasih banyak kepada para pemrakarsa dan para tokoh terbentuknya Kabupaten Samosir ini, juga kepada instansi TNI-Polri yang selama ini turut menciptakan kedamaian dan ketentraman sampai kini.

Dan semoga harapan kita bersama untuk Samosir yang lebih baik dapat tercapai,” ucap Bupati.

Adapun sejarah singkat terbentuknya Kabupaten Samosir, Kabupaten Samo-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: HUKUM

Dalang Investasi Bodong Pandawa Koperasi Pandawa mendapat tempat istimewa dalam rencana investasi ribuan warga, dari Depok, menyasar ke seluruh Indonesia. Mereka rela utang di bank demi menimbun uang di Pandawa. Kini, janji untung 10 persen/bulan menjadi buntung. Siapa dalangnya?

Korban Investasi Bodong Pandawa Berbondong Adukan Kerugian

S

atu per satu korban investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group mulai mendatangi Crisis Center Nasabah Pandawa Group di halaman parkir Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu.

Keramaian hari ini tampak berbeda dari pertama kali posko crisis center ini berdiri pekan lalu. Sebelum pimpinan Pandawa Mandiri Group, Salman Nuryanto ditangkap, posko selalu sepi bahkan tak seorang pun tampak berjaga atau melapor di posko berbentuk saung itu.

Posko yang telah dibuka sejak pukul 07.00 WIB itu telah didatangi oleh sekitar 200 orang.

Tujuan mereka hanya satu, untuk melaporkan kerugian yang mereka alami

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



saat menjadi anggota Pandawa Mandiri Group. Dengan membawa sejumlah barang bukti seperti bukti transfer, surat perjanjian dengan Pandawa dan kartu tanda penduduk, mereka meminta ganti rugi dan berharap uangnya kembali.

Sylvi (55), korban investasi bodong Pandawa Mandiri Group asal Pluit, Jakarta Utara itu telah tiba sejak pukul 09.30 WIB. Tujuannya, mengadukan kerugian senilai puluhan juta yang dia alami sejak bergabung di Pandawa Mandiri Group pada November 2016.

Meski demikian, Sylvi mengaku, tidak berharap banyak dari laporan yang dia berikan kepada petugas Ditkrimsus Polda Metro Jaya dan Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu karena tidak ada arahan dan keterangan tindak lanjut dari hasil laporan yang dia lakukan.

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

“Kalau biasanya melapor itu kan ada KOP suratnya atau dicatat dan ada pengarahan lagi, tapi ini tidak ada. Jadi seperti semacam aduan saja, saya juga merasa aneh,” ujarnya seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Sylvi sendiri mengetahui soal posko itu dari informasi yang beredar di grup whatsapp dan internet.

Tidak hanya Sylvi, rekannya Anita (52), warga Ciganjur Jakarta Selatan yang turut menjadi korban Pandawa Mandiri Group itu juga mengaku tidak berharap banyak dari yang sudah dia lakukan saat ini.

Meski pengaduan itu berfungsi untuk mendata kerugian anggota namun, Anita tidak percaya bahwa kerugian yang dia alami akan sepenuhnya kembali.

Anita mengaku bingung dengan crisis center tersebut, karena tidak jelasnya sistem pengaduan yang ada di sana.

Awalnya, dia juga ingin mengadukan leader namun, informasi yang dia dapatkan mengatakan bahwa pengaduan leader sudah ditutup.

“Awalnya mau mengadu soal leader juga tapi katanya justru pengaduan leader sudah ditutup. Jadi ini saya juga tidak tahu sebenarnya ini hanya buat mengadu saja atau bagaimana,” tuturnya.

Hal yang membuat Anita semakin ragu uangnya tidak kembali adalah dia masih mempertanyakan apakah Nuryanto memiliki uang yang cukup atau tidak lantaran banyaknya korban dengan jumlah tidak sedikit. (obs)

37

:: HUKUM

Bos Koperasi Pandawa Dijerat Penipuan hingga Cuci Uang POLDA Metro Jaya menjerat pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group Salman Nuryanto dengan pasal berlapis. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan, kasus tersebut merupakan bagian dari penipuan, penggelapan yang terkait perbankan, dan tindak pidana pencucian uang.

“Jumlah laporan yang diterima polisi ada 22, kami melakukan pemeriksaan mulai dari saksi-saksi, saksi ahli dari Kementerian Koperasi dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujar Iriawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (20/2) lalu.

Pasal yang dijerat pada Nuryanto yaitu 372 KUHP dengan pidana paling lama empat tahun penjara, Pasal 378 KUHP

maksimal empat tahun penjara, Pasal 46 UU Nomor 10/1998 dengan pidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan pidana pencucian uang Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU 8/2010.

Tidak hanya Nuryanto, Iriawan mengatakan, pasal berlapis juga akan dikenakan kepada tiga rekan Nuryanto yang ikut ditangkap. Mereka adalah Madamine, leader Pandawa; orang kedua setelah Nuryanto; serta Taryo dan Subardi yang berperan sebagai administrator di Pandawa.

Dari hasil penelusuran polisi, Iriawan menemukan sejumlah aset yang diduga milik Nuryanto dari hasil investasi bodong tersebut. Aset itu seperti tanah di Batam, Bandung, Pemalang, dan Banyuwangi, ser-

Polisi Duga Otak Koperasi Pandawa Tak Hanya Nuryanto PENGUSUTAN kasus investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group yang dilakukan Polda Metro Jaya masih terus bergulir. Setelah menangkap ketua koperasi itu, Salman Nuryanto alias Dumeri, polisi menduga masih ada sejumlah pihak yang harus bertanggung jawab atas investasi bodong tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadiningrat mengatakan, pencarian mereka tidak akan berhenti di Nuryanto. Penyidik akan mendalami kasus ini berdasarkan

38

keterangan Nuryanto yang telah berstatus tersangka.

“Kami tidak menutup kemungkinan ada tersangka yang lain karena sistem penarikan uang Pandawa melalui leader. Di bawah Nuryanto ada leader yang mencari investor. Satu leader bisa memiliki ratusan hingga ribuan investor,” tutur Wahyu.

Polda Metro menangkap Nuryanto di Tangerang, Banten, Senin dini hari tadi. Ia ditangkap bersama tiga orang lain yang turut menjalankan Pandawa, yakni Madanime, Taryo dan Subardi.

ta rekening senilai Rp100 miliar.

“Kami akan secepatnya memblok dan membekukan aset yang masih ada di luar.

Kami akan memblokir dan mengamankan, secara proses hukum untuk pengembalian uang ke nasabah yang dirugikan,” ujarnya.

Sejauh ini, polisi telah mencatat kerugian sekitar Rp3 triliun dari investasi bodong yang dilakukan Salman. Polisi juga telah mencatat sebanyak 776 investor yang melaporkan soal investasi bodong tersebut.

Pada Oktober lalu, Satgas Waspada Investasi OJK meminta Pandawa berhenti beroperasi. Alasannya, pemberian bunga 10 persen kepada investor yang dilakukan badan usaha itu tak sesuai izin yang mereka dapatkan. (rdk)

Penyidik menyebut Madanime merupakan orang kedua di Pandawa. Sementara Taryo dan Subardi berperan sebagai administrator.

Wahyu menuturkan, instansinya akan melacak aset Pandawa. Dugaan sementara, Nuryanto mengalihkan dana yang didapatkannya ke bentuk barang mewah.

“Kami sudah dapat enam kendaraan dan kemungkinan bertambah. Dalam proses ini kami kerja sama dengan OJK dan Kementerian Koperasi untuk menelusuri asetnya,” ujarnya.

Selain itu, kepolisian juga menyita sertifikat yang bernilai Rp250 miliar, 26 komputer, 12 kartu ATM, 12 dokumen, satu alat cetak dan 12 buku tabungan atas nama Nuryanto. (abm/rdk)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: HUKUM

Kisah Pilu Pedagang Tertipu Koperasi Pandawa Rp2,7 Miliar

P

ermulaan tahun 2014 menjadi awal perkenalan Karsana—seorang pedagang makanan dan sparepart kendaraan—dengan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group. Melalui rekan kerja istrinya, Agustinus Tribudianto dan Anna Maria Sri Utami, Karsana memulai ‘investasi’ di koperasi itu sebesar Rp15 juta.

