Page 1

TIPOLOGI PARTAI POLITIK DAN SKEMA PENDANAAN PARTAI POLITIK “Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia”

August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja Sindikasi Pemilu dan Demokrasi 2018


TIPOLOGI PARTAI POLITIK DAN SKEMA PENDANAAN PARTAI POLITIK “Studi Literatur untuk Rekomendasi Kebijakan Pendanaan Partai Politik di Indonesia”

August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja Sindikasi Pemilu dan Demokrasi 2018


TIPOLOGI PARTAI POLITIK DAN SKEMA PENDANAAN PARTAI POLITIK August Melllaz Pipit R. Kartawidjaja Penerbit Sindikasi Pemilu dan Demokrasi Jl. Proklamasi No. 65, Pegangsaan, Menteng Jakarta Pusat Didukung oleh: Yayasan Tifa I8 Office Park, 15th FL Unit C-D Jl. TB. Simatupang No. 18, Kebagusan Jakarta Selatan

Penanggung Jawab Utama Bernad D. Sutrisno Penanggung Jawab Teknis Erik Kurniawan Layouter Agus Sumberdana Foto sampul: oleh Edwin Andrade Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik, August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja, Jakarta: Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, 2018.

ISBN : ……………………………………………………………..


DAFTAR ISI Daftar Isi

i

Kata Pengantar iii BAB I PENDAHULUAN

1

Latar Belakang

1

Identifikasi Permasalahan

3

Kegunaan Penelitian

4

Metode Penelitian

4

BAB II TIPOLOGI DAN KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

5

Perdebatan Kategori; Karakteristik dan Tipologi Partai

5

Kritik atas Pemodelan dan Tipologi Partai

6

Klasifikasi Partai; Posisi Partai antara Masyarakat dengan Negara

12

Klasifikasi Baru; Orientasi Partai “Vote Seeking, Office Seeking, dan Policy Seeking”

18

BAB III ANALISA TIPOLOGI PARTAI: “KONTEKS INDONESIA”

23

Tipologi

24

Posisi Partai 25 Respesifikasi dan Orientasi Partai

26

Volatilitas Politik

27

BAB IV PENDANAAN PARTAI

31

Pendanaan Swadana

31

Pendanaan Partai Dari Negara

33

BAB V PENUTUP

45

Kesimpulan

45

Rekomendasi

46

Bahan Pustaka

47

Tentang Penulis 52

Daftar Tabel Tabel 1 Model dan Karakteristik Partai

11

Tabel 2

Perbedaan Mass-bureaucratic parties dan Electoral-profesional parties

17

Tabel 3

Model Orientasi Partai: Kebijakan, Suara, dan Jabatan

22

Tabel 4

Pendanaan Negara Langsung Kepada Partai

31

Tabel 5

Besar Dana Negara untuk Partai di Jerman

37

Tabel 6

Subsidi Tahunan Langsung Negara kepada Pemilih di 25 Negara era 1990-an

38

Tabel 7

Porsi Pendanaan dari Negara di Jerman

39

Tabel 8

Perbandingan Pendanaan Negara Langsung dengan Biaya Pemilu

40

Tabel 9

Subsidi APBN Partai Indonesia

43

Tabel 10 Ciri-Ciri Partai Kartel Dan Kiat Penangkalan

46

i


KATA PENGANTAR Partai politik di Indonesia diakui sebagai sebagai organ konstitusi paska reformasi, sebagaimana termuat dalam Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum“. Pengakuan berikutnya muncul dalam Pasal 22 E Ayat (3) UUD 1945, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik“. Pengakuan partai dalam konstitusi Indonesia tergolong istimewa. Tidak semua Negara di dunia mencantumkannya dalam Undang Undang Dasar. Pertama kali kedudukan partai dicantumkan dalam UUD terjadi di Uruguay tahun 1934. Menyusul kemudian Republik Dominika (1942), Ekuador dan Guatemala (1945), Brazil dan Panama (1946), Kosta Rika (1949), El Salvador (1950), Venezuela (1961), Paraguay 1967, Cile (1970), Meksiko (1977), Peru (1979), Nikaragua (1979), Kolumbia (1991), dan Argentina (1994).1 Dibandingkan dengan di Amerika Latin, demokrasi Eropa Barat tergolong lambat mencantumkan kedudukan partai dalam konstitusi. Pertama kali dicantumkan di konstitusi Islandia (1944), Austria (1945), Italia (1947), Jerman (1949), dan Perancis (1958). Sedangkan Swiss, Finlandia, dan Luksemburg baru mencantumkan partai dalam konstitusi setelah Negara-negara di Eropa Timur melakukannya terlebih dahulu. Sebaliknya, konstitusi Negara-negara di Eropa Barat seperti Belanda, Denmark, Belgia dan Irlandia tidak menyebutkan kedudukan partai, apalagi Inggris yang tidak memiliki konstitusi.2 Seperti halnya di Negara-negara yang kedudukan partainya tersurat dalam konstitusi, maka kedudukan partai diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Partai, Undang-undang Pemilu, Undang-undang Pendanaan Partai, ataupun Undang-undang Kampanye pemilu. Memasukan terminologi partai dalam konstitusi, lazimnya diikuti dengan pembuatan regulasi yang mengatur kehidupan, organisasi, aktivitas partai. Dengan demikian, partai sah menjadi obyek regulasi Negara. Prinsip ini kontras dengan pemahaman masyarakat liberal. Mereka beranggapan partai merupakan asosiasi privat yang bebas tanpa campur tangan Negara. Di kalangan ilmuwan sendiri, tipologisasi partai tetap menjadi bahan perdebatan. Satu kesamaan tipologi tidak diterima. Meskipun demikian, menurut Frank Decker, terdapat kesepakatan untuk membedakan partai politik lewat ciri-ciri terpenting. Parpol dapatlah dibedakan dari lima (5) sudut pandang: (a) Afiliasi ideologis-politis dan progam (b) Asal muasal atau sejarah pembentukan parpol (c) Struktur organisasi (d) Strukur pendukung parpol (e) Orientasi tujuan dan fungsi sistem politik. 1 Fransje Molenaar (2012), “Latin American regulation of political parties: Continuing trends an breaks with the past“, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties Indeks. 17, hal. 6 dan 11. Untuk Uruguay, Mik Strmecki menyebut tahun 1917, lihat “The Political Party Phenomenon as the Major Underpinning and at Times a Conduit for the Demise of Democracy & Rechtstaat“, Transylvanian Review of Administrative Sciences (TRAS), No. 20 Indeksne 2007, hal. 98. http:// rtsa.roindeks/index.php/tras/article/viewFile/369/359 2 Ingrid van Biezen and Gabriela Borz (2012). “Models of party democracy: patterns of party regulation in postwar European constitutions“, European Political Science Review, 4, hal. 330. Catatan penulis, yang dimaksud adalah Republik Federasi Jerman (Jerman Barat). Di samping Jerman Barat, saat itu hadir Republik Demokratik Jerman (Jerman Timur).

iii


Kelima sudut pandang ini tidak berdiri sendiri. Melainkan saling mempengaruhi dan harus dilihat perkembangannya secara historis.

1. Afiliasi ideologis-politis dan Liberal, Konservatif/Kristen, Sosialis/Sosialdemokrat, Ekologi, dan Populis Kanan program 2. Sejarah pembentukan partai (a) sempalan partai, (b) gerakan sosial, (c) gabungan partai dan (d) reorganisasi atau pembentukan baru dari partai yang tenggelam/bubar A. Form different faces: (a) party on the ground, (b) party central office dan (c) party in public office 3. Struktur organisasi

4. Struktur pendukung partai

5. Orientasi tujuan dan fungsi dalam sistem politik

B. Dari urutan kelahirannya secara historis: (a) notabilities party atau partai kader (umumnya giat dalam parlemen dan bertitik-beratkan pada kegiatan pemilu), (b) partai massa (seperti partai Sosialis abad 19 yang bergerak di luar parlemen), (c) partai pemilih profesional (tipe organisasi dominan), sebutan lain dari para pakar adalah partai profesi politikus, media communication party, dan partai kartel Partai golongan/kelas (abad 19-20), clientele parties, partai rakyat, catch-all-party. Di Jerman misalnya. Hadir Partai Pemuda, Senior, Perempuan, dan Imigran yang umumnya partai gurem. Sukses di Eropa ada partai-partai regional (a) vote-seeking, (b) office-seeking, dan (c) political-design/policy-seeking

Sumber: Frank Decker, “Politische Parteien: Begriff und Typologien�, Bundeszentrale fuer politische Bildung, 25 Juni 2018, http:// www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/42045/begriff-und-typologien.

Karena pengakuan bahwa partai adalah organ konstitusi maka partai mengemban tanggungjawab dalam aktivitas kehidupan bernegara. Seperti menjaga dan menumbuh kembangkan iklim demokrasi yang sehat. Tentu, tanggungjawab tersebut tidak mudah. Butuh konsistensi dan komitmen yang berkelanjutan. Salah satu bentuk pengakuan Negara - dalam hal ini konstitusi - terhadap keberadaan dan peran penting partai, salah satunya tercermin dalam bentuk kontribusi Negara melalui bantuan pendanaan. Secara prinsip, pendanaan partai yang bersumber dari keuangan Negara merupakan hasil pajak warga Negara. Tujuannya, untuk meningkatkan peran partai dalam menjalankan berbagai fungsi. Baik politik maupun konstitusi. Dalam konteks Indonesia, bantuan pendanaan partai, baru sekadar formalitas belaka, meskipun prakteknya telah diterapkan sejak lama. Hal ini diduga terjadi lantaran adanya sejumlah skema kebijakan yang berubah-ubah. Baik besaran nominal maupun basis perhitungannya. Dari satu periode ke periode lainnya, khususnya pemilu.

iv


Hingga saat ini, tidak terlihat paradigma yang utuh terkait skema kebijakan bantuan keuangan partai oleh Negara. Misalnya, bagaimana meletakan bantuan keuangan Negara pada dua (2) aspek: pertama, partai sebagai organ konstitusi. Kedua, keuangan Negara merupakan hasil setoran pajak. Terlepas dari jumlah nominal yang dapat dialokasikan. Ada pertanyaan mendasar yang hendaknya dituntaskan, apakah bantuan Negara tepat diberikan hanya kepada partai-partai yang duduk di lembaga perwakilan, baik pusat, dan daerah? Bagaimana dengan partai-partai lain yang tidak memiliki wakil di lembaga perwakilan, meski melekat di partai tersebut sebuah atribut yang sama, yakni organ konstitusi? Pertanyaan berikutnya, apa fungsi dan harapan yang dikendaki oleh Negara dalam konteks pemberian bantuan keuangan bagi partai? Apakah sekadar dalam rangka mengganti biaya yang telah dikeluarkan partai dalam pemilu? Atau terdapat tujuan lainnya? Misalnya, dalam rangka mewujudkan kesetaraan antar partai dalam kompetisi dan memfasilitasi tumbuhnya iklim demokrasi Negara yang lebih baik. Kajian ini mencoba memberi fokus upaya untuk mengaitkan pada dua (2) aspek. Pertama, pendanaan partai oleh Negara. Kedua, kaitannya dengan tipologi ataupun klasifikasi partai. Selama ini kedua aspek tersebut kerap tidak disertakan dalam pembahasan topik pendanaan partai oleh Negara. Melalui kajian yang dilakukan oleh Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) ini, diharapkan dapat menyumbangkan perspektif tersendiri. Agar tipologi partai dilibatkan sebagai pertimbangan ketika membahas isu pendanaan partai. Riset ini merupakan bagian kedua dari kerjasama antara SPD dengan Yayasan TIFA. Setelah sebelumnya, SPD meluncurkan hasil riset dengan tema “Peta Jalan Pencegahan Politik Uang Pilkada“, pada awal Juni 2018. Sebagai penanggung jawab eksekutif, secara pribadi maupun kelembagaan, Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan oleh Yayasan TIFA terhadap dua (2) pekerjaan ini. Melalui riset ini, diharapkan dapat memberikan landasan dalam upaya memitigasi kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada kehidupan partai-partai di Indonesia. Dengan menyajikan tipologi, klasifikasi, pemodelan partai, maupun skema-skema pendanaan partai oleh Negara, dan komparasinya dengan pelbagai Negara lain yang dipelajari. Diharapkan, memperkaya khasanah publik dan memberi perspektif baru yang berguna bagi berbagai rumusan kebijakan yang akan diambil. Selain itu, riset ini diharapkan dapat menghadirkan rekomendasi model pendanaan parpol yang memiliki kesesuaian dengan kecenderungan tipologi parpol yang berkembang di Indonesia. Sebagai penulis, kami berdua, August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja, menyadari sepenuhnya ada kekurangan pada kajian ini. Kami berdua sungguh berharap, melalui kajian ini dan kajian yang akan kami lakukan di masa mendatang, dapat merangsang munculnya diskursus sehat yang dibutuhkan dalam kehidupan publik.

Jakarta-Berlin, 1 Juli 2018 Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)

August Mellaz dan Pipit R. Kartawidjaja

v


BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Era demokrasi modern saat ini, sistem politik multipartai dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam tatanan Negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah skema politik, keberadaan partai diharapkan dapat menjembatani dan mewakili berbagai spektrum politik masyarakat dalam penentuan kebijakan, yang dampaknya diterima semua pihak. Demokrasi dan multipartai, bukanlah suatu fenomena ekslusif yang hanya tumbuh dan berkembang subur di belahan dunia barat, namun menjangkau hampir semua kawasan dunia, termasuk Indonesia tanpa terkecuali. Paska gelombang demokratisasi ketiga3 di era 1974 yang ditandai dengan runtuhnya rejim diktator di Portugal lewat Revolusi Bunga, kemudian diikuti oleh Spanyol, dan Yunani. Fenomena yang awalnya menimpa wilayah Eropa Mediterania tersebut, terus menyebar dan mendunia di akhir 80an dan awal 90an, paska runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 dan lepasnya cengkraman partai komunis di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Gerakan demokrasi berlanjut dengan lepasnya cengkeraman pemerintahan autokrasi di sejumlah Negara di kawasan Asia, dan pelaksanaan pemilu di sejumlah Negara di kawasan Amerika Latin memperlihatkan akhir dari eksistensi rejim junta militer.4 Perluasan demokrasi juga menjalari kawasan Afrika; Benin, Togo, ataupun Afrika Selatan dengan ambruknya rejim Apartheid. Relatif, paska gelombang demokratisasi ketiga, hampir 2/3 (dua pertiga) Negara-Negara dunia mengalami perubahan, dari rejim lama menjadi pemerintahan demokratis.5 Saat ini, tinggal Negara-Negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang relatif belum terjamah, meskipun pada akhir 2010 dan awal 2011 sempat muncul “The Arab Spring”. Namun keberlanjutannya masih ditunggu, apakah gelombang ‘musim semi Arab’ tersebut tetap akan berlanjut, ataukah berhenti. Keberlanjutan demokrasi dan peran partai, menyita banyak perhatian figur-figur penting dalam dunia riset tentang sistem politik; kepartaian, kepemiluan, dan demokrasi. Partai menjadi instrumen sentral dalam tatanan pemerintahan demokratis.6 Pada partai, disematkan label bahwa perannya sebagai indispensable atau ‘tak tergantikan’ dalam menjaga keberlanjutan tatanan pemerintahan demokratis.7 3 Samuel P. Huntington, “The Third Wave; Democratization in the Late Twentieth Century”, University of Oklahoma Press, 1991. 4 Pippa Norris, “Driving Democracy: Do Power Sharing Institution Works?”, Cambridge university Press, Cambridge, 2008, hal. 20-22. 5 Ibid, hal. 6-10. 6 J. Mark Payne, et all. “Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America”, the Inter-American Development Bank and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, The Johns Hopkins University Press, Washington, D.C, 2002. Hal. 127. 7 Penilaian ‘tak tergantikan’ dikemukakan oleh Larry Diamond dalam Roland Rich, “Analysing and Categorising Political Parties in Pacific Island”, hal. 2. Penilaian yang sama juga dilakukan oleh Seymour Martin Lipset dalam Natasha M. Ezrow, “Briefing Paper: The Importance of Parties and Party System Institutionalization in New democracies”, Institute for Democracy and Conflict Resolution, 2011.

1


Argumen bekerjanya demokrasi diperankan sedemikan penting oleh partai. Hal ini beranjak dari sejumlah fakta, bahwa roda pemerintahan ditentukan oleh program-program yang diusung partai berdasarkan platform maupun ideologi, yang merupakan cermin dari aspirasi masyarakat. Berbagai program maupun kebijakan tersebut dipersaingkan melalui kompetisi pemilu dengan program dan kebijakan yang diusung partai lainnya, guna mendapatkan dukungan pemilih. Dengan demikian, esensi penting partai dalam tata pemerintahan demokratis, meliputi: proses rekrutmen dan seleksi kandidat untuk pengisian jabatan publik, mengorganisir proses pemilu, strukturisasi dukungan publik melalui serangkaian identifikasi program dan kebijakan, kepentingan dan nilai-nilai sosio-ekonomi masyarakat, agregasi kepentingan dan preferensi warga Negara dalam proses pembuatan kebijakan, dan pembentukan pemerintahan serta kesepakatan kebijakan parlemen.8 Peran, fungsi, dan tanggung jawab penting partai dalam menjaga kesinambungan tata pemerintahan demokratis membutuhkan sumber daya yang besar. Tidak saja meliputi pengisian struktur organisasi oleh sejumlah personel yang memiliki kecakapan dan loyalitas terhadap ideologi ataupun platform partai mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Partai juga dibebankan untuk terus menjaga konsistensinya dalam menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat dan menstrukturkannya dalam berbagai alternatif kebijakan. Untuk itu pada partai melekat beban untuk menjaga dan terus-menerus meningkatkan kapasitas personel maupun kelembagaan, agar tetap dapat bertahan dan memenangkan pertarungan wacana kebijakan publik, khususnya dalam pemilu. Kebutuhan, beban, dan tanggung jawab yang diemban partai untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara ideal, membutuhkan sumber daya lain berupa kemampuan finansial.9 Demokrasi dianggap berbiaya tinggi atas dasar beberapa hal. Pertama, partai membutuhkan dana untuk menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari pendidikan politik hingga seleksi kandidat. Kedua, setiap kandidat juga harus membiayai pencalonannya yang seringkali tidak selalu didukung oleh partainya. Ketiga, penyelenggaraan pemilu yang tak kalah besar membutuhkan biaya. Bagaimanapun juga, demokrasi membutuhkan ‘ongkos’. Persoalannya, bagaimana segenap biaya atau ongkos tersebut dicukupi, komponen pembiayaan apa saja yang harus dihitung dan dipenuhi, dan bagaimana upaya partai untuk memenuhinya? Pertanyaan berikutnya, bagaimana sumber-sumber pembiayaan partai tersebut didapatkan, baik pembiayaan partai dalam konteks kelembagaan atau organisasi, termasuk pembiayaan pemilu? Pada Negara-negara demokrasi mapan seperti di Eropa Barat misalnya, pendanaan partai merupakan hal yang krusial. Sebagai lembaga demokrasi, partai tentu memerlukan dana jika kewajiban dan fungsinya hendak dilaksanakan. Dalam pembahasan pembiayaan partai, besar kecilnya biaya partai tergantung pada “paradigma”-nya. Dari situ kemudian dapat dilihat perbedaan fungsi dan tugasnya. Elmar Wisendhal membedakan partai ke dalam tiga paradigma; persaingan, transmisi, dan integrasi. Tiga paradigma tersebut beranjak dari potret peranan anggota-anggota partai dalam proses demokrasi internal organisasi.10

8 Op. Cit, J. Mark Payne, et all, hal. 127-129. 9 János Simon, “The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium”, Working Paper núm. 221, ICPS, Barcelona, 2003, hal. 17-27 10 Elmar Wisendhal, Parteien und Demokratie: “Eine spziologische Analyse paradigmatischer Ansätze der Parteienforschung”, Opladen: Leske und Budrich, 1980. Dalam Daniel Filipponi, “Aktuelle Organisationtypologien politischer Parteien vor dem Hintergrund normativer Demokratieparadigmen”, Soziologischer Institut der Universität Zürich, Oktober, 2005, hal. 3

2


Dari penggolongan tersebut, partai yang berparadigma integrasi dan transmisi memerlukan aparat (pengurus) partai, daripada yang berparadigma persaingan. Partai di Amerika Serikat yang masuk dalam kategori berparadigma persaingan, kerap disebut sebagai mesin-mesin pemilu yang dihidupkan dan bergerak cepat hanya saat pemilu dalam durasi waktu tertentu saja. Berbeda dengan partai di Negara-negara Eropa Barat yang berparadigma transmisi. Mereka memiliki organisasi atau mesin politik yang terus hidup dengan struktur organisasi pusat, cabang-cabang, dan ranting-ranting yang menjamur di seluruh pelosok Negara. Bagi partai yang struktur organisasinya terbangun kokoh seperti di Eropa Barat, pos-pos belanja yang terpenting adalah biaya personel, kantor, dan komunikasi. Selain itu, juga terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas, pertemuan, dan pendekatan-pendekatan kepada anggotanya. Biaya administrasi kantor, umumnya hanya menghabiskan sekitar 10% anggaran.11 Di Negara-Negara anglo-saxon (Inggris, Amerika, Kanada, dan Australia) pemilu merupakan kegiatan utama. Sedangkan partai di Negara- Negara Eropa, kegiatan lebih banyak pada kegiatan kontinyu lewat jaringan partai. Pembiayaan partai di Eropa menjadi lebih mahal daripada Negara-Negara anglo-saxon karena perhitungan total pembiayaan harus menanggung biaya pemilu sekaligus kegiatan organisasi.12 Yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana partai harus didanai, dari mana sumbernya, seperti apa tata kelola ataupun mekanisme pertanggungjawabannya? Studi literatur ini berupaya untuk memotret model pendanaan partai, khususnya yang bersumber dari Negara. Namun, sebelum mengulas model-model pendanaan Negara terhadap partai, ada satu dimensi penting yang hingga saat ini khususnya di Indonesia kerap absen dalam debat wacana publik, yaitu mengenai tipologi partai. Isu pendanaan partai, baik pada tingkat wacana dan praktek telah diterapkan di Indonesia,13 namun praktek maupun wacana tersebut, lepas dalam memotret secara lebih mendalam sisi karakteristik maupun tipologi partai. Dengan demikian, jika diringkas, studi literatur ini hendak memotret karakteristik dan tipologi partai, dan model-model skema pendanaan partai oleh Negara. Apakah tipologi tertentu memiliki tendensi dan berpengaruh terhadap skema ataupun model pendanaan partai dari Negara.

