Issuu on Google+

Factsheet Uji Akses KIP Migas-FOI

Informasi Migas Sulit Diakses Masyarakat [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan kekayaan alam strategis yang menopang perekonomian nasional. Migas menyumbang penerimaan negara yang signifikan, di Tahun 2009 saja penerimaan negara dari sektor Migas mencapai 230 triliuan rupiah. Efek berantai sektor Migas menjadi penggerak roda perekonomian nasiona, melalui perannya sebagai sumber penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, energi, bahan baku industri domestik, serta efek berantainya dalam menciptakan lapangan kerja. Cepu adalah salah satu Blok Migas yang terletak di Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Potensi Migas Blok ini diharapkan memberi kontribusi pendapatan daerah yang signifikan bagi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Sehingga penting untuk dipastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Blok Cepu berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan tujuan dan prinsip dari penyelenggaraan Migas secara nasional 1. Salah satu prinsip dari pengelolaan Migas yang terbuka dan transparan adalah adanya Keterbukaan Informasi Publik, dimana terdapat jaminan akses publik terhadap informasi dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Migas pada Badan Publik terkait, sebagai bentuk jaminan atas Hak Kebebasan Informasi warga secara penuh dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang KIP Nomor.14 tahun 2008 yang mulai akan berlaku pada bulan April Tahun 2010.

Uji Akses Informasi Migas Blok Cepu Untuk mengetahui apakah informasi Migas bisa diakses oleh masyarakat, PATTIRO Sekolah Rakyat melakukan permintaan informasi (uji akses) yang melibatkan segenap unsur masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat, LSM, Media/Pers, maupun warga masyarakat. Uji akses dilakukan terhadap informasi dan dokumen penting yang terkait dengan pendapatan dari Blok Cepu, menggunakan ketentuan yang berlaku dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan informasi yang ditujukan kepada 13 Badan Publik di tingkat pusat maupun Daerah ini dilakukan dengan melayangkan surat permintaan secara tertulis 1

Pasal 3, UU Nomor.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

PATTIRO Sekolah Rakyat

1


Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

yang dikirim maupun diantar langsung ke Badan Publik/instansi terkait. Badan Publik yang dimaksud meliputi instansi pemerintah pemerintah, BUMN, dan BUMD di tingkat pusat maupun daerah. Uji akses dilakukan dalam kurun waktu bulan maret hingga agustus 2009. Respon Thd Total Permintaan Informasi 1.3%

37.5%

36.6%

6.9%17.7% Diberi Penolakan dgn Alasan Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan

Penolakan Diam Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan

Dari seluruh jumlah permintaan informasi yang diajukan, hanya 1,3%nya saja yang diberi, sedangkan mayoritas (37,5%) permintaan dijawab dengan alasan bahwa informasi yang diminta tidak dimiliki dan tidak dialihkan/direkomendasikan ke Badan Publik lain. Bahkan 36,6% di antaranya tidak dijawab oleh Badan Publik, atau terjadi penolakan diam. Dan hanya 17,7% diantaranya yang menolak dengan alasan.

Respon Terhadap Permintaan Berbagai Jenis Informasi 30%

30%

30%

9%

11%

11%

24%

28%

28%

15% 2%

31%

31%

33%

37% 0%

KKS

0%

POD

0%

WP & B

51%

0%

Lifting

Diberi Penolakan Disertai Alasan Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan

38%

37% 63%

50% 13% 0% DBH

33% 30% 0% PI

17% 8%

56%

75% 44%

38% 0%

Pajak

0%

0%

APBN 2009 APBD 2009

Penolakan Diam Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan

Dari 9 (sembilan) jenis informasi yang diminta, hanya DBH Migas saja yang diberikan oleh Badan Publik, informasi yang lainnya seperti Kontrak (KKS), rencana pengembangan (POD), serta program kerja & anggaran (WP&B), rata-rata

PATTIRO Sekolah Rakyat

2


Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

dijawab dengan penolakan diam (33%), tidak dimiliki &dialihkan/direkomendasikan (30%), selebihnya ditolak (rata-rata 26,6%) dengan berbagai alasan diantaranya dengan alasan informasi rahasia (confidential), namun tidak disebutkan alasan kenapa termasuk informasi confidential.

Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik 40%

Diberi Penolakan disertai alasan Informasi Tdk Dimiliki & Dialihkan/Direkomendasikan

33%

29%

75%

67%

71%

0%

0%

0% .I DPR R

PT. Pe

rtamin

eu DepK

as

DESD

da Blo

0% BP Mig

0% M

10% 0% ra

67%

a

100% 50%

Bappe

a

0% H Blor

Blora

0%

25%

17%

100%

PT. BP

100%

DPRD

0% lora

da Bjn

0%

100%

Ben B

100%

Bappe

S Bjn

0%

PT. AD

Bojon

egoro

0%

100%

DisTam

Bag.S

DA Pe

mda B

jn

0%

100%

DPRD

100%

17%

Penolakan Diam Informasi Tdk Dimiliki & Tdk Dialihkan/Direkomendasikan

Dari 13 Badan Publik yang dimintai informasi, sebagian besar Badan Publik di daerah tidak memiliki informasi yang diminta dan mengalihkan/merekomendasikan kepada Badan Pubik lain. Beberapa Badan Publik di daerah merasa bahwa informasi yang diminta tersebut penting, namun mereka tidak memilikinya karena pemerintah pusat tidak memberikan informasi/dokumen tersebut kepada daerah, serta Badan Publik tersebut belum mengusahakan untuk memiliki informasi tersebut karena adanya kekhawatiran jika informasi tersebut bukan menjadi kewenangan mereka; Badan Publik yang melakukan Penolakan Diam (tidak menjawab), ketika dikonfirmasi perkembangan surat permintaan yang diajukan oleh pemohon informasi cenderung melemparkan ke bagian lain, beralasan bahwa pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat, atau menjanjikan akan memberi jawaban secepatnya, bahkan justru menanyakan informasi tentang data-data lembaga yang mengajukan permintaan informasi (struktur organisasi, dasar hukum, dan lain sebagainya). Hingga batas waktu maksimal (17 hari) proses monitoring uji akses, Badan Publik tersebut tidak memberi jawaban yang pasti terhadap permintaan yang diajukan.

PATTIRO Sekolah Rakyat

3


Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

Sedangkan 17,7% diantara seluruh permintaan informasi direspon dengan penolakan yang diserta alasan. Sebagian besar alasan penolakan dari Badan Publik tersebut adalah : Badan Publik belum memiliki informasi yang diminta, informasi yang diminta bukan di bawah kewenangan Badan Publik yang bersangkutan, pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi tersebut tidak berada di tempat, serta informasi yang diminta tersebut bersifat rahasia (confidential). Alasan confidential ini dilayangkan oleh Dirjen Migas, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelayanan Permintaan Informasi oleh Badan Publik Gambaran pelyanan Badan Publik terhadap permintaan informasi yang dilakukan monitoring selama 10 (sepuluh) plus 7 (tujuh) hari kerja ini tergambar pada grafik berikut : Keberadaan Petugas Khusus yg Melayani Permintaan Informasi & Dokumen

0

12

12

12

8

0

0

0

0

0

0

0

2

0

.I

ra

a

Blo

min

rta Pe

eu

s

M

a Mig

RR

DP

0

3 3 PT.

0

pK De

4

D ES

eda

lora

lora

ra

B en

HB BP

pp Ba

PT.

5

ro

oro

ego

jon

neg

ojo

bo

Blo

eda

B Tam

RD

DP

Dis

pp Ba

SB

ro

ro

ego

jon

Bo

ego jon

Bo

AD

RD

DA

gS

PT.

DP

Ba

6

BP

0

12

9

D.

9

8

Ada Petugas Khusus

Tdk Ada Petugas Khusus

Dari 13 Badan Publik yang dimintai informasi, rata-rata belum memiliki petugas khusus yang mengelola dan melayani informasi. Petugas khusus yang dimaksud adalah sebagaimana ketentuan dalam UU KIP No.14/2008 yakni PPID (Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi)2 . Dimana PPID berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyajikan data dan informasi serta dokumentasi yang menjadi kewenangan Badan Publik tersebut. Termasuk fungsi PPID dalam hal ini adalah melayani setiap permintaan informasi, serta membuat laporan atas pencapaian kinerja dan evaluasi dari pelayanan informasi yang diberikan. Rata-rata pemohon ditemui oleh bagian front office, sekretaris, atau petugas keamanan (satpam) yang bertugas pada Badan Publik tersebut. 2

UU KIP No.14/2008, pasal 13, ayat (1)a.

PATTIRO Sekolah Rakyat

4


Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

Adanya Form Penerimaan Khusus Permintaan Informasi pada Badan Publik

8

1

0

0

12

12

12

12

0

0

0

0

5

5 0

3 0

.I

RR

DP

ra

a

min rta

Pe

eu

Blo

as

Mig

DM

AD

lora

ro ego

jon

oro

neg

lora

HB

BP

PK

PT.