Kekecewaan sebenarnya sudah langsung dirasakan Karsana pada bulan pertama setelah investasi atau Maret 2014. Kala itu dia hanya mendapat 5 persen, bukan 10 persen sebagaimana perjanjian awal. “Karsana kenal Agustinus dari istrinya, Sudarsih. Agustinus dan Sudarsih sama-sama pegawai Indomaret Regional Malang,” kata Imam Syafii, kuasa hukum Karsana.

Keuntungan 5 persen per bulan didapat Karsana selama satu tahun hingga berkesempatan bertemu Salman Nuryanto, pendiri sekaligus bos Koperasi Pandawa. Pertemuan dengan Nuryanto membuat Karsana ‘lupa’ rasa kecewanya dan memutuskan menambah nominal investasi.

Tepat satu tahun menikmati bunga 5 persen, Karsana mulai menikmati keuntungan 10 persen. Laba yang cukup besar itu membuat Karsana terus menerus menambah nilai investasinya, yang dia lakukan selama periode Februari 2015 hingga Desember 2016.

Investasi itu ditambah menggunakan nama anak dan istrinya, hingga nominal keseluruhan mencapai Rp2,7 miliar.

“Tambah Rp50 juta atas nama anaknya Nabilla, tambah lagi Rp50 juta atas nama Sudarsih, tambah lagi Rp50 juta atas nama sendiri, terus tambah sampai total keseluruhan Rp2,7 miliar,” kata Imam.

Namun setelah Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memutuskan menghentikan seluruh kegiatan penghimpunan dana Koperasi Pandawa pada 15 Novem-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



ber 2016, Karsana tak lagi menerima profit atas investasinya.

Ketidakjelasan investasi itulah yang memaksa Karsana menyewa Imam sebagai kuasa hukum. Dia melaporkan Agustinus dan Anna Maria ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.

Apalagi, janji Nuryanto untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan pada 1 Februari 2017 tak kunjung dipenuhi. Nuryanto malah sempat menghilang hingga dinyatakan buron dan ditangkap.

Laporan Karsana diterima dengan nomor polisi LP/151/II/2017/Bareskrim tertanggal 10 Februari 2017. Agustinus dan Anna Maria dianggap sebagai orang kepercayaan Nuryanto.

Hingga Indonesia Timur Karsana adalah anggota yang telah mencapai level Leader Bintang 8 dan memiliki banyak anak buah. Karsana telah melebarkan sayap hingga ke Indo-

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

nesia bagian timur untuk mencari orangorang yang bersedia menginvestasikan uang di Koperasi Pandawa.

Menurut Imam, jumlah anggota Karsana mencapai 490 orang yang tersebar di berbagai kota, seperti Aceh, Batam, Bengkulu, Padang, Tanjung Pinang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Banyuwangi, Sidoarjo, Malang, Surabaya, Jember, Bali, Samarinda, Makassar, Lombok, hingga Bima.

“Hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia korban itu. Ada 490 orang, total kerugian sejumlah Rp31 miliar,” tutur Imam.

Imam menjelaskan, jumlah anggota Karsana kian bertambah banyak setelah Nuryanto mendatangi kediamannya dan membuat acara syukuran bersama anak yatim piatu pada Mei 2016. Setidaknya ada sekitar 200 orang yang terjaring menjadi anggota baru Koperasi Pandawa saat acara tersebut. (rdk)

39

:: HUKUM

Kasus WNA di Polda Jambi Minim Progres Management penipuan Chandiran dan Pakhrul Ilahi cerdik dan licik sehingga semua LP penipuannya di Medan, Palembang dan Jambi kandas, tak berlanjut ke Pengadilan.

D

ua penerbit cek kosong BNI PT Emas Maju Agrosawit, Chandiran Govindasamy (WNA Malaysia) dan Pakhrul Ilahi, dilaporkan ke Polda Jambi, 19/102015 ( LP/B-335/X/2015/Jambi/SPKT).

Menurut Himpal Siagian pada Kontroversinews.com, Chandiran Govindasamy, WNA Malaysia dan Pakhrul Ilahi, dilaporkan ketika sudah memperoleh informasi penipuan mereka cerdik, puluhan miliar, berantai dari Medan, Palembang dan Bandung.

Menghadapi fakta ini Adv.Mangara Siagian SH, yang LP nya terindikasi mangkrak di Polda Sumsel, menyebut, sekarang tak ada lagi yang kebal hukum.

Setiap WNA, siapapun dan dari negara mnapun asalnya, ketika tinggal di Indonesia, harus menghormati hukum Indonesia. Sekuat apapun backingnya, sebanyak apapun uangnya, Chandiran dan Pakhrul, tak boleh mencederai cek tunai BNI, sebagai alat pembayaran sah di Indonesia.

Konfrontir Selasa, 27/8-2016 lalu, pelapor sudah menemui Penyidik, Dj. Simanjorang, di Pos Piket Polda Jambi, untuk mengetahui bagaimana kelanjutan konfrontir yang dilakukan antara Pakhrul dan Himpal Siagian diruang Subdit III Ditreskrimum Polda Jambi.

Menurut pelapor, konfrontir tersebut sempat dipertanyakan karena terburu buru, ditelepon jam 5 sore, hanya antara pelapor dengan satu dari terlapor

40

idik, mereka sudah memanggil saksi default PT Emas Maju Agrosawit dari Bandung tetapi masih sakit. Menurut pelapor, saksi itu tak ada hubungan dengan kasus cek kosong laporannya.

Bila PT Emas Maju Agrosawit tak mampu membayar kewajibannya utangnya, itu sudah ada regulasi dan prosedurnya dalam UU No 40 thn 2007. Karena itu penyidik sebaiknya menghormati Akta Notaris yang menyatakan, Chandiran Govindasamy, Sadish Kumar dan Pakhrul Ilahi adalah pemilik sah Pabrik PT Emas Maju Agrosawit.

Kontroversinews.com mencatat, istilah default tampaknya juga digunakan meniadakan PT Emas Maju Agrosawit dengan melawan hukum Perseroan Terbatas. SMS Rajendar Singh alias Riky, Pengacara PT Emas Maju Agrosawit mengatakan : “Yth Pak Siagian,utang yang menjadi tanggung jawab Pakhrul akan dibayar sesudah tanah beliau laku,mohon bersabar.”

Jadi Cek kosong PT Emas tidak

(Pakhrul ) dan satu saksinya (Amril).

Karena itu untuk melengkapi administrasi penyidikan pelapor berharap konfrontir masih dapat dilengkapi dan dilanjutkan.

Menghalalkan cek kosong ?

Dalam kasus Cek kosong PT Emas Maju Agrosawit, “default” banyak dipergunakan Pakhrul dan Chandiran untuk menghalalkan cek kosong dan meniadakan PT Emas Maju Agrosawit. Selasa 21/2, penyidik menyatakan pada Kontroversinews.com, mereka sedang mendalami default PT Emas Maju Agrosawit, karena itu dapat membuat Pakhrul dan Chandiran tak mengisi cek yang diterbitkannya. Menurut peny-

Radjendar Singh alias Ricky Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: HUKUM

Mantan Kadisdik Dairi Ditahan

terikat dengan PT Emas. Content SMS itu tampaknya jadi acuan pemberian informasi bagi Rosa,Pakhrul dan Rauf.

Menurut Rosa Maulani ( Kabag Keuangan PT Emas Maju Agrosawit) PT Emas Maju Agrosawit sudah default , tak ada lagi. Pakhrul sudah jadi Dirut PT Agrosawit Indralaya Mandiri,(PT AIM).

Keterangan Rosa ini hampir sama dengan pernyataan Pakhrul Ilahi, yang menyatakan ( dirumahnya ), PT Emas Maju Agrosawit sudah didefault untuk menyelamatkan uangnya Rp 3 Miliar.

Menurut Pakhrul , PT Emas Maju Agrosawit tak ada lagi. Dia sudah menjadi Dirut PT AIM .Senada dengan Pakhrul, diKantor PT AIM, Rauf menyatakan PT Emas Maju Agrosawit tidak ada lagi, yang ada adalah PT AIM. Rauf menambahkan, pemegang Saham PT AIM adalah Pakhrul Ilahi,Abusar,Rajendar Singh dan Rauf. Rauf tak menginformasikan posisi Chandiran Govindasami dan Sadish Kumar , keduanya Direktur sah PT Emas Maju Agrosawit Mandiri. Ternyata ada faktanya lain.