Identifikasi permasalahan Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka riset ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Bagaimana perkembangan partai di Indonesia dilihat berdasarkan tipologi atau klasifikasi partai yang berkembang di berbagai Negara? 11 Karlz-Heinz Nassmacher, “Die Kosten der Parteitaetigkeit in Westlichen Demokrateien�, OeZP, 2002, hal 8. Dalam Pipit R. Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin, Demokrasi Elektoral Jilid I, Sindikasi, Surabaya, 2014, hal 64. 12 Ibid 13 Pendanaan Negara terhadap partai di Indonesia, dapat diringkas sebagai ikhtisar kompensasi atas biaya yang dikeluarkan dalam pemilu. Pada era Habibie dan Gus Dur, melalui UU No. 2/1999 dan PP No. 51/2001 Negara memberikan subsidi sebesar Rp. 1.000 per kursi dan bertahan hingga era Megawati. Ketentuan tersebut berubah pada era SBY melalui PP No. 29/2005, bantuan APBN formatnya berdasarkan perolehan kursi, yaitu Rp 21 juta per kursi partai. Ketentuan ini kemudian berubah lagi berdasarkan payung hukum UU No. 2/2008 dan UU No. 2/2011, di mana subsidi APBN kepada partai tidak lagi didasarkan pada jumlah perolehan kursi, namun perolehan suara. Besaran rupiah per perolehan suara partai yang merupakan dana bantuan APBN, berdasarkan PP No. 5/2009, Permendagri No. 24/2009, dan SK Mendagri No. 212/2009 ditetapkan sebesar Rp 108/suara. Khusus kebijakan subsidi Negara tahun 2008 dapat dilihat dalam Veri Junaidi, dkk, “Anomali Keuangan Partai: Pengaturan dan Praktek�, Perludem, Yayasan Manikaya, Kopel Makasar, dan Kemitraan, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, cetakan I November 2011, hal. 100-108.

3


2. Bagaimana tipologi atau klasifikasi partai dan model atau skema pendanaan Negara terhadap partai politik? 3. Jika pendanaan partai diperoleh dari Negara, bagaimana pertimbangan pemberian bantuan pendanaan partai dari Negara?

Kegunaan Penelitian Kerangka penelitian ini diharapkan mampu memberikan studi perbandingan sekaligus kerangka rekomendasi yang memadai bagi para pengambil keputusan dalam membuat regulasi pendanaan partai politik. Dengan demikian, dapat diharapkan sekalipun Negara hadir dalam bentuk pemberian kontribusi dana kepada partai politik, namun tidak menciptakan ketergantungan bagi setiap partai politik pada Negara. Kemudian, pendanaan Negara kepada partai politik diharapkan dapat membantu pengakaran dan pelembagaan partai dan sistem kepartaian, agar parpol dapat menjalankan fungsi yang diembannya. Dalam hal ini, di Negara seperti Indonesia.

Metodologi Penelitian Riset ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penjajagan (eksploratory). Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan ide-ide dan berbagai masukan atas subyek penelitian. Diharapkan dapat membantu memecahkan masalah yang luas dan samar, menjadi lebih sempit dan tepat. Penggunaan metode eksporatori juga akan dilengkapi dengan sejumlah kajian literatur yang dimaksudkan untuk memperkaya pendalaman terhadap topik riset. Literatur atau kajian tersebut meliputi komparasi teori-teori dan praktek empirik yang relevan atas subyek penelitian, antara lain: 1. Sistem Kepartaian dan Tipologi Sistem Kepartaian 2. Partai politik dan pendanaan politik 3. Model ataupun Skema Pendanaan Keuangan Partai oleh Negara. Kajian terhadap riset-riset yang ada sebelumnya dipergunakan sebagai basis referensi untuk dapat memetakan, sejauhmana riset yang telah ada relevan dengan kajian yang akan dilakukan. Pada bagian mana riset-riset terdahulu menyediakan kerangka konsep yang dapat menjawab kebutuhan dari kajian ini. Kajian terhadap riset-riset terdahulu meliputi, baik kajian dengan tema yang sama di Indonesia maupun komparasinya dengan Negara-Negara lain yang dianggap relevan. Pada bagian akhir dari konsep dan komparasi yang dikaji, akan dilakukan analisa baik kualitatif maupun pendekatan yang menggunakan data-data kuantitatif, sehingga dapat menghasilkan penilaian yang memadai. Dengan demikian diharapkan tidak hanya mempersempit batasan dan tujuan riset yang ingin didalami, juga rangka meningkatkan presisi dalam rangka pengambilan kesimpulan dan rekomendasi riset.

4


BAB II TIPOLOGI DAN KLASIFIKASI PARTAI POLITIK

Perdebatan Kategori: Karakteristik dan Tipologi Partai Klasifikasi partai merupakan problem utama yang ditekuni dan ingin dijawab oleh para ahli dalam kurun waktu lebih dari satu abad ini. Studi-studi perbandingan tentang partai memperlihatkan satu dimensi yang luas tentang partai, baik dalam konteks ideologi, organisasi, maupun tipologinya. Sehingga sekedar untuk menempatkannya dalam spektrum kanan ataupun kiri juga merupakan satu persoalan tersendiri. Sejumlah ahli berupaya untuk membangun tipologi dan model dalam rangka menangkap makna penting dari organisasi partisan ini. Upaya ini berakhir ditandai dengan berlimpahnya berbagai variasi dan tipe partai. Sebagian besar para ilmuwan politik dalam kurun waktu sekian dekade menggunakan analisa dan pendekatan ‘klasik’ yang banyak dipengaruhi oleh konsep ataupun pemikiran Maurice Duverger, Sigmund Neumann, maupun Otto Kircheimer.14 Duverger (1954) dan Neumann (1956) bisa disebut dua figur sentral yang jejak pemikirannya berpengaruh signifikan terhadap kelanjutan studi-studi yang memperkaya literatur tentang partai. Duverger merumuskan konsep yang membedakan antara “partai massa” dan “partai kader”, sedangkan Neumann memberikan penekanan pada klasifikasi antara “parties of individual representation” dengan “parties of democratic (mass) integration”.15 Kurun waktu lebih dari satu abad, diskusi dan studi literatur tentang partai, secara esensial telah mengalami banyak perkembangan sejak era Ostrogorski (1902).16 Jejak pemikirannya menyediakan basis klasifikasi dan pemahaman tentang partai dan relasinya dengan masyarakat.17 Riset dengan topik partai terus berdampak terhadap perluasan tentang tipologi dan analisa, baik normatif maupun empirik. Studi tentang partai berlimpah tidak hanya dalam konteks keterlibatan sejumlah figur prominent seperti: Duverger, Neumann, Kircheimer, dan Panebianco yang berbagai karyanya menjadi rujukan. Termasuk dua implikasi pentingnya terhadap berbagai studi lanjutan tentang partai. Pertama, satu tendensi atas munculnya model “partai massa” beserta segala kriterianya. Kedua, pembedaan lebih 14 Richard Gunther and Larry Diamond, “Species of Political Parties: A New Typology”, Party Politics 2003, Vol. 9, SAGE Publications, 2003, hal. 167-170, diakses melalui: http://fpn.co.me/fajlovi/fpn/attach_fajlovi/lat/studentske-informacije/ obavjestenja/2017/03/pdf/Species_of_political_parties___GuntherDiamond_2003.pdf tanggal 29 Maret 2018. 15 Steven B. Wolinetz, “Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies”, hal. 138-140, diakses melalui: http://www.olemiss.edu/courses/pol628/wolinetz02.pdf tanggal 29 Maret 2018 16 M.I Ostrogoski, “Democracy and the Organization of Political Parties”, Macmillan, London, 1902. 17 Richard S. Katz and Peter Mair, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, the American Political Science Association, SAGE, hal. 5-6. Diakses melalui: https://politicacomparata.files. wordpress.com/2011/03/katz-and-mair-1995-changing-models-of-party-organization.pdf tanggal 29 Maret 2018.

5


lanjut di antara partai-partai dalam konteks relasinya dengan Negara. 18 Implikasi pertama seperti yang disebutkan di atas, dilanjutkan oleh Kircheimer (1966) dan Panebianco (1998) dalam studinya. Kircheimer menyumbangkan satu kosakata yang dikenal dengan sebutan “the catch-all party”, sedangkan Panebianco memunculkan satu terminologi “electoral-profesional party” (partai pemilu profesional).19 Dua kosakata tersebut merupakan kelanjutan ataupun derivasi dari konsep yang diajukan oleh Neumann, yaitu parties of individual representation.

Kritik atas Pemodelan dan Tipologi Partai Kritik terhadap dua implikasi model “partai massa” yang didefinisikan Duverger, diajukan oleh Katz dan Mair, karena terminologi beserta derivasi turunannya tersebut dianggap satu pendekatan yang tidak kokoh (ill founded).20 Sebab, meski beranjak dari konsepsi dan dinamika demokrasi yang secara khusus merupakan karakteristik ideal sebuah struktur sosial, namun bukanlah cerminan masyarakat postindustrial. Pendekatan tersebut dianggap terlalu menyederhanakan situasi, seolah-olah perkembangan partai merupakan relasi yang bersifat liniear, faktanya tidak demikian. Kontrasnya, perkembangan partai-partai di negara-negara demokrasi barat menurut Katz dan Mair merupakan refleksi dari proses dialektika, di mana setiap kemunculan jenis partai baru akan merangsang satu reaksi lebih lanjut terhadap perkembangan partai, dan memunculkan jenis partai baru lainnya. Dalam perspektif ini, partai massa merupakan produk satu tahapan dari proses yang masih terus berlanjut, ia bukanlah akhir. Faktor-faktor yang memfasilitasi dialektika tersebut bukanlah semata-mata didorong oleh faktor yang berasal dalam masyarakat, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan dan pola relasi antara partai dengan Negara. Jika ditelisik lebih dalam, Katz dan Mair berargumen, muncul tendensi yang kuat adanya simbiosis mutualisme antara Negara dengan partai. Tendensi ini pada akhirnya memunculkan satu jenis partai baru, yaitu the cartel party.21 Selain kritik terhadap model partai massa seperti yang diajukan Katz dan Mair di atas, kritik atas keberadaan model dan tipologi partai juga diberikan oleh Richard dan Gunther (2003), yang menyatakan klasifikasi dan pemodelan partai yang eksis tersebut, tidaklah cukup memadai dalam menangkap berbagai variasi partai yang ada di dunia.22 Kritik berikutnya terhadap literatur yang menyusun klasifikasi dan tipologi partai adalah, orientasi studi-studi tersebut berakar dari perkembangan partai dunia barat, khususnya Eropa Barat. Oleh karenanya muncul sikap skeptis, apakah perspektif tersebut juga layak digunakan sebagai basis analisa di belahan dunia lainnya.23 Meskipun karakteristik dan tipologi partai yang sebelumnya diajukan para ilmuwan politik mendapatkan kritik, namun berbagai karya yang tersedia layak dipergunakan sebagai basis pijak dalam melaku18 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 6 19 Ibid 20 Ibid 21 Ibid 22 Op. Cit Gunther and Diamond, hal.168 23 Pandangan ini diberikan baik oleh Katz and Mair, Gunther and Diamond, dan Wolinetz dalam risetnya.

6


kan klasifikasi. Ini semacam cut off yang dibutuhkan, karena klasifikasi yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan situasi dan kondisi obyektif yang ada.

Partai Kader dan Partai Massa Model partai massa melibatkan dua asumsi, pertama terkait dengan esensinya dan prasyarat kelembagaan yang dibutuhkan dalam demokrasi, dan kedua menyangkut perhatian atau konsentrasi terhadap prasyarat organisasi yang dibutuhkan bagi suksesnya kompetisi pemilu.24 Pembedaan antara Partai Kader dengan Partai Massa merupakan derivasi tentang tipologi partai yang disumbangkan oleh Maurice Duverger.25 Derivasi ini awalnya beranjak dari pemikiran Max Weber dalam melihat adanya gejala profesionalisasi yang berkembang di tubuh partai.26 Partai Kader sendiri dicirikan dengan struktur partai yang ringkas, berorientasi elit, ataupun partai yang memiliki struktur organisasi minimal serta berada di luar legislatif.27 Atau sebagaimana didefinisikan Gunther and Diamond sebagai partai yang umumnya dipimpin oleh individu dengan status sosial yang tinggi.28 Sedangkan Partai Massa memiliki bangunan struktur organisasi yang kompleks dan berjenjang dalam rangka akomodasi terhadap besarnya jumlah pemilih sebagai basis anggota.29 Sedangkan Gunther dan Diamond memberikan ciri terhadapnya, yaitu partai yang melakukan mobilisasi terhadap berbagai segmentasi kelompok pemilih melalui pembangunan organisasi yang besar dan kompleks.30 Pembedaan utama yang dilakukan oleh Duverger di atas dinisbatkan sebagai kerangka besar teori tentang partai, bentuk organisasi, basis kelas, dan potret kebutuhan organisasi. Partai kader sendiri berbasis pada kaukus tertutup dari sejumlah individu menonjol atau memiliki status sosial yang tinggi (elite), memenuhi segala prasyarat dalam rangka pengumpulan dana, mobilisasi sumber daya, dan menyediakan jaminan perwakilan bagi kelas menengah atas.31 Kontrasnya. Partai massa merupakan para anggota kelas pekerja yang berada di luar sistem politik, sehingga perlu kerja pengorganisasian intensif dalam rangka meningkatkan sumber pendanaan dan mobilisasi sumber daya utamanya, yaitu jumlah pemilih. Duverger sendiri meyakini bahwa, partai massa sebagai bentuk organisasi modern dibanding kaukus elit terbatas yang menjadi ciri partai kader. Situasi ini membangun sebuah teori, bahwa suatu saat partai massa yang akan memenangkan kompetisi dan mendominasi, mengalahkan partai kader.32 24 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 6 25 Maurice Duverger, “Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State”, Second English Edition, Methuen & CO. Ltd, London,1959. Hal. 17-23. 26 Kieran Allen, “Max Weber: A Critical Introduction”, Pluto Press, Ann Arbor, MI, London, 2002, hal. 90-92. Lihat juga, “Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft”, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen, 1980, hal. 162-168, dan hal. 837-851. Lihat juga, “Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology”, Guenther Roth and Claus Wittich (eds), University of California Press, Berkeley, Los Angeles, 1978. 27 Op. Cit, Wolinetz, hal. 140 28 Op. Cit, Gunther and Diamond, hal. 169 29 Ibid, Wolinetz 30 Ibid, Gunther and Diamond 31 Op. Cit, Wolinetz, hal. 140-144 32 Ibid

7


Pola dasar kemunculan model partai massa beserta derivasinya beranjak dari konsep bahwa, unit fundamental dari kehidupan politik didefinisikan dan ditentukan oleh kelompok-kelompok sosial masyarakat. Keanggotaan dalam kelompok sosial adalah cermin ikatan semua aspek kehidupan dari para individu anggota kelompok. Asumsi utamanya, politik adalah semua hal yang menyangkut kompetisi, konflik, dan kerjasama di antara kelompok-kelompok sosial. Partai adalah agensi dari kepentingan kelompok sosial di mana para anggota berpartisipasi politik, membuat dan mengajukan tuntutan kepada Negara, dan puncaknya mengirimkan wakil dan menguasai posisi-posisi kunci penentu kebijakan.33

Parties of Mass Integration dan The Catch-All Party Sebagai kontras dari tipologi partai yang disusun oleh Duverger. Sigmund Neumann mengembangkan satu pendekatan tipologi partai berbasis perluasan aspek historis. Pemikiran Neumann dan pada derajat tertentu pemikiran Duverger mempengaruhi perkembangan lebih lanjut munculnya jenis partai. Taruhlah pembedaan antara; partai elit, partai massa, party catch-all, dan partai kartel, menyediakan perangkat yang berguna untuk memitigasi arah dan petunjuk sejauhmana partai-partai mengalami perubahan.34 Meski dasar pemikirannya berbasis pada pendekatan partai massa, secara prinsip, tipologi yang dikembangkan oleh Neumann terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, “parties of individual representation” atau partai yang ikthiar dasarnya melakukan artikulasi kepentingan ataupun tuntutan dari kelompok-kelompok sosial spesifik. Kedua, “parties of social integration” atau partai yang dengan kecukupan kapasitas organisasi menyediakan berbagai jenis pelayanan/kebutuhan bagi para anggota, dan klasifikasi jenis-jenis layanan/kebutuhan berdasarkan kepentingan komunitas partisan. Dengan begitu, sebagai imbal balik, jenis partai ini mengharapkan kontribusi pendanaan dan keterlibatan anggota dalam kampanye partai dan pemilu.35 Tipologi Neumann menjadi tulang punggung bagi kemunculan jenis partai yang lain, yaitu partai catch-all atau partai yang berorientasi pada kompetisi elektoral. Kemunculannya merupakan refleksi atas proses adaptasi dan fleksibilitas partai dalam merespon situasi kontemporer dibanding model partai klasik.36 Kosakata ataupun terminologi yang disumbangkan oleh Kircheimer ini, melihat bahwa catch-all party merupakan bentuk utama dari transformasi partai-partai massa Eropa Barat yang mengikatkan dirinya pada hukum pasar, meninggalkan keyakinan akan pentingnya intelektualitas dan moral kader atau basis massa, menurunkan derajat ataupun menanggalkan sama sekali ideologi partai, meletakkan pertaruhan nasib sepenuhnya pada kelompok-kelompok kepentingan, menonjolkan kekuatan dan performa pemimpin partai, dan mencari dukungan di manapun hal itu bisa diperoleh.37

33 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 7 34 Sigmund Neumann, “Towards a Comparative Study of Political Parties”, in Sigmund Neumann (eds) “Modern Political Parties”, Chicago, IL, Chicago University Press; dalam, Ibid, Wolinetz, hal. 145-146 35 Op. Cit Gunther and Diamond, hal. 169 36 Hans-Jürgen Puhle, Still the Age of Catch-allism? “Volksparteien and Parteienstaat in Crisis and Reequilibration”, in Richard Gunther, Jośe Ramón Montero and Juan Linz (eds), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford University Press, Oxford, 2002; Ibid, Gunther and Diamond 37 Otto Kircheimer, “The Transformation of West European Party Systems”, in Joseph LaPalombara and Myron Weiner (eds), “Political Parties and Political Development”, Princeton University Press, NJ, 1990; Op. Cit, Wolinetz, hal. 145-146

8


Sebagaimana diketahui, kemunculan partai-partai akhir Abad 20, berada pada situasi dan perkembangan teknologi yang mengubah lanskap sosial politik yang sama sekali baru. Perkembangan dan lanskap tersebut tidak mampu dijangkau oleh jenis partai-partai klasik yang muncul di abad sebelumnya. Misalnya dalam konteks komunikasi politik antara elit dengan konstituen, berubahnya pamor atau citra pemimpin partai sebagai aspek sentral dibanding transfer ideologi maupun program, pengurangan penggunaan massa sebagai mesin mobilisasi partai, dan penerapan instrumen seperti survei opini publik maupun diskusi kelompok terarah, menjadi fitur-fitur politik yang sama sekali baru.38 Menurut Kircheimer, periode yang menandai munculnya party cacth-all ini dicirikan oleh tiga situasi:39 1. Erosi pada ikatan-ikatan sosial tradisional di akhir 1950 dan 1960 an, berdampak pada melemahnya identitas kolektif komunitas yang kuat di masa sebelumnya. Hal ini memudahkan identifikasi atas kebutuhan dan kepentingan jangka pendek masyarakat dalam konteks elektoral. 2. Pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya peran welfare state memfasilitasi penyebarluasan program-program kesejahteraan yang diterima semua lapisan sosial tanpa terkecuali. 3. Perkembangan teknologi media massa. Pemimpin ataupun elit-elit partai menikmati kapasitas signifikan untuk muncul di depan segala lapisan masyarakat/pemilih dalam jangkauan yang luas. Hal ini mengubah perilaku pemilih lebih menjadi konsumen dibanding partisipan politik aktif.

