Suara Media Nasional Edisi #132 by Suara Media Nasional

CMYK

Sudah Terdaftar di Dewan Pers.

SuaraMedia NasionalCom

Media Online: suaramedianasional.com

@smedianasional

Surat Izin Penerbitan Usaha Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013

Edisi 132 Tahun VI / 21 - 27 April 2014

Harga Rp 5.000,(Luar Kota+Ongkos Kirim)

Dewan Pers Beri Pelatihan Pemkab dan Pemkot Kediri Guna Antisipasi Wartawan “Bodrek” Dalam seminar yang dibuka Walikota Kediri Abdullah Abu bakar ini mendatangkan tiga narasumber dari dewan pers, yakni Jimmy Silahi, Yosef Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi serta dimoderatori oleh DR. S. Adi Suparto Dosen Universitas Airlangga Surabaya.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan saat penandatanganan MoU dengan BNPT

Dewan Pers Teken MoU dengan BNPT Jakarta, SMN - Dalam rangka implementasi program pencegahan terhadap berkembangnya paham terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kerjasama dengan Dewan Pers. Kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepamahaman tentang Menjaga Profesionalitas Pemberitaan Media Massa Mengenai Penanggulangan Terorisme. Bersambung halaman 11

Bangunan Dermaga di Desa Garong Diduga Tak Sesuai RAB Penyerahan bingkisan buku-buku terbitan Dewan Pers kepada Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Kediri, SMN - Untuk mengantisipasi banyaknya oknum-oknum wartawan yang meresahkan hingga yang terlibat kasus pemerasan. Ratusan Pejabat di Instansi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Kediri diberi pelatihan dari Dewan Pers. Pelatihan yang diadakan di Hotel Insumo Kota Kediri pada hari Rabu 16 April 2014

kemarin ini menggelar seminar sehari dengan tema Seminar Media Literasi “Mendorong Masyarakat Cerdas Media”. Seminar sehari yang diadakan Dewan Pers ini selain mengundang ratusan pejabat di instansi Pemkab dan Pemkot KeIlustrasi diri juga mengundang beberapa instansi terkait Bersambung halaman 11

Diduga Kumpul Kebo

Warga Tuntut Mundur Kades Locare

Dermaga Sungai di Desa Garong

Pulang Pisau, SMN - Warga Desa Garong, Kecamatan Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Menduga bangunan dermaga sungai, proyek Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibangun Bersambung halaman 11

Ilustrasi

Oknum Caleg Partai Gerindra

Bondowoso, SMN - Dugaan kumpul kebo, Kepala Desa Locare Kecamatan Curahdami, Budiharjo bersama Rosidah, yang masih Bibiknya, membuat warga setempat marah, sehingga puluhan warga mendatangi kantor desa menuntut agar Budi Harjo mundur dari jabatanya sebagai Kepala Desa. Camat curahdami, Yoyok Jalu, mengatakan kepada masyarakat, bahwa untuk

Diduga Memiliki WIL Lebih dari 1 Orang Pemilu Demokratis Bersambung halaman 11

Warga Locare Berbondong-bondong Mendatangi kantor Desa

OPINI

Kondisi Plengsengan Mojorembun yang ambrol

Plengsengan Mojorembun Ambrol

Camat Rejoso Terkesan Cuci Tangan ? Nganjuk, SMN - Plengsengan didusun mbulu desa mojorembun kecamatan rejoso ambrol. Padahal plengsengan tersebut baru beberapa bulan yang lalu selesai dibangun menggunakan dana PAK 2013 dan dilaksanakan oleh salah satu rekanan diNganjuk. Namun saat ini keadaannya sudah

Malang, SMN - Dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh oknum Caleg dari Partai Gerindra M. Saiful Efendi, tidaklah patut ditiru. Pasalnya sebagai calon anggota legislatif tentunya harus memiliki kelakuan yang baik di mata masyarakat, terpilih menjadi anggota DPRD. Bukan

malah sebaliknya memiliki kelakuan yang tidak baik, dengan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Perbuatan yang dilakukan Saiful ini sudah mencemarkan nama baik partai khususnya partai Gerindar. Dari informasi yang dihimpun di lapangan perbuatan Saiful sudah dilaku-

kan sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan bahkan tidak hanya memilki 1 simpanan saja, diduga Saiful kini mempunyai 2 Wanita Idaman Lain (WIL), agar tidak diketahui, Saiful sengaja menyewa 2 buah rumah ditempat yang berbeda, yaitu di daerah Bersambung halaman 11

Oleh Edit Suwantara, SE

Edit Suwantara, SE

Bersambung halaman 11

TRIYO FEBRUANTORO BAMBANG WILAGA Wilayah Malang raya Wilayah Tulungagung/Trenggalek

Yang bersangkutan di atas setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali dan sampai sekarang tidak ada respon. Maka Redaksi SKU SUARA MEDIA NASIONAL MEMBERHENTIKAN SECARA TIDAK HORMAT. Segala bentuk aktivitas Jurnalis yang mengatasnamakan SUARA MEDIA NASIONAL bukan lagi menjadi tanggung jawab REDAKSI atau bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.

TERSELENGGARANYA pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap

pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one value (opovov). Pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, Bersambung halaman 2

Pimred SMN Targetkan 2015 Semua Wartawan Lulus UKW Mojokerto, SMN Pimpinan redaksi, Surat Kabar Umum (SKU) Suara Media Nasional, Kanti Wiyoto menargetkan tahun 2015 wartawan awak medianya semua lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Harapan itu disampaikannya dihadapan sejumlah wartawan/crew yang hadir dalam Rapat Koordinasi Redaksi dan Crew SKU Suara Media Nasional, di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sabtu,(19/4). “Saya menargetkan Nopember tahun ini dan paling lambat Maret 2015 UKW sudah terlaksana. Dan rencananya UKW akan diadakan di Kediri”, katanya. Selain membahas bebera-

Iklan / Langganan hubungi : Tlp. (0354) 691147, HP 081 231 515 435

Yang bernama diatas

WAHYU H.P.

Suasana rapat koordinasi dan Workshop Kompetensi Wartawan Redaksi dan Crew SKU SMN

pa permasalahan internal yang sangat prinsif, dalam kegiatan

yang berlangsung selama dua hari, dari 18 sampai 19 Maret

tersebut, Dia juga mengung-

Bukan wartawan/Crew SKU SUARA MEDIA NASIONAL sejak Juni 2013 dan Redaksi tidak pernah membuatkan/menyuruh membuat proposal bantuan Kantor Biro di Kalimantan Selatan. Bila ada pihak yang merasa dirugikan dengan proposal bantuan tersebut, harap melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bersambung halaman 2

Email: suaramedianasional@gmail.com

Etalase

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Koalisi Indonesia Raya

Wajah Baru Koalisi Parpol Berbasis Massa Islam “Poros tengah itu terlalu sempit, terlalu hijau. Indonesia Raya itu bukan Indonesia yang lemah dan terbelakang,” kata Amien Rais.

Kini, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengusulkan satu nama baru, yaitu koalisi Indonesia Raya. Menurut Amien, koalisi ini merupakan penyempurnaan koalisi poros tengah. Katanya, nama dan format baru koalisi untuk lebih memperluas cakupan. Tujuan akhir-

nya adalah untuk membangun kekuatan besar untuk memenangkan pemilihan presiden dan membentuk pemerintahan yang solid. Ia menampik jika penamaan “Indonesia Raya” dikaitkan dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) besutan Prabowo Subianto. “Poros tengah itu terlalu sempit,

terlalu hijau. Indonesia Raya itu bukan Indonesia yang lemah dan terbelakang,” kata Amien seusai menghadiri pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam, di Cikini, Jakarta, Kamis (18/4/2014) malam. Amien mengatakan, usaha membangun bangsa tak dapat dilakukan oleh satu kelompok tertentu. Maka dari itu, ia berharap koalisi Indonesia Raya dapat dibangun dengan skala besar. Ia mengaku kecewa jika PDI Perjuangan bersikukuh membangun koalisi yang ramping karena akan kesulitan menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan absolut jika nantinya berkuasa. Pertemuan para elite partaipartai Islam yang berlangsung malam tadi digelar secara tertutup

dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 1) Pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. 2) Pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur

dengan jarak waktu yang jelas. 3) Pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. 4) Pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. 5) Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Partai politik sebagai pilar

demokrasi telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat

Ilustrasi Poros Tengah Jilid II

Jakarta, SMN - Perolehan suara partai-partai berbasis massa Islam bisa dibilang tak terlalu buruk dalam Pemilihan Legislatif 2014. Setidaknya, hal itu tergambar dari hasil hitung sejumlah lembaga, meski be-lum perhitungan resmi. Tak buruknya suara partai-partai berbasis massa Islam ini kemudian

memunculkan dorongan agar partai Islam bersatu dan mengusung seorang calon presiden dan wakil presiden sendiri. Sebelumnya, wacana koalisi partai-partai berbasis massa Islam pernah muncul sebelum pemilu legislatif. Nama yang dicetuskan adalah koalisi poros tengah jilid II.

Pemilu Demokratis Sambungan dari hal. 1 profesionalitas, dan akuntabilitas yang dilaksanakan secara lebih berkualitas, sistematis, legitimate, dan akuntabel dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan atau

Penerbit: PT. SUARA MEDIA NASIONAL Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menkum Ham Nomor: AHU-62124.AH.01.01 Tahun 2013.

perlakuan yang tidak adil dari pihak manapun. Pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat

di Rumah Ratna Hasyim Ning, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Seluruh perwakilan partai berbasis massa Islam hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Bendahara Umum DPP PKB Bahrudin Nashori, Ketua DPP PAN Azwar Abubakar, Presiden PKS Anis Matta, Wasekjen PKS Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, tokoh MUI KH Amidan, dan Waketum PPP Emron Pangkapi. Sekretaris Jenderal Intelektual dan Ulama Muda Indonesa (IUMI) Bachtiar Natsir yang menjadi koordinator acara mengatakan, desakan pada partai berbasis Islam untuk bergabung mengusung calon wakil presiden sendiri masih sangat rasional. Dalam hitungannya, partai Islam memiliki modal yang lebih dari cukup untuk memenuhi ambang batas pengajuan calon presiden. “Jika digabungkan, suara partai Islam sangat signifikan hingga 32 persen,” ujarnya. Presiden PKS Anis Matta memberikan apresiasi tinggi pada semangat semua tokoh yang ingin membangun koalisi besar. Namun, ia tak ingin tergesa menentukan sikap. Anis berharap ada banyak waktu untuk kembali bertemu dalam

rangka menyamakan persepsi tentang koalisi politik. “Ini baru pertemuan awal. (Pembicaraan semacam) ini kan tidak mungkin kami selesaikan dalam satu kali pertemuan saja,” ucap Anis. Partai-partai Islam juga memiliki banyak figur yang layak diperhitungkan sebagai bakal capres, misalnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, atau Presiden PKS Anies Matta. Modal yang dimiliki oleh partai berbasis Islam juga cukup menjanjikan. Setidaknya berdasarkan hasil hitung cepat, dari lima partai politik berbasis Islam yang menjadi peserta Pemilu 2014, hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang terpuruk. Selebihnya melejit di atas kisaran 6 persen, termasuk partaipartai yang dihajar isu negatif seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hasil hitung cepat perolehan suara pileg itu menjungkalkan semua perkiraan yang menyebut partai Islam tak akan mendapat hasil signifikan di pileg tahun ini. Munculnya bakal capres dari koalisi ini diharap menjadi alternatif dalam pilpres nanti. (red/kmps)

dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUDRI tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilainilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Mari kita tengok pelaksanaan pemilu kemarin yang sekarang ini

masih dalam proses rekapitulasi, apakah sudah sesuai dengan asas dan nilai demokrasi yang kita harapkan? Silahkan mendiskusikan.

Lulus UKW Sambungan dari hal. 1 kapkan bahwa SKU Suara Media Nasional sudah terdaftar di Dewan Pers. Dan telah memenuhi beberapa ketentuan tentang perusahaan pers yang ada di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan standar perusahaan pers. Serta peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2008. (mandau/cak gun)

Perusahaan : CV. SUARA MEDIA GROUP. Kantor Pusat: Dsn Temboro Ds. Plaosan Kec. Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur Kantor Redaksi: Jl. Durian (Ruko PG Pesantren) Pesantren - Kota Kediri, Jawa Timur Telp./Fax: (0354) 691147 Penanggung Jawab & Penasehat Hukum I: Tjutjut Suliyatno, SH. Kantor Advokat: Jl. Slamet Riyadi No. 29/67 Kota Kediri Penasehat Hukum II: Arif Wijanarko SH. Dewan Penasehat: KH. Drs. Imam Yahya Malik/ Gus Yahya (Ponpes Al Makruf Kedong Lo Kediri), Noura Dian Hartaronya, SE (Anggota Komisi 6 DPR RI), Drs. Ali Rohmad M.Pd, Sodiq Sudiran Atmojo, Henry Cahyono S. Soroso, Farid Makruf, SE, ST, DR. H.S. Adi Suparto. Komisaris Utama: Winarti. Komisaris II: Dian Prasetyo. Direktur Utama: Kanti Wiyoto. Direktur II: Edit Suwantara, SE. Direktur III: Agung Budiarto. Pimpinan Redaksi: Kanti Wiyoto. Wakil Pimred: Yon Taufik Hidayat. Bendahara : Surono, M. Irfan Amrulloh, Hj. Mintarti, ST. Dewan Redaksi: Kanti, Winarti, Dian Prasetyo. Redaktur Pelaksana: Agung Budiarto, Adi Prijanto, Drs. Muh. Ma’ruf MQ. Humas: Futi’ah SE, Abdul Rozaq, SH. Pimpinan Korlip: Drs. Widji Soeratno MM MBA. Kordinator Liputan: Syamsudin. Fotografer: Wendy Eko Winarto. Manager Marketing: M. Edy Fathurokim. Marketing: Guntur Samsul Hadi ST, Anindita Absari.

Crew dan Wartawan: Kota/Kab. Kediri: Agus Wiyono (Kabiro), Joko D., Susi, Johan Wahyudi, M. Ali Faizin, Supriyono, Prijo Atmodjo, Akhmad Afandi. Nganjuk, Bojonegoro: Rambu Magdalena, Joko Kustono, Kristian, Jonas. Suara Blitar: Ummu Chairu Wardani, Irul, Sri Sulistyoningsih, Agus Imam S. Biro Tulungagung/Trenggalek: Dian Prasetyo, Wartawan: Rudi L. Wartawan Surabaya, Sidoarjo: Slamet, Muhamad Besari. Pasuruan: Fikri Setiawan. Bangkalan, Sampang, Pamekasan:Wahyudi Hermawan, Amiruddin. Tuban, Lamongan, Gresik: M. Zainus, SH (Kabiro), Susiati, Kusaeri/Kandek, H. Musa SH MH, Sugianto. Jombang: Slamet W, Puji, Bambang Mardiono, Agus W. Mojokerto: Gunadi. Kabiro Kota/ Kab Madiun, Magetan, Ngawi: Drs. Suyanto. Madiun Kota/Kab: J. Kustono. Magetan, Ngawi: Heri Aprianto. Pacitan: Yon Taufik Hidayat. Banyuwangi: Misjan, Aripin, Arief Suparman. Malang Raya: C. Junaedi (Kabiro), Fajar Pratomo, Khalid. Kota/Kab. Probolinggo, Lumajang: Edi Sunarko RD (Kabiro). Jember: Rambu Magdalena. Bondowoso, Situbondo: Khairunazi/Yusi. Perwakilan Bali: B. Wirawan. Biro Jawa Barat, Jakarta; Ahmad Faisholihin. Perwakilan Jawa Tengah: Mulyono RS. Perwakilan Maluku: Yohanes. Perwakilan Kalimantan Tengah: Mandau Suwandi. Biro Gunung Mas: Leuntung I Dehes. Perwakilan Sumareta Selatan: Hasan Bakri. Kabiro Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas: Abu Hasan Penanggungjawab: Azhari. Perwakilan Kepulauan Riau: Ekowanto. Biro Kota Batam: Asriaadi, ST. Perwakilan Sulawesi Utara: Kurnelius. Perwakilan Propinsi Jambi: Sugianto. Desain/Layout: Irul. No. Rekening BRI Cabang Wonorejo Kecamatan Wates Kabupaten Kediri. No. 6271-01-000106-50-4. A/N. Winarti. No. Rekening Bank Jatim Capem Wates Kabupaten Kediri. No. 0782015257. A/N: Winarti. Website: Kanti Wiyoto www.suaramedianasional.com. / suaramedianasional.blogspot.com. Email: suaramedianasional@gmail.com. Percetakan PT. Citra Cetak Pratama Sidoarjo. Isi diluar tanggungjawab percetakan. Kantor Biro Ponorogo: Jl. Basuki Rahmat No.17 A Ponorogo, contact person: 081231515435. Dewan Penasehat: Trimo. Kabiro: Ir. Prayudi Bahagia RW. Wartawan: Anny Hidayati, Tri Purwanto Budi Wiyono. Waspadai Wartawan Suara Media Nasional yang memegang Kartu Pers yang namanya tidak tercantum dalam BOK REDAKSI bukan tanggung jawab Redaksi. Bila Anda ingin berlangganan, Keluhan serta informasi. Bisa mengirim surat untuk redaksi kami, kirim dengan identitas diri ke Kantor Pusat “SUARA MEDIA NASIONAL” di Dusun Plaosan Desa Plaosan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Telp/Fax. (0354) 691147, 081231515435, 081234225711, 085645867811. Kami hanya memuat iklan berdasarkan order yang masuk dari pemasang iklan dan bila mana ada iklan yang tidak termuat harap menghubungi kantor redaksi “SUARA MEDIA NASIONAL”.