Saat pelapor dan Adv. Parluhutan Siagian SH ke Pabrik PT Emas Maju Agrosawit, Pabrik berjalan lancar, dikelola Chandiran Govindasamy .

Menurut Chandiran , Amril ( duduk disampingnya ) baru diangkatnya menjadi kepala Pabrik. Informasi berbelit diatas tampaknya belum jernih dan bisa jadi mempengaruhi penyidikan kasus cek kosong yang dilaporkan Himpal Siagian. Pertanyaannya adalah, akankah LP Himpal Siagian bakal kandas ? (Sanur )

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



MEDAN | Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Pemkab Dairi, Pasder Berutu ditahan oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) (23/2) lalu.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tersebut dinilai bertanggungjawab dalam dugaan korupsi pelaksanaan empat item proyek pengadaan komputer pada berbagai sekolah di Kabupaten Dairi tahun anggaran 2011 senilai Rp2 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Dan Humas Kejatisu, Sumanggar Siagian kepada wartawan menjelaskan sebelum ditahan, tersangka Pasder terlebih dahulu menjalani pemeriksaan sejak pagi hingga sore hari.

Tersangka menjalani pemeriksaan setelah dua kali mangkir dari pemanggilan penyidik beberapa waktu lalu. “Tersangka ditahan dan dititipkan di Rutan Kelas IA Tanjunggusta Medan,” ucap mantan kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Binjai itu.

Penahanan tersangka Pasder Berutu lantas memudahkan penyidik menyiapkan berkas untuk segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

(JPU) guna dinyatakan lengkap (P-21).

“Setelah berkas lengkap kemudian dilimpahkan perkaranya ke Pengadilan Tipikor Medan untuk diadili,” sebutnya.

Sebelumnya, tiga tersangka dalam kasus itu sudah ditahan di Rutan Kelas IA Tanjunggusta Medan yakni Melanton Purba selaku Direktur CV Langit Biru, Holman Siringoringo sebagai Direktur CV Ruthani Mandiri dan Arifin Lumban-gaol selaku Wakil Direktur CV Keke Lestari.

Kini, tinggal tersangka Dian Kristina selaku rekanan yang belum ditahan.

Kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli dari Politehnik Negeri Medan dan didapatkan empat item kegiatan tidak sesuai dengan sfesifikasi kontrak.

Kemudian, dilakukan audit kerugian negara oleh akuntan publik dan didapatkan jumlah kerugian negara lebih kurang Rp800 juta. Para tersangka dinilai melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. (rez)

41

:: EDUKASI

Kadisdik Kab. Bandung Hadiri Sertijab UPT TK-SD Ciwidey lanjutkan program yang sudah dia buat semasa menjabat karena program tersebut hasil kesepakat seluruh Kepala Sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Ciwidey.

Ia juga berpesan agar kedisplinan pegawai dan Kepala Sekolah harus selalu ditingkatkan serta persudaraan antara satu sama lain harus tetap terjaga dengan baik.

H. Tedi juga menyampaikan permohonan maaf selama menjabat sebagai Plh Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ciwidey selama ia memimpin apabila ada keliruan maupun kesalahan.

Sementara Kepala UPTD Pendidikan yang baru Mamu Mulyana mengu-

KAB. BANDUNG | Serah terima jabatan (Sertijab) Kepala UPT Pendididkan Kecamatan Ciwidey H. Tedi Budiman MS.i kepada PLH. UPT Pendidikan yang baru, Mamu Mulyana S.Pd, digelar di aula pertemuan SD Negeri Rancagede, Desa Ciwidey Kec. Ciwidey Kab. Bandung, beberapa waktu lalu.

K

egiatan dihadiri Kadisdik DR.H. Juhana MM.Pd. Kabid TK-SD H. Maman Sudrajat MM.Pd, Kasubag. Kepegawaian Disdik, para Pengawas dan Kepala Sekolah SD, dilingkungan UPT Pendidikan se Kecamatan Ciwidey.

42

Dalam sambutan H. Tedi mengucapakan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dirinya dalam menjalankan tugas selama satu setengah tahun di UPT Pendidikan Kecamatan Ciwidey , ia juga meminta kepada pimpinan baru untuk me

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: EDUKASI

“Secara pribadi dan Lembaga saya mengucapkan terimakasih kepada H. Tedi Budiman yang telah memberikan atensi sejak dirinya memimpin sebagai kepala UPT dan itu bukan di kecamatan Ciwidey saja, sejak dirinya ditugaskan sebagai kepala upt dimana H. Tedi sudah memberikan dan mendukung pemerintah selama Ia bertugas.”

DR. H. Juhana MM.Pd.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung

capkan terimakasih atas kepemimpinan mantan Kepala UPT Pendidikan Ciwidey, selain itu Mamu meminta agar dapat diterima oleh komponen UPT pendidikan.

“Saya minta diterima dulu oleh semua komponen yang ada di UPT pendidikan ini kemudian saya mohon dukungannya dengan harapan kalau saya sudah diterima, bisa duduk bareng akhirnya bisa memecahkan permasalahan didunia pendidikan yang notabanenya demi kemajuan pendidikan dikecamatan,” ujar Mamu.

Mamu menambahkan program yang ia jalankan demi kemajuan pendidikan masih melanjutkan program Kepala UPTD Pendidikan yang lama selagi program tersebut baik.

“Yang jelas program-program Kepala UPTD pendidikan yang lama, yang bagus itu kita pertahankan dan kita lanjutkan, kita mempunyai tujuan bersama bahwa dunia pendidikan semakin hari harus se-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



makin maju, semakin hari harus semakin berkualitas”, ungkapnya Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung DR. H. Juhana MM.Pd. mengatakan kegiatan yang diselenggarakan di wilayah kerja UPT TK/SD Kec. Ciwidey sengaja dilakukan meski pada pelaksanaannya waktunya dimundurkan, hal ini sengaja agar pihak Disdik (Kadis dan kabid ) dapat menyaksikan langsung serah terima jabatan kepala UPT. Diakui Juhana bahwa kehadiranya tersebut memberikan apresiasi kepada pejabat sementara UPT Ciwidey dan memberikan penghormatan khusus bagi kepala UPT Ciwidey yang sudah memasuki masa pensiun.

“Secara pribadi dan Lembaga saya mengucapkan terimakasih kepada H. Tedi Budiman yang telah memberikan atensi sejak dirinya memimpin sebagai kepala UPT dan itu bukan di kecamatan Ciwidey saja, sejak dirinya ditugaskan sebagai ke-

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

pala upt dimana H. Tedi sudah memberikan dan mendukung pemerintah selama Ia bertugas dalam memotifasi dan memberikan kontribusi positif demi kemajuan pendidikan pada khususnya diwilayah kabupaten Bandung, disamping itu pula semoga kebaikan yang telah dilakukan H. Tedi dapat diteruskan oleh penjabat UPT Ciwidey yang baru,” ujar Juhana.

Dalam kesempatan tersebut pula H. Juhana mengulas serta menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah pusat tentang Standar Operasional Tata Kelola (SOTK) ditubuh pemerintah hal ini sangat berdampak terhadap terjadinya perubahan baik itu ditubuh pemerintah Pusat maupun Daerah, seperti di tubuh Dinas pendidikan yang semula Dinas pendidikan dan kebudayaan sekarang kembali menjadi Dinas pendidikan, selain itu ditubuh Disdik pula terjadi perubahan Bidang, dan itu berlaku pula di SKPD lain yang ada ditubuh Pemetintah kab. Bandung, dengan hal tersebut para kepala sekolah serta Tenaga pendidik lainya dapat paham dengan perubahan tersebut.

Mengulas tentang adanya kebijakan berkaitan dengan Pungutan Liar ( PUNGLI ) Kadisdik kab. Bandung H. Juhana berharap para kepala sekolah dan jajaran yang ada didalamnya agar dapat berhati-hati dalam menentukan dan mengambil kebijakan jangan sampai kebijakan tersebut malah akan menjerat dan meringkus terhadap pengambil kebijakan itu sendiri. “Saya meminta agar kepala sekolah bisa mengerti dan paham terhadap kategori dan subtansi pungli,” ucap Juhana. (AWING)

43

:: EDUKASI

Disdik Selenggarakan Lomba Calistung Tingkat SD KAB BANDUNG | B KAB. Bertempat d di SDN Malakasari, Kecamatan Cangkuang, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung selenggarakan Lomba Membaca Menulis dan Berhitung ( CALISTUNG ) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar dengan peserta perwakilan dari seluruh UPT TK/SD DAN NONFORMAL se-Kabupaten Bandung yang masing masing diwakili 3 siswa, diantaranya kelas 1 satu orang siswa, kelas 2 satu orang siswa, dan kelas 3 satu orang siswa.