Partai Kartel Jika pembagian tipologi dan perkembangan jenis partai yang dibahas sebelumnya menekankan analisanya pada konteks relasi partai dengan masyarakat sipil, maka Richard S. Katz dan Peter Mair melakukan teoritisasinya pada relasi antara partai dengan Negara. Analisa tersebut memunculkan satu jenis partai baru yang dalam kosakata studi kepartaian disebut sebagai “the cartel party” (partai kartel).40 Situasi sosial, budaya, dan khususnya pembangunan politik yang bervariasi, banyak dirujuk sebagai faktor-faktor dan bahkan petunjuk yang memfasilitasi bagaimana Negara menjadi tempat berlabuh bagi partai. Termasuk di dalamnya penurunan secara umum level keterlibatan partai dalam konteks kebijakan, pergeseran perilaku pemilih yang mengubah investasi atau pilihannya pada tempat lain, dan pertentangan antara arena kompetisi kebijakan yang bersifat lokal (kebutuhan langsung konstituen) ataukah level nasional (garis kebijakan organisasi), menciptakan satu kerumitan tersendiri bagi partai dalam menjaga perimbangan tersebut.41

38 Op. Cit, Gunter and Diamond 39 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 7-8 40 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 16-21 41 Kay Lawson and Peter H. Merk (eds), “Alternative Organization: Environmental, Supplementary, Communitarian, and Antiauthoritarian”, Princeton University Press, Princeton NJ, 1988. Russel Dalton and Manfred Kuechler (eds), “Challenging the Political Order: New Social and Political Movement in Western Democracies”, Oxford University Press, New York, 1990; Ibid, Katz and Mair, hal. 15

9


Gejala di atas, diikuti dengan penurunan jumlah dan komitmen keanggotaan serta pemilih, yang berdampak pada penurunan jumlah pemasukan/penerimaan/sumbangan internal partai. Pada sisi lain, kebutuhan dan pembiayaan aktivitas partai mengalami peningkatan yang dramatis. Fakta ini, mengubah orientasi dan strategi partai dalam mencari alternatif sumber pembiayaan, di mana posisi wakil yang berada di wilayah Negara; eksekutif, legislatif, maupun pos-pos lain menjadi solusinya.42 Strategi utama dalam merespon problematika di atas, difokuskan pada upaya agar Negara mengeluarkan kebijakan melalui wakil-wakilnya, baik kewajiban ataupun regulasi tentang subsidi Negara. Kebijakan-kebijakan yang bersifat subsidi ini, tidak terbatas pada finansial semata, bisa berupa restriksi terhadap akses media massa yang berguna dalam komunikasi politik pada pemilu ataupun jenis-jenis lainnya. Besaran subsidi Negara kepada partai dan potensi pertumbuhannya yang menjanjikan di masa-masa mendatang, menciptakan satu kondisi yang signifikan dalam mengubah perilaku partai.43 Singkatnya, Negara yang ‘diinvasi’ oleh partai dan peraturan kebijakan yang ditentukan juga oleh partai adalah sumber daya, yang tidak saja menjadi faktor determinan bagi kelangsungan hidup, lebih daripada itu meningkatkan kapasitas partai menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Negara dalam situasi ini dilihat sebagai sebuah struktur terlembaga dalam rangka mendukung, memberi garansi bagi yang berada di dalam dan menyingkirkan yang di luar. Partai tidak lagi sekedar menjalankan peran sederhananya sebagai perantara antara Negara dengan masyarakat, partai sudah diserap oleh Negara. Tidak lagi sebagaimana partai dalam pendekatan partai catch-all. Dalam perspektif partai kartel, partai telah menjadi agen semi Negara.44 Partai kartel dengan demikian adalah organisasi partisan jenis baru yang kemunculannya merupakan karakteristik dari hubungan saling mempengaruhi (interpenetration) antara partai dengan Negara, dan juga hasil dari pola kerjasama antar partai yang bersifat ‘kolutif’. Disebut kolutif, karena terjadi pola relasi dan kerjasama ‘seolah-olah’ kompetitif antar kompetitor, secara prinsip hilang, kecuali pada saat pemilu. Di luar pemilu, partai-partai saling bekerjasama, membangun kesepakatan, dan perjanjian yang membutuhkan persetujuan dari hampir semua partisipan.45 Perkembangan partai di suatu periode yang diiringi dengan kemunculan sejumlah model ataupun jenisnya, merupakan upaya organisasi membaca dan merespon setiap dinamika, termasuk perkembangan demokrasi. Partai kartel misalnya, adalah satu fenomena empirik yang terasosiasi dengan revisi model demokrasi normatif, di mana dalilnya menyatakan, esensi demokrasi terletak pada kemampuan pemilih dalam menentukan berbagai menu baku yang disediakan partai. Demokrasi merupakan racikan sejumlah kehendak publik oleh para elit, dibandingkan keterlibatannya dalam pembuatan kebijakan. Pemilih hanya berharap pada hasil dibanding proses, sebab ia wilayah kompetensi para profesional. Partai merupakan kemitraan para profesional, bukan asosiasi dari, oleh, dan untuk wargaNegara.46 42 Peter Mair, “Party Organization: From Civil Society to State”, in Richard S. Katz and Peter Mair (eds), “How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies”, SAGE Publication, London, 1994, hal. 9-12 43 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 16 44 Ibid 45 Ibid, hal. 17 46 Ibid, hal. 22

10


Demokrasi dalam perspektif partai kartel dimaksudkan dalam upaya mencapai stabilitas sosial dibanding perubahan sosial, dan pemilu adalah instrumen dalam rangka memartabatkan konstitusi. Mengapa demikian, sebab dalam demokrasi model ini, kompetisi tidak lagi dipahami sekedar siapa yang akan masuk (berkuasa) dan siapa yang akan di luar. Oleh karena program antar partai yang berkompetisi memiliki kecenderungan yang mirip, termasuk dalam kampanye yang berorientasi pada pada tujuan yang disepakati bersama. Dengan sendirinya, secara relatif pemerintahan yang nantinya akan dimenangkan pihak manapun juga tidak memiliki pembeda. Pada situasi inipun, tidak ada partai yang benar-benar di luar ataupun di dalam pemerintahan secara permanen. Namun oleh karena pemilih punya otoritas untuk menghukum dan menentukan siapa yang akan menang, maka fakta itu meningkatkan kesadaran dan kesepahaman bersama dari para politisi partai untuk menekan biaya kekalahan dalam pemilu.47 Guna memahami lebih lanjut bagaimana karakteristik dari setiap model atau tipologi partai, termasuk perkembangan waktu kemunculan dari setiap jenis partai, tabel 1 di bawah menyediakan petunjuk penting yang berguna.

47 Ibid, hal. 22-23

11


12

Abad 19

Pembatasan hak pilih

Pembatasan yang tinggi

Distribusi hak istimewa (privilege)

Menjaga eksistensi status ataupun stratifikasi

Kontrol

Irrelevant

Personal

Elit sebagai anggota

Kecil dan elitis

Jaringan interpersonal

Batasan yang tidak jelas antara negara, partai, dan masyarakat

Trustee

Periode

Derajat inklusivitas sosial politik

Level distribusi politik

Tujuan politik utama

Basis kompetisi partai

Pola kompetisi pemilu

Sifat alami organisasi dan kampanye

Sumber dana utama partai

Relasi anggota dan elit partai

Karakter keanggotaan

Saluran komunikasi partai

Posisi partai dengan masyarakat dan negara

Tipe perwakilan

Kontribusi dari berbagai variasi sumber

Padat karya dan padat modal

Kompetitif

Efektivitas kebijakan

Peningkatan kesejahteraan sosial

Menurunannya konsentrasi

Hak pilih berlaku universal

1945 -

Catch-all Party

Subsidi negara

Padat modal

Contained (kerjasama di antara para pihak yang seolah-olah kompetitor; fokus mengubah kebijakan negara

Keahlian manajerial, efisiensi

Politik sebagai profesi

Relatif tersebar

Hak pilih berlaku universal

1970 -

Cartel Party

Delegate

Partai menjadi milik masyarakat, dinisbatkan mewakili berbagai segmen baru yang ada masyarakat

Partai menyediakan sendiri saluran komunikasi

Besar dan homogen; rekrutmen dan pendaftaran aktif; keanggotaan sebagai konsekuensi logis dari identitas atau status anggota; fokus utama pada hak dan kewajiban

Entrepreneur

Partai sebagai perantara (broker) hubungan antara negara dengan masyarakat

Partai berkompetisi untuk mendapatkan akses terhadap saluran komunikasi yang dimiliki oleh pihak non partai

Keanggotaan terbuka bagi semua (heterogen); penekanan utama pada hak anggota dibanding kewajibannya; keanggotaan bersifat individual

Agen negara

Partai menjadi bagian dari negara (state agency)

Partai memiliki keistimewaan via regulasi (negara) dalam akses saluran komunikasi

Hak dan kewajiban bukan hal penting (pembedaan antara anggota dan non anggota kabur); menekankan keanggotaan sebagai individu dibandingkan badan yang terorganisir; legitimasi dari para anggota merupakan mitos belaka

Bottom up; pertanggungjawaban elit ter- Top down; anggota merupakan ‘penggembira’ Strata dan hirarkhi; kerjasama otonom yang hadap anggota (cheerleaders) bagi elit saling menguntungkan (mutual autonomy)

Iuran anggota dan sumbangan

Padat karya

Mobilisasi

Kapasitas perwakilan

Reformasi sosial ataupun oposisi terhadapnya

Konsentrasi relatif

pemberian hak pilih dan perluasan hak pilih*

1880 - 1960

Mass Party

Sumber: Katz dan Mair, hal. 18. *Hak memilih bagi kaum perempuan di Swis baru diberlakukan tahun 1971, Demokratie: “Der lange Weg zum Frauenstimmrecht�, https://demokratie.geschichte-schweiz.ch/chronologie-frauenstimmrecht-schweiz.html

Elite Party

Karakteristik

Tabel 1. Model dan Karakteristik Partai


Klasifikasi Posisi: Masyarakat, Partai, dan Negara Tahap perkembangan partai sendiri dapat dilihat dalam konteks relasinya dengan masyarakat dan Negara. Konteks relasi tersebut menjadi pintu masuk bagi pengamatan lebih lanjut posisi partai, apakah partai menjadi bagian dari masyarakat, apakah posisi partai berada di antara masyarakat dengan Negara, ataukah posisi partai menjadi bagian dari Negara. Beberapa model ataupun jenis partai seperti yang telah dibahas di atas mengasumsikan bahwa terdapat pembedaan secara tajam antara partai dengan Negara. Partai massa (klasik) adalah partai masyarakat, ia muncul dari pembelahan sosial yang ada dalam masyarakat dan membawanya ke dalam proses elektoral. Dengan niat masuk ke dalam sektor Negara, melakukan pembaruan kebijakan, dan menjaga kepentingan jangka panjang konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban.48 Party catch-all, tidak muncul dari masyarakat sebagaimana partai massa, posisinya berada di antara masyarakat dengan Negara. Tujuannya mempengaruhi Negara dari luar agar ada kebijakan publik yang menjamin kepentingan jangka pendek dan kepuasan pragmatis dari ‘konsumen’ (konstituen). Terlepas dari kontras antara partai massa dan party catch-all dalam konteks posisi maupun relasinya dengan masyarakat sipil, keduanya berada di luar Negara. Dengan demikian terdapat satu prinsip yang bersifat netral, yaitu Negara adalah sebuah arena bebas yang pengaruhnya ditentukan oleh pemenang kompetisi di antara partai-partai.49 Asumsi dasar bahwa posisi partai terpisah dari Negara seperti yang terpotret dalam partai kader, partai massa, ataupun party catch-all, bukanlah sekedar fenomena konvensional dan bukan merupakan karakteristik akibat periodisasi spesifik dari lintasan sejarah. Batasan antara partai dengan masyarakat sipil bervariasi dari waktu ke waktu, demikian juga halnya posisi partai dengan Negara. Lebih dari sekedar trikotomi statis dan sederhana; partai, masyarakat, dan Negara. Perkembangan ini merupakan evolusi yang berlangsung sejak pertengahan abad 19 hingga saat ini, dan dipengaruhi oleh rangkaian stimulan maupun respon yang menggerakkan hubungan dan memperlihatkan batasan secara jelas posisi partai, masyarakat, dan Negara.

Tahap Perkembangan Tahap pertama. Situasi politik di akhir abad 19 dan awal abad 20 yang disebut era rĂŠgime censitaire, ditandai dengan berbagai persyaratan terhadap hak pilih (universal suffrage) dan berbagai pembatasan kegiatan politik, utamanya bagi mereka yang tidak memiliki hak milik (property) atau pembayar pajak. Era ini ditandai dengan konsepsi yang mengasumsikan bahwa politik butuh satu kepentingan nasional dan untuk itu perlu peran pemerintah guna menemukan dan mengoperasionalisasikannya.50 Partai yang tumbuh pada era tersebut menjadi kumpulan orang-orang yang mengejar kepentingan publik, atau bahkan dengan kata lain mengejar kepentingan privatnya. Oleh karena itu, aspek kelembagaan formal ataupun organisasi yang terstruktur tidak menjadi kebutuhan utama dalam konteks sosial politik. 48 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 8-14 49 Ibid 50 Ibid

13


Adapun pemenuhan kebutuhan sumber daya pemilu sepenuhnya bersifat lokal, yaitu menjadi tanggung jawab para figur dan jaringan di tingkat lokal. Mobilisasi sumber daya tidak membutuhkan aktor ataupun lembaga perantara. Pada tahap ini, konsepsi ideal tentang partai yang terlibat dalam kompetisi merupakan model partai kader ataupun tipe kaukus yang berfungsi sebagai titik pertemuan bagi para individu yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, baik yang berada di sektor Negara ataupun masyarakat.51 Gambar 1. Posisi Partai Kader atau Model Kaukus Masyarakat Partai

Negara

Sumber: Katz and Mair, hal. 10

Tahap kedua. Seiring dengan perkembangan industrialisasi dan urbanisasi yang menyertainya, berdampak terhadap pertumbuhan jumlah individu yang bisa memenuhi syarat ataupun kriteria bagi pemenuhan hak pilih. Dengan demikian kelas pekerja mulai berorganisasi dan melakukan berbagai aktivitas politik, khususnya dalam konteks hubungan industrial. Situasi ini pada satu sisi makin menciptakan pemisahan yang semakin jelas antara Negara dengan masyarakat, sedangkan pada sisi lain memperlihatkan besarnya porsi politik atau posisi tawar yang berada di level kelas pekerja.52 Pada tahap ini, organisasi yang bersifat formal, terstruktur, dan berbasis keanggotaan partai, menjadi kebutuhan dan penanda penting tahap perkembangan partai. Partai massa tumbuh berkembang dengan tujuan utama baru, di mana masyarakat sipil jadi bagian tak terpisah dari organisasi dan sekaligus sarana perjuangan utama untuk meraih suara, masuk menguasai pemerintahan/ Negara.53 Sebagai instrumen politik yang posisinya di luar Negara, partai massa secara alami merupakan jenis organisasi yang didominasi oleh prinsip dan orientasi dasar kepada organisasi dibanding pemerintahan, hal ini menjadi kekuatan utamanya. Dominasi prinsip dan orientasi pada organisasi berkembang dan melembaga menjadi apa yang kemudian dikenal sebagai partai ekstra parlemen, dan tetap berlangsung bahkan ketika partai meraih suara dan masuk dalam pemerintahan.54 Sebagai cermin dari agenda politik yang bersifat jangka panjang, pengalaman hidup dan etos perjuangan para pendukungnya, partai massa menjadi model ideal bagi munculnya kohesivitas dan disiplin partai dibanding model kader/kaukus atau partai-partai elit borjuis. Signifikansi terpenting 51 Op. Cit, Katz and Mair, hal. 8-14 52 Ibid 53 Ibid 54 Op. Cit, Katz and Mair

14


dari jenis partai massa adalah legitimasinya dalam mewakili dan menjalankan artikulasi kepentingan secara eksplisit dari satu segmen masyarakat.55 Tumbuhnya partai massa dan perluasan pengakuan hak pilih universal, menjadi asosiasi penting bagi pendefinisian ulang model politik ideal, dan bukan sekedar sistem demokrasi oligarkhi yang diikuti dengan perluasan hak pilih di kalangan penduduk dewasa. Hal yang terpenting adalah terjadi perubahan konsepsi yang memadai tentang relasi dan posisi warga negara. Pemilu dimaknai sebagai mekanisme untuk memilih delegasi dibanding trustee yang menjadi ciri dari tipe partai kader. Pemilu pada akhirnya berubah bukan sekedar sarana bagi pemberian restu warga negara terhadap pemerintahan terpilih, namun sebagai alat bagi akuntabilitas pemerintahan terhadap warga negara.56 Partai pada tahap ini menjadi mekanisme yang memungkinkan terjadinya semua hal yang disebut di atas. Posisi Negara dengan masyarakat terpisah, partai berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan posisi tersebut. Partai tetap melabuhkan jangkarnya di masyarakat, meski di sisi lain berupaya lakukan penetrasi untuk memegang posisi-posisi kunci di sektor Negara atau pemerintahan.57 Gambar 2. Partai massa sebagai penghubung antara Negara dengan masyarakat

Masyarakat

Partai

Negara

Sumber: Katz and Mair, hal. 11

Tahap ketiga. Tahap evolusi selanjutnya, ditandai dengan munculnya satu situasi pelik yang dihadapi oleh partai-partai khususnya model partai massa, baik yang spektrum politiknya kiri maupun kanan. Yaitu paska berakhirnya pertarungan besar antara hak-hak politik vis a vis hak sosial budaya. Dengan kata lain, perbaikan kondisi sosial politik dan penerapan berbagai skema Negara kesejahteraan sebagai hasil pertempuran besar tersebut, justru berdampak pada berkurangnya jumlah pendukung dan dengan demikian mengurangi sumber daya yang dikelola partai.58 Pada saat bersamaan, meningkatnya mobilitas penduduk dan perkembangan peran media massa, secara signifikan jadi faktor pendorong pudarnya pembeda di tingkat konstituen yang sebelumnya eksis. Perubahan berbagai variabel sosial politik yang ada, tidak saja jadi prasyarat terkikisnya relevansi model partai massa. Termasuk ketika partai massa meraih suara, masuk parlemen dan berkuasa, para pimpinan partai di parlemen melihat bahwa model party catch-all lebih atraktif dibanding model sebelumnya. Dengan demikian, orientasi partai berubah jadi lebih pragmatis, yaitu mempertahankan posisi, memenangkan pemilu, dan meraih sebanyak-banyaknya dukungan pemilih apapun kepentingannya.59 55 Op. Cit, Katz and Mair 56 Ibid 57 Ibid 58 Ibid 59 Op. Cit, Katz and Mair, hal 13

15


Pada tahap ini, partai bukan berarti tidak memiliki keanggotaan, hanya saja orientasi keanggotaan berubah, baik dari sisi tata kelola maupun pola rekruitmennya. Misalnya partai tidak lagi sekedar menyasar dukungan dan keanggotaan berdasarkan basis sosial homogen seperti sebelumnya. Dukungan dicari dari manapun asalnya (catch-allization) berdasarkan kesepakatan terhadap kebijakan yang diusung, dibanding kesamaan identitas sosial. Strategi partai berubah, dari elektoral defensif yang menekankan aspek mobilisasi dan kekuatan memori dari basis konstituen yang terbatas, berubah mengadopsi strategi ofensif dalam rangka perluasan sasaran pemilih dan orientasi pemenangan pemilu.60 Situasi transisi pada tahap ini juga ditandai dengan menyusutnya ideologi ataupun kebijakan yang jadi pembeda tegas di antara partai-partai. Pada sisi lain muncul fenomena konsensus kebijakan. Sehingga kebutuhan untuk mengelola dan meningkatkan kapasitas pembeda di tingkat konstituen berkurang. Lebih lanjut, kemajuan sistem komunikasi massa, terutama kebangkitan industri dan pemanfaatan secara luas televisi sebagai sumber utama informasi politik, memungkinkan partai muncul secara langsung di jantung pemilih, dibandingkan model komunikasi konvensional melalui pendukung inti yang menjadi ciri partai massa.61 Relasi antara partai dan Negara juga berubah, partai tidak lagi bertindak sebagai agen masyarakat sipil yang melakukan penetrasi di sektor Negara, tetapi partai – yang memegang posisi di pemerintahan – bertindak lebih seperti broker antara masyarakat sipil dengan Negara. Pada satu sisi, partai melakukan agregasi terhadap kepentingan dan tuntutan masyarakat kepada birokrasi Negara, namun pada sisi lain partai bertindak sebagai agen yang mempertahankan kebijakan yang dibuat oleh birokrasi kepada publik.62 Meskipun praktek di atas juga dilakukan oleh model partai massa, namun tidak pernah terjadi lepasnya ikatan antara partai dengan segmen kelompok sosial yang diwakilinya. Pemikiran bahwa partai bertindak sebagai broker bukanlah suatu kebetulan, hal itu refleksi dari model demokrasi pluralis. Pandangan ini menyatakan bahwa, jantung utama demokrasi terletak pada pertukaran posisi tawar dan akomodasi atas berbagai kepentingan yang secara mandiri terorganisir. Bangunan koalisi antar partai secara konstan berubah-ubah berdasarkan kepentingan-kepentingan yang tersedia. Hal ini jadi faktor yang menentukan peran partai sebagai fasilitator atas berbagai kompromi dan garansi bagi terbukanya partai-partai terhadap setiap kepentingan.63 Pemilu pada situasi ini menjadi permainan rasional dari kelompok-kelompok pemimpin dibandingkan kontestasi di antara kelompok-kelompok sosial ataupun ideologi. Posisi partai sebagai broker antara Negara dengan masyarakat, selanjutnya memunculkan dua implikasi penting. Pertama. Penguasaan posisi partai dalam Negara memberikan insentif material yang tidak terbatas pada individu wakil yang memegang jabatan seperti, kantor dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Termasuk di dalamnya akses pendanaan partai sebagai organisasi dan pendanaan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perumusan kebijakan partai. Kedua. Kapasitas dan performa partai tidak lagi tergantung pada kemampuannya untuk mempersuasi kepentingan partai sebagai kepentingan pemilih. Lebih jauh lagi, kepentingan partai dapat digunakan untuk ‘memanipulasi’ Negara. Kepentingan 60 Op. Cit, Katz and Mair 61 Ibid 62 Ibid 63 Ibid

16


partai merasuk dan menjadi kepentingan Negara dan berlanjut pada derajat tertentu, partai menggunakan kekuasaan Negara untuk proteksi bagi kepentingannya.64 Gambar 3. Partai bertindak sebagai broker antara Negara dengan Masyarakat

Masyarakat

Partai

Negara

Sumber: Katz and Mair, hal. 13

Respesifikasi partai: Transformasi Organisasi Ambiguitas yang muncul dalam klasifikasi spesifik party catch-all seperti yang didefinisikan oleh Kircheimer diurai oleh Angelo Panebianco dalam konteks organisasi, yaitu transformasi krusial organisasi partai dari mass-bureaucratic party (partai massa birokratik) menjadi electoral- professional party (partai pemilu profesional). The mass-bureaucratic party setara dengan definisi Duverger tentang partai massa ataupun party of mass integration sebagaimana didefinsikan Neumann. Keduanya merupakan bentuk ideal dari definisi partai yang karakteristik utamanya ditentukan oleh peran sentral dari wakil atau aparatus terpilih. Berorientasi pada keanggotaan partai, kepemimpinan internal bersifat kolegial, pendanaan berasal dari kelompok-kelompok kepentingan, dan penekanan terhadap pentingnya ideologi.65 Kontras dengan hal di atas, electoral-professional party memiliki karakteristik yang menekankan peran dari kalangan profesional, berorientasi pada pemilu, lemahnya ikatan vertikal partai dengan anggota, dominasi peran dari figur yang terpilih sebagai wakil, pendanaan partai yang berasal dari kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir ataupun subsidi Negara, dan memberikan tekanan utama pada berbagai isu dan kepentingan dibanding ideologi.66 Perkembangan organisasi partai di atas, merupakan dampak dari transformasi sosial yang meluas. Ditandai dengan munculnya individualisme, melemahnya basis identitas kelas, dan meningkatnya standar hidup. Hal ini mendorong partai melakukan pengenalan ulang orientasi strategisnya. Misalnya memperluas jangkauan pemilih, dan tidak lagi terbatas hanya pada basis kelas seperti sebelumnya.67 Partai dengan demikian berubah orientasinya pada upaya peningkatan jumlah perolehan suara. Perubahan sosio ekonomi ini terjadi bersamaan dengan fenomena demokratisasi media massa, khususnya televisi, yang menyediakan instrumen baru bagi politisi untuk terhubung secara langsung kepada pemilih.68 64 Op. Cit, Katz and Mair 65 Op. Cit, Steven B. Wolinetz, hal. 146-148 66 Ibid 67 Murray Cooke, “The CCF-NDP: From Mass Party to Electoral-Profesional Party”, Canadian Political Science Association, York University, 2006. 68 Pieter Moens, “Political Parties as Electoral-Profesional Machines: An empirical Research Agenda”, Section 16: Party Politics – Party Structure and Organization, ECPR Graduate Student Conference, Tartu. https://biblio.ugent.be/publication/8507827/file/8507836.pdf diakses pada tanggal 4 Juni 2018.

