Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan

MEI 2021

PEDOMAN Pengelolaan dan Pengendalian Prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman

KATA PENGANTAR

2

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin, Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izinNya, penyusunan Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat diselesaikan dengan baik.

Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bandung dalam menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan. Sebagaimana amanat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman. Prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman harus mengutamakan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan sebagai pengendali dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengelola dan memelihara PSU yang telah terbangun di perumahan dan kawasan permukiman. Sementara bagi masyarakat, dengan adanya pedoman ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memahami kebutuhan dan haknya terkait penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat terciptanya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Penyempurnaan maupun perubahan di masa mendatang sangat dimungkinkan mengingat adanya perkembangan situasi, kebijakan, dan perubahan yang terus terjadi. Mengingat keterbatasan yang dimiliki, kami bersedia menerima saran, kritik, dan masukan untuk menyempurnakan buku pedoman ini. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat.

Bandung, Mei 2021

Tim Penyusun

3

DAFTAR ISI

4

Cover Kata Pengantar Daftar isi Selayang Pandang Bidang Pengembangan dan Kawasan Permukiman Definisi

1-2 3-4 5-6 7-8

Target Kawasan Permukiman FAQ Pengelolaan dan Pengendalian PSU Perumahan

11-12 13-14 15-16

Perencanaan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemeliharaan Kerjasama Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hunian dan Penyediaan PSU

19-20 21-22 23-24

5

25-26

SELAY PAND

Dinas Perumahan dan Kawasan Perm Bandung sebagai salah satu perangkat urusan keciptakaryaan, penyelenggar dan prasarana permukiman, dan pena upaya untuk meningkatkan kondisi infra guna mendorong pertumbuhan dan penyelenggaraan pertamanan diharapka bersih dan hijau yang akan menciptakan k Bandung dan penyelenggaraan pertan kualitas dan pelayanan di bidang pertana Dalam menjalankan tugas pokok dan fu Kawasan Permukiman dan Pertanahan (lima) orang kepala bidang yaitu:

a.Bidang Pengembangan Perumahan b.Bidang Pengembangan Kawasan Perm c.Bidang Infrastruktur Permukiman d.Bidang Pertamanan dan Pemakaman e.Bidang Pertanahan

6

YANG DANG

mukiman dan Pertanahan Kabupaten t daerah Kabupaten Bandung memiliki raan perumahan, penyediaan sarana ataan kawasan, dimaksudkan sebagai astruktur perkotaan maupun perdesaan perkembangan ekonomi, sedangkan an dapat mewujudkan kondisi kota yang kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten nahan diharapkan dapat meningkatkan ahan. ungsinya, Kepala Dinas Perumahan dan dibantu oleh seorang sekretaris dan 5

mukiman

7

BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 100 Tahun 2018 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pengembangan kawasan Permukiman yang meliputi penataan dan pengendalian kawasan kumuh, kerjasama dan pengembangan kawasan dan keterpaduan infrastruktur kawasan.

1.Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman AGUS ISMAIL D, ST., MM 2.Kepala Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan TATANG BUDIMAN, ST. 3.Kepala Seksi Keterpaduan Infrastruktur Kawasan DWI ASTUTI T, ST., MM 4.Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Kawasan Kumuh GERRY SUNDANA, ST., MM

DEFINISI Perumahan dan kawasan permukiman, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat Perumahan, adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni Kawasan Permukiman, adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

8

9

Gambar 1. Skema Satuan Unit Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Ilustrasi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

10

11

TARGET KAWAS

a. Tujuan 11 SDG layak, aman, da

b. Visium Keme

c. Visi RP3KP P perumahan dan

d. RPJPD Kabu dengan keterse khususnya bag permukiman ku

Gambar 2. Roadmap Pengembangan Pengembangan Kawasan Permukiman

12

T PENGEMBANGAN SAN PERMUKIMAN

Gs Pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang an terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu pemukiman kumuh

enterian PUPR 2030 100% Smartliving (Hunian Cerdas)