Kegiatan Calistung yang dibuka langsung Kepala Dinas Pendidikan yang saat itu diwakili Kepala Bidang TK/SD Drs. H. Maman Sudrajat M. Mpd yang dalam sambutannya menuturkan bahwa Lomba Calistung hanya diselenggarakan sampai tingkat kabupaten saja, pasalnya Kabupaten Bandung merupakan cikal bakal diselenggarakannya lomba calistung.

“Lomba calistung merupakan wujud nyata penyelenggaraan dan pembinaan anak sejak dini untuk mengukur kompetensi dasar yang harus dikuasai serta dimiliki anak didik, karena usia anak kelas 1, 2 dan 3 sangat wajib menguasai dan memiliki kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung demi

44

pada d kkontroversinews.com menuturkan dari sejumlah 165 Pengawas TK/SD yang ada telah dilakukan seleksi guna menuntukan siapa saja pengawas yang layak dan dapat melaksanakan tigasnya sebagai juri pada lomba calistung tingkat sekolah dasar tahun 2017, dan dari sejumlah tersebut hasil seleksi menentukan ada 45 orang pengawas yang terpilih untuk menjadi juri.

“Lomba Calistung yang diselenggarakan dinas pendidikan dan dipusatkan di SDN Malakasari Kecamatan Cangkuang merupakan kegiatan primadona untuk tingkat pendidikan sekolah dasar karena di kabupaten yang lain kegiatan calistung sudah tidak ada dan tidak diselenggarakan lagi karena lomba tingkat provinsinya sudah tidak diselenggarakan lagi,”ungkap Oding Dia menghimbau dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengawas yang sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi juri pada Lomba Calistung tahun 2017, dan berharap para juri dapat menjadi juri yang se adil-adilnya serta menentukan predikat terbaik anak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki anak tersebut. (AWING)

untukk perjalanannya dalam meniti kkal d l rier di dunia pendidikan, modal dasarnya adalah membaca, menulis dan berhitung,” ujar Maman.

Ditegaskan Maman kepada para juri agar lebih selektif serta jujur dalam menentukan predikat anak terbaik, kalau memang harus juara pertama jadilah juara pertama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan diperlihatkan anaknya. “Saya berharap tidak ada lagi pesanan atau pilih kasih dalam menentukan juara, juri harus benar-benar dapat menentukan dan memutuskan yang terbaik dan menonjol prestasinya berada diperingkat atas,”tegasnya.

Diakhir sambutannya Maman mengatakan bahwa kegiatan calistung mudahmudahan memberikan warna tersendiri khususnya di dunia pendidikan kabupaten Bandung dalam memberikan metodemetode pembelajaran terhadap siswa, dan dapat memberikan semangat terhadap siswa serta tenaga pendidik dalam menciptakan prestasi prestasi terbaiknya demi untuk membawa harum nama sekolah itu sendiri, UPT, dan siswa yang bersangkuatan.

Sementara ketua tim juri lomba calistung, Drs. H. Oding Rosidi MPd

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: EDUKASI

SMPN 2 Jatibarang Indramayu Utamakan Gerakan Disiplin

SMPN 2 Gabus Wetan Terus Berbenah INDRAMAYU | Kepala sekolah SMPN 2 Gabus Wetan Kabupaten Indramayu H. Moh.Sahal, Spd. Semenjak menjabat beliau terus memotifasi semua jajaran untuk berinovasi dan berkreasi menata sekolah, merenovasi semua fasilitas sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Ruangan kantor, perpustakaan ,UKS ,mushola dan ruang kelas di renovasi dan di tata rapih sehingga membuat nyaman bagi para tenaga pengajar dan staf adminitrasi terutama untuk kenyamanan para siswa -siswi dalam rangka proses kegiatan belajar dan mengajar atau KBM, di luar sekolah semua halaman, taman bunga, fasilitas olah raga, pagar sekolah, pintu gerbang dan fasilitas lainnya semua tertata dengan rapih dan teratur.

Selain menata dan menertibkan dalam bentuk pisik, H.Moh .Sahal Spd. Juga menertibkan program di bidang adminitrasi sekolah,bidang kegiatan belajar mengajar , bidang kepribadian atau karakter yang lebih bagus ke semua jajaran di lingkungan SMP N 2 Gabuswetan .

“Semua pegawai staf adminitrasi dan guru harus datang tepat waktu begitu juga untuk murid – murid tidak boleh datang terlambat, program ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas sekolah, kedisiplinan bagi para personil guru, staf adminitrasi dan peserta didik, agar bisa lebih bermanfaat dan meningkatkan mutu sekolah, nilai jual sekolah yang lebih bagus di mata masyarakat supaya berhasil dalam mengejar ketertinggalan atau apa yang belum tercapai sebelumnya,” ujar H. Moh. Sahal, SPd. (Agus P)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



INDRAMAYU | Untuk mewujudkan sekolah yang unggul dan berprestasi SMPN 2 Jatibarang, Kabupaten Indramayu menggalakan kedisiplinan ke semua lapisan baik murid, staf adminitrasi maupun para guru harus senantiasa melaksanakannya.

Program ini digulirkan oleh kepala sekolah SMPN 2 Jatibarang yang baru , Hj. Ratnaningrum, SPd. Meskipun dia baru menjabat kurang dari dua bulan tapi gagasan dan ide-idenya patut di apresiasi oleh semua jajaran kedisiplinan dan kebersihan merupakan target utama yang di jalankan, salah satu contoh semua murid harus mengikuti absensi secara digital tidak terkecuali bagi para staf adminitrasi dan guru harus absen secara degital, disediakan tiga alat absen digital untuk mempermudah.

Dengan cara menempelkan jari di alat yang sudah disediakan pihak sekolah, untuk kebersihan pihak sekolah menyediakan bak-bak sampah di setiap depan ruangan sekolah dan halaman guna mempermudah membuang sampah, ruangan WC anak – anak selalu di pantau dan di jaga kebersihannya agar nyaman dan selalu bersih.

Dengan jumlah murid sekitar 614 siswa dan dan tenaga pengajar 39 orang SMPN 2 Jatibarang berupaya meraih prestasi setinggi mungkin, prestasi di bidang akademik, SMPN 2 Jatibarang adalah SMP yang mewakili Kabupaten Indramayu untuk mengikuti perlombaan di Universitas Brawijaya Malang, bidang non akademik juara eskul paskibra , PMR dan Pramuka di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Melaksanakan program Tamyiz yaitu program belajar menterjemaahkan kitab suci Alquran , selain itu juga melaksanakan ngaji yasin bersama pada setiap hari Jumat guna menambah keimanan dan ketaqwaan bagi semua pesertanya.

Eko Sumiharso,Spd selaku pembina OSIS SMP N 2 Jatibarang menggalakan program West Java Leader,s

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

Reading Challange (WJLRC) yaitu program tantangan membaca yang di berikan oleh penguasa daerah baik Kepala desa, Camat, Bupati maupun Gubernur.

Semua siswa-siswi SMPN 2 Jatibarang diharuskan membaca buku sebanyak dua puluh empat judul buku dalam sepuluh bulan dan tantangan ini di berikan oleh Gubernur jawa barat.

Program berikutnya mengadakan lomba bazar makanan dari hasil masak anak-anak yang mengikuti ketrampilan tata boga, lomba Hidrovonik/tanaman ,lomba praktek IT, dan untuk tahun berikutnya SMPN 2 Jatibarang menargetkan untuk bisa mengikuti UNBK mandiri . (Agus P)

45

:: EDUKASI

SMK Negeri 1 Purwakarta Menjadi Sekolah Unggulan PURWAKARTA | SMKN 1 Purwakarta menjadi sekolah paling paforit dan unggulan di berbagai bidang dan prestasi, prodak program unggulan kerjasama alumni yang dirintis oleh Jaka Slamet Riyadi ,M,pd. selaku Plt SMK N1 Purwakarta adalah produk unggulan unit produksi pembuatan perahu dayung dan perahu nelayan dari bahan dasar paiber untuk mewujudkan programnya.