17


Dalam studinya, Pieter Moens mengamati perkembangan partai dan pengaruh penting kalangan profesional dalam konteks organisasi. Pengaruh kalangan profesional ini, sebagai sebuah fakta, tidak terbatas pada dukungan teknis ataupun keahlian spesifik pada pemilu semata. Namun menjangkau hingga aspek paling dasar dari partai, yaitu pengambilan keputusan. Observasi ini menghasilkan dua kesimpulan penting. Pertama, profesionalisasi di tubuh organisasi partai berakar dari hadirnya fenomena party catch-all. Kedua, hadirnya partai kartel mengakselerasi profesionalisasi partai.69 Pada tahap awal, peran profesional berupaya mengidentifikasi apa saja keunggulan kompetitif partai dibanding kompetitornya guna menjangkau variasi kebutuhan pemilih, sebagaimana yang dibutuhkan oleh party catch-all. Tahap selanjutnya, ketika kampanye berubah orientasi menjadi padat modal dan secara ekslusif membutuhkan keahlian profesional, berdampak terhadap semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan partai. Hal ini mendorong tumbuhnya ketergantungan partai terhadap subidi Negara, atau yang disebut partai kartel. Pada akhirnya, kartelisasi yang terjadi pada tubuh partai mengubah aspek profesionalisasi menjadi sebuah normalitas baru.70 Klasifikasi atau respesifikasi partai berdasarkan pemikiran Angelo Panebianco, dapat di lihat pada tabel di bawah. Tabel 2. Perbedaan Mass-bureaucratic parties dan Electoral-profesional parties Mass-bureaucratic parties

Electoral-professional parties

Peran utama ditentukan oleh birokrasi atau aparat Peran utama ditentukan oleh kalangan profesional partai (tugas-tugas politik administratif partai) (tugas-tugas spesifik) Keanggotaan partai, ikatan vertikal organisasi yang Orientasi pada pemilu, ikatan vertikal yang lemah, kuat, hadirnya rasa kepemilikan dari anggota hadir dalam rangka pembentukan opini dari pemilih atau basis pemilih Keunggulan dan peran sentral para pimpinan internal Keunggulan para wakil partai yang duduk di jabatan partai, kepemimpinan internal partai bersifat kolegial public, kepemimpinan personal Pendanaan partai melalui iuran anggota dan aktivi- Pendanaan partai melalui kelompok-kelompok tas partai lainnya (kerjasama-kerjasama partai, seri- kepentingan yang terorganisasi dan dana publik (subsidi Negara) kat-serikat dagang/usaha) Penekanan terhadap ideologi partai, peran sentral Penekanan pada isu dan kepemimpinan (figur), peran dan keyakinan pengikut terhadap organisasi sentral dipegang oleh kalangan profesional karir dan wakil partai Sumber: Panebianco

Orientasi Partai: Vote Seeking, Office Seeking, dan Policy Seeking Klasifikasi ini lebih menekankan orientasinya pada upaya pemecahan masalah (heuristic) melalui penggunaan metode ataupun sejumlah pendekatan dibandingkan upaya untuk mencari definisi. Sebagai derivasi berbagai riset beserta penerapannya, menjadi penting untuk tidak sekedar menghasilkan pembedaan partai berdasarkan skema, klasifikasi, ataupun tipe, namun lebih bermanfaat jika dapat menjawab berbagai pertanyaan yang dibutuhkan.71 69

Ibid

70

Ibid

71 Ibid, Wolinetz, hal. 149

18


Untuk kebutuhan tersebut, analisa partai berdasarkan orientasinya menjadi salah satu pendekatan yang berguna untuk melakukan respesifikasi. Pendekatan berbasis studi perilaku dan pilihan rasional ini memberikan sumbangan penting dalam studi partai, dan memunculkan tiga model berdasarkan orientasinya, antara lain: policy seeking, votes seeking, dan office seeking. Terminologi ini disumbangkan oleh Kaare Størm dalam melakukan analisa terhadap berbagai variabel sosial politik yang mempengaruhi partai masuk atau mendukung pemerintahan minoritas, khususnya dalam konteks koalisi.72 Membincang demokrasi kontemporer, tidak dapat dilepaskan dari topik sistem kompetisi partai. Pimpinan politik yang biasanya adalah pemimpin partai secara rutin harus membuat keputusan, meski kerap keputusan tersebut tidak seperti yang diinginkan. Ini mungkin akibat informasi yang tidak lengkap, ataupun karena kesadaran bahwa keputusan tersebut memiliki risiko tinggi. Tidak sekedar menentukan mana pilihan terbaik dari sekian alternatif yang sama-sama buruk. Bisa saja keputusan berbeda tersebut merupakan trade off dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Intinya, kepemimpinan adalah segala hal yang bersangkut-paut dengan pembuatan keputusan yang normalnya kompleks.73 Situasi di atas kerap memunculkan apa yang disebut sebagai dilema kolektif bagi pemimpin politik, terlebih lagi yang menjadi bagian dari partai pemerintah berkuasa. Sebab harus melibatkan sejumlah daftar masalah dan mengambil tindakan secara kolektif, dalam perjalanan karirnya untuk kembali terpilih. Perspektif ini menjadi inspirasi lebih lanjut dalam analisa polarisasi partai, khususnya pertumbukan antara tujuan partai dengan perilakunya.74 Secara sederhana, pembedaan tiga model partai berdasarkan orientasinya dibedakan; The Policy-Seeking Party, The Votes-Seeking Party, dan The Office Seeking Party tersebut dinyatakan demikian.75 The Policy-Seeking Party. Partai yang berorientasi pada maksimalisasi dampak kebijakan yang dihasilkan sebagaimana tercermin dari berbagai literatur tentang fungsi partai, seperti yang dipahami selama ini. Aspek utama dari model ini adalah, orientasi dan prioritas yang tinggi difokuskan pada aspek kebijakan yang diusung oleh partai. Kebijakan ini meliputi tidak saja program-program ataupun artikulasi ideologi partai, termasuk di dalamnya fokus terhadap isu-isu tertentu ataupun tuntutan-tuntutan partai.76 Partai yang berorientasi pada kebijakan kerap disebut sebagai bentuk puncak dari jenis partai sebelumnya, yaitu party of mass integration, dan dalam beberapa kasus kontemporer diteruskan oleh partai-partai hijau ataupun yang berbasis pada isu lingkungan. Tidak terbatas pada partai yang spektrum politiknya kiri (partai hijau ataupun pro konservasi), termasuk di dalamnya partai-partai yang berada dalam spektrum politik kanan sepanjang mampu mendefinisikan secara jelas orientasi ataupun tujuan-tujuannya.77

72 Op. Cit, Wolinetz, hal. 150 73 Kaare Strøm and Wolfgang MĂźller (eds), Policy, Office, or Votes?: “How Political Parties in West Europe Make Hard Decisionsâ€?, Cambridge University Press, London, 1999, hal. 1-3 74 Ibid, hal. 3-4 75 Ibid, hal. 5-8 76 Ibid, Wolinetz 77 Op. Cit, Wolinetz

19


Model partai ini berjuang untuk lakukan definisi ulang terhadap apa yang disebut agenda politik, dalam rangka membawa perubahan di sejumlah area publik atau Negara. Karakter utama dari model ini, partai seringkali memberikan prioritas dalam konteks artikulasi atau mempertahankan kebijakannya, dibanding maksimalisasi suara ataupun dalam rangka mengamankan posisi atau jabatannya. Sebagai contoh dari model ini, hampir semua partai sosial demokrat di Eropa Utara, sejumlah partai liberal dan partai kristen demokrat, termasuk di dalamnya Partai Hijau, libertarian kiri, dan beberapa partai kanan baru.78 The Votes-Seeking Party. Partai yang berorientasi pada memaksimalisasi suaranya untuk pemenangan pemilu, dalam rangka menguasai pemerintahan. Orientasi dasar model partai ini adalah pemenangan pemilu, sedangkan kebijakan ataupun posisi partai terhadap isu lebih lentur. Pada tingkat tertentu, kelenturan tersebut kerap dipergunakan sebagai intrumen ‘manipulatif’, dalam rangka maksimalisasi ataupun menjangkau semakin banyak suara.79 Jika dioperasikan dalam masyarakat yang heterogen dan diterapkan dalam sistem winner take all (model pemilu Amerika Serikat ataupun Westminster-Inggris). Model partai ini mungkin akan membangun struktur koalisi yang berupaya menjangkau kelompok-kelompok sosial berbeda. Ini dimaksudkan dalam rangka memperbesar peluang partai untuk menang dan meneguhkan posisi sebagai mayoritas. Dalam sistem multi partai, model ini setara dengan catch-all party ataupun electoral-professional party yang berupaya memaksimalkan dukungan, meski bukan berasal dari basis pemilih utama.80 Model ini mengorganisir hampir semua tingkatan di mana pemilu dilakukan. Namun pengelolaan organisasi difokuskan dalam konteks rekrutmen dan seleksi para kandidat yang berpeluang menang. Pengorganisasian pemilu yang sebelumnya merupakan kerja padat karya dengan melibatkan banyak personel dalam aktivitas kampanye, mulai ditinggalkan dan diganti dengan kerja padat modal yang melibatkan konsultan kampanye ataupun marketing politik.81 Struktur dan aktivitas organisasi juga berubah sesuai dengan kebutuhan. Pada saat pemilu, ada struktur yang ringkas, melibatkan kalangan profesional, kandidat/calon kandidat, ataupun relawan jika dibutuhkan. Begitu juga dengan kegiatan pada masa kampanye. Aktivitas organisasi berlangsung sangat intensif, dan tiba-tiba menghilang begitu masa kontestasi usai. Meskipun anggota memiliki suara untuk menentukan kandidat yang diusung, namun tidak ketika berbicara tentang kebijakan partai.82 Sejumlah partai di Kanada yang kebijakannya kerap berubah-ubah dari pemilu ke pemilu bergantung preferensi pemimpin partai menjadi salah satu contoh dalam model ini. Contoh lain, partai-partai di Amerika yang meski memiliki struktur organisasi, namun tidak memiliki substansi program yang permanen. Partai sekedar menjadi kendaraan atau alat untuk pemilu, sedangkan substansi program yang dituangkan bergantung pada hasil dan wilayah pertarungan dalam pemilu. Begitu juga dengan partai yang memusatkan diri pada sosok pemimpin, seperti the Gaulist di Perancis yang tidak memi78 Op. Cit, Wolinetz 79 Ibid, hal. 151 80 Ibid 81 Op. Cit, Wollinetz, hal. 152 82 Ibid

20


liki orientasi ideologi jelas. Demikian halnya dengan catch-all party klasik seperti CDU di Jerman, dan termasuk partai-partai yang ada dalam sistem presidensialisme.83 The Office-Seeking Party. Partai yang berorientasi pada maksimalisasi manfaat dan kontrol atas posisi yang dikuasainya. Orientasi utama guna mengamankan posisi atau jabatan ini, kerap harus dibayar dengan tanggalnya tujuan-tujuan organisasi maupun maksimalisasi suara. Model partai ini berupaya untuk memegang kekuasaan, baik sendirian ataupun berbagi dengan pihak lainnya. Baik dalam konteks eksistensi ataupun sebagai sistem penyeimbang, dalam rangka memperoleh akses ke patron. Komitmen terhadap kebijakan merupakan hal yang dihindari oleh partai dalam model ini. Hal itu dipandang kontraproduktif dalam konteks koalisi ataupun pemilu, sebab dapat menjadi serangan terhadap partai lain dan menutup peluang berkoalisi.84 Wujud dari model partai ini bisa berupa sebuah partai besar atau kecil, membangun jaringan patron-client yang dalam operasionalnya membutuhkan manfaat secara berkelanjutan. Atau dapat berwujud, sebuah partai kecil dalam sistem multipartai yang berkeinginan untuk dilibatkan dalam koalisi dengan harapan dapat meningkatkan reputasinya.85 Sebagaimana partai yang berorientasi pada suara, model ini juga mengikuti pemilu yang diselenggarakan pada semua tingkatan. Alih-alih merekrut aktivis yang biasanya lebih berorientasi pada kebijakan. Model ini meletakkan preferensinya justru pada orang-orang yang berorientasi jabatan atau setidaknya memiliki pengalaman memegang jabatan. Mereka inilah partisipan yang utama.86 Sebagai contoh atas model ketiga ini. Partai-partai yang secara regular bergabung dalam koalisi consociational (koalisi multipartai tanpa ada satu partai dominan) ataupun koalisi pemerintahan mayoritas dikuasai oleh satu partai dominan. Beberapa partai, seperti Christian Historical Union (CHU) yang merupakan hasil merger antara Christian Democratic Appeal (CDA) dengan Partai mainstream Belgia di Belanda, Partai Liberal (PLI) dan Partai Republikan (PRI), Partai Christian Democrat (DC), dan Partai Sosialis (PSI) di Italia sebelum era 1993 merupakan contoh dari model ini.87 Ketiga model orientasi partai di atas, tidak dimaksudkan untuk membedakan secara determinan antara satu partai dengan partai yang lain. Dengan kata lain, salah satu dari tiga model orientasi tersebut bukanlah atribut yang secara eksklusif melekat di tubuh satu partai dengan salah satu model. Tidak tertutup kemungkinan, satu partai bisa dianalisa dan diukur derajat kecenderungannya berdasarkan tiga model yang tersedia. Tabel di bawah menyediakan sejumlah indikator yang berguna untuk melakukan pendekatan dan Analisa, pada sisi mana sebuah partai dapat dilakukan klasifikasi berdasarkan orientasinya.

83 Op. Cit, Wollinetz, hal. 152 84 Ibid 85 Ibid, hal. 153 86 Ibid, hal. 153 87 Ibid

21


Tabel 3. Model Orientasi Partai: Kebijakan, Suara, dan Jabatan

Indikator

Partai Orientasi kebijakan

Orientasi Suara

Orientasi Jabatan/Posisi

Waktu yang disediakan Tinggi dalam debat perumusan kebijakan

Rendah

Rendah

Karakter perdebatan

Intensif, berlanjut, fokus pada isu

Formalitas, tersebar, tidak fokus

Formalitas, tersebar, tidak fokus

Derajat keterlibatan

Terbuka; melibatkan hampir semua level struktur partai

Terbatas pada tingkat pimpinan atau komite kebijakan partai; terbagi-bagi (parsial)

Terbatas pada tingkat pimpinan atau komite kebijakan partai; terbagi-bagi (parsial)

Konsistensi posisi kebijakan

Tinggi

Menengah-rendah, rentan Menengah-rendah berubah bergantung perintah pimpinan, bergantung pada peluang pemilu,

Pengutamaan isu dan Tinggi kebijakan dalam kampanye pemilu

Variatif

Rendah

Strategi determinasi

Ditentukan oleh kebijakan

Kebijakan disusun untuk memenuhi strategi, maksimalisasi suara

Variatif, berorientasi pada strategi yang memiliki risiko rendah

Pemanfaatan teknis kepemiluan yang mutakhir

Rendah menengah

Tinggi

Rendah menengah

Infrastuktur pendukung kebijakan (biro riset, Lembaga think-thank, afiliasi organisasi)

Tersedia

Minimal atau berdasarkan kebutuhan pimpinan, ditangani penanggung jawab kantor

Minimal atau berdasarkan kebutuhan pimpinan, ditangani penanggung jawab kantor

Sumber: Wolinetz, hal. 155

22


BAB III ANALISA TIPOLOGI PARTAI: KONTEKS INDONESIA

S

tudi tentang partai di Indonesia, khususnya yang memberi fokus pada tipologi, model, ataupun karakteristik partai sebagai organisasi, mungkin bisa dihitung dengan jari. Salah satu studi yang ketat dan layak dipertimbangkan, adalah kartelisasi sistem kepartaian Indonesia yang disumbangkan oleh Kuskridho Ambardi 88 dan Andreas Ufen.89 Studi Ambardi memberikan penekanan pada munculnya kartel pada partai-partai di Indonesia, paska berakhirnya kompetisi pemilu. Kartelisasi sistem kepartaian di Indonesia merupakan hasil dari ketergantungan secara kolektif partai-partai terhadap rent-seeking guna memenuhi kebutuhan finansialnya. Ketergantungan ini, pada akhirnya menjadi penentu ataupun takdir yang mengikat partai-partai secara kolektif, baik politik maupun ekonomi. Selanjutnya, daya tahan yang dimiliki oleh setiap partai, ditentukan oleh kemampuannya mengelola relasi bersama dalam bentuk kartel. Sedangkan Ufen, melihat dari sisi merenggangnya hubungan partai dari basis oleh karena tidak lagi tergantung pada iuran anggota. Hal ini meningkatkan keakraban hubungan Negara dengan partai-partai yang berprogram lemah dan terorganisir secara klientistik, yang kemudian membentuk kartel buat bersama-sama ‘menguras’ keuangan Negara. Dalam upaya memotret kompetisi demokrasi Indonesia, utamanya paska Pemilu 2009, yang peran utamanya berada di tangan partai, Aminuddin dan Ramadlan mengamati munculnya spesies partai baru. Spesies ini tidak terwakili dalam klasifikasi ataupun tipologi partai dan tidak hadir dalam iklim politik seperti di demokrasi barat, yaitu Match-All Party. Spesies ini, muncul dan berkembang sebagai proses adaptasi partai dalam iklim politik pragmatis di Indonesia, baik dalam pemilu maupun dalam parlemen.90

Sejumlah studi tentang partai di Indonesia, utamanya paska reformasi 1998, lebih didominasi perspektif aliran politik ataupun spektrum ideologi. Studi yang dilakukan oleh Aspinall dkk,91 memberikan gambaran paling mutakhir tentang spektrum politik partai-partai di Indonesia, paska 20 tahun reformasi. Pengukuran dan pemetaan ini diperlukan untuk menguji, salah satunya terkait tesis yang menyatakan bahwa ideologi ataupun kebijakan tidak lagi menjadi hal penting ataupun pembeda utama di kalangan partai-partai di Indonesia, mengingat kartelisasi ataupun munculnya partai kartel. Ada sejumlah kompleksitas tersendiri dalam upaya menemu kenali organisasi partai di Indonesia, utamanya dalam konteks menilai bagaimana tipologi, spesies, karakteristik, ataupun pemodelan, seperti yang diterorisasikan oleh sejumlah ahli. Kompleksitas lain juga muncul, mengingat perdebatan yang masih terjadi di kalangan para ahli. Sehingga masih memunculkan pertanyaan apakah konsep, tipologi, dan pemodelan tentang partai yang tersedia telah menjawab kebutuhan dan sekaligus memadai untuk dipakai sebagai basis analisa. 88 Kuskridho Ambardi, “The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and It’s Origin”, Dissertation, The Ohio State University, 2008. https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1211901025&disposition=inline, diakses pada 29 Maret 2018. 89 Andreas Ufen, ”Parteienfinanzierung und politische Korruption in Suedostasien“, GIGA Focus 6/2015, hal. 6. 90 M. Faishal Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq Ramadlan, “Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai di Indonesia Pasca Pemilu 2009”, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015. 91 Edward Aspinall, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton, “Mapping the Indonesian Political Spectrum”, New Mandala, 24 April 2018. http://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/

23


Lepas dari kompleksitas yang disebut di atas. Berbagai teoritisasi yang dihasilkan dalam sejumlah literatur studi tentang partai, menyediakan kerangka konsep dan pendekatan yang membantu untuk menjelaskan tendensi partai dalam konteks organisasi. Dengan demikian, teoritisasi para ahli tersebut memiliki manfaat untuk digunakan dalam analisa partai di Indonesia.