2 2

pK

5 0

ES

DP

PT.

ra

Blo

Bo

ojo

nB

Be

AD

RD

PK

Tam

DP

Dis

DP

SB

ro ego

ro

ego jon

Bo

jon

Bo

DA

AD

gS

RD

PT.

DP

Ba

Ada Form Penerimaan

1

De

9

BP

0

8

D.

8

Tdk Ada Form Penerimaan

Sebagian besar Badan Publik tidak menyediakan form khusus bagi peminta informasi, kecuali di DPRD Bojonegoro, Departemen ESDM, dan Departemen Keuangan. Sebagaimana ketentuan dalam UU KIP, form ini seharusnya disediakan oleh Badan Publik tersebut yang berisikan antara lain data pemohon, jenis informasi yang diminta, cara pemberian informasi, lama waktu pemberian informasi dan biaya yang dibutuhkan jika ada. Lama Waktu Rata-Rata Respon Permintaan Informasi pada Badan Publik (Hari)

17 10

9

17 7

9

11

DPR R.I

ina

ertam

PT. P

eu

as

13

DM

lora da B

e Bapp

lora

ra

PH B

PT. B

12

ra

n Blo

mBe

D Blo DPR

DisTa

goro

ojoen da B

e Bapp

goro

ojone

DS B

PT. A

ro

o joneg

goro

ne Bojo SDA

D Bo DPR

Bag

11

DepK

12

ig BP M

15

D.ES

12

Lama waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh Badan Publik untuk merespon/menjawab permintaan informasi yang diajukan sangat bervariasi. DPRD Blora dan Bappeda Blora, membutuhkan waktu terlama, yakni 17 hari kerja untuk menjawab permintaan informasi; sedangkan PT. BPH Blora memberikan respon/jawaban atas permintaan informasi dalam rentang waktu tercepat, yakni 7 hari. Lama waktu yang dibutuhkan oleh Badan Publik ini menjadi salah satu parameter dari pelayanan informasi publik,

PATTIRO Sekolah Rakyat

5


Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]

yang menjadi salah satu standar pelaksanaan dan pelayanan informasi, yakni sederhana, cepat, dan terjangkau.

Konsistensi Badan Publik dalam Merespon Permintaan Informasi Respon Permintaan Informasi pada 13 Badan Publik

75%

67%

71%

0%

0%

0% DPR R

rtamin

.I

29%

a

33%

PT. Pe

as

DESD

da Blo

0% BP Mig

0% M

10% 0% ra

67%

25%

u

100% 50%

Bappe

a

0% H Blor

Blora

0%

17%

100%

PT. BP

100%

DPRD

0% lora

da Bjn

0%

100%

Ben B

100%

Bappe

S Bjn

0% PT. AD

Bojone

goro

0%

100%

DisTam

Bag.S

DA Pe

mda B

jn

0%

100%

DPRD

100%

17%

DepKe

40%

Konsistensi Badan Publik dalam merespon permintaan informasi dari peminta informasi yang berbeda (NGO/LSM, Masyarakat, Media/Pers) bervariasi. 8 (delapan) di antara 13 Badan Publik merespon dengan jawaban yang sama terhadap setiap peminta informasi yang berbeda. Sedangkan 5 (lima) Badan Publik sisanya merespon dengan jawaban yang bervariasi terhadap permintaan informasi yang diajukan oleh peminta informasi yang bervariasi. Dari segi konsistensi jawaban, dapat dikatakan bahwa 8 Badan Publik dinilai konsisten dalam memberikan respon terhadap permintaan informasi, sedangkan 5 Badan Publik sisanya tidak konsisten dalam merespon permintaan informasi yang diajukan oleh peminta informasi yang berbeda. 5 Badan Publik yang tidak konsisten tersebut dapat dikatakan melakukan diskriminasi atau pembedaan dalam memberikan jawaban atau merespon permintaan informasi dari kalangan masyarakat yang berbeda. Organiasi, lembaga dan warga yang terlibat dalam permintaan informasi ini terdiri atas, Organisasi Masyarakat Sipil/NGO (PATTIRO,ICW,PWYP,LPAW,BCC, BDS Satya Mandala, KPR, PMII,GaPokTan,BPD, Hijau Indonesia, IdFos,Bojonegoro Institut,KPI, LaiK); Warga Masyarakat (Yoyok, Roni, Basuki, Widya Supeni, Heri, Haris, Kholish); dan Jurnalis Media/Pers (Harian Diva, Harian Wawasan, Radar Minggu, dan Bass FM) Maryati Abdullah (Peneliti Transparency & Development PATTIRO)

PATTIRO Sekolah Rakyat

6


Factsheet Uji Akses Migas-FOI-Pattiro[1]