Page 1

Swiss Bantu Pengembangan Industrilisasi Perikanan RI Rabu, 12 Februari 2014 | Dibaca 56 kali

Short Url Jakarta, (Analisa). Untuk mendukung peningkatan kapasitas ekspor di sektor perikanan pemerintah mendapat bantuan pengembangan industrilisasi dibidang ini dari pemerintah Swiss melalui State Secretariat of Economic Affairs Switzerland (SECO). Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP), Saud Hutagalung mengatakan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah Swiss mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang bergerak di bidang produksi, pascapanen, pengolahan hinggan pemasaran produk ikan Indonesia. "Program ini sejalan dengan program industrilisasi yang sedang dikembangkan dan diimplementasikan oleh KKP," kata Saud pada acara "Kick Off Meeting" inisiasi pelaksanaan program "Increasing Trade Capacities of Selected Value Chain Within The Fisheries Sector in Indonesia" di Jakarta, Selasa. Pelaksanaan program ini melibatkan unit kerja di eselon I Lingkup KKP yang dikoordinasikan oleh Ditjen P2HP dan wakilnya dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Tujuan utama bantuan tersebut unggulan terpilih.

untuk meningkatkan dan penguatan kapasitas pemasaran komoditi perikanan

Komoditi yang akan dikembangkan untuk ditingkatkan kualitas, nilai prodaknya dan nilai ekspornya dalam kerja sama ini adalah udang, tuna, rumput laut, patin, bandeng dan pindang. Khusus pengembangan pindang utamanya ditujukan pada ketersediaan bahan baku di dalam neg eri, peningkatan mutu, keamanan pangan serta pemenuhan protein dan konsumen dalam negeri. Program bantuan teknik ini akan dilaksanakan di Sidoarjo dan Banten untuk pengembangan produk udang, untuk produk tuna akan dilaksanakan di Ambom dan Pelabuhan Ratu. Dan untuk Rumput Laut akan dilakukan di Sumba Timur dan Lombok Tengah. Sedangkan untuk pengembangan produk patin dan catfish akan dipusatkan pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Termasuk pengembangan bandeng di Jawa, Pindang di Sumatera Utara, Lampung, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Heinz Walker Nederkoorn mengatakan komponen-komponen dalam program bantuan ini meliputi lima subkegiatan. "Yang diawali dari kesepakatan produk, kebutuhan SDM, pemenuhan persyaratan pasar luar negeri, branding, hingga promosi ke pasar luar negeri," katanya. Heinz mengatakan bahwa bantuan akan dilakukan oleh pemerintah Swiss ini akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan yang bernilai sekitar 4.5 juta dolar AS. (try)


KKP Ambil Manfaat Alih Teknologi dari UNIDO, SECO Posted on July 10 2014by Liu She / IM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melihat peluang bisnis melalui peningkatan rantai nilai komoditi rumput laut baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga KKP mengambil manfaat dari program hibah UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), State Secretariat for Economic Affairs – Swiss (SECO) yaitu technology transfer (alih teknologi). Hibah mengalokasikan anggaran sebesar 4,500,000 USD atau sekitar Rp 5,4 milyar. Program hibah melibatkan tiga kementerian negara yaitu, KKP, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perindustrian (Kemeperin). Selain itu, UNIDO lebih berperan sebagai eksekusi penerapan program kerja hibah. “Anggaran 4,5 juta USD tidak bisa dinilai besar atau kecil. Tetapi kita dapat skill(keahlian, ketrampilan) dari implementasi program hibah. Kita yakin dengan teknologinya terutama untuk pengolahan rumput laut menjadi karaginan,” Dirjen P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) KKP Saut P. Hutagalung mengatakan kepada pers (8/7). Pelaksanaan program melibatkan unit kerja terkait lingkup KKP, akademisi dan segenapstakeholders sektor perikanan. “Minimal, hibah UNIDO bisa memperbaiki kualitas yang Semi Refined karaginan rumput laut.” Program hibah adalah hasil kerjasama KKP dengan UNIDO. Program berjalan selama lima tahun, 2014 – 2019. Sasaran utamanya, meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemasaran hasil perikanan dalam rantai nilai dan mutu yang lebih tinggi. “Kita juga berharap, industrialisasi rumput


laut dalam negeri sudah pada tahap produksi karaginan. Karena yang bisa diterapkan langsung untuk ketahanan pangan, yaitu karaginan.” Program juga mencakup konsultasi dan seleksi rantai nilai perikanan Indonesia. Keterlibatan para pemangku kepentingan menentukan komponen dan aspek-aspek utama. Pengerjaan dan implementasi program hibah lebih diarahkan pada capacity building. Pengembangan rumput laut olahan harus dibarengi dengan berbagai identifikasi. Misalkan lokasi yang paling sesuai untuk pengembangan komoditi, sangat penting. “Seperti Filipina yang berencana buka pabrik di sini. Mereka maunya, bahan baku tidak lagi kering. Tapi perusahaan kita belum punya dana, pengalaman. Pengolahan rumput laut kita mentok di semi-refined, keahlian sudah ditransfer. Sehingga teknologi (negara donor) bisa keluar, kita undang UNIDO dan SECO.” Di sisi lain, KKP menargetkan penerapan SLIN (sistem logistik ikan nasional) di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sebelum Oktober bulan ini, dan diresmikan tetap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C. Sutardjo. Pergantian Presiden dan anggota kabinetnya berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014. Tetapi peristiwa tersebut tidak berdampak pada rencana peresmian SLIN dan event lainnya. SLIN Muara Baru berkapasitas 500 ribu ton, dan sedang dalam tahap finishing (penyelesaian). “Untuk fasilitas listrik, kami masih tunggu PLN. Kondisi sekarang, pekerjaan berlangsung terus. Lingkungan terus diperbaiki, sehingga SLIN bisa efektif untuk menjaga kualitas ikan, dan mutu hasil tangkapan.” Rencana awalnya, MKP Sharif C. Sutardjo mau meresmikan SLIN bersamaan dengan acara Safari Ramadhan. Tapi peresmian tertunda, karena pertimbangan suasananya yang kurang tepat, dan tidak fokus. SLIN juga diterapkan di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Brondong, kabupaten Lamongan Jawa Timur (Jatim) dan Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) terutama fasilitas cold storage (pendingin) untuk ikan. “Kapasitas SLIN di Kendari sekitar 300 ribu ton, Lamongan 500 ribu ton.” SLIN adalah salah satu program milik pemerintah pusat untuk menjaga kualitas dan mutu ikan dari para nelayan agar selalu aman untuk dikonsumsi oleh para masyarakat. Peresmian, besar kemungkinan dibarengi dengan acaraInternational Fishery Conference and Exhibition pada tanggal 27 Agustus mendatang di JCC Senayan Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan diundang untuk peresmian acara expo nya. Tetapi secara partial, acara conference akan dihadiri oleh calon presiden hasil Pilpres (Pemilu Presiden) hari ini. “Kita nanti sudah bisa lihat siapa (presiden) terpilih, karena ada quick count (hitungan cepat hasil Pilpres). Kita undang presiden terpilih, kita mau lihat seberapa besar komitmen untuk pembangunan industri perikanan nasional karena hal ini penting.” Peresmian SLIN Muara Baru, sudah terlebih dahulu dengan pembangunan sarana dan prasananya. Selain Cold Storage, pengelola akan menyediakan sarana untuk trucking (bongkar muat), bak terbuka, dan lain sebagainya. “SLIN kan bukan hanya cold storage. Misalkan SLIN di Lamongan, termasuk penataan sistem pengiriman ikan dari Kendari.”


Editor : Hadi Ismanto |Selasa , 08 Juli 2014 - 18:38:33 WIB | Dibaca : 198 Kali | Share on printShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing ServicesMore Sharing Services0

Foto: Hadie/IRNewscom

@IRNewscom I Jakarta: MEMAHAMI semakin tinggi kebutuhan masyarakat dunia akan hasil perikanan laut seperti ikan patin dan rumput laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan produksi Hasil Perikanan Laut. Saut P. Hutagalung, Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan KKP menjelaskan hal tersebut pada acara Lokakarya Value Chain Screening of The Fishery Sector in Indonesia: Wild Capture, Aquaculture and Seaweed, di Jakarta, Selasa (8/07). Lokakarya yang digelar dalam rangka persiapan implementasi program hibah “Increasing Trade Capacities of Selected Value Chain Within The Fisheries Sector in Indonesia�. Program hibah tersebut adalah hasil kerjasama KKP dengan State Secretariat for Economic Affairs Swiss (SECO) dan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) ini akan dilaksanakan selama 5 tahun, dengan sasaran utama untuk peningkatkan dan penguatan kapasitas pemasaran hasil perikanan. "Lokakarya ini adalah kerjasama KKP, SECO dan UNINDO, dengan sasaran utamanya untuk peningkatkan dan penguatan kapasitas pemasaran hasil perikanan dalam rantai nilai dan mutu yang lebih tinggi," ungkap Saut. Program hibah ini nantinya akan melibatkan Unit Kerja terkait lingkup KKP, terutama dengan BPSDMKP, Ditjen


Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, kementerian/instansi terkait antara lain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, akademisi serta segenap stakeholders sektor perikanan. "Lokakarya ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan seleksi (screening) rantai nilai perikanan Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menentukan komponen dan aspek-aspek utama yang akan dikerjakan dalam implementasi program hibah," jelasnya Salah satu program hibah yang akan dikembangkan yakni pembentukan “Productivity Centre� dengan lokasi di Sekolah Tinggi Perikanan. Saat ini, implementasi program hibah berada pada Inception phase yang akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober 2014. Periode ini yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program hibah tersebut pada tahap selanjutnya. "Dengan adanya program hibah, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor dan elemen untuk menunjang keberhasilan pencapaian target ekspor dan target-target lain yang tidak kalah penting yang menjadi mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan," pungkasnya.[hdi]

KKP Genjot Produksi Tuna, Patin, dan Rumput Laut

Jakarta (Lmapost.co): Dirjen P2HP (Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan) Kementerian Kelautan dan Periknanan (KKP) Saut Hutagalung, mengungkapkan, kebutuhan masyarakat dunia akan hasil olahan ikan tuna, ikan patin, dan rumput

laut,

semakin

tinggi.

Karena

itu,

pihaknya

berupaya

terus

menggenjot

produksinya.

Hal ini disampaikan Saut dalam konferensi pers di sela-sela Workshop Value Chain Screening of The Fishery Sector in Indonesia bertajuk "Wild Capture, Aquaculture and Seaweed" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (8/7). Workshop ini digelar dalam rangka persiapan implementasi program hibah "Increasing Trade Capacities of Selected Value

Chain

Within

The

Fisheries

Sector

in

Indonesia."

Program hibah tersebut adalah hasil kerjasama KKP dengan State Secretariat for Economic Affairs - Swiss (SECO) dan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) yang akan dilaksanakan selama lima tahun (20142019).


"Sasaran utamanya untuk peningkatkan dan penguatan kapasitas pemasaran hasil perikanan dalam rantai nilai dan mutu

yang

lebih

tinggi,"

ujarnya.

Lebih jauh Saut menjelaskan, pelaksanaan program hibah akan melibatkan unit kerja terkait lingkup KKP, terutama dengan BPSDMKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, kementerian/instansi terkait antara lain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, akademisi serta segenap stakeholders sektor perikanan. "Workshop ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dan seleksi (screening) rantai nilai perikanan Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menentukan komponen dan aspek-aspek utama yang akan dikerjakan

dalam

implementasi

program

hibah

tersebut,"

paparnya.

Workshop ini akan menghasilkan output rekomendasi akhir berupa aspek-aspek (intervention angles). Hal ini akan memiliki dampak tertinggi pada peningkatan rantai nilai secara kualitatif dan kuantitatif, teridentifikasinya lokasi-lokasi yang paling sesuai untuk pengembangan komoditi yang memiliki potensi tertinggi yang lebih memberikan dampak yang signifikan baik, secara sosial dan ekonomi, termasuk partisipasi wanita yang lebih besar di sepanjang rantai nilai perikanan. ()


KKP Maksimalkan Produksi Tiga Komoditi Unggulan

Dirjen P2HP KKP Saut Hutagalung (dua dari kiri) Rabu, 9 Juli 2014 Nasional | Uploader reza aditya Hari Ini : 17 Views, Keseluruhan : 374 Views


JAKARTA-Kementeria Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya terus memaksimalkan produksi tiga komoditas unggulannya. Ketiga komoditi tersebut adalah Patin, Tuna dan Rumput Laut. Hal itu seperti diungkapkan Dirjen Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP Saut Hutagalung, dalam konferensi pers di sela-sela Workshop Value Chain Screening of The Fishery Sector in Indonesia bertajuk "Wild Capture, Aquaculture and Seaweed" di Hotel Aryaduta, Selasa (8/7). ”Kebutuhan masyarakat dunia akan hasil olahan ikan tuna, patin, dan rumput laut, semakin tinggi. Itu itu kami harus terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas olahan untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut,’’ ujar pria berambut perak itu. Mantan Direktur Pemasaran Luar Negeri Ditjen P2HP KKP tersebut mengatakan, sasaran utamanya untuk peningkatkan dan penguatan kapasitas pemasaran hasil perikanan dalam rantai nilai dan mutu yang lebih tinggi. Dia juga menjelaskan pelaksanaan program hibah akan melibatkan unit kerja terkait lingkup KKP, terutama dengan BPSDMKP, Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, kementerian/instansi terkait antara lain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, akademisi serta segenap stakeholders sektor perikanan. Sementara itu, terkait workshop, digelar dalam rangka persiapan implementasi program hibah ”Increasing Trade Capacities of Selected Value Chain Within The Fisheries Sector in Indonesia". Program hibah tersebut adalah hasil kerjasama KKP dengan State Secretariat for Economic Affairs – Swiss (SECO) dan United Nation Industrial Development Organization (UNIDO) yang akan dilaksanakan selama lima tahun (2014-2019). ”Langkah ini, untuk melakukan konsultasi dan seleksi (screening) rantai nilai perikanan Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk menentukan komponen dan aspek-aspek utama yang akan dikerjakan dalam implementasi program hibah tersebut," paparnya. Kegiatan tersebut akan menghasilkan output rekomendasi akhir berupa aspek-aspek (intervention angles). Hal ini akan memiliki dampak tertinggi pada peningkatan rantai nilai secara kualitatif dan kuantitatif, teridentifikasinya lokasi-lokasi yang paling sesuai untuk pengembangan komoditi yang memiliki potensi tertinggi yang lebih memberikan dampak yang signifikan baik, secara sosial dan ekonomi, termasuk partisipasi wanita yang lebih besar di sepanjang rantai nilai perikanan. ”Identifikasi awal komoditi yang akan dikembangkan adalah tuna/cakalang yang ditangkap dengan huhate dan pancing ulur/pole and line/hand line (wild capture), patin dan rumput laut (aquaculture),’’ lanjut ayah tiga anak itu.


Dia juga mengatakan peserta workshop diharapkan dapat memberikan sumbang saran, masukan terkait spesifikasi produk, penetapan lokasi serta metode pengembangan yang tepat. Salah satu program hibah yang akan dikembangkan yakni pembentukan Productivity Centre dengan lokasi di Sekolah Tinggi Perikanan. ”Program dimaksud akan disinergikan dengan program Center of Excellence, yang merupakan program sejenis kerjasama KKP dengan Universitas Wageningen, Belanda,” tambah Saut. Saat ini, kata dia, implementasi program hibah berada pada inception phase yang akan berlangsung sampai dengan Oktober 2014. Periode ini yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program hibah tersebut pada tahap selanjutnya. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia tahun 2013 mencapai USD4,18 miliar dan nilai impor mencapai USD467,4 juta. Untuk produk rumput laut, pada tahun 2013 volume ekspor mencapai 182 ribu ton dengan nilai sebesar USD209,5 juta. ”Nilai ekspor tersebut meningkat 17,8% dari nilai ekspor tahun 2012. Untuk produk tuna, pada tahun 2013 volume ekspor mencapai 209 ribu ton dengan nilai mencapai USD764,8 juta. Nilai ekspor produk tuna tersebut meningkat 2% dari nilai ekspor tahun 2012," urainya. Khusus pemasaran ikan patin, Saut menjelaskan, saat ini masih digunakan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. KKP sedang mengupayakan jenis patin yang unggul menghadapi produk patin luar negeri seperti Vietnam dan Tiongkok. ”Dengan adanya program hibah ini, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor dan elemen untuk menunjang keberhasilan pencapaian target ekspor dan target-target lain yang tidak kalah penting yang menjadi mandat KKP,’’ tutupnya. (nel)


J-2

印尼文

2 0 1 4 年 7 月 1 4 日 星期一

SMS : XL 0878.7563.3103, MENTARI 0816.1630.785, SIMPATI 0813.1925.4946, SMART 0880.8583.982, ESIA 021-9850.1839

SKIPI Tingkatkan Pengawasan, Terutama IUU Fishing

Jakarta, Harian Nusantara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) intensif benahi sistem pengawasan, sambil menyesuaikan anggaran yang sudah teralokasi melalui program SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia). Kegiatan pengawasan di sektor perikanan tidak lepas dari sarana dan prasarana, terutama

armada kapal inspeksi. “Kita akan maksimalkan (pengawasan) pada pospos yang selama ini tidak terjangkau (petugas),” Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP Syahrin Abdurrahman mengatakan kepada Harian Nusantara (12/7). Program SKIPI menguras anggaran kendatipun bisa memaksimalkan

kegiatan pengawasan. Pembangunan empat kapal pengawas melalui SKIPI diperkirakan selesai akhir tahun 2015 mendatang. Jenis kapal memenuhi standard, bahkan melebihi standard yang digunakan TNI-AL (Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut). Selain ukuran, kualitas bahan dasarnya jauh lebih tinggi, yaitu baja. “Endurance (daya jelajah) di laut bisa mencapai dua minggu (operasional). Sementara kapal milik TNI AL hanya mampu satu minggu.” KKP sudah mengajukan program SKIPI sejak tahun 2005. Sehingga dalam kurun waktu 10 tahun, hasilnya tidak sia-sia. Sebelumnya, KKP hanya memiliki 27 armada untuk operasional pengawasan di seluruh wilayah perairan nusantara. Jumlah tersebut sangat kurang, terutama dari segi kualitas dan kapasitas kapal. “Dari 27, hanya tujuh (armada) yang layak beroperasi karena