Provinsi Jawa Barat 2019 – 2039 Mewujudkan pembangunan dan pengembangan n kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan

upaten Bandung 2005 – 2025 Terpenuhinya kebutuhan perumahan layak huni dilengkapi ediaan sarana dan prasarana penunjang dengan kemudahan pembiayaan perumahan gi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar terwujudnya kabupaten tanpa umuh

Kawasan

13

Permukiman

oleh

Bidang

FAQ

Frequently Asked Questions

Apa itu PSU? Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, dan terjangkau.

14

Apa saja yang termasuk kelengkapan PSU? Jenis prasarana adalah jalan, drainase, air minum, sanitasi, air limbah.

Jenis sarana adalah sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, saran pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, sarana pemakaman, sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan sarana parkir.

Jenis utilitas umum adalah jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, sarana penerangan jalan umum (PJU) Mengapa keteresediaan PSU menjadi penting?

Beberapa permasalahan yang muncul sebagai dampak semakin berkembangnya suatu daerah adalah meningkatnya kebutuhan lahan baik untuk peruntukan kawasan permukiman maupun kawasan lainnya. Meningkatnya pertumbuhan penduduk telah meningkatkan kebutuhan akan rumah baru setiap tahunnya. Sayangnya, pertumbuhan rumah baru ini seringkali tidak diikuti dengan kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai. Perumahan swadaya yang ada terkadang belum memiliki lingkungan yang mendukung keberlangsungan bermukim masyarakat. Kondisi lingkungan dan PSU yang di bawah standar dapat menyebabkan semakin buruknya kondisi perumahan. Akibatnya, lingkungan hunian menjadi tidak berkualitas dan cenderung menciptakan lingkungan yang kumuh.

Apa itu permukiman kumuh?

Perumahan kumuh didefinisikan sebagai perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman kumuh diartikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Bagaimana kaitan ketersediaan PSU dengan permukiman kumuh?

Penataan kawasan kumuh perlu menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan mengintervensi aspek – aspek yang mempengaruhi kriteria kekumuhan. Terdapat 7 (tujuh) kriteria kekumuhan yaitu bangunan gedung, proteksi kebakaran, drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan air minum, serta jalan lingkungan. Apabila dilihat menggunakan definisi yang lebih luas, ketujuh kriteria tersebut termasuk ke dalam jenis – jenis prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi, melengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) merupakan salah satu bentuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.

Siapa saja yang dapat terlibat dalam menyediakan PSU perumahan dan kawasan permukiman?

Pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman, dapat dilakukan melalui kerjasama antara: a.Pemerintah dengan pemerintah daerah b.Pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya c.Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan hukum d.Badan hukum dengan badan hukum lainnya

15

Pengelol Pengen PSU Peru

Dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, Pemerintah Dae serta pola – pola penanganan yang ma ekonomis. Kebijakan, strategi, serta po harus disesuaikan dengan karakteristik d wilayah. Berdasarkan tahapannya, peni dan permukiman kumuh didahului de dan permukiman kumuh dengan pola peremajaan, atau pemukiman kemba perumahan dan permukiman kumuh kem untuk mempertahankan kualitas

Gambar 3. Tahapan Peningkatan Kualitas Peruma

Penetapan Lokasi

Pola Penangan

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumah

16

laan dan ndalian umahan

s terhadap perumahan kumuh dan erah menetapkan kebijakan, strategi, anusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ola – pola penanganan yang dilakukan dan permasalahan yang terjadi di setiap ingkatan kualitas terhadap perumahan engan penetapan lokasi perumahan – pola penanganan yaitu pemugaran, ali. Pola – pola penanganan terhadap mudian dilanjutkan melalui pengelolaan s perumahan dan permukiman.

ahan dan Kawasan Permukiman

Pengelolaan

nan

han dan Kawasan Permukiman

17

Mengapa pengelolaan dan pengendalian PSU perumahan diperlukan?

Prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) merupakan salah satu pelengkap yang tidak dapat dipisahkan untuk menciptakan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas. Dengan kata lain, tingkat kekumuhan suatu perumahan dan kawasan permukiman sangat bergantung pada ketersediaan maupun kualitas PSU yang dimiliki. Idealnya, penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh merupakan suatu proses yang berkelanjutan mulai dari perencanaan, pengimplementasian, serta pengelolaan dan pemeliharaan. Sayangnya, penanganan perumahan dan kawasan kumuh seringkali terhenti pada proses pengelolaan dan pemeliharaan. Hal ini juga yang kerap kali terjadi pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Bandung. Intervensi terhadap permasalahan kawasan kumuh masih dilakukan dengan pendekatan pragmatis, misalnya perbaikan rumah atau perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kawasan kumuh lebih sering dilihat dari kasatmata fisik saja, sementara pengelolaan dan pengendalian dari masyarakat sebagai aksi kelanjutan (sustainable) kehidupan di kawasan tersebut masih minim dilakukan.

Hal utama yang dilakukan dalam penanganan permasalahan meluasnya kawasan kumuh adalah perbaikan atau peningkatan kualitas fisik yang terdiri dari rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya (PSU). Guna menjaga dan memelihara kawasan yang telah tuntas dari permasalahan kekumuhan maka diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan PSU yang telah terbangun melalui konsep pemberdayaan (empowerment) sehingga keberlanjutan program penataan kawasan kumuh dapat terlihat jelas. Pemberdayaan merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan kapasitas dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengelola dan memelihara PSU perumahan. Hierarki partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingkatan spasialnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Doxiadis (1968).

Pengelolaan dan pengendalian PSU yang telah terbangun memerlukan peran serta dari masyarakat sebagai aktor kunci untuk dapat mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Pemerintah berperan hanya sebagai enabler atau fasilitator sehingga konsep pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam memelihara fasilitas yang telah terbangun. Kondisi ini terjadi karena peran masyarakat sebagai aktor kunci sejak awal perencanaan hingga pengelolaan dan pemeliharaan belum mendapatkan posisi yang tepat dalam bentuk kewenangan dan kewajiban serta hak sebagai penerima manfaat pembangunan. Guna dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat sesuai kondisi objektif yang ada, maka partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam berbagai tahapan seperti: (1) keterlibatan dalam penentuan arah, kinerja, dan kebijakan yang dilakukan pemerintah, (2) keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan

18

Hierarki Partisipasi Masyarakat

Wilayah Nasional Wilayah Provinsi Kota Besar Kota Kecil Kawasan Perumahan Lingkungan Perumahan Jalan Rumah Ruang

pembangunan, termasuk di dalamnya adalah memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, yang dapat dilakukan dengan sumbangan memobilisasi pembiayaan pembangunan, melakukan kegiatan produktif, mengawasi jalannya pembangunan, dan lain – lain, serta (3) keterlibatan dalam menerima hasil dan manfaat secara adil. Peran ini dapat dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui mekanisme pelaksanaan sebagai berikut: a.Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan rumusan kegiatan pembinaan teknis, pelaksanaan dan pengendalian bahan material atau upah yang diketahui oleh KSM atau disalurkan kepada KSM (apabila bentuk penyelenggaraan swakelola) b.Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa/lurah melaksanakan koordinasi dalam hal monitoring dan pengawasan kegiatan serta membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri atas unsur masyarakat setempat serta kelompok / lembaga penerima tugas dan melaksanakan kegiatan secara swakelola c.Unsur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pengelolaan Oleh karenanya, meskipun titik berat pedoman ini berada pada proses pengelolaan dan pengendalian, namun pembahasannya harus dijelaskan secara runut dari mulai proses perencanaan, pengimplementasian, serta pengelolaan dan pemeliharaan.

