Agustus 21 isuu

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Siap-siap untuk Para Kades, Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa

Penentuan Nasib RUU Pemilu Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Peserta Bimtek P EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017 C Cakep SD Harus Bayar Rp 8 Juta B

5 Provinsi Siaga Darurat Karhutla,

BNPB Kerahkan 1 18 Helikopter

:: FOKUS

:: REGIONAL HAL 18

Kegagalan Lelang Hambat Penyerapan Anggaran

HAL 20

Jabar Juara Umum Lomba Apresiasi GTK Paud Tingkat Nasional

HAL 21

KAA Murni Komunitas

HAL 22

Pembangunan Repitalisasi di SMAN 1 Rengasdengklok Diduga Tidak Transparan

HAL 23

Gedung Pengungsian Program CFR Diresmikan Bupati

Penentuan Nasib RUU Pemilu HAL 2

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

HAL 3

MK: Partai di DPR Tak Punya Legal Standing Gugat UU Pemilu

HAL 4

Pemerintah Tak Persoalkan UU Pemilu Digugat ke MK

:: REGIONAL

:: ADVERTORIAL

HAL 6

Peserta Bimtek Cakep SD Harus Bayar Rp 8 Juta

HAL 8

Sempat Ada Pemadaman Stadion Si Jalak Harupat Kembali Menyala

HAL 10

Satpol PP Kabupaten Bandung Segel Mini Market Tak Berizin

WTP Keenam Kali Ketua BPK RI Serahkan Langsung LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar

TARIF IKLAN FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1 HALAMAN ISI B/W 1/2 HALAMAN ISI B/W 1/4 HALAMAN ISI B/W 1/8 HALAMAN ISI B/W 1/16 HALAMAN ISI B/W

RP RP RP RP RP RP RP RP

20.000.000 00.000 14.500.000 0.000 4.000.000 0.000 10.000.000 00.000 5.000.000 0.000 3.000.000 0.000 2.000.000 0.000 1.000.000 0.000

INFO PEMASANGAN IKLAN

2

022-87799485 - 081222674999 99 9

Edukasi Edukas si Demokr Demokrasi emokrrasi Bir Birokrasi B rokrasii T Tanpa anp a aK Korupsi orup o or ru rup upsi si 



EDISI E ED DIS SI 21 | Tahu Tahun un II III:: A AGUSTUS GUSTUS S 2017

:: SELAYANG PANDANG

Jokowi Dianggap Kena Jebakan dalam Pembahasan RUU Pemilu

Diterbitkan oleh : CV. KENCANA JAYA & LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Michael Oktavianus DEWAN PENASEHAT: H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si DR. H. Juhana, MMPd - Dr. H. Agus Firman, Z. MSi Drs. H. Maman Sudrajat, MM Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM Drs. Ruswan Rustandar, MSi Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat Dra. Hj. Euis Rosanah DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar) DEWAN PEMBINA Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH Irjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH PENASEHAT HUKUM Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho REDAKTUR PELAKSANA: Baginda Gindo KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan DEWAN REDAKSI : Jhony Pane BAE - Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH Togap Ht Soit, ST - Drs. Himpal Siagian, SH

P

residen Joko Widodo dicurigai terkena jebakan kelompok tertentu dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Jebakan mengenai Jokowi karena pemerintah masih mempertahankan opsi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20/25 persen.

Menurut Peneliti Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai tingginya ambang batas pencalonan presiden dari pemerintah dapat menjadi senjata makan tuan bagi Jokowi di Pemilu 2019.

“Saya khawatir presiden sedang dijebak oleh pihak tertentu yang sedang memainkan kepentingan dalam RUU pemilu. Kenapa?

Kalau syaratnya 20/25 artinya presiden harus mempunyai partai yang sangat kuat untuk bisa mencalonkan dirinya. Sementara saat ini presiden tak memiliki partai,” ujar Feri.

Selain sarat kepentingan kelompok tertentu, ambang batas pencalonan presiden juga dinilai tak relevan untuk digunakan dalam

pemilu serentak.

Feri menjelaskan, penerapan ambang batas pencalonan presiden dapat dilakukan jika pemilu nasional tidak dilaksanakan serentak.

Sebaliknya, ambang batas tak bisa diterapkan saat pemilu legislatif dan presiden berjalan bersamaan.

“Kan ini tidak logis, parpol yang populis dalam pemilu sebelumnya kan belum tentu populis di pemilu yang akan datang,” tuturnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Menurut Titi, pernyataan Jokowi yang ingin menyederhanakan penyelenggaraan pemilu dengan penerapan ambang batas pencalonan presiden harus diluruskan.

“Memang beberapa kali pemilu 20 persen (ambang batasnya), dulu bisa karena pemilu tidak serentak dan legislatif mendahului pilpres sehingga praktik itu bisa dilakukan. Tidak bisa dibandingkan yang akan dihadapi pada 2019 dengan praktik sebelumnya.  salam redaksi

WARTAWAN

 DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE  PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto-Jason-Asep Syahrial (Awing) -Deden G Pandawa-Ardi Muchsin-Sbr Niat- Kiswondo Siregar-Agus Kristian, S-Bernad M  KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan -Ki Agus M Fattah-Donris Sitorus-Efendi Butar Butar-Hotdin,S -Lili Setia Darma-Mindra-Inggit Purwanti  KABUPATEN BANDUNG BARAT: ----  Biro Kota Bandung/Cimahi: Jason-Feryahman Sidabutar  Kab. Subang: Agus Purwanto  Tasikmalaya: ---  Ciamis: R Hidayat.  Kuningan: Dian S-Ramdani Kota Cirebon: Tosen Lumban Gaol Kab. Cirebon: Muhadi-Nono Hartono-Yogie Dermaga-  Biro Majalengka: ----  Cianjur : Taufiq Rachman Triadi, SPd -Gusmadi H Simanjuntak-Suhamdi  Biro Bekasi : Wahyudin  Biro Karawang: Tatang Supriatna  Indramayu: Deni Tanjung ST  BANTEN: Deden Ramdani

BATAM:Dra. Neli Chandrawati Manalu  SUMATERA UTARA: Mangasi Sianturi-Erlison Purba  Biro Kab Samosir : Pardamean SidabalokRimpun Sirait-Halter Sihaloho  Kab. Simalungun: Bangun Saragih  Kab. Humbang Hasundutan: ----  PERW.JAMBI: Samsul Nusal  Biro Kota Jambi: Usman Efendi Biro Batang Hari: --- Biro Tanjab Timur: Amerudin  MEDAN: Feris Pane SH  Biro Kab.Dairi/Kab.Pakpakbarat: Joniden Sianturi  RIAU:David Efendi Silalahi-Parman Purba-Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi-Engkarben Tumanggor  Biro Pelalawan: Anton S  Kab.Siak: Monang R Gultom  KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap  Biro Kota Pontianak: Ibrahim - Budi Hariyanto  Biro Kab. Kuburaya: Asben Sitinjak  Biro Kab. Mempawah: ---------- Kab.Sanggau A Muhammad Syamsudin  KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S  Biro Banjarmasin: Holland Jesayas-Lumban Tobing.  PAPUA: Yeri Basri Mak (Kepala Perwakilan)  Kota Jayapura: Christianus Kalalo (Kabiro)– Ridwan M Sorontouw–Hardin 

PRACETAK : Bayan Simanungkalit  SIRKULASI: Oni Syahroni REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862  TATA USAHA: Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258 E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com HOME II: PAGE: kontroversinews.com EDISI 21 |Tahun AGUSTUS 2017 3 NO. REKENING: 009282725100 Bank Bjb A.n Jhony S Pane Bae / 054401008560503 Bank Bri A.n Jhony S Pane Bae



Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



DALAM MENJALANKAN TUGASNYA WARTAWAN KONTROVERSINEWS SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS

:: FOKUS

Penentuan Nasib RUU Pemilu DPR RI memutuskan RUU tentang penyelenggaraan Pemilu dalam rapat paripurna. Hasil rapat akan jadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan legislatif dan presiden 2019.

‘Presidential Threshold’ Untungkan Parpol Rugikan Capres 2019

U

ndang-undang yang bakal mengatur Penyelenggaraan Pemilu akhirnya disahkan, Jumat (21/7) lalu. Namun, pengesahan UU Pemilu itu tak terjadi dengan lancar.

Proses rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pemilu itu telah berlangsung sejak Kamis (20/7) pagi. Dalam prosesnya, muncul dua kubu atas opsi-opsi paket dalam lima isu krusial yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen.

Belakangan, isu yang diperdebebatkan mengerucut menjadi ambang batas presiden atau presidential threshold dan konversi suara.

Setelah melalui drama ketika Gerindra dkk pun memutuskan keluar dari ruang siang, UU Pemilu disahkan Ketua DPR Setya Novanto secara aklamasi.

UU Pemilu yang disahkan mengatur ada ambang batas sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional untuk mengaju-

4

kan presiden.

Angka 20 persen ini ditentang oleh partai-partai yang meninggalkan sidang paripurna karena dianggap akan memunculkan calon tunggal dalam pemilihan presiden.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai UU Pemilu yang disahkan itu justru akan membuat partai-partai memiliki posisi nilai lebih terhadap seorang bakal calon presiden.

Yusril mencontohkan andai Presiden RI Joko Widodo ingin mencalonkan diri kembali pada 2019 mendatang, ia harus melakukan ‘tranksaksi kesepakatan (deal) dengan harga tinggi’.

Dampak Ambang Batas 20 Persen dalam Penyelenggaraan PemiluPakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra. “Presidential Threshold 20 persen sebenarnya bukan kepentingan Jokowi, tapi kepentingan partai-partai pendukung Jokowi,” kata Yusril dalam keterangan tertulisnya.

“Jokowi harus deal dengan harga tinggi dengan partai-partai itu. Andaikata Jokowi baru dapat 17 persen dukungan, diapun harus deal lagi dengan partai kecil

yang punya suara 3 persen kursi di DPR,” sambungnya.

Adapun yang dimaksud deal tersebut, Yusril tak menerangkannya dengan lugas.

“Deal-deal itu bisa macam-macam, mungkin saja materi, mungkin pula bagi-bagi jabatan mulai dari menteri, dubes (duta besar), komisi-komisi negara, sampai direksi dan komisaris BUMN,” kata Yusril sebagaimana dikutip dari cnnindonesia.com.

Andai itu yang terjadi, pria yang juga berprofesi sebagai advokat itu mengkhawatirkan siapapun bakal calon presiden, termasuk Jokowi, bakal terjebak dalam permainan partai-partai pendukung serta ancaman pos jabatan publik diisi orang tak berkompeten.

“Partai-partai itu tidak punya kepentingan apapun dengan Jokowi, tapi nanti Jokowi yang berkepentingan dengan mereka agar dapat dukungan presidential treshold 20 persen,” kata Yusril.

Dalam UU Pemilu terbaru paket atas lima isu krusial yang disahkan adalah paket A. Paket tersebut adalah usulan dari permerintah, yang juga disokong partai-partai koalisi pemerintah, kecuali PAN, di DPR. Dan, lima isu krusial yang telah sah menjadi UU itu adalah ambang batas presiden 20/25 Persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: FOKUS

MK: Partai di DPR Tak Punya Legal Standing Gugat UU Pemilu

kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni.

Nantinya, lewat ambang batas presiden tersebut partai politik atau gabungan parpol dalam pengajuan presiden/wakil presiden harus memiliki harus memiliki 20 persen jumlah kursi di DPR dan/atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu sebelumnya.

Lalu, untuk mendudukkan seorang kader dalam legislatif, ambang batas parlemen memaksa parpol minimal harus mendapat 4 persen suara untuk masuk ke dewan perwakilan.

Kemudian, sistem pemilu terbuka berarti di kertas suara terpampang nama caleg selain nama partai. Pemilih juga bisa mencoblos langsung nama caleg yang diinginkan.

Adapun alokasi kursi adalah rentang jumlah kursi anggota DPR di setiap daerah pemilihan paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Terakhir, metode konversi suara Sainte Lague Murni berarti penerapan bilangan pembagi suara berangka ganjil seperti, 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya.

Metode sainte lague ini dalam melakukan penghitungan suara bersifat proporsional yakni tak ada pembedaan dan tidak memihak pada partai kecil ataupun partai besar. (YNS)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



MAHKAMAH Konstitusi menyatakan bahwa partai-partai yang merumuskan Undang-undang di DPR tidak memiliki legal standing atau syarat untuk berhak mengajukan permohonan penyelesaian perkara di MK, termasuk soal Undang Undang Pemilu yang baru disahkan.

“Dulu, MK pernah memutus bahwa parpol yang terlibat dalam pembentukan UU, ketika mengajukan permohonan uji materil ke MK, tidak memiliki legal standing,” kata juru bicara MK Fajar.

Pernyataan Fajar merupakan respons atas sikap Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyatakan bakal melakukan langkah hukum, termasuk uji materi di MK sebagai bentuk penolakan pada UU Pemilu.

Fajar mengatakan, parpol-parpol tersebut tidak memiliki legal standing karena mereka merupakan bagian dari pembentuk UU sehingga tidak tertutup kemungkinan gugatan mereka sarat kepentingan politik.

“Ketika kepentingan-kepentingan itu kalah, tidak serta merta ‘pertarungan politik’ itu pindah ke ranah yudikatif. Biarlah kemudian pihak-pihak yang merasa hakhak konstitusionalnya terlanggar oleh pemberlakuan UU, mengajukan uji materi

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

ke MK,” kata Fajar.

Sebaliknya, bagi partai di luar DPR yang tak terlibat pembahasan UU termasuk UU Pemilu, mereka berkesempatan menjadi pemohon dalam pengujian UU ke MK. “Sepanjang mereka bisa menguraikan argumentasi kerugian konstitusional yang dialami karena pemberlakuan UU Pemilu, serta membuktikan dan meyakinkannya kepada hakim,” kata Fajar menjelaskan.

Salah satu poin penting yang diperdebatkan dalam UU Pemilu ini adalah syarat ambang batas presiden atau presidential treshold.

Syarat itu mengatur bahwa partai atau gabungan partai diharuskan memiliki setidaknya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suarah sah nasional di Pemilu sebelumnya untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019.

UU Pemilu ini didukung oleh fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, NasDem, dan Hanura.

Empat fraksi lain yakni Gerindra, Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahter memutuskan untuk walk out. (wis/gil)

5

:: FOKUS

Pemerintah Tak Persoalkan Empat Fraksi Walkout, Setnov UU Pemilu Digugat ke MK Sahkan Paket A RUU Pemilu JAKARTA | Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tak mempermasalahkan bila ada pihak yang langsung melayangkan gugatan uji materi Undang-undang Pemilu yang baru disahkan Jumat (21/7) lalu, ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Setidaknya, ada empat fraksi di DPR yang walk out saat akan diambil keputusan dalam paripurna dini hari tadi. Mereka di antaranya Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN. “Kalau mau gugat ke MK silakan, itu mekanisme dan hak setiap orang. Kalau ada masalah konstitusionalitas yang dipersoalkan di sana silakan,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantornya.

Yasonna bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu ini.

Mereka bertugas mengawal usulan pemerintah, yang salah satu poinnya tentang presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20/25 persen.

Meski diwarnai walk out empat fraksi, usulan tersebut berhasil digolkan berkat kawalan fraksi pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB,Hanura dan NasDem. Yasonna menilai aksi walk out empat fraksi itu tak memengaruhi keabsahan UU Pemilu yang sudah disahkan itu. Man-

6

tan anggota DPR yang disebut menerima uang korupsi proyek e-KTP itu mengklaim, disahkannya UU Pemilu ini merupakan keputusan bersama antara pemerintah dan DPR. “Keputusan kemarin itu adalah keputusan yang disepakati pemerintah dan DPR. Bahwa ada yang WO (walk out), sah-sah saja,” tuturnya.

Saat disinggung soal aksi Fraksi PAN yang ikut walk out bersama Gerindra, PKS dan Demokrat, Yasonna menanggapi santai.

PAN adalah bagian dari fraksi pendukung pemerintah yang berbeda sikap selama pembahasan RUU Pemilu. Yasonna menyebut pilihan Fraksi PAN untuk walk out merupakan urusan dari pengurus partai koalisi. “Itu urusan lain. Itu silakan saja,” kata Yasonna.

UU Pemilu memang menyisakan ketidakpuasan dari empat fraksi yang memilih walk out. Mereka, diinisiasi oleh Gerindra dan PKS, berencana mengajukan gugatan judicial review atau uji materi ke MK. Namun mereka menyadari fraksi yang ada di DPR tak bisa mengajukan gugatan uji materi ke MK lantaran merupakan pihak yang ikut membuat undang-undang.

Mereka berharap ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau akademisi yang mengajukan uji materi, terutama pada isu ambang batas pencalonan presiden. (wis)

RAPAT paripurna akhirnya memutuskan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU Pemilu setelah melalui lobi selama sembilan jam.

Keputusan diawali dengan sikap walkout empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden.

Sebagai konsekuensi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk melanjutkan jalannya sidang.

“Tadi kita ketahui bersama dengan total 539 anggota yang hadir, pro opsi A 322 anggota dan opsi B 217 anggota.

Karena mempunyai pemikiran berbeda maka kita putuskan bahwa opsi A secara aklamasi diputuskan kita setujui,” ujar Setya yang diikuti persetujuan peserta rapat paripurna.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya mengatakan, dengan disahkannya RUU Pemilu menjadi UU, maka tahapan Pemilu serentak 2019 sudah bisa dilaksanakan.

“Maka Pemerintah setuju untuk dilaksanakan tahapan-tahapan berikutnya sebagaimana tadi diadakan pengesahan dalam rapat paripurna,” ujar Tjahjo.

Adapun opsi paket A yang disetujui dengan didukung PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura sebagai berikut:  Ambang batas presiden: 20/25 persen  Ambang batas parlemen: 4 persen  Sistem pemilu: terbuka  Alokasi kursi per dapil: 3-10  Metode konversi suara: sainte lague murni (evn)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: FOKUS

Pasal Inkonstitusional di RUU Pemilu Bertambah

Fahri Sebut Ambang Batas Presiden Disetir Jokowi WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menduga keputusan tentang angka ambang batas pencalonan presiden dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu sebesar 20/25 persen telah disetir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fahri menyebut Jokowi menyetir ambang batas presiden karena hal itu merupakan syarat bagi seseorang untuk maju sebagai calon presiden.

Indikasi lain dari campur tangan Jokowi adalah panasnya perdebatan soal ambang batas dibanding empat isu penting lain. “Jadi masalahnya satu saja presidential threshold (ambang batas), nah presidential threshold di-drive (setir) oleh presiden,” kata Fahri di kompleks parlemen, Jum’at (21/7) lalu.

Meski begitu, Fahri menilai ambang batas presiden yang sudah disahkan tidak menjadi jaminan bagi Jokowi untuk maju dalam Pilpres 2019. Alasannya, menurut dia, Jokowi tidak memiliki andil yang kuat dalam partai.

Fahri kemudian membandingkan Jokowi dengan sosok Prabowo Subianto yang menjabat ketua umum dan ketua dewan pembina Partai Gerindra.

Menurut Fahri, Jokowi yang bukan ketua umum bisa saja ditinggalkan partai.

“Kita juga enggak tahu nasib pak Jokowi ya, bisa jadi dia juga enggak dapat tiket. Siapa bilang dia pasti dapat tiket?

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Belum tentu,” kata Fahri.

Saat pembahasan RUU Pemilu, Fahri secara pribadi memilih opsi B dengan ambang batas presiden nol persen. Ia setuju dengan ketiadaan ambang batas lantaran pemilu 2019 digelar secara engan pemilu serentak.

“Jadi kalau kemudian di tingkat bawah atau masyarakat untuk judicial review (JR) itu pasti terjadi. Saya punya perasaan bahwa itu bisa menang, karena konsep threshold ini bertentangan dengan prinsip persyaratan atau prinsip pemilihan presiden maupun wapres secara langsung,” kata Fahri.

Pengesahan RUU menjadi UU Pemilu pada Jumat (21/7) dini hari tadi sempat diwarnai aksi walk out empat fraksi yaitu Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS karena tidak sepakat opsi voting untuk isu ambang batas presiden.

Sebagai konsekuensi, Wakil Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan menyerahkan palu sidang kepada Ketua DPR Setya Novanto untuk melanjutkan jalannya sidang. Sebanyak 332 anggota dari faksi PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem dan Hanura menyetujui opsi A. Adapun opsi paket A terdiri dari ambang batas presiden 20/25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi per dapil 3-10, dan metode konversi suara sainte lague murni. (wis)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

JUMLAH pasal yang diduga inkonstitusional pada Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu disebut bertambah pasca dilakukan pembahasan produk hukum itu oleh panitia khusus DPR RI akhir 2016 lalu.

Peneliti Kode Inisiatif Adelline Syahda berkata, dalam draf awal RUU Pemilu versi pemerintah lembaganya menemukan keberadaan 22 pasal yang diduga inkonstitusional. Alih-alih berkurang, jumlah pasal bermasalah itu malah bertambah sejak RUU Pemilu dibahas DPR. “Harusnya kan pasal itu ketika masuk pembahasan DPR jadi rujukan. Jumlahnya bertambah yang jelas, namun untuk pasalnya apa saja saya belum bisa buka karena menunggu paripurna besok,” tutur Adelline.

Menurut Adelline, beberapa pasal diduga inkonstitusional terdapat dalam opsi-opsi yang dimiliki DPR untuk dibahas pada paripurna esok. Opsi dari DPR untuk mempercepat pembahasan RUU pemilu dibuat dengan mengakomodasi pasal-pasal krusial dalam produk hukum itu.

Terdapat lima isu krusial yang masuk pada lima opsi buatan pansus RUU Pemilu.

Kelima isu itu adalah ambang batas presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, besaran kursi per dapil, dan metode konversi suara ke jumlah kursi parlemen.

“Kita masih menunggu apakah lima opsi yang katanya akan diambil dapat memberi jawaban atas kebutuhan kita tentang penyelengaraan pemilu yang lebih efektif. Secara jelas, pasal-pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional dalam draf dari pemerintah ternyata belum diperbaiki hingga saat ini,” katanya. Jika pasal-pasal yang diduga inkonstitusional tetap bertahan dalam UU Pemilu, Kode Inisiatif akan mengajukan uji materi atas itu. Adelline berkata, uji materi merupakan satu-satunya cara untuk memperbaiki substansi UU jika masukan dari lembaganya tidak didengar lembaga legislatif.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini berkata bahwa DPR dan pemerintah dirasa terlalu tergesa-gesa membahas RUU Pemilu. Sebab, ada lebih dari 500 pasal yang selesai dibahas dalam waktu 8 bulan terakhir. (evn)

7

:: REGIONAL

Para Calon Kepala Sekolah (Cakep), asal Kab. Bandung mengikuti kegiatan bintek di kawasan Argapuri desa mekarsari Kecamatan pasirjambu Kab. Bandung, beberapa waktu lalu.

Peserta Bimtek Cakep SD Harus Bayar Rp 8 Juta KAB BANDUNG | Sebanyak 94 Calon Kepala Sekolah (Cakep) SD di kabupaten Bandung harus merogoh kocek sekitar Rp 8 juta per orang demi bisa mengikuti Bimbingan Tehnik yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala Sekolah (LP2KS) dan Universitas Pendidikan Indonesi (UPI) dan difasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam bentuk kegiatan in service 1 on the job learning (OJL) Setiap cakep yang mengikuti Bimtek tersebut akan mendapatkan Setifikat dari LP2KS karena sudah lulus mengikuti beberapa tahapan dan kajian tenaga ahli selama tiga kali pertemua selama tiga bulan.

Koordinator bimtek cakep Dedi

8

untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah (cakep) sesuai aturan kementerian setiap calon kepala sekolah wajib menyertakan sertifikat kelayakan.

Sementrara menurut Sekertaris Lembaga Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cicih Sutarsih mengatakan, UPI bekerjasama dengan LP2KS yang sudah ditunjuk kementrian pendidikan dan kebudayaan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai pungsi menyiapkan pemberdayaan dan pembinaan kepala sekolah. Salah satu kegiatannya adalah,

Kusmantara. SP. d, mengatakan, alasan dirinya mengikuti bimtek tersebut agar mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang managemen menjadi kepala sekolah. Kalaupun nanti dirinya diangkat menjadi kepala sekolah, segala pengetahuannya sudah siap karena sudah mengikuti bintek.

“Tidak apa, walau harus mengeluarkan uang kocek pribadi karena akan lebih fokus dan kualitasnya pendidikannya akan lebih baik,” jelas Dedi Saat ditemu Wartawan disela kegiatan bimtek di kawasan Argapuri desa mekarsari Kecamatan pasirjambu Kab. Bandung, Sabtu (15/7) lalu.

Masih kata Dedi selain mendapatkan pengetahuan tentang tata cara managemen sebagai kepala sekolah, juga akan mendapatkan sertipikat kelayakan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

“Secara formasi kebutuhan kepala sekolah SD di Kab. Bandung ada sekitar 174 SD, tapi tahun ini dinas belum mengalokasikan anggaran untuk bintek cakep. Oleh karena itu, mereka secara mandiri ikut pembinaan yang diselenggarakan LP2KS.”