Beliau mendatangkan tenaga-tenaga profesional dari kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan bekerja sama dengan perusahaan Otorita Jatiluhur (POJ) unit olah raga dayung.

Endang Suharto selaku wakasek humas dan jajarannya saling bahu-membahu mendampingi dan membantu program Plt kepala sekolah supaya bisa berjalan sesuai dengan rencananya.

Untuk program penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMKN1 Purwakarta akan menggunakan program ILO dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dari UPI, dibantu oleh lembaga – lembaga yang kredibel dan independen untuk menangani PPDB sesuai dengan peraturan gubernur Jawa Barat.

Pengembangan untuk semua keahlian di SMKN 1 Purwakarta ada sembilan jurusan , untuk dapat masuk ke SMKN 1 Purwakarta yang diinginkan oleh semua siswa, pihak sekolah mengadakan tantangan/chalance berupa hapalan kitab suci Al Quran apabila siswa bisa menghapal tiga juz maka dia sama dengan mendapatkan juara satu tingkat kabupaten , untuk juara satu tingkat provinsi dia harus bisa menghapal lima juz Alquran, dan untuk juara Nasional para peserta diharuskan bisa menghapal dan menyelesaikan tujuh juz.

Semua program itu dalam rangka pembinaan karakter dan berprilaku religi agar kedepan nya menjadi orang – orang yang bertaqwa dan beriman dalam kehidumaspan sehari-hari di tengah-tengah ma yarakat.

Selain program SMKN Sela Se laain p rogram di atas SMK K Purwakarta menore1 Pu P rw wak akar a ta juga banyak menor r prestasi prestasi akadehkan p hk restasi ba baik ik p restasi akad maupun non ,berbmik ma aup upun un no on aakademik on kade ka demik ,berb dibidang sains agai perlombaan perrlo lomb mba mb baan aan di dibi bida bi d ng sain prestasi yang telah dan banyak pre reest s aasssii yya ang tela bidang non akademik d rraihnya di aihnya di bida dang ngg n oon n akadem antara olah a ta an t ra lain n perlombaan p rllom pe ombbaan ola raga, budaya daerah ra aga ga, seni ni bud daya daera maupun maup ma u un nasional ssemendapatkan lalu la alu l mendapatka jjuara. ju ara. (Agus P) ar

46

O2SN Tingkat UPTD Panawangan Berjalan Lancar CIAMIS | O2SN Tingkat UPTD Pendidikan Panawangan berjalan dengan lancar. Dalam lomba volly bal putri yaitu Indra R Yulia Sinta Bella, Leli M, Ina Anggreani asal SDN 2 Indragiri Kecamatan Panawangan berhasil meraih juara I Tingkat UPTD Pendidikan Panawangan yang mengalahkan 42 SD yang berada di lingkup UPTD. Keberhasilan ini adalah berkat perjuangan antara siswa dan guru dalam mempersiapkan diri dalam ajang lomba O2SN, keberhasilan tersebut kepala sekolah SDN 2 Indragiri Hindun Nurdiah, S.Pd mengatakan.

“Saya merasa bangga dan puas melihat keberhasilan anak- anak berkat perjuangan dan semangat yang kuat dan juga persaingan yang ketat akhirnya SD kami mendapat juara

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



I Tingkat UPTD Pendidikan Panawangan,”ungkap Hindun.

Dia mengingatkan perjuangan bukan sampai disini saja karena di tingkat kabupaten yang akan datang sebagai penentu keberhasilan yang paling memuaskan. Acara ini adalah hanya untuk seleksi untuk masuk ke tingkat kabupaten.

Beda dengan kepala panitia mengungkapkan lomba ini di ikuti 43 SD dengan beragam lomba seperti bolavolly, tenis meja, sepak bola, takraw, dan yang lainnya.

“Acara ini merupakan seleksi untuk ikut lomba di tingkat kabupaten, dan harapan saya bagi yang lolos agar tetap bersemangat dan yang tidak lolos jangan berkecil hati tetap semangat untuk mempersiapkan tahun depan,”tegasnya. (RH) | EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: EDUKASI

Para Kepsek, Operator, Bendahara dan Pengawas Ikuti Sosialisasi BOS KAB. BANDUNG | Adanya perubahan anggaran alokasi implementasi dana BOS hal ini membuat pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung kembali harus menyelenggarakan sosialisasi terhadap para Kepala sekolah, Bendahara sekolah yang sangat erat kaitannya dalam penyelenggaraan dan pengalokasian serta pertanggung jawaban Dana BOS. Selain diikuti kepala sekolah sosialisasi Dana BOS saat ini di ikuti pula oleh para Operator sekolah dan Pengawas TK / SD se kab. Bandung.

Menurut kepala Bidang Data dan Inpormasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, H. Yayat Hendayana pada kontroversinews.com menuturkan bahwa saat ini pihak sekolah wajib membeli buku sesuai kurikulum yang dipakai dengan jumlah sebanyak siswa sedangkan anggaran minimal 20 % dari Dana BOS yang diterima sekolah yang akan dialokasikan pada Triwulan ke II ( DUA ) sehingga pihak sekolah wajib melakukan revisi RKAS, Biaya operasional menjadi 80 %, penggunaan dana BOS

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



dari 13 point menjadi 11 point.

“Larangan yang tidak diperbolehkan dibiayai oleh Dana BOS diantaranya kegiatan yang melekat menjadi tugas tenaga pendidik dan kependidikan (tugas pokok) guru, kepala sekolah, dan Pengawas sangat tidak diperbolehkan menggunakan dana BOS, karena Guru, kepsek dan pengawas sudah mendapatkan tunjangan profesi,” ujar Yayat.

Dijelaskan Yayat, bahwa penyelenggaraan sosiallisasi BOS dilingkungan Dinas pendidikan kabupaten

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

bandung diawali dari jenjang sekolah dasar, dengan peserta sosialisasi para kepala sekolah, bendahara, operator sekolah dan pengawas TK/SD. “Untuk jenjang sekolah lanjutan pertama (SMP) sosialisasi dana BOS diselenggarakan (13/02), dan pada pelaksanaanya akan diselenggarakan secara estapet selama tiga hari yang terbagi menjadi beberapa wilayah gugus pada penyelenggaraannya,” ujar Yayat.

“Untuk proses pencairan Dana BOS dikatakan Yayat sejak hari Jum’at proses transfer lewat rekening sudah dilakukan ke sekolah-sekolah yang sudah mengikuti sosialisasi dan melakukan Revisi RKAS,” jelas Yayat. (AWING)

47

:: EDUKASI

Kepsek SMAN Sumberjaya Keluhkan Pengalihan SMA/SMK MAJALENGKA| seorang jurnalis dalam menjalankan tugasnya dituntut profesional serta menjunjung tinggi etika dan kesopanan. Namun tidak semua lembaga yang dikunjungi para kuli tinta saat ini menghormati keberadaan jurnalis, kebanyakannya memandang miris dan menyepelekan, hal inipun tidak menutup kemungkinan dari pencitraan yang diterapkan para awak media itu sendiri, Atau memang beberapa lembaga merasa enggan dikunjungi ataupun dikonfirmasi oleh para kuli tinta.

Hal ini terjadi di SMAN Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Kedatangan jurnalis untuk silaturahmi sembari berbincang hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sekolah malah diterima dengan ketidaknyamanan. Para kuli tinta malah dirembuk beberapa guru sembari di foto.

Aneh bukan.? seakan ada hal yang ditakutkan dengan kedatangan para awak media.

Padahal biasanya yang meminta di foto itu kepala sekolah atau program kegiatan sekolah oleh jurnalis, bukan sebaliknya.

Ternyata sewaktu berbincang lebih jauh Kepsek SMAN Sumberjaya Eman Sudirman mengeluhkan kepada jurnalis terkait masa transisi yang dialami pihak

Eman Sudirman Kepsek SMAN Sumberjaya

sekolahnya.

Pasalnya, dengan peralihan pelimpahan kewenangan yang diambil oleh pemerintah provinsi dari Kabupaten hal ini membuatnya seakan membingungkan pihak sekolah.

