Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa diberlakukan, pemerintah dan masyarakat desa memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur serta mengelola wilayahnya secara mandiri. Namun, di sisi lain, pemberian kewenangan yang berbasis asas rekognisi dan subsidiaritas memberikan tantangan kepada desa dalam menggali ulang dan mengolah potensi-potensi yang ada di dalam komunitas serta wilayahnya.