Drs. H. Maman Sudrajat MM. Pd. Kepala Bidang TK/SD dan Non formal Dinas pendidikan Kabupaten Bandung

saat mengatakan penyelenggaraan bintek cakep tahun ini terpaksa anggarannya dibebankan kepada para peserta secara mandiri karena tahun ini pihaknya belum mengalokasikan anggaran di DPA disdik tahun ini.

“Secara formasi kebutuhan kepala sekolah SD di Kab. Bandung ada sekitar 174 SD, tapi tahun ini dinas belum mengalokasikan anggaran untuk bintek cakep.

Oleh karena itu, mereka secara mandiri ikut pembinaan yang diselenggarakan LP2KS,” tuturnya

FOTO-FOTO: KONTROVERSINEWS/LILY

menyiapkan calon kepala sekolah.

“LP2KS ada di Solo, kami sebagai kepanjangan dari lembaga penyelenggara pemberdayaan dan peningkatan calon kepala sekolah (LP3KS). Berhak dan berwenang untuk menyiapkan pengetahuan kepala sekolah,” jelanya disela menijau peserta bimtek Menurutnya MoU antara LP2KS dengan pihaknya, UPI menyelenggarakan Bimtek kepada para calon kepala sekolah secara rutin setiap tahun. Adapun untuk peserta yang bisa mengikuti bintek cakep, mereka yang telah lulus tahapan seleksi.

“Setiap tahun kami menyelenggarakan bintek secara rutin dan bekerjasama dengan Dinas pendidikan daerah di jawa barat. Untuk menciptakan calon kepala sekolah yang profesional dan berstandar nasional,” akunya Semua peserta bintek akan mengikuti bimbingan selama 300 Jp yang terbagi beberapa tahap, 70 jp disebut in laneing 1, OJL yang dilaksanakan di daerah dengan mengukur implentasi dari in laneing 1 selama tiga kali pertemuan selama 3 bulan.

Setalah mengikuti in laneing 1,2 dan OJL 1 dan 2 maka semua cakep dinyatakan lulus sekaligus mendapat sertipikat berhak.

“Setelah peserta bimtek cakep mengikuti tahapan yang ditentukan LP2KS dan LP3KS, mereka akan mendapatkan sertipikat kelayakan kepala sekolah sesuai dengan permendikbud nomor 28 tahun 2010,” pungkas Cicih Sementara itu Kepala Bidang TK/SD dan Non formal Dinas pendidikan Kabupaten Bandung Drs. H. Maman Sudrajat MM. Pd. Yang hadir pada acara bimtek

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Maman menegaskan pihaknya hanya mempasilitasi para cakep untuk mengikuti bintek yang diselenggarakan LP2KS walau beban anggaranya ditanggung peserta. Karena sesuai dengan permendikbud, cakep bisa angkat menjadi kepala sekolah setelah mempunyai setipikat kelayakan,” kata H. Maman. Bisa saja, karena penyelenggaraan bimtek bisa dilaksnakan dengan mengalokasikan dana APBN, APBD atau Mandiri.

Nah untuk penyelenggaraan tahun ini, para peserta cakep yang mengikuti bimtek secara mandiri, dengan biaya sendiri, ” katanya.

Sementra Menurut Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bandung, H. Erick Juriara, saat diminta tanggapan wartawan di tempat terpisah pihaknya enggan menanggapi, “Saya tidak tahu, tidak ada tembusan itu kegiatanan yang di laksanakna Disdik, no coment!” katanya. (Lily Setia darma )

Sekertaris Lembaga Diklat Kepala Sekolah dan Pengawas Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cicih Sutarsih Poto bersama disela -sela kegiatan bimbingan teknik Cakep dengan Kepala Seksi Tentis Bidang TK, SD dan Non Formal Disdik Kab. Bandung Dra. Rini Wijayanti M.Pd.

9

:: REGIONAL

CIMAHI - Wakil Walikota Cimahi Sudiarto menyadari ada beberapa pos anggaran yang belum bisa terserap secara optimal pada APBD 2016 sehingga catatan strategis yang disampaikan anggota DPRD bisa mengulas hal-hal yang sekiranya bisa diperbaiki untuk tahun anggaran yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan Sudiarto saat memberikan sambutan pada rapat paripurna DPRD Kota Cimahi mengenai penyampaian catatan strategis LKPJ Pemerintah Kota Cimahi tahun anggaran 2016 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi, Rabu (21/7) lalu.

“Penetapan belanja daerah Kota Cimahi berlandaskan kepada aturan yang mengacu kepada arah dan kebijakan umum serta prioritas pembangunan Kota Cimahi 2016 dan berpedoman kepada Permendagri No 21/2011 atas Perubahan Permendagri No 13/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,” katanya.

Adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Perda No 13/2015 setelah hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat menetapkan Belanja Daerah sebesar Rp1.552.177.797.232,63. Selanjutnya, terdapat perubahan APBD Tahun 2016 yang ditetapkan berdasarkan Perda No 4/2016, dimana belanja daerah ditargetkan sebesar Rp1.690.543.881.701,70.

Dalam catatan strategis dari rekan-rekan anggota DPRD sekalian, tentunya terdapat beberapa penekanan pada berbagai elemen anggaran 2016 lalu dari mulai anggaran belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja langsung, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. “Khusus terkait belanja langsung, kami menyadari bahwa ada beberapa pos anggaran yang belum bisa terserap secara optimal. Sehingga catatan strategis dari rekan-rekan anggota DPRD semoga bisa mengulas hal-hal yang sekiranya bisa diperbaiki untuk tahun anggaran yang akan datang,” ucapnya. (Jason)

10

KONTROVERSINEWS/GIN

Catatan Strategis LKPJ Pemkot Cimahi 2016

H. Akhmad Djohara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bandung

Sempat Ada Pemadaman Stadion Si Jalak Harupat Kembali Menyala KAB. BANDUNG | Setelah dua minggu mengalami pemutusan listrik dari PLN, Stadion SI JALAK HARUPAT dan komplek olahraga dikawasan Kutawaringin tersebut kini bisa dinikmati kembali, pasalnya sejak 3 hari yang lalu listrik di Kabupaten Bandung sudah menyala dan sudah bisa dipakai kembali oleh pelatnas asian games 2018. Demikian dikatakan Akhmad Djohara, kepada Kontroversinews. com, Selasa (18/7/2017) lalu.

Pemerintah Kabupaten Bandung, melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Bandung, mengakui jika listrik di komplek olahraga tersebut sempat terhenti. Namun, setelah melakukan koordinasi dengan pihak PLN area kabupaten Bandung, listrik di komplek tersebut kembali menyala.

“Ia betul, pemadaman listrik dikomplek Stadion SI JALAK HARUPAT padam karena pemutusan oleh PLN, sehingga

beberapa aktifitas sedikit terganggu, salah satunya yakni kegiatan pelatnas angkat besi dan pemeliharaan rutin oleh Dispora, namun setelah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak PLN aliran listrik sudah kembali menyala.” Ujar Ahkmad.

Pihaknya mengakui, merebaknya isu soal kebersihan kolam renang dikomplek olahraga tersebut yang tak terpelihara, diakibatkan pemadaman aliran listrik.

Pemeliharaan kolam renang yang pernah digunakan untuk pertandingan Polo Air pada saat Pon Jabar itu menjadi kurang maksimal.

Untuk kegiatan pemelihraan rutin lainnya diluar gynbasium dan kolam renang hingga saat ini masih tetap berjalan seperti biasanya, seperti kegiatan pembersihan sampah dijalan lintasan penghubung antar venue, toilet, mushola, maupun fasilitas lainnya. (Gin)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

KONTROVERSINEWS/KI AGUS FATTAH

H. Gun Gun Gunawan Wakil Bupati Bandung

KAMPANYE imunisasi Measles Rubella (MR) yakni kegiatan imunisasi secara massal, sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun, akan dilakukan bulan Agustus dan September.

Hal tersebut dikatakan Wakil Bupati Bandung H.Gun Gun Gunawan saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye Imunisasi MR di Gedung Korpri Soreang, beberapa waktu lalu.

“Kampanye imunisasi MR akan dilakukan bulan Agustus untuk anak usia sekolah. Nantinya akan disediakan pos kesehatan di sekolah.Sedangkan untuk anak usia 9 bulan sampai 7 tahun, imunisasi bisa di puskesmas atau di sarana layanan kesehatan laninnya,” ucap Wabup.

Dia menghimbau pada seluruh masyarakat agar tidak melewatkan kesempatan itu. Menurutnya selain menjalankan program dari Kementrian Kesehatan, imunisasi MR juga turut mendukung visi pembangunan Kabupaten Bandung dari

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



segi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). “Program ini mendukung visi pemerintah dari segi SDM, karena hampir sepertiga jumlah penduduk Kabupaten Bandung adalah anak-anak.Maka mereka harus tumbuh dengan maksimal dan sehat,” tandasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr.Achmad Kustijadi mengatakan, guna mewujudkan setiap anak bebas dari penyakit campak dan rubella, Dinkes bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat , akan menggelar kampanye imunisasi MR secara masal.

Lebih lanjut Dia menyampaikan , Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan di seluruh Indonesia . Kampanye Imunisasi MR akan dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2017 tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya.

“Kampanye ini akan dilakukan secara masal pada Agustus dan September di Seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya,” imbuh dokter yang biasa dipanggil dr.Dedi dan juga sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bandung tersebut.

Masih menurut dr.Dedi Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius, seperti radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan, gizi buruk dan bahkan kematian. Sedangkan Rubella biasanya berupa penyakit ringan pada anak, akan tetapi bila menulari ibu hamil pada trimester pertama atau awal kehamilan, dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan pada bayi yang dilahirkan.

“Kecacatan tersebut dikenal sebagai Sindroma Rubella Kongenital yang meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan.

Lebih parahnya, tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun penyakit ini dapat dicegah, yakni dengan vaksin MR untuk mencegah dua penyakit sekaligus,” tutupnya. ( Ki Agus Fattah)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

KONTROVERSINEWS/MINDRA

Kampanye Imunisasi MR Digelar Agustus dan September 2017

Agus Nuria

Blacklist Bagi Pihak Ketiga yang Tidak Profesional KAB BANDUNG| Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung menggelar halal bi halal yang dihadiri Bupati Bandung, Agus Nuria berjanji akan memberikan sanksi kepada pihak ketiga karena keterlambatan pekerjaan tol Soroja.

Menurut Agus Nuria, pihaknya telah berbuat maksimal guna memberikan pelayanan kepada pengguna kendaraan saat mudik kemarin. “Semuanya dikebut saat pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan irigasi. Karena sudah menjadi prioritas dalam agenda Dinas PUPR,” katanya beberapa waktu lalu.

Sementara untuk pekerjaan jalan tol Soroja, kata Agus, untuk akses baru satu yang selesai yaitu di Soreang. Sedangkan lokasi di katapang dan akses tol di Parungserab masih dilakukan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat untuk minta dukungan.

Keterlambatan yang dilakukan oleh pihak ketiga, dirinya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi berupa blacklist dengan tidak mendapatkan tender baik jalan, jembatan, drinase maupun irigasi. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan pihak ke tiga sebagai pemenang tender ada kewajiban selama tiga bulan yaitu pemeliharaan. (Mindra)

11

:: REGIONAL

KONTROVERSINEWS/LILY

Perwakilan dari Alfa mart Danil Darmawan sedang menandatangani surat kesepakatan untuk melakukan penyegelan Alfa mart Jl. Raya Pasirjambu - Ciwidey, Rabu (19/7) lalu.

Satpol PP Kabupaten Bandung Segel Mini Market Tak Berizin KAB BANDUNG | Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung bersama unsur muspika Kecamatan Pasirjambu, melakuan penyegelan toko modern alfamart di depan Puskesmas Pasirjambu desa /Kec. Pasirjambu Kab. Bandung.

Penyegelan dilakukan, lantaran mini market tersebut belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) dan hanya mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kabid Gakperunda H. Asep Sapa’at di dampingi Camat Pasirjambu Purnama Drastis menjelaskan bahwa penyegelan ini dilakukan sesuai perda nomor 05 tahun 2015, tentang penyelenggaraan, mengenai ketentraman dan ketertiban umum. “Toko modern ini melanggar perda no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar,” jelasnya saat melakukan

12

penyegelan, Rabu (19/7).

Asep menjelaskan, bahwa penyegelan ini karena tak ada izin. Itu yang mendasari kami. “Karena kan ada moratorium juga dari Bupati, tentang pasar modern. Dan ini harus juga dipatuhi,” ujarnya.

“Toko modern ini melanggar perda no 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pasar.”

Dalam penyegelan di alfamart depan Puskesmas Pasirjambu, aparat Satpol PP Kabupaten memasang garis polisi pamong praja.

“Garis polisi dan penyegelan akan dibuka jika sudah dilakukan proses per-

izinan secara langsung,” pungkas Asep.

Sementara perwakilan Alfa Mart Danil Darmawan saat di konfirmasi wartawan di sela-sela penyegelan Rabu (19/7) , mengatakan, pihaknya mengaku belum tau banyak, dan baru dua minggu bergabung dengan Alfa mart langsung ditugaskan ke Pasirjambu ini, namun pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil Satpol PP dalam menegakan aturan. “Saya sangat menghargai langkah Satpol PP Kab. Bandung , menegakan Perda,” ucapnya.

Dituturkan Danil, pihaknya selaku konsultan, Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) untuk lokasi di Jalan Pasirjambu Kec.Pasirjambu Kab. Bandung, tengah dalam proses hanya saja perizinan sudah habis, seraya minta wartawan tidak menanyakan lebih lanjut dan menyuruh konfirmasi ke kantor. (Lily Setia darma/Gin)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

PKSM Sambut Positif Peraturan Baru Menteri

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



pemanfaatan hutan, dirinya selalu menekankan agar selalu menjaga ke lestarian dan keutuhan hutan agar tidak terjadi bencana akibaat hutan rusak.

“Ya, kepada masyarakat penggarap hutan diberikan pemahaman agar selalu menjaga keutuhan lingkungan hutan supaya tidak ada dampak negatif kepada masyarakat luas,” akunya Eyang Memet menegaskan dengan adanya peraruran menteri lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, dirinya bersama ratusan PKSM siap mengawal, mengawasi dan memberikan solusi agar lingkungan tetap alami dan hutan.

Hal yang sama disampai Enjang Juju PKSM asal kecamatan Cilengkrang, ia bersama puluhan anggotanya siap mengawal agar peraturan tersebut siap guna dan tepat guna. Apalagi dalam aturah tersebut, PKSM masuk menjadi salah satu mitra kerja forum perhutani disetiap wilayah kerjanya.

“Pasti akan lebih fokus memberikan penyuluhan karena masuk salah satu mitra kerja perhutani. Tinggal perannya seperti apa, karena selama ini secara swadaya

kami selalu melaksanakan penyuluhan,” jelas Enjang Enjang menambahkan pihaknya siap mengawal dan mengawasi peraturan tersebut, salah satunya dalam pemanfaatan hutan baik di kawasan hutan lindung dan hutan produksi jangan sampai jatuh kepada orang yang berkepentingan. Karena aturan itu, untuk masyarakat petani sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraanya “Aturan tersebut untuk masyarakat petani dengan mata pencaharian mengerjakan lahan secara langsung. Oleh sebab itu, pihaknya akan mengawal agal tepat guna kepada masyarakat,” katanya. (Lily Setia darma)

Dewan Pembina PKSM Kab. Bandung Eyang Memet bersama anggotanya siap mengawal, mengawasi dan memberikan solusi agar lingkungan tetap alami dan hutan tetap hijau, poto bersama saat halal bihalal di Kp. Papakmangu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung

KONTROVERSINEWS/LILY

KAB. BANDUNG | Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) kabupaten Bandung, merespon positif Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 tentang pemanfaatan hutan kehutanan sosial di wilayah kerja perum perhutani.

Walau sempat kehilangan arah karena adanya peraturan tentang perubahan Satuan Organisasi Tenaga Kerja (SOTK) ditiap Daerah Kota/Kabupaten, salah satu kebijakannya Dinas Kehutanan kabupatren Bandung ditarik menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jabar.

“Beberapa bulan kebelakang sempat kehilangan arah dengan perubahan SOTK, tapi walau demikian PKSM kabupaten Bandung tetap melakukan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat penggarap lahan hutan,” jelas Dewan Pembina PKSM Eyang Memet disela Kegiatan Halal Bil Halal di Kp. Papakmangu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, Sabtu (15/7) lalu.

Menurutnya PKSM Kabupaten Bandung merupakan penyuluhan swadaya masyarkat yang selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat yang menggarap hutan agar selalu menjaga kelestarian hutan dengan menjaga keutuhan alamnya. Dalam melaksanakan penyuluhannya PKSM, bekerja secara swadaya tanpa keterlibatan dari pemerintah.

“Mereka bekerja secara swadaya, tanpa ada keterlibatan dari pemerintah. Dengan adanya aturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang kehutanan sosial dan PKSM masuk sebagai mitra.

Kami sangat merespon, tinggal pemetaan tata kerjanya seperti apa,” tuturnya.

Eyang Memet yang juga sebagai pendiri pusat latihanan pendidikan pengijauan lingkungan, Wana Lestari Anak Negeri (walatra) menambahkan, ia bersama rekan PKSM se Kabupaten Bandung selalu mensosialisasikan tentang dampak bahaya ketika hutan dirusak. Adapun ada beberapa kelompok yang melakukan

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

13

:: REGIONAL

Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM 5 Miliar Rupiah Telah Dialokasikan BANDUNG | Dalam hal implementasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan anggaran sebanyak Rp 5.000.000.000,00 sumber nya dari APBD tahun 2016. Di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jabar telah dialokasikan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jabar Dudi Sudradjat Abdurachim mengungkapkan, implementasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM telah dialokasikan sesuai peruntukkannya, yaitu untuk kegiatan pelatihan bagi pengurus koperasi, pengawas koperasi, pengelola koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, wirausaha pemula atau kelompok strategis; serta adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping yang sudah seleksi dari usulan masing-masing kab/kota se Jawa Barat.

Menurut Dudi, Anggaran kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM pada tahun anggaran 2016 terserap sebesar 94,17%.

Pelaksanaan pelatihan kegiatan peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM bertempat di 26 kabupaten/ kota se-Jawa Barat,” ujarnya.

Dengan adanya kegiatan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan para pengurus/pengelola Koperasi dan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas dan produknya sehingga makin maju dan berkembang serta mampe bersaing di MEA,” ungkap Dudi. (Jason)

Penanganan Banjir Merupakan Program Lanjutan CIMAHI - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi menyatakan sejumlah program prioritas yang akan dieksekusi oleh pasangan Walikota terpilih dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018-2022 memiliki kesamaan dengan program walikota sebelumnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Cimahi, Tata Wikanta mengungkapkan, diantara sejumlah program kerja yang memiliki sifat kesamaan itu adalah penanganan persoalan banjir. Dengan demikian, pada praktiknya program yang akan dilakukan melanjutkan

program rezim sebelumnya.

Menurut Tata, realisasi program prioritas kepala daerah terpilih pastinya akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Apabila separuh program yang dicanangkan bisa dijalankan pada tahun anggaran pertama sudah bagus.

“Akhir bulan ini kami akan membahas RKPD tahun 2018 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi,” katanya, kepada pewarta, Minggu (2/7) lalu.

Meski begitu, dirinya memastikan semua program kerja unggulan Waliko-

ta Cimahi terpilih masuk ke dalam RKPD 2018. Setidaknya ada 16 program prioritas yang akan digarap oleh kedua duet pasangan pemimpin baru ini.

Seperti diketahui, mulai Oktober 2017 nanti, Pemerintah Kota Cimahi akan memiliki nakhoda baru, yakni Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna, dan Wakilnya Ngatiyana. Mereka merupakan pemenang Pilkada Kota Cimahi 2017.

Dalam janji kampanye, kedua pasangan ini akan menyediakan 1.000 lapangan kerja, penanganan banjir dan pengurai kemacetan, gratis raskin, santunan kematian masyarakat ber-KTP. Kemudian gratis izin usaha khusus UMKM, tambahan insentif RT/RW, alokasi anggaran Rp100 juta per RW per tahun, Puskesmas rawat inap dan ambulan tiap kelurahan, tambahan penghasilan guru, tambahan insentif guru ngaji, tambahan fasilitas dan insentif guru Paud, bebas SPP, keringanan DSP SMU/SMK, kesejahtraan buruh, kestabilan keberlangsungan industri serta kemudahan birokrasi.

“Sekarang sedang disusun. Kita sesuaikan dengan program kerja yang beliau (kepala daerah baru) usung,” pungkasnya.

(Jason)

14 14

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Petani Ikuti Sekolah Lapangan Pertanian CIMAHI.- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cimahi menggelar Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi. Puluhan petani dari perwakilan kelompok tani se-Kota Cimahi dan anggota Babinsa mengikuti kegiatan tersebut yang berlangsung di Kelompok Tani Nyenyerean RT 2/RW 18 Kampung Nyenyerean Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan, Rabu (5/7/2017).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cimahi Huzen Rachmadi, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pertanian Mita Mustikasari disela kegiatan mengatakan, kegiatan diselenggarakan dalam rangka alih teknologi kepada petani sebagai pembelajaran penggunaan teknologi tepat guna.

“Guna mendukung program nasional, peningkatan produksi dan swasembada beras di indonesia,” ujarnya.

Para peserta mendapat pengetahuan tentang metoda alih teknologi sebagai pembelajaran PTT. Pemateri yang dihadirkan yaitu dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

Menurut Huzen, SLPTT ini dibagi menjadi 3 kali. Pertama dimulai dengan tanam padi serentak yang berlangsung pada bulan Maret 2017. Kegiatan kedua pada bulan april dengan materi yang diberikan yakni pengendalian hama penyakit tanaman.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



“Kegiatan yang ketiga soal teknologi pertanian. Jadi kegiatannya berkesinambungan,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, juga berlangsung panen dalam Upaya Khusus Padi Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale) yang penanamannya dilakukan pada Maret 2017 lalu. Dalam panen tersebut menghasilkan 8 ton gabah kering panen.

Di lahan seluas 5,2 hektare tersebut ditanam padi varietas dengan sistem Jajar Legowo. Sedangkan untuk jagung dan kedelai kebanyakan masyarakat menanam di lahan pekarangan.

“Semuanya agar berkontribusi dalam program Upsu Pajale ini, termasuk Kota Cimahi. Kita lakukan percepatan swasembada pangan, walaupun di Cimahi lahannya sedikit, tapi kita coba mempertahankan lahan yang ada,” ungkap Huzen.

Disebutkan Huzen, Upsus Pajale sangat didukung jajaran TNI. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya program Upsus Pajale ini, kata Huzen, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras, dan mampu menghasilkan di negeri sendiri. Selain itu, Impor jagung bakal mengalami penurunan dengan meningkatnya produksi jenis pangan tersebut.

Huzein mengharapkan, gerakan tanam padi serentak ini bisa memutus mata rantai hama penyakit tanaman disatu wilayah yang sama. (Jason)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

Perusahaan Diminta Uji Lab Cerobong Pembuangan CIMAHI | Untuk memastikan pelaku pencemaran udara yang dikeluhkan warga Kampung Cibodas Campaka RT 02/09, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Dinas Lingkungan Hidup meminta seluruh perusahaan yang ada di kawasan itu melakukan uji labolatorium cerobong pembuangan pabrik.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Ade Ruhiyat mengungkapkan, saat ini pihaknya belum bisa memastikan perusahaan mana yang menjadi penyebab pencemaran debu di daerah permukiman warga tersebut.

“Kami belum bisa memastikan perusahaan mana yang jadi penyebabnya, kami baru bisa menduga saja,” kata Ade. kepada pewarta, Jumat (21/7) lalu.

Untuk memastikan pelaku pencemaran polusi itu, harus melalui uji labolatorium yang dilakukan oleh perusahaan. Karena tak membutuhkan waktu yang lama, maka hasil dari pengujian itu akan segera diketahui.

Untuk itu, pihaknya telah membuat kepada perusahaan yang ada agar melaksanakan uji lab.

Setelah hasilnya keluar, dan perusahaan mana yang terbukti menjadi penyebab pencemaran debu batu bara, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setelah ada hasil, Kalau terbukti di atas ambang baku mutu, kita akan berikan teguran adminsitasri,” ucapnya.

Sebelumnya, warga Kampung Cibodas Campaka, RT 02 RW 09, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi mengeluhkan aktifitas pembakaran batu bara yang dilakukan oleh sejumlah pabrik di Cimahi Selatan.