Harga iklan: 1 Halaman (325x513 mm) Warna Rp 15.000.000., Hitam Putih Rp 12.000.000. 1/2 Halaman (325x256 mm) Warna Rp 10.000.000. / Hitam Putih Rp 8.000.000. 1/4 Halaman (325x128 mm) Warna Rp 7.500.000. / Hitam Putih Rp 5.000.000. 1/8 Halaman (325x64 mm) Warna Rp 3.000.000. / Hitam Putih Rp 2.000.000. Iklan Kartu Nama (85x56 mm) Warna Rp 1.000.000,- / Hitam Putih Rp 750.000. Iklan Warna: Rp 12.000/mmk, Iklan Hitam Putih: Rp 8.000/mmk.

KEDIRI RAYA Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Dari Kediri untuk Indonesia

Goa Selomangleng Kediri

Simpang Lima Gumul Kediri

Pasca Erupsi Kelud Mentan Bantu Petani Puncu Kediri, SMN - Suatu kegembiraan tersendiri bagi petani terdampak erupsi gunung kelud dikunjungi Menteri Pertanian DR. Ir. H. Suswono, MMA untuk melihat perkembangan penanganan lahan pertanian Pasca Erupsi Kelud dan memberikan bantuan kepada para petani di Desa Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri. Rabu (16/4). Bantuan Menteri Pertanian berupa : 36 Hand Tractor, 21 Cultivator, 10 Pompa air, Benih Cabe Rawitmerah untuk lahan seluas 5 hektar, 1,5 ton benih padi Impari 4, benih kedelai,bibit jeruk batu 55, Stek ubi jalar,3000 paket aneka sayuran,Rosela minuman, Benih pokok wijen dan bibit tebu untuk lahan seluas 5 hektar.

Menteri Pertanian Dr. Ir. H .Suswono, MMA dalam arahannya mengajak para petani untuk menyiapkan kembali apa yang selama ini dikerjakan dan menghasilkan, supaya terus dikembangkan. Pemerintah akan terus memfasilitasi dan mendampingi para petani sampai bisa bangkit kembali. Menteri juga mengingatkan Pentingnya mempertahankan lahan produktif terlebih di Kabupaten Kediri merupakan sentra Cabe Nasional. Wakil Bupati Kediri Drs. Masykuri, MM mengatakan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pemulihan lahan pertanian pasca erupsi telah melakukan upaya jangka pendek,menengah dan jangka panjang. Upaya tersebut memerlu-

kan sarana produksi yang cukup besar, baik bantuan pupuk, benih, obat obatan, maupun alat alat pertanian. Bantuan dimaksud untuk mengurangi beban petani dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak langsung erupsi gunung kelud. Semoga kehadiran Menteri Pertanian akan memberikan semangat baru bagi para petani untuk bangkit kembali menata kehidupan dalam berusaha tani. Tambah Wakil Bupati. Selesai menyampaikan arahan dilanjutkan dengan dialog dengan para petani untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan petani . Menteri Pertanian yang didampingi Wakil Bupati Kediri juga menyem-

patkan melaksanakan peninjauan lapangan untuk mengetahui perkem-

bangan yang telah dicapai petani pasca erupsi kelud. (hms/adv/kan)

Wakil Bupati Kediri saat mendampingi Menpan berkunjung dan memberikan bantuan kepada warga Desa Puncu

Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Kediri

Sosialisasi Pembangunan TPA II Kota Kediri

Suasana sosialisasi pembangunan TPA II Kota Kediri

Kediri,SMN - Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Kediri terus berusaha melakukan upaya agar kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini yang sudah Overload.

TPA yang berda di lokasi di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, yang kondisi lahannya tidak mampu menampung sampah yang setiap harinya sekitar 328m3, idealnya daya tampung 510.000m3 dan volume sampah di TPA saat ini

1.380.000m3 dengan luas 2,5 hektare. DKP Pemkot Kota Kediri berencana membangun lokasi TPA baru seluas 2,1 hektar di lokasi yang berdekatan dari lokasi yang pertama. Upaya ini untuk mengurangi jumlah

sampah yang terus menumpuk, dan dalam waktu dekat akan dilakukan remediasi atau pengerukan lagi. Serta membentuk Bank sampah di berberapa kelurahan se- Kota Kediri.”Saat ini sudah terbentuk 61 bank sampah di kota Kediri,”unkap Didik Catur HP, Kepala DKP Pemkot Kediri. Dalam acara sosialisasi Pembangunan TPA baru di ruang Joyoboyo di hadiri Wali Kota Kediri H. Abdullah Abu Bakar,SE, Kepala Dinas DKP, Kepala SKP teralit, Kepala Kelurahan dan warga kelurahan pojok di buka langsung oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, SE yang dalam sambutannya beliau berharap proses pembangu-

nan ini berjalan sesuai dengan rencana dan perlu di kaji, efek bagi warga sekitarnya, dan juga berpesan agar warga Kelurahan Pojok yang hadir dalam acara ini memahami akan hal ini karena DKP sudah mensosialisakan sebelumnya. Didik mengatakan Pembangunan lahan ini dianggarkan dari dana APBN yang dimulai bulan April, segera akan di mulai dengan nilai Rp 11 miliar, serta dari dana APBD sebesar 11 milliar dengan rincian Rp 9 milliar untuk pembangunan tembok, garasi, dan jembatan timbang, sedangkan 2 milliar untuk pembuatan jembatan yang dilaksanakan oleh dinas PU . “Permintaan warga juga akan

dikaji lebih dalam dengan dibangunnya lahan baru ini nantinya akan bisa bertahan selama tujuh tahun, manun jika dilakukan remediasi bisa bertahan lebih lama lagi, nanti juga akan dibuatkan lokasi khusus pengepresan ,jadi bisa bertahan lebih lama lagi yang dari 4 kibik bisa menjadi satu kibik yang akan ditempatkan dilahan yang masih kosong di TPA 1”. Imbuh Didik. Salah satu warga kelurahan pojok yang juga ketua RW 03 Suparman mengatakan kami warga pojok setuju dengan adanya pembangunan TPA baru, dan saya juga berharap nanti kalo pembangunan saya harapkan supaya pekerjanya diambilkan dari daerah pojok yang

Didik Catur HP, Kadis DKP Pemkot Kediri

kususnya berdekatan dengan TPA, kami juga mengusulkan agar kompensasi segera di cairkan, juga sekaligus mengenai kesehatan warga sekitar diperhatikan.,”ungkap warga. (pri/hms/adv)

Pemkot Kediri Targetkan Raih Adipura 2014

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar saat memberikan sambutan pada Seminar Media Literasi di Hotel Insumo

Kediri, SMN - Pemerintah kota Kediri terus melakukan upaya untuk kembali bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2014 ini. Penertiban anak jalanan dan gepeng yang dianggap tidak membuat “cantik” dan indah wajah Kota Kediri terus dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri (Satpol PP). Seperti dalam kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, Selasa (15/ 4/14), menertibakan seluruh jalanan kota kediri dari pada Anjal dan Gepeng. Rasia yang dilakukan disejumlah titik dan protokol jalan di Kota Kediri itu semata mata untuk menciptakan keindahan Kota Kediri dalam menyambut tim penilaian Adipura 2014.Sebut saja.

Dari pengakuan petugas, para pengemis dan gepeng ini sering kali meminta-minta di perempatan perempatan jalan protokol di Kota Kediri, dan petugas merazianya kala mereka sedang berada di perempatan ;alan Airlangga Kota Kediri. Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri Femy Syahfonto mengatakan, hal ini dilakukannya dalam upaya mewujudkan keindahan di jalan jalan Kota Kediri,yang wajib terbebas dari gepeng,sebagai persiapan menjelang adipura. “Nantinya gepeng yang tertangkap akan di bawa ke Dinas Sosial tenaga kerja, untuk selanjutnya dilakukan pembimbingan” terangnya saat operasi bersama anggotanya. Selain itu juga dilakukan upaya

penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) disepanjang jalan kota kediri. Namun petugas masih memberikan toleransi tidak langsung

mengangkut atau merazia barangbarang dagangan bagi PKL yang dianggap mengganggu kebersihan

kota Kediri, Satpol PP kota Kediri memberingkan pemberitahuan dan peringatan agar seluruh PKL bersedia menertibkan barang-barangnya sendiri. Seperti terlihat pada Minggu (20/04), satu kompi pasukan Satpol PP berjalan menyusuri jalan Hos Cokroaminoto sekitar Pasar Paing Kota Kediri yang melakukan sosialisasi terhadap satu persatu para PKL agar bersedia menertibkan dagangannya sendiri selama masa penilaian Piala Adipura 2014. Femy Syahfonto mengungkapkan bahwa jika para pedagang kaki lima masih bandel tidak mau menertibkan gerobak maupun dagangannya, maka terpaksa petugas baru akan melakukan penertiban.

Namun pihaknya sangat berharap agar seluruh PKL di kota kediri menuruti himbauan petugas satpol PP di lapangan dengan kesadaran penuh melakukan penertiban dagangan sendiri-sendiri. Masih dikatakan Femy, selain penertiban Anjal, Gepeng dan PKL juga dilakukan penertiban spanduk dan baliho yang telah habis masa pemasangannya maupun yang dipasang tidak pada tempatnya. Terutama dijalan-jalan protokol kota kediri harus bersih dari spanduk yang pemasangannya ngawur. “Kita berharap dengan upaya ini, pemkot Kediri meraih piala adipura tahun 2014 yang sebelumnya juga pernah diraihnya,” ungkap Femy. (har/hms/adv)

Ilustrasi

Berharap Dapat Hadiah

Pensiunan PNS Kena Tipu Situbondo, SMN - Sindikat penipuan bermodus memberi hadiah, kembali memakan korban di Situbondo, Jawa Timur. Kali ini, korbannya adalah pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Adnan, warga kampung Pareyaan, Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan. Pria berusia 60 tahun ini, menjadi korban penipuan setelah mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari

bank. Dalam aksinya, pelaku meminta korban untuk segera mengirim sejumlah uang ke nomor rekening bank pelaku. “Saya seperti dihipnotis, dan mau saja menuruti perintahnya,” ujar Adnan. Menurutya, dirinya baru sadar setelah mentransfer uang sebesar Rp 2,2 juta melalui mesin ATM yang ada di sebuah pertokoan modern. “Sadar merasa ditipu, saya

langsung melaporkan kasus itu ke Polres,” katanya. Kasubag Humas Polres Situbondo Ajun Komisaris Wahyudi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan korban penipuan tersebut. Untuk itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan orang yang menghubungi dengan iming-iming mendapatkan hadiah dari bank maupun perusahaan tertentu. (yus)

Potret

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014 Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Bondowoso, Pacitan, Malang, Lamongan, Tuban

Anggota Komisi IV DPRD Trenggalek Sidak Ke SMKN I Pogalan

Suasana sidak pelaksanaan UN 2014 Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek di SMKN 1 Pogalan

Trenggalek, SMN - Pada hari Senin tanggal 14-04-2014 anggota DPRD Trenggalek Komisi IV adakan Sidak ke SMKN I Pogalan. Dengan adanya Ujian Nasional (UNAS) yang diselenggarakan serentak se Indonesia yang dilaksanakan mulai tanggal 14-17 April 2014 untuk tingkat SMA, SMK,

MAN, anggota Komisi IV langsung tinjau ke tiap-tiap ruangan siswasiswi yang mengikuti Ujian Nasional (UNAS). Lima anggota DPRD Komisi IV yang ikut Sidak: 1) Suyatno (Demokrat), 2) Sukono (Golkar), 3) Mukiyati (PKB), 4) Iwan (PKNU) dan 5) Sukarmi (PPRN).

Suyatno anggota DPRD menyempatkan untuk menemui salah satu siswi SMKN I Pogalan menayakan terkait pelajaran Bahasa Indonesia yang baru saja diselesaikan. Salah satu siswa menjawab alhamdulillah lancar dengan nada senyum, dalam hasil Sidak ke SMKN I Pogalan Suyatno anggota DPRD

Komisi IV mengatakan pada wartawan aman tidak ada masalah dilapangan. Sriyati Kepala SMKN I Pogalan saat ditemui diruang Kepala Sekolah mengatakan jumlah siswa-siswi yang mengikuti Ujian Nasional (UNAS) berjumlah 416 ditambah dari SMK Nurul Fikri 36. Sekali karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebelum Ujian Nasional (UNAS) dimulai saya mewanti-wanti kesemua siswa-siswi SMKN I Pogalan jangan percaya isu-isu yang tidak bertanggung jawab atau menyesatkan siswa-siswi sendiri terkait kunci jawaban lewat sms, itu semua bohong. Saya menjamin kerahasiaan soal Ujian Nasional (UNAS) di SMKN I Pogalan aman. Saya selaku Kepala SMKN I Pogalan berdo’a mudah-mudahan lulus 100%. (rud)

Bupati Syahri Buka Sosialisasi Program PKN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tulungagung, SMN - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE, Jumat, 04 April 2014 pagi membuka acara Sosialisasi Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Kabupaten Tulungagung. Dalam acara ini menghadirkan narasumber Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut Kementrian Kelautan dan Perikanan DR. Dedi Hariadi Sutisna MS dan dihadiri Wakil Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo MM, Sekda Ir. Indra Fauzi, Ketua DPRD dan para Kepala SKPD Kabupaten Tulungagung. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE dihadapan para peserta sosialisasi Program PKN diantaranya mengatakan Pembangunan ekonomi kelautan berbasis UKM, pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata serta perkebunan melalui kegiatan kewirausahaan, maka

pembangunan bidang perikanan tetap menjadi prioritas. Dalam kesempatan itu, Bupati Tulungagung mengharapkan, melalui program PKN yang sasarannya adalah rumah tangga miskin nelayan di wilayah berbasis pelabuhan, perikanan dengan beberapa program turunan diantaranya pembangunan rumah sangat murah, fasilitas sekolah, fasilitas Bank Rakyat dan skema kredit untuk usaha mikro kecil dapat meningkatkan wirausaha dan pendapatan. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumberdaya Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan DR. Dedi Hariadi Sutisna MS menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi adalah untuk meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan serta sasarannya jumlah Rumah Tangga Miskin (RTS) nelayan di wilayah pangkalan pendaratan ikan Tulungagung. Lebih lanjut DR. Dedi Hariadi

Bupati Pacitan Motivasi Siswa Hadapi Unas Pacitan, SMN - Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Ujian Nasional tingkat SLTA di Kabupaten Pacitan, Selasa (15/4/ 2014). Tak hanya peserta didik yang berjuang keras memecahkan soal, Bupati Indartato juga memberikan perhatian khusus terhadap momen pamungkas bagi para siswa untuk meraih kelulusan. Tak hanya berkeliling ruang kelas dan menyaksikan langsung proses ujian, bupati bahkan datang lebih awal untuk memberi restu para siswa. Waktu baru menunjukkan pukul 06.40 WIB saat mobil yang ditumpangi bupati dan rombongan tiba di SMK PGRI Pacitan, Jalan Cut Nyak Dien. Persis di depan gapura, mobil berhenti. Bupati Indartato didampingi Kepala Dinas Pendidikan Sugeng Basuki pun bergegas menuju aula. Memang, aktivitas di sekolah tersebut belum ramai. Ini karena Unas baru dimulai pada pukul 07.15 WIB. Kedatangan bupati langsung disambut para guru dan pengawas yang sudah siap bertugas. Tak terasa obrolan bupati dengan pengelola sekolah mengantar waktu ujian dimulai. Bel pun dibunyikan. Puluhan siswa berseragam putih abu-abu yang semula berkumpul di teras di sebelah barat halaman sekolah segera bersiap-siap. Namun sebelum masuk ruangan, mereka lebih dulu menghampiri bupati dan rombongan yang berdiri di halaman. Secara bergantian mereka bersalaman dan mencium tangan bupati sebelum menuju kelas. “Mudah-mudahan ujian berjalan lancar dan semua bisa lulus ya. Jangan lupa berdoa

Seorang siswi saat meminta restu kepada Bupati Pacitan

dulu,” ucap Bupati sambil menjabat tangan dan menepuk pundak para siswa. Kalimat bupati itu serempak diamini para peserta ujian. Usai memberi semangat para peserta Unas yang berasal dari berbagai sekolah, bupati melanjutkan peninjauan ke 3 ruangan yang digunakan untuk ujian. Sesuai ketentuan, bupati dan rombongan hanya melihat dari depan pintu. Tujuannya, agar konsentrasi para siswa tidak terganggu. Sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan cermat dan hasilnya sesuai harapan. “Kedatangan saya (ke sekolah-sekolah) bukan hanya sekadar ingin melihat langsung jalannya ujian. Tetapi saya ingin memberikan dorongan semangat kepada mereka supaya lebih tenang dan siap menghadapi soalsoal ujian nasional,” terang

DR. Dedi Hariadi Sutisna MS selaku narasumber menyampaikan materi dihadapan Bupati

Sutisna MS mengharapkan agar Kabupaten Tulungagung segera menindaklanjuti dengan program kelompok PKN dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tulungagung dapat bekerja sama dengan beberapa dinas terkait diantaranya dengan Dinas Perhubungan, Pekerjaan Umum, Koperasi & UKM,

Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pertanian BPS,dan Bappeda serta Perbankan. Sedangkan pengertian Program PKN adalah suatu program pengentasan kemiskinan yang difokuskan langsung kep[ada kelompok sasaran PKN yaitu rumah tangga miskin nelayan. (rud)

Bupati Bondowoso Tinjau Ujian Nasional di Dampingi Kepala Dinas Pendidikan

Bupati Rendra Lauching PERA Malang, SMN - Laporan Analisis Penerimaan dan pengeluaran publik atau Public Exenditure and Revenue Analisis (ERA) akhirnya di lauching siang tadi Rabu (16/4) oleh Buati Malang, H. Rendra Kresna di Pendopo Agung Kab. Malang. PERA yang merupakan hasil penelitian selama dua bulan dari Yayasan Bhakti Makassar dan LM Airlangga Surabaya bekerjasama dengan AID Australian Aid dan Pemkab Malang mengupas tentang identifikasi tantangan dan hambatan yang di hadapi oleh Pemkab Malang dalam Pengalokasiaan anggaran dan pengelolaan keuangan daeahnya, dengan melihat banyak isu-isu strategis seperti kemiskinanak kesetaraan gender dan bencana alam. Seperti disampaikan oleh ketua tim PERA Dr. Wasiyaturahma bahwa laporan ini diharakan akan menjadi salah satu rekomendasi

yang sangat relevan dalam pengambilan keputusan untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya dalam hal perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang terdri dari rencanaan, penganggaran pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi untuk peningkatan sektro-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur dan peratanian. Bupati menyambut baik dengan diterbitkannya buku PERA, bahkan dirinya berpesan kepada jajaran kepala SKPD yang ada untuk benarbenar mendengarkankan penjelasan dalam bedah buku laporan tersebut. Agar nantinya bisa menambah referesnsi dari sejumlah referensi yang ada dalam kaitannya pengambilan kebijakan kearah yang lebih baik. Pada kesempatan tersebut Bupati juga sempat menyoroti beberapa poin hasil penelitian seperti rendahnya (Angka Partisipasi Kasar)

Penyerahan cinderamata oleh Bupati Malang

APK Kabupaten Malang bila dibandingkan Jawa Timur. “APK untuk jenjang pendidikan SLTA dan SLTP berada di bawah rata-rata APK provinsi tidak berarti anak-anak tidak melanjutkan sekolah. Akan tetapi kebanyakan diantara mereka berpindah sekolah di sekolah-sekolah yang ada di Kota

Malang. Terutama ini terjadi pada wilayah-wilayah yang melingkari Kota. Selain itu hal ini terjadi dikarenakan ada beberapa kecamatan yang belum ada SMP atau SMA,”t erangnya. Meski demikian pihaknya telah mengusahakan agar ditiap kecamatan terdapat sekolah untuk jenjang ini. (jun/lid)

Target Setahun Warga Lamongan Capai Rp 72 Miliar Lamongan, SMN - Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Lamongan punya gedung baru dua lantai berlokasi di tepi jalan provinsi, tepatnya di sisi timur Terminal Lamongan, Jawa Timur. Pembangunan gedung anggarannya masuk APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2013 ini, diresmikan Bupati Fadeli, (15/ 04/14). Peresmian juga dilakukan secara simbolis terhadap Gedung Show Room Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Show room dimaksudkan untuk melengkapi Gedung Bapemas. Selasa malam, Bapemas mengggelar pertunjukan

wayang kulit lakon “Semar Bangun Khayangan” oleh Ki Dalang Mujianto. Kepala Bapemas Mohammad Nalikan, menyampaikan, gedung Bapemas ini dibangun menggunakan dana APBD Rp 6,3 miliar. Bangunannya menempati lahan seluas 750 m2. “Sedangkan Gedung Show Room Dewan Kerajinan Nasional Daerah dibangun dengan dana Rp 650 juta,” ungkapnya. Bupati Fadeli mengapresiasi pembangunan gedung Bapemas ini, karena untuk menambah jumlah sarana dan prasarana kebanggaan warga Lamongan. Fadeli berharap diikuti peningkatan SDM dan

Indartato soal kedatangannya mendadak ke sekolah di Kelurahan Ploso tersebut. Bupati mengharapkan, pelaksanaan Unas di daerah yang dipimpinnya berjalan lancar. Para peserta pun tampak lebih siap. Ini tergambar dari ekspresi wajah mereka yang jauh dari kesan tegang meski harus menghadapi peliknya soal-soal yang diujikan. Teknis pelaksanaannya sendiri, terang bupati, secara umum nyaris tidak ada kendala. Sedangkan, untuk capaian kelulusan, angkanya ditargetkan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Yakni sebesar 94,6 persen. “Seandainya (angka kelulusan) bisa meningkat menjadi 95 persen itu sudah bagus. Syukur kalau bisa lebih tinggi lagi,” tuturnya sebelum meninggalkan SMK PGRI untuk selanjutnya melakukan sidak ke tempat lain. (yon)

prestasi bidang pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan. “Bidang pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lamongan tahun 2013 masuk tiga besar Jawa Timur,yaitu di Desa Sidorejo. Total dana gotong royong Kabupaten Lamongan mencapai Rp 72,03 miliar. Tahun ini, adanya gedung baru, meningkatkan kualitas SDM, dan kembali meraih prestasi,” harap Fadeli. Acara peresmian dilanjutkan pemberian penghargaan “Kudamas Award” pada pelaku pemberdayaan masyarakat terbaik Kab Lamongan 2013. Penerimanya ada 33 desa. Penghargaan ini terdiri 11 kategori.

Antara lain, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Jalan Poros Desa), Pasar Desa, Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola PNPM Mandiri Pedesaan. Lainnya, Badan Kerjasama Antar Desa, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan, Pendamping Lokal PNPM Mandiri Pedesaan, Tim Pelaksana Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan, Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana PNPM Mandiri Pedesaan dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM Mandiri Pedesaan. (nus/sus)

Bondowoso, SMN - Bupati Bondowoso tinjau ujian nasional di SMA.SMK ,ujian nasional di bondowoso secara umum berjalan lancar aman dan kondusif di pastikan tidak ada kendala,di saat meninjau pelaksanaan UN 2014 Bupati Bondowoso yang di dampingikepala dinas pendidikan beserta jajarannya dan juga kapolres Bondowoso berharap seluruh siswa/siswi bisa mengi-

kuti UN seluruh tahapan UN dengan tertib ,’’saya berharap seluruh siswa bisa mengikuti UN dengan tertib,’’tegasnya. Dan beliau juga berpesan agar setelah UN dilaksanakan,seluruh siswa merayakannya dengan hal yang positif,jangan merayakan dengan konfoi,aksi ugal ugalan di jalan corat coret dan mabuk mabukan,dan Bupati juga mendoakan seluruh peserta UN

bisa lulus 100 persen dengan nilai yang memuaskan . Kepala Dinas pendidikan Bondowoso Dra HJ Endang Hardijanti menambahkan,untuk SMK 1 Bondowoso ada satu murid yang di coret lantaran meninggal dunia sehari sebelum pelaksanaan ujian di gelar,’’untuk seluruh siswa/siswi, Alhamdulillah semua dapat mengikuti ujian nasional,’’katanya. Dari sebanyak 6401 siswa SMA di kabupaten Bondowoso yang mengikuti ujian nasional pelaksanaannya di mulai tanggal 14 s/d 16 April 2014 ,jumlah siswa tersebut terbagi atas SMK. 2432 siswa,SMA. 1950 siswa, MA .1517 siswa,2 siswa SMALB dan 500 siswa untuk kejar paket C. Sementara itu,pantauan di dua sekolah proses pelaksanaan ujiannya berjalan dengan lancar aman dan kondusif. (yus)

Polisi Jaga Ketat Proses Rekapitulasi di KPUD Tuban Tuban, SMN - Puluhan petugas kepolisian dari jajaran Polres Tuban diterjunkan di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban untuk melakukan pengamanan proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 ini, Sabtu (19/04/2014). Petugas melakukan pengamanan secara ketat kantor KPUD Tuban yang berada di jalan Pramuka, Kota Tuban tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa menganggu proses rekapitulasi suara yang berlangsung mulai hari ini. Pantuan beritajatim.com, sebanyak 70 perseonil dari jajaran Polres Tuban dan melakukan penjagaan di sekitar kantor KPUD Tuban. Selain itu petugas juga memeriksa sejumlah tamu yang akan masuk ke kantor KPUD Tuban itu dengan menggunakan metal detektor. “Untuk para undangan mulai dari tim sukses masing-masing parpol atau siapapun yang akan masuk kita lakukan pemeriksaan dengan ketat,” terang AKPYani Susilo, Kasat Sabhara Polres Tuban yang berada di kantor KPUD Tuban. Petugas memeriksa tas dan juga barang bawaan dari tim sukses maupun pengurus Parpol yang akan menyaksikan rekapitulasi suara di tingkat KPUD Tuban itu. Hal untuk untuk menghindari gangguan

Polisi saat mengamankan proses rekapitulasi di KPUD Tuban, Sabtu 19 April 2014 kemarin

keamanan dalam proses rekapitulasi. “Pengamanan seperti ini akan kita lakukan sampai dengan selesainya proses rekapitulasi. Kami berharap supaya berjalan aman dan lancar,” lanjut mantan Kapolsek Kota Tuban itu. Sementara itu, dalam pengamanan proses rekapitulasi suara di kantor KPUD Tuban itu petugas kepolisian juga menutup jalan sepanjang jalan Pramuka, Kota Tuban. Jalan tersebut ditutup untuk kendaraan roda empat, sedangkan untuk roda dua tetap diperbolehkan untuk melintas. (sus/nus)

Galeri

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Seminar Media Literasi “Mendorong Masyarakat Cerdas Media” Seminar Sehari yang diadakan oleh Dewan Pers ini mengusung tema, Seminar Media Literasi “Mendorong Masyarakat Cerdas Media”. Seminar yang diadakan di Hotel Insumo Kota Kediri dan diikuti oleh ratusan peserta dari Instansi Pemerintahan Kota dan Kabupaten Kediri serta tamu undangan dari instansi disekitar wilayah Kota dan Kabupaten Kediri. (kan)

Sambutan Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Pembukaan Seminar Media Literasi oleh Mediator, DR. H. S. Adi Suparto

Penyampaian materi seminar

Pemateri Seminar Media Literasi

Anggota Dewan Pers saat memberikan bingkisan kepada Kabag Humas Polres Kabupaten Kediri

Anggota Dewan Pers saat memberikan bingkisan kepada Kasubag Humas Setda Kabupaten Kediri

Mediator Seminar Media Literasi saat memberikan bingkisan kepada Kabag Humas Setda Kab Mojokerto

Anggota Dewan Pers saat memberikan bingkisan kepada Kasubag Humas Kabupaten Kediri

Perwakilan Infokom Propinsi Jawa Timur saat Seminar Media Literasi

Kabag Humas Setda Kabupaten Tulungagung (dua dari kiri) saat menghadiri Seminar Media Literasi

Kabag Humas Setda Kabupaten Trenggalek (paling kanan) saat menghadiri Seminar Media Literasi

Anggota Dewan Pers saat memberikan bingkisan kepada salah satu peseta Seminar

Kabag Humas Polres Kota Kediri saat mengikuti Seminar Media Literasi

Kasubag Humas Setda Kabupaten Kediri saat mengikuti Seminar Media Literasi

Kabag Humas Setda Kabupaten Mojokerto saat mengikuti Seminar Media Literasi

Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar

Bagian Humas Setda Kabupaten Blitar saat mengajukan pertanyaan

Ramah tamah seusai seminar

Kunjungan Sekretariat Dewan Pers di Wisata Gunung Kelud

Kunjungan Sekretariat Dewan Pers di Kantor Redaksi SKU Suara Media Nasional

Jawa Timur

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Pengendalian Inflasi Baik, Pokjanas TPID Kunjungi Jatim Ilustrasi penyambungan gas rumah

Sidoarjo Targetkan Tahun Ini Selesaikan 10.000 Sambungan Gas Rumah Sidoarjo, SMN - Belum banyak pemerintah daerah yang bisa mengolah sumber daya alam yang dimiliki menjadi energi. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah berhasil menyalurkan gas alam yang mereka punya untuk kebutuhan rumah tangga. Hingga kini sudah ada sekitar 9.000 rumah tangga di Sidoarjo yang menikmati gas alam sebagai energi. Mereka berada di empat kecamatan yaitu Waru, Tanggulangin, Taman, dan Porong. Penyaluran gas tersebut termasuk dalam program City Gas yang diangkat pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memenuhi kebutuhan energi di sektor rumah tangga dengan memanfaatkan gas bumi. Program yang dirintis sejak 2007 itu untuk mengurangi penggunaan minyak tanah. “Target ada 10 ribuan sambungan rumah tangga yang mau dipasang. Sampai tahun ini baru sembilan ribuan rumah tangga yang sudah bisa dialiri gas. Nah, 2014 kami mau memasang 1.237-an sambungan rumah tangga lagi,” ujar Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ketika ditemui Koran dalam acara Apkasi Internasional Trade and Investment Summit (AITIS) 2014 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/4/2014). Pemasangan pipa gas dilakukan Kementerian ESDM. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk ini. “Dana penyambungan pipa dari APBN,” terang bupati yang menjabat sejak 2010. Saiful menjelaskan gas bumi yang mengaliri rumah penduduk dipasok dari sumur PT Lapindo Brantas. Pengelola jaringan distribusi gas bumi dipegang PT Petrogas Jatim Utama. “Gas berasal dari beberapa sumur di Tanggulangin, Kali Dawir, dan Wunut. Dalam sehari kami mengalirkan gas hingga maksimal 2,4 mmscfd,” ujar Saiful. (met)

Perbaikan Jembatan Kedunglarangan

Bikin Macet Pasuruan-Surabaya

Surabaya, SMN - Keberhasilan Provinsi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi mengundang perhatian Pelaksana Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pokjanas TPID melakukan kunjungan ke Jawa Timur guna melihat secara detail upaya terobosan/ kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim dalam menekan angka inflasi. “Kami tiap tahun selalu melihat laporan dari seluruh TPID di Indonesia, kemudian mengambil sampel kinerja yang baik di TPID tersebut. Diantara yang terbaik yakni Jawa Timur, inflasi Jawa Timur dibawah inflasi nasional,” kata Ketua Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID, Sartono, Selasa (15/4) di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Sartono menyampaikan Jawa Timur untuk tahun 2013 mengalami inflasi kisaran angka 7,59% sedangkan inflasi nasional 8,33%. Tujuh kota yang menjadi basis penghitungan inflasi itu juga dibawah ratarata inflasi nasional bahkan Sumenep hanya mengalami inflasi 6,6%. Kesuksesan Pemerintah Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi menurut Sartono perlu mendapat apresiasi dan bisa dijadikan contoh oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan angka inflasi adalah pemprov berhasil meminimalisasi ongkos angkut dengan cara pemberian subsidi. Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo menjelaskan strategi Jawa Timur dalam mengendalikan inflasi

Ilustrasi. Sejumlah warga menunggu giliran menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang bagi calon legislatif DPRD Provinsi Bali Pemilu 2014 di Kelurahan Sesetan, Denpasar, Bali, Selasa (15/4).