Tipologi Dilihat pada tahap perkembangan pembangunan partai, khususnya dua dekade paska reformasi atau demokratisasi Indonesia. Tipologi partai kader dan partai massa menyediakan kerangka pikir untuk melakukan pembedaan karakter partai di Indonesia. Paska reformasi, partai-partai di Indonesia secara relatif berupaya mencari format apakah tipologi partai kader atau partai massa yang memiliki kesesuaian. Secara umum, perkembangan partai mengarah pada tendensi sebagai partai massa, namun seiring dengan perjalanan waktu, basis massa yang menjadi orientasi partai menjadi lebur. Meski awalnya berupaya membasiskan diri pada pembelahan sosial yang ada di masyarakat, misalnya aliran politik seperti: Santri dengan Abangan. Ataupun Nasionalis, Islam, dengan Sekuler. Namun hal ini tidak lagi menjadi suatu premis yang ajeg. Demokrasi kompetisi melalui pemilu yang dilakukan secara reguler, memperlihatkan satu tendensi bahwa partai-partai Indonesia memiliki kesesuaian pada tingkat tertentu dengan model parties of mass integration atau parties of social integration, yang secara prinsip melegitimasi tata hukum. Model ini dicirikan dengan upaya partai membangun kapasitas organisasi dalam menyediakan berbagai jenis pelayanan/kebutuhan bagi para anggota, dan klasifikasi jenis-jenis layanan/kebutuhan berdasarkan kepentingan komunitas partisan. Sebagai imbal balik, partai mengharapkan kontribusi pendanaan, keterlibatan anggota pada kampanye partai dan pemilu. Kesemuanya ini dimaksudkan dalam rangka mendukung pembangunan pranata sosial-politik dan hukum, ketika partai menang pemilu, dibandingkan mengajukan kontra konsep atau membongkar segala pranata yang ada. Perkembangan partai dan regularitas pelaksanaan pemilu, mendorong munculnya karakteristik catch-all party di kalangan partai-partai Indonesia. Salah satunya dipicu oleh keharusan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai, bahwa, “Partai adalah organisasi yang bersifat nasional�. Efek selanjutnya mendorong partai berorientasi pada kompetisi elektoral. Hal ini merupakan proses adaptasi dan fleksibilitas organisasi merespon situasi kontemporer, dan dianggap sebagai transformasi partai-partai massa yang mengikatkan dirinya pada hukum pasar, meninggalkan keyakinan akan pentingnya intelektualitas dan moral kader atau basis massa, menurunkan derajat ataupun menanggalkan ideologi partai, meletakkan pertaruhan nasib sepenuhnya pada kelompok-kelompok kepentingan, menonjolkan kekuatan dan performa pemimpin partai, dan mencari dukungan di manapun hal itu bisa diperoleh. Selain perubahan sosial-politik yang terjadi di masyarakat serta perkembangan teknologi, mengubah secara dramatis interaksi dan komunikasi politik antara elit dengan konstituen. Hal ini mengubah pamor atau citra pemimpin partai menjadi aspek sentral dibanding transfer ideologi maupun program. Pengurangan penggunaan massa sebagai mesin mobilisasi partai dan penerapan instrumen seperti survei opini publik maupun diskusi kelompok terarah, menjadi fitur-fitur politik yang sama sekali baru dan sekaligus menjadi ciri terpenting catch-all party. Situasi sosial, budaya, dan khususnya pembangunan politik yang bervariasi. Termasuk penurunan secara umum level keterlibatan partai dalam konteks kebijakan, penurunan jumlah pemilih dan

24


pergeseran perilakunya, dan pertentangan antara arena kompetisi kebijakan yang bersifat lokal (kebutuhan langsung konstituen) dengan level nasional (garis kebijakan organisasi partai), menciptakan satu kerumitan tersendiri bagi partai dalam menjaga perimbangan tersebut. Situasi ini menghasilkan satu jenis partai baru, yaitu partai kartel. Gejala di atas, berdampak pada penurunan jumlah penerimaan/pemasukan/sumbangan internal partai. Di sisi lain, kebutuhan dan pembiayaan aktivitas partai mengalami peningkatan yang dramatis. Fakta ini, mengubah orientasi dan strategi partai dalam mencari alternatif sumber pembiayaan, melalui posisi wakilnya yang berada di wilayah Negara: eksekutif, legislatif, maupun pos-pos strategis lainnya. Strategi utama dalam merespon problem di atas, difokuskan pada upaya agar Negara mengeluarkan kebijakan melalui wakil-wakilnya, baik kewajiban ataupun regulasi tentang subsidi Negara.92 Kebijakan-kebijakan yang bersifat subsidi ini, tidak terbatas pada finansial semata. Dapat berupa restriksi terhadap akses-akses media massa yang berguna dalam komunikasi politik pada pemilu ataupun jenis-jenis lainnya. Besaran subsidi Negara kepada partai dan potensi pertumbuhannya yang menjanjikan di masa-masa mendatang, menciptakan satu kondisi yang signifikan dalam mengubah perilaku partai. Singkatnya, Negara yang ‘diinvasi’ oleh partai dan peraturan kebijakan yang ditentukan juga oleh partai adalah sumber daya. Hal ini tidak saja menjadi faktor determinan bagi kelangsungan hidup, lebih daripada itu meningkatkan kapasitas partai dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Negara dalam situasi ini dilihat sebagai sebuah struktur terlembaga dalam rangka mendukung, memberi garansi bagi yang berada di dalam dan menyingkirkan yang di luar. Partai tidak lagi sekedar menjalankan peran sederhananya sebagai perantara antara Negara dengan masyarakat, partai sudah diserap oleh Negara. Tidak lagi sebagaimana partai dalam pendekatan party catch-all. Dalam perspektif partai kartel, partai telah menjadi agen semi Negara.

Posisi Partai Selaras dengan jenis ataupun tipologi partai yang dikembangkan para ahli dan sejumlah kesesuaiannya pada derajat tertentu dengan situasi di Indonesia. Posisi partai di Indonesia, memperlihatkan di mana pendulum partai mengayun. Bagian dari masyarakat atau sebagai perantara antara masyarakat sipil dengan Negara, sebagaimana muncul dalam karakteristik partai massa ataupun catch-all party. Selain sama-sama menggunakan instrumen pemilu untuk masuk ke sektor Negara, baik partai massa ataupun party catch-all memiliki prinsip dasar yang sama, bahwa Negara merupakan sebuah arena bebas yang pengaruhnya ditentukan oleh pemenang kompetisi di antara partai-partai. Prinsip ini terlepas dari perbedaan niat yang dimiliki oleh dua tipe partai tersebut. Partai massa berupaya masuk ke dalam sektor Negara dalam rangka melakukan pembaruan kebijakan, dan menjaga kepentingan jangka panjang konstituen sebagai bentuk pertanggungjawaban. Catch-all Party, posisinya menjadi perantara antara masyarakat dengan Negara, agar ada kebijakan publik yang menjamin kepentingan jangka pendek dan kepuasan pragmatis dari konsumen atau konstituennya. Posisi keduanya sama, berada di luar Negara. 92 Contoh terakhir adalah tentang dana aspirasi, “DPR Pasrah Dana Aspirasi Ditolak Jokowi�, RMOL,CO 25 Juni 2015. http://politik.rmol.co/read/2015/06/25/207662/DPR-Pasrah-Dana-Aspirasi-Ditolak-Jokowi-

25


Pada sisi lain, seiring dengan munculnya kartelisasi pada relasi partai-partai di Indonesia, terbuka peluang partai berubah menjadi agen semi Negara, yakni partai kartel. Tentu saja jika membasiskan analisa sekedar pada aspek ketergantungan partai-partai terhadap subsidi publik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh wakil-wakilnya, kerangka konsep ini tidak mencukupi. Sebab, pada konteks Indonesia bantuan keuangan Negara terhadap partai secara formal relatif kecil. Perkembangan politik Indonesia kontemporer, dapat dikatakan tidak ada satupun partai yang berposisi secara ajeg sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Situasi ini memberikan perspektif lain yang erat kaitannya dengan karakter partai kartel, selain soal ketergantungan partai terhadap dana dari Negara. Demokrasi dalam perspektif partai kartel dimaksudkan dalam upaya mencapai stabilitas sosial dibanding perubahan sosial. Dalam demokrasi model ini, kompetisi tidak lagi dipahami sekedar siapa yang akan masuk (berkuasa) dan siapa yang akan di luar. Program antar partai yang berkompetisi cenderung mirip, termasuk orientasi dan tujuannya. Dampaknya, pemerintahan yang dimenangkan pihak manapun relatif tidak memiliki pembeda. Pada situasi ini, tidak ada partai yang benar-benar berada di luar ataupun di dalam pemerintahan secara permanen. Tetapi, oleh karena pemilih punya otoritas menentukan siapa yang akan menang atau kalah, fakta ini meningkatkan kesadaran dan kesepahaman bersama dari para politisi untuk menekan biaya kekalahan dalam pemilu.

Respesifikasi dan Orientasi Partai Membincang demokrasi modern, tidak dapat dilepaskan dari topik kompetisi, pola relasi dan interaksi antar partai, baik dalam pemilu maupun berbagai keputusan organisasi. Munculnya individualisme, melemahnya basis identitas kelas, dan meningkatnya standar hidup mendorong partai melakukan reorientasi strategi. Misalnya dalam rangka memperluas jangkauan pemilih, dan peningkatan jumlah perolehan suara. Perubahan sosio ekonomi yang diiringi fenomena demokratisasi media massa, khususnya televisi, menyediakan instrumen baru bagi politisi untuk terhubung secara langsung kepada pemilih, utamanya pada masa pemilu. Lanskap politik yang dihadapi oleh hampir semua partai berubah, bahkan berlangsung secara dramatis. Tiba-tiba partai diperhadapkan dengan sejumlah agenda ataupun tuntutan yang tidak dapat dijawab dengan model organisasi konvensional. Partai berdamai dengan kebutuhan profesionalisasi lembaga, dan ini mendorong tendensi munculnya partai pemilu profesional. Peran profesional yang awalnya mengidentifikasi apa saja keunggulan kompetitif partai dibanding kompetitornya guna menjangkau berbagai variasi kebutuhan pemilih, lebih lanjut masuk dan mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Tahap selanjutnya, perubahan kampanye menjadi padat modal, secara ekslusif membutuhkan keahlian profesional, dan selanjutnya menggeser peran aparat/birokrasi organisasi. Aspek profesional menjadi sebuah normalitas baru, yang tidak dapat dijawab oleh organisasi atau aparat partai seperti sebelumnya. Konteks Indonesia, gejala profesionalisasi partai dalam pemilu, bukanlah fenomena ekslusif satu dua partai, namun menjangkiti hampir semua partai tanpa terkecuali. Pada periode pemilu ataupun pilkada, hiruk pikuk aktivitas partai tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan profesional, baik konsultan politik ataupun pemasaran. Nominasi calon, pembangunan citra diri, program yang diusung, maupun pemetaan sumber dukungan yang dilakukan partai membutuhkan kerja dan keahlian profesional. Kebutuhan ini, pada derajat tertentu bahkan berdampak terhadap keputusan yang akan diam-

26


bil oleh partai. Meski pada tingkat tertentu, peran kalangan profesional tidak dalam tugas eksekutif harian partai, namun menentukan secara signifikan pada masa pemilu. Gejala lain yang juga terlihat dalam konteks Indonesia, adalah pada sisi orientasi partai. Antara orientasi kebijakan, orientasi suara, ataupun orientasi jabatan/posisi. Partai-partai di Indonesia, dapat dikatakan mengemuka orientasinya pada dua hal, yaitu suara dan posisi atau jabatan, dibanding kebijakan. Orientasi partai merupakan satu fakta yang kemunculannya dipengaruhi, baik karena kebutuhan adanya koalisi dalam sistem politik dan pemerintahan. Ataupun akibat keputusan politik pemimpin partai yang didorong oleh pilihan rasional dan manfaat yang ingin diharapkan.

Volatilitas Politik Mengacu pada Bågenholm dan Heino,93 terdapat kemiripan antara partai-partai di Indonesia dengan di Eropa Tengah dan Timur. Kombinasi antara lemahnya organisasi partai94 dan rendahnya identifikasi pemilih terhadap partai,95 melahirkan tingginya volatilitas.96 Volatilitas sendiri merupakan instrumen yang menjadi parameter, apakah sistem politik yang digunakan memiliki keajegan, utamanya dari sisi pemilih. Untuk kasus Indonesia, indeks volatilitas 4 kali pemilu paska reformasi, berada pada kisaran 21,33 persen untuk Pemilu 1999-2004, 20,33 persen pada Pemilu 2004-2009, dan kemudian meningkat menjadi 26,96 persen untuk Pemilu 2009-2014. Tingginya volatilitas ini setara dengan rata-rata di benua Amerika Latin antara tahun 1980 sampai dengan 1997 yang mencapai angka 20,9 persen.97 Juga setara dengan di Eropa Timur antara tahun 1994 sampai dengan 2000 yang rata-rata mencapai 25,9 persen.98 Sementara itu, di Eropa Barat antara tahun 1948 sampai dengan 1977 rata-rata hanya mencapai 8,1 persen.99 Ini menandakan, tingkat kestabilan politik di Indonesia rendah, dengan kata lain tidak ajeg.

Andreas Bågenholm dan Andreas Johansson Heinö, “Why are the post-communist party systems not stabilizing?“, the ECPR Joint Sessions in Mainz, Workshop 31: Party System Dynamics. New Tools for the Study of Party System Change and Party Transformation, March 12-16, 2013, hal. 4-5

93

94 Peneliti Pusat Penelitian LIPI, Lili Romli menyebutkan, bahwa pelembagaan parpol yang belum terwujud dengan baik, “Kelembagaan Partai Indonesia Masih Lemah“, 17 September 2012, https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan.partai. politik.indonesia.masih.lemah 95 Diukur melalui melalui Derajat Organisasi =

JumlahAnggotaPartai („Parteiendemokratie“, Information zur politischen JumlahPemilih

Bildung No. 207, Bonn 1996 hal. 48). Berdasarkan hitungan SPD yang berpedoman dari Data SIPOL KPU, derajat organisasi 10 partai DPR rata-rata 2,9 persen. Sebaliknya derajat organisasi di Austria rata-rata 23,9 persen (1989-1999), Finlandia 13,0 persen (1980-1998), Swis 8,3 persen (1977-1997), Jerman 3,8 persen (1980.1999), Italia 7,6 persen (1980-1998), lihat, Peter Mair and Ingrid van Biezen, “Party Membership in Twenty European Democracies, 1980-2000“, Party Politics Vol. 7 No. 1, London 2001, hal. 16. Perbandingan antara Indonesia dengan beberapa Negara di Eropa itu timpang, sebab yang disebut anggota partai di Eropa berkewajiban membayar iuran anggota. Berdasarkan informasi yang diperoleh SPD, kewajiban melunasi iuran anggota tak dikenal di Indonesia. 96 Diukur melalui Pedersen-Index: lihat, Mogens N. Pedersen, “Electoral Volatility in Western Europa, 1948-1977“, http://janda.org/c24/Readings/Pedersen/Pedersen.htm 97 Detlef Nolte, “Lateinamerikas Parteien zwischen Volatilitaet und Beharrung“, Lateinamerika Jahrbuch 2000, Hamburg 2000, hal. 15. 98 “How Unstable? Volatility and the Genuinely New Parties in Eastern Europe,” European Journal of Political Research, 44 (1): 2005, hal. 8, http://discovery.ucl.ac.uk/13033/1/13033.pdf 99

Ibid, Mogens N. Pedersen

27


Partai-partai yang mayoritas didirikan setelah reformasi cenderung tergolong dalam “catch-all parties”, yang tampil dalam semboyan partai-partai itu kepada “all of the people, all of the time”. Partai-partai dibangun dari atas ke bawah, tempo pendirian pendek dan umumnya berpusat pada figur personal. Terdapat sedikit usaha membangun keanggotaan partai. Usaha yang dilakukan normalnya pada rekruitmen kandidat menjelang pemilu, bernafaskan elitis, dan berjarak dari pemilih. Dari sisi ketergantungan partai pada sumber keuangan Negara. Partai-partai di Indonesia berpotensi menjadi partai kartel.100 Misalnya dengan dinaikannya dana Negara. Hal ini dapat berdampak terhadap makin menjauhnya partai dengan basis, oleh karena dana yang berasal dari iuran anggota tidak lagi diperlukan, dan diganti bersumber dari negara.

Bersamaan dengan situasi di atas, keakraban hubungan antara partai-partai dengan Negara, berpotensi memunculkan perilaku kartel bertujuan menguras keuangan Negara. Partai Kartel dapat menulari partai-partai di Indonesia oleh karena klientisme yang tinggi, lemahnya organisasi, dan program partai. Maka, jika bantuan keuangan Negara untuk partai hendak dinaikan, diperlukan reformasi internal partai dan syarat tambahan untuk memperoleh dana Negara. Bukan hanya berdasar perolehan suara (lihat bab pendanaan partai oleh Negara).

Konsep ini berasal dari Richard S. Katz dan Peter Mair (1995), “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, in: Party Politics 1 (1), 1995, hal. 5-28.

100

28


BAB IV PENDANAAN PARTAI

Dari sudut pandang Negara, Triepel seorang ilmuwan Austria, menyebutkan empat (4) tahapan pengakuan parpol oleh Negara:101 i) Fase pertama. Beranjak dari penindasan atau tekanan terhadap partai. Hal ini dapat ditelusuri melalui berbagai studi mendalam atas faktor sejarah, yang menjadi pengalaman awal demokrasi di Amerika Serikat. (ii) Fase kedua. Pengabaian terang-terangan keberadaan partai secara faktual dalam tatanan hukum. Hal ini membawa pengaruh berbahaya pada aspek konstitusi, oleh karena terbukanya segala peluang munculnya anomali, seperti praktik korupsi atau pembelian mandat perwakilan secara langsung oleh orang-orang yang memiliki sumber daya, untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai anggota parlemen. (iii) Fase ketiga. Fase pengakuan terhadap partai politik, melalui legalisasi, melegalkan status, dan merujuknya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mendefinisikan pengertian partai politik secara legal, menjadi investasi penting bagi partai dalam menjalankan fungsinya. (iv) Fase keempat. Penggabungan institusi partai ke dalam kehidupan konstitusional, sehingga partai dengan status dan posisi yuridis yang disandangnya, memungkinkan mereka berfungsi menjalankan kepentingan publik. Terlepas dari karakter utama partai sebagai subyek hukum privat (perdata), namun oleh karena karakter asosiasi politik, menjadikannya terikat dengan tanggung jawab publik. Secara teori, pemahaman ini harusnya menjadikan partai layak untuk mendapatkan pendanaan dari Negara. Sayangnya, sebagian besar konstitusi tidak mengaturnya secara rinci dan menganggapnya sepele. Secara umum, penerimaan parpol dapat dibedakan ke dalam dua (2) jenis. Pertama, penerimaan yang didapatkan dari swadana atau pendanaan internal. Kedua, pendanaan eksternal.

Pendanaan swadana Sumber penerimaan partai disebut sebagai swadana atau di Eropa yang dikenal sebagai iuran tetap anggota. Sedangkan di Amerika Serikat dikenal sebagai “dana basis” yaitu iuran tetap anggota dan para pendukung yang bukan anggota Partai. Doris Cordes mengelompokkannya “sumbangan dari para elit parpol” atau “peraup kenikmatan“ ke dalam “dana basis”. Dana ini adalah dana yang diperoleh dari pribadi-pribadi pemegang mandat dari suatu partai atau kerap disebut sebagai “pajak partai” (Nassmacher; 2002). 101 Mik Strmecki, ”The Political Party Phenomenon as the Major Underpinning and at Times a Conduit for the Demise of Democracy&Rechtstaat”, Transylvanian Review of Administrative Sciences (TRAS), No. 20 E/June 2007, hal. 98, http://rtsa.ro/tras/index. php/tras/article/viewFile/369/359

29


Cordes juga memasukkan sumbangan berjumlah kecil atau mass fundraising ke dalam dana basis. Mass fundraising dipahami sebagai pengumpulan dana massal dari angggota atau simpatisan untuk keperluan satu tujuan, yang dikumpulkan secara tidak tetap atau eventual. Penerimaan dari bunga atau deposito partai termasuk penerimaan swadana karena didapatkan dari simpanan dana partai yang ada di bank. Maka praktis penerimaan swadana dapat dikatakan “dana basis”.102

Penerimaan Dana Eksternal Dengan diterimanya prinsip-prinsip pendanaan yang merujuk pada kemandirian partai, di Barat mulai timbul antipati terhadap dana “plutokratis” yang didapatkan dari para dermawan kelas kakap dan dana yang berasal dari badan hukum seperti perusahaan.103 Badan hukum tersebut tidak memiliki hak memilih dan tidak berpartisipasi dalam pembentukan kehendak politik. Pendanaan model ini dinilai berpotensi dapat “mengendalikan” partai dari luar dan dianggap dapat mencemarkan demokrasi internal.104 Khayyam Zel Paltiel dalam “Campaign Finance: Contrasting Practice and Reforms”, menyatakan, bahwa: “umumnya, besarnya perbedaan donor mencerminkan realitas kesenjangan sosial dan ekonomi. Ia juga mencerminkan satu usaha untuk memanipulasi prinsip demokrasi “satu orang satu suara”. Lewat sumbangan yang besar tersebut, para donatur dapat membajak dengan pengaruh yang berbeda dalam proses pembentukan keputusan. Kebutuhan akan dana, akan mengantarkan para politisi untuk lebih memperhatikan kepentingan dan tuntutan para donatur utamanya ketimbang kepada para konstituennya”.105 Untuk mencegah gejala ini, maka diterapkan dana plutokrasi lain, yaitu penerimaan dana dari Negara.

102 Op.cit, Pipit Kartawidjaja dan Faishal Aminudin, hal. 67. Catatan tentang iuran anggota: Dalam AD/ART Partai Sosialdemokrat Jerman (SPD) misalnya tercantumkan bahwa anggota berpengasilan sampai 1.000 Euro per bulan, wajib membayar iuran anggota 5 Euro per bulan dan yang berpenghasilan lebih dari 4.000 Euro per bulan wajib membayar iuran anggota sebesar 100 Euro s/d 250 Euro per bulan. Khusus buat anggota parlemen, iuran anggota per bulannya minimal 250 Euro. Bahkan, anggota tamu atau hanya berstatus pendukung wajib menyetor iuran 30 Euro per tahunnya https:// www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Parteiorganisation/SPD_OrgaStatut_2018.pdf. Atau dalam AD/ART Partai Uni Kristen Demokrat Jerman (CDU) disebutkan, bahwa anggota berpengasilan sampai 1.000 Euro per bulan, wajib membayar iuran anggota 5 Euro per bulan, sedangkan yang berpenghasilan lebih dari 5.000 Euro wajib menyetor iuran anggota sebesar 50 Euro per bulan. http://www.kas.de/upload/ACDP/CDU/Parteiordnungen/Statut2003.pdf 103 Perhatikan ketentuan batasan sumbangan dana bagi partai yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Badan hukum dapat menyumbang sampai dengan Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), jumlah ini meningkat dari regulasi sebelumnya di mana sumbangan dari badan hukum maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 104 Nassmascher, dalam Ibid, Pipit Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin, hal 69. 105 Doris Cordes, Die Finanzierungder Politischen Parteien Deutchlands, Oesterreichs und der Niederlande, Carl von Ossietazky Universitaet Oldenburg, Fachbereich 3 Sozialwissenschaften, 2002, hal 11-12. Dalam, Ibid, Pipit R. Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin, hal. 69-70.