Pasalnya, ampas pembakaran, berupa debu dari pabrik-pabrik tersebut mengotori rumah warga sekitar. Selain itu, debu yang dikeluarkan pun sangat rawan bagi kesehatan warga, terutama anak-anak. (Jason)

15

:: REGIONAL

Pembangunan Drainase Bukan Untuk Penghamburan Anggaran KAB. BANDUNG | Pengertian dan Kegunaan, menurut H. Firman B. Sumantri, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (DPRD Kab. Bandung), Kamis, 20/7 lalu, Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur khususnya).

Berikut beberapa pengertian drainase: Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota/ kabupaten dalam rangka menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat.

Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permkaan tanah) dan atau bangunan resapan.

Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir.

Kegunaan dengan adanya saluran drainase ini, lanjut Firman, antara lain :  Mengeringkan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.  Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.  Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.  Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

1. Penataan sistem jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier melalui normalisasi maupun rehabilitasi saluran guna menciptakan lingkungan yang aman dan baik terhadap genangan, luapan sungai, banjir kiriman,

16

maupun hujan lokal. Dari masing-masing jaringan dapat didefinisikan sebagai berikut : a.

Jaringan Primer : saluran yang memanfaatkan sungai dan anak sungai. b.

Jaringan Sekunder : saluran yang menghubungkan saluran tersier dengan saluran primer (dibangun dengan beton/ plesteran semen). c.

Jaringan Tersier : saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder, berupa plesteran, pipa dan tanah.

2. Memenuhi kebutuhan dasar (basic need) drainase bagi kawasan hunian dan kota.

3. Menunjang kebutuhan pembangunan (development need) dalam menunjang terciptanya scenario pengembangan kota untuk kawasan andalan dan menunjang sektor unggulan yang berpedoman pada Rancana Umum Tata Ruang Kota.

Sedangkan arahan dalam pelaksanaannya adalah : Harus dapat diatasi dengan biaya ekonomis. Pelaksanaannya tidak

menimbulkan dampak sosial yang berat.

Dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana. Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada. Dan jaringan drainase harus mudah pengoperasian dan pemeliharaannya.

Sedangkan Menurut konstruksi Drainse terbagi dlm beberap kategori, seperti: a. Saluran terbuka, yaitu sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan (sistem terpisah), namun kebanyakan sistem saluran ini berfungsi sebagai saluran campuran. Pada pinggiran kota, saluran terbuka ini biasanya tidak diberi lining (lapisan pelindung). Akan tetapi saluran terbuka di dalam kota harus diberi lining dengan beton, pasangan batu (masonry) ataupun dengan pasangan bata. b. Saluran tertutup, yaitu saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan. Siste ini cukup bagus digunakan di daerah perkotaan terutama dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti kota Metropolitan dan kota-kota besar lainnya.

Dan menurut fungsi diterangkan se-

Drinase di Samping Gedung DPRD Kab. Bandung yang mengakibatkan banjir

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL bagai berikut: a. Single Purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja. b. Multy Purpose, yaitu saluran yang berfungsi engalirkan beberapa jenis buangan, baik secara bercampur maupun bergantian.

Disparbud Jabar Genjot Potensi Pariwisata Lima Daerah

Arahan dalam pelaksanaan penyediaan sistem drainase adalah : a. Harus dapat diatasi dengan biaya ekonomis. b. Pelaksanaannya tidak menimbulkan dampak sosial yang berat. c. Dapat dilaksanakan dengan teknologi sederhana. d. Memanfaatkan semaksimal mungkin saluran yang ada. e. Jaringan drainase harus mudah pengoperasian dan pemeliharannya. f. Mengalirkan air hujan ke badan sungai yang terdekat.

Pada dasarnya penyelenggaraan drainase mesti memperhitungkan kondisi keadaan lokasi. Salah satu contoh pembangunan drainase disamping Gedung DPRD Kab. Bandung, jelas drainase tersebut membutuhkan perawatan dan pemeliharaan dengan mengangkut sedimen-sedimen tanah yang terbentuk sebelumnya agar saluran air tidak sampai banjir. Kenyataannya, pembangunan itu tidak mengindahkan aturan dan langsung tutup permanen dengan mensisakan lubang kecil yang di sebut bak kontrol yang lebarnya hanya untuk satu tubuh manusia saja tanpa bisa jongkok.

“Dapat dibayangkan bagaimana mereka membersihkan sampah atau endapan sedimen nantinya bila lubang yang disediakan sebesar itu. Padahal akibat juga dampak dari kecerobohan itu sudah jelas, malah luapan air selokan itu sampai ke Warung Lobak. Kita tidak menyalahkan siapa siapanya, tapi kita akan tanyakan, konsep apa yang mereka gunakan sebagai acuan hingga pekerjaan mereka tidak menghasilkan kenyamanan,” tegas Firman.

Padahal, tambah Firman, seperti gambaran di atas yang ia jelaskan tentang pengertian drainase juga yang lainnya, bahwa drainase itu di but untuk kepentingan masyarakat dan laju perekonomian masyarkat.

Bila kemudian pengerjaan drinase terus begitu saja, maka itu sama saja dengan penghamburan anggaran. (KI AGUS N. FATTAH).

BANDUNG | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat menggenjot potensi pariwisata di lima daerah yakni di Cirebon, Bogor Raya, Bandung Raya, Pangandaran dan Taman Nasional Geopark Ciletuh-Palabuhan Ratu di Kabupaten Sukabumi.

“Ada lima spot pariwisata di Jawa Barat yang sedang kami genjot potensi dan perkembangannya, yakni Cirebon, Bogor Raya, Bandung Raya, Pangandaran, dan Taman Nasional Geopark,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Ida Hernida beberapa waktu lalu.

Disparbud Jawa Barat, kata Ida, akan melakukan pengembangan promosi dan strategi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Jawa Barat untuk memenuhi target 1,5 Juta wisatawan mancanegara pada 2017.

“Kami akan terus menggenjot promosi pariwisata Jawa Barat, khususnya untuk negara-negara di Asean. Badan promosi memang yang pertama kita akan menggenjot promosi di Asia tenggara, maksimal Asean,” kata dia.

Menurut dia, promosi yang telah dilakukan oleh Disparbudpar Jabar ialah seperti dengan menawarkan pelbagai paket pariwisata, seperti pariwisata alam dan kebudayaan dan nantinya pemerintah kabupaten/kota terkait akan didorong untuk membentuk paket pariwisata, baik pariwisata yang telah ada ataupun pariwisata buatan.

“Kemudian strategi lainnya adalah kita akan meminta kepada penerbangan agar menambah slot penerbangan, karena dengan target wisman kita yang 1,5 juta, berarti minimal harus diatas 100 ribu per bulan bulan, untuk 2017 target wisman itu 1,5 juta,” kata dia.

Ia menuturkan untuk saat ini wisatawan mancanegara yang paling banyak berwisata ke Jabar masih di dominasi wisatawan asal Malaysia, Singapura dan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Thailand.

Namun dengan promosi-promosi yang sedang dilakukan pihaknya diharapkan dapat menarik minat wisman dari negara lainnya untuk datang ke Jabar.

“Dan memang ada beberapa spot yang selalu didatangi wisman dari eropa di jawa barat, diantaranya dari belanda, jerman, tapi tidak begitu besar, tapi yang sangat mengherankan web kita yang paling banyak membuka adalah orang Amerika, lalu kedua Australia,” kata dia.

Karena itu, pihaknya akan gencar dalam melakukan promosi karena dengan aktivitas pariwisata yang lebih besar di Provinsi Jabar maka hal tersebut akan berdampak pada perkembangan ekonomi masyarakat. (JASON)

“Kami akan terus menggenjot promosi pariwisata Jawa Barat, khususnya untuk negara-negara di Asean. ” Ida Hernida Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

17

Target Pengembangan Spam Metropolitan Bandung Raya Rp 19 Miliar Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

:: REGIONAL

BANDUNG | Pelaksanaan kegiatan Pengembangan SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya tahun anggaran 2016 dengan dana sebesar Rp 19.570.000.000,00 dari APBD. Mempunyai target terpenuhinya kebutuhan pelayanan air minum masyarakat. Dengan harapan terlaksananya pembangunan spam regional metropolitan bandung raya.

Sekretaris Dinas Perumahan Dan Permukiman Jabar Asep Supriatna mengungkapkan, target kegiatan pengembangan SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya adalah terpenuhinya kebutuhan pelayanan air minum masyarakat di wilayah perkotaan metropolitan bandung raya.

Menurut Asep, sasaran yang sudah dicapai yaitu terbangunnya spam regional metropolitan bandung raya wilayah selatan.

Lokasi pekerjaan kegiatan spam regional metropolitan bandung raya antara lain kab Bandung, kab Bandung barat, Kab Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi,” ujar Asep. (Jason)

Gaji ke-13 di Cimahi Telah Dicairkan CIMAHI - Pemkot Cimahi memastikan seluruh gaji ke-13 yang diterima Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi telah didistribusikan kepada yang bersangkutan pada 1 Juli 2017. Dengan demikian, hak negara telah diberikan kepada para abdi negara tersebut.

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi Siti Fatonah mengungkapkan, gaji ke-13 diberikan bersamaan dengan pencairan gaji pokok ASN. Untuk membayarkan gaji ke13 itu, APBD harus mengeluarkan Rp19.985.252.250.

“Jumlah tersebut untuk membayar gaji sebanyak 4.635 ASN di Kota Cimahi. Besarannya sesuai gaji setiap bulan. Pensiunan juga dapat,” katanya, kepada pewarta, Kamis (6/7) lalu.

Dia menjelaskan, sesuai peruntukannya, gaji ke-13 dikeluarkan pemerintah untuk membantu ASN membantu membiayai putra-putri

18

Disdik Jabar Membangun Ruang Kelas Sekolah Baru

mereka melanjutkan pendidikan. Sebab setiap pergantian tahun ajaran biaya untuk keperluan sekolah seperti buku, seragam, tas, sepatu, dan lainnya tidak sedikit.

Penerima gaji ke-13 mendapatkan besaran gaji yang terdiri dari komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sehingga nilainya bakal lebih tinggi dari gaji ke-14 atau THR yang diterima PNS sebelum lebaran lalu.

Gaji ke-13 yang didapatkan para PNS dan pejabat daerah nilainya akan utuh dan bebas dari potongan, seperti cicilan dan pembayaran iuran lainnya. Penerima hanya dibebani pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Proses pencairannya SKPD yang menyampaikan ke kita. Kita mengededarkan, ini sudah bisa dikeluarkan gaji ke-13 setelah ada aturan yang jelas dari pusat,” ujarnya. (Jason)

BANDUNG | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membangun ruang kelas baru, untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan pada tahun 2017.

Bantuan pembangunan ruang kelas baru difokuskan untuk meningkatkan daya tampung sekolah, sehingga suatu sekolah dapat menampung siswa lebih banyak.

Program unggulanRKB dalam rangka menuntaskan akses daya tampung SMA SMK termasuk MA. Yaitu menambah Ruang Kelas Baru SMA SMK baik negeri maupun swasta se Jawa Barat. Itu target Pa Gubernur 1 tahun itu 4000 Ruang Kelas Baru terlaksana dengan tuntas,” tutur Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Firman Adam.

Supaya bisa terlaksana tentunya kita persiapkan sekolah-sekolah yang lahannya sudah ada siap di bangun sesuai dengan pengajuan mereka.

Berdasarkan ajuan proposal sekolah. Kemudian kalau yang swasta bisa ke provinsi. Kalau negeri bisa melalui guru, melalui bantuan keuangan 2016.

Kalau sekarang di kelola provinsi jadi bisa belanja langsung,” ucapnya.

Jadi dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Kasar SMA SMK MA agar rata-rata lama sekolah terus meningkat,” Jelasnya. (Jason)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

Kesbang : Waspadai Kelompok Radikal!

Moka Harus Berjuang Promosikan Cimahi CIMAHI - Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi mengingatkan kepada mereka yang terpilih sebagai pemenang dalam pemilihan Pasangriri Mojang Jajaka (Moka) Kota Cimahi 2017 agar berkontribusi dalam mendukung agenda pemerintah kota mempromosikan wisata lokal.

Seperti diketahui, pada Jum’at malam (14/7/2017) di Gedung Technopark Cimahi, Jln. Raya Baros, Kota Cimahi digelar acara Grand Final Pasainggiri Moka Kota Cimahi 2017 yang diikuti 12 pasangan Moka yang terlibat persaingan sengit. Alma Syifa Maulidina dan Tri Mukti Koencoro terpilih sebagai pemenang.

Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi, Ero Kusnadi mengatakan, seorang duta itu harus memenuhi tiga aspek. Pertama, dari sikap. Seorang duta harus memiliki kepribadian yang soméah, amis budi, gampang bergaul dan lain-lain.

Kedua, dari pengetahuan. Seorang duta haruslah mengetahui sejarah daerahnya, seni dan budayanya, dan keseharian masyarakatnya. Selain itu, terkadang diharuskan pula memiliki kecakapan dalam bahasa as-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



ing. Fungsinya untuk mempromosikan daerahnya kepada dunia internasional.

Selain itu, penampilannya. Seorang duta haruslah seseorang yang menarik untuk dilihat. Tidak harus cantik atau tampan, yang penting orang lain senang melihat penampilannya. Dengan demikian, mereka yang terpilih sebagai Moka Cimahi 2017 akan mewakili kota di tingkat provinsi.

Ero menjelaskan, kegiatan rutin seperti Moka ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang cerdas, mandiri dan baik. Pasalnya, selama mereka dikarantina, mereka diberikan bekal dari berbagai keilmuan. “Mereka diberi wawasan sebagai generasi muda, sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam rangka mempromosikan pariwisata,” jelas Ero. Sementara itu, kata Ero, peserta Moka lainnya akan diproyeksikan menjadi duta wisata Kota Cimahi. Awalnya, pendaftar Moka tahun 2017 mencapai 95 orang. Setelah dilakukan seleksi, akhirnya terpilih 24 orang untuk tampil di grand final Moka 2017. “Pertama yang daftar 95 orang, diseleksi sampai 24 orang. Peserta orang Cimahi, dengan 17-24. Kebanyakan pelajar dan mahasiswa,” ucapnya. (Jason)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

CIMAHI - Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Cimahi meminta masyarakat mewaspadai masuknya kelompok radikal ISIS ke Indonesia yang tidak menutup kemungkinan menyusup ke Cimahi dengan menebar ancaman keamanan.

ISIS dikabarkan mulai menyusup ke tanah air lewat perbatasan di Kab Taulud dan Kab Sangihe, Sulawesi Utara. Masuknya ISIS melalui perbatasan Indonesia tersebar lewat media sosial. Terakhir, kelompok isis sudah meneror dan membuat sitausi di wilayah Marawi, Filipina semakin tak kondusif.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota Cimahi, Totong Solehudin mengungkapkan, bukan tidak mungkin kelompok penyebar teror dengan mengatasnamakan agama itu telah merencanakan sebuah aksi guna memuluskan rencana jahat mereka.

“Tidak menutup kemungkinan mereka itu memang ada, orangnya mungkin sudah masuk dan tinggal menjalankan,” kata Totong, kepada pewarta, Minggu (9/7).

Menurutnya, maraknya kasus bom bunuh diri dan kejadian-kejadian kekerasan lainnya yang diduga dilakukan kelompok radikal atau teroris menjadi pertanda bahayanya paham mereka terhadap keamanan dan keutuhan sebuah bangsa.

Ciri yang paling mudah untuk mengetahui adanya kelompok radikal ialah dengan melihat cara interaksi sosialnya. Ketika sebuah kelompok melakukan aktifitasnya secara tertutup dan tidak membuka interaksi dengan masyarakat lain, itu patut dicurigai.

“Kita bisa lihat kasat mata, misalnya, mereka yang mengurung diri, tidak mau berkomunikasi dengan yang lain,” pungkasnya.

Dikatakan dia, apa yang dilakukan kelompok teroris selama ini, misalnya dengan bom bunuh diri itu sudah melenceng dari makna jihad, yang selalui digaungkan para kelompok radikal.

“Kenapa di Cimahi diaktifkan Pamswakarsa? itu salah satu solusi, tak mudah tapi bukan berarti tak bisa dideteksi,”ujar Totong. (Jason)

19

:: REGIONAL

Pembangunan SPOrT Arcamanik, Mubazir BANDUNG|Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jabar sepertinya enggan untuk memberikan informasi terkait program pembinaan, pemasyarakatan dan pengembangan olah raga diantaranya pembangunan sentra pembinaan olahraga terpada (sport) yang berada di Arcamanik.

Pembangunan tersebut sudah di anggarkan dari APBD tahun 2016 dengan total anggaran Rp. 171.418.500.000.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Jabar, Dani Ramdani enggan memberikan komentar terkait pembangunan sport yang ada di Arcamanik. Dirinya menyarankan kepada Kontroversinews.com untuk mengisi formulir informasi yang sudah disiapkan oleh dinas. “Kalau butuh informasinya silahkan isi formulir ini dulu,” kata Dani dengan nada ketus.

Sampai berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jabar tidak mau memberikan informasi terkait pembangunan

Kegagalan Lelang Hambat Penyerapan Anggaran

fisik sport Arcamanik yang hingga saat ini belum selesai dan terkesan terbengkalai. Perlu diketahui, bahwa pembangunan Sentra Pembinaan Olahraga Terpadu (SPOrT) tersebut harus rampung pada tahun 2016 saat pesta olahraga PON di Jawa Barat.

Pembangunan SPOrT, di lintasan pacuan kuda Arcamanik, tidak hanya menuai kontroversi. Namun rencana pembangunan venue olahraga seperti lapangan baseball, voli pasir dan lain sebagainya, dinilai mubazir.

Seperti dikatakan Ketua DPD Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jabar, Jhony Pane, dinilai mubazir cukup beralasan. Pasalnya, sarana itu diperuntukan bukan untuk menggelar pertandingan, namun sarana olahraga tersebut dibangun untuk latihan saja. “Lihat di maketnya ada lapangan volli pasir, lapangan baseball dan softball, menurut saya itu mubazir, sebab sampai saat ini belum bisa digunakan.,” kata Jhoni, Jumat (28/7/2017). (Jason)

CIMAHI - Banyaknya lelang yang gagal dieksekusi pada triwulan II-2017 membuat penyerapan anggaran Pemerintah Kota Cimahi kurang maksimal atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Selain itu, aturan mengenai penggunaan Dana Alokasi Khusus (ADK) juga memperlambat penyerapan.

Asisten II Kota Cimahi bidang Ekonomi dan Pembangunan, Benny Bachtiar mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran baru mencapai 38%.

Padahal, seharusnya sesuai target penyerapan anggaran hingga triwulan II menembus 40%, tapi hal itu tak bisa dipaksakan karena kondisi yang tak memungkinkan. “Kalau kegiatan rutin sebetulnya penyerapannya cukup baik. Tapi kegiatan yang dilelangkan agak terhambat,” kata Benny, kepada pewarta, Rabu (12/7) lalu.

Dia memprediksi, penyerapan anggaran secara besar-besaran kemungkinan akan terjadi pada triwulan ketiga. Pasalnya, sejumlah kegiatan sudah dilelangkan dan akan berjalan. Diharapkannya, penyerapan pada triwulan II bisa mencapai 6065%.

Tahun ini, kata dia, Pemerintah Kota Cimahi menargetkan anggaran yang terserap hingga 80%.

Tapi, apabila melihat realitas saat ini, pencapaian angka 78% pun sudah baik. Apabila serapan anggaran terealisasi hanya 78%, maka itu akan menyamai raihan serapan tahun lalu, yang berada diangka yang sama.

“Realisasi anggaran sangat minim sekali.

Kami seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota mendorong supaya target bisa tercapai,” ujar Benny.

Selain soal lelang, jelas Benny, alasan lainnya mengapa penyerapan anggaran agak terhahambat, yaitu dikarenakan ada beberapa kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), aturannya cukup menyulitkan.

Dia mencontohkan, ada kegiatan di Dinas Pendidikan. Karena petunjuk teknisnya belum jelas, akhirnya kegiatan belum dilaksanakan. Sedangkan, penyerapan anggaran di Kota Cimahi akan semakin terganggu oleh wacana pemerintah pusat untuk memotong Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 3-4%. (Jason)

KONTROVERSINEWS/JASON

20

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

Kenaikan Tunjangan Dewan Akan Pengaruhi Program

Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman CIMAHI- Pola konsumsi pangan masyarakat sampai saat ini masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenispangan dan keseimbangan gizinya.

Beras masih mendominasi dalam pola konsumsi pangan masyarakat, sementara konsumsi sumber karbohidrat lainnya yang dahulu biasa dikonsumsi semakin tergeser sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat, hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi Sudiarto saat acara Lomba cipta menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) tingkat Kota Cimahi tahun 2017 yang berlangsung di Selasar Gedung, B Komp. Perkantoran Pemkot Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah.

Sudiarto melanjutkan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan pemerintah berencana membuat program one day no rice dimana dalam dalam satu minggu mengkonsumsi bahan makanan pokok (karbohidrat) lokal selain nasi dan terigu yaitu pada hari kamis menghidangkan makanan B2SA pada acara dan kegiatan di lingkungan kantor.

Disamping itu, konsumsisayur dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, dan kacang-kacangan masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

“Untuk itu, maka perlu upaya

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



secara terus menerus untuk merubah pola konsumsi masyarakat kearah pola konsumsi pangan B2SA,” ujar Sudiarto Sudiarto menjelaskan untuk menghilangkan ketergantungan terhadap salah satu jenis pangan dapat dimulai denganmengenalkan dan menghapus pandangan nilai-nilai lama yang menempatkan satu jenis pangan sebagaipangan masyarakat, selain itu potensi pangan lokal yang besar di kota cimahi dapat digolongkan sebagai sumber pangan pilihan alternatif dengan tetap memperhatikan pemenuhan gizi yang seimbang danaman agar terciptanya hidup sehat dan produktif.

“Konsumsi pangan yang berkualitas dapat diwujudkan zat gizi lengkap dengan jumlah yang berimbang antar kelompok pangan, serta memperhatikan cita rasa, daya cerna, daya terima dandaya beli masyarakat,” ujar Sudiarto.

Lomba B2SA ini diikuti oleh Kader PKK Kota Cimahi yang mewakili Lima Belas kelurahan yang ada di Kota Cimahi.

Tujuan lomba masak cipta menu B2SA ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, danaman (B2SA) berbasis bahanpangan lokal dalam mendukung kehidupan yang sehat dan produktif.

(Jason)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

CIMAH - Pemerintah Kota Cimahi memastikan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kota Cimahi akan membuat sejumlah program tertunda akibat pengalihan anggaran APBD pada semester II tahun anggaran 2017.

Seperti diketahui, presiden Joko Widodo sudah menetapkan kenaikan bagi anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia. Kenaikkan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhammad Yani menyatakan, secara otomatis kenaikan tunjangan itu akan membuat belanja tidak langsung mengalami peningkatan. Agar bisa terakomodir, maka sejumlah program yang hendak dijalan SKPD harus dievaluasi.

“Dampaknya terhadap pembiayaan dan lainnya, nanti kita pikirkan bersama dengan anggota dewan baiknya seperti apa,” katanya, kepada pewarta, Jumat (7/7).

Menurutnya, keputusan tersebut akan berpengaruh besar, terutama terhadap program yang sudah dirancang.

Tapi, karena keputusan tersebut sudah diundang-undangkan, maka pihaknya akan mematuhinya.

Untuk itu, lanjut Yani, pihaknya akan melihat terlebih dulu kegiatan mana saja yang bisa ditunda dan bisa dijalankan tahun depan. Tentu saja, harus memperhatikan skala prioritas.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan mengatakan, pihaknya membutuhkan kenaikan tunjangan tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Agun, kenaikkan tunjangan itu juga tidak akan membebani APBD. “Selama 12 tahun tidak pernah naik tunjangannya.

Namun kami berjanji akan meningkatkan kinerja sebagai tuntutan dari kenaikan tunjangan,” katanya.

Nantinya, anggota DPRD akan menerima tunjangan transportasi tetapi mobil dinasnya akan ditarik, sedangkan empat pimpinan DPRD tetap memiliki kendaraan dinas tapi tidak menerima tunjangan transportasi.

Pimpinan DPRD yang memiliki rumah dinas, akan menerima tunjangan rumah tangga, sedangkan pimpinan DPRD yang tidak memiliki rumah dinas tidak akan diberi tunjangan rumah tangga, namun tetap diberikan uang sewa rumah.

Anggota dewan juga akan menerima tunjangan komunikasi, yang sudah diubah sistemnya menjadi sistem cluster. Kedepannya Cimahi berada pada cluster sedang, mengacu pada penyerapan anggaran sebelumnya. Sebagai contoh, setiap anggota dewan akan menerima tunjangan transportasi sebesar Rp 10 juta, tapi disesuaikan dengan kemampuan daerah. (Jason)

21

:: REGIONAL

Penganugrahan GTK PAUD dan Dikmas tingkat Nasional. Jawa Barat ke luar sebagai juara umum dengan mengukir prestasi di beberapa jenis lomba Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas, di Balai Raya Semarak Propinsi Bengkulu, Sabtu (15/7/2017) lalu.