Sampang Gagal Gelar Pemilu Ulang Gubernur Soekarwo saat menerima kunjungan Pokjanas TPID

terletak pada koordinasi dan kerjasama antar daerah untuk memenuhi kebutuhan komoditi tertentu. Ongkos distribusi komoditi yang dilakukan antar daerah di Jawa Timur cukup terkendali dengan adanya pemberian subsidi. “Pengendalian harga dapat disiasati dengan subsidi ongkos angkut apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun baru cenderung banyak pihak yang mempermainkan harga,” kata Pakdhe Karwo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jatim, Hadi Prasetyo menyatakan akan terus melakukan kerjasama dan koordinasi berbagai pihak dalam mengendalikan inflasi. “Ke depan semua TPID yang sudah terbentuk di daerah akan melakukan koordinasi antar daerah dengan harapan

Dugaan Pengelolaan dan Pembagian Dana BSM Tahun 2014 MTs Barutthalibin Sebesar Rp 50 Ribu

MTs Darutthalibin

Pelaksanaan perbaikan jembatan Kedunglarangan yang membuat macet jalur Pasuruan-Surabaya

Pasuruan, SMN - Perbaikan jembatan Kedunglarangan di wilayah Bangil, Kabupaten Pasuruan, yang saat ini masih berlangsung itu menyebabkan kemacetan sejumlah kendaraan yang biasa melintas di jalur pantura tersebut. Kondisi inilah yang membuat jajaran Satlantas Polres Pasuruan, langsung berlakukan contraflow. “Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di jembatan Kedunglarangan tersebut. Kami sudah menerjunkan anggota di lapangan untuk memberlakukan contraflow,”ujar Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Tony Prasetyo, Kamis (16/4/2014). Ia menambahkan, bahwa perbaikan jembatan itu sendiri dilakukan, lantaran ditemukan banyaknya baut konstruksi jembatan yang sudah kendor. Sehingga perbaikan jembatan itu dilakukan untuk mengencangkan baut-baut tersebut agar tidak ambrol dan berbahaya. “Dan untuk proses pengencangan baut sendiri harus dilakukan dengan membongkar aspal jalan,”imbuhnya. Dijelaskannya, kalau perbaikan jembatan itu dikerjakan oleh Dinas PU Jawa Timur. Dan mengenai waktu untuk perbaikan jembatan tersebut, akan memakan waktu selama sepekan. Yakni, terhitung selama 6 hari dari sekarang. Rifki Zakaria, salah seorang pengendara sepeda motor mengatakan, semenjak diperbaikinya jembatan itu, maka dirinya harus rela bersabar pada saat terjebak kemacetan tersebut. “Kemacetan tersebut biasanya menjadi lebih tambah parah, pada saat pagi dan sore hari. “Sebab itu kan waktunya orang berangkat kerja dan pulang dari tempat kerjanya masing-masing,”ucapnya. (fik)

dapat meminimalkan potensi risiko gangguan kecukupan pasokan, baik yang berasal dari faktor alam maupun hambatan tata niaga pasar dan distribusi, sehingga mendukung terciptanya inflasi yang stabil di kisaran proyeksi 5% ± 1,” ujarnya yang juga Ketua TPID Jatim. Selain melakukan koordinasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jatim berkomitmen tetap waspada dengan kenaikan inflasi dengan terus mendorong peningkatan beberapa sektor penompang pertumbuhan ekonomi Jatim seperti sektor pariwisata dan UMKM. Hal ini dilakukan mengingat tingkat inflasi Jawa Timur secara tahunan mencapai 7,55% (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012, namun lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional yang mencapai 8,33%. (syam)

Pamekasan, SMN - Pe-merintah pusat kian gencar gelontorkan dana untuk pendidikan dalam rangka sukseskan program pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun bahkan wajar 12 tahun namun hal ini sering menemui kendala akibat lalainya pemangku kepentingan dalam mengapresiasikan program tersebut. Seperti program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang semestinya dapat bermanfaat langsung kepada penerima agar dapat membantu

membiayai keperluan sekolah siswa, ternyata penggunaan dana tersebut diduga malah diminta untuk dibagi rata. Dugaan tersebut seperti yang terjadi di MTS Darut-thalibin Poteh kecamatan Galis kabupaten Pamekasan menurut keterangan wali murid, dana BSM di sekolah tersebut hanya disalurkan sebesar Rp 50 ribu dan sisanya diambil sekolah untuk pembelian buku, pensil, bolpen, dan lain-lain tanpa memberitahukan lebih dulu kepada wali murid bahwa

di sekolah tersebut mendapatkan BSM baru diketahui bantuan tersebut setelah ada salah satu murid memberitahukan pada wali murid yang lain. Sehingga pada hari Senin tanggal 14 April 2014 lalu, salah satu wali murid mendatangi sekolah MTS Darutthalibin, karena pada hari itu semua dewan guru tidak lengkap maka di suruh kembali pada tanggal 17 April 2014. Di dalam pertemuan yang dihadiri oleh ketua yayasan rupanya pada hari tersebut mengatakan jika diberitahukan kepada wali murid akan dibelikan beras sehingga wali murid kecewa dan kesal terhadap pernyataan tersebut. Sementara Kepala Madrasah yang akrab disapa Muhalli saat ditemui terkesan menutupi masalah tersebut bahkan dia memberikan keterangan yang berbelit-belit. Namun akhirnya mengatakan bahwa pihak sekolah mengelola dana tersebut digunakan untuk membeli LKS, Pensil, Buku dan uang untuk ujian. Semestinya uang ujian sudah tidak dipungut lagi sebab sudah ada dana BOS, Dialokasikan kemana dana BOS MTs Darut Thalibin ? (amr)

Sampang, SMN - Pelaksanaan pemilu ulang di 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Sabtu, gagal digelar karena tidak ada warga yang bersedia menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). “Petugas PPS sejak kemarin hingga tadi malam dan dilanjutkan tadi pagi sudah melakukan rekrutmen anggota KPPS, tapi tidak ada yang bersedia. Akhirnya pencoblosan tidak terlaksana,” kata Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Robatal Abdul Hamid. Di Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, ada dua TPS yang dijadwalkan menggelar pemilu ulang atas rekomendasi Panwaslu Sampang dan Bawaslu Jatim, yakni TPS 12 dan TPS 13 di Desa Pandiyangan. Namun, tidak ada warga setempat yang bersedia menjadi anggota KPPS, maka pelaksanaan pencoblosan ulang di 2 TPS itu gagal dilakukan. Sejak pagi, petugas gabungan dari Polres Sampang, dan Brimob Polda Jatim, serta dari unsur TNI telah berada di Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Sampang. Para petugas keamanan ini tiba ke Desa Pandiyangan bersamaan dengan pengiriman logistik pemilu dari KPU Sampang. Sebagaimana di 2 TPS di Desa Pandiyangan, pemilu ulang di 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang yang rencananya digelar Sabtu juga batal dilaksanakan. Penyebab gagalnya pelaksanaan pemilu ulang di 17 TPS itu karena sebagian petugas KPPS secara tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan tidak mau menanggung risiko yang bisa mengancam keselamatan jiwa mereka. Anggota KPU Sampang Hernandi Kusuma Hadi menjelaskan, jumlah pemilih yang akan mengikuti pemilu ulang di 19 TPS kali ini sebanyak 5.056 orang, terdiri dari 4.251 orang di 17 TPS di Desa Bira Barat dan 805 orang di 2 TPS di Desa Pandiyangan. (why)

Kurang Menarik

Festival Bantengan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto Sepi Peminat

Pentas Festival Seni Bantengan yang sepi peminat

Mojokerto, SMN - Fesitival bantengan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga (Disparbudpora) Kabupaten dalam rangkah Hari jadi ke-721 Kabupaten Mojokerto, sepi peminat. Dari total 10 pesertayang dijadwalkan tampil pada di hari pertama, hanya lima peserta yang hadir. Alhasil, Festival bantengan yang di Lapangan Desa Canggu, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto hanya dihadiri lima peserta saja. Diantaranya, Seni Bantengan Raja Gumara dari Kecamatan Pacet, Seni Bantengan Muya Sakti dari Kecamatan Trawas, Seni Bantengan Tapak sakti dari Kecamatan Jetis, Seni Bantengan Putra Ronggowijoyo dari Kecamatan Sooko dan Seni Bantengan Taruna Sakti dari Kecamatan Gedeg. Wakil Bupati Mojokerto, Chairun Nisa mengatakan, Pemkab Mojokerto sangat memperhatikan dalam pengembangan seni dan budaya. “Semua potensi itu akan kita bangkitkan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pelaku seni dan budaya serta masyarakat Mojokerto dalam bentuk memiliki wadah kegiatan untuk meningkatkan potensi seni tradisi,” ungkapnya, Sabtu (19/04/ 2014). Sehingga lanjut Wabup, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama para seniman dan Budayawan. Wabup berharap Festival Bantengan, tidak hanya sebagai kegiatan rutinitas saja tetapi lebih dari pada itu sehingga kesenian ini bisa dapat lebih kreatif dan inovatif serta mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat Mojokerto untuk menyaksikan. “Mudah-mudahan hasil pembinaan ini dapat optimal seperti yang telah kita raih dalam seni pendalangan. Dimana Kabupaten Mojokerto mampu tampil sebagai penyaji terbaik dalam festival pendalangan se-Jawa Timur,” tegasnya orang nomor dua di Kabupaten Mojokerto ini. Sementara itu, Penasehat Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto (DKKM), Bambang Sugiono mengatakan, menurunnya jumlah peserta ini karena minat dari peserta yang memang turun. “Ini sudah dioptimalkan karena panitia sudah datang ke tempat bantengan dengan harapan mereka ikut festival,” katanya. Masih kata Bambang, menurunnya minat peserta dimungkinkan karena kemasan acaranya yang kurang menarik. Bambang menjelaskan, jika dalam penilaian festival bantengan tersebut diantaranya penampilan, kemampuan gerak, kemampuan iringan, kemampuan penyajian dan harmonisasi peserta. “Peserta harus menggemas sedemikian rupa agar terlihat lebih menarik, terkait kostum itu sendiri harus lebih beda untuk menarik juri. Panitia sudah menyiapkan hadiah berdasarkan kriteria, satu grup dengan penyajian terbaik, tiga grup penyaji unggulan dan terakir tiga grup kategori penyaji harapan,” jelasnya. (cak gun)

Probolinggo

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Wakil Walikota Probolinggo Sidak Ujian Nasional Tahun 2014 Probolinggo, SMN - Dalam rangka Mengantisipasi pelaksana Ujian nasional (UN) Tahun 2014 hari ini (14/4) Ujian pertama tingkat SMA, SMK dan yang sederajat dari kebocoran soal,yang beredar rumor selama ini melalui S M S dari orang orang yang tidak bertanggung jawab. Wakil walikota probolinggo, HM Suhadak SPd. melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah, yang kali ini sidak di SMK Negeri 1, dengan didampingi oleh Setda Kota Drs. H. Johny Haryanto, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Endro Suroso, MM. MPd., Kepala Bidang Pendidikan Menengah Drs. Sukardi, M.Si, serta dari fihak keamanan Kapolres kota Probolinggo AKBP. Iwan Setyawan SH, Komandan Kodim 0820 Letkol.Inf. Heru Agung. SH. HM. Suhadak dan Rombongan dalam sidak tersebut hanya memantau pelaksanaan Ujian tersebut dari luar ruang kelas, dan mendapat penjelasan dari kepala sekolah SMKN 1, Didik. Selama lebih kurang 30 menit Wakil Walikota dan rombongan ke SMKN 1 ini HM, Suhadak mengatakan “Sidak ini bertujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan

Wakil Walikota dan rombongan saat sidak di SMKN 1 Kota Probolinggo

UN tahun ini benar-benar berjalan lancar atau tidak. Dan hingga saat ini semua berjalan dengan lancar dan tidak ada laporan ada kendala”. Kepada kepala SMKN 1 Wakil Walikota menanyakan soal distribusi soal dan keadaan siswa dalam mengikuti UN steril dari handphone. “Dari kepala sekolah mengatakan bahwa distribusi soal ujian aman. Untuk mengantisipasi kebo-

coran soal,kami menerapkan aturan yang ketat. Distribusi soal ke sekolah waktunya,yakni pukul 6.30. sementara pelaksanaan UN dimulai pukul 07.00 dan soal dijaga ketat serta dikawal petugas kepolisian,” Menurut wawali HM Suhadak, apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan UN, dan terbukti secara syah melakukan pelanggaran, akan diproses dan dikenakan sanksi

sesuai dengan perundang-undangan. “Sebelumnya kami sudah menghimbau kepada siswa untuk tidak percaya dengan model sms yang katanya kunci jawaban. siswa jangan percaya dengan semua itu,siswa harus percaya diri”. Kepala Dinas Pendidikan kota Probolinggo mengatakan “Dengan persiapan yang sudah maksimal kita lakukan selama ini semoga tidak ada

Pemkot Malang Gelar Sosialisasi Sertifikasi Tanah Wakaf

Sambutan Wakil Wali Kota Malang

Malang, SMN - Banyaknya masalah yang terjadi terkait tanah wakaf menjadi perhatian tersendiri bagi Pemerintah Kota Malang. Untuk menjamin tanah wakaf di Kota Malang memiliki kepastian hukum, digelarlah Sosialisasi Prosedur Ser-

tifikasi Tanah Waqaf di Hotel Montana, Rabu (16/04). Wakil Wali Kota Malang, Drs. Sutiaji mengungkapkan masalah wakaf selama ini adalah salah satu persoalan sensitif yang ada di masyarakat. Karena itu adanya kegiatan

sosialisasi sertifikasi ini sangat penting untuk bisa menjamin kepastian hukum. “Berbicara masa-lah wakaf adalah berbicara masalah ibadah, dengan adanya kepastian hukum diharapkan pemberi wakaf bisa lega dan tidak terjadi masalah dikemudian hari,” jelas Sutiaji, Rabu (16/04). Pengalaman selama ini disebutkan Sutiaji seringkali masalah tanah wakaf kadang-kadang timbul saat pemberi wakaf sudah tiada dan ahli warisnya menuntut. Agar kejadian yang tidak diinginkan itu tidak terjadi lagi maka kepastian hukum tanah wakaf harus benar-benar diperhatikan. “Pernah kejadian saat saya masih bertugas di Komisi D di Kota Malang ada sertifikat wakaf 20 musala dan langgar digadaikan ke bank titil, ini tidak boleh terulang lagi,” terang Sutiaji.

Masalah wakaf di Kota Malang selama ini cukup merata dan tidak hanya terjadi di Kedungkandang, tetapi juga terjadi di lokasi lain di Kota Malang. Baik itu di Sukun, Madyopuro, Gadang, Mojolangu, Soekarno Hatta. “Agar masalah sertifikasi wakaf bisa segera dicarikan jalan keluar, dari kegiatan seperti inilah segenap elemen masyarakat bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” tegas Sutiaji. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Drs. Eddy Sulistyo mengatakan kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Malang meningkatkan wawasan masyarakat Kota Malang terkait sertifikasi tanah wakaf. Kegiatan ini diikuti sebanyak 175 peserta yang terdiri dari camat, lurah, dan segenap pihak terkait. (jun/lid)

Bupati Canangkan Programkan Peningkatan Jalan dan Perbaiki Sarpras Probolinggo, SMN - Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE didampingi sejumlah Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Rabu (16/4) melakukan tilik desa gotong royong sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) di Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan. Untuk sampai ke desa tersebut, Bupati Tantri bersama rombongan harus melewati medan jalan yang banyak mengalami kerusakan parah. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat orang nomor satu di Kabupaten Probolinggo ini. Dalam sambutannya Bupati Tantri menyampaikan bahwa pada tahun 2014 ada dua proyek yang akan dilaksanakan di Desa Wonoasri Kecamatan Kuripan. Yaitu, peningkatan jalan desa dan perbaikan sarana prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan. “Program tilik desa ini bertujuan untuk melihat dari dekat dan mengetahui apa yang dibutuhkan

oleh warga sekaligus sebagai bahan untuk menyerap aspirasi untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program kerja di Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu saya mengharapkan dukungan masyarakat, karena pembangunan tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat,” ungkap Bupati Tantri. Untuk bidang kesehatan kata Bupati Tantri, Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2014 telah meresmikan Puskesmas Pembantu (Pustu) Wonoasri untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan di Desa Wonoasri. Selain itu, disediakan pula dua unit mobil ambulance di setiap puskesmas. “Kebijakan ini muncul karena ada salah seorang warga yang mengeluhkan susahnya mencari transportasi untuk mengantar pasien ke rumah sakit. Sebab selama ini hanya mobil Kepala Desa yang dipakai untuk mengantar masyarakat ke pusat pelayanan kesehatan,” jelas Bupati Tantri. Di bidang pendidikan selain ada

Bupati Tantri saat meletakkan batu bata

penambahan satu kelas di tahun 2014 ini, Bupati Tantri menghimbau kepada semua warga Desa Wonoasri untuk selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada putra-putrinya untuk bersekolah agar nanti pendidikannya bisa lebih baik dari orang tuanya. “Saya berpesan kepada semua warga Desa Wonoasri untuk selalu