Eman mengatakan, setiap permintaan dana kepada murid guna menambah

kebutuhan sekolah, kebijakan dan aturan ini dilarang keras oleh pihak Dinas pendidikan dengan alasan sekarang lagi digerakan saber pungli. Sehingga pihak sekolah jangan mengambil langkah kebijakan dulu.

Lanjut Eman, hal ini mengakibatkan pihaknya kelimpungan anggaran untuk menutupi kebutuhan sekolah. “Anda bayangkan saja mau cukup tidak anggaran dari pemerintah pusat yang hanya 1,4juta per muridnya. Sementara idealnya kebutuhan sekolah per muridnya lebih dari itu,”keluhnya.

Pihaknya saat ini tidak meminta sumbangan apapun kepada orang tua murid, kendati kebutuhan sekolah membutuhkan dana yang besar lanjutnya.

Adapun permintaan sumbangan kepada murid, itupun untuk kebutuhan komputer dengan nominal sekitar rp 500 rb. “Kami harapkan pihak disdik maupun pemerintah propinsi segera mengambil sikap guna mensikapi problem ini agar sekolah kami bisa berjalan halnya sekolah yang lain yang tidak kekurangan dana guna mencukupi kebutuhan sekolah,”paparnya. (Agus P)

Gubernur Aher Kunjungi SMA/SMK Untuk Serap Aspirasi BANDUNG|Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) meninjau ke sejumlah SMU/SMK di Kota Bandung untuk mengetahui kondisi sekolah pasca dilimpahkannya kewenangan pengelolaan SMA/SMK negeri ke pemerintah provinsi dari pemerintah kabupaten/kota, Jumat.

Pada tinjauannya ke SMAN 6, SMKN 6 dan SMAN 27 Bandung, Aher ingin memastikan bahwa fasilitas sekolah seperti laboratorium, ruang kelas, ruang praktek hingga tempat ibadah memadai dan representatif.

Selain itu ia pun berkesempatan berdialog dengan para guru dan murid untuk menyerap aspirasi mereka.

“Kita mulai akan banyak meninjau ke sekolah-sekolah di seluruh Jabar. Dengan cara jalan-jalan seperti ini kita bisa mengetahui permasalahan mereka,” kata Aher di SMKN 6 Bandung.

48

Ia berharap, setelah SMU/SMK dikelola Provinsi per 1 Januari 2017 lalu, kualitas pendidikan menjadi lebih meningkat. Pemprov Jabar juga akan mengakselerasi torehan prestasi sekolah saat dikelola oleh kabupaten/kota.

“Saya berterima kasih kepada seluruh bupati/ wali kota yang sudah melaksanakan tugas mengelola SMU/SMK dengan baik, kami Provinsi melanjutkan, mudah-mudahan lebih baik lagi,” kata Aher.

Ia melanjutkan, saat peninjauannya di ruang praktek SMKN 6, ada siswa yang mengeluh kepadanya karena alat praktek berupa mesin otomotif tidak berjalan dengan baik.

“Aspirasi mereka tadi mesinnya ada yang kurang, ini kan harus kita respon segera. Hak mereka harus terpenuhi agar masa depannya terjamin,” katanya.

Setelah dikelola oleh pemerintah

provinsi, anggaran untuk peningkatan fasilitas sekolah telah disiapkan sesuai dengan kebutuhan karen untuk anggaran, kali ini langsung menggunakan anggaran belanja daerah Pemprov Jabar dan tak lagi menggunakan bantuan keuangan untuk Kabupaten/ Kota.

“Kalau ada kekurangan kan sekarang kita pakai belanja langsung bukan dana bantuan keuangan lagi saat dikelola kota/ kabupaten,” katanya.

Rencananya, Aher bersama jajarannya akan kembali memantau sekolah-sekolah walaupun harus berbarengan dengan agenda kerja lainnya.

“Setiap saya ke daerah akan kita sempatkan menengok sekolah. Hari-hari kedepan juga kita akan ke Subang ya melihat SMU pertanian terbesar disana,” kata dia.

(Ant)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: PARLEMEN

DPRD Bersyukur Pilkada Serentak Berjalan Lancar

Legislator Jabar Sepakat Petugas Lapas Dipasangi GPS BANDUNG | Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Syahrir sepakat dengan usulan pemasangan global positioning system (GPS) kepada setiap petugas lapas atau sipir sebagai upaya meningkatkan standar pengawasan sipir yang mengawal narapidana ketika keluar lapas.

“Setuju-setuju saja kalau pemasangan GPS untuk petugas lapas itu bertujuan baik namun yang namanya alat kan ada masa atau batas waktunya, terus kalau rusak harus gimana.

Itu harus dipikirkan baik-baik,” kata Syahrir, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, banyaknya permasalahan di lembaga pemasyarakat seperti adanya narapidana yang melakukan ‘pelesiran’ dengan kedok izin berobat salah satunya dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang berada di lingkungan lapas.

“Memang benar lapas kita ini banyak mengalami permasalahan seperti over capacity, kemudian SDM yang kurang atau berbanding dengan jumlah napi,” kata dia.

Oleh karena itu, menurut Syahrir, harus ada penanganan khusus terkait permasalahan yang ada di lapas seperti pemisahan narapidana berdasarkan kategori tindak kejahatannya.

“Pemisahan napi ini saya kira akan memudahkan petugas dalam

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



melakukan kontrol atau pengawasan kepada napi. Selain itu saya kira kesejahteraan petugas lapas juga harus benar-benar diperhatikan agar mereka tidak tergoda untuk menerima sogokan,” kata dia.

Sebelumnya Kalapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung Dedi Handoko menuturkan pihaknya akan memasang global positioning system (GPS) kepada setiap petugas lapas atau sipir sebagai upaya meningkatkan standar pengawasan sipir yang mengawal narapidana ketika keluar lapas. “Jadi, untuk meminimalisir adanya penyimpangan warga binaannya yang hendak keluar lapas kita akan pasang GPS kepada mereka (petugas lapas/sipir),” kata Dedi Handoko.

Menurut dia selama ini modus yang dilakukan warga binaan adalah izin sakit untuk dirujuk ke rumah sakit seperti yang kabar terpidana korupsi Anggoro Widjojo yang diduga berkunjung ke Apartemen Gateway Bandung.

“Pemasang GPS untuk petugas juga sudah pernah dilakukan di Tangerang (ketika dirinya menjadi Kalapas Tangerang). Ini secepatnya, tapi ini memang menyangkut anggaran.

Mungkin nanti satu handphone GPS bisa menelan Rp4 hingga Rp5 jutaan, ujarnya. (Ardi

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

BANDUNG | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada warga karena pelaksaan Pilkada Serentak 2017 di tiga kabupaten/kota berjalan lancar.

“Alhmadulillah, terima kasih warga Jawa Barat, Pilkada Serentak di Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kabupaten Bekasi berjalan aman, lancar kondusif,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Saat pelaksaan Pilkada Serentak 2017, pada Rabu (15/2) lalu dirinya memantau langsung ke tiga kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada. “Ketika hari ‘H’ pencoblosan, saya mantau di tiga daerah, pantau kemarin saya lihat partisipasi warga untuk memberikan hak pilihnya sudah bagus, seperti di salah satu TPS yang ada di Kota Tasikmalaya, masyarakatnya tampak antusias datang ke TPS,” kata Ineu.

Menurut dia, antusiasme warga yang datang ke TPS menandakan bahwa mereka peduli dan sadar akan hak-hak politiknya.

“Saya kira masyarakat sekarang sudah cerdas atau pintar-pintar ya. Jadi dengan mereka datang ke TPS, artinya mereka ikut serta menentukan pembangunan untuk lima tahun ke depan di daerahnya,” kata Ineu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang meninjau pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, di Kabupaten Bekasi, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat di wilayah Komplek perumahan lebih rendah dibanding partisipasi masyarakat di perkampungan.

Deddy menuturkan, partisipasi masyarakat di daerah komplek perumahan kurang dari 60 persen-an, sementara masyarakat perkampungan dinilai lebih antusias dengan partisipasi sekitar 80 persen.

“Saya lihat daerah perumahan malah partisipasinya tidak terlalu tinggi, tapi di desa 80 persen partisipasi masyarakatnya.