Jabar Juara Umum Lomba Apresiasi GTK Paud Tingkat Nasional

J

awa Barat kembali tampil sebagai juara umum lomba apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan Masyarakat Tingkat Nasional yang berlangsung di Balai Raya Semarak Propinsi Bengkulu mulai 9 Juli hingga 15 Juli 2017 lalu.

Kegiatan apresiasi GTK Paud dan Dikmas merupakan program tahunan dari Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengangkat tema GTK PAUD dan Dikmas Berkarakter, cerdas dan profesional diharapkan kegiatan ini mampu meningkatkan mutu pembinaan, memotivasi dan menyebarluaskan hasil karya GTK PAUD dan Dikmas dalam rangka mengaktualisasi potensi yang dimiliki.

Jawa Barat ke luar sebagai juara umum dengan mengukir prestasi di beberapa jenis lomba apresiasi yang dipertandingkan dan diperlombakan pada ajang Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas, Jabar berhasil merebut 7 lomba diantaranya : 1. Pengelola LKP 2. Instruktur Outomotif 3. Rambut

22

4. Tutor paket A 5 . Tutor Paket B 6. Pamong.

7. Senam Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy diwakili Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KemendikBud), Harris Iskandar dalam sambutanya menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi GTK PAUD dan Dikmas dalam berkarya, berinovasi, dan berprestasi dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya berharap prestasi itu dapat dipertahankan. Dan bagi yang belum berhasil tidak merasa kecewa, tetapi berusaha keras sampai bisa mencapai prestasi terbaik,” kata dia.

Menurut Harris, keberhasilan bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga tentu bagi bangsa dan negera yang sama kita cintai yakni Indonesia.

Pemerintah, kata Harris patut memberikan apresiasi bagi para tenaga pendidik baik formal maupun nonformal, seperti para pegiat-pegiat pendidikan yang selama ini mengabdi demi mencerdaskan anak bangsa dari usia dini yang dikenal PAUD dan juga kelompok-kelom-

pok belajar masyarakat lainnya.

Karena itu, lanjut Harris lomba apresiasi GTK PAUD dan Dikmas setiap tahunnya diselengarakan sebagai bukti perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan nasional.

Sementara itu menurut perwakilan Disdik Kab. Bandung Drs H. Tedi Priatna MM.Pd yang turut menghadiri mengatakan , melalui ajang apresiasi GTK PAUD dan Dikmas berprestasi dapat meningkatkan mutu tenaga pendidik di Jawabarat khusunya di Kab. Bandung.

Selain itu kata H. Tedi mengaku bangga dengan capaian prestasi dari Jabar dapat menyabet 7 lomba dan keluar sebagai juara umum tingkat Nasional yang di gelar di Balai Raya Semarak Propinsi Bengkulu mulai 9 Juli hingga 15 Juli.

Masih kata H. Tedi, pentingnya acara apresiasi bagi tenaga pengajar PAUD dan Dikmas, adalaah pola pengajaran yang diterapkan pada usia dini merupakan awal pengenalan karakter serta watak seorang anak untuk mengenal dunia.

“Apresiasi ini penting, sebab Pola Pendidikan PAUD dan Dikmas dapat membentuk karakter bangsa sejak usia dini,” ujar H. Tedi saat di hubungi Kontroversinews.com lewat sambungan telepon selularnya. (Lily Setia darma)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

KAA Murni Komunitas KAB. BANDUNG | Ribuan Asep dari berbagai pelosok di Indonesia memadati Gedong Sabilulungan Kabupaten Bandung, Minggu, (23/7) lalu, dalam kegiatan Silaturahim Komunitas AsepAsep (KAA) yang menurut Ketua Komunitas, Asep Tutuy Turyana, kegiatan ini bertujuan untuk lebih mempererat tali pesaudaraan. Dan nama Asep itu ternyata tidak indentik ada di Jawa Barat saja. Di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, dan di tempat lainnya nama Asep bisa ditemukan. Malah di luarnegeri pun ada juga yang bernama Asep.

Kelemahannya mereka tidak bisa berbahasa Sunda saja. Tapi itu bukan satu halangan bagi mereka untuk turut bergabung dengan KAA.Terlepas dari itu, keberadaan KAA ini diakuinya hanya merupakan wadah bahwa nama Asep ternyata tidak hanya di Jawa Barat. Untuk di Kabupaten Bandung ada 50 ribu Asep. Belum di tempat lainnya. Jelas itu suatu kebanggaan bagi kami semua.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Asep Tutuy Turyana Ketua Komunitas Asep itu, lanjut Asep Tutuy, mempunyai kepanjangan sebagai berikut: Agama Sosial Ekonomi Pendidikan (ASEP).

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Jadi jelas konotasi dan pleasurenya, bahwa nama Asep mempunyai pilosofi yang demikian bagus. Begitu juga dengan permasalahan sosial, KAA sudah menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Bandung juga sekitarnya.

Sementara untuk Budaya, kita optimis bisa mengangkat budaya Sunda kembali kepermukaan. Dan KAA jadi roda penggeraknya.

Asep Tutuy juga menegaskan kepada kontroversinews.com, kalau KAA itu bersifat independen tanpa terpengaruhi aroma politik.

Ia mengakui sudah ada beberapa Calon Gubernur dan Calon Bupati yang merapat meminta dukungan KAA, baik itu melalui telepon atau berkunjung langsung kerumah. Semua kami tolak dengan alasan keberadaan KAA murni sebuah komunitas yang menghidari kancah politik.

“Dari obrolan pun KAA sedikit pun tidak pernah menyinggung masalah politik, begitu juga saat Sempal Guyon Gogonjakan, semuanya serba sederhana dan mengalir seperti air. Bersih, segar, nyaman, dan menyenangkan,” kata AsepTutuy.

KAA yang berdiri sejak tahun 2015 itu, setadinya dibatasi keanggotaannya.

Dari 50 orang anggota, naik menjadi 300 orang anggota. Sekarang di tahun 2017 ini jumlah keanggotaan KAA sudah mencapai lebih dari 50 ribu orang.

“Hari ini kami kumpul semua sebagai pembuktian hakiki, kalau nama Asep sudah mendunia yang artinya bisa diketemukan di mana saja,” tutur AsepTutuy.

Sementara dari Asep Teruna, tokoh budaya juga dalang senior di Kabupaten Bandung, mengungkapkan, Habluminanas melalui KAA. Sebab siapa pun yang memutuskan tali silaturahim antara sesama merupakan dosa besar. “KAA ini jelas wadahnya juga tujuannya.Sebab KAA selain merupakan komunitas juga merupakan forum kebersamaan yang mengedepankan tali persaudaraan,” ungkapnya. (Ki Agus N. Fattah).

23

:: REGIONAL

PP Lantik Pengurus Tingkat Kec Cangkuang Kabupaten Bandung KAB BANDUNG | Pelantikan Pemuda Pancasila (PP) Kab Bandung tingkat Kecamatan Cangkuang Pimpinan Anak Cabang di gelar di halaman kantor Kec Cangkuang di hadiri seluruh pengurus PP yang terdapat di wilayah Kab Bandung termasuk Ketua PP Kab Bandung Hj Erma hadir pula tokoh masyarakat H.Akbar Sonjaya berikut tamu undangan pengurus Brigest dan Manggala Kab Bandung .

Dari berbagai sambutan dan diakhiri tausiah Ustad peserta undangan mengikuti tahap demi tahap yang merupakan momen penting dalam mengisi kepengurusan PP tingkat Kecamatan Cangkuang Kab Bandung dan terus berlangsung dari 5 kecamatan yang tersisa.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PP Kab Bandung, Hj.Erma mengatakan,” dengan digelarnya pelantikan ketua untuk Pimpinan Anak Cabang tingkat Kec Cangkuang tentunya melalui hasil rapat musyawarah mengingat ketua sebelumnya sudah hasil jabatannya pelantikan yang berlangsung bukan pimpinan anak cabang saja akan tetapi termasuk para ketua ranting dari 7 desa yang terdapat di Kec Cangkuang Kab Bandung .

Kami berharap kepada pengurus yang sudah dilantik untuk bekerja sesuai dengan peduli yang sifatnya peduli terhadap kepentingan masyarakat, dan sisi lain jgn hanya dalam bentuk Ormasnya saja karena didalamnya ada para pengusaha bisa di fungsikan sebagaimana mestinya, dan dari kegiatan Pelantikan masih terus berlangsung karena 5 Kecamatan dan akan dilakukan pelantikan dalam setiap bulannya .

Banyak yang perlu disikapi dengan Ormas PP dengan terbilang merupakan Ormas tertua di Indonesia , dan untuk sekarang ini kami lebih mengutamakan kegiatan UKM yang terkesan lebih menyentuk hingga ke masyarakat dan itu perlu disoroti bagi kita yang tergabung dalam PP dan selanjutnya PP Kab Bandung harus tetap solid serta menjadi kebanggaan masyarakat untuk menjunjung tinggi azas azas dalam Pancasila,”pungkasnya. (Mindra )

24

Pembangunan Repitalisasi di SMAN 1 Rengasdengklok Diduga Tidak Transparan KARAWANG| Aneh dan sangat disesalkan sikap terbuka dan transparansi publik bagi terciptanya penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa sejalan dengan amanah publik agar terciptanya transparansi publik serta adanya pakta integritas serta banyak lagi yang mengatur tentang ketransparansian tetapi paktanya masih banyak yang tidak mengerti dan tidak paham bahkan banyak yang menganggap uang negara itu adalah uang nenek moyangnya yang orang lain tidak boleh tau.

Kenyataan itu sepertinya terjadi pula di pembangunan repitalisasi yang diterima di SMAN 1 Rengas dengklok Kab. Karawang yang telah diterimanya sebanyak 4 lokal dan anehnya pihak pengawasan rupaya enggan tuk menegur adanya kecurangan itu.

Seperti satu contoh adanya pembangunan repitalisasi sekarang ini yang kabarnya diduga diborongkan ke pihak lain yaitu H. Ato ditambah plang proyek tidak ada serta pembangunan diduga asal – asalan dan kabarnya memungut kepada orang tua siswa Namun pihak pengawasan terkesan tutup mata dengan banyaknya pembangunan yang asal asalan apalagi sipatnya rehab tetapi anggarannya besar besar membuat hal dianggap kurang epektif Adanya dugaan diborongkan serta guna mengetahui berapa sebenarnya anggaran tersebut tim media ini mencoba komunikasi dengan kepala sekolah SMAN 1 Rengasdengklok Hj.Dede Sumiati mpd namun sayang dirinya sama sekali tidak mau kemberikan keterangan bahkan sikap tertutup yang di kedepankan, hanya menurut wakasek kesiswaan dirinya membenarkan diborongkan dengan alasan agar bisa dapat dana sering dari orang tua Sementara Ketua Komite H.Endang hingga berita ini dilansir masih belum bisa dihubungi. (DHIAN ST/TATANG)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL

Penggunaan Air Limbah Bahayakan Hampir Satu Miliar Jiwa BANDUNG | Air limbah yang tidak diolah dari kota yang digunakan untuk irigasi pertanian di seluruh dunia, membuat sekitar 885 juta jiwa menghadapi risiko penyakit, termasuk diare dan kolera, demikian menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di sebuah jurnal lingkungan, beberapa waktu lalu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim riset internasional, lahan pertanian di areal seluas 36 juta hektar di seluruh dunia -sama dengan luas Jerman- dialiri dengan air dari sungai dan danau kotor yang sebelumnya digunakan oleh penduduk kota dengan radius 40km dari hulu.

Sebanyak 80 persen dari lahan pertanian tersebut (29 juta hektar), berada di negara dengan pengolahan air limbah terbatas seperti China, India, Pakistan, Meksiko dan Iran.

Bagian pertama penelitian tersebut menggunakan sistem pemantaun jarak jauh dan informasi geografis (GIS) untuk analisis data, untuk memperkuat peneli-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



tian dan juga perkiraan.

Pay Drechsel, satu satu peneliti tersebut mengatakan, limbah yang tidak diolah, meski kemudian dilarutkan, tetap berbahaya terhadap kesehatan, baik bagi petani maupun konsumen.

“Di dalam air limbah terdapat banyak kotoran yang berasal dari tinja,” kata Drechsel, ilmuwan dari Institut Manajemen Air Internasional (IWMI).

Petani di perkebunan bisa mengalami infeksi kulit akibat terkontaminasi air limbah, sementara konsumen menghadapi resiko menghadapi kontak dengan cacing, diare dan bahkan kolera setelah mengonsumsi sayuran mentah.

Polusi yang diakibatkan oleh kotoran manusia dan hewan sudah terjadi di hampir satu dari tiga sungai yang ada di Amerika Latin, Asia, dan Afrika.

Menurut data dari PBB, sektiar 3,4 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi kotoran.

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Ancaman tersebut semakin besar seiring dengan pertumbuhan penduduk secara global dan pembangunan pemukiman informal yang tidak didukung oleh infrastruktur yang baik, terutama di kota-kota yang sedang tumbuh di negara berkembang.

“Selama investasi di bidang pengolahan limbah lebih lambat dibanding pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak konsumen hasil pertanian mentah yang terancam,” kata Anne Thebo dari Universitas Kalifornia, Barkeley.

Pada Maret lalu, ahli dari PBB mengatakan bahwa pemerintah di mana pun harus melihat bahwa pengolahan limbah bukan sebagai masalah biaya, tapi justru sebagai sumber berharga yang bisa digunakan untuk memenuhi permintaan atas semakin tingginya kebutuhan air bersih, energi dan bahan mentah.

Limbah juga mengandung nutrisi seperti fosfor dan nitrat yang bisa diubah menjadi pupuk, sementara lumpur bisa diolah menjadi biogas. (Ant/Gin)

25

:: REGIONAL

Gedung Pengungsian Program CFR Diresmikan Bupati

B

upati Bandung, H. Dadang M. Naser, menandatangani batu prasasti tanda diresmikannya Gedung Pengungsian Program Community Flood Resiliance (Masyarakat Tangguh Banjir) di Desa Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot, Selasa (11/7) lalu. Penandatanganan juga dilakukan oleh Ketua PMI Kabupaten Bandung, Dr. H. Achmad Kustijadi dan perwakilan Zurich Insurent Bandung, Tatang.

Gedung seluas 161 m2 di atas lahan seluas 4.960 m2 yang dibangun atas kerjasama Pemkab Bandung, PMI,

26

“Melalui Program Masyarakat Tangguh Banjir (CFR), kerjasama dalam pembangunan Gedung beserta fasilitas pendukungnya ini disertai harapan agar meningkatkan ketahanan dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana alam, khususnya banjir,” kata Dadang Naser.

Dalam berbagai kesempatan, kata Dadang, dirinya sering mengkampanyekan Kabupaten Bandung Bebas Sampah 2020, dan Ia berharap semua lapisan masyarakat bisa terlibat untuk mewujudkannya.

“Sampah sebagai penyebab utama

International Federation Red Cross and Red Crisence dan Zurich Insurent ini, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 486.939.000,- dan diselesaikan selama 120 hari kerja yaitu mulai 1 Maret 2017 sampai 30 Juni 2017.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan upaya pengurangan resiko bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan Pemerintah Daerah. Menurutnya, langkah nyata dalam pengurangan resiko bencana adalah dengan membangun kesiapsiagaan segenap komponen masyarakat, pemerintah dan juga swasta.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: REGIONAL banjir tidak akan selesai hanya dengan berkeluh kesah, saya tidak akan pernah bosan mengatakan kepada masyarakat agar jangan buang sampah sembarangan, pilah sampah sejak dari sumbernya dan simpan air saat hujan sebagai tabungan air untuk musim kemarau,” ujar Dadang.

Atas nama masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya warga Kecamatan Dayeuhkolot, Dadang sangat bersyukur dan berterimakasih atas perhatian PMI Pusat dan pihak Internasional atas berdirinya gedung pengungsian ini.

“Mudah-mudahan gedung ini tidak selamanya digunakan untuk singgah dan semoga banjir bisa kita tangani bersama,” harap Bupati Bandung.

Sementara itu Ketua PMI Kabupaten Bandung, Dr. H. Achmad Kustijadi, mengatakan bahwa CFR adalah upaya pemberdayaan agar masyarakat mampu dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya untuk menurunkan tingkat resiko dampak bencana di wilayahnya.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Tujuan pembangunan Gedung Pengungsian ini adalah untuk menghindari dan mengurangi tingkat kesakitan bagi penduduk akibat banjir genangan, khususnya bagi sekitar 162 KK yang hanya memiliki rumah satu lantai dan berada di daerah bantaran Sungai Citarum.

“Untuk meningkatkan kesiap siagaan dan pengurangan resiko bencana ini, PMI telah melakukan beberapa kegiatan untuk penguatan kapasitas SDM Desa Dayeuhkolot, Desa Citeureup dan Desa Bojongsoang,” kata Achmad Kustijadi.

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Kegiatan yang dimaksud Achmad yaitu Baseline Survey, Pemetaan Bahaya kerentanan Resiko dan Kapasitas, Pelaksanaan Partisipatori Rural Appraisal (pengkajian dengan masyarakat) dan Penyusunan Rencana Kerja. Dari kegiatan-kegiatan itulah ujarnya akan menghasilkan beberapa rekomendasi utama di setiap desa dalam pengurangan risiko bencana, salah satunya pendirian gedung pengungsian.

“Tujuan pembangunan Gedung Pengungsian ini adalah untuk menghindari dan mengurangi tingkat kesakitan bagi penduduk akibat banjir genangan, khususnya bagi sekitar 162 KK yang hanya memiliki rumah satu lantai dan berada di daerah bantaran Sungai Citarum,” jelasnya.

Selain gedung pengungsian ini, menurut Achmad, di lokasi yang sama dengan anggaran dari APBD, pihak desa pun berencana membangun Puskesdes, pembuatan sumur dalam dan MCK komunal sebagai fasilitas pendukung. (Ki Agus Fatah)

27

:: ADVERTORIAL

WTP Keenam Kali Ketua BPK RI Serahkan Langsung LHP LKPD TA 2016 Pemprov Jabar BANDUNG - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Jawa Barat pun meraih opini ini secara berturut-turut dalam enam tahun terakhir.

28 28

FOTO-FOTO: HUMAS PEMPROV JABAR

S

ebagai bentuk apresiasi, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jawa Barat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Jabar, Jl. Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Senin (12/6/17) lalu.

Opini BPK termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional para pemeriksa keuangan mengenai kewajaran laporan keuangan. WTP merupakan opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

“Bedasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016,” kata Moermahadi dalam acara penyerahan LHP tersebut.

Namun, dalam LHP TA 2016 Jawa Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Seperti Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

Temuan SPI diantaranya adalah temuan atas penatausahaan Barang Milik

Daerah (BMD) yang masih belum sepenuhnya memadai. Karena pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) tidak lengkap dan adanya pemanfaatan tanah oleh pihak lain tanpa izin. Selain itu, adanya kurang salur dana BOS Pusat dikarenakan pengajuannya yang terlambat kepada Tim Manajemen BOS Pusat.

“Dana BOS kurang salur, bukan berarti ada masalah. Masalahnya hanya kurang salur saja. Jadi, Insya Allah disalurkan tahun ini. Kalau tidak salah persoalannya bukan di provinsi, tapi ada persoalan kemungkinan

dari pusat turunnya lambat atau kemungkinan proses ke daerahnya ada masalah,” ujar Aher usai acara penyerahan LHP. Aher mengaku pihaknya tidak pernah memerlambat penyaluran dana BOS. Permasalah yang ada bisa dirinci secara jelas, sehingga bisa diketahui penyebab keterlambatan tersebut. “Tapi yang jelas kita tidak pernah memperlambat penyaluran, apalagi ada hak masyarakat. Uangnya masih ada, hak masyarakatnya masih ada, sehingga kurang salur tersebut akan disalurkan tahun ini,” ungkapnya.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Birokras si Tanpa aK Korupsi orupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUS EDISI AGUSTUS STUS 2017

:: ADVERTORIAL Pemprov Jawa Barat pun akan segera menindaklajuti permasalah yang ada agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. “Kita harus segera menindaklanjuti catatan-catatan dari BPK, sehingga segera terselesaikan dan diusahakan tidak terulang pada tahun-tahun ke depan,” ujar Aher.

Sementara itu, Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa adalah hal wajar bagi Jawa Barat mendapat WTP enam kali. “Ya memang wajar, masa kita ada-adaian. Memang sudah sewajarnya,” tukas Moermahadi.

Ada empat kriteria dalam pemberian opini. Moermahadi menjelaskan bahwa: Pertama, laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kecukupan bukti. Ketiga, Sistem Pengendalian Intern. Terakhir, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari empat kriteria ini yang dilihat adalah materialitinya.

“Tadi ada beberapa catatan masalah ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tapi dilihat dari materialitinya. Kalau nggak terlalu materil tidak berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh pada opini atau kewajaran,” ucap Moermahadi.

“Ya kalau prestasi enam kali ya memang usaha dari Provinsi Jawa Barat. Tetap harus dipertahankan opini itu,” pintanya.

Namun, Moermahadi juga menekankan masih ada hal yang harus diperbaiki oleh Pemprov Jawa Barat dalam LKPD-nya.

Selain hal-hal tersebut di atas, Moermahadi mengungkapkan bahwa peruntukkan aset yang sudah dibeli harus jelas penggunaannya.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



“Ada masalah aset-aset yang sudah dibeli, diperuntukkannya sekarang buat apa.

Itu kan sekarang diperuntukkannya untuk apa,” kata Moermahadi.

Menanggapi hal tersebut, Aher menjelaskan bahwa aset-aset yang ada merupakan fasilitas bekas penyelenggaraan PON 2016 di Jawa Barat. Pihaknya saat ini sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendistribusikan aset tersebut agar berdaya guna. “Sekarang semuanya sedang dikumpulkan dan sudah terkumpul. Kemudian ke depan kita akan membuat pertemuan-pertemuan. Nanti akan ada distribusi, siapa yang akan memiliki,” jelas Aher.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan dan rekomendasi pemeriksaan, namun terletak pada efektivitas pimpinan Pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan. Untuk itu, diperlukan pula satu sistem informasi guna memantau perkembangan dan status lanjut atas rekomendasi BPK. Pada kesempatan ini, Ketua BPK juga mengingatkan bahwa sesuai ketentuan Pasa 20 ayat (3) Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Daerah berkewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak LHP diterima. Rekomendasi tersebut diwujudkan melalui action plan (rencana aksi) yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Terkait Pelaksanaan rencana aksi maupun penjelasan lebih lanjut atas sub-

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

stansi LHP, BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Jawa Barat.

Aher Berbagi Tips Raih WTP Tahun ini adalah keenam kalinya LKPD Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK RI. Aher pun menjelaskan kunci pemerintahannya mendapat WTP ini. Kata Aher, salah satu hal yang menjadi hambatan untuk WTP adalah aset. Tahun 2009, Pemprov Jabar pun membuat tim khusus penataan aset. Pada tahun berikutnya penataan aset milik Pemprov Jabar pun semakin baik.

“Yang kedua, kita waktu itu dianjurkan oleh BPK untuk mengadakan SDM keuangan. SDM Akuntansi. Ternyata ketika lihat di berbagai OPD itu ada yang tidak ada (SDM keuangan). Dan saya merasa bahwa orang yang jujur saja tanpa Ilmu Akuntansi sulit melaporkan dengan baik. Oleh karena itu, perlu jujur dan perlu ilmu Akuntansi baru laporan keuangannya bisa dibaca dengan benar,” papar Aher.

Kesempatan tersebut oleh Aher digunakan untuk mengajukan perekrutan tenaga ahli Akuntansi. Pemprov Jawa Barat mengajukan kepada Pemerintah Pusat sekitar 80 tenaga akuntan dari 160 formasi pegawai yang akan dijadikan PNS. Alhasil Pemerintah Pusat hanya mengabulkan 38 orang akuntan.

“Itu (80 akuntan) sesuatu banget. Karena ketika kita sebar ke masing-masing OPD punya tugas khusus untuk melaporkan keuangan. Dan semenjak itu laporan keuangan berjalan lebih baik,” tutur Aher.

Aher juga menekankan bahwa Pemprov Jawa Barat mendapatkan WTP enam kali berturut-turut tanpa embel-embel apapun. Hal ini terkait BPK yang saat ini tengah mendapat sorotan karena salah satu pegawainya tertangkap KPK. “Santai aja kita, ngga ada masalah apa-apa. Ngga perlu bela diri atau apapun.

Pokoknya Jawa Barat tanpa basa-basi, tanpa embel-embel, tanpa apa-apa, enam kali berturut-turut WTP. Titik!” pungkasnya.

(HUMAS JABAR)

29

:: NUSANTARA

Mesak Manibor Siap Maju di Pilgub Papua 2018 PAPUA | Sebagai Mantan Bupati Kabupaten Sarmi sosok Mesak Manibor,ST masuk dalam burca pencalonan Pilgub Papua periode 2018-2023.