Penderita Kusta di Gresik Menurun Gresik, SMN - Penderita kusta di Gresik selama tiga tahun berturut-turut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Pada tahun 2013, penderita kusta mencapai 106 orang. Angka tersebut turun dibanding 2012, dimana penderita kusta mencapai 110 orang. Sedangkan pada tahun 2011 mencapai 156 orang. Wabup Gresik, M.Qosim mengatakan, menurunnya penderita kusta berkat kerjasama semua unsur kelompok masyarakat.”Untuk mendukung koordinasi penanganan

kusta, pemkab menerbitkan surat keputusan pembentukan tim pendamping orang yang pernah mengalami kusta,” katanya, Kamis (17/4/2014). Tim yang dimaksud lanjut M.Qosim terdiri dari berbagai instansi, elemen masyarakat serta organisasi keagamaan seperti Muslimat, Aisyiah, Nahdhlatul Ulama, dan Muhammadiyah. “Terbukti dengan program dan bantuan yang dijalankan oleh anggota tim ini, jumlah penderita kusta terus menurun dari tahun ketahun,” paparnya. (kus/mus)

berikhtiar dan jangan melupakan sholat karena itulah yang menolang kita nantinya baik di dunia dan di akhirat,” harap Bupati Tantri. Sementara Camat Kuripan Agus Setijono menyampaikan bahwa pengaspalan pertama di Desa Wonoasri dilakukan pada tahun 2006 silam. Namun jalan tersebut sering dilewati kendaraan pengangkut kayu maupun sarana transportasi warga. “Selain itu, jalan desa ini juga berfungsi sebagai jalannya air sehingga dapat mengerus permukaan aspal,” ungkap Agus. Dalam kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan tentang pendapatan penduduk Desa Wonoasri yang hidupnya jauh dari standar. “Alhamdulillah, Desa Wonoasri sudah pernah menerima bantuan dari Pemerintah Daerah. Tahun 2013 mendapatkan bantuan 10 mesin jahit dan tahun 2014 dapat bantuan lagi 10 mesin obras. Semoga bantuan ini dapat dimaksimalkan dengan baik dan ke depan menjadikan Desa Wonoasri semakin makmur,” pungkas Agus. (edy)

kendala tinggal menunggu hasilnya UN saja bagaimana, “Ditambahkan oleh Kabid SMP dan SMA, Sukardi,bahwa UN tahun 2014 untuk tingkat SMA atau MA dan SMK dilaksanakan mulai 14 April 2012 diikuti 3.891 siswa, dengan rincian 1.949 siswa SMK dan 1.942 siswa tingkat SMA /sederajat”. Lebih lanjut SUKARDI menjelaskan bahwa Seluruh siswa SMA dan sederajat yang melakukan unas kali ini dipastikan sudah siap baik secara fisik maupun mental. “Seluruh siswa SMA dan sederajat yang melakukan unas kali ini dipastikan sudah siap baik secara fisik maupun mental. Karena selain mendapatkan bimbingan belajar intensif mereka juga sudah megikuti doa bersama. Demikian juga dengan berbagai fasilitas yang ada disekolah penyelenggara”. Dihari pertama ujian nasional (UN) banyak siswa SMKN 1 Yang sempat berkomentar setelah menyelesaikan soal bahasa Indonesia, yang diantaranya Yolanda mengatakan sangat optimis “Saya yakin 100% bisa mengerjakan soal-soal bahasa indonesia”. Rike Yolanda berulang kali mengatakan bahwa soal-soal bahasa Indonesia yang dikerjakan saat UN

mirip dengan soal-soal uji coba dari pihak sekolah, “Seratus persen yakin dengan jawaban-jawaban tadi”. Berbeda dengan Rike Yolanda, Muhammad Yuliana mengatakan soal-soal yang dhadapinya berbeda dengan soal-soal yang diujicobakan oleh pihak sekolah. Namun, ia masih optimis bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan, “Iya insyaallah dan optimis bisa mengerjakan mata pelajaran berikutnya”. Baik Rike Yolanda dan Muhammad Yuliana,maupun siswa SMK Negri 1 Kota Probolinggo,telah mengikuti serangkaian uji coba UN oleh pihak sekolah. Sementara itu pelaksanaan UN berjalan lancar dengan pengawasan penuh dari pihak kepolisian. Sebelum pelaksanaan ujian, polisi sudah melakukan pemeriksaan di setiap ruangan. Ada tiga sampai empat polisi yang bepakaian preman berjaga ditiap sekolah ketika UN berlangsung. Menurut kapolres probolinggo AKBP Iwan Setyawan SH, mengatakan bahwa polisi yang menjaga sudah diamanahkan untuk tidak mengawasi terlalu dekat ruang ujian. Polisi sengaja dijauhkan dari ruang kelas demi meminimalkan dampak psikologis siswa peserta ujian

nasional. Sebelum pelaksanaan, Polres Probolinggo Kota bekerja sama dengan polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan di semua ruangan dan menurunkan beberpa personel kepolisian. Tindakan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan dalam pelaksanaan UN tahun 2014,oleh karena itu polisi juga bekerja sama dengan pengawas ujian. Selain menjaga jalannya ujian nasional (UN), polisi juga mengawal pengiriman lembar jawaban yang telah dikerjakan para pelajar untuk dkirm ke kecamatan, kabupaten/ kota, hingga provinsi. Polisi memastikan logistik UN tersebut akan sampai dengan aman hingga ke pusat. “Begitu ujian selesai dilaksanakan, soal akan dikirim kembali ke kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Polisi juga akan mengawal ketat pengiriman ini. Soal harus dipastikan bisa sampai hingga ke pusat, “Setelah selesai memantau UN, Wakil Walikota dan rombongan menyempatkan diri melihat Rumah Kompos yang dikelola oleh para siswa SMKN 1 tersebut dan mendapat penjelasan dari siswa, mengenai proses,bahan, sampai hasil produknya. (edy)

Bupati Anas Dorong Sarjana NU Jatim Kembangkan UMKM

Sambutan Bupati Banyuwangi

Banyuwangi, SMN - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur akan fokus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini dipilih untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan ekonomi umat, khususnya kaum Nahdliyin yang banyak bergerak di bidang UMKM. “Mayoritas kaum Nahdliyin masih bergerak di sektor ekonomi skala UMKM. Menjadi kewajiban bagi lembaga intelektual seperti ISNU untuk ikut berkontribusi secara pemikiran, jaringan, dan aksi untuk mengembangkan UMKM,” kata Ketua Umum ISNU Jatim Abdullah Azwar Anas di sela-sela acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) ISNU Jatim di Banyuwangi, Jumat (18/4/2014). Muskerwil yang diikuti

pengurus ISNU kabupaten/kota Jatim serta pengurus harian ISNU Jatim itu sepakat jika intelektual tidak boleh hanya berada di menara gading. Menurut Anas, intelektual harus turun gelanggang dan bertanggung jawab terhadap perkembangan di masyarakat. Karena itulah, ISNU Jatim dengan jaringannya di berbagai daerah akan mengoptimalkan seluruh daya dukungnya untuk memajukan ekonomi umat. Dalam konteks Jatim, kata Anas, dorongan ke pengembangan UMKM sangat relevan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada 2013 mencapai Rp 1.136 triliun, di mana sekitar 50 persen di antaranya adalah kontribusi UMKM. Sebagai wilayah dengan basis kaum Nahdliyin terbesar, mengembang-

kan UMKM di Jatim secara otomatis juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi kaum Nahdliyin. “Yang ISNU lakukan adalah mendorong melalui kerja-kerja kolektif di tingkat lokal. Salah satunya dengan mendorong pengembangan pasar produk dan jasa UMKM ke industri besar agar tercipta linkage. Seperti contoh di Banyuwangi yang petani hortikulturanya kami sambungkan dengan pemasar dan industri, sehingga ada jaminan harga di petani,” jelasnya. ISNU Jatim akan menggandeng sejumlah pihak swasta dan BUMN, termasuk kalangan perbankan, untuk mengembangkan UMKM, terutama di basis-basis pesantren. UMKM-UMKM terpilih akan didampingi dari sisi manajemen keuangan, pemasaran dan diversifikasi produk/jasa. “Yang penting juga adalah memberi sentuhan kewirausahaan di kalangan santri di pondok pesantren agar santri-santri bisa menjadi problem solver bagi ekonomi umat,” kata Anas. ISNU Jatim juga akan berupaya memfasilitasi masalah pembiayaan dengan menciptakan kerja sama dengan sejumlah koperasi dan perbankan. “Dalam hal ini, kami berharap bermunculan koperasi dan BMT (Baitul Mal wat Tamwil) yang bisa menjadi solusi bagi pembiayaan UMKM,” pungkas Anas.(msj/rif)

Banyuwangi-BPK MoU Akses Data Transaksi Rekening Online Banyuwangi, SMN - Setelah mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) 2013, Pemkab Banyuwangi terus berbenah dalam melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ini ditandai dengan kesepakatan bersama (MoU) dengan BPK Pusat dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang akses data transaksi rekening secara online. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, Kamis (17/4) mengatakan, kesepakatan bersama yang melibatkan tiga pihak tersebut untuk memberi keleluasaan pada BPK Pusat dalam mengakses data transaksi keuangan (cash flow) Pemkab secara online yang ada di Bank Jatim. Dengan sitem online ini memungkinkan BPK sebagai

pengawas internal pengelolaan keuangan bisa mengakses data keuangan pemkab secara real time dimanapun. Melalui internet/ VPN, BPK bisa melakukan pemeriksaan langsung dari Jakarta. Tanpa perlu hadir secara fisik di Banyuwangi. Djajat melanjutkan, pemberian akses transaksi keuangan pada BPK itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Ini memudahkan proses pemeriksaan yang dilakukakan oleh pihak BPK terhadap transaksi keuangan Pemkab Banyuwangi. Dengan sistem ini, BPK dapat memantau dan mengakses seluruh pergerakan dan transaksi yang terjadi di rekening milik Pemkab Banyuwangi yang ada di Bank Jatim sebagai salah satu kas daerah. Dan bila ditemukan kejanggalan bisa langsung di warning oleh BPK. Lewat kerjasama ini juga

bertujuan agar prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus tercapai. Efektivitas dalam arti menghemat waktu dan biaya pemeriksaan. Di sisi lain transaksi keuangan Pemkab tiap saat bisa diawasi, mengikuti prinsip akuntabilitas. Sebelumnya, mulai tahun 2012 Pemkab Banyuwangi telah melakukan kerjasama dengan BPK Provinsi Jatim masalah eaudit laporan keuangan. E-audit ini diterapkan pada seluruh laporan keuangan mulai dari perencanaan hingga laporan akhir. (msj/rief)

Galeri

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Rapat Koordinasi dan Workshop Kompetensi Wartawan SKU Suara Media Nasional di Pacet-Mojokerto

Redaksi dan Crew SKU Suara Media Nasional

Sesi tanya jawab dan koordinasi bersama

Suasana Rapat Koordinas dan Workshop Kompetensi Wartawan SKU Suara Media Nasional, 18-19 April 2014 kemarin di Villa Pacet Mojokerto

Penyerahan SertifikatWorkshop Kompetensi Wartawan secara simbolis oleh Redaktur Pelaksana

Penyerahan SertifikatWorkshop Kompetensi Wartawan secara simbolis oleh Komisaris Utama

Lokasi Rapat Koordinasi SKU Suara Media Nasional dan Workshop di Villa Green Pacet Mojokerto Foto bersama Redaksi dan Crew Surat Kabar Umum Suara Media seusai pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Workshop di PacetMojokerto, 18-19 April 2014 kemarin

Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers

Nusantara

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Ridwan Mukti berharap Musi Rawas Cerdas, Sehat dan Mandiri Musi Rawas, SMN - Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti berharap dengan diterapkannya program-pragram yang pro rakyat akan menjadikan masyarakat Musi Rawas Cerdas, Sehat dan Mandiri. Harapan Bupati Musi Rawas tersebut sesuai dengan harapan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang antusias menyambut Hari Jadi Kabupaten Musi Rawas ke-71 (20 April 1943-20 April 2014). Di usia yang ke-71 ini masyarakatnya pun mengaharapkan impiannya terwujud, seperti halnya pendidikan yang saat ini telah membaik dari waktu ke waktu, akses berobat masyarakat ke Puskesmas dan generasi penerus menuju sekolahan pun kini lancar seiring pembagunan jalan yang terus menggeliat. Pertumbuhan ekonomi pedesaan kini mulai perpihak pada masyarakat. Kabupaten Musi Rawas memiliki lahan pertanian yang sangat luas tentu menjadi tumpuan harapan masyarakat Kabupaten Mura agar lebih sejahtera. Harapan itu untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pertanian menjadi utama. Saya berharap bantuan bibit perkebunan seperti Karet dan sawit serta bantuan bibit pertanian seperti Padi Dayang Rindu, jagung, kedelai dan bibit tanaman holtikultura terus mengalir. “Dengan adanya bantuan

bibit yang berkualitas, kami optimis akan memproduksi hasil pada perkebunan dan pertanian kami akan meningkat,” kata Sarnubi Penati Karet di Desa Batu Gane, Kecamatan Selangit. “Harapan kita sebagai petani tentu melalui lahan kita yang luas bisa lebih menyejahterakan kita sebagai petani. Sekarang pertanian kita lebih maju dan meningkat, karena desa yang melaksanakan panen raya juga sudah banyak. Itu tandanya sudah sangat baik, namun jangan membuat kita terlena. Mudah-mudahan kedepannya pertanian kita lebih meningkat dari tahun sebelumnya.” Katanya Johan warga Desa Pedang, Kecamatan Beliti mengaku bangga menjadi masyarakat Kabupaten Musi Rawas karena semakin tahun perkembangannya maju pesat. Kemajuan dalam bidang pembangunan baik pendidikan, kesehatan dan pembagunan ekonominya mulai terasa dan telah dirasdakan oleh masyrakat luas. “Perubahan terjadi dan kami merasakannya sejak Musi Rawas ini di pim pin oleh Bupati H Ridwan Mukti, selama ini kita masih sangat tertinggal dengan daerah lain,” kata Johan. Kabupaten Mura sekarang memiliki 14 Kecamatan karena berkurang pasca pemekaran dengan

Daerah Otonomi Baru (DOB) Muratara. Kabupaten ini memiliki visi untuk mewujudkan Mura Cerdas, Mura Sehat, dan Mura Mapan. Maka dari itu masyarakat pun sangat mengharapkan ketiga cita-cita tersebut segera terwujud guna menciptakan generasi Musi Rawas Darusalam di masa yang akan datang. Sopir Interkuler yang sengaja singga di Komplek Perkantoran di Kawasan Agropilitan Center (AC) menuturkan, daera ini (Musi Rawas) sangat maju, karena bangunan perkantoran di pusatkan di kawasan AC. Sehingga, memudakan masyarakat yang ingin mengurus keper-

luan terkait dengan pelayanan pemerintah seperti Pembuatan Suarat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, KTP, KK, dan lain-lain. “Komplek pemerintahan sama halnya dengan pelayanan satu atap, karena jarak tempunya tidak berjauhan, tidak perlu waktu seharian utnuk menjangkaunya.” Kata Man Tenggiling sambil memandang Masjid Musi Rawas Darusallam depan Alun-alun Kabupaten Musi Rawas, persisnya di Bundaran simpang empat Jalan Lintas Sumatera depan Kantor Polisi Resor Musi Rawas. (Abu)

Pelaksanaan Pileg di Kurun

Suasana pelaksanaan Pileg di Desa Tewang Pajangan

Gunung Mas, SMN - Panitia Pemilihan Kecamatan Kurun telah melaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Anggota DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten melalaui beberapa PPS yang ada di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengah.Hal itu berjalan dengan

tertib aman dan terkendali, dari awal hingga ahir, walaupun ada beberapa PPS yang kesal dengan apa yang telah dijanjikan oleh pihak KPUD Gunung Mas, bahwa kotak Suara di ambil langsung oleh KPUD tetapi, PPS tidak mau ambil resiko dan tidak mau menahannya lama di PPS. Ketua PPS Desa Penda Pilang

Terdakwa Narkoba Asal Perancis Menolak Difoto

Terdakwa kasus kepemilikan narkoba seberat tiga kilogram, Francois Jacques Giuily asal Perancis. H Ridwan Mukti Bupati Musi Rawas, Sumsel

Leuntung I Dehes “ saya agak kesal dengan dengan informasi yang disampaikan oleh Sekretaris PPK Kurun, yang saya kesal bukan dengan PPK tetapi dengan KPU, katanya mereka yang ngambil kotak suara dan menyerahkan ke PPK . Kami tidak mau ambil resiko toh kerjaan sudah selesai, dan aparat keamanan yang bertugas juga gelisah nunggu mereka KPU yang datang mengambil kotak suara, dan lagi biaya untuk menunggu kotak tidak ada maka kami dengan kepala Desa Penda Pilang beserta aparat keamanan dan anggota PPS dan Anggota Sekretariat PPS mengantarnya langsung ke PPK. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua PPS Desa Tumbang Karanganto,” Kami tidak mau Kotak suara lama ditempat kami biarpun tidak ada dana untuk mengantar kami antar sendiri bersama Kepala Desa dan Aparat Keamanan, Karna sudah selesai untuk apa juga ditahan

beberapa hari, trus tidak ada kepastian kapan hari dan jamnya mereka KPUD yang ngambil. Trus bagaimana kosumsi nya bila kita terus menunggu, kitakan juga banyak kerjaan lain. Masalah biaya ngantar kami atasi saja”. Kata beliau kepada SMN. Sementara itu di tempat terpisah Ketua PPS Desa Tewang Pajangan juga mengatakan,” Kami juga mengantar sendiri ke Kurun Kotak Suara, walaupun ada inpormasi dari Sekretaris PPK, bahwa kotak suara dimabil oleh KPU tapi, karna tidak ada kejelasan maka kami antar bersama-sama , dan biaya ngantar kami tanggung bersama juga. Beliau juga mengatakan tanggal 16 kemarin ada pergantian biaya oleh KPUD, tapi Cuma Rp 300 000,- rugi Rp 100,000 kami, kami carter mobil waktu ngantar kotak itu Rp 400.000. tapi biarlah yang penting kotak suaranya tidak terkatung-katung di tempat kami. Katanya kepada SMN. (untng)

Denpasar, SMN - Terdakwa kasus kepemilikan narkoba seberat tiga kilogram, Francois Jacques Giuily asal Perancia, tiba di Pengadilan Negeri Kota Denpasar menggunakan mobil taha-

nan, Kamis (17/4/2014). Bersama dengan tahanan lainnya, Francois Jacques Giuily terlihat mengenakan rompi oranye. Dari balik jeruji besi ruang tahanan yang berada tepat di

belakang gedung sidang PN Denpasar, Francois tampak berbicara dengan penerjemahnya sesaat sebelum sidang. Ketika hendak memasuki ruang sidang Sari, pria asal Prancis ini melambaikan tangannya kepada awak media dan berkata dalam bahasa Inggris yang terbata-bata, ‘No photo please’. Melihat ketidaknyamanan Francois, kemudian pihak sekuriti PN pun mengajaknya masuk ke dalam ruangan sidang. Selain bersama penerjemah, Halidah, tampak seorang perempuan bule yang juga berasal dari Perancis menemani Francois di ruang sidang. Pria berambut tipis ini disidang untuk kedua kalinya terkait narkoba berbentuk sabu seberat tiga kilogram yang berada dalam koper merahnya. (wir)