19

PERENCANAAN Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan mengacu pada rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Perencanaan PSU perumahan meliputi rencana kelengkapan PSU perumahan dan rencana penyediaan kaveling tanah untuk rumah beserta PSUnya. Dalam penyusunan rencana, dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan yang terdiri dari: a) pendataan, b) analisis, dan c) perumusan. Pada tahap penyusunan rencana ini, pemerintah melibatkan masyarakat melalui pengisian kuisioner, wawancara, media informasi, serta kegiatan forum – forum diskusi dan konsultasi publik. Masyarakat diikutsertakan dalam merencanakan kebutuhan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan terlibat, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dapat dituangkan dalam bentuk proposal untuk diajukan kepada pemerintah untuk melaksanakan kegiatan swakelola.

Perencanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) secara partisipatif bisa dilakukan dengan tahapan: 1. Sosialisasi 2. Pengumpulan Data 3. Analisis Kebutuhan Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) 4. Penyusunan rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Pada proses perencanaan, tugas pokok dan fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu: a. Penyusunan rencana kelengkapan PSU perumahan bersama Kepala Desa, Dinas terkait, dibantu Konsultan Pendamping b. Menyelenggarakan rapat – rapat, sosialisasi, penetapan lokasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan teknis c. Menyusun laporan dan ajuan kebutuhan upah, bahan, dan material Dalam menyusun rencana kelengkapan PSU, masyarakat memerlukan pedoman dan standar teknis yang dapat dijadikan sebagai acuan perencanaan. Berdasarkan SNI 03-1733–2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, menyatakan bahwa SNI ini berlaku untuk: d. Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) lingkungan perumahan baru; e. Perencanaan penyediaan PSU perumahan yang telah berkembang secara terencana; dan f.Perencanaan penyediaan PSU perumahan yang telah berkembang secara tidak terencana

20

Berikut adalah beberapa standar teknis terkait penyediaan PSU perumahan: Jenis PSU

Persyaratan Teknis dan Kriteria

Prasarana Jalan

SNI 03-2853-1995, SNI 03-2446-1991, SNI 03.6967-2003

Prasarana Drainase

SNI 06-2409-2002 dan SNI 03 2453-2002

Prasarana Air Minum

AB-K/RE-RT/TC/026/98 dan ABK/OP/ ST/004/98

Prasarana Pengelolaan Air Limbah

SNI 03-2398-2002, PTT-19-2000-C dan PTS -092000-C

Prasarana Pengelolaan Persampahan

SNI 19-3964-1994 dan SNI 03-3242-1994 dan SNI 19-3983-1995

Prasarana Jaringan Listrik

SNI 04-0225-2000

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

009/T/BT/1995

21

PELAKSANAAN

22

Keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan bertujuan untuk melihat progress pembangunan serta melihat ketercapaian tujuan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan melalui monitoring pembangunan. Monitoring dilakukan dengan cara mencari untuk mendapatkan informasi sesuai indikator atau tolak ukur yang ditetapkan, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan yang direncanakan dan yang telah disepakati. Pada konteks pengelolaan dan pengendalian PSU perumahan, kegiatan monitoring dalam proses implementasi menempatkan masyarakat sebagai pengendali pembangunan.

Pada proses perencanaan, tugas pokok dan fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yaitu: • Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada penanggung jawab kegiatan • Memonitoring pelaksanaan pekerjaan pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan selesai Contoh dokumen rencana kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) sebagai dokumen yang akan dimonitoring impelementasi dan pelaksanaannya.

Ketidaksesuaian pelaksanaan akan dibandingkan dengan dokumen rencana sehingga dapat diketahui sejauh mana penyimpangan atau perubahan serta tindak turun tangan apa yang perlu dilakukan. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang dapat memberikan informasi mengenai penyimpangan atau perubahan rencana pembangunan.

Hal – hal yang harus diperhatikan dan ditanyakan antara lain: 1.

2.

3.

4.