Menurut ia, dirinya merasa terpanggil dan ingin berkontribusi untuk memajukan Papua yang lebih baik lagi.

“Dari lubuk hati yang paling dalam saya merasa terpanggil untuk mengikuti pencalonan Gubernur tahun depan, bukan mencari jabatan dan popularitas, tapi saya ingin berkontribusi lebih luas dalam memajukan Propinsi Papua untuk 5 tahun kedepan” ujar Mesak Manibor kepada Kontroversinews.com, Rabu (19/07) lalu.

Sebagai Manager Klub Sepak Bola Reliv Christa FC, sosok Mesak Manibor dikenal sebagai bapak penggagas, pencari bibit bibit baru calon pemain sepakbola Papua yang siap bertarung dikancah sepakbola dalam dan luar negeri.

Kurang lebih 600 anak-anak datang dari berbagai Kabupaten yang ada di Papua yang mengikuti seleksi dan pelatihan di club Reliv Christa FC ini untuk menjadi pemain sepakbola yang profesional.

Dari kecintaannya terhadap sepakbola, dirinya terpanggil untuk memimpin Gubernur Papua agar para pemain sepakbola dari Papua bisa bersinar ditengah pemain Nasional Indonesia lain nya bahkan sampai ke manca Negara.

Bagi orang Papua, kata Mesak, sepakbola adalah bukan sekedar identitas tapi menjadi wahana ekspresi dari kejantanan laki laki Papua dan bahkan ekspresi dari keterbukaan dan kegairahan masyarakat Papua dalam menyikapi hidup.

Ketika disinggung calon pemimpin Papua yang ideal, Mesak Manibor mengatakan, pemimpin daerah bukan sekedar sebagai pemimpin tapi bagaimana bisa memajukan daerah Papua dikancah nasional yaitu dengan memajukan semua sektor pembangunan yang ada. Program-program pembangunan harus jelas dan harus mempunyai hasil yang nyata.

“Bagaimana kita membangun Masyarakat Papua seutuhnya dengan tidak

30

Selain memajukan persepakbolaan di Papua, dirinya berkeinginan untuk memajukan sektor pertambangan.

“Kita mengambil contoh tambang emas diwilayah pegunungan, jika saya terpilih dan Tuhan berkehendak, saya akan mengangkat dan mengeksplor sumber daya alam yang kita miliki, karena Tuhan telah memberi kekayaan alam yang kaya di Tanah Papua,” katanya. (YERRY/

membeda bedakan semua masyarakat Papua yang ada, Selain itu, program pembangunan harus merata keseluruh pelosok ditanah Papua ini,” jelas Manibor.

Sebelum menjabat Bupati, dirinya pun pernah menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Sarmi selama 10 tahun.

Beliau juga aktif diberbagai organisasi dan pernah menjadi Ketua Mahasiswa KTI Wilyah Indonesia Timur juga sebagai Ketua III Dewan Adat Tabi.

HDN)

Edukasi Demokr Demokrasi rasi Birokrasi Tanpa Kor Korupsi rupsi 



EDISI 21 | Tahu Tahun un II: AGUSTUS 2017 20117

:: NUSANTARA

Pasar Youtefa Akan Beroperasi Tahun 2018 KOTA JAYAPURA | Tahun 2018 mendatang, masyarakat Kota Jayapura akan memiliki Pasar yang bersih dan sehat yang diberi nama Pasar Youtefa. Pasar tersebut sudah lama ditunggu masyarakat dikarenakan pasar lama sudah layak untuk diganti. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Jayapura, Robert L.N. Awi ST,MT, kepada Kontroversinews diruang kerjanya.

“Sudah lama masyarakat Kota Jayapura mengidam idamkan Pasar yang bersih dan sehat. Dalam hal ini Dinas Perindag Kop sudah membuat program untuk memenuhi keinginan masyarakat, untuk mengganti pasar lama,” katanya.

Sedangkan keberadaan pasar lama, rencananya akan digunakan untuk ruang terbuka hijau. Keberadaan pasar lama kata Robert sudah tidak memungkinkan lagi untuk dijadikan Pasar yang bersih dan sehat.

Pasar lama tersebut berdiri disamping bantaran sungai dan letaknya berada di dataran rendah, sehing-

ga sering menjadi langganan banjir tahunan.

“Oleh sebab itu Pemerintah Kota merelokasikan Pasar Youtefa lama ke tempat yang baru. Lokasi nya juga telah siap dan sekarang kami lagi berbenah agar tahun depan Pasar Youtefa bisa difungsikan.”

Ujar Robert.

Agar menjadi pasar yang higenis, kata Robert harus dipersiapkan masterpland yang baik seperti, instalansi pengolahan air limbah (IPAL) dan fasilitas jalan umum.

Untuk akses jalan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas PU untuk merampungkan fasilitas jalan Pasar.

Dirinya berharap, pembagunan pasar baru tersebut bisa dilaksanakan sesuai jadwal dan tidak mendapat kendala, agar tahun 2018 bisa beroperasi.

“Diharapkan pasar Youtefa bisa menjadi pasar tradisional yang modern seperti pasar modern dikota lain, dan menjadi Destinasi Wisata bagi masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya,” ujarnya. (YERRY/HDN)

Robert L. N. Awi,ST,MT. Kepala Dinas Desprindakop Kota Jayapura,

Ini Alasan Dewan Pers Buat Pedoman Pemberitaan Kasus Bunuh Diri KETUA Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo, mengatakan pihaknya berencana membuat pedoman terkait cara peliputan berita yang berkaitan dengan pembunuhan sadis oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dan tindakan bunuh diri.

Pria yang akrab disapa Stanley itu menjelaskan, media-media di beberapa negara Eropa dan Australia sudah tidak memuat berita-berita tentang bunuh diri karena khawatir tindakan itu akan ditiru orang lain yang sedang dalam masalah kejiwaan atau depresi.

“Di Eropa dan Australia, bunuh diri

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



kalau bisa tidak diberitakan. Memang tidak diatur dalam kode etik, namun barangkali ini common sense yang harus dikembangan di kalangan jurnalis,” kata dia.

“Saya sendiri akan berupaya melalui dewan pers agar membuat semacam pedoman bagaimana membuat liputan terkait dengan kasus-kasus bunuh diri,” jelas dia.

Dia menjelaskan, Dewan Pers membutuhkan saran dari para pakar psikologi, dokter kejiwaan dan masyarakat agar menyampaikan protesnya secara tertulis mengenai hal-hal yang perlu atau tidak perlu diberitakan dalam sebuah liputan bunuh

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

diri, pembunuhan atau kasus-kasus lain yang memuat unsur sadis.

“Secara spesifik, ingin mendorong kepada psikolog dan dokter jiwa agar menyampaikan protes tertulis. Mereka yang mengerti tentang bahaya meniru perilaku bunuh diri,” lanjut dia.

Ia menambahkan, “Adukan ke Dewan Pers dan Dewan Pers akan menyusun pedoman ini. Itu akan mempercepat menyusun panduan liputan tentang perbuatan yang diindikasikan pelaku mengalami depresi atau gangguan jiwa, termasuk bunuh diri.”

Sebelumnya, dalam Kode Etik Jurnalistik pun sudah dijabarkan bahwa wartawan Indonesia agar tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. (ANTARA)

31

:: NUSANTARA

Siap-siap untuk Para Kades,

Jokowi akan Bawa KPK Cek Keuangan Desa

P

residen Joko Widodo ingin Dana Desa yang diturunkan pemerintah digunakan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, Jokowi berencana mengajak KPK turun ke desa mengecek sistem keuangan desa.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berdialog dengan Kadiman, seorang kepala desa di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Jokowi bertanya apa yang dilakukan Kadiman setelah mendapat Dana Desa.

“Ceritakan apa yang sudah dilakukan setelah dapat Dana Desa. Dapatnya berapa tahun 2016?” tanya Jokowi di Istana Negara dalam acara Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5/2017) lalu.

“Rp 700 juta sekian, Pak,” jawab Kadiman.

“Gede banget dong, ya. Terus?” tanya Jokowi lagi.

32

“Alhamdulillah, dengan sistem SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) kami bisa melakukan transparansi dan selalu terbuka untuk masyarakat, dari perencanaan sampai penggunaan. Sehingga kita bisa melakukan pemeringkatan, mana yang perlu kita utamakan atau skala prioritas. Jadi kita selalu terbuka terhadap masyarakat dan kita juga membikin baliho supaya APBDes kita bisa dilihat masyarakat, kegunaannya apa saja, sehingga semua bisa memantau untuk apa,” jelas Kadiman sebagaimana dikutip dari detik. com.

Jokowi pun kembali bertanya, apakah penduduk desa tersebut mengetahui anggaran yang diterima. Sebab, Jokowi mengatakan pernah mengecek ke beberapa tempat, ada penduduk yang tidak tahu.

“Insyaallah tahu, Pak, karena kami setiap penganggaran itu rapat selalu mengundang banyak. Ini ada duit saya

bilang, mau digunakan apa. Yang penting tidak melenceng dari RPJMDes kita dan RKP kita,” kata Kadiman.

“Benar semua rakyat tahu, ya?” tanya Jokowi lagi.

“Insyaallah, Pak, karena kita mengadakan papan informasi yang kita letakkan di kantor desa di wilayah strategis.

Jadi masyarakat tahu bahwa dana desa berapa PAD, berapa ADD (cek lagi), insyaallah terbuka,” jawab Kadiman.

“Terbuka, ya? Tapi begini lo, nanti ke desa Bapak-bapak ini tidak sendirian lo. Saya ajak KPK,” kata Jokowi.

Mendengar perkataan Jokowi, Kadiman pun mengaku siap keuangan desanya diperiksa KPK. “Insyaallah siap, Pak,” katanya.

“Kelihatannya yakin. Omongnya tuh kelihatan, siap-nggak siap kelihatan. Kalau agak grogi, malah tak cek nanti. Tapi kan ini tidak grogi,” ucap Jokowi menutup dialog dengan Kadiman. (Gin)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: NUSANTARA

SMAN 1 Pontianak Target Tiga Besar Lomba Sekolah Sehat PONTIANAK|SMAN 1 Pontianak Kalimantan Barat salah satu sekolah favorit di kota Pontianak ini berdiri sejak 1953 selalu menjadi sekolah favorite di kota Pontianak, saat ini SMAN 1 memiliki bangunan bertaraf internasional yang sangat indah ruang belajar yang sangat rapi sarana olah raga yang cukup luas, dan perlengkapan sarana lain nya seperti LAB, Musholah, gedung aula, ruang perpustakaan, ruang UKS, lahan Parkir yang luas, taman hijau, kantin serta toilet berwastafel yang semuanya tertata dengan rapi dan indah.

Sekolah ini telah menorehkan segudang prestasi baik dari segi pendidikan maupun keberhasilan para alumninya yang tersebar di seluruh dunia bahkan internasional, salah satu yang sangat menarik adalah Guru yang mengajar di SMAN 1, diantaranya Ibu Estika Laras, beliau adalah guru biologi sekaligus sebagai kepala LAB di SMAN 1 yang memiliki prestasi Juara Lomba ilmu biologi se Kalimantan Barat tahun 2017 dan pada bulan Agustus 2017 di kirim ke Jakarta untuk mewakili Kaliman-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



tan Barat dalam rangka lomba ilmu biologi seluruh Indonesia.

Beliau salah satu alumni dari SMAN 1 begitu juga dengan kedua orang tuanya, yang tidak kalah menarik adalah Bapak Untung Surya, MA. Pd, waka kurikulum serta Guru Pendidikan Agama Islam di SMAN 1, segudang prestasi telah diraih, mulai dari karya tulis, karya inovasi, penghargaan atau tanda jasa yang pernah diraih seperti Satyalancana Karya satya X tahun 2010 Presiden RI, Reward pertukaran guru PAI tahun 2009 oleh Dirjend Pendidikan Islam dan Kementerian Agama RI, Australia Awards – Short Term Awards offer tahun 2016 oleh Pemerintahan Australia dan masih banyak prestasi lainnya yg pernah beliau raih dan pada tahun 2017 ini beliau adalah salah satu peserta pemilihan Guru berprestasi tingkat nasional jenjang SMA. Pada 22 juli 2017 lalu SMAN 1 Pontianak mengadakan acara Halal bi halal lintas Alumni, acara ini dihadiri ribuan alumni dari berbagai angkatan mulai dari angkatan 1960 an sampai angkatan 2010 an baik

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

yang tinggal di Kalimantan Barat maupun dari luar Kalbar.

Ketua panitia Agus Karna Jaya angkatan 1982, diantara beberapa alumni yang kami wawancarai semuanya menyambut positif acara ini dan mereka sangat bahagia akan adanya acara seperti ini dan berharap dapat dilangsungkan sesering mukin, seperti yang diutarakan Heri Sutaji dan Syarifah mereka adalah alumni SMAN 1 tahun angkatan 1977.

“Alangkah baiknya jika acara ini dilaksanakan kembali dapat ditambahkan acara-acara amal ataupun siraman rohani,” tutur Syarifah yang merupakan pensiunan Ispektorat Prov Kalbar ini.

Hal senada juga disampaikan salah satu alumni SMAN 1 dan juga atlet voly pada eranya yaitu Upick Risma tahun angkatan 1968 beliau sangat senang dengan adanya acara seperti ini beliau berpesan pada generasi muda sekarang khususnya siswa–siswi SMAN 1 supaya kelak dapat membangun bangsa dan negara ini dan selalu bersemangat dalam menimba ilmu demi masa depan mereka.

Umur boleh tua semangat tetap muda seloroh ibu yang masih berpenampilan menarik ini, tidak jauh beda apa yang disampaikan Jhon Riko Leonardus Siahaan beliau angkatan 2007. “Acara ini sangat dinantikan kami berharap dilakukan minimal 2 tahun sekali yang bertujuan untuk menyambung tali silahturahmi dari tidak saling kenal di luar sana menjadi saling mengenal dan dapat menjadi wadah untuk mempererat silahturahmi ataupin membentuk organisasi bagi para alumni yang dapat mendukung program – program dari SMAN 1 saat ini agar dapat menjadikan sekolah ini jauh lebih baik lagi,” ungkap Jhon yang sekarang bekerja di Kantor BPN Prov Kalbar.

Sementara Bistok anggota komite sekolah sangat bangga anaknya dapat bersekolah di SMAN 1 pontianak ini dia berharap pada tahun 2017 ini SMAN 1 Pontianak dapat masuk 5 besar dalam lomba sekolah sehat tingkat nasional, karena menurutnya banyak kreteria yang sudah terpenuhi oleh SMAN 1 Pontianak.

“Kandidat kuat dalam acara tersebut mulai dari Alumni, bangunan sekolah, system pengajaran dan masih banyak lagi kreteria lain. SMAN 1 layak mendapatkan gelar sekolah sehat, ya paling tidak 5 besar lah,” kata Bistok. (Budi)

33

:: NUSANTARA

Kejahatan Korporasi Chandiran di Sulsel dan Jambi JAMBI | Indikasi kejahatan perbankan Chandiran (WNA Malaysia) dan Pakhrul Ilahi (Direksi PT Emas Maju Agrosawit), utamanya penerbitan cek tunai PT. Emas Maju Agrosawit tanpa dana adalah tanggung jawab penuh PT. Emas Maju Agrosawit (PT. Emas).

P

enggelapan oleh oknum PT. Emas merupakan kejahatan korporasi yang berdampak buruk terhadap bisnis Indonesia, terutama pada kepercayaan atas cek tunai yang diterbitkan di Indonesia. Kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT. Emas Maju Agrosawit sudah diawali oleh Chandiran dan Pakhrul yang berhasil menipu korban yang berinisial MM warga Medan, pengusaha JS dan MS di Palembang, dan korban pada HS, DP, KS, ETS warga Jambi, serta inisial I warga Bandung.

Penipuan Direksi PT. Emas Maju Agrosawit terindikasi dimotori oleh Riky dengan sengaja melakukan perlanggaran Hukum Indonesia.

Kejahatan perbankan yang dilakukan Chandiran dan Pakhrul Ilahi sudah dilaporkan Mitra Usahanya di Jambi sejak 19 Oktober 2015 ke Polda Jambi.

Setelah jadi terlapor, ternyata Chandiran dan Pakhrul Ilahi masih menerbitkan cek tunai dan BG tanpa dana. Lebih berani lagi, saat Cek yang diterbitkannya masih beredar, saat rekening PT. Emas Maju Agrosawit yang dikelolanya sudah ditutup, bahkan tidak mengumumkan/tidak memberitahukan pada Bank dan rekan bisnisnya dimana lokasi Kantor nya.

Menurut Zulfebriansyah pada (9/5/ 2016) lalu, Ass. Vice President BNI Cab. Utama Palembang mengatakan bahwa rekening PT. Emas Maju Agrosawit (PT Emas) sudah ditutup. Pasalnya, meski telah masuk Daftar Hitam Nasional (DHN), Chandiran Govindasamy dan Pakhrul Ilahi (Direksi PT. Emas), masih

34

berani melanjutkan penipuan, dengan menerbitkan cek/BG kosong BNI. BNI sudah minta blanco Cek/BG dikembalikan, tetapi tidak direspon PT. Emas.

Sudah berkali kali dihubungi ke Kantornya (Ruko Mangara yang disewanya), di Sukabangun I, Chandiran dan Pakhrul tidak ada, sudah menghilangkan jejak bahkan HP nya makin sulit dihubungi.

Ketika dikonfirmasi kepada H. Siagian SH, (pelapor cek kosong) korban Chandiran dan Pakhrul Ilahi di Polda Jambi menyatakan, oknum Chandiran adalah warga asing asal Malaysia, dan yang bersangkutan perlu dilaporkan,

agar perbuatannya di Indonesia dapat diproses seturut hukum.

Chandiran, Penipu Lintas Provinsi Belum Jadi Tersangka Meski Chandiran sudah dilaporkan dalam beberapa kasus penipuan lintas Provinsi, namun hingga saat ini belum ditetapkan tersangka oleh Polda Sumsel dan Jambi. Namun, Pakhrul Ilahi yang dinyatakan bersama sama dengan Chandiran, Shanmuganathan dan Sadish Kumar melakukan perbuatan sama, terlebih dahulu jadi tersangka pada tahun 2016 lalu.

Menurut Mangara pada Kontroversinews.com alat bukti cukup banyak dan akan dilengkapi pada gelar yang akan dilakukan tgl 25/7/2017. Diantaranya penipuan yang dilakukan Chandiran di Medan, Palembang dan Jambi sudah dilaporkan ke Polisi. Sedangkan nama Lai Mee Yek, alias Mey Mey, pengusaha asal Medan juga telah melaporkan Chandiran ke Polres Ogan Ilir Sumsel dengan nomor LP/B- 433/X/2013/

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: NUSANTARA Berulang kali laporan keuangan bulanan dan tahunan diminta kepada Direksi tetapi tidak diberikan. Dengan menggelapkan Laporan Keuangan, Pakhrul Ilahi dan Riky menyatakan Pabrik PT Emas Maju Agrosawit mengalami kerugian.

Sumsel/RES OI tgl 08-10-2013.

Korban lainnya yang bernama Joni Saragi, pengusaha asal Palembang, melaporkan penipuan Chandiran dan Pakhrul ke Polda Sumsel, (LPB/579/ VII/2014/SPKT Polda Sumsel, 8 -7-2014), Drs. H. Siagian SH, kota Jambi, melaporkan penipuan Chandiran dan Pakhrul di Polda Jambi,LP/B-335/X/2015/ Jambi/SPKT, 19/10–2015.

Ir. Kasianus melaporkan Cek tunai Pakhrul dan Chandiran karena kosong, tgl 19/10-2015. Penipuan ini masih dapat ditambah dengan LP lainnya di Polda Sumsel dan penipuan lain di Bandung yang belum dilaporkan pada Kepolisian.

BPN Samosir Sosialisasi Pengurusan Sertifikat KAB SAMOSIR | Kepala Dinas Badan Pertanahan (BPN) Samosir, Jusen faber Damanik dan kepala seksi hubungan pertanahan Surya alter tarigan beserta Jainurpi hasibuan bagian kasi inprastrutur pertanahan mengundang sosialisasi kepala Desa,lurah beserta aparat desa, masyarakat dikantor Badan Pertanahan Parbaba Kamis,13 Juli 2017 lalu untuk membuat dan mengurus sertifikat kepemilikan tanah yang belum mempunyai sertifikat tanah masing masing.

Pihak badan pertanahan menyerahkan pormulir balangko kepada Kepala desa dan kelurahan agar

diberikan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat secara garatis yang jumlahnya mencapai 2000 di tiga kecamatan, Simanindo,pangururan dan palipi sampai bulan desember dengan tahab pertama sesuai anggaran yang ditanggung pemerintah pusat.

Dan pihak pertanahan menghimbau kepada masyarakat bila ada pungutan biaya dilakukan pihak terkait dan kepala desa akan dikenakan sanksi tolong dilaporkan.”Kami pun siap untuk turun ke masyarakat bila masyarakat atau kepala desa mengundang kami langsung kelapangan,” ujarnya. (PS)

Kejahatan Korporasi.

Kejahatan korporasi yang dilakukan Chandiran dan Pakhrul di perusahaan PT. Emas, sudah tercium sejak Proposal Investasi Pengembangan PT tersebut pada bulan Oktober 2013. Dalam proposal terdapat beberapa kejanggalan termasuk susunan pengurus asal negara Malaysia yang telah menghilang sejak Chandiran dan Pakhrul dilaporkan ke polisi.

Kemudian, kejahatan korporasi dilanjutkan dengan menggelapkan informasi penghasilan pabrik. Berulang kali laporan keuangan bulanan dan tahunan diminta kepada Direksi tetapi tidak diberikan. Dengan menggelapkan Laporan Keuangan, Pakhrul Ilahi dan Riky menyatakan Pabrik PT Emas Maju Agrosawit mengalami kerugian.

Dalam Musyawarah Kemitraan di rumah makan Sederhana Lintau di Palembang, Riky menyampaikan dalil sesat, bahwa perjanjian kemitraan antara Mitra dengan PT. Emas Maju Agrosawit tidak sah karena bukan antar PT. Terakhir diperoleh fakta bahwa PT. Emas telah ganti baju menjadi PT. Agro Indralaya Mandiri dengan Dirut Pakhrul Ilahi.

Sementara pemegang saham menurut Rosa Maulani dan Rauf, disebut Pakhrul Ilahi, Abusar, Riky (pengacara PT. Emas) dan Rauf. Diduga kuat ganti baju PT. Emas Maju Agrosawit adalah untuk menggelapkan PT. Emas Maju Agrosawit dan seluruh kewajiban hukumnya pada Mitra, kreditur, pajak dan lain lain. (Sanur).

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

35

:: NUSANTARA

Bupati Samosir Apreasi Kerja Keras Kepolisian RI KAB SAMOSIR | Bupati Samosir Rapidin Simbolon menjadi Inspektur Upacara(Irup) pada Hari Bhayangkara ke 71 di tanah lapangan Kecamatan Pangururan, Senin (10/7) lalu. Turut hadir, Wakil Bupati Samosir, Juang Sinaga, Kapolres Samosir, AKBP Donald Simanjuntak, Kejari Samosir, Edward Malau, pimpinan SKPD, para Kasat, Ormas, OKP, serta tamu undangan lainnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Bupati Samosir sangat mengapreasi kerja keras kepolisian RI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga hasilnya kelihatan, hasilnya nyata. Sebagai contoh di bulan suci ramadhan dan lebaran situasi kamtibmas sangat kondusif, seluruh masyarakat merasa aman, lalu lintas mudik lebaran lancar, kecelakaan lalu lintas turun drastis, dan harga kebutuhan pokok juga stabil.

“Dalam usia ke 71, Polri telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas yang tinggi untuk mendukung terwujudnya pembangunan na-

“Saya bersyukur bahwa Polri masih survive sebagai organisasi bahkan sudah berkembang menjadi institusi penting. Serta menjadi salah satu pilar perekat keutuhan NKRI. Saat ini organisasi Polri terdiri dari 33 Polda, 461 Polres, dan 4872 Polsek dengan total anggota sejumlah 423.624.” sional dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang stabil dan kondusif, melakukan pencegahan konflik, penjagaan demonstrasi, penanganan terorisme, pemberantasan narkoba.

Menekan angka kejahatan konvensional seperti premanisme dan kejahatan jalanan serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,”kata Bupati Bupati Samosir menambahkan, kesuksesan Polri tersebut tidak terle-

pas dari bantuan, dukungan serta kerja sama dengan seluruh komponen negara dan elemen masyarakat. Karena itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh elemen masyarakat beserta instansi terkait yang telah mendukung pelaksanaan tugas Polri.

Terpisah, Kapolri Tito Karnavian melalui Kapolres Samosir dalam sambutannya menyampaikan, 1 Juli ditetapkan sebagai hari Bhayangkara.

Kepolisian yang semula terdiri dari banyak elemen, pada tanggal 1 Juli 1946 disatukan dalam djawatan Kepolisian Negara yang merupakan Kepolisian Nasional dan langsung berada di bawah perdana menteri atau presiden.