Bupati Bojonegoro Akui Tak Ada Kang Yoto Effect untuk PAN Bojonegoro, SMN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur (DPW Jatim), Partai Amanat Nasional (PAN), Suyoto mengaku tidak terlalu namanya untuk PAN dalam PIleg 9 April lalu. Meskipun dia saat ini menjabat sebagai Bupati Bojonegoro, namun suara PAN dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 ini masih kalah dengan partai lain. “Saya di Partai tidak terlalu berpengaruh karena orang sekarang bisa membedakan. Saya bukan memilih Yoto tapi memilih calon legislatif,” ujar Kang Yoto, sapaan akrabnya, Sabtu (19/04/2014). Bupati yang sudah menjabat selama dua periode itu mengaku, dalam Pileg ini tidak berpengaruh. Namun, menurutnya, jika dalam Pemilihan Bupati ia mendapat banyak simpatisan yang hingga rela menjua kambing untuk pencalonannya. “Kalau dulu saya jual kambing untuk dukung Kang Yoto untuk Bupati dua periode,” ujarnya menirukan ucapan salah seorang simpatisannya. Sedangkan dalam Pileg ini Suyoto lebih sering terlihat terjun langsung dalam pelaksanaan kampanye. Saat disinggung hal itu dilakukan untuk memaksimalkan suara PAN, Ia membantah. Kampanye yang dilakukannya itu karena memberikan pelajaran

Kang Yoto blogbojonegoro.com

berpolitik yang dilakukan seorang pemimpin. “Penguasa kalau mau berpolitik justru harus menggunakan saluran yang benar, bukan dengan cara memerintahkan melalui kekuasaannya. Dengan hal itu (turun lapangan) saya tidak melakukan rekayasa dengan kekuasaan saya,” ungkapnya. Dalam Pileg ini Yoto berharap mendapat suara tujuh kursi di DPRD. Seperti diketahui dalam perhitungan sementara, Partai Golkar diprediksi akan mendapatkan kursi DPRD Bojonegoro paling banyak. Sehingga diprediksi partai berlambang beringin tersebut akan kembali memimpin lembaga legislatif. Partai Golkar

mendapat prolehan sementara 97.150 suara. Disusul Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 93.075 suara. Selanjutnya, Partai Demokrat masih bertengger di posisi ketiga dengan perolehan sementara 90.183 suara. Sedang posisi ke empat diduduki PDIP dengan perolehan sementara 79.989 suara, beda tipis dengan perolehan sementara PKB yang mendapat 79.846 suara. Untuk Partai Nasdem berhasil mendapatkan 40.412 suara, PKS 50.230 suara, Partai Gerindra 74.737 suara, PPP 64.202 suara, Partai Hanura 33.162, PBB 2.113 dan PKPI 25.452 suara. (tian)

Olahraga

Timnas U-19 Tatap Turnamen di Spanyol

Kalah di Copa, Aib Barca Bertambah

Lionel Messi gagal bawa Barca keluar krisis

Bola, SMN - Kekalahan Barcelona atas musuh bebuyutannya, Real Madrid di final Copa del Rey tengah pekan kemarin, masih menyisakan catatan buruk untuk sang raksasa Catalan. Dipermak 1-2 di Estadio Mestalla, Blaugrana dipastikan kehilangan satu trofi lagi musim ini. Dan kini mereka di ambang finis tanpa gelar dengan hanya menyisakan satu asa di liga, itu pun harus berjibaku ketat denganAtletico Madrid dan Real Madrid.

Statistik mencatat jika sejak 2008, Barca tak pernah gagal dalam salah satu dari tiga gelar - entah itu di liga domestik, piala domestik atau piala Eropa. Selain itu, hasil buruk kemarin memberi mereka kekalahan ketiga di laga resmi dalam tiga kompetisi berbeda - kali pertama dalam 115 tahun sejarah klub. Kekalahan ketiga beruntun tersebut juga yang pertama dalam kurun lebih satu dekade atau kali terakhir periode JanuariFebruari 2003 silam. (gus/bola)

La Nyalla Mahmud Mattalitti

Bola, SMN - Usai merampungkan Tur Timur Tengah, Timnas Indonesia U-19 bakal mengikuti turnamen di Spanyol. Turnamen tersebut rencananya digelar bulan Agustus mendatang. Garuda Jaya sudah merampungkan sederet agenda dalam Tur Timur Tengah, mulai dari ibadah Umroh di Mekkah hingga menjalani lima laga uji coba. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), La Nyalla Mahmud Mattalitti, berharap agar hal tersebut bisa dijadikan tambahan bahan evaluasi untuk membenahi semua kekurangan. Dengan begitu, mereka bisa tampil maksimal di Piala Asia bulan Oktober nanti. “Masih ada uji coba internasional yang diprogramkan BTN. InsyaAllah, Agustus nanti tim ini akan ke Spanyol untuk mengikuti turnamen di sana. Semoga hasilnya makin

matang,” ungkap La Nyalla. Meski ada beberapa yang harus dimaksimalkan dan dibenahi, bagi La Nyalla, secara umum ada perkembangan positif selama di Timur Tengah. “InsyaAllah ke depan lebih baik dan saya harap anak-anak tidak pernah lupa bersyukur dan tetap rendah hati,” pungkas sosok yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI tersebut. Pada laga pamungkas Tur Timur Tengah, Garuda Jaya ditahan Al Shabab U-19 dengan skor 2-2 di Training Field 1st, Al Shabab AlArabi Complex, Al-Mamzar, Dubai, UAE, Jumat (18/4) malam WIB. Masing-masing gol Indonesia diperoleh melalui Dimas Drajad dan Zulfiandi. Sementara itu, tim lawan mengimbangi lewat Jasem Hassan dan Mohamed Obaid. (gus/bola)

Chelsea Kalah

Mourinho Tegaskan Empat Poin Bola, SMN - Jose Mourino kembali ‘berulah’ di depan para wartawan. Seperti biasa, Mou memang selalu suka memanfaatkan pers untuk membantu timnya, kadang bahkan Mou mengambil alih semua kesalahan sendiri. Setelah Chelsea takluk dari Sunderland dalam lanjutan Premier League, Mou menunjukkan kekecewaannya dengan cara yang unik. Ia tidak mau menjawab pertanyaan wartawan tetapi langsung menegaskan empat poin yang ada di pikirannya. Secara umum, Mou memuji

kinerja penggawa Chelsea yang dianggap sudah tampil maksimal. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada Sunderland yang bisa mencuri tiga angka. Yang menarik tentunya adalah sindiran Mou kepada wasit Mike Dean. Mou secara sarkastik memuji kinerja Dean yang sebenarnya cukup mengecewakan dalam laga tadi. Yang lebih aneh, Mou memuji Mike Riley, pimpinan para wasit di Inggris. Berikut adalah kutipan ucapan Mou setelah kekalahan dari Sunderland. (gus/bola) Mou tegaskan empat poin

Fokus

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014 Karisedenan Madiun

KPPT Ponorogo

Sosialisasikan IMB dan Ijin HO

Suasana sosialisasi HO dan IMB di Pulung

Ponorogo, SMN - Berbagai upaya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Ponorogo untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain penyediaan sarana dan prasarana yang memadai yakni ruang pelayanan yang representatif KPPT Ponorogo juga giat memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait perijinan. Seperti sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Rabu (16/4) di kecamatan Pulung. “Ke-

giatan hari ini bertujuan untuk mensosialisasikan layanan perijinan dalam kaitan untuk meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi masyarakat”, jelas Drs. H. Mujianto, S.Sos kepala KPPT Ponorogo. Sosialisasi diikuti oleh limapuluh peserta dari seluruh wilayah kecamatan Pulung. Pada kesempatan tersebut disampaikan penjelasan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan atau HO.

Ijin HO merupakan ijin yang diberikan kepada seseorang atau badan yang hendak mendirikan tempat usaha dimana usaha tersebut berpeluang menimbulkan dampak, resiko, bahaya maupun gangguan terhadap masyarakat sekitar. Ijin HO merupakan awal dari semua perijinan yang harus dipenuhi oleh semua pengusaha. Jenis-jenis usaha yang harus berijin HO antara lain pasar swasta, penggilingan padi pengolahan tapioka, pembenihan dan pembuatan benih pada sektor pertanian tanaman pangan, gudang, bar/restoran, taman wisata, perhotelan, klub malam/ diskotik/karaoke dan masih banyak lagi. Sedangkan ijin IMB merupakan perijinan yang diberikan pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi atau merawat bangunan gedung atau sarana prasarana bangunan gedung dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Adapun jangka waktu proses penerbitan IMB selambat-lambatnya 60 hari terhitung dari penerimaan surat permohonan IMB. Bagi masyarakat yang mendapatkan kesulitan ataupun memerlukan informasi lebih lengkap terkait perijinan bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Ponorogo. (any)

Caleg di Magetan Minta Uang Mereka Kembali Magetan, SMN - Tim sukses calon anggota legislatif (caleg) yang juga anak penguasa Kabupaten Magetan, Jawa Timur, meminta kembali “uang politik” yang diberikan kepada warga Kecamatan Sukomoro. Pasalnya, warga kecamatan tersebut tidak bisa memenuhi target jumlah suara untuk caleg yang mereka dukung tersebut. Karuan saja warga penerima di wilayah Desa Sokomoro yang mayoritas miskin itu, pontang panting mencari pinjaman. Pasalnya, uang pemberian caleg itu sudah digunakan berobat dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Saya dan istri diberi duit Rp 50 ribu oleh calon anggota DPRD Magetan. Langsung saya gunakan untuk berobat,”ujar Parto Sadi (80), warga Dusun Tawangrejo, Desa Tambak Mas, Selasa (15/ 4/2014). Ia mengungkapkan, uang suap politik itu diberikan oleh Suwaroni pegawai negeri sipil Pemkab Magetan, dan Suwaroni, guru SMK Bonaventura, Magetan. Keduanya, merupa-

kan tim sukses caleg yang juga anak Bupati Magetan. “Bingung juga, uang yang diberikan sudah habis kok diminta lagi. Untung ada tetangga yang memberi pinjaman,” kata Parto Sadi, yang sekarang mengaku kebingungan mengembalikan uang itu. Selain menimpa pasangan Parto Sadi dan Wagiyem, kebingungan mengembalikan uang dukungan caleg itu juga dirasakan keluarga Yadi. Uang politik yang diterima Yadi ini, sudah digunakan menyuntikkan anaknya yang kebetulan sakit panas ke mantri setempat. Hal yang sama juga dirasakan Setyo Widodo warga RT 5/RW 03, Dusun Tawangrejo, Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ini. Bapak tiga anak yang kesehariannya bekerja sebagai jutu parkir di Jalan Yos Sudarso, Magetan ini memiliki tiga anggota keluarga dewasa. Total keluarga Setyo Widodo mendapat uang sebesar Rp 75 ribu. “Setiap suara Rp 25 ribu, jadi saya dapat Rp

PKB Kabupaten Madiun Dominasi Kursi Dewan Madiun, SMN Nyaris sepertiga kursi di DPRD Kabupaten Madiun bakal didominasi politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sekretaris DPC PKB setempat Nuryanto mengklaim 13 politkusnya bakal duduk di dewan. Ilustrasi Pun, delapan di antaranya adalah wajah baru. “Ini tak lepas dari tepatnya strategi yang diterapkan”, kata Nuryanto, kemarin (14/4). Partai berlambang bola dunia memang menginstruksikan calegnya sering turun menyapa konstituen. Pola ini, kata Nuryanto, lebih efektif ketimbang memasang baleho atau alat propaganda lainnya. Selain itu, caleg diminta getol menyosialisasikan tata cara mencoblos yang benar kepada para pemilih. Setengah berkelakar, Nuryanto menyinggung slogan yang diusung partainya; “Maju tak gentar membela yang benar”. “Kami tak ingin kehilangan suara karena pemilih salah mencoblos. Surat suara dalam pileg hanya memuat nama bukan foto caleg yang bersangkutan. Sehingga kampanye dalam bentuk sosialisasi pencoblosan lebih efektif”, papar Nuryanto. Menurut dia, pemilih juga sudah pintar menentukan calegnya hingga ikut andil mengantarkan para wajah baru ke gedung dewan. “Track record anggota dewan lama ternyata juga ikut dicermati pemilih”, jelasnya. “Pemilih tidak akan memilih wajah lama yang memiliki rekor tidak begitu bagus. Mereka akan beralih pada mereka pendatang baru dengan harapan lebih baik. Sekecil apapun kesalahan yang pernah dilakukan para caleg lama, masyarakat akan terus mengingatnya”, terangnya. Berada di urutan kedua peraih kursi terbanyak adalah PDIP. Partai berlambang kepala banteng dalam lingkaran iniu meraih delapan kursi. Di urutan ketiga Partai Demokrat dengan enam kursi. Ketua DPC partai Demokrat Kabupaten Madiun Iswanto meuturkan, keberhasilan partainya mepertahankan enam kursi tak lepas dari sosialisasi intens yang dilakukan para caleg. “Kalau kita lebih sering mendekatkan diri secara langsung, masyarakat akan mudah mengingat”, terangnya.(sy)

Puluhan Siswa Batal Ikut Unas Parto Sadi dan Wagiyem warga Dusun Tawangrejo, Desa Tambak Mas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan ini terpaksa pontang panting mencari pinjaman setelah uang pemberian caleg yang sudah digunakan berobat diminta kembali.

75 ribu,” kata Setyo Widodo. Namun, setelah masa pemilu selesai, dan uang pemberian caleg itu habis digunakan memenuhi kebutuhan rumahtangganya. Datang dua orang yang diketahui tim sukses salah satu caleg petahana itu ke rumahnya. Saat itu Setyo Widodo sedang tidak dirumah dan ditemui istrinya. “Tim sukses itu minta kepada istri saya agar uang dukungan caleg-

nya dikembalikan. Tapi istri saya mengaku tidak tahu,”jelas Setyo Widodo. Padahal, lanjut Setyo Widodo, uang dukungan pemberian tim sukses caleg itu sudah habis digunakan memenuhi kebutuhan rumahtangganya. “Uang sudah saya kembalikan. Saya terpaksa bongkar tabungan untuk biaya sekolah anak,”kata penyandang distabilitas ini. (her)

Ruang kerja Ketua DPRD Kota Madiun, Tochir Rokani

Suara Jeblok dalam Pemilu, Ketua DPRD Pulang Kampung Madiun, SMN - Tochir Rokani menjadi Ketua DPRD dari partai besar hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, tidak menjamin untuk dapat kembali meraup suara dalam Pileg 2014. Meski menempati nomor urut 1 dalam daerah pemilihannya. Seperti yang dialami Ketua DPRD Kota Madiun periode 2009-2014, M.Tochir Rochani, dari Partai Demokrat. Terbukti, meski duduk sebagai ketua DPRD, dalam Pileg tahun ini ia tak mampu meraup suara sesuai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Bahkan hasil perolehan suaranya, jauh dibawah BPP. Karena dari hasil Quick Count maupun Real Count yakin tak bakal lagi duduk di kursi DPRD, meskipun hanya sebagai anggota, ia mulai mengemasi barang milik pribadinya dari rumah dinas di Jalan Dr.Soetomo, Kota Madiun, untuk pulang kampung. Menurut seorang penjaga rumah dinas Ketua DPRD Kota Madiun, Slamet, pengemasan barang pribadi mulai dilakukan dari perabot pecah belah, pakaian dan peralatan elektronik. Bahkan sekitar separo barang milik pribadi Tochir, sudah dibawa pulang ke rumah pribadinya, di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Padahal masa bhakti sebagai Ketua DPRD Kota Madiun, baru akan berakhir pada bulan Agustus mendatang. “Mulai berkemas sekitar tiga hari setelah Pileg kemarin. Ini masih separo yang belum dibawa pulang. Tapi kalau siang masih mampir kesini. Kalau sore sudah pulang ke Banjarsari”, terang Slamet, kepada wartawan, Rabu (16/4/2014). Menurutnya lagi, sosok Tohir Rochani, merupakan seorang yang pendiam seperti ketua DPRD sebelumnya. Karena itu, saat mengemasi barang-barangnya untuk dibawa pulang kampung, Tochir tidak menyampaikan pesan apapun kepada penjaga rumah. “Ya tidak ada pesan. Cuma bilang, wes aku tak pulang kampung sek (sudah, aku mau pulang kampung dulu). Cuma bicara begitu aja”, tambah Slamet. Untuk diketahui, Tochir Rochani yang kembali mencalonkan diri pada Pileg 9 April 2014 lalu, hanya mampu meraup 1.014 suara atau jauh dibawah BPP sekitar 2.700 suara. Sedangkan pada Pileg 2009, ia mendapat suara 1.600 lebih. (sy)

