Factsheet Uji Akses KIP Migas-FOI
Informasi Migas Sulit Diakses Masyarakat [Uji Akses Undang-Undang KIP No.14/2008 di Blok Cepu]
Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan kekayaan alam strategis yang menopang perekonomian nasional. Migas menyumbang penerimaan negara yang signifikan, di Tahun 2009 saja penerimaan negara dari sektor Migas mencapai 230 triliuan rupiah. Efek berantai sektor Migas menjadi penggerak roda perekonomian nasiona, melalui perannya sebagai sumber penerimaan negara, pembangunan daerah, investasi, subsidi, energi, bahan baku industri domestik, serta efek berantainya dalam menciptakan lapangan kerja. Cepu adalah salah satu Blok Migas yang terletak di Kabupaten Blora (Jawa Tengah) dan Kabupaten Bojonegoro (Jawa Timur). Potensi Migas Blok ini diharapkan memberi kontribusi pendapatan daerah yang signifikan bagi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. Sehingga penting untuk dipastikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Blok Cepu berjalan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan tujuan dan prinsip dari penyelenggaraan Migas secara nasional 1. Salah satu prinsip dari pengelolaan Migas yang terbuka dan transparan adalah adanya Keterbukaan Informasi Publik, dimana terdapat jaminan akses publik terhadap informasi dan dokumen yang terkait dengan kegiatan Migas pada Badan Publik terkait, sebagai bentuk jaminan atas Hak Kebebasan Informasi warga secara penuh dan tidak diskriminatif, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang KIP Nomor.14 tahun 2008 yang mulai akan berlaku pada bulan April Tahun 2010.
Uji Akses Informasi Migas Blok Cepu Untuk mengetahui apakah informasi Migas bisa diakses oleh masyarakat, PATTIRO Sekolah Rakyat melakukan permintaan informasi (uji akses) yang melibatkan segenap unsur masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat, LSM, Media/Pers, maupun warga masyarakat. Uji akses dilakukan terhadap informasi dan dokumen penting yang terkait dengan pendapatan dari Blok Cepu, menggunakan ketentuan yang berlaku dalam UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan informasi yang ditujukan kepada 13 Badan Publik di tingkat pusat maupun Daerah ini dilakukan dengan melayangkan surat permintaan secara tertulis 1
Pasal 3, UU Nomor.22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
PATTIRO Sekolah Rakyat
1