“Saya bersyukur bahwa Polri masih survive sebagai organisasi bahkan sudah berkembang menjadi institusi penting. Serta menjadi salah satu pilar perekat keutuhan NKRI. Saat ini organisasi Polri terdiri dari 33 Polda, 461 Polres, dan 4872 Polsek dengan total anggota sejumlah 423.624,”ujarnya.

Kapolres Samosir menambahkan, Polri bukanlah hanya milik Polri semata namun Polri adalah milik kita semua.

Baik pemerintah maupun masyarakat, karena itu dukungan dan doa dari semua pihak sangat kami butuhkan guna mewujudkan harapan pemerintah dan masyarakat. (P S)

Bupati Samosir Rapidin Simbolon membacakan sambutan Presiden RI pada pada Hari Bhayangkara ke 71 di tanah lapangan Kecamatan Pangururan.

36

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: NUSANTARA

Dinas Pariwisata Samosir Gelar “Samosir International Music” KAB SAMOSIR | Dinas Pariwisata Samosir menggelar “Samosir International Music” di Tuktuk Siadong Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir direncanakan akan menggelar “Samosir International Music” pada 12 Agustus 2017 di Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Samosir, Ombang Siboro kepada kontroversinews Rabu (12/7).

Dikatakannya, sebagai salah satu daerah yang dekat dengan destinasi prioritas Kementerian Pariwisata(Kemenpar). Pelaksanaan Samosir International Music mendapat dukungan penuh dari Kemenpar dengan panggung megah bertaraf internasional serta dihiasi tatanaman,lampu yang menawan indah di lihat pengunjung Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Esthy Reko Astuty mengatakan, upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan destinasi prioritas yang salah satunya merupakan kawasan Danau Toba.

“Event ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Horas Samosir Fiesta 2017 yang menjadi salah satu event unggulan. Sekaligus upaya meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara(Wisnus) maupun wisatawan mancanegara(Wisman) ke Kabupaten Samosir yang tahun ini ditargetkan lebih dari 200 ribu wisatawan,”ucapnya.

Esthy menambahkan, kegiatan ini juga bagian mendukung program Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia yang menargetkan 15 juta kunjungan Wisman dan 265 juta pergerakan Wisnus.

Bupati Samosir Rapidin Simbolon menyampaikan, Samosir Music International merupakan konsep lanjutan kegiatan pada tahun 2014 yang lalu yaitu Herman Delago–Samosir Orchestra yang berhasil menarik minat 15 ribu pengunjung termasuk wisatawan man-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



canegara.

“Perhelatan kali ini digelar dengan menonjolkan keagungan musik dan lagu tradisional batak yang dikemas dengan unsur asing. Dengan thema Wonderful Land Piece of Paradise, dengan menghadirkan musisi Indonesia dan International,”kata Bupati.

Bupati Samosir melanjutkan, bahwa terlaksananya event tersebut merupakan cara untuk memperkenalkan kekayaan musik dan lagu batak kepada dunia Internasional. “Diharapkan acara ini mampu mempromosikan Kabupaten Samosir sebagai sasaran utama kunjungan wisatawan mancanegara khususnya Eropa,”ujarnya Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan, dengan banyaknya musisi internasional yang manggung di Danau Toba maka semakin berpeluang juga dunia untuk mengenal Danau Toba. Sambil secara paralel dikebut 3A-nya yakni, Atraksi, Akses, maupun Amenitas-nya di Danau Toba.

Menurutnya, event ini merupakan bagian dari cara memperkuat branding agar orang mengenal Danau Toba dan Samosir. Juga untuk meningkatkan awareness branding Wonderful Indonesia sekaligus bisa menarik wisman ke destinasi prioritas. ” Selamat menikmati musiknya, nikmati alamnya, dan Salam Wonderful Indonesia,” kata Arief Yahya. (P S)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Bupati Samosir Berikan Tali Asih Kepada 60 Anak Yatim Piatu KAB SAMOSIR | Bupati Samosir Rapidin Simbolon memberikan tali asih berupa perlengkapan sekolah kepada 60 anak yatim piatu di rumah dinas bupati Kecamatan Pangururan, Rabu (12/7) lalu.

Turut hadir, Kepala Dinas Pendidikan Samosir, Rikardo Hutajulu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Barisan Manullang, Kabag Humas, Rohani Bakkara beserta jajarannya.

Bupati Samosir dalam sambutannya mengatakan, bahwa dalam meraih sebuah kesuksesan kita harus rajin belajar, disiplin dan rajin berdoa. Karena meskipun kita anak yatim piatu asalkan memiliki semangat dan tekad yang kuat. Pasti bisa meraih kesuksesan dan tidak menutup kemungkinan menjadi pemimpin di negeri ini.

“Raihlah cita-cita mu setinggi bintang di langit. Dan hormatilah bapak atau ibu guru mu agar apa yang diajarkan pada mu dapat dimengerti dan menjadi bekal buat masa depan yang cerah,”ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Samosir Rikardo Hutajulu menambahkan, jumlah penerima tali asih dari Bupati Samosir sebanyak 60 orang. Diantaranya, 42 orang dari tingkat SD mau ke SMP, dan 18 orang dari tingkat SMP mau ke SMA. Usai pemberian tali asih, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bersalam-salaman bersama anak yatim piatu serta jajaran Pemkab Samosir. (Pardamean)

37

:: NUSANTARA

BPN Kota Jayapura: Menata Pelayanan Demi Perubahan KOTA JAYAPURA | Mutasi di tubuh Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua yang dilakukan kemarin, kata Kepala BPN Kota Jayapura, agar ada penyegaran di masing-masing Kantor baik Kota maupun Kabupaten. “Sekitar 200 pegawai eselon empat dan eselon lima di seluruh Kabupaten dan Kota yang berada diwilayah Provinsi Papua dimutasi.”

Kata Simon Masseleng, SE, kepada Kontroversinews.com, Jumat (7/07/17) lalu.

Menurut Simon, mutasi dan promosi kenaikan jabatan pegawai adalah suatu yang lumrah yang terjadi di tubuh Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua. Acara pelantikan nya juga telah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, sekarang tugas pegawai untuk melaksanakan amanah tugas dan jabatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah.

“Saya juga belum lama dipindahkan, sebelum mutasi ini terjadi, sebelumnya saya menjabat Kepala Kantor Kabupaten Jayapura. Tugas saya harus menata pelayanan kantor ke arah lebih baik”, jelas Simon Masseleng.

Menurutnya, mutasi yang dilakukan Kantor Wilayah, selain promosi jabatan berdasarkan pangkat dan golongan tentu Kanwil mengharapkan ada penyegaran dan semangat baru, dan paling utama mengharapkan peningkatan pelayanan kepada masayarakat di Kantor Pertanahan Kota Jayapura.

Sedangkan BPN di Kota Jayapura yang dimutasi ada empat Kepala Seksi dan tiga Kasub Seksi terdiri dari Kasi Pengukuran dan Pemetaan tanah, Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kasi Penetapan Hak atas Tanah & Pendaftaran. Sedangkan Kasubag yang dimutasi diantaranya Tata Usaha dan Kasub seksi Perlalihan dan Pembenahan Hak. Ketika disinggung apakah mutasi yang dilakukan akan merubah kebijakan atau program yang sudah berjalan, termasuk menghambat pelayanan, menurut Simon, personil baru yang dimutasi merupakan keputusan

38

Kanwil. “Yang pasti kita tinggal menjalankan tugas tersebut agar pelayanan lebih maksimal dan dan tugas saya harus melakukan pembenahan secara menyeluruh,”ujarnya.

Untuk memaksimalkan kinerja pegawai agar baik harus dilakukan secara terpadu dan bersama sama. Sehingga, dibutuhkan Tim kerja yang solid agar pelayanan kepada masyarakat bisa terlayani dengan baik.

“Setiap hari kami berhadapan langsung dengan masyarakat, maka kinerja kami yg masyarakat butuhkan dan masyarakat nilai, bukan hanya bekerja dengan santai apalagi bekerja dengan berharap mendapat imbalan atau dengan cara pungli,” jelas Simon.

Jika ditemukan pegawai yang melakukan pungli, dirinya berjanji akan memberikan sanksi adminstratif secara tegas.

Diakui Simon, persoalan dalam pengurusan sertifikat tanah yang belum selesai sampai saat ini dikarenakan tanah

di Provinsi Papua adalah persoalan tanah yang cukup rumit dan menyangkut tanah adat sehingga dibutuhkan ke hati-hatian.

Perlu diketahui, program pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Pak Jokowi melalui kementrian Agraria sudah jelas dengan program pembuatan sertifikat sebanyak banyaknya, maksudnya, semua tanah yang ada diseluruh pelosok negeri secara bertahap harus bersertifikat.

Sehingga, tanah berkategori lahan tidur bisa di fungsikan dan dijadikan lahan usaha atau sumber modal sehingga perekonomian masyarakat lebih maju.

Untuk Kota Jayapura, telah mempunyai target untuk pembuatan 1600 bidang tanah yang harus dibuat tanah bersertifikat. Untuk tahan pertama 300 bidang sertifikat yang sudah terelisasi. Sedangkan sisanya akan terus digulir sesuai persyaratan yang telah ditentukan sesuai aturan. (HDN/ JERRY)

Simon Masseleng, SE Kepala Kantor BPN Kota Jayapura,

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: NUSANTARA

Dinkes: Papua Butuh 36.000 Tenaga Kesehatan

Program Calon Gubernur Papua Mesak Manibor PAPUA | Disela sela kesibukan Seorang sosok Mesak Manibor mensosialisasi diri nya sebagai calon Gubernur Papua periode 2018-2023 menyempatkan menemui para media di kediaman nya, Selasa (26/07/17) lalu.

Dirinya pernah menjadi Manager Tim Nas tahun 2012 sekaligus pendiri klub bola Relief Christa FC, Mesak Manibor ingin menjadikan sepak bola Papua bersinar dikancah nasional maupun luar negeri. “Saya ingin membuka akademi bola di Papua sehingga bisa melahirkan calon pemain yang profesional karena sepak bola merupakan media persatuan dan kesatuan semua Masyarakat Papua”ujarnya.

Masih menurut Mesak, sepakbola juga bisa mengangkat harkat dan martabat pemain bola. Karena dengan menjadi pemain bola yang profesional dengan sendirinya bisa mengangkat kehidupan ekonomi dirinya dan keluarganya. Juga bisa menghidupi orang disekitarnya.

Dunia bola juga bisa menjadikan alat pemersatu, sehingga masyarakat Papua secara keseluruhan bisa bersatu demi kemajuan bersama, ujarnya.

Mesak menambahkan, seperti yang di lakukan di Kabupaten Sarmi waktu menjabat Bupati, dirinya telah membangun stadion sepak bola dan mess atlit.

“Nanti ini juga yang saya lakukan di Ibukota Propinsi Papua yaitu Jayapura jika Masyarakat Papua mempercayai saya sebagai Gubernur nanti.” Katanya.

Sementara untuk Program lain nya, ia akan mengembangkan sektor Parawisata dari setiap daerah Kabupaten, misalnya akan mengembangkan wisata pegunungan di Kabupaten Puncak Jaya, wisata pantai di Base-G dan pantai Hamadi Jayapura dan tempat wisata dari daerah lain nya.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Karena dengan memajukan sektor parawisata berarti pemerintah ikut membantu mengangkat pendapatan ekonomi masyarakat, terangnya.

Program berikutnya, akan membuka seluas luasnya sektor industri, contohnya industri kelapa sawit dan pengolahan industri kayu. Seperti diketahui, bahwa kelapa sawit dan kayu merupakan komoditi terbesar di Papua.

“Kalau kedua industri ini dikelola dengan baik pasti akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang ada. Karena persoalan yang ada saat ini semakin minimnya lapangan kerja bagi masyarakat Papua. Dan semakin tinggi angka pengganguran setiap tahun di Papua.”

Jelas Mesak.

Menyinggung kebijakan pemerintah yang ada mengenai ditutupnya perijinan Miras (minuman keras) di Papua, Mesak Manibor menjelaskan, tidak perlu ditutup ijin miras di Papua, yang seharusnya Pemerintah lakukan bagaimana mengatur penjualan miras ini supaya lebih tertib dan tertata pada tempatnya.

Maksudnya regulator pemerintah yang harus dibuat dengan baik. Sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan miras disembarang tempat, tapi membeli dan minum pada tempatnya.

Misalnya di Malaysia orang orang disana membeli dan menikmati miras pada tempatnya. Dan menikmati miras tidak di sembarang tempat, kalau tempatnya jelas kan keamanan ditempat itu ada. Nah aturan ini yang pemerintah harus buat. Percuma saja ditutup ijin nya tapi sampai sekarang masyarakat masih mudah mendapatkan nya, dan bahkan saya liat semakin banyak , karena sekarang semua pengusaha dengan mudah dan secara illegal mendatangkanya, terang Mesak. (yery,hdn)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

JAYAPURA | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai menyatakan Papua masih membutuhkan sekitar 36.000 tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah terpencil di provinsi tersebut.

“Tenaga kesehatan yang sudah ada di Papua sekitar 12.000 orang, namun masih kurang 36.000 tenaga kesehatan lagi yang masih dibutuhkan,” kata Aloysius di Jayapura, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, 36.000 tenaga kesehatan yang dibutuhkan itu terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi hingga tenaga perawat, bidan, analis dan tenaga kesehatan lainnya.

“Memang faktual banyak daerah di Papua ini yang belum terjamah pelayanan kesehatan yakni yang di balik-balik gunung, di kepulauan, di pesisir pantai, di sekitar sungai, apakah kita harus biarkan mereka terus terpuruk kondisi kesehatannya, tentunya tidak,” ujarnya.

Menurut dia, mereka yang hingga kini pelayanan kesehatannya belum terjamah kesehatan harus disentuh, untuk itu perlu penambahan tenaga kesehatan dalam jumlah banyak agar seluruh daerah terpencil terjamah.

“Paling tidak tenaga kesehatan yang ditempatkan tidak hanya menunggu pasien di tempat tugas yakni di puskesmas atau di rumah sakit, akan tetapi harus melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, paling tidak dalam satu minggu, dua kali lah dikunjungi,” ujarnya.

“Saya sudah banyak kali mengunjungi daerah-daerah terpencil di pedalaman Papua dan kadang saya berpikir bagimana air bersih yang dikonsumsi masyarakat dan bagimana sanitasinya,” ujarnya lagi.

Aloysius menduga, karena keterbatasan tenaga kesehatan kemudian dengan kondisi kesehatan yang terpuruk, ketika mereka sakit tidak bisa tertolong dan dibiarkan. “Saya percaya kalau tenaga kesehatan yang cukup disertai fasilitas kesehatan yang memadai, maka seluruh warga yang berdomisili di pedalaman Papua akan terjamah pelayanan kesehatan,” tambah dia. (HDN/JERRY)

39

:: NUSANTARA

P

ANTAUAN satelit Aqua, Terra, SNNP pada catalog modis LAPAN menunjukkan jumlah dan sebaran titik panas (hotspot) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meningkat. Pada 23/7/2017 terpantau 150 hotspot, kemudian 24/7/2017 sebanyak 170 hotspot dan pada 25/7/2017 meningkat menjadi 179 hotspot.

Peningkatan hotspot ini seiring dengan cuaca yang makin kering sehingga hutan dan lahan mudah dibakar. Jumlah hotspot ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya yang diterima Kontroversinews. comcom, menyebutkan untuk mengantisipasi karhutla dan memudahkan dalam penanggulangan bencana asap akibat karhutla maka 5 provinsi langganan karhuta telah menetapkan status siaga darurat karhutla yaitu Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan.

Penetapan status siaga darurat ini

40

kata Sutopo, diambil setelah beberapa kabupaten/kota di masing-masing provinsi menetapkan siaga darurat. Satgas terpadu dibentuk dimasing-masing provinsi untuk mengatasi karhutla yaitu satgas darat, satgas udara, satgas pelayanan kesehatan, satgas penegakan hukum dan satgas sosialisasi.

Upaya preventif sudah banyak dilakukan. Namun luasnya wilayah yang harus dijaga dan terbatasnya sarana prasarana menyebabkan karhutla masih terjadi di beberapa daerah. Sebagian besar penyebab karhutla adalah kesengajaan untuk membuka lahan.

Untuk mendukung operasi karhula, BNPB mengerahkan 18 helikopter pemboman air (water bombing). Sebaran dari 18 helikopter tersebut adalah Riau 5 unit, Sumatera Selatan5 unit, Kalimantan Barat 4 unit, Jambi 2 unit, dan Aceh 2 unit.

Dua helicopter pemboman air dioperasikan di Aceh menyusul penetapan siaga darurat di Kabupaten Aceh Barat. Selain itu, operasi hujan buatan juga di gelar oleh BNPB dan BPPT di Riau dan Sumatera Selatan. Total 68,4 ton bahan semai Natrium Chloride disebarkan ke dalam awan-awan

potensial dengan menggunakan pesawat Casa-212 untuk memicu hujan.

Sedangkan satgas darat dari TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Damkar, MPA, dunia usaha dan masyarakat terus melakukan pemadaman di darat.

Total luas hutan dan lahan di Riau yang terbakar selama 2017 sebesar 548,72 hektar. Kemarin satgas terpadu berhasil memadamkan karhutla di Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rohul seluas 4 hektar. Karhutla seluas 10 hektar di Desa Buluh Manis, Kecamatan Bhatin Solapan, Kota Dumai juga dapat diatasi.

Begitu pula karhutla di daerah Desa Teluk Jira Parit, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Inhil dapat dipadamkan. Kebakaran lahan seluas 2 hektar terjadi pada 25/7/2017 pada lahan gambut dengan jenis tanaman pakis, ilalang, sawit dan semak belukar di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Riau.

Tim satgas darat dari TNI, Manggala Agni, Polisi, MPA, BPBD dan masyarakat berhasil memadamkan. Asap mengepul di lahan yang terbakar dari karhutla di Bukit Merbau, Kabupaten Meranti, Riau

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: NUSANTARA

Huta Lumban Hariara Dilalap Api

Pihak Korban Kecewa Kinerja Damkar

berkurang setelah dilakukan pemboman air sebanyak 32 kali.

Sementara itu, Selasa pagi (26/7/2017) hingga siang asap dari karhutla di Aceh Barat menyebabkan menurunnya jarak pandang. Aktivitas masyarakat terganggu kebakaran lahan di Aceh Barat yang sebagian besar berada di lahan gambut.

Diperkirakan 69 hektar lahan terbakar di Aceh Barat yang tersebar di lima kecamatan yaitu Kecamatan Woyla, Kecamatan Meureubo, Kecamatan Sama Tiga, Kecamatan Johan Pahlawan, dan Kecamatan Arongan Lambalek.

Kebakaran lahan disebabkan masyarakat membersihkan lahan dengan cara membakar, sehingga api menyebar ke lahan lain. Kebakaran terjadi sejak Selasa (18/7/2017) dan sampai saat ini di beberapa titik masih terbakar pada lahan gambut dan lahan mineral.

Pada hari ini (26/7) satgas darat dari BPBA, BPBD, TNI, Polri, Basarnas, BLHK, SKPD terkait, RAPI, dan masyarakat memadamkan titik api Desa Suak Nie, Suak raya, Leuhan, dan Ujong Tanoh darat.

Sedangkan helicopter MI-172 melakukan pemadaman di beberapa titik di Aceh Barat.

Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Cuaca makin kering sehingga mudah memicu karhutla. Semua unsur masyarakat dihimbau untuk menjaga wilayahnya agar tidak ada yang melakukan pembakaran. Awasi dan jaga lingkungan sekitarnya. (Gindo)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

KAB SAMOSIR | Huta Lumban Hariara Raut Bosi Desa cinta Dame Simanindo Kab Samosir gara-gara ke pesta rumah ditinggal dilalab sijago merah tapi tidak ada korban jiwa.

Senin 10 Juli 2017 lalu sekitar pukul 15:15 tiga rumah ludes dilalab sijago merah. Menurut saksi mata api berasal dari rumahnya Malau diduga akibat aliran korsleting listrik.

Pihak keluarga korban kebakaran menyayangkan lambatnya datang mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian(TKP). “Mulai api membesar saya sudah menelepon pihak pemadam kebakaran yang berkantor di kecamatan Simanindo ternyata sesudah rumah ludes baru pemadam tiba di lokasi kejadian bersamaan mobil pemadam kebakaran dari pangururan,” ujar Malau.

Menurut keterangan masyarakat atas kejadian tersebut ke pihak pemadam kebakaran Samosir sudah sering terjadi kebakaran seperti kejadian tahun lalu di Sidaji sama juga halnya seperti kejadian ini rumah ludes mobil pemadam kebakaran baru tiba dilokasi kadang tengki mobil kosong tidak berisi air.

“Kami pihak korban kebakaran minta tolong sebesar besarnya kepada pak Bupati Samosir memberikan sanksi kepada pihak pemadam kebakaran atas kinerjanya selama ini tidak becus melayani kepentingan masyarakat Samosir khususnya, bila penting dipecat jangan makan gaji buta,” ungkapnya. (P,S)

41

:: NUSANTARA

DPD LSM Abri Siap Bantu Kepsek 15 Rumbai yang Tersandung Masalah PEKANBARU | Sekolah Menengah Pertama Negeri 15 Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Riau yang tersandung masalah baju seragam siswa dan menjadi bahan topik dikalangan media baik nasional maupun lokal seolah mendapat angin segar karena mendapat dukungan dari salah satu LSM yang bernama Abdi Lestari Riau (Abri).

LSM tersebut meminta kepada media agar mengedepankan praduga tak bersalah, terlepas dari permasalahan yang menimpa kepsek SMPN 15 yang diakui akibat kelalaian dalam mengontrol pengelolaan penjahitan baju seragam tersebut. “Kita bicara tadi dengan kepsek dan komite sekolah, kita akan percepat untuk diselesaikan tetapi jangan ada emosi,” ujar ketua DPD LSM ABRI, Osama B.J Sihaloho, kepada Kontroversinews.com, Rabu (26/7/2017) lalu.

Osama menyebutkan, tidak semua wali murid yang sudah membayar lunas belum mendapatkan seragam tersebut. Namun, adapula sebagian yang belum lunas justru lebih dulu diberikan seragam karena selesainya (dijahit) mendahului yang lain.

“Kami telah menggelar pertemuan dengan pihak sekolah dan komite pagi hingga siang tadi untuk mempertanya-

42

kan hal tersebut, yang jelas dirinya ingin agar seragam segera diberikan dan jangan menunggu lama,” kata Osama.

Diketahui, jumlah siswa di SMP 15 Rumbai Pekanbaru sekitar 200 orang lebih.

Itu terbagi dalam jumlah kelas ada 7 lokal dengan masing-masing berisi sekitar 30 an

siswa.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau telah melakukan mediasi antara kepala Sekolah SMPN 15 Rumbai Pesisir dan komite sekolah terkait pungutan uang seragam sebesar Rp 1,5 juta yang selama setahun masa belajar tidak kunjung direalisasikan.

Dari mediasi itu, Kepala Dinas, Abdul Jamal meminta kepada SMPN 15 Pekanbaru untuk dapat segera menyelesaikan seragam sekolah yang belum diserahkan ke siswa. Pihak SMPN 15 diberikan waktu hingga Agustus mendatang untuk dapat segera menyelesaikan urusan seragam sekolah.

Namun, bila hingga Agustus tidak kunjung direalisasikan, maka SMPN 15 harus segera mengembalikan uang yang dibayarkan.

Lebih jauh, guna mencegah kejadian serupa terulang, maka tahun ini jauh sebelum proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pihak sekolah diminta tidak mewajibkan adanya pembuatan seragam sekolah.

“Tahun ini sudah saya sampaikan, kita ini dua belah pihak. Jangan lagi sekolah urus seragam. Pakaian seragam tidak wajib di sekolah. Mau beli sendiri silahkan,” jelasnya. (red)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: EDUKASI

Ahmad Hamdani SPd:

Pelaksanaan PPDB 2017 Mengikuti Aturan Pemerintah KAB BANDUNG|Hasil dari penerimaan siswa baru ternyata membuat banyak orang tua siswa yang kecewa karena mereka belum paham arti dari jonase sebenarnya ternyata hasil dari nem bérnilai tinggi masih menjadi andalan sedangkan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Kab Bandung H.DR.H Juhana 90 % PPDB berbasis zonase tidak berlaku di SMAN Soreang, demikian dikatakan Hendi orang tua calon siswa yang ikut antri menunggu hasil nem yang diterima .

Menurutnya, ternyata kebijakan pemerintah melalui kemendikbud tentang zonase tidak terbukti di SMAN Soreang tetap saja nilai nem masih berpengaruh. “Saya yang tinggal dekat dengan sekolah tidak bisa masuk SMAN Soreang, zonase tidak berdasarkan nem, hanya isapan jempol belaka bohong besar,”katanya.