Sekda: DKP Harus Bertanggung Jawab Ilustrasi pelaksanaan Ujian Nasional

Ngawi, SMN - Puluhan siswa SMA/SMK di Ngawi terancam tidak lulus tahun ini. Pasalnya, mereka tidak mengikuti Ujian Nasional (Unas) meskipun sudah terdaftar sebagai peserta. Data yang dihimpun, sebanyak 33 siswa mengundurkan diri. Mayoritas berasal dari sekolah kejuruan. Sebanyak 32 siswa dari tujuh SMK tidak ikut Unas. Dan 23 diantaranya berasal dari SMK Al-Amnaniyah, Karangjati. “Mereka memang tercatat sebagai DNT (daftar nominasi tetap). Namun, mereka mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Unas”, kata Hadi Suharto, Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dindik Ngawi, saat dikonfirmasi, kemarin (16/4). Menurut dia, alasan siswa mengundurkan diri beraneka ragam. Ada yang mundur karena alasan menikah, bekerja, dan ada yang meninggal dunia. Hadi mengaku sudah meminta berkas pengunduran diri tiap siswa dari sekolah masingmasing. Hal itu sebagai bahan kajian Dindik terkait faktor pengunduran para siswa itu. Pun, seandainya ditemui indikasi kelalain dari sekolah yang bersangkutan, pihaknya akan bertindak tegas. “Intinya sekolah tidak boleh mengeluarkan siswa karena sekolah adalah bengkelnya siswa”, tegasnya. Terkait persoalan yang dihadapi siswa sehingga batal ikut Unas, Hadi mengimbau agar sekolah menjadi mediator melalui bimbingan konseling (BK). Dia juga menegaskan agar sekolah tidak sembarangan memberikan izin kepada siswa mengundurkan diri atau keluar dari sekolah. Pihak sekolah diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan wali murid. “Itulah fungsinya BK dibentuk. Supaya dapat menggali masalah untuk membantu siswa menyelesaikannya”, tambahnya. Hadi mengaku terkejut terkait banyaknya siswa SMK AlAmnaniyah, Karangjati. Kepala SMK sudha dipanggil menghadap saat hari pertama Unas digelar. Menurut dia, puluhan siswa tersebut sudah dinyatakan keluar dari sekolah berbentuk yayasan tersebut. Dindik tidak bisa berbuat banyak lantaran secara prosedur pengunduran itu sudah sesuai dengan mekanisme. “Pihak sekolah sendiri saat saya tanya tidak dapat mencegah. Karena pengunduran diri disertai pernyataan dari orang tua masing-masing”, ungkapnya. Dia menambahkan, keluarnya para siswa tersebut didominasi alasan sudah bekerja. Pun, rata-rata mereka sudah mengundurkan diri sejak Februari-Maret lalu. Bahkan ada yang sudah keluar sejak awal kelas XII. Namun, Hadi berniat akan kembali memanggil kepala sekolah SMKAl-Amnaniyah Karangjati dalam waktu dekat ini. Karena masih ada kecurigaan terkait mundurnya 23 siswa sekolah menjelang Unas digelar. “Rencananya dalam minggu ini akan kami panggil kembali”, tegas Hadi. (sy)

Ilustrasi sampah

Madiun, SMN - Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Madiun dinilai merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terkait menguapnya potensi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan 2013. Pun Sekretaris Daerah (Sekda) Soekardi sempat menyatakan kekecewaannya. “Kami sudah menyiapkan perda tentang itu, harusnya ya dijalankan”, kata Soekardi, kemarin (9/4). Dia menjelaskan, merujuk Perda Nomor 13 Tahun 2010, sudah seharusnya DKP memaksimalkan semua potensi yang ada. Baik non niaga, niaga, industri, maupun pelayanan persampahan khusus yang memiliki besaran retribusi variatif. “Jangan hanya pasar saja. Harus maksimalkan yang lain”, tegasnya. Dia merinci, mengacu perda tersebut, besaran tarif retribusi jasa pelayanan persampahan umum adalah Rp 2.000 perbulan, non niaga Rp 10.000 -Rp 15.000, niaga Rp 15.000Rp 30.000, dan industri Rp 10.000-Rp 100.000. “Pokoknya DKP harus bertanggung jawab. Kenapa hanya sektor pasar saja, yang lain itu dikemanakan?” tuturnya. Soekardi mengaku bakal meminta DKP untuk memaparkan kendala tidak optimalnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) itu. Pihaknya juga akan melibatkan dinas pendapatan daerah (dispenda) dan inspektorat untuk mengurai hal tersebut. “Sudah dibuatkan nota dinas wakil bupati agar inspektorat menindaklanjuti soal ini”, katanya. “Semua juga akan saya minta pemaparannya. Hasilnya, akan kami kaji dan rumuskan untuk mengoptimalkannya PAD dari sektor yang dikelolah DKP itu”, lanjutnya. Terpisah, Kepala Dispenda Kabupaten Madiun Indra Setyawan mengaku siap untuk memaparkan target PAD dari sektor retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. “Tidak masalah, kami siap saja diminta sekda memaparkan semuanya. Datanya ya sudah pernah disebutkan, kok”, terang Indra. Sementara itu, Inspektor Inspektorat Benny Adi Wijaya mengaku sudah menindaklanjuti nota dinas wabup terkait tidak optimalnya PAD dari sektor retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan tersebut. “Nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan”, ujarnya. Diberitakan sebelumnya, Bupati Madiun sempat mencak-mencak terkait temuan menguapnya potensi retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Bahkan, dia sempat mengancam untuk mengganti petugas DKP yang tidak menjalankan tugas dengan maksimal.(sy)

Sambungan

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Pupuk Impor Jadi Pilihan Petani Kota Batu Kota Batu, SMN - Petani di Kota Batu, Jawa Timur, mulai beralih ke pupuk kimia impor karena pasokan pupuk ZA bersubsidi di daerah setempat masih belum mencukupi kebutuhan. Muslikin, warga Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, kepada Media Indonesia, Jumat (18/4), mengatakan petani sayur mayur dan buah apel mengeluhkan minimnya pasokan pupuk ZA. Padahal selama sebulan terakhir membutuhkan pupuk secara cukup untuk memulai musim tanam. “Pupuk ZA bersubsidi langka,” tegasnya. Pantauan di kios Desa Giripurno yang menjadi sentra pertanian sayur dan buah apel, hanya tersedia 10 sak pupuk ZA untuk jatah

sebulan. Sebelumnya, lanjut Muslikin, kios selalu menjual pupuk bersubsidi secara memadahi. Sehingga ketika dibutuhkan petani terutama saat tanam selalu tersedia. “Dulu untuk satu kios bisa mendapatkan kuota 60 sak sampai 70 sak. Sekarang jatahnya dikurangi, sehingga petani banyak yang beralih ke pupuk kimia impor,” katanya. Dalam posisi kekurangan pupuk tersebut, harga masih belum melonjak drastis karena kios menjual ZA bersubsidi Rp70 ribu per karung isi 50 kilogram, dan harga satu kwintal Rp140 ribu. Sedangkan untuk harga urea bersubsidi Rp90 ribu per karung. Bagi petani, lanjutnya, kekurangan pupuk ini cukup membingung-

Ilustrasi pupuk

kan mengingat mereka sekarang sangat membutuhkan pupuk saat memasuki musim tanam. “Pupuk ZA dibutuhkan untuk tanaman

sayur mayur. Tapi stok yang terbatas menyulitkan untuk membagi ke petani,” ujarnya. (fjar)

Dugaan Caleg Miliki WIL Sambungan dari hal. 1 Kecamatan Karangploso yang ditempati oleh WIL Saiful yang berinisial TN. Sedangkan WIL yang berinisial EL disewakan sebuah rumah dan dibukakan sebuah usaha salon dan rias pengantin di wilayah Kecamatan Wagir. Menurut warga yang dikonfirmasi oleh Tim Investasi SMN mengatakan Saiful adalah Caleg Gerindra yang bertarung memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Malang, untuk Dapil 7 Kasembon, Pujon, Ngantang, Dau, Wagir dan Kecamatan Karangploso. Setahu saya Pak Saiful adalah warga Kecamatan Dau dan sudah berkeluarga, cetus seorang warha yang namanya tidak mau dikorankan. Menanggapi isu yang berkembang dan tampaknya sudah menjadi buah bibir terutama di

wilayah Wagir, dimana WIL Saiful yang berinisial EL tinggal, EL pernah mengatakan kepada warga bahwa dirinya adalah istri seorang anggota DPR, terang seorang warga, tetapi semua itu hanya akal-akalan EL untuk mengelabuhi warga yang sebenarnya dirinya adalah wanita simpanan dari Caleg Partai Gerindra. “Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga”, penggalan syair lagu dangdut tersebut adalah kalimat yang pas, karena warga mulai ramai membicarakan hubungan khusus EL dengan Saiful. Sementara itu menanggapi dugaan perselingkuhan yang melibatkan salah satu kader Partai Gerindra, beberapa kader Partai Gerindra membenarkan bahwa Saiful memang Caleg Partai

Gerindra untuk Dapil 7, dan dia berpeluang untuk menduduki kursi DPRD Kabupaten Malang, setelah melihat hasil penghitungan sementara dengan nilai 3.650 suara ditambah suara partai. Tapi melihat tingkah lakunya sangat disayangkan sekali, karena bisa mengurangi kepercayaan masyarakat yang telah memilihnya. Sedang di intern Partai gerindra sendiri, tiap-tiap caleg wajib membuat pernyataan yang salah satu isinya adalah tidak boleh memiliki istri lebih dari 1 orang atau poligami. Untuk itu sebagai kader partai Gerindra kasus ini harus segera diselesaikan agar tidak menjadi bumerang di Partai Gerindra, harap salah seorang kader. (Tim)

Seminar Media Pemkab dan Pemkot Kediri

Bangunan Dermaga Sungai

Sambungan dari hal. 1

di wilayah sekitar Kabupaten/kota Kediri. Dalam hal ini lebih diutamakan instansi yang sering berhubungan langsung dengan wartawan yaitu Bagian Humas dan Protokoler, seperti Bagian Humas Setda Kabupaten Tulungagung, Kabupa-ten Trenggalek, Kabupaten

dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Mojo-kerto, Kabupaten Jombang dan juga Infokom Propinsi Jawa Timur. Dalam seminar yang dibuka Walikota Kedir,i Abdullah Abu bakar itu mendatangkan tiga narasumber dari dewan pers, yakni

Jimmy Silahi, Yosef Adi Prasetyo dan Imam Wahyudi serta dimoderatori oleh DR. S. Adi Suparto Dosen Universitas Airlangga Surabaya. Dengan adanya seminar sehari ini, Abdullah Abu Bakar berharap kedepan pers dan pemda menjadi

lebih dewasa. “Pers menyajikan berita-berita yang aktual dan bisa dipertanggungjawabkan pers bersama-sama pemda membangun pemerintah menjadi lebih baik”, ungkapnya. (hms/adv/kan)

ngan, tujuan aksi kelompok teroris adalah memancing reaksi brutal pemerintah. Dengan begitu, masyarakat akan bersimpati kepada kelompok teroris lantaran pemerintah dituding melakukan pelanggaran HAM dengan ‘perlakuan khusus’ terhadap pelaku teroris. Padahal, terorisme merupakan kejahatan luar biasa. “Respon pemerintah dinilai pelanggaran HAM berat, padahal mereka melakukan kejahatan luar biasa. Tetapi yang di blow up (media, red) respon pemerintah,” katanya. Ansyaad yang juga menjabat Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, itu menuturkan kelompok teroris menggunakan berbagai media sebagai corong teroris. Mulai media sosial, hingga media online. “Sedang kita tidak dapat berbuat apa-apa,” ujarnya. Atas dasar itulah, Ansyaad menilai pentingnya peran pers dalam pencegahan berkembangnya teroris. Ansyaad menyadari media mesti berimbang dalam menyajikan pemberitaan kepada publik. “Tetapi menurut hemat saya kita perlu melihat sisi keseimbangan menjamin keamanan dan keselamatan dengan isu HAM, adanya ancaman

HAM, upaya mengganti ideologi negara dengan doktrin yang keliru dalam beragama,” katanya. Ia yakin media dapat memberikan pencerahan kepada publik seputar kejahatan terorisme, termasuk paham terorisme yang mulai masuk ke kalangan anak muda jika tidak dilakukan aksi pencegahan di berbagai lini. “Saya berharap dengan penandatanganan MoU ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Dengan kerjasama ini secara profesional maka penanggulangan terorisme akan dapat lebih efektif,” katanya. Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan, secara materil MoU yang telah diteken kedua belah pihak tak berarti apa-apa. Pasalnya, semua pihak dan masyarakat bersepakat kejahatan terorisme adalah musuh bersama. Menurutnya, terpenting dalam MoU adalah aspek manajemen dalam mengatasi persoalan yang dialami media dalam mendapatkan informasi yang berimbang. “Sehingga ada pekerjaan lebih lanjut bagaimana menangani persoalan,” ujarnya. Mantan Ketua Mahkamah Agung itu berpendapat, pemberitaan terhadap aksi terorisme menjadi dilematis. Pasalnya, pemberitaan sebuah informasi peristiwa menjadi

hak publik. Sebaliknya, jika diberitakan menjadi propaganda bagi aksi terorisme. Namun, jika media memberitakan tanpa berpedoman keberimbangan pemberitaan dapat melanggar kode etik. “Jadi ini persoalan, kita akan diskusi bersama bagaimana kita memberitakan,” katanya. Dalam Pasal 2 nota kesepahaman, BNPT dan Dewan Pers berperan aktif dalam proses penanggulangan terorisme. Kedua belah pihak pun menyusun pedoman pemberitaan penanggulangan terorisme sesuai kode etik jurnalistik. Sedangkan dalam Pasal 3 menyatakan, BNPT bertugas dan bertanggungjawab menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pelatihan pemberitaan penangulangan terorisme melalui media massa. Penyusunan pedoman pemberitaan media massa terkait penangulangan terorisme dilakukan bersama. Dewan Pers, kata Bagir, akan menyusun aturan yang akan dijadikan pedoman bagi jurnalis yang meliput aksi terorisme di lapangan. “Kita akan menyusun lebih sempurna menjadi pegangan dan sebagai pedoman bagi temanteman wartawan di lapangan,” tukasnya. (red)

Teken MoU Sambungan dari hal. 1 “Penandatanganan MoU (memorandum of understanding) ini merupakan implementasi BNPT melakukan koordinasi pencegahan melawan terorisme,” ujar Kepala BNPT Ansyaad Mbai di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (15/4). Menurutnya, aksi terorisme merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), politik dan ideologi. Perlunya pencegahan di berbagai lini menjadi bagian tugas dari BNPT. Dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, setidaknya pencegahan penyebaran paham terorisme dapat berkurang. Ansyaad mengakui, melakukan perang terhadap aksi terorisme bukan perkara mudah. Dikatakan Ansyaad, kaum muda kerap kali menjadi ‘mangsa’ bagi kelompok teroris yang mengatasnamakan gerakan jihad. Kalau saja kelompok teroris era awal periode 2000-an lebih mengutamakan menghancurkan fasilitas umum, gerakan mereka kini menyasar doktrin pemahaman jihad dengan bertindak kekerasan. Doktrin itu pun diterapkan kepada kaum muda. Padahal, kata Ansyaad, kelompok teroris mengaburkan makna jihad sesungguhnya. Lebih jauh Ansyaad berpanda-

Warga Tuntut Kades Mundur Sambungan dari hal. 1 memberhentikan seorang kepala Desa tidak segampang itu, karena butuh proses yang sangat panjang. “Kejadian ini kan masalah etika, dan kalau memang Kades terbukti melakukan tindakan asusila, saya tidak serta merta memberikan sangsi, karena masih melalui proses hukum, itupun kalau terbukti.” Tutur Camat dihadapan warga Desa Locare. Waktu dikantor Desa. Dijelaskan, proses pencopotan seorang pejabat tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena harus ada ketetapan hukum, sedangkan yang dilakukan Budiharjo, terkait masalah etika. Kalau memang sudah ada keputusan tetap dari pengadilan, dan

dapat membuktikan tuduhan kepada Budiharjo, sehingga memberatkan yang bersangkutan maka sudah pasti akan dicopot jabatannya.” Ujarnya. Sementara itu, Kapolsek Curahdami, IPTU Sariadi, kepada warga mengatakan, hingga saat ini tidak ada laporan dari warga terkait dugaan kumpul kebo Kades Locare, sehingga Polisi tidak bisa mengambil tindakan untuk melakukan pemeriksaan. “Sebagaimana hukum kita, yakni menganut asas praduga tak bersalah, karena kasus ini menyangkut masalah etika, maka Polisi harus memanggil saksi-saksi dan tentunya dengan bukti-bukti yang kuat.” Tandas kapolsek.dan menambahkan.

Namun, kalau hal itu dapat dibuktikan dengan barang bukti yang kuat, termasuk saksi yang melihat pada kejadian itu Polisi akan menindak lanjuti, namun, tentunya harus ada pelapor dari masyarakat. “Kalau masalah mencopot atau memberhentikan kepala desa itu bukan urusan Polisi, Polisi hanya bertugas untuk menegakkan hukum, dan itu ranahnya camat dengan atasannya, tentunya Pak Bupati.” Tambahnya. Mendengar pernyataan ke dua pimpinan itu, Busri, mertua Budiharjo, mengaku bahwa apa yang telah dilakukan Kades terhadap Bibiknya sungguh sangat memalukan, karena yang ditiduri itu bukan

orang lain. “Oleh karena itu, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, Budiharjo harus mundur dari jabatannya, karena masyarakat tidak ingin dipimpin oleh orang yang tidak bermoral”, kata Busri, saat dihadapan Camat dan Kapolsek serta Danramil. Sementara itu, Budharjo, yang sejak tadi disembunyikan oleh aparat, untuk menghindari dari masa, akhirnya dikeluarkan dari ruangan, namun sebelumnya masyarakat diminta untuk tenang oleh Kapolsek. “Saya akan berhenti sebagai kepala Desa, tapi setelah proses hukum selesai, tapi kalau tidak, saya tetap menjabat sebagai kepala Desa”, tegasnya. (Yus)

Plengsengan Mojorembun Ambrol Sambungan dari hal. 1 rusak parah. Disepanjang plengsengan tampak retak disana sini sedang dibagian utara ambrol cukup panjang. Tampak batu batu besar dan potongan lapisan semen yang cukup tipis berserak bersama bekas material lainnya. Dari keadaan dilapangan diantaranya bahwa sungai tersebut tidak dialiri air yang deras diduga ambrolnya plengsengan tersebut akibat pemakaian bahan bangunan yang tidak sesuai standart [RAB]. Salah satunya seperti keterangan warga sekitar lokasi bangunan yang menjelaskan bahwa saat membangun plengsengan tersebut pelaksana menggunakan pasir dari dalam sungai setempat yang di naikkan untuk memasang pasangan batu dan

tidak memakai pasir pasang dari luar Padahal bila dilihat keadaan pasir sungai yang ada lebih menyerupai pasir urug bukan pasir pasang. Bila hal ini benar demikian sungguh sangat disayangkan. Ini menunjukan lemahnya pengawasan dari dinas dan membuat bangunan yang ada bermutu kurang bagus akibatnya merugikan pemerintah yang juga berarti menghamburkan uang rakyat. Kades Mojorembun ketika dikonfirmasi masaah ambrolnya bangunan plegsengan tersebut menyatakan akan melihat agsung ke lapangan karena seama ii tidak ada laporan mengenai hal ini. Bangunan ini masih dalam masa pemeliharaan jadi nanti akan dilanjutkan kepada

rekanan yang mengerjakan. Sementara pihak rekanan tidak bisa di temui bahkan ketika di hubungi melalui ponselnya selalu tidak di angkat. Camat Rejoso Drs Hariyanto,M Si ketika dikonfirmasi masalah ini menyatakan bahwa ambrolnya plengsengan di dusun mbulu desa mojorembun Rejoso itu yang harus bertanggung jawab adalah UPTD Pengairan kecamatan rejoso karena dialah yang melakukan pengawasan secara langsung dan yang bertindak sebagai panitia pengawas dan panitia penerima pengerjaan program pengairan tersebut. Lebih lanjut camat menjelaskan bahwa selama ini setiap program pengairan di wilayahnya tidak ada pemberitahuan kepada camat

sehingga camat tidak bisa menjawab ketika ditanya bila terjadi permasalahan. Seharusnya bila ada pembangunan di wilayah kecamatan Rejoso, Camat diberitahu supaya ikut membantu pengawasan pembangunannya sehingga harapannya memperkecil terjadinya mutu bangunan yang tidak standart yang merugikan semua pihak yang terkait. Karena itu Camat Rejoso berharap masalah ini harus diproses baik secara administrasi maupun secara hukum. Yang terjadi di mojorembun ini sungguh memalu-kan dan memilukan bagi wilayah Rejoso jadi harus di usut tuntas pungkasnya. Sedangkan UPTD Pengairan kecamatan Rejoso hingga berita ini dituls belum bisa di konfirmasi. [rmb]

oleh CV.Arya Laksa Pusat Palangka Raya pada tahun ini di desa mereka, Tak sesuai RencanaAnggaran Biaya (RAB). Pasalnya, dermaga yang menelan dana sebesar Rp 198 juta tersebut menurut mereka, semestinya menggunakan kayu ulin dipasang kayu benuas. “Seharusnya bangunan dermaga tersebut menggunakan kayu ulin, namun yang dipasang kayu benuas,” Ungkap warga yang tidak mau disebutkan namanya kepada SMN baru-baru ini. Untuk mengklarifikasi hal tersebut, SMN dan salah seorang

warga menemui pihak CV.Arya Laksa, yang beralamat di Jalan Pondang No.149. Saat dikonfirmasi H.Edi yang mengaku sebagai pemilik perusahaan, mengaku telah meminjam perusahaannya tersebut kepada temannya bernama, Joni. “Memang benar perusahaan itu milik saya, Tetapi dipinjam oleh teman saya Joni. Jadi supaya lebih jelas, sebaiknya kalian temui Joni saja. Karena Dia yang mengerjakannya,” ujar, H.Edi. Melalui nomor ponsel milik Joni yang diberikan H.Edi. SMN berupaya menghubungi, Joni baik

langsung maupun melaui pesan singkat (SMS). Namun hingga berita ini dimuat, telpon maupun SMS dari SMN tidak pernah diangkat maupun dibalas oleh, Joni. “Kalau sudah sampean sms tidak direspon, teruskan saja,” kata H.Edi melalui SMS kepada SMN, saat dimintan tanggapannya atas sikap Joni tersebut. Akibat sikap Joni yang tidak mau terbuka terhadap proyek tersebut, membuat warga semakin yakin, bangunan dermaga di desa mereka tersebut dikerjakan tidak sesuai RAB. (Mandau)

Tuntut PT. Taiyaoung Engrren Sambungan dari hal. 12 Munduk Mengatakan, “Kami sebenarnya mengharapkan Kehadiran Perusahan PT Taiyaoung Engrren bisa membantu masyarakat kami tapi, kenyataannya tidak bisa diharapkan”, tuturnya. Sementara, Ketua Mantir Adat Desa Pilang Munduk Ubak DS Tumun menuturkan “Kami seluruh Mantir Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Anggota BPD Desa Pilang Munduk, Desa Tumbang Hakau, Desa Tumbang Tariak dan Desa Tumbang Miwan Telah Menyurati PT Taiyoung Engrren pada tanggal 21 Pebruari 2014 lalu, Kami semua bertanda Tangan disitu, surat kami tembusannya pertikal. Dalam isi surat kami yaitu menuntut pihak PT Taiyoung Engrren untuk membayar kepada kami Warga Keempat Desa Tersebut sebesar Rp -+ 1 Triliun. Dan Dalam surat itu kami mengecam bila dalam Satu bulan surat kami tidak ada tanggapan maka kami akan melakukan tindakan dan menurunkan masa ke empat Desa ini. Ubak mengatakan memang tanggapan dari pihak Taiyoung tidak

ada yang langsung ke kami, tapi PT Taiyoung Engrren telah menyerahkan ke pihak Pemda Gunung Mas, Kami telah menerima undangan dari PJ Bupati Kabupaten Gunung Mas untuk membahas tuntutan kami kata Ubak. Undangannya pada tanggal 21 April 2014 ini, dalam undangan, yang bisa berkomentar Cuma 4 orang perwakilan dari ke Empat Desa tadi,” lebih lanjut Ubak mengatakan “ Jelas kami tidak terima bila tidak sesuai dengan permintaan kami, biar bubar saja PT Taiyoung itu bila tidak mengabulkan permintaan kami” kata ubak dengan tegas. Sementara itu Ketua Mantir Adat Desa Tumbang Hakau Leun Herbet juga mengemukakan beberapa keluhanNya,’’Terus terang kata mantir Adat, “Sejak PT. Tayoung Engreen ini beroperasi diwilayah keEmpat Desa kami, sepertinya bukan saling membantu dan menguntungkan malah sejak perusahaan ini masuk sudah terasa segi kerugian kami, seperti dulu tempat operasional PT. Tayoung Engreen, adalah tempat kami

berburu, mencari ikan, damar, nyatu, pantung, rotan, gemur, gaharu dan masih banyak sumber kekayaan alam sekitar pada waktu dulu yang bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kehidupan kami seharihari, namun setelah kehadiran perusahaan PT Taiyoung Engrren kami merasa sangat dirugikan. Lebih lanjut Iya, menuturkan ’’Memang perusahaan manapun yang mau berinvestasi di daerah kita, tidak kita keluhkan kehadiranNya, asal jangan seperti PT. Tayoung Engreen ini, yang tidak memperhatikan warga sekitar yang menjadi tanggung jawab sosial mereka.Dan pada intinya kami berharap kepada perusahaan tersebut hargailah kami, jangan sememaunya saja,”, ucapnya kepada SMN. Iya juga menambahkan, ’’perusahaan PT.Tayoung Engreen ini, selain tidak memenuhi tanggung jawab sosialNya kepada masyarakat sekitar, mereka juga mengekplorasi hutan kami , tidak ada kompensasi untuk warga sekitar,siapa yang rugi ? tentu warga”, kata beliau dengan nada kesal. (untng)

Penghargaan Risma Sambungan dari hal. 12 Penghargaan dari EBA tersebut diberikan karena Risma dinilai mempunyai kontribusi dalam membangun integrasi entitas Eropa. EBA menilai upaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemkot Surabaya menjadikan interaksi Surabaya dengan Eropa dan dunia menjadi lebih mudah dan akan terus berkembang. Risma mengatakan, penghargaan itu untuk seluruh warga kota.

Penghargaan itu bukanlah tujuan, melainkan pemicu untuk bekerja keras dalam menyiapkan masyarakat Surabaya sebagai masyarakat ekonomi ASEAN tahun depan. “SDM kita harus kuat karena kita tidak ingin menjadi penonton di kota kita sendiri,” ujarnya. Selain penghargaan tersebut, Kota Surabaya juga meraih penghargaan Socrates Award 2014 dari EBA untuk kategori “City of the Future”

(Kota Masa Depan) yang diserahkan pada Rabu (16/4/2014) malam di London, Inggris. EBA adalah perusahaan independen berbasis di Inggris yang memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai organisasi nonpemerintah, EBA mempromosikan transformasi ekonomi praktis, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. (syam)

CMYK

Edisi 132 / VI / 21 - 27 April 2014

Bersama Wujudkan Jombang Menuju Kabupaten ASI

Pelaksanaan pelatihan konselor dan motivator ASI

Jombang, SMN - Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang Ir. Hj. Tjaturina Yuliastuti Wi-

handoko MM terus berjuang mewujudkan mimpi besarnya yakni melahirkan generasi emas dengan men-

jadikan Jombang Kabupaten ASI. Hal ini semakin memantapkan mimpinya itu setelah Kabupaten Jombang

mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai Kabupaten Terbaik Nasional untuk Kelompok Pendu-

kung ASI, pada 17 Oktober 2013. Demi mewujudkan mimpi itu, Tjaturina menyusun langkah-langkah yang masif dan terstruktur. Bersama Dinas Kesehatan, jajaran SKPD terkait, Tim Penggerak PKK Kabupaten juga menggandeng PKK desa hingga kecamatan, yang juga melibatkan camat, kepala desa dan beberapa ormas. Melalui pelatihan konselor juga motivator ASI, ia menargetkan mencetak 1.000 kader motivator ASI se-Jombang. Bersama Dinas Pertanian, istri Bupati Jombang Nyono Suharli ini juga mencanangkan katukisasi atau menggerakkan penanaman pohon katuk di semua kecamatan. Mengkonsumsi daun katuk memang memiliki khasiat memperlancar produksi Air Susu Ibu. “Insyaallah kalau kita bekerja bersama, sinergi saling mensupport mimpi ini bakal terwujud”, tuturnya saat rakor lintas sector menuju Kabupaten ASI (16/4/2014) di ruang Suroadiningrat kantor pemkab Jombang yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alimudin, Kepala Dinas Kesehatan dr.Heri Wibowo MKes, pimpinan Rumah Sakit Pemerintah dan swasta, perusahaan swasta,

BUMD, ormas, pondok pesantren dan jajaran sekolah tinggi ilmu kesehatan di Jombang. Pada kesempatan tersebut dipaparkan oleh dr. Heri Wibowo Kepala Dinas Kesehatan tentang Upaya Peningkatan Pemberian ASI di kabupaten Jombang. “Target 80% untuk prosentasi cakupan capaian ASI di Kabupaten Jombang saat ini masih tercapai 71,8 %”, ungkap dr. Heri Sementara itu menindaklanjuti Perbup Nomor 10 Tahun 2012 tentang kewajiban rumah sakit di Jombang melakukan rawat gabung dan IMD dalam waktu dekat akan segera digodok rancangan Perda tentang ASI. Perda ini antara lain menyebutkan, semua bayi yang lahir di Jombang harus IMD (inisiasi menyusui dini) serta melarang pemberian susu formula pada bayi usia 0-6 bulan. Dengan semua langkah itu, istri Bupati Jombang ini optimistis targetnya untuk membentuk KPASI di 306 desa bisa terwujud. Sehingga, peluang menjadikan Jombang sebagai kabupaten ASI semakin lebar. Keseriusan Tjaturina dalam mendorong masyarakat memberi ASI bukan hanya pepesan kosong. Dia tak hanya pandai mem-

beri perintah, tapi sekaligus memberi teladan. Pada kedua putrinya, Tjaturina selalu memberikan IMD dan ASI eksklusif. Hal ini tidak lepas dari dukungan suami yang selalu siaga ASI. Maka tidak salah kalau Bupati Jombang Nyono Suharli disebut dengan Ayah ASI. Dari rakor Lintas Sektor Menuju Kabupaten ASI, respon positif ditunjukan dari semua yang hadir. Baik dari BUMD, SKPD di pemerintah Kabupaten Jombang, rumah sakit pemerintah dan swasta, perusahaan swasta juga organisasi masyarakat yang siap mendukung gerakan yang mulia tersebut. “Selama ini kami juga telah melakukan sosialisasi promosi pentingnya ASI, kami juga memiliki posyandu binaan, sudah ada pojok laktasi, tentu kami dengan senang hati dan siap berkontribusi untuk mewujudkan Jombang Menuju Kabupaten ASI”, tutur Catur dari RSK Mojowarno. Pun demikian dengan pimpinan perusahaan swasta yang hadir. Seperti perusahaan Mentari yang mayoritas karyawannya adalah laki-laki juga siap untuk memberikan sosialisasi bagaimana menjadi ayah ASI yang siap siaga. (bam/hms)

Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

Belum Dapat Memastikan Kapan Pencairan Carry Over TPP Ubak. DS. Tumun

Warga Tuntut PT. Tayoung Enggreen Terkait belum dilaksanakannya tanggung jawab sosial (CSR) kepada empat warga Desa oleh PT. Tayoung Enggren. Gunung Mas, SMN - Warga Desa Pilang Munduk, Desa Tumbang Hakau, Desa Tumbang Tariak dan Desa Tumbang Miwan Kecamatan Kurun, Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah melewati kepala Desa serta Ketua Mantir Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan BPD Desa masing-masing menuntut pertanggung jawaban dari PT. Tayoung Engreen sebanyak Rp, +- 1 Triliun. Karna PT.Taiyoung Engrren telah lama beroperasi diwilayah mereka dari tahun 2009 namun sampai sekarang belum ada tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat setempat. Kepala Desa Pilang Munduk, Bobby Irawan,ST. ketika dikonfirmasi oleh SMN , menuturkan, “ Selama Perusahaan ini beroperasi diwilayah desa kami ini yaitu dari tahun 2009 sampai sekarang belum ada bukti yang menunjukan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat desa kami,’’ seperti, Corperation Social Responsidibility (CSR), yakni untuk memberikan bantuan kepada Desa seperti kebun masyarakat yang diharuskan 2 ha per KK sampai sekarang masih belum ada, apalagi bantuan bantuan yang bersifat lansung seperti hal dalam membantu pembangunan tempat tempat ibadah, membantu masyarakat Desa dalam hal perbaikan jalan dan jembatan desa. Lebih lanjut Kades Pilang Bersambung halaman 11

Blitar, SMN - Meski telah menerima Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61 Tahun 2014, namun Dinas Pendidikan Kab. Blitar tetap belum dapat memastikan kapan pencairan carry over (kekurangan pembayaran) TPP selama 3 tahun berturut-turut, yakni untuk tahun 2010, 2011, dan 2012 akan dicairkan. Menurut Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Jumanto, belum pastinya pencairan ini menyusul dalam PMK hanya memuat kuota anggaran TPP reguler tahun 2014 yang besarnya mencapai Rp 340 miliar. Bersamaan dengan turunnya PMK tersebut, Dinas Pendidikan hanya menerima Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) untuk pencairan tunjangan tahun ini, dimana baru 4.677 SKTP saja yang sudah turun dari sekitar 5.000 lebih guru penerima TPP. Lanjut Jumanto, ketidakpastian pembayaran carry over TPP ini diluar kewenangan Dinas Pendidikan, karena keputusan penetapan kuota anggaran yang

“Belum pastinya pencairan ini menyusul dalam PMK hanya memuat kuota anggaran TPP reguler tahun 2014 yang besarnya mencapai Rp 340 miliar”, terang Jumanto. tertuang dalam PMK sepenuhnya ditangani pemerintah pusat. Hingga kini Pemkab. Blitar masih memiliki SILPA dari TPP tahun sebelumnya yang mencapai 56 miliar. Menurut Jumanto, SILPA ini dapat digunakan untuk membayar carry over TPP, kekuranganya kemungkinkan akan diambilkan dari anggaran TPP tahun ini jika masih terdapat sisa. Sampai saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar belum menerima pemberitahuan dari BPKAD perihal pencairan anggaran TPP. (mam/adv)

Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Jumanto

Risma Arak Penghargaan dari Eropa Keliling Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (dua dari kanan) memimpin acara arak-arakan penghargaan internasional kategori United Europe dari Europe Business Assembly (EBA) yang diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya.

Surabaya, SMN - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Minggu (20/4/2014), memimpin acara arak-arakan penghargaan internasional kategori United Europe dari Europe Business Assembly (EBA) yang diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya. Dengan menggunakan delapan mobil jip terbuka, Risma memamerkan beragam penghargaan yang diraih Surabaya dari Markas Korem Bhaskara Jaya di kawasan Bundaran Waru Surabaya menuju Balai

Kota Surabaya di Jalan Sedap Malam. Selain penghargaan internasional tersebut, diarah pula sejumlah penghargaan level nasional maupun regional. Iring-iringan tersebut menyusuri Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Darmo, Urip Sumoharjo, Basuki Rahmat, Gubernur Suryo, dan Yos Sudarso. Risma melambaikan tangan dan menyapa warganya yang tengah beraktivitas. Bersambung halaman 11