Pengelolaan dan Pemeliharaan

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam Pasal 15 huruf k bahwa pemerintah kabupaten/kota mempunyai tugas:

Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman

Kegiatan pengelolaan merupakan suatu rangkaian yang penting dalam pengembangan PSU perumahan. Kegiatan pengelolaan bertujuan untuk menjamin ketercapaian tujuan pembangunan dan melihat proses serta progress pembangunan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Tahapan pengelolaan dilakukan untuk mengoperasikan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

• Hasil pembangunan PSU perlu dilakukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan besar, agar didapatkan manfaat yang optimal • Diperlukan koordinasi keterpaduan pemeliharaan PSU antar instansi terkait • Perlu dibentuk badan atau lembaga pengelola PSU • Lembaga pengelola, mengkoordinasikan/memadukan kegiatan pengelolaan PSU kawasan, agar berfungsi sebagaimana yang diharapkan dalam perencanaan

Pelaku pengelolaan PSU di perumahan: 1.Masyarakat selaku pemilik harus ikut berpartisipasi aktif memelihara PSU 2.Pemerintah kabupaten/kota sebagai fasilitator 3.Lembaga lain seperti koperasi/swasta dapat diikutsertakan dalam pengelolaan yang terpadu

Inti dari proses pengelolaan ini adalah sebagai upaya merangsang keswadayaan atau kemandirian masyarakat dalam penataan kawasan permukiman dan lingkungan dengan cara swakelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pada proses ini, tugas pokok dan fungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah menjaga dan memelihara hasil dari pekerjaan pembangunan PSU perumahan. Kelompok swadaya masyarakat (KSM) menjadi mitra pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan PSU yang telah terbangun agar kualitasnya dapat terjaga. Pemerintah sebagai fasilitator dapat dilakukan melalui penyediaan dan sosialisasi NSPK (norma, standar, pedoman, dan kriteria), pemberian bimbingan; pelatihan/penyuluhan; supervisi; dan konsultansi, serta pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

Agar pelaksanaan operasional dan pemeliharaan dapat berjalan lancar, maka diperlukan organisasi/pengurusan maupun keanggotaan kelompok. Pengelola atau sering disebut sebagai Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharan (KPP) ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, yang mana struktur dan keanggotaan penerima manfaat terdiri dari ketua dan 2 orang anggota. Pembentukan KPP dipilih oleh masyarakat dalam proses rembug warga.

(tulisan dalam box) Selain Berita Acara serah terima PSU, dibutuhkan form kesepakatan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk memelihara PSU. Pemerintah akan melakukan penilaian melalui monitoring dan evaluasi untuk menilai tingkat pemeliharaan PSU perumahan. Wilayah dengan nilai yang memenuhi kriteria akan mendapatkan dana insentif pemeliharaan untuk terus menjaga kualitas PSU perumahan yang telah terbangun.