Saya kira berbeda karakter desa di Bekasi dengan di Kabupaten lainnya, karena masalah geografi, saya kira disini bagus partisipasinya,” kata dia. (Ardi

49

:: PARLEMEN

Dewan Bahas Raperda Kesehatan Jiwa BANDUNG | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan jadwal pembahasan raperda untuk kuartal pertama tahun 2017 ini, salah satu raperda yang akan dibahas ialah Raperda tentang Kesehatan Jiwa.

“Selain tujuh raperda usulan gubernur, kami juga akan membahas pula raperda inisiatif DPRD yakni Raperda tentang Kesehatan Jiwa,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari di Kota Bandung.

Ia mengatakan persiapan Raperda tentang Kesehatan Jiwa ini sudah memasuki tahap akhir pembahasan.

“Itu sudah siap untuk dibahas. Insya Allah nanti sekwan juga akan menjadwalkan bersamaan dengan perda yang dari eksekutif bersamaan dengan LKPJ di kuartal pertama ini,” kata dia.

Menurut dia saat ini DPRD Jawa Barat mulai menyiapkan jadwal pembahasan delapan raperda untuk kuartal pertama tahun 2017 dan pembahasan agenda kerja dewan itu dibahas mulai hari ini ruang Badan Musyawarah (Banmus).

“Hal ini kan rapat Banmus terkait penjadwalan DPRD. Tadi kami meminta biro hukum terkait perda perda yang akan dibahas di kuartal pertama,” kata Ineu.

Ia mengatakan, pihaknya belum menentukan jadwal pembahasan ketujuh raperda itu secara detail dan Badan Pembentukan Perda mendapat tugas mendalami perda yang akan dibahas.

“Ada raperda usulan gubernur, tapi sampai hari ini kami belum tentukan. Insyaalloh sampai bulan maret dimulai dan BP perda sedang kami tugaskan untuk mendalami perda perda yang akan dibahas,” kata Ineu.

Lebih lanjut ia mengatakan dalam rapat Banmus itu juga dibahas tentang agenda reses dan direncanakan sebelumnya, kunjungan kerja para anggota dewan menemui para konstituenya itu pada Februari 2017.

“Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 21-28 Februari mendatang,” katanya. (Ardi)

50

Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Baru BANDUNG | DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong rencana pemerintah setempat membangun sejumlah jalan tol baru seperti Tol Cipali-Pelabuhan Patimban subang, Tol menuju Kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi, dan Tol Jakarta-Bogor-Pelabuhan Ratu.

“Tentunya kami berharap, rencana Pemprov Jabar yang akan membangun tol baru ini bisa berjalan dengan lancar karena strategis dan solusi mengatasi kemacetan,” kata Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari.

Ineu berharap perencanaan pembangunan tol baru tersebut bisa berjalan dengan lancar sesuai

“Untuk saat ini fokusnya Cisumdawu dulu.

Kami memastikan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas.” jadwal dan manfaatnya bisa segera dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Menurut dia, salah satu upaya nyata DPRD Jawa Barat untuk mempercepat proses pembangunan tol di Jawa Barat adalah dengan adanya penambahan modal terhadap PT Jasa Sarana ini, berkaitan dengan rencana BUMD PT Jasa Sarana untuk menjadi pemenang tender proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

“Untuk saat ini fokusnya Cis-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



umdawu dulu. Kami memastikan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu ini menjadi prioritas. Oleh karena itu harus dilakukan percepatan pembangunan,” kata dia.

Sebelumnya, Pemprov Jabar berencana membangun tiga ruas tol baru. Dua ruas tol akan menghubungkan Tol Cipali dengan infrastruktur penting di Jawa Barat dan satu tol lain dengan kawasan wisata. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) akan segera mengusulkan proyek ini ke Pemerintah Pusat.

Aher menjelaskan ketiga ruas tol ini untuk mendukung infrastruktur strategis Jawa Barat yang saat ini sedang dalam pembangunan. Tiga ruas tol ini menghubungkan Cipali - Bandara Kertajati Majalengka, Cipali - Pelabuhan Patimban Subang, dan tol menuju kawasan Geopark Ciletuh Sukabumi atau Jagoratu (Jakarta- Bogor - Palabuhan Ratu).

“Ini rencana ke depan. Mudah-mudahan rencana ini dikelola dengan baik dan kemudian kita mau buat Samsatnya, jadi akan termonitor setiap waktu perkembangannya plus 14 tol yang sebelumnya,” kata dia.

Rencana pembangunan tiga ruas tol ini menambah proyek ruas tol di Jawa Barat, sehingga total ada 17 ruas tol. Panjang tiga ruas tol ini mencapai 77 km, dengan rincian tol Cipali - Patimban sepanjang 20 km, Cipali - Bandara Kertajati 7 km, dan Tol Jagoratu 50 km.

“Jagoratu itu akan menghemat banget waktu tempuh. Jadi, mengapa penting untuk kita dorong ya dalam rangka menyambut Ciletuh. Apalagi kalau orang Palabuhan Ratu inginnya segera (dibangun),” ujar Aher. (Ardi) | EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: PARLEMEN

DPRD Jabar Dorong BKKM Jadi Rumah Sakit Ketenagakerjaan BANDUNG |Komisi V DPRD Jawa Barat mendorong agar Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat di Rancaekek Kabupaten Bandung, statusnya berubah menjadi Rumah Sakit Ketenagakerjaan.

“Alasan kami mendorong agar BKKM yang di Rancaekek menjadi RS Ketenagakerjaan ialah agar keberadaannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Bandung Timur,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, beberapa waktu lalu Menurut dia, pada awalnya BKKM didirikan terkait dengan potensi ketenagakerjaan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Timur yang besar dan membutuhkan pelayanan kesehatan bagi para pekerjanya mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Namun, lanjut Untung, seiring dengan berjalannya waktu keberadaan BKKM harus dikembangkan mengingat lokasinya yang strategis sebagai daerah industri Bandung Timur.

Ia menjelaskan nomenklatur balai kesehatan kerja tidak dikenal pada Kementerian Kesehatan sehingga BKKM akan sulit untuk mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan selama ini BKKM tersebut mendapatkan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat.

“Selama jadi balai itu tidak akan bisa mendapatkan alokasi anggaran dari APBN dan BKKM akan sulit untuk berkembang,” kata dia.

Agar kualitas BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi lebih baik, lanjut dia, maka statusnya harus berubah menjadi Rumah Sakit

| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

Ketenagakerjaan.

“Kami ingin keberadaan BKKM ini kalau sudah menjadi RS Ketenagakerjaan nantinya tidak hanya melayani pekerjaan saja tapi juga masyarakat di sekitarnya seperti dari Tanjung Sari, Sumedang,” kata dia.

Ia menambahkan berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi V DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu ke BKKM tersebut ada sejumlah kendala yang dihadapi terkait rencana perubahan status BKKM menjadi rumah sakit.

Salah satu kendala tersebut, kata Untung, ialah masih perlu pembebasan tanah agar nantinya rumah sakit ini bisa menjadi rumah sakit Tipe B yang tentunya membutuhkan area yang cukup luas untuk menampung sekitar 200 tempat tidur serta kebutuhan ruang lainnya. (Ardi)

51

:: SPORT

Cabang olahraga dansa sukses menyabet 6 medali emas di pentas PON XIX September yang baru lalu. (foto Deden .GP)

Cabor Dansa Siap Gelar Kepelatihan dan Silabus BANDUNG | Cabang olahraga dansa mencatat sukses membanggakan di pentas PON XIX yang baru usai. Kebanggaan ini tentu saja melingkupi seluruh atlet, pelatih dan pengurus Pengprov Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Jabar . “Dansa mencatat sukses luar biasa di ajang PON XIX. Dari target 4 kami berhasil menyabet 6 emas. Sukses ini terwujud berkat kebersamaan dan kekompakan tim, “ ujar Ketua Pengprov IODI Jabar Aida Gurning.

Menurut Aida, sebelum, selama dan sesudah PON XIX iklim di cabor dansa benar-benar kondusif. Tidak ada gejolak diantara pengurus maupun atlet. “Untuk itulah kami benar-benar fokus untuk prestasi karena ini membawa harum nama Jawa Barat diting-

52

puni. “Juri maupun pelatih dansa yang dihasilkan lewat uji kepelatihan ini nantinya tentu saja akan memiliki kualitas yang bisa diandalkan,” katanya.

Adapun tahap kedua kepelatihan akan digelar pada bulan Agustus.