30


Pendanaan Partai Dari Negara Secara historis, pendanaan Negara secara langsung kepada partai diterapkan pertama kalinya di Uruguay tahun 1928, sementara skema yang sama diberlakukan di Eropa Barat pertama kalinya di Jerman tahun 1959.106 Tabel 4. Pendanaan Negara Langsung Kepada Partai AMERIKA LATIN

EROPA

Uruguay

1928

Jerman

1959

Kosta Rika

1956

Finlandia

1969

Argentina

1961

Swedia

1972

Brazil

1971

Norwegia

1973

Venezuela

1973

Italia

1974

Nikaragua

1974

Austria

1975

Meksiko

1977

Portugis, Spanyol

1977

Ekuador

1978

Yunani

1984

Honduras

1981

Denmark

1986

Guatemala, Kolumbia

1985

Perancis

1988

Paraguay

1990

Belgia, Hongaria

1989

Bolivia, Panama, Republik Dominika

1997

Bulgaria, Ceko, Rumania, Slovakia

1990

Serbia, Siprus

1991

Kroasia, Polandia

1993

Slovania, Estonia

1994

PENGHAPUSAN/PENYUNATAN DANA NEGARA LANGSUNG

Rusia

1995

Irlandia

1997

Venezuela

1999

Belanda, Luksemburg

1999

Bolivia

2008

Islandia

2006

Italia

2017

Latvia

2010

Daniela R. Piccio, ”Public funding to political parties: a forward-looking approach“, Università degli Studi di Torino, Sep 2015, http://www.moneyinpolitics.info/wp-content/uploads/2015/05/Public_funding_GlobalConference_PICCIO.pdf Fransje Molenaar (2012), ”Latin American regulkation of political parties: Continuing trends and breaks with the past“, Working Paper Series on the LegaL Regulation of Political Parties, No. 17, http://live.v1.udesa.edu. ar/files/UAHumanidades/EVENTOS/Paper_Fransje_Molenaar_310512.pdf Andrea De Petris, “Wieder am Ziel vorbei? Aktueller Stand und neue Entwicklungen der Parteienfinanzierung in Italien”, Heinrich-Heine Universitaet Duesseldorf, MIP 2015, Tahun ke 21, hal. 106-107 Janis Ikstens/Daniel Smilov/Marcin Walecki, “Party and Campaign Funding in Eastern Europa: A Study of 18 Member Countries of the ACEEEO”, Oktober 2001, hal. 42, https://ifes.org/sites/default/files/brijuni18countryreport_finaledited1_0.pdf “Funding on Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”, International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2014, Stockholm Sweden 2014, hal. 222

106 Kevin Casas-Zamora, “The state of political finance regulations in Latin America”, International IDEA Discus-

sion Paper 12/2016, hal. 1

31


Sampai saat ini terdapat empat paradigma terkait dengan pendanaan oleh Negara, antara lain:107

a. ‘Managerial Paradigm’ (Paradigma Manajerial):

Tujuan utamanya adalah pelestarian tatanan demokratik. Kepentingan mendasar Negara terletak pada stabilitas sistem kepartaian. Sistem kepartaian menjadi sebagian besar sarana Negara. Berdasarkan paradigma ini, Negara memiliki otoritas untuk membuat serangkaian ketetapan untuk mengatur perilaku dan organisasi partai. Pentingnya kebebasan berserikat partai merupakan bagian yang dianggap sedikit penting. Dengan demikian, hal ini berpotensi untuk melindungi partai pemerintah dari partai-partai pesaingnya, tanpa harus membenahi dirinya sendiri secara efektif. Selain itu juga berarti, bahwa partai pemerintah tersebut kehilangan otonominya secara organisatoris. Jenis pengaturan serupa ini secara jelas mungkin dapat dikaitkan dengan kartelisasi partai dan sistem kepartaian.

b. ‘Libertarian Paradigm’ (Paradigma Libertarian):

Prinsipnya, partai adalah jenis organisasi tersendiri, bukan instrumen yang melayani Negara. Tapi perkumpulan privat, diorganisasi oleh kelompok-kelompok kepentingan, yang tujuan utamanya adalah mengekspresikan pendapat anggota-anggotanya. Kepada partai jenis ini, hendaknya diberikan hak-hak buat berasosiasi, privasi, ekspresi, dan kebebasan dari campur tangan Negara. Alhasil, partai bukanlah subyek regulasi Negara, akan tetapi partai juga tak perlu menerima bantuan Negara (misalnya pendanaan Negara langsung atau tak langsung). Oleh sebab itu konsekuensi logis paradigma libetarian adalah ketidakhadiran setiap jenis regulasi Negara yang mengatur partai (dan dalam kaitan tersebut, termasuk pendanaan partai oleh Negara). Dalam praktek empiris dan normatif, meningkatnya relevansi dan legitimasi pendanaan dan regulasi partai oleh Negara itu akhirnya menunjukan, bahwa paradigma libertarian secara cepat menjadi tidak penting.

c. ‘Political Market Paradigm’ (Paradigma Politik Pasar):

Memaksimalkan perolehan suara tergantung pada pilihan pemilih dan kompetisi antar partai. Tujuan utama partai adalah menawarkan alternatif politik kepada konsumen pemilih. Memfasilitasi efektifnya persaingan sistem kepartaian menjadi kepentingan Negara. Maka Negara mesti membuat regulasi untuk memaksimalkan persaingan atau setidak-tidaknya memberikan persaingan memadai antar partai. Karenanya, undang-undang yang mengintervensi pasar politik itu demi mengorekasi kecacatan pasar dan mencegah praktek-praktek monopoli partisan. Contoh paradigma pasar politik dapat dilihat dalam beberapa prinsip yang mengatur pendanaan partai oleh Negara, terutama yang menyiratkan bahwa bantuan Negara bertujuan untuk mendorong terciptanya persamaan dan keadilan kompetisi antar partai.

d. ‘Critical Approach’ (Pendekatan Kritis):

Tujuan utama partai itu adalah mewakili social cleavages (pembelahan sosial). Dari sudut pandang ini, kepentingan Negara adalah mengkonstruksi regulasi yang memaksimalkan representasi kepentingan, dan sedapatnya mengintervensi demi kompensasi jika terjadi penyimpangan dalam sistem sosial dan politik. Dalam hubungan dengan sistem pemilu, berbagai mekanisme dibuat demi proporsionalitasnya sistem merupakan contoh regulasi Negara. Dalam kaitannya dengan UU tentang Partai, dapat kita lihat misalnya pengaturan yang menyangkut perimbangan gender dalam daftar partai.

107 Ingrid van Biezen, “Public Funding and Regulation of Political Parties”, European Review, Vol. 16, No. 3, 2008, hal. 344-345

32


Dengan kehadiran dana Negara, maka klasifikasi pendanaan partai menjadi: Gambar 4. Model Pendanaan Partai: Skema dan Sumber

Direct (monetary) Public in direct (in kind) Funding (Origin)

Source Private (Monetary or in kind)

Limited Amount Unlimited

Jika pendanaan oleh Negara diterapkan, maka berdasarkan pengalaman-pengalaman di Amerika Latin, Amerika Anglo-Saxon, Eropa Barat dan Eropa Timur, umumnya merupakan perkawinan antara paradigma-paradigma di atas. Tujuannya: a. Pembenaran intervensi Negara secara langsung dalam pendanaan partai berkaitan dengan tujuan penciptaan keadilan dan persamaan kompetisi politik.108 b. Dana Negara dapat memfasilitasi para aktor politik untuk melakukan kegiatan-kegiatan demokrasi yang penting, meningkatkan pelembagaan, penguatan dan stabilitas partai.109 c. Relatif besarnya dana Negara kepada dan relatif kentalnya regulasi Negara terhadap partai-partai di Eropa dan Amerika Latin itu bertujuan untuk melawan korupsi, mengawasi kekuasaan donator privat kelas kakap penyumbang kelas kakap dan mengatur ruang gerak partai.110 d. Pendanaan partai oleh Negara memungkinkan Negara memaksakan regulasi terhadap partai. Misalnya keharusan diberlakukannya demokrasi internal atau keterbukaan laporan keuangan partai.

Jenis Pendanaan Negara Adapun bentuk pendanaan Negara itu sendiri dapat berupa:111 a. Subsidi Negara Langsung: dicairkan secara tunai kepada partai atau kandidat berdasarkan aturan yang tertera dalam undang-undang. b. Subsidi Negara Tak Langsung: tertera dalam undang-undang misalnya berupa tanpa pungutan biaya untuk kegiatan-kegiatan politik di pemancar televisi atau radio, penggunaan ruang-ruang publik dan penerbitan. Termasuk juga pemotongan/pembebasan pajak penghasilan kepada para kontributor partai, partai atau kandidat. 108 Ingrid van Biezen, “State Intervention in Party Politics: The Public Funding and Regulation of Politcal Parties“, European Review, Vol. 16, Academia 2008, hal. 247-348; lihat juga, Op. Cit, Kevin Casas-Zamora, hal. 16-17. Lihat juga, Martin Morlok, “Perteienfinanzierung im demokratischen Rechtsstaat”, Friedrich Ebert Stiftung Berlin 2009, hal. 8 109 Ibid, Kevin Casas-Zamora, hal. 16-17; Juan Fernando Londoño and Daniel Zovatto, “Latin America” dalam Elin Falguera, Samuel Jones and Magnus Ohman (Editor), “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”, IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm, Sweden 2014, hal. 141 110 Ingrid van Biezen, “Campaign and Party Finance”, hal. 9, https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/ Chapter%205%20Van%20Biezen%20Campaign%20and%20party%20finance.pdf 111 Ibid, Kevin Casas-Zamora, hal. 16. Catatan: pembebasan pajak kepada partai bisa berupa pembebasan pajak lahan bangunan, atau bangunan.

33


c. Subsidi Negara Spesifik: misalnya diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan organisasi yang berada di bawah naungan partai. Misalnya kaukus parlemen, sayap-sayap organisasi (perempuan dan pemuda), penerbitan dan lembaga-lembaga penelitian Pendanaan partai oleh Negara termasuk bagian yang memiliki sensitivitas tinggi. Hal ini disebabkan oleh potensi bahaya ‘pelacuran politik’ yang dilekatkan pada lepasnya ikatan para aktor politik dari basis massanya. Selain itu, tingginya ketergantungan partai oposisi dari restu mayoritas parlemen berdampak pada upaya yang dapat mengotori kemurnian persaingan antar partai.112 Satu hal yang kembali perlu diperhatikan adalah, pada umumnya, kritik utama yang dialamatkan kepada partai di Eropa Barat adalah mental ketergantungan partai dan memanfaatkan pendanaan Negara untuk kepentingan politiknya. Di Perancis, hampir semua politisi dari berbagai aliran kecipratan banyak dana publik ini. Presiden Jacques Chirac, sewaktu menjabat walikota Paris sampai 1995, menggunakan cara “emploi fictif” yakni modus memasukkan nama fiktif sebagai pegawai kotaparaja. Gaji pegawai tersebut ternyata masuk ke kantong partainya. Modus yang sama juga dimanfaatkan oleh ketua Partai Komunis Prancis, Robert Hue (Juerg Schoch; 2000). Demikian juga dengan perdana menteri Inggris David Lloyd George yang menyelundupkan dana dari para bangsawan ke kas gelap Partai Konservatif (Peter Nonnenmacher; 2000).113

Sepintas Model-Model Pendanaan Negara Langsung Untuk Subsidi Negara Langsung, dana Negara ke dalam lima, yaitu:114 a. Pendanaan untuk aktivitas rutin partai (pusat dan daerah) termasuk ongkos personal dan anggaran belanja organisasi (non electoral activity). b. Penghibahan dana lantaran keterlibatannya dalam pemilu (electoral activity). c. Pemasokan dana kepada grup/fraksi partai di parlemen (subsidizing parliamentary groups). d. Pendanaan buat aktivitas pelatihan dan penelitian e. Pendanaan guna kegiatan sayap organisasi (misalnya organisasi pemuda) Umumnya, dana Negara dialokasikan berdasarkan perolehan suara partai dalam pemilu, pemilihan presiden, atau keterwakilan dalam parlemen. Berbagai varian pendanaan Negara langsung ditemukan di dunia. Misalnya subsidi langsung Negara: a. Tergantung pada APBN. Pendanaan Negara langsung ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN. Di Lithuania sebesar 0,1 persen APBN.115 Panama dan Nikaragua menyediakan 1 (satu) persen dana APBN-nya.116 Untuk tahun 2017, Jerman menetapkan 161.803.517,00 Euro, di mana 11,69 persennya di tanggung oleh APBD Negara bagian (setara provinsi) dan 88,31 persennya ditanggung oleh APBN Negara pusat. Bila dana melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka dana Negara dipotong secara proporsional.117 Dari dana APBN yang 112 Paltiel, dalam Ibid, Pipit Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin, hal. 70. 113 Op. Cit, Pipit Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin, hal 66. 114 Inggrid Van Biezen, dalam Ibid, Pipit Kartawidjaja dan Faisal Aminuddin. Lihat juga, Op. Cit, J. Mark Payne, et all, hal. 169, dan The Subsidi Act for Political Parties, 22 Juli 2011, www.partylaw.leidenuniv.nl 115 Rolf Winkelmann, “Politik und Wirtschaft im Baltikum“, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 16 Mei 2007, hal. 145-146 116 Bruno Wilhelm Speck, “Der Kandidatbraucht Geld”, Der Überblickt Februari 2006, hal. 46, http://www.der-ueberblick. de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblickc417.html?entry=page.200602.046 117 Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel fuer das Jahr 2017”, 22/2/2018, hal. 4 dan Lampi-

ran 2, https://www.bundestag.de/blob/545418/dcecfbd89403d01611008aadc5b8f579/finanz_17-data.pdf

34


telah ditetapkan di Kolumbia, 15 persennya dialokasikan untuk pemilu lokal, 10 persennya untuk pemilu regional dan 55 persennya buat pemilu DPR nasional dan senat.118 b. Tergantung pada perolehan atau persentase perolehan suara atau jumlah kursi di parlemen. Di Jerman belaku ketentuan 1,00 (satu) Euro untuk suara pertama sampai dengan 4 (empat) juta, dan selebihnya 0,85 Euro.119 Sementara itu di Ukrania besar dana dihitung dari persentase perolehan suara dalam sistem proporsional dikalikan dengan factor 2 (dua), lalu dikalikan dengan upah minimum actual.120 Di Estonia yang berambang batas parlemen 5 persen, partai peraup suara 1 (satu) persen memperoleh 10.000 Euro, sedangkan yang meraup 4 persen memperoleh 16.700 Euro. Sedangkan separuh dari dana yang disediakan Negara dibagikan kepada partai-partai di parlemen secara proporsional.121 Sejak akhir 2014, Cile menetapkan 0,40 US Dolar per suara untuk partai yang masuk ke parlemen.122 Di Belanda, dihitung berdasarkan kursi parlemen. Adapun besarnya berubah dari tahun ke tahun. Tahun 2010 misalnya satu kursi di parlemen dihibahi 54.526 Euro, selain subsidi dana dasar (basic sum) per partai sebesar 187.990 Euro.123 c. Tergantung pada ambang minimal perolehan suara. Di Jerman misalnya, demi terjaminnya keadilan dan persamaan kompetisi, politik partai peserta pemilu mendapatkan dana Negara langsung, apabila dalam pemilu nasional berhasil meraup 0,5 (setengah) persen suara atau dalam pemilu daerah 1,0 (satu) persen, yang berarti jauh lebih rendah daripada ambang batas parlemen nasional atau daerah 5 (lima) persen. Hal ini dimaksudkan, agar tercipta keadilan dan kesetaraan peluang bagi partai-partai yang berpemilu, termasuk yang gagal masuk ke parlemen.124 Mirip di Jerman, di Ukrania parpol harus meraup minimal 2 (dua) persen, lebih rendah ketimbang ambang batas parlemen 5 (lima) persen.125 Sebaliknya di Belanda yang tak mengenal ambang batas parlemen, partai harus mempunyai 1 (satu) wakil di parlemen.126 Di Brazil, untuk tahun 2018 partai harus meraup minimal 1,5 persen suara dan akan naik menjadi 3 persen untuk tahun 2030.127 Selain harus lolos dari ambang batas parlemen 3 persen, di Lithuania partai-partai yang dapat membentuk fraksi di parlemenlah yang berhak memperoleh dana langsung.128 d. Selain masuk ke parlemen (DPR dan Senat), tergantung pada pada jumlah minimal anggota (1.000 orang) dan iuran minimal anggota (12 Euro/tahun) seperti yang diberlakukan di Be-

118 Fransje Molenaar, ”Latin American regulation of parties: Continuing trends and breaks with the past“, Leiden University Maret 2012, hal. 20 dan 26 119 Oskar Niemeyer, “Staatliche Parteienfinanzierung”, Bundeszentrale fuer politische Bildung 7/7/2017, http://www.bpb. de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/zahlen-und-fakten/42240/staatliche-parteienfinanzierung 120 Miriam Kosmehl dan Andreas Umland. “Komentar: Staatliche Parteienfinanzierung. Echte oder imitierte

Reform?“, Bundeszentrale fuer politsiche Bildung, 26/10/2016, http://www.bpb.de/236206/kommentar-staatliche-parteienfinanzierung-echte-oder-imitierte-reform

121 Ibid, Rolf Winkelmann, hal. 149-151 122 Holger Haibach, Kathrin Schneider dan Frriederike Haerter, “Chile politisches System geraet in eine Vertrau-

enkrise“, Konrad Adenauer Stiftung e.V.Februari 2015, www.kas.de/chile

123 The Subsidi Act for Political Parties, 22 Juli 2011, www.partylaw.leidenuniv.nl 124 Op. Cit, Oskar Niemeyer. 125 Op. Cit, Miriam Kosmehl dan Andreas Umland. 126 The Subsidi Act for Political Parties, 22/7/2011, www.partylaw.leidenuniv.nl 127 “Brazil Congress advances bill to curb party proliferation”, Reuter 6 September 2017, https://www.reuters.

com/article/us-brazil-politics-reform/brazil-congress-advances-bill-to-curb-party-proliferation-idUSKCN1BH020

128 Op. Cit, Rolf Winkelmann, hal. 145-146

35


e.

f.

g. h.

landa.129 Tergantung pada keterpilihan perempuan dan kaum muda seperti di Kolumbia. Di sana, masing-masing 5 persen dana Negara dialokasikan secara proporsional kepada partai-partai yang berketerwakilan perempuan dan kaum muda sebagai subsidi tambahan.130 Tambahan dana Negara tergantung pada organisasi politik kaum muda yang dimiliki oleh partai parlemen macam di Belanda. Tahun 2010 ditetapkan 529.269 Euro dibagi jumlah total kaum muda anggota organisasi tersebut.131 Tambahan dana Negara tergantung pada lembaga penelitian yang dimiliki oleh partai parlemen macam di Belanda.132 Tergantung pada pos pemasukan/penerimaan partai macam di Jerman. Di Jerman misalnya, setelah dua kali revisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi, subsidi Negara kepada parpol itu berangkat dari pemikiran, bahwa berdasarkan UUD Jerman, parpol diakui sebagai organ konstitusi (bandingkan dengan pasal 23E ayat 3 UUD 1945) dan ikhtiar pembebasan pendanaan parpol dari ketergantungan pada dermawan kelas kakap tapi tetap mengandalkan dana anggota dan pemasukan swadaya lainnya serta sekaligus tak tergantung pada Negara. Sehingga yang terjadi adalah perimbangan antara dana swadana (utamanya iuran anggota) dan swadaya lainnya (contoh: besar sumbangan donatur yang ditentukan batas maksimalnya) dengan dana Negara. Sehingga ketentuannya: besar maksimal perolehan dana Negara harus setara dengan penerimaan partai dari usaha swadaya.133

Contoh: Selain dari perolehan suara, partai-partai di Jerman memperoleh dana Negara berkat upayanya menarik iuran anggota dan sumbangan terbatas simpatisannya. Untuk setiap 1 (satu) Euro, partai memperoleh 0,45 Euro.