Orang tua siswa tidak hanya berasal dari Kecamatan Soreang saja, Cimaung, Pangalengan bahkan sampai ada yang dari Sukabumi menurut mereka yang penting Nemnya tinggi diatas rata-rata 26,80 lebih ditambah zonase. “Nemnya kecil hanya bisa gigit jari dan kecewa lalu apa gunanya sistem zonase yang sebenarnya yang jelas radius dari rumah ke sekolah tidak jauh,”tuturnya Sementara wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, Ahmad

Hamdani Spd, mengatakan sebagai pelaksana dalam PPDB mengikuti apa yang aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbud tentang PPDB tahun ini.

“Sebelumnya pihak kami jauhjauh hari sebelumnya dalam pelaksanaan PPDB telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Muspika , kepolisian , Kepala SMA dan Kepala SMP dan kami telah melaksanakan PPDB non akademis dan Akedemis dari non Akademis 40% dari yang daftar 260

calon siswa yang diterima 170 calon siswa sedangkan yang akademis sekarang yang mendaftar 1600 kurang akan diambil 60 % dari seluruh kelas untuk kelas sepuluh yaitu 12 kelas di kali 32 siswa/ kelas,” ungkapnya Sedangkan pembukaan yang tadinya jam 2 siang sempat molor karena kami masih pesinggrit dari provinsi dari sebelum jam 2 siang kami telah menerima nem 267,5 ditambah jonase pilihan pertama radius yang terdekat dari sekolah.

“Masalah ada calon siswa diluar kecamatan kami punya ketentuan lebih dari 7 KM itu akan mendapat 0,0 KM , kegiatan PPDB dianggap lancar, plus minus itu biasa kemungkinan hal yang lain kami tidak tahu, toh kami hanya sebagai pelaksana intruksi hasil dari nem keluar Disdik Provinsi Jabar,”tegasnya. (Mindra)

Ahmad Hamdani SPd Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

43

:: EDUKASI

Tim penilai dari Provinsi, Jajaran petugas Disdik, UPT TK, SD, Para Pengawas dan guru-guru pada Lomba Tata Kelola BOS Tingkat Provinsi bertempat di SDN Mekarmaju Jl. Bojongkawung No. 37 desa. Mekarmaju Kec. Pasirjambu Kab. Bandung pada Rabu (26/7) lalu.

SDN Mekarmaju Mewakili Kab. Bandung Lomba Tata Kelola Tingkat Provinsi KAB BANDUNG | Setelah berhasil menjadi yang terbaik pada Lomba Tata Kelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD tingkat Kab. Bandung 2016 â&#x20AC;&#x201C; 2017, SDN Mekarmaju Kecamatan Pasirjambu Kab. Bandung kembali maju pada lomba serupa ditingkat Provinsi Mewakili Kab. Bandung, lomba tata kelola BOS kembali dinilai oleh Tim penilai dari Provinsi , Rabu (26 /7/2017) lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung DR. H Juhana MM. Pd yang di wakili oleh Kepala Bidang Pogram dan DAI Disdik Drs. H. Yayat Hendayana MM. Pd, mengatakan bahwa lomba tata kelola BOS ini bukan tujuan akhir, namun sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, yang pada akhirnya meningkatkan hasil proses hasil belajar mengajar di sekolah dasar /madrasah.

Bertempat di SD Negeri Mekarmaju desa Mekarmaju Kec. Pasirjambu Hj. Cucu Rusmiati SPd, didampingi Bendahara Hasanudin SPd. Selaku Kepala Sekolah mempresentasikan profil SD yang dipimpinnya dan dilanjutkan dengan paparan pengelolaan BOS ditingkat sekolah. Hadir 2 (dua) orang penilai lomba, yang menitik beratkan pada sisi penilaian perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan dampak dari digulirkannya dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pesan lain yang disampaikan oleh Kadisdik agar pengelolaan dana BOS yang sudah baik ini dapat senantiasa ditingkatkan serta ditularkan pada sekolah disekitarnya.

Lomba tata kelola BOS ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dilingkungan

Drs. H. Yayat Hendayana MM. Pd Kepala Bidang Pogram dan DAI Disdik Kab. Bandung

44

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: EDUKASI Disdik, Kabid Pgram dan DAI , Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Pasirjambu Asep WD SPd, UPT Rancabali H. Komarudin SPd, MSi. , Ketua PGRI Cabang Pasirjambu, Kepala Desa Mekarmaju, Asesor Tim penilai dari Peovinsi, Komite, perwakilan orang tua siswa, Gugus, Para Pengawas.

Kepala UPT TK. SD dan Non Formal Kec. Pasirjambu H. Asep WD, SPd. MM., menyampaikan rasa terima kasih kepada Kepala Sekolah dan segenap tenaga kependidikan, semua elemen masyarakat termasuk dukungan dari aparatur desa serta orang tua siswa yang telah bekerja keras dalam lomba ini sehingga menjadi sekolah terbaik dalam tata kelola BOS. “Lomba tata kelola BOS ini bukan tujuan akhir, namun sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan dana BOS di sekolah, Papar H. Asep.

Penilaian lomba tata kelola BOS ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni penilaian administrasi dan fisik disekolah yang berlangsung sejak April 2016 s/d Juli 2017 Setelah itu presentasi pengelolaan BOS oleh Kepala Sekolah yang akan dilaksanakan di Propinsi dihadapan Dinas Provinsi, Inspektorat, PGRI Jawabarat ICW. “Secara umum cukup baik, namun ada beberapa catatan pada pengelolaan BOS yang ada di SDN Mekarmaju ini mewakili tim penilai se-Bandung Raya. Namun kami merasa puas terhadap dampak yang sudah terjadi di sekolah ini” sambut H. Ridwan Mujani. (Lily

Suhendar Terus Tata SMPN 2 Kalijati

SUHENDAR SPd.MM.Pd

FOTO-FOTO: KONTROVERSINEWS/LILY SETIA DARMA

Setia Darma)

Hj. Cucu Rusmiati SPd

KAB SUBANG | Keberadaan sekolah yang berada di pelosok desa dan jauh dari kota Kabupaten tetapi tak menyurutkan niatnya untuk terus berbenah diri, buktinya sekolah yang sudah terlihat megah itu masih saja terus ditata dan dibenahi saat sekarang ini dengan diterimanya anggaran pusat.

Sebuah terobosan kepala sekolah dalam memperjuangkan bantuan patut diacungkan jempol dalam perjuangannya dalam mendapatkan bantuan hingga bangunan sekolah terus menerus berbenah guna menata kepada keberadaan sekolah yang lebih indah.

Butuhnya keberadaan sekolah yang nyaman memang sudah dinanti dan menjadi harapan sekolah sekarang ini agar lebih baik dan bagus serta tertata rapi dimulai dari pembenahan, pembangunan, penambahan ruang kelas baru juga perehaban

memang sangat dinanti dari dulu bahkan butuhnya penataan sekolah menjadi skala prioritas.

“Saat ini kita dapat anggaran pembangunan untuk itu tidak disia-siakannya karena kita semua sepakat keberadaan SMPN 2 Kalijati harus maju.” ungkap Kepala Sekolah SMPN 2 Kalijati Suhendar SPd.MM.Pd. Sementara para guru di lokasi kegiatan pramuka, menurutnya alhamdulilah berkat perjuangan dan kerja keras kepala sekolah didorong para guru dan jajaran komite akhirnya semua ini terpenuhi juga ditahun ini guna menuntaskan kebutuhannya terutama dalam pembangunan walaupun tidak seratus persen semuanya terpenuhi namun sedikit demi sedikit semuanya bisa teratasi melalui bantuan pemerintah di tahun ini.

Dengan bantuan rehab ruang kelas yang dilaksanakan oleh swakelola yang akan didorong dan dikedepankan kepada pembangunan sesuai harapan hal itu karena butuhnya ruang kelas yang bagus sangat sangat dinanti .

Mengakhiri perbincangannya dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Kalijati Suhendar SPd.MM.Pd, dirinya mengucapkan banyak terimakasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan masyarakat pada sekolahnya terutama kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya disini hingga memiliki siswa yang lebih ditahun ini.

“Ini bukti bahwa perjuangan kita tidak sia-sia dalam mendidik anak didik menjadi pintar sebagai negerasi penerus bangsa dijaman yang serba modern ini,” ungkapnya. (DS/TAT)

Kepala SD Negeri Mekarmaju

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

45

:: EDUKASI

Sekolah Rujukan SMPN 1 Talagasari Terus Dibenahi

KARAWANG | SMP Negeri 1 Talagasari Kab. Karawang setelah di tunjuk untuk menjadi salah satu sekolah rujukan oleh Direktorat Pembinaan SMP.

K

ata “Rujukan” konotasinya memang seperti istilah dalam rumah sakit. Hal ini memang benar, sebab sekolah rujukan berarti sekolah yang dapat dijadikan sebagai model/percontohan oleh sekolah-sekolah dilingkungan sekitar.

SMP Negeri 1 Talagasari Kab.Karawang berarti mengemban amanah untuk dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah se Kab.Karawang.

Lebih jauh lagi, sekolah rujukan adalah satuan pendidikan (SMP) yang telah terakreditasi A, dan mampu mengembangkan ekosistem pendidikan, budaya mutu, penajaman pada karakter dan budi pekerti yang dapat dijadikan contoh bagi sekolah-sekolah lain.

Adapun indikator sebagai sekolah rujukan meliputi; (a) terakreditiasi A, (b) memiliki lingkungan pendidikan yang kondusif, (c) memiliki budaya mutu, (d) melaksanakan program budi pekerti, (e) menjadi pusat keunggulan, (f) lokasi yang strategis, mudah dijangkau dari segala arah, dan aman.

46

Sekola rujukan juga harus memiliki prestasi akademis dan non akademis disamping itu

juga harus memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif.

Indikator yang kondusif berarti; Terdapat kegiatan menciptakan sekolah yang menyenangkan, ramah, tenang, dan nyaman; adanya ruang hijau/taman, serta terdapat fasilitas pembelajaran di luar kelas yang sesuai. Disamping itu juga terdapat program kegiatan silaturrahmi antara warga sekolah.

Sekolah rujukan juga memiliki fasilitas yang memadai untuk ajang ekpresi dan kreasi bagi peserta didiknya. Memiliki kegiatan yang dilakukan oleh para guru dan wali kelas untuk memahami lebih jauh karakteristik peserta didik yang intinya menurut kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talagasari Kab.Karawang H.Saundi Spd harus bisa menjadi contoh bagi sekolah yang lain.

Menanggapi keberhasilan di SMP Negeri 1 Talagasari Kab.Karawang masih disampaikan kepala Sekolah SMP Negeri 1 Talagasari Kab.Karawang H.Saundi Spd menurutnya semua yang diraih adalah berkat hasil dari keberhasilan tata kelola sekolah dan manajemen bos.

“Pada akhirnya selain menjadi sekolah rujukan juga kini telah mendapatkan bantuan sebesar Rp.1, 4 miliar atas keberhasilannya. Bantuan digunakan untuk membangun ruang kelas baru sebayak 7 lokal dan Wc dengan susunan pengurus ketua Aep syaeffudin sekretaris Dede kurniawan bendahara Nurki dan pelaksana lapangan Endang sahri.

Diakhir perbincangannya dirinya juga mengucapkan banyak terimakasih pasa semua komponen yang telah mendukungnya hingga program semua berjalan lancar. (DS/TAT)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: EDUKASI

SMK Bina Karya Siap Lahirkan Tenaga Terampil KAB KARAWANG|Keberadaan Sekolah SMK Bina Karya 2 Karawang dibawah pimpinan TARIM ST.MT ternyata mampu membawa keinginan orang tua murid dalam menyekolahkan anaknya di Sekolah SMK BINA KARYA 2 KARAWANG, Sebuah Sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan BINA KARYA KARAWANG berdiri tahun 2000 dengan ketua Yayasan Drs. H. Bambang Sutrisno.SE .MM Dibawah pimpinan TARIM ST.MT keberadaannya kini semakin membanggakan bahkan kini memiliki jumlah murid 640 siswa ternyata mampu menjadi sekolah yang diharapkan orang tua murid selain pembelajarannya bagus, disiplin juga dari segi prestasi begitu menonjol sehingga tak heran banyak orang tua murid dan masyarakat yang ingin mengekolahkan anaknya disana. Keberadaan sekolah yang tertata rapih menjadi sebuah prestasi yang gemilang buat kemajuan.

SMK Bina Karya 2 Karawang memiliki Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor dan Tata Boga Siap mencetak tenaga terampil dan profesional sejalan dengan visinya, menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang Unggul Berwawasan Global, Memiliki jiwa Intre-

preneur dan Berahlak Mulia.

Kampusnya di JalanPangkal Perjuangan (By Pass) Tanjung Pura Karawang Barat memiliki pasilitas Gedung Sekolah 3 Lantai,Mesjid Agung, Worksop otomotif Teknik Kendaraan Ringan, Worksop Teknik Sepeda Motor ,Lab Bahasa,Lab Komputer, Lapangan sarana olah raga sepak bola, pilly, basket dan Futsal, ditambah alat Band Marawis Paskibra.

Aula Serbaguna, Area Hotspot Internet dan kantin Sekolah dengan tempat Praktik Industri/Perusahaan PT. Toyota

Motor.PT GS Baterry.PT Iskandaya Baja Perkasa. PT Hagihara. PT Adyawinsa. PT Madawikri. PT Indoliberty. PT Chiyoda Integre Indonesia. PT Auto 2000 Karawang. PT Omega Lestari mandiri. Bengkel Mitra Anja Motor dan PT Yimmwj.

Lebih dari itu SMK Bina Karya 2 Karawang satu-satunya SMK BINAAN YAMAHA dengan Level A, juga pada tanggal 27 juli 2017 di Kawasan Industri Delta Mas menandatangani Mou program Link dan Match yang digagas oleh Kentrian Perindustrian dan dihadiri oleh Presiden Jokowi dengan beberapa perusahaan antara lain PT YIMWJ. PT TMMIN. PT SAMPOERNA TBK dan Kawasan KIIC “Semua keberhasilan yang diraih selama ini bukan hasil kerja kerasnya sendiri tetapi berkat perjuangan dan kerja keras antara kepala sekolah dan Yayasan serta para guru dan jajaran komite ahirnya semua kebutuhanpun terpenuhi tanpa hambatan, dimana para pengurus dan yayasan serta para guru dan jajaran juga komite sekolah bisa merasa saling memiliki yang pada ahirnya sekolah tetap terjaga dengan baik, ” ungkap TARIM ST.MT. (DS/TATANG)

Ujang Khoeridin SPd: Jika Ada Kehilafan Mohon Dimaafkan KARAWANG|Setelah masa periosiaasi menjadi kepala sekolah dalam mengabdi pada negara dan kini kembali mengabdi menjadi guru. Untuk itu sebelum menjelang pensiun dirinya memohon maaf jika selama mengabdi sebagai kepala sekolah ada banyak kehilapan dan ke alfaan sehingga membuat sakit orang lain.

“Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf atas semuanya. Itulah sekelumit ungkapan Ujang khoeridin spd yang sebelumnya sebagai kepala sekolah SDN III Tanjung pura. Untuk itu dirinya memohon kepada semuanya mohon maaf jika ada kehilapan dan kekurangan serta minta do’a supaya dilancarkan segala sesuatunya,”ungkap dia.

Kepala sekolah yang selalu akrab dengan berbagai media ini memang memiliki sipat pamilier dan loyalitas yang tinggi dan sudah tentu dalam periodusasi akan banyak yang merasa kehilangan terutama bagi awak media atas segala kebaikannya selama

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



ini dan itulah kenyataannya.

“Kami berharap semoga masih diberikan panjang umur sehat selalu dan banyak rizki serta yang paling penting selalu ada dalam lindungannya (Allah) sehingga kita masih bisa bertemu dilain kesempatan dalam bersilaturahmi .”ungkapnya.

Mengakhiri pembicaraannya dia berucap dalam kehidupan terkadang kita diatas terkadang kita dibawah tetapi itulah

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

kehidupan yang penuh dengan pata morgana namun walaupun penuh dengan tantangan harapnya peliharalah hatimu dengan iman yang kuat, kejujuran dan sifat-sifat yang baik. Maka niscaya dirimu akan menjadi pribadi yang baik. Semoga dalam mengarungi kehidupan ini senantiasa yang maha kuasa selalu membimbing kita dan memberikan kita kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. (DS/WAHY)

47

:: EDUKASI

Persiapkan Akreditasi

Pengelola PKBM Ikuti Sosialisasi dan Lokakarya KAB BANDUNG | Persiapkan Akreditasi, Pengelola PKBM Ikuti Sosialisasi dan Lokakarya Dinas Pendidikan Kab. Bandung melalui Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) terus berupaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nonformal dan informal yang ada di Kabupaten Bandung. Salah satu upaya tersebut adalah dengan mengupayakan agar seluruh lembaga PNF yang ada di Kabupaten Bandung dapat terakreditasi.

Disdik melalui Seksi Kesetraan dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Bidang PNFI akan menggelar kegiatan sosialisasi dan lokakarya Akreditasi bagi para pengelola lembaga PKBM yang rencana pembukaanya di Gedung UPT. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kec. Baleendah Kab. Bandung pada Rabu (19/7) lalu.

Kepala Seksi Kesetaraan dan Pendidikan masyarakat Disdik Kab. Bandung Drs. H. Tedi Priatna MM. Pd, saat ditemui Wartawan diruang kerjannya, Selasa (18/7), menyampaikan bahwa sejak tahun 2017 dari 58 lembaga PKBM yang ada di Kabupaten Bandung , baru 4 lembaga yang sudah diakreditasi, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah percepatan bagi lembaga PKBM lain untuk segera melaksanakan proses akreditasi tersebut. hal itu penting jelas H. Tedi karena melalui akreditasi akan menentukan kelayakan dari lembaga tersebut.

Selain itu juga kata H. Tedi , akreditasi ini juga penting karena kedepan satuan pendidikan nonformal khususnya PKBM pada penyelenggaraan program Kesetaraan, tidak akan dapat menyelenggarakan Ujian Nasional apabila belum terakreditasi.

Dijelaskannya bahwa, kegiatan sosialisasi dan lokakarya tersebut digelar dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola PKBM terkait dengan kebijakan dan mekanisme akreditasi PKBM yang sedang berlaku, kemudian memberikan pemahaman kepada penyelenggara PKBM tentang tujuan dan manfaat akreditasi itu sendiri yakni sebagai wahana peningkatan mutu pendidikan nonformal.

48

Dra. Hj. Mieke Saptawati Kepala Bidang PAUD dan PNFI Disdik Kab. Bandung.

Serta diharapkan dapat memberi motifasi yang bersifat integratif kepada pengelola PKBM sehingga mereka terdorong untuk mengajukan dan mendaftarkan lembaganya untuk dinilai kelayakannya.

H. Tedi, berharap melalui kegiatan sosialisasi dan lokakarya akreditasi tersebut akan tersosialisasi kebijakan dan mekanisme instrumen akreditasi, kemudian meningkatnya jumlah permohonan akreditasi yang akan dikoordinasikan oleh Pokja Akreditasi PAUD dan PNF di Kabupaten Bandung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung DR. H. Juhana MM. Pd, yang diwakili Kepala Bidang PAUD dan PNFI Disdik Dra. Hj. Mieke Saptawati menyampaikan bahwa, PKBM adalah pelopor pendidikan khususnya di Kabupaten Bandung. “Kalau tidak ada PKBM, maka pendidikan itu akan berhenti,” jelasnya.

Hj. Mieke , mencontohkan apabila ada siswa yang putus sekolah, maka bagi mareka yang ingin melanjutkan kembali pendidikannya akan ditampung di PKBM.

Dijelaskan Hj. Mieke , bahwa pendidikan paket merupakan pendidikan penambah, pengganti dan pelengkap, yang diselenggarakan oleh PKBM, dan biasanya PKBM menyelengarakan pendidikan kesetaraan seperti Paket B dan Paket C. Untuk diketahui jelas Hj. Mieke, bahwa ternyata ada banyak jasa keberadaan pendidikan paket ini, dia mencontohkan di suatu daerah ada bupati dan anggota DPRD yang lulusan pendidikan paket.

“Jadi jangan anggab remeh lulusan pendidikan Paket ini karena ternyata sudah mampu mencetak bupati dan anggota dewan,” jelasnya.

Sementara itu menyinggung Akreditasi, dijelaskan Hj. Mieke , bahwa sebelumnya akreditasi ini hanya diperuntukan bagi pendidikan swasta, namun melalui kebijakan baru akreditasi ini diharuskan bagi semua sekolah termasuk sekolah negeri. Dan ternyata katanya, ada sejumlah sekolah swasta yang jauh lebih baik hasil akreditasinya dari sekolah negeri. Ternyata hasil akreditasi itu tergantung dari hasil pengelolaan dari sebuah lembaga pendidikan itu sendiri.

Disampaikan pula, bahwa Akreditasi itu dilaksanakan oleh lembaga resmi yakni Badan Akreditasi Nasional. Sementara untuk lembaga PKBM akreditasi dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF. Akreditasi lembaga pendidikan itu sangat penting jelas Hj. Mieke, karena akan diketahui sebuah lembaga pendidikan itu layak atau tidak, selain itu akreditasi juga akan menjadi rujukan bagi masyarakat untuk menentukan lembaga pendidikan mana yang akan dipilih sebagai tempat anaknya dididik.

Oleh karena itu, Hj. Mieke, berharap agar kedepan akan lebih banyak lagi PKBM di Kabupaten Bandung yang akan melakukan akreditasi, sehingga keberadaan PKBM ini mampu membangun pendidikan yang jauh lebih baik menuju Kab. Bandung yang hebat, mandiri dan berdayasaing. (Lily Setiadarma)

Edukasi du as Demokr Demokrasi e o asi as Birokrasi Birokra o asi s Tanp Tanpa a pa a Korup Korupsi o upsi s 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

H.Rusdian Hermayadi Ukir Prestasi di SMK Sukamandi SUBANG | Di Sukamandi Kec.Sukamandi, Kab. Subang tepatnya daerah pantura, Siapa yang tak mengenal Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sukamandi sebuah sekolah dibawah naungan Yayasan Pendidikan Sukamandi yang memiliki Sekolah SMK dengan 3 jurusan diantaranya permesinan, tehnik komputer jaringan (TKJ) dan TKR yang berdiri sejak tahun 1970 dengan pendiri dan Ketua Yayasan (Alm) Caca ,bapak Engkos dan Momon Sutisna.

Sebagai kepala Sekolah di SMK Sukamandi H.Rusdian Hermayadi.

SH.Spd, Sekolah SMK Sukamandi sebuah sekolah menengah kejuruan yang mengalami kemajuan yang signipikan dalam kiprahnya, ternyata mampu menumbuhkan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah SMK Sukamandi, bahkan dari sekian banyaknya pendaptar pada tahun sekarang banyak anak didik yang tidak tertampung akibat sudah penuhnya pasilitas ruang kelas yang ada.untuk itu guna kemajuannya sekolah tersebut sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah terutama adanya bantuan ruang rehab.

Seperti dikatakan H.Rusdian

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

Hermayadi.SH.Spd dengan tidak tertampungnya anak didik yang mau menyekolahkan di SMK Sukamandi membuat dirinya sedih karena disaat orang tua murid percaya dan ingin mengekolahlan anaknya di SMK Sukamandi kita tidak bisa menampungnya.

Menurutnya karena sekolah sudah tidak ada ruangan, sementara sekarang keberadaan sekolah sudah semuanya penuh tetapi minat orang tua semakin lama semakin banyak saja hingga kini muridnya mencapai lebih dari 1165 orang .

Diahir perbincangannya dirinya mengakui semua keberhasilan yang diraih selama ini baik kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di SMK Sukamandi semua bukan hasil karyanya sendiri melainkan kerja sama bareng antara para guru dan jajaran komite sekolah serta masyarakat dan yayasan yang sepakat agar keberadaan sekolah bisa lebih maju dan mampu berkembang pesat dimasa mendatang guna mencetak anak didik yang berguna sejalan dengan Visi dan Misi sekolah. (Agus/ Yudi)

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: EDUKASI

Drs Juhanda SPd, Siap Bawa Perubahan SMPN I Purwasari Lebih baik KARAWANG | Di Sela -sela kesibukannya sebagai kepala sekolah di SMPN I Purwasari Karawang bagi Drs Juhanda spd tetap komitmen dan tak mengenal lelah berjuang untuk kemajuan sekolah yang di pimpinnya di sekolah SMPN I Purwasari Karawang ke arah yang lebih baik.

Sudah sepantasnya dimana kita memimpin disitu kita harus bisa membuktikan karya nyata untuk memberikan kontribusi positip terutama di dunia pendidikan pada geberasi penerus kita , anak didik kita sebagai anak bangsa .

Kemajuan pengetahuan dan teknologi di kita semakin berkembang dan bersaing, tentunya hal itu menjadi doronganan buat kita juga agak anak didik kita mampu memiliki pemikiran yang mampu bersaing dan bisa mensejajarkan dengan sekolah yang sudah maju yang memiliki ilmu pengetahuan lebih dan mampu bersaing di sekolah yang lebih tinggi hingga mampu membawa nama baik sekolah di kemudian hari.

Dirinya juga mengucapkan banyak terimakasih pada semua komponen guru jajaran tata usaha dan masyarakat sekitar sehingga percaya untuk menyekolahkan anaknya di SMPN I Purwasari Karawang, semoga kita tetap komitmen satu tujuan bahwa keberadaan sekolah SMPN I Purwasari Karawang bisa terus mengalami kemajuan sejalan dengan visi misi sekolah .

Dirinya juga mengucapkan banyak terimakasih disaat PPDB melebihi kuota disaat itu pula kita dapet bantuan sebanyak RKB untuk 3 lokal dengan jumlah Rp.515 juta rupiah. Semoga dalam prakteknya kita bisa membangun tepat guna tepat sasaran sesuai dengan harapan.

Ungkapan sama dikatakan H.M.Dudung sebagai panitia dirinya sangat mendukung kepada keputusan kepala sekolah selama untuk kemajuan sekolah.perjuangan dan terobosannya memang perlu disupot karna banyak yang telah berhasil membawa perubahan. (DS /TAT)

49

:: Olahraga

KONTROVERSINEWS/KI AGUS FATTAH

Persikab Harus Bangkit Kembali KAB. BANDUNG | Aksi Masyarakat Peduli Sepak Bola Kabupaten Bandung dengan tema Spirit For Persikab yang diapresiasikan dengan Satu Juta Tangan masyarakat Kab. Bandung, Minggu, 16/7, lalu saat acara Car Free Day di seputaran Jalan Tol Seroja, diungkapkan Ketua Aksi, Pitra Lingga Muslim, kegiatan ini dilakukan sebafai motivasi bagi Persikab agar bisa bangkit kembali kepermukaan. semua sudah tahu bahwa aktivitas Persikab sudah jarang. hal ini berkaitan dengan pembiayaan atau anggaran untuk Persikab sudah dihapuskan.

Pitra optimis Persikab bisa bangkit kembali dan mengharumkan nama Kabupaten Bandung. meski pun pada kenyataannya di Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandunf (APBD Kab. Bandung) sudah di hapus. ia yakin Persikab bisa bangkit dari keterpurukkannya. seperti halnya Persib yang sudah lagi didanai APBD tapi bisa bertahan maju. Demikan pula Persikab ia yakini bisa begitu.

“Kami ada untukmu Persikab. Dan

50

jelas masa depan juga kemajuan Persikab merupakan tanggung jawab kita semua.

“Kami tidak menunutut kepada masyaraakat untuk turut andil di dalam perkembangan Persikab, namun kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberi dukungan moral kepada Persikab khususnya melalui satu juta tangan. Itu bagi kami sudaah cukup untuk mengembalikan kejayaan Persikab,” kata Pitra.

Dari salah seorang pengunjung Car Free Day yang juga turut menandatangani, Usman, diperoleh keterangan, Persikab dipaksa memang harus mandiri. Tapi kemadirian itu harus di sokong dalam beberapa aspek. Diantaranya, sikap kepedulian kita, sikap moral kita, dan pandangan kita terhadap masa depan Persikab itu sendiri. Kita memang membutuhkan Persikab kembali bangkit. Kita memang merindukan laga Persikab. Dan kita berharap tanpa bantuan APBD Pemkab Bandung, Persikab bisa bangun bangkit menjadi kebanffaan masyarakat.

“Apa pun konsekuensinya, Persikab harus bisa bangkit dan jangan dibiarkan terpuruk. Untuk itu kami berharap besar kepada masyarakat pecinta sepak bola Kabupaten Bandung agaar terus mendukung kami juga aksi kepedulian kami terhadap Persikab,” tutur Pitra. (Ki Agus N. Fattah).

“Kami tidak menunutut kepada masyaraakat untuk turut andil di dalam perkembangan Persikab, namun kami berharap kepada masyarakat agar bisa memberi dukungan moral kepada Persikab khususnya melalui satu juta tangan.” kami akan terus berjuan demi bangkitnya Persikab. Juga mengembalikan kejayaan Persikab yang menjadi kebaggaan masyarakat Kabupaten Bandung,” tegas Pitra.

Pitra juga menambahkan, Kabupaten Bandung itu mempunyai stadion Si Jalak Harupaat Skala Nasional bahkan mungkin skala Internasional. Melihat hal itu jelas sekali keberadaan Persikab patut diperhitungkan agaar bisa kembali bangun daan menjadi kebaggaan kami seperti dulu. Pada 27/7 kemarin, merupakan ulang tahunnya Persikab yang rencananya akan diselenggarakan di Stadion si Jalak Harupat, Jadi

EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Edukasi Demokrasi Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Birokrasi Korupsi Tanpa Korupsi 





Marlan Ditunjuk Benahi Tim Dalem Bandung tengah lakukan persiapan untuk berlaga di beberapa event persepakbolaan, diantaranya yaitu Lagi Nusantara Agustus mendatang. “Persiapan dilakukan, diantaranya mengusulkan Stadion Si Jalak Harupat menjadi tuan rumah,” katanya.

Saat ini juga, kata H. Dadang, Persikab tengah mencari bibit-bibit baru. Karena memang pesepakbola asal Kabupaten Bandung saat ini banyak yang tengah bermain di beberapa tim besar Indonesia seperti Persib Bandung dan tim nasional (timnas).

“Bibit-bibit baru Persikab adalah gerbang awal untuk melanjutkan ke tim-tim besar,” ujarnya.

Untuk mendorong kembali kebangkitan Persikab ini, Pemkab Bandung tengah mempersiapkan anggaran perubahan yang dipersiapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), selain itu pihaknya juga akan mendekati sponsorship guna meningkatkan dana operasional.

“Untuk kepentingan Persikab di laga Liga Nusantara dan Persikab nantinya,”katanya.

Dirinya mengatakan jika saat ini Persikab dihadapkan dengan persiapan waktu yang cukup sempit, Dadang menekankan kepada siapapun yang berkeinginan menjadi pengurus Persikab agar tetap bertanggung jawab dalam sistem manajemen Persikab nantinya.

“Manajemen akan diperbaiki oleh mereka yang lebih paham bola, untuk itu saya tunjuk Marlan dan kawan-kawan.

Kalau untuk base camp saya usulkan Lapangan Udara (Lanud) Sulaiman,” kata H. Dadang. (Lily Setia darma).

H. Marlan Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Ekjah) Kabupaten Bandung

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

50 Atlet Tampil di Seleksi Peparpenas

KONTROVERSINEWS/LILY

KAB BANDUNG | Setelah lama tak terdengar kabarnya sejak beberapa tahun terakhir ini, tim kebanggan masyarakat Kabupaten Bandung, Persikab kini tengah mencoba bangun dari keterpurukan dan kembali berlaga. Kebangkitan Persikab ini seiring dengan akan digelarnya Liga Nusantara pada Agustus ini.

Bupati Bandung H. Dadang M Naser mengatakan beberapa tim sepakbola di Indonesia mengalami keterpurukan, termasuk Persikab yang tempo hari mengalami penurunan kelas. Untuk itu pembenahan kepengurusan adalah hal yang terpenting untuk membangun sebuah tim.

Belum lama ini, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menunjuk Marlan, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Ekjah) Kabupaten Bandung sebagai care taker untuk membenahi tim yang berjuluk Dalem Bandung tersebut.

“Persikab saat ini sedang dibenahi, untuk itu saya menunjuk Asisten Ekjah untuk menjadi care taker karena beliau paham betul struktur organisasi persepak bolaan,” kata H. Dadang, Jumat (21/7/17) lalu.

Melalui Marlan sebagai care taker, H. Dadang menyebutkan jika Persikab harus melibatkan tokoh-tokoh sepakbola Kabupaten Bandung untuk mencari bibit-bibit baru yang akan memperkuat Persikab nantinnya.

“Membuat kader-kader pemain bola yang nantinya bisa dikembangkan,”ujarnya.

H. Dadang mengatakan jika Persikab saat ini

:: OLAHRAGA

BANDUNG|NPCI Kota Bandung menggelar seleksi Pekan Paralympic Pelajar Nasional (Peparpenas) serentak pada Rabu (26/7) di berbagai venues di Kota Bandung dalam rangka pembentukan tim inti kontingen Jawa Barat ke Peparpenas yang akan digelar di Solo pada 7 sampai 14 November mendatang.

Ketua NPCI Kota Bandung Adik Fahroji mengatakan, antusias atlet pelajar NPCI Kota Bandung untuk ikut seleksi Peparpenas sangat membludak.

“Hampir 50 atlet ikut serta. Ini mungkin yang terbanyak di Jabar. Mereka akan ikut seleksi di 6 cabang olahraga yaitu atletik, tenis meja, bulutangkis, renang , catur dan satu cabor baru namanya bochia. Mudah-mudahan 40 persen kontingen Jabar berasal dari atlet NPCI Kota Bandung,” tutur Adik di sekretariat NPCI Kota Bandung, Komplek GOR Pajajaran, Selasa (25/7) lalu.

Sehari sebelum seleksi digelar, NPCI Kota Bandung akan kedatangan tim tes klasifikasi. “Tim dokter klasifikasi saya minta datang ke Bandung untuk mengklasifikasi atlet-atlet pelajar kota Bandung. Itu persyaratan untuk bisa atau tidaknya atlet bermain dan menemukan siapa saja lawan sepadan. Ini semua harus ditentukan oleh tes klasifikasi,” ujar Adik.

Adik mengatakan, cabor atletik dan catur akan dipertandingan di GOR Pajajaran. Cabor tenis meja, bulutangkis dan bochia di Cicendo serta cabor renang di UPI. “Mereka yang tampil di seleksi Peparpenas adalah atlet pelajar terbaik NPCI Kota Bandung. Namun demikian keputusan akhir dengan kuota 28 atlet ada di NPCI Jabar untuk menentukan siapa saja yang lolos ke Solo,” ungkap Adik. (Deden .GP).

51

FOTO-FOTO: KONTROVERSINEWS/LILY

Kepala Bidang TK, SD dan Non Formal Disdik H.Maman Sudrajat SPd, MM. Pd, poto bersama para atlet salah satunya Intan Nabila Kusumah ( Juara 1) Atlit Cabor Bulutangkis asal SDN Muslimin Kec. Cileunyi.

Pemenang medali emas Cabor Bulutangkis, pada perhelatan O2SN SD tingkat Provinsi 2017, di Gor Lodaya Kota Bandung.

O2SN SD Tingkat Provinsi, Kab. Bandung Juara Umum KAB BANDUNG | Kontingen Kabupaten Bandung berhasil meraih juara umum dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD tingkat Jawa Barat 2017. Kab. Bandung berhasil menggondol 5 medali emas, 3 perak dan 5 medali perunggu, O2SN SD tingkat Provinsi Jawa Barat itu berlangsung di Kota Bandung pada 23 hingga 26 Juli 2017.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung DR. H. Juhana MM. Pd, mengatakan keberhasilan atlet O2SN SD sebagai juara umum di tingkat Provinsi merupakan kerja keras para atlet, pelatih, official dan dukungan semua pihak.

“Prestasi ini tidak terlepas dari pembinaan pelatih dan guru di sekolah, terimakasih atas pembinaan yang dilakukan selama ini, dan Kab. Bandung berhasil mempertahankan jura umum ” Ucap H. Juhana saat dihubungi Wartawan melalui sambungan telpon selularnya , Rabu (26/7).

Diharapkannya, seluruh atlet O2SN SD dari Kab. Bandung yang berhasil berprestasi tingkat provinsi agar tetap berlatih tekun dan serius supaya dapat meingkatkan prestasi untuk persiapan di perlombaan O2SN tingkat Nasional.

Dirinya sangat mengapresiasi atas perjuangan semua pihak, karena mempertahankan gelar juara umum lebih susah dari pada meraih. Oleh karena itu, pertahankan juara bukan kebetulan tapi berkat proses

52

“Kami, Dinas Pendidik akan terus melakukan pendampingan kepada semua atlit, pelatih, official dan manager. Jelang perhelatan O2SN tingkat Nasional pada September mendatang.”

DR. H. Juhana MM. Pd Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bandung

perjuangan dan kegigihan mulai pembinaan atlit, sampai pendampingan.

“Kami, Dinas Pendidik akan terus melakukan pendampingan kepada semua atlit, pelatih, official dan magager. Jelang perhelatan O2SN tingkat Nasional pada September mendatang,” Imbuhnya.

Hal yang sama di katakan Kepala Bidang Tk/SD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung H.Maman Sudrajat SPd, MM. Pd, menurutnya, dirinya sempat shok saat menyaksikan langsung pertandingan akhir di cabang olahraga Bulutangkis karena babak tersebut, merupakan penentuan raihan gelar juara umum yang dipegang kontingen Kabupaten Bandung sejak tahun 2016 lalu.

Kepsek Hj. Lilis dan guru pendamping dan atlet cabor renang putra Radika Atmaja Riadi asal SDN Cincin 1 Kec. Soreang pada cabor renang putra gaya punggung memperoleh medali 1 perak dan gaya Kupu - kupu 1 perunggu di Kolam Renang Pajajaran Kota Bandung Rabu (25/7) Kepsek Hj. Lilis dan guru pendamping dan atlet cabor renang putra Radika Atmaja Riadi asal SDN Cincin 1 Kec. Soreang pada cabor renang putra gaya punggung memperoleh medali 1 perak dan gaya Kupu - kupu 1 perunggu di Kolam Renang Pajajaran Kota Bandung Rabu (25/7) “Berkat perjuangan dan doa semua pihak, kontingen Kabupaten Bandung bisa tetap mempertahankan gelar juara umum O2SN SD ke X tingkat provinsi Jabar tahun 2017 ini,” kata H.Maman usai menyaksikan pertandingan akhir final cabor bulutangkis di Gor Lodaya Kota Bandung Rabu (26/7) Lebih lanjut Maman mengatakan, berkat perjuangan atlit, official dan semunya keberhasilan tersebut dipertahankan kontingen Kabupaten Bandung. Kami sangat mengapresiasi, kepada atlit khusunya cabor bulutangkis, Kabupaten Bandung pertahankan gelar juara umum. Alhamdulillah berkat keuletan atlit dan mental yang kuat, anada Intan Nabila Kusumah sebagai babak penentu dan akhitnya berhasil memenangkan pertandingan ,” terang H. Maman Setalah persiapan yang lebih matang keberhasilan mempertahankan gelar juara umum Alhamdulilah akhirnya berhasil sesuai harapan yang ditargetkan, lanjut H. Maman Dirinya akan terus melakukan pembinaan kepada semua atlit, pelatih dan manager untuk persiapan dipertandingan O2SN di tingkat Nasional pada September mendatang, Katanya. ( Lily Setia darma)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

:: OLAHRAGA

BANDUNG | Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Barat Open 2017 yang sekarang sedang digelar di GOR Bandung merupakan tangkaian kejuaraan sirkuit nasional .

Di Indonesia rangkaian Sirkuit Premier digelar di tiga daerah yaitu DKI Jaya, Jabar dan Jatim. Yang lainnya sirkuit nasional biasa. Pebulutangkis yang tampil di ajang ini ranking point dan levelnya lebih tinggi. Ditingkat dunia ada Grand Prix dan Grand Prix Gold. Nah di Bulutangkis ada Sirkuit Nasional biasa dan Sirkuit Nasional Premier. Di pentas Sirkuit Nasional Premier fasilitas yang digunakan lebih bagus dan pemainpun memiliki ranking tertentu. Sirkuit Nasional Premier pesertanya dibatasi tidak lebih dari 700.

Ketua Panitia gelaran Djarum Sirkuit Nasional Premier Li Ning Jawa Barat Open 2017, Dr. Herman Subarjah .M.Si mengatakan, pihaknya merasa bersyukur Wali Kota Bandung telah mengijinkan pemakaian GOR Bandung yang baru selesai dibangun. Herman menilai kejuaraan kali ini sebagai test event.

“GOR ini secara umum sudah cukup

KONTROVERSINEWS/DEDEN .GP

GOR Bulutangkis Bandung Cukup Mumpuni dengan Beberapa Catatan

layak untuk menggelar kejuaraan bulutangkis sekelas premier,” ujar Herman yang juga Sekretaris Umum Pengprov PBSI Jabar saat ditemui disela-sela kejuaraan berlangsung.

Meski demikian menurutnya ada beberapa catatan ihwal fasilitas yang harus dibenahi, misalnya jendela. Semua kaca jendela harusnya tidak boleh bening ka-

rena bisa menimbulkan efek silau bagi pemain.

“Jadi kaca itu harusnya di cat warna biru atau hijau. Terus dinding bawah juga tidak boleh warna putih, harusnya berwarna redup, makanya sekarang sekelilingnya dipasang kain biru,” tutur Herman.

Herman menyayangkan sewaktu pembangunan GOR bulutangkis ini tak ada koordinasi dengan pihak Pengprov PBSI Jabar. Pihaknya juga menyayangkan pembangunan tribun penonton yang hanya dibuat 5 trap. Padahal bisa dibuat 8 trap.

Dengan dibuat 5 trap otomatis membuat pijakan kaki penonton terlalu luas, dan ini berimbas pada kurangnya daya tampung jumlah penonton.

Lebih jauh Herman juga lebih mengapresiasi tempat duduk penonton dari tembok yang dilapisi kayu. Tidak seperti sekarang yang dipasang kursi plastik. “Dengan tempak duduk dari tembok jumlah penonton akan lebih banyak dibanding tempat duduk dari kursi,” ujarnya.

Sekarang dengan hanya 5 trap, jumlah penonton yang bisa ditampung tak bakal lebih dari 1000. “Padahal seandainya dibuat 8 trap jumlah penonton tentu akan jauh lebih banyak. Sewaktu GOR ini dibangun, target jumlah penonton bisa mencapai 3000. Tapi ternyata meleset dari rencana awal,” ungkap Herman. (Deden .GP)

FORUM KOMUNIKASI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TK/SD DINAS PENDIDIKAN KAB. BANDUNG Mengucapkan Selamat atas keberhasilan Pertahankan Gelar Juara Umum Kontingen Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD ke X Tingkat Jabar 2017. Kab Bandung

Berkat persiapan yang matang. Strategi, fisik para atlet dan Support semua kontingen O2SN SD se Kab Bandung TTD Drs. Ruswan Rustandar S.Ip, M.Si Ketua Drs. Dedi Kusnadi, M.Si Sekretaris

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017

Hj. Euis Rosanah, SPd Bendahara

53

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA

“Indonesia Kerja Bersama”

DINAS PENDIDIKAN KAB BANDUNG

DR. H. Juhana, M.MPd Kepala Dinas

DR. Marlan Nirsamsu Sekretaris Dinas

H. Maman Sudrajat, SPd, M.MPd Kabid TK/SD

Drs. H. Adang Sujana, MM Kabid SMP

UNIT PELAKSANA TEKNIS TK/SD DAN NON FORMAL Drs. Dadan Ridwan Kepala UPT Margaasih

Drs. Gunawan H, M Kepala UPT Cimenyan

Drs. Deden Rukmana Kepala UPT Ciparay

Drs. Agah Prayoga Kepala UPT Soreang

Dra. Evi Sriyanti, M.Si Kepala UPT Cicalengka

Wilson Fisher, S.Pd Kepala UPT Pangalengan

Drs. Asep Wawan Darojat Kepala UPT Pasirjambu

Dra. Hj. Rita Indrawati Kepala UPT Nagreg

Drs. Agus Nugraha Kepala UPT Cimaung

Mamu Mulyana, SPd Kepala UPT Ciwidey

Drs. Dedi Sukarna S Kepala UPT Cikancung

Drs. H. Setiawan Kepala UPT Banjaran

Komarudin, SPd, M.Si Kepala UPT Rancabali

Drs. Dede Dhani Kepala UPT Rancaekek

Drs. Kusnaedi Kepala UPT Cangkuang

Dra. Hj. Cicih Rohaeni Kepala UPT Dayeuhkolot

Abdul Madjid, SPd Kepala UPT Paseh

Rukayat, S.Pd Kepala UPT Arjasari

Drs. Dedi Kusnadi, M.Si Kepala UPT Margahayu

Drs. Tresna Budi, S Kepala UPT Ibun

Dra. Hj. Euis Rosanah Kepala UPT Pameungpeuk

Maman Sudirman, S.Pd Kepala UPT Katapang

Drs. Ruswan Rusnandar Kepala UPT Majalaya

Drs. Adang Syafa’at Kepala UPT Baleendah

Dra. Ane Ania G, M.MPd Kepala UPT Bojongsoang

Drs. Koswara Kepala UPT Solokanjeruk

Drs. Endi Suhendi, M. M.Pd Kepala UPT Kutawaringin

Eman Sulaeman, SPd Kepala UPT Cilengkrang

Ida Kurniasih, S.Pd Kepala UPT Kertasari

Drs. Nandang Rusmana 54 Kepala UPT Cileunyi

Moch Cuarliman K, SH Kepala UPT Pacet

Edukasi Demokrasi Birokr Birokrasi rasi T Tanpa an a K anp Korupsi orrupsii 



EDISI 21 21 | Tahun n III: I: AGU AGUSTUS UST STU US 2017 2017

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

SARI ATER Hotel & Resort Jl. Raya Ciater Subang Tlp (0260) 471700 www.sariater-hotel.com KAMPUNG NAGA Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tlp. (0265) 330165 WISATA SENI SALENTRONG Kampung Cileutik, Banjaran Kota Desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung MUSEUM SRI BADUGA JL. BKR 185 Tegallega Kota Bandung SITU CIBURUY Alamat Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat KAWAH PUTIH Jl. Raya Soreang Ciwidey Sugimukti Pasirjambu Kabupaten Bandung WISATA PENDIDIKAN BODOGOL Lokasi Bodogol ini dapat ditempuh kurang lebih satu setengah jam dari Jakarta via Bogor ke arah Sukabumi melalui pintu Lido WISATA GEOPARK CILETUH kawasan Geopark Ciletuh Kota Sukabumi

Tempat Wisata di Provinsi Jawa Barat MANSION PURE LOUGE Lokasi: Jl. Sukajadi No. 137-139, Odeum Building, Paris Van Java Mall JUNGLELAND Sentul Nirwana, Sentul City Bogor SUMBER AIR CIPANAS GARUT Lokasi: Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

WISATA TAMAN Taman Fitnes Taman ini terletak di Jalan Teuku Umar-Imam Bonjol Kota Bandung

TAMAN SAFARI INDONESIA Lokasi: Cisarua Kabupaten Bogor

PARALAYANG BATU DUA Kawasan Batu Dua Kabupaten Sumedang

KEBUN RAYA CIBODAS Lokasi: kaki Gunung Gede, Desa Cimacan Telepon: 0263 – 512233 Cianjur SUMBER MATA AIR JALATUNDA Lokasi: Kampung Cijembar, Desa Sukajembar, Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur PERKEBUNAN BELIMBING Lokasi: Jl. Raya Sawangan No. 16B Kecamatan Pancoran Mas Telepon: (021) 7775451 Kota Depok TAMAN FILM Lokasi bawah jalan layang Pasupati Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

ADA PENYALAHGUNAAN DAN KORUPSI DI SEKITAR ANDA LAPORKAN: JAMPIDSUS Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : +62 21 722 1269 BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 Call Center: 021-91261059 Fax: 021-7218741 Email: mabes@polri.go.id KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks: EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS S 2017 (021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



CURUG CIKONDANG dikenal sebagai Niagara mini Letaknya tak jauh dari Situs Gunung Padang Cianjur

TAMAN WARTAWAN Jalan Malabar Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat GRAND CANYON MINI Lokasi di dua kabupaten, Kab. Bogor dan Kab. Karawang KAMPUNG CIOMAS Desa Medal Sari Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan Desa Cikutamahi Kab. Bogor.

GRAND CANYON MINI berada di kaki Gunung Sanggabuana

Redaksi menerima kiriman dalam bentuk, artikel, avetrorial, iklan, opini dan surat pembaca mohon dikirim ke email: redaksi@ kontroversinews.com disertai identitas diri Anda.

Redaksi berhak menyunting tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna.

55

Bank Kerta Raharja PT, Bank Perkreditan Rakyat

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI STAF

PT. BPR KERTA RAHARJA Mengucapkan

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Kerja Bersama” KOMISARIS UTAMA H. Sopyan SE, M.Si

KOMISARIS Drs.H.B. Budi Raharjo M.Si

DIREKTUR UTAMA H. Moch. Soleh Pios SE

DIREKTUR Ir. H. Boy Ferli Sumaatmaja SE

PIMPINAN UMUM/REDAKSI STAF DAN WARTAWAN

KONTROVERSINEWS.COM Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Kerja Bersama” 56

Mengucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA “Indonesia Kerja Bersama” DR. Marlan Nirsamsu EDISI 21 | Tahun II: AGUSTUS 2017 Ketua Umum

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 