Kemudian pada November akan diberikan sertifikasi. Selain penguji dari dalam negeri, menurut Aida, akan datang pula penguji dari luar negeri. Sehingga dengan demikian kepelatihan akan sangat kapabel.

Sementara itu pada bulan Mei 2017 Pengprov IODI Jabar akan menggelar silabus dansa di GOR Pajajaran.

“Jadi usai PON XIX IODI Jabar telah mencatat sederet rencana demi untuk prestasi cabor dansa di Jawa Barat,” tegas Aida. (Deden .GP)

kat nasional,” tutur Aida.

Pasca gelaran PON, cabor dansa tak lantas diam terpaku. Menurut Aida sederet palnning telah dicatat. Diantaranya menggelar pelatihan untuk seluruh pelatih dansa di Indonesia. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 11 dan 12 Maret di Hotel Mutiara Bandung.

“Kegiatan pelatihan ini akan diikuti 17 Pengprov IODI yang ada di PB, dan rencananya akan dihadiri langsung Ketua PB IODI Heru Sutantio. Tujuan menggelar pelatihan ini tentu saja untuk menciptakan regenerasi atlet dansa yang sudah tidak lagi terlibat langsung dipertandingan,” tutur Aida.

Nantinya, tutur Aida, lewat pelatihan ini akan muncul juri maupun pelatih yang memiliki kualitas mum-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

:: WISATA

Andrenalin Purwakarta,

Ngaprak River dan Sage River Tubing PURWAKARTA | Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang cukup banyak memiliki destinasi wisata di setiap Kecamatannya, salah satunya di Kecamatan Wanayasa yang disebut daerah yang Dinamis, Ramah Dan Nyaman.

Di sini bisa ditemukan lokasi wisata yang akan menguji keberanian atau adrenalin dengan bermain air di lokasi wisata yang diberi nama Ngaprak River dan Sage River Tubing.

Ngaprak River berada di kampung Tanjak Nangsi RT 09 RW 03 Dusun 2 Desa Raharja Kecamatan Wanayasa sedangkan Sage River Tubing berlokasi di Saung Gede Situ

Wanayasa, Kampung Mrajan Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa.

“Jika dari Pusat Kota Purwakarta, tempat ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama 40 menit,” kata Nandang (38), Salah satu Konseptor dan Penggerak River Tubing di wanayasa.

Nandang menambahkan, Ngaprak River Tubing dan Sage River Tubing, merupakan salah satu jenis wisata ekstrem, di mana pengunjung nantinya akan dibawa mengambang mengikuti aliran sungai, dengan menggunakan ban sebagai kendaraan mengapung, meluncur deras sambil berputar-putar di atas ban, selama kurang lebih

1-2 jam lamanya yang akan memacu adrenalin.

“Untuk tarif paket wisatanya hanya Rp60-100 ribu/orang. Dan jika anda ingin berkemah/menginap, panita menyewakan berbagai jenis alat outdoor atau homestay serta akan dampingi pemandunya,” tambahnya.

Nandang mengungkapkan, keseruan dari wisata Ngaprak River Dan Sage River Tubing ini sangat di sukai oleh para wisatawan baik lokal maupun luar daerah, ini dibuktikan dengan catatan domisili data wisatawan yang tertulis di sekretariatnya.

“Setiap hari yang turun bisa mencapai 10-30 Orang, namun saat long weekend pengunjung akan membludak,” pungkasnya. (Gus)

Tampak pengunjung saat menguji keberaniannya menaklukan derasnya aliran air sungai dengan menaiki ban di Ngaprak River.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017

53

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR Mengucapkan Selamat dan Sukses

Atas Perayaan Hari Jadi Kabupaten Samosir ke 13 Tahun 2017 Terwujudnya Masyarakat Samosir Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Kepada Pariwisata dan Pertanian Rismawati Simarmata, Dipl, Hotlier Ketua DPRD Drs. Jonner Simbolon olon Wakil Ketua

Nurmerita Nurmerit Sitorus, S.Sos W Ketua Wakil

Sorta Ertaty Siahaan Anggota

Megianto Sinaga, SS Anggota

Pardon Me Lumbanraja Anggota

Saut Martua Tamba, ST Anggota

Arnold Hujogo Sitanggang Anggota

Sarhochel M. Tamba, ST, MM Anggota

Hendrik Naibaho Anggota

Basrun Sihombing Anggota

Ir. Mardan Sihotang Anggota

Rosinta Sitanggang, A.Md Anggota

Viktor Simbolon, BA Anggota

Ruseel Baringin Jaya Sihotang Anggota

Junjungan Situmorang, SE Anggota

Parluhutan Sinaga Anggota

Jonny Sagala Anggota

Pernando BP Sinaga, S.Sos Anggota

Vanda Lovita R Sidabutar, SH Anggota

Bolusson P. Pasaribu Anggota

Ronald Nirma Sihotang Anggota

Saur Sitinjak Anggota

Suhanto Sitanggang Anggota

Nasip Simbolon Anggota

54

Drs. Augus Sinaga Sekretaris DPRD

Birokrasi Tanpa Korupsi

| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017

Tempat Wisata di Provinsi Jawa Barat SARI ATER Hotel & Resort Jl. Raya Ciater Subang Tlp (0260) 471700 www.sariater-hotel.com KAMPUNG NAGA Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tlp. (0265) 330165 WISATA SENI SALENTRONG Kampung Cileutik, Banjaran Kota Desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung MUSEUM SRI BADUGA JL. BKR 185 Tegallega Kota Bandung SITU CIBURUY Alamat Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat KAWAH PUTIH Jl. Raya Soreang Ciwidey Sugimukti Pasirjambu Kabupaten Bandung WISATA PENDIDIKAN BODOGOL Lokasi Bodogol ini dapat ditempuh kurang lebih satu setengah jam dari Jakarta via Bogor ke arah Sukabumi melalui pintu Lido WISATA GEOPARK CILETUH kawasan Geopark Ciletuh Kota Sukabumi

MANSION PURE LOUGE Lokasi: Jl. Sukajadi No. 137-139, Odeum Building, Paris Van Java Mall JUNGLELAND Sentul Nirwana, Sentul City Bogor SUMBER AIR CIPANAS GARUT Lokasi: Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

WISATA TAMAN Taman Fitnes Taman ini terletak di Jalan Teuku Umar-Imam Bonjol Kota Bandung

TAMAN SAFARI INDONESIA Lokasi: Cisarua Kabupaten Bogor

PARALAYANG BATU DUA Kawasan Batu Dua Kabupaten Sumedang

KEBUN RAYA CIBODAS Lokasi: kaki Gunung Gede, Desa Cimacan Telepon: 0263 – 512233 Cianjur SUMBER MATA AIR JALATUNDA Lokasi: Kampung Cijembar, Desa Sukajembar, Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur PERKEBUNAN BELIMBING Lokasi: Jl. Raya Sawangan No. 16B Kecamatan Pancoran Mas Telepon: (021) 7775451 Kota Depok TAMAN FILM Lokasi bawah jalan layang Pasupati Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

ADA PENYALAHGUNAAN DAN KORUPSI DI SEKITAR ANDA LAPORKAN: JAMPIDSUS Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : +62 21 722 1269 BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 Call Center: 021-91261059 Fax: 021-7218741 Email: mabes@polri.go.id KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks: EDISI 16 | Tahun II: MARET 2017 017 (021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id

Edukasi Demokrasi 

CURUG CIKONDANG dikenal sebagai Niagara mini Letaknya tak jauh dari Situs Gunung Padang Cianjur

TAMAN WARTAWAN Jalan Malabar Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat GRAND CANYON MINI Lokasi di dua kabupaten, Kab. Bogor dan Kab. Karawang KAMPUNG CIOMAS Desa Medal Sari Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan Desa Cikutamahi Kab. Bogor.

GRAND CANYON MINI berada di kaki Gunung Sanggabuana

Redaksi menerima kiriman dalam bentuk, artikel, avetrorial, iklan, opini dan surat pembaca mohon dikirim ke email: redaksi@ kontroversinews.com disertai identitas diri Anda.

Redaksi berhak menyunting tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna.

55

LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Melayani Pengaduan Masyarakat Tentang Korupsi Jalan Jati Petamburan I No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862 Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258

UPDATE BERITA TERKINI

http://kontroversinews.com

56

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



| EDISI 16 | Tahun II: MARET2017