129 The Subsidi Act for Political Parties, 22 Juli 2011, www.partylaw.leidenuniv.nl 130 Fransje Molenaar, ”Latin American regulation of parties: Continuing trends and breaks with the past “, Leiden University Maret 2012, hal. 20 dan 26 131 Ibid, The Subsidi Act for Political Parties. 132 Ibid 133 Heinrich Pele, “Parteien in Deutschland: Die Finanzierung der Parteien in Deutschland”, Bundeszentrale für politische Bildung 20 Mei 2015, http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/42042/finanzierung

36


Besar Dana Negara Untuk Partai 134 1

2

3

4

5

7

Suara

Hak Hibahan Hak Hibahan Potongan Pajak

Ambang Batas Relatif

Ambang Batas Absolut

§ 19a UU Parpol

§ 18 UU Parpol

§ 18 & § 19a UU Parpol

§ 18 & § 19a UU Parpol

§ 18 UU Parpol

PARPOL

Jumlah (kolom 2 + 3)

Total anggaran untuk 2016 ditetapkan 160.519.363 €. Karenanya, pemotongan dilakukan secara proporsional

4 juta suara kali 1,00 €, selebihnya kali 0,83 €

Penerimaan 0,45 € per sesuai 1,00 € Iuran Laporan Keuan& Sumbangan gan

Jiwa

CDU

33.102.521

28.155.093

28.997.721

93.128.807

57.152.813

49.503.883

SPD

29.406.271

25.087.205

33.544.751

106.180.035

58.631.956

50.782.068

Freie Wähler

1.576.692

1.576.692

298.173

2.232.934

1.874.864

1.623.946

444.896

0

142.655

444.896

123.563

Tierschutz444.896 partei

Tabel 5. Besar Dana Negara untuk Partai di Jerman Mula-mula, setiap tahunnya ditetapkan besarnya dana Negara untuk partai dalam APBN. Untuk tahun 2016 ditetapkan 160.519.363 Euro. Yang jelas, dana tersebut lebih kecil ketimbang hak perolehan dana Negara yang sebenarnya. Oleh sebab itu, dana Negara dibagi secara proporsional kepada setiap partai. Tapi berapakah hak perolehan dana Negara setiap partai? Simak perolehan dana Negara Tierschutzpartei yang diwakili hanya di beberapa parlemen daerah. Secara perolehan suara, partai ini berhak memperoleh 444.895 Euro. Tapi penerimaan partai cuma 142.655 Euro, di mana para anggota dan simpatisannnya sama sekali tidak berkontribusi. Alhasil, Tierschutzpartei hanya berhak menerima maksimal 142.655 Euro. Akan tetapi oleh karena dana partai dalam APBN dibatasi, maka secara persentual Tierschutzpartei hanya memperoleh 123.563 Euro saja. Jika semua model-model pendanaan Negara itu dirangkum, menurut Zamara dan Zovatto, per tahunnya setiap pemilih terdaftar di 25 Negara demokratis menerima subsidi dana langsung dari Negara sebagai berikut:

134 Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2016, 17 März 2017”, https:// www.bundestag.de/blob/503226/eb02070236090c98b3ca24ce9dfc57fa/finanz_16-data.pdf

37


Sumber: (Kevin Casas-Zamora dan Daniel Zovatto, “The Cist of Democracy: Campaign Finance Regulation in Latin America”, Latin America Initiative Foreign Policy at BROOKINGS, Policy Brief Juli 2015, hal. 13) Tabel 6. Subsidi Tahunan Langsung Negara kepada Pemilih di 25 Negara era 1990-an

Perbandingan Pendanaan Negara Langsung Dengan Dana Swadaya Salah satu kritik Koole terhadap konsep Partai Kartel adalah tidak adanya ketetapan misalnya, disebut Partai Kartel bila “lebih dari 50 persen sumber pendanaan partai didanai oleh Negara”.135 Berkat prinsip pemasukan partai harus setara dengan pendanaan langsung dari Negara di Jerman, maka subsidi Negara terhadap pos pemasukan partai-partai hanya tercatat 34,78 persen pada tahun 2017.136 Pada tahun 2014, dana langsung dari Negara tercatat 32,10 persen pemasukan partai-partai penerima dana Negara.137

135 Ruud Koole, ”Cadre, Catch-All or Cartel?”, Vortragsunterlagen zu Proseminar Politische Parteien, Institut für Politikwissenschaft Universitaet Bern, 22. Juni 2000, http://www.andreasladner.ch/dokumente/seminarvortraege/ss00vor09. html 136 Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel fuer das Jahr 2017”, 22/2/2018, hal. 4 https://www.bundestag.de/blob/545418/dcecfbd89403d01611008aadc5b8f579/finanz_17-data.pdf 137 Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel fuer das Jahr 2014”, 4 Maret 2015, hal. 4, https://www. bundestag.de/blob/366662/36a18e3c676973a5ea88bafe9bac761b/finanz_14-data.pdf

38


Tabel 7. Porsi Pendanaan dari Negara di Jerman

Rolf Winkelmann, “Auswirkungen der Veraenderung der Parteienfinanzierung in Estland”, PRUF – Mitteilungen des Instituts Fuer Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf, Tahun ke 20/2014, hal. 39, http://www.pruf.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/PRuF/MIP/MIP_2014.pdf

Ketergantungan partai dari dana Negara di Jerman sangat kontras dengan salah satu Negara di Eropa Timur, yaitu Islandia. Besarnya ketergantungan partai pada dana Negara, tentu membahayakan kehidupan partai itu sendiri. Partai-partai di Islandia membentuk kartel, yang stabilitasnya belum tentu terjamin. Partai-partai baru bisa dilahirkan dan mencabik kartel tersebut (tingginya ketidakpuasan, topik-topik baru dsb). Dengan tingginya subsidi Negara ini, maka prinsip keadilan dan persamaan peluang bagi setiap partai menjadi terbatas. Persaingan antar partai akhirnya hanya terbatas pada persaingan antar partai yang berada dalam parlemen belaka.138 Ketergantungan yang tinggi pada dana Negara juga ditemui misalnya di Polandia. Di sana, pengakaran partai di masyarakat lemah. Kurang dari 1 (satu) persen masyarakat yang berhak memilih terdaftar sebagai anggota partai. Sementara itu, di Jerman tercatat 3,8 persen dan di Austria bahkan mencapai 23,9 persen. Akibatnya, dua partai terkuat di parlemen Polandia, yaitu PO dan PiS, keduanya cuma bisa mengumpulkan secara total 5 persen pemasukan/penerimaan dari iuran anggotanya. Sehingga, harapan buat menaikan pos pemasukan iuran anggota menjadi impian belaka. Maka, subsidi Negara menjadi mutlak diperlukan.139 Rolf Winkelmann, “Auswirkungen der Veraenderung der Parteienfinanzierung in Estland”, PRUF – Mitteilungen des Instituts Fuer Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf, Tahun ke 20/2014, hal. 40. http://www.pruf.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_ Medien/PRuF/MIP/MIP_2014.pdf 138

139 Florian Wittman dan Thoms Zapart, “Ein gescheitertes Referendum ohne Gewinner? – Wahlrecht und Parteienfinanzierung im polnischen Parteinsystem auf dem direktdemokratischen Pruefstand”, POLEN_ANALYSEN NR. 168, 15 September 2015, hal. 5. Lihat juga Peter Mair and Ingrid van Biezen, “Party Membership in Twenty European Democracies, 1980-2000“, Party Politics Vol. 7 No. 1, London 2001, hal. 16

39


Perbandingan Antara Pendanaan Negara Langsung Dengan Biaya Pemilu Mengukur besarnya pendanaan Negara secara langsung kepada partai-partai itu, mungkin juga dapat diketengahkan perbandingannya dengan pendanaan Negara langsung seperti di bawah ini:

Negara DPR dan DPRD Jerman *) DPR Prancis *** DPR Indonesia ****

Ongkos Pileg

Dana Parpol

Besar

Tahun

Besar

Tahun

317 juta € *

2013

157 juta €

2014

440 juta €

2012 (2 putaran)

71 juta €

2012

1,6 milyar €

2014

0,9 juta €

2014

Tabel 8. Perbandingan Pendanaan Negara Langsung dengan Biaya Pemilu *) Berdasarkan perhitungan sendiri yang mengacu pada penghitungan biaya pileg DPR 77 juta Euro (“Die Bundestagswahl wird so teuer wie nie“, RP Online 26 Agustus 2017, https://rp-online.de/politik/deutschland/ bundestagswahl/wie-teuer-wird-die-bundestagswahl-2017-deutlich-mehr-kosten-als-2013_aid-17690165) ditambah dengan ongkos pileg DPRD Jerman yang diperoleh dari perkalian biaya pileg DPRD 2012 sebesar 15 juta Euro di Nordrhein-Westfallen sebagai Negara bagian (setara provinsi) terbesar dan terpadat dikalikan 16 Negara bagian (Nina Giaramita, „Der Preis des Neuanfangs“, WDR 16 Maret 2012, https:// www1.wdr.de/archiv/neuwahl/nrwwahl106.html) . ***) Biaya pileg nasional berdasarkan perhitungan sendiri yang mengacu pada penjelasan Kedutaan Besar Perancis di Jerman ). “Parteienfinanzierung in Frankreich“, Franzoesische Botschaft Maret 2012, https:// de.ambafrance.org/Parteienfinanzierung-in-Frankreich ****) 13,42 Milyar Rupiah (Anggaran Kenaikan Dana Parpol Ditargetkan Masuk APBN 2017, Detiknews 2/7/2017, https://news.detik.com/berita/d-3548279/anggaran-kenaikan-dana-parpol-ditargetkan-masuk-apbn-p-2017} dan “Anggaran total Pemilu 2014 Rp24,1 T“, SindoNewas 15 Maret 2013, https:// nasional.sindonews.com/read/ 727799/12/anggaran-total-pemilu-2014-rp241-t-1363353173). Penghitungan dalam Euro berdasarkan kurs 31 Desember 2014, yaitu Rp 15.210 (https://kursdollar.net/ history-kurs/2014/Desember/31/) Dari perbandingan antara biaya pemilu dengan pendanaan Negara kepada partai di atas, maka dapat dilihat betapa minimnya dana Negara di Indonesia kepada partai. Satu catatan yang perlu diketengahkan adalah tidak adanya data lengkap tentang dana parpol di Indonesia. Yang ada hanyalah secara nasional. Misalnya dana parpol yang semula Rp 108 per suara naik menjadi Rp 1.000.140 Berbeda dengan di Negara federal seperti Republik Federasi Jerman. Perolehan dana per suara yang didapatkan oleh partai seragam dari tingkat nasional sampai daerah. Berkebalikan dengan di Indonesia sebagai negara kesatuan, dana yang diperoleh partai berbeda antara yang di tingkat nasional dengan di tingkat daerah. Misalnya di kota Kediri per suara Rp. 4.675.141 140 “Naik 10 Kali Lipat, Berapa Dana yang Akan Diterima Setiap Parpol?”, KOMPAS.com 29 Agustus 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/08/29/13521341/naik-10-kali-lipat-berapa-dana-yang-akan-diterima-setiap-parpol 141 Pasal 3 Peraturan Walikota Kediri Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggunggawaban

40


Penerimaan Dana Negara Langsung Dengan Kegiatan Partai Joerg Brauchli dan Simon Roethlisberger Swis misalnya mengusulkan Indeks-Ketergantungan Dana Negara pada Prestasi Partai.142 Selain berkat perolehan suara dana Negara dikucurkan, maka yang dimaksudkan dengan aktivitas adalah yang bersifat eksternal seperti: a. Kegiatan di parlemen. b. Menginisiasi masyarakat misalnya untuk bereferendum, berpetisi. c. Kegiatan non parlemen seperti inisiator demonstrasi, pemberian info kepada publik, dialog dengan publik, diskusi publik, workshop terbuka terhadap topik-topik politik aktual, membuat pernyataan, kesertaan dalam pembuatan pernyataan bersama. Lewat indeks ini, diharapkan partai-partai tidak hanya giat pada masa-masa pemilu saja, melainkan pada masa-masa bebas pemilu, sehingga partai dapat menjalankan peranannya sebagai agen partisipasi masyarakat ke dalam kehidupan berNegara. Artinya, partai tidak cuma dihadiahi dana Negara berdasarkan perolehan suara saja, akan tetapi juga berdasarkan akitivitas partai dari satu pemilu ke pemilu selanjutnya. Seperti Mexksico misalnya dianggap sebagai bukti kegunaan pendanaan Negara. Selain itu, pendanaan Negara terhadap partai berperan terhadap menurunnya potensi korupsi politik. Bukankah sudah saatnya partai diberikan kesempatan untuk membuat tata kelola yang profesional dan proporsional melalui dukungan Negara dan pengoptimalan sumber daya internalnya?.

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Periode 2014-2019. 142 Joerg Brauchli dan Simon Roethlisberger, “Parteienfinanzierung: Bab 8. Idealtypus: Leistungsabhängige Parteienfinanzierung (LAP)â€?, Institut fĂźer Politikwissenschaft Universitaet Bern, 14 Mei 2001. www.andreasladner.ch/dokumente/ seminarvortraege/SS01_parteienfinanzierung.doc

41


Contoh kegiatan partai di luar periode pemilu ataupun kampanye

Partai Uni Kristen Jerman (CDU) turun ke jalan.

Informasi publik Partai Sosdem Jerman (SPD) di jalan

Kegiatan Demonstrasi Partai Aliansi Untuk Jerman (AfD)

Piknik bersepeda Partai Sosdem Jerman (SPD)

Rapat Anggota Partai Hijau dengan ceramah anggota parlemen Partai Hijau Karl Baertentang Politik Pertanian

Menyongsong Hari Anak-anak, Partai Kiri menyelenggarakan pesta anak-anak.

42


Pendanaan Negara Langsung Kepada Partai di Indonesia Tabel 9. Subsidi APBN Partai Indonesia

Pemilu 1999

Payung Hukum Undang-undang No. 2/1999

Besaran Rp 1.000/suara

Peraturan Pemerintah No. 51/2001

Keterangan Era Habibie Era Abdurahman Wahid (Gus Dur) Era Megawati

2004

Peraturan Pemerintah No. 29/2005 Rp 21 juta/kursi

Era SBY Periode I

Peraturan Pemerintah No. 37/2006

Tunjangan komunikasi intensif & dana operasional Pimpinan dan Anggota DPRD

Undang-undang No. 2/2008 2009

Peraturan Pemerintah No. 5/2009

Rp 108/suara

Era SBY Periode II

Rp 1.000/suara

Era Jokowi

Permendagri No. 24/2009 SK Mendagri No. 212/2009 Undang-undang No. 2/2011 2014

Peraturan Pemerintah No. 1/2018

Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) Sumber data diolah

43


44


BAB V PENUTUP Kesimpulan Partai 1. Mayoritas partai-partai di Indonesia yang didirikan setelah reformasi, cenderung tergolong dalam “catch-all parties� yang tampil dalam semboyan “all of the people, all of the time�. Partai-partai dibangun dari atas (elit) ke bawah (akar rumput), bukan sebaliknya. Masa waktu yang dibutuhkan untuk pendirian pendek. Umumnya terpusatkan pada personal atau figur elite partai. Usaha dalam membangun keanggotaan partai seringkali hanya terfokus pada rekrutmen kandidat menjelang pemilu dan pilkada. Bernafaskan partai elitis. Berjarak dari pemilih. 2. Partai-partai di Indonesia juga memiliki kecenderungan menjadi partai pemilu profesional. Dimana keterlibatan kalangan profesional, seperti konsultan politik ataupun marketing politik, mewarnai kebijakan partai. 3. Posisi Partai. Terjadi pergeseran posisi partai yang awalnya berada pada posisi sebagai perantara antara masyarakat dengan Negara (party catch-all), memiliki potensi menjadi agen semi Negara ataupun agen Negara, partai kartel. 4. Saat ini, partai-partai di Indonesia memiliki potensi menjadi partai kartel. Ini dapat dilihat dari meningkatnya ketergantungan partai pada sumber keuangan Negara. Ketergantungan tersebut menjadikan partai makin berjarak dengan konstituen, yang seharusnya menjadi basis sumber keuangannya melalui iuran anggota. 5. Perilaku partai kartel, menumbuhkan klientisme yang tinggi. Ini ditandai dengan makin melemahnya disiplin organisasi dan program partai. Di saat bersamaan, meningkatnya keakraban hubungan antara partai dengan Negara, berpotensi memunculkan kartelisasi yang berorientasi menguras keuangan Negara. 6. Orientasi Partai. Partai-partai di Indonesia tidak memperlihatkan orientasi yang kuat pada aspek kebijakan (policy-seeking). Iklim demokrasi kompetisi, justru membuat partai lebih berorientasi pada pemenangan suara (vote-seeking). Dan selanjutnya digunakan meningkatkan posisi tawar, dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan posisi (office-seeking) sebagai orientasi yang dominan.

Pendanaan Partai oleh Negara 1. Paradigma. Pendanaan partai oleh Negara tidak memiliki paradigma yang jelas. Pada kasus Indonesia, jika dilihat dari sekuel waktu, terlihat produk hukum yang menentukan besaran dana bantuan Negara terhadap partai. Jumlahnya juga naik-turun, tanpa diikuti argumen yang memadai mengapa besaran tersebut diberikan. 2. Basis Penghitungan. Begitu juga dengan basis orientasi dana bantuan Negara kepada partai. Dari yang sebelumnya berdasarkan suara, berubah menjadi perolehan kursi, dan berubah lagi menjadi perolehan suara. 3. Penetapan sasaran tipologi partai yang hendak diraih melalui pendanaan negara.

45


A. Mengelak Pembentukan “Catch-All-Party” dan sekaligus melembagakan partai. Pendanaan negara dikaitkan bukan hanya berdasarkan perolehan suara atau perolehan kursi parlemen, melainkan juga aktivitas partai dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Sebagian kiat dalam rangka mengelak pembentukan Partai Kartel juga dapat dimanfaatkan. B. Mengelak Pembentukan “Partai Kartel” dan sekaligus melembagakan partai. Ciri-ciri Partai Kartel

Usulan Menangkal Munculnya Partai Kartel

Bagian dari aparat Negara

Regulasi negara

Dengan partai-partai senasib membentuk kartel buat menangkal masuknya partai-partai lain demi mempertahankan porsi kue Negara

Demi keadilan dan kesetaraan kesempatan partai peserta pemilu dengan persentase suara tertentu berhak memperoleh dana Negara meski gagal masuk ke parlemen; Transparansi keuangan (misal publikasi di internet)

Partai lebih tergantung pada dana Negara ketimbang iuran/sumbangan anggota

Dana Negara tidak boleh melebihi penerimaan/pemasukan partai atau tergantung pada iuran/sumbangan anggota

Struktur organisasi ke basis hanyalah legitimasi, bukan sebagai fungsi sumber masukan ataupun pendapat

Harus berdemokrasi internal (misal KPU mengawasi/ menghadiri rapat pemilihan caleg)

Profesionalisasi kompetisi antar partai, kompetisi menjadi padat modal dan bukan padat kerja

Dana Negara tergantung juga pada kegiatan partai diukur lewat indeks kegiatan (a.l. regular party congresses), atau memiliki organisasi politik pemuda atau lembaga riset.

Keanggotaan jadi atomized dan tanpa kekuasaan, meski secara formal demokratis, tapi anggota tak bisa menggoncangkan kedudukan pimpinan atau kebijakan partai

Demokrasi internal (misal KPU mengawasi/menghadiri rapat pemilihan caleg), pre-election

Hubungan otonomi antara pusat dan daerah

Dana Negara jadi satu dengan pembagian misalnya pusat 80% dan daerah 20%, sehingga laporan keuangan jadi satu

Politik dipahami sebagai manajemen, bukan meraih tujuan-tujuan sosial, tujuan utamanya tetap bercokol di kekuasaan

Demi keadilan dan kesetaraan kesempatan partai peserta pemilu dengan persentase suara tertentu berhak memperoleh dana Negara meski gagal masuk ke parlemen; Alhasil parpol baru memiliki kemungkinan didirikan sebagai kritik terhadap parpol establishment

Partai bukan lagi penghubung antara masyarakat dengan Negara, melainkan badan yang disediakan oleh Negara untuk memilih tawaran pendapat, tapi dari spektrum terbatas

Dana Negara tergantung juga pada kegiatan partai diukur lewat indeks kegiatan (a.l. regular party congresses), atau memiliki organisasi politik pemuda atau lembaga riset

Sumber: disarikan dari Ruud Koole, ”Cadre, Catch-All or Cartel?“, Vortragsunterlagen zu Proseminar Politische Parteien, Institut für Politikwissenschaft Universitaet Bern, 22. Juni 2000. http://www. andreasladner.ch/dokumente/seminarvortraege/ss00vor09.html

Tabel 10 Ciri-Ciri Partai Kartel Dan Kiat Penangkalan

46


Rekomendasi 1. Perlu ada paradigma yang digunakan dalam hal pendanaan partai. Misalnya, paradigma manajerial yang bertujuan melestarikan tatanan demokratik suatu Negara. Dengan demikian memberikan kewenangan bagi Negara mengatur perilaku dan organisasi partai. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki oleh suatu paradigma, maka hendaknya juga dikawinkan dengan paradigma-paradigma yang lain. 2. Sebagai organ konstitusi sekaligus instrumen demokrasi. Subsidi negara hendaknya ditujukan agar setiap partai memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam merawat dan menjaga tatanan demokrasi. 3. Selama ini basis bantuan dana Negara didasarkan pada perolehan suara. Perlu dipertimbangkan alternatif lain. Misalnya, berdasarkan aktivitas partai di luar periode pemilu ataupun kampanye, komitmen partai dalam memfasilitasi kaum muda dan perempuan berorganisasi, lembaga riset atau pelatihan, dan sebagainya. 4. Secara prinsip, pendanaan partai dari Negara diarahkan sebagai instrumen serta insentif yang mampu menumbuhkembangkan mekanisme demokrasi internal partai. 5. Jika bantuan keuangan Negara untuk partai hendak dinaikan, perlu ada reformasi internal partai dan syarat tambahan buat memperoleh dana Negara.

47


Bahan Pustaka Allen, Kieran, “Max Weber: A Critical Introduction”, Pluto Press, Ann Arbor, MI, London, 2002. Ambardi, Kuskridho, “The Making of the Indonesian Multiparty System: A Cartelized Party System and It’s Origin”, Dissertation, The Ohio State University, 2008. Aminuddin, M. Faishal dan Moh. Fajar Shodiq Ramadlan, “Match-All Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya Spesies Baru Partai di Indonesia Pasca Pemilu 2009”, Jurnal Politik, Vol. 1, No. 1, Agustus 2015. Aspinall, Edward, Diego Fossati, Burhanuddin Muhtadi, and Eve Warburton, “Mapping the Indonesian Political Spectrum”, New Mandala, 24 April 2018. Biezen, van Ingrid, “Public Funding and Regulation of Political Parties”, European Review, Vol. 16, No. 3, 2008. Biezen, van Ingrid, “Campaign and Party Finance”. Brauchli, Joerg dan Simon Roethlisberger, “Parteienfinanzierung: Bab 8. Idealtypus: Leistungsabhängige Parteienfinanzierung (LAP)”, Institut für Politikwissenschaft Universitaet Bern, 14 Mei 2001. ______. “Brazil Congress advances bill to curb party proliferation”, Reuter 6 September 2017. Casas-Zamora, Kevin, “The state of political finance regulations in Latin America”, International IDEA Discussion Paper 12/2016. Casas-Zamora, Kevin, “Introduction in Public Funding Solution for Political Parties in Muslim- Majority Societies“, IFES Washington 21 Juli 2009. Cooke, Murray, “The CCF-NDP: “From Mass Party to Electoral-Profesional Party”, Canadian Political Science Association, York University, 2006. Cordes, Doris “Die Finanzierung der politischen Parteien Deutchlands, Oesterreichs und der Niederlande”, Carl von Ossietazky Universitaet Oldenburg, Fachbereich 3 Sozialwissenschaften, 2002. Dalton, Russel and Manfred Kuechler (eds)., “Challenging the Political Order: New Social and Political Movement in Western Democracies”, Oxford University Press, New York, 1990.

______. Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2017”, 22/2/2018.

______. Deutscher Bundestag, “Festsetzung der staatlichen Mittel für das Jahr 2016”, 17 März 2017. Duverger, Maurice, “Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State”, Second English Edition, Methuen & CO. Ltd, London,1959. Ezrow, M. Natasha, Briefing Paper: “The Importance of Parties and Party System Institutionalization in New democracies”, Institute for Democracy and Conflict Resolution, 2011. Falguera, Elin, Samuel Jones and Magnus Ohman (eds)., “Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance”, IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm, Sweden 2014. Filipponi, Daniel, “Aktuelle Organisationtypologien politischer Parteien vor dem Hintergrund normativer Demokratieparadigmen”, Soziologischer Institut der Universität Zürich, Oktober, 2005. Gunther, Richard, Jośe Ramón Montero and Juan Linz (eds)., “Political Parties: Old Concepts and New Challenges”, Oxford University Press, Oxford, 2002. Gunther, Richard and Larry Diamond, “Species of Political Parties: A New Typology”, Party Politics 2003, Vol. 9, SAGE Publications, 2003.

Haibach, Holger, Kathrin Schneider dan Frriederike Haerter, “Chile politisches System geraet in eine Vertrauenkrise“, Konrad Adenauer Stiftung e.V., Februari 2015. Huntington, P. Samuel P, “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”, University of Oklahoma Press, 1991. Junaidi, Veri dkk, “Anomali Keuangan Partai: Pengaturan dan Praktek”, Perludem, Yayasan Manikaya, Kopel Makasar, dan Kemitraan, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, cetakan I, November 2011.

48


Kartawidjaja, R. Pipit dan Faisal Aminuddin, “Demokrasi Elektoral Jilid I”, Sindikasi, Surabaya, 2014. Katz, S. Richard and Peter Mair, “Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party”, the American Political Science Association, SAGE. Katz, S. Richard and Peter Mair (eds)., “How Parties Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies”, SAGE Publication, London, 1994. Kosmehl, Miriam dan Andreas Umland. “Komentar: Staatliche Parteienfinanzierung. Echte oder imitierte Reform?“, Bundeszentrale fuer politische Bildung, 2016. Kosmehl, Miriam dan Andreas Umland. “Staatliche Parteienfinanzierung. Echte oder imitierte Reform?“, UKRAINE-ANALYSEN NR. 174, 25 Oktober 2016. LaPalombara, Joseph and Myron Weiner (eds)., “Political Parties and Political Development”, Princeton University Press, NJ, 1990. Lawson, Kay and Peter H. Merk (eds)., “Alternatif Organization: Environtmental, Supplementary, Communitarian, and Antiauthoritarian”, Princeton University Press, Princeton NJ, 1988. Mair, Peter and Ingrid van Biezen, “Party Membership in Twenty European Democracies, 1980-2000“, Party Politics Vol. 7 No. 1, London 2001. Moens, Pieter, “Political Parties as Electoral-Profesional Machines: An empirical Research Agenda”, Section 16: Party Politics – Party Structure and Organization, ECPR Graduate Student Conference, Tartu. Molenaar, Fransje, ”Latin American regulation of parties: Continuing trends and breaks with the past“, Leiden University Maret 2012. Nassmacher, Karlz-Heinz, “Die Kosten der Parteitaetigkeit in Westlichen Demokrateien”, OeZP, 2002. Neumann, Sigmund, “Towards a Comparative Study of Political Parties”, in Sigmund Neumann (eds) “Modern Political Parties”, Chicago, IL, Chicago University Press. Niemeyer, Oskar, “Staatliche Parteienfinanzierung”, Bundeszentrale fuer politische Bildung, 2017. Nolte, Detlef, “Lateinamerikas Parteien zwischen Volatilitaet und Beharrung“, Lateinamerika Jahrbuch 2000, Hamburg 2000 Norris, Pippa, “Driving Democracy: Do Power Sharing Institution Works?”, Cambridge University Press, Cambridge, 2008. Ostrogoski, M.I, “Democracy and the Organization of Political Parties”, Macmillan, London, 1902. ______. „Parteiendemokratie“, Information zur politischen Bildung No. 207, Bonn 1996 Payne, J. Mark, Daniel Zovatto G., Fernando Carrillo Flórez, Andrés Allamand Zavala, “Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America”, the Inter-American Development Bank and the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, The Johns Hopkins University Press, Washington, D.C, 2002.

Pele, Heinrich “Parteien in Deutschland: Die Finanzierung der Parteien in Deutschland”, Bundeszentrale für politische Bildung 20 Mei 2015. Rich, Roland, “Analysing and Categorising Political Parties in Pacific Island”. Roth, Guenther and Claus Wittich (eds)., “Max Weber, Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology”, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California, 1978. Simon, János, “The Change of Function of Political Parties at the Turn of Millennium”, Working Paper núm. 221, ICPS, Barcelona, 2003.

Speck, Wilhelm Bruno, “Der Kandidatbraucht Geld”, Der Überblickt Februari 2006. Strmecki, Mik,”The Political Party Phenomenon as the Major Underpinning and at Times a Conduit for the Demise of Democracy & Rechtstaat”, Transylvanian Review of Administrative Sciences (TRAS), No. 20 E/June 2007.

49


Strøm, Kaare and Wolfgang Müller (eds)., “Policy, Office, or Votes?: How Political Parties in West Europe Make Hard Decisions”, Cambridge University Press, London, 1999.

_______The Subsidi Act for Political Parties, 22/7/2011. Ufen, Andreas, ”Parteienfinanzierung und politische Korruption in Suedostasien“, GIGA Focus 6/2015. Vernardakis, Christoforos, “From Mass Parties to Cartel Parties: The Evolution of the Structure of Political Parties in Greece through Changes in their Statutes and Systems of Financing”, Working Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, No. 27, 2012. Weber, Max, “Wirtschaft und Gesellschaft”, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tuebingen, 1980. Winkelmann, Rolf, “Politik und Wirtschaft im Baltikum”, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2007. Winkelmann, Rolf, “Auswirkungen der Veraenderung der Parteienfinanzierung in Estland”, PRUF – Mitteilungen des Instituts Fuer Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung, Heinrich Heine Universitaet Duesseldorf, 2014. Wisendhal, Elmar, “Parteien und Demokratie: Eine spziologische Analyse paradigmatischer Ansätze der Parteienforschung”, Opladen: Leske und Budrich, 1980. Wittman, Florian und Thoms Zapart, “Ein gescheitertes Referendum ohne Gewinner?: Wahlrecht und Parteienfinanzierung im polnischen Parteinsystem auf dem direktdemokratischen Pruefstand”, POLEN_ANALYSEN NR. 168, 15 September 2015. Wolinetz, B. Steven, “Beyond the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary Democracies”.

50


Daring: • • • • • • • • • • • • • • • •

www.andreasladner.ch/dokumente/seminarvortraege/SS01_parteienfinanzierung.doc http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42277024 http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/42042/finanzierung http://www.bpb.de/236206/kommentar-staatliche-parteienfinanzierung-echte-oder-imitierte-reform http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/zahlen-und-fakten/42240/ staatliche-parteienfinanzierung https://www.bundestag.de/blob/545418/dcecfbd89403d01611008aadc5b8f579/finanz_17-data.pdf https://www.bundestag.de/blob/503226/eb02070236090c98b3ca24ce9dfc57fa/finanz_16-data.pdf http://www.der-ueberblick.de/ueberblick.archiv/one.ueberblick.article/ueberblickc417.html?entry=page.200602.046 https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1211901025&disposition=inline www.kas.de/chile https://rp-online.de/politik/deutschland/bundestagswahl/wie-teuer-wird-die-bundestagswahl2017-deutlich-mehr-kosten-als-2013_aid-17690165 https://www1.wdr.de/archiv/neuwahl/nrwwahl106.html https://news.detik.com/berita/d-3548279/anggaran-kenaikan-dana-parpol-ditargetkan-masuk-apbn-p-2017 h t t p s : // n a s i o n a l . s i n d o n e w s . c o m / r e a d / 7 2 7 7 9 9 / 1 2 / a n g g a r a n - t o t a l - p e m i lu-2014-rp241-t-1363353173 http://www.newmandala.org/mapping-indonesian-political-spectrum/ www.partylaw.leidenuniv.nl

• http://www.pruf.de/fileadmin/redaktion/Oeffentliche_Medien/PRuF/MIP/MIP_2014.pdf • https://www.reuters.com/article/us-brazil-politics-reform/brazil-congress-advances-bill-to-curb-party-proliferation-idUSKCN1BH020 • http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/viewFile/369/359 • https://sites.hks.harvard.edu/fs/pnorris/Acrobat/Chapter%205%20Van%20Biezen%20Campaign%20and%20party%20finance.pdf • https://ugm.ac.id/id/berita/4509-kelembagaan.partai.politik.indonesia.masih.lemah

51


Indonesia telah melaksanakan empat kali pemilihan umum (pemilu) paska reformasi. Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014. Selama empat kali pemilu itu sistem dan undang-undang (UU) pemilu terus berubah. Salah satu keberhasilan dari empat kali pemilu itu yakni adanya mekanisme pergantian kepemimpinan secara reguler dan damai. Namun, pada kenyataannya, berbagai perubahan yang telah berlangsung selama empat kali periode pemilu, belum memerlihatkan tatanan politik dan pemerintahan demokratis seperti yang dicita-citakan melalui gerakan reformasi. Masih tingginya volatilitas sistem kepartaian. Tendensi serta munculnya gejala parlementarisasi sistem presidensialisme. Meningkatnya korupsi politik di penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kelembagaan eksekutif dan legislatif yang masih diperdebatkan fungsi dan peranannya, adalah sebagian kecil contoh persoalan yang dihadapi sistem pemilu dan demokrasi kita. Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hadir untuk merespon persoalan-persoalan tersebut. Kemunculan SPD di tengah hiruk-pikuk sistem pemilu dan demokrasi diharapkan mampu menjadi warna pembeda. Menjadi kanal pemikiran baru yang secara konsisten menyediakan alternatif ide dan gagasan mendalam. Melalui ide genit, nakal, bernas, tentang sistem pemilu dan demokrasi. Dengan demikian, dapat diharapkan ada kontribusi positif terkait dengan debat wacana dan tukar gagasan. Lembaga ini terbentuk atas dasar kegelisahan dan kesadaran bersama diantara para pendirinya. Terutama tentang pemilu, demokrasi, dan Indonesia. Dari kongkow, rapat ke rapat, persebaran email, ide dari secarik kertas kemudian tertuang menjadi kertas kerja. Sejatinya, nama SPD sudah dikenal dan wara-wiri di tengah pergumulan penggiat pemilu dan demokrasi. Adalah Pipit Rochijat Kartawidjaja, Didi Achdijat, dan August Mellaz, orang-orang yang menggawanginya. Beragam buah tangan mereka dalam isu pemilu dan demokrasi dapat dilihat. Buah pemikiran mereka yang mudah dicerna membuat SPD mudah diterima dipelbagai pihak. Maka tidak heran penerimaan publik terhadap SPD sangat terbuka. Kini, SPD melakukan reposisi lembaga. SPD berpandangan persoalan pemilu dan demokrasi dapat dilihat dari pelbagai perspektif dan multidisplin keilmuwan. Argumentasi yang dibangun ialah isu pemilu dan demokrasi tidak mutlak milik para penggiatnya saja. Maka tidak heran apabila kemunculan SPD kali ini dengan wajah berbeda. Latarbelakang para pendiri SPD sangat beragam. Ada pekerja professional, aktivis, dan birokrat. Ada perbedaan mendasar SPD dengan lembaga sejenis lainnya. Yakni masuknya pekerja professional. Isu seputar pemilu dan demokrasi harus menjadi populis di kalangan pekerja professional. Dan ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat.

52


Keberagaman latarbekalang pendiri itu dirumuskan dalam bentuk tiga pengelompokan isu. Pertama, isu pemilu, sistem politik, dan pemerintahan. Pada bagian ini dikawal oleh Pipit Rochijat Kartawidjaja, August Mellaz, dan Didi Achdijat. Kedua, isu kelembagaan demokrasi dan birokrasi. Pada bagian ini dikawal oleh Daniel Zuchron, Bernad Dermawan Sutrisno, dan Jemmy Cahyadi. Ketiga, survei atau jajak pendapat dan media monitoring. Pada bagian ini dikawal oleh Dian Permata. Ketiga puzzle itu dalam isu pemilu dan demokrasi, satu sama lain saling menguatkan dan memerkaya ide. Keberagaman itu juga dituangkan dalam warna dan logo SPD. Warna abu-abu di logo SPD mencerminkan sisi netralitas. Orange menujukan sisi dinamis dan perubahan ke situasi baru, lebih muda, lebih kritis, dan lebih professional. Ikon kotak suara pemilu merepresentasikan sebagai simple visual reminder akan subjek yang ingin dicermati. Elemen tanda kurung pada kata demokrasi, menyasar prinsip kritis yang bersifat positif. Demi kemajuan intelejensi politik seluruh rakyat Indonesia.

53


Tentang Penulis August Mellaz Lahir di Surabaya, 25 Agustus 1976. Sarjana Ekonomi Pembangunan dari UPN “Veteran” Jawa Timur. Sejak tahun 1999 aktif di KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) Jawa Timur dan menjadi Sekjen pada tahun 2004. Pernah bekerja menangani isu konflik dan pemilu pada SFCGI (Search for Common Ground in Indonesia). Berminat pada bidang kajian tentang pemilu dan seputar isu-isu birokrasi. Sejak tahun 2003, menekuni kajian pemilu terutama keterkaitan antara variabel-variabel teknis yang menjadi perangkat sistem pemilu. Pernah menjadi saksi ahli yang diajukan oleh Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, terkait isu Parliamentary Threshold atau Ambang Batas Parlemen. Pernah menjadi konsultan kepemiluan di beberapa lembaga seperti International Foundation for Electoral Systems (IFES), The Asia Foundation, Kemitraan, Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Perludem. Selain itu, terlibat menjadi fasilitator pelatihan kepemiluan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Australian Election Commission (AEC), dan Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI). Terlibat menjadi Tim Ahli Pemerintah pada pembahasan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, antara DPR dengan Pemerintah. Beberapa buku dan paper yang pernah ditulis, antara lain: • Buku “Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Sistem Pemilu Yang Berbeda. Studi komparasi Lima Negara Asia Tenggara: Kamboja, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan East Timor”, (bersama Prof. Ramlan Surbakti) Kemitraan, 2013. • Buku “Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah”, (bersama Khoirunnisa Agustyati dan Didik Supriyanto), Perludem, September 2013. • Paper “Membaca Prospek dan Peta Politik Pemilu Legislatif 2014: Ambang Batas Perwakilan, Daerah Pemilihan, dan Formula Perhitungan”, Jurnal #3 Pemilu & Demokrasi, Dana Kampanye: Pengaturan Tanpa Makna, Mei 2012, Perludem. • Paper “Proses Perhitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik: Rekomendasi Perubahan dalam Revisi Undang-undang Pemilu Legislatif 2014”, (bersama Mauricio Claudio) Jurnal #2 Pemilu & Demokrasi, Memperkuat Sistem Pendaftaran Pemilih, Februari 2012. • Paper  “Meningkatkan Peluang Keterpilihan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Indonesia”, (bersama Mauricio Claudio) Jurnal #2 Pemilu & Demokrasi, Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih, Perludem, Februari 2012. • Buku  “Alokasi Kursi DPR dan Pembentukan Daerah Pemilihan”, (bersama Didik Supriyanto) Perludem-Kemitraan, Desember 2011. • Buku  “Ambang Batas Perwakilan dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian”, (bersama Didik Supriyanto) Perludem-Kemitraan, September 2011. • Buku “Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi”, (bersama Prof. Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto) Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, September 2011.

54


• Paper “INDONESIA: Areas of Electoral Law Under Discussion”, (bersama Prof. Andrew Reynolds) Perludem-IFES, Agustus 2011. • Buku “Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekomendasi Revisi Undang-undang Penyelenggara Pemilu”, (bersama Yulianto dan Veri Junaidi) KRHN-IFES, November 2010. • Paper  “Desain Sistem Pengawasan Pemilu”  Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) bekerjasama dengan Yayasan TIFA, 2009. • Paper “Besaran Distrik, Proporsionalitas, dan Fragmentasi Sistem Kepartaian”, (bersama Pipit R. Kartawidjaja) Jurnal Hukum Jentera-PSHK edisi khusus membaca Daniel S. Lev, Februari 2008. • Paper “Keserentakan Pemilu dan Penyederhanaan Sistem Kepartaian”, Media expose, Oktober 2007. • Buku “Merangkai Perdamaian: Refleksi Atas Program Pemilu 2004”, SFCGI-UNDP, Desember 2004. “Pendidikan Pemilih Berbasis Pencegahan Konflik Dalam Pemilu”, SFCGI-UNDP, Februari 2004. • Modul “Pendidikan Pemilih Berbasis Pencegahan Tindak Kekerasan Pemilu 2004”, Common Ground Indonesia-UNDP, February 2004.

Pipit R. Kartawidjaja Lahir di Bandung, tanggal 30 Agustus 1949. Sejak 1972 menetap, mula-mula di Berlin Barat (pra reunifikasi) kemudian di Berlin. Sejak Desember 2014 pensiunan staf auditor lembaga negara (Verwaltung) pada negara bagian Brandenburg (setara provinsi) di Potsdam, yaitu LASA Brandenburg (Landesagentur für Struktur und Arbeit) atau Lembaga Negara Urusan Struktur dan Kerja. Hingga saat ini, tercatat sebagai Anggota Dewan Pengurus Watch Indonesia Berlin e.V. Pernah menjadi Presiden KIPP (Komite Independen Pemantauan Pemilu) Eropa 1996-2004. Menjadi Koresponden Majalah Editor (1989-1993), Forum Keadilan (1994-1995) dan Radio Hilversum Belanda (1989-1997). Pada isu tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi Indonesia, pernah terlibat sebagai Tim Ahli dalam perumusan UU Administrasi Pemerintahan dan UU Aparat Sipil Negara (2005-2009). Selain itu juga, menjadi Pemandu tim pemagangan PNS dan LSM Indonesia urusan reformasi birokrasi di LASA Brandenburg. Pernah menjadi Saksi Ahli dari LBH di depan Mahkamah Konstitusi Januari 2009 tentang Parliamentary Threshold. Publikasi: • • • • • •

Sistem Pemilu dan Pemlihan Presiden (bersama Mulyana W. Kusumah) Sistem Pemilu dalam Konstitusi (bersama Mulyana W. Kusumah) Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih Matematika Pemilu Catatan Atas Pemilu Legislatif 2004 Kisah Mini Sistem Kepartaian (bersama Mulyana W. Kusumah)

55


• • • • •

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (bersama Mulyana W. Kusumah) Akal-Akalan Daerah Pemilihan (bersama Sidik Pramono) Proporsionalitas & Disproporsionalitas Alokasi Kursi DPR serta DPRD (bersama Didi Achdijat) Demokrasi Elektoral I dan II (bersama Feishal Aminudin) Pemerintah Bukanlah Negara Administrasi Negara atau Administrasi Pemerintahan?: “Perbandingan Antara Administrasi Negara Jerman dan Indonesia Dalam Hubungannnya Dengan RUU Administrasi Pemerintahan

Di samping itu juga menaruh minat pada dunia sosial politik dan satir politik: • • • • • • •

56

Am I PKI or non-PKI? Bharatayuda di Negeri Antah Berantah Humor Sarat Rumor dan Humor Penuh Tumor Serangan Oemoem di Dresdner (bersama Yayak) Demokrasi Sosial dalam Paradigma Cerita Silat Demokrasi-Demokrasian (bersama Ivan A. Hadar) Otobiografi Sengkuni


Salah satu bentuk pengakuan Negara—dalam hal ini konstitusi, terhadap keberadaan dan peran penting partai, perihal kontribusi Negara dalam bentuk bantuan pendanaan. Secara prinsip, pendanaan partai bersumber dari keuangan Negara yang berasal dari pajak warganegara. Tujuannya, untuk meningkatkan peran partai dalam menjalankan berbagai fungsi. Baik politik maupun konstitusi. Dalam konteks Indonesia, bantuan pendanaan partai baru sekadar formalitas belakan. Meskipun, prakteknya telah diterapkan sejak lama. Hal ini diduga terjadi lantaran adanya sejumlah skema kebijakan yang berubah-ubah. Baik besaran nominal maupun basis perhitungannya. Dari satu periode ke periode lainnya, khususnya pemilu. Hingga saat ini, tidak terlihat paradigma utuh terkait skema kebijakan bantuan keuangan partai oleh Negara. Misalnya, bagaimana meletakan bantuan keuangan negara pada dua (2) aspek: pertama, partai sebagai organ konstitusi. Kedua, keuangan negara yang merupakan hasil setoran pajak. Terlepas dari jumlah nominal yang dialokasikan, ada pertanyaan mendasar yang hendaknya dituntaskan, apakah bantuan Negara tepat diberikan hanya kepada partai-partai yang duduk di lembaga perwakilan, baik pusat, dan daerah? Bagaimana dengan partai-partai lain yang tidak memiliki wakil di lembaga perwakilan, meski melekat di partai tersebut sebuah atribut yang sama, organ konstitusi?

Profile for Tifa Foundation

Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik  

Bantuan pendanaan partai di Indonesia menurut Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hanya formalitas, walaupun praktiknya sudah diterapkan se...

Tipologi Partai Politik dan Skema Pendanaan Partai Politik  

Bantuan pendanaan partai di Indonesia menurut Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) hanya formalitas, walaupun praktiknya sudah diterapkan se...

Advertisement