Apakah lokasi sesuai dengan rencana?

Apakah dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana rencana?

Apakah besaran volume atau ukuran pekerjaan sesuai dengan rencana?

Apakah jumlah dana yang direncanakan telah dialokasikan dengan besaran yang sama?

5. Apakah sumber dana sesuai dengan yang direncanakan?

23

PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN 24

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam Pasal 15 huruf k bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas: Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman Kegiatan pengelolaan merupakan suatu rangkaian yang penting dalam pengembangan PSU perumahan. Kegiatan pengelolaan bertujuan untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan dan melihat proses serta progress pembangunan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Tahapan pengelolaan dilakukan untuk mengoperasikan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: • Hasil pembangunan PSU perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan besar, agar didapatkan manfaat yang optimal • Diperlukan koordinasi keterpaduan pemeliharaan PSU antar instansi terkait • Perlu dibentuk badan atau lembaga pengelola PSU • Lembaga pengelola, mengkoordinasikan/memadukan kegiatan pengelolaan PSU kawasan, agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan Pelaku pengelolaan PSU di perumahan: 1.Masyarakat selaku pemilik harus ikut berpartisipasi aktif memelihara PSU 2.Pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator 3.Lembaga lain seperti koperasi/swasta dapat diikutsertakan dalam pengelolaan yang terpadu Inti dari proses pengelolaan ini adalah sebagai upaya merangsang keswadayaan atau kemandirian masyarakat dalam penataan kawasan permukiman dan lingkungan dengan cara swakelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada proses ini, tugas pokok dan fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah menjaga dan memelihara hasil dari pekerjaan pembangunan PSU perumahan. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) menjadi mitra pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan PSU yang telah terbangun agar kualitasnya dapat terjaga. Pemerintah sebagai fasilitator dapat dilakukan melalui penyediaan dan sosialisasi NSPK (norma, standar, pedoman, dan kriteria), pemberian bimbingan; pelatihan/penyuluhan; supervisi; dan konsultansi, serta pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka diperlukan organisasi/pengurusan maupun keanggotaan kelompok. Pengelola atau sering disebut sebagai Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharan (KPP) ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, yang mana struktur dan keanggotaan penerima manfaat terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Pembentukan KPP dipilih oleh masyarakat dalam proses rembug warga. (tulisan dalam box) Selain Berita Acara serah terima PSU, dibutuhkan form kesepakatan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk memelihara PSU. Pemerintah akan melakukan penilaian melalui monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat pemeliharaan PSU perumahan. Wilayah dengan nilai yang memenuhi kriteria akan mendapatkan dana insentif pemeliharaan untuk terus menjaga kualitas PSU perumahan yang telah terbangun.

25

KERJASAMA DALAM PENINGKA LINGKUNGAN HUNIAN DAN PEN Upaya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh tidak dapat diselesaikan oleh sektor publik daerah saja dikarenakan adanya keterbatasan SDM dan fiskal. Akan tetapi, perlu didorong pula dengan berbagai lembaga atau badan terkait seperti lembaga donor, baik skala internasional maupun lokal, lembaga pembiayaan perumahan yang dibedakan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, yayasan, litbang, CSR/PKBL, Perumnas, BPJS Ketenagakerjaan, BP Tapera.

Berikut adalah ilustrasi sinergi kelembagaan dalam peningkatan kulitas lingkungan dan penyediaan PSU PEMERINTAH LINTAS KEMENTERIAN

PEMPROV LINTAS DINAS

LEMBAGA DONOR

PEMKAB/KOTA LINTAS DINAS LEMBAGA KEUANGAN BANK

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

FORUM/POKJA

MASYARAKAT

FASILITATO KOPERASI

PERUMNAS

BPJS KETENAGAKERJAAN

BP TAPER

26

ATAN KUALITAS NYEDIAN PSU

CSR

YAYASAN

LITBANG

OR

RA

27

MEI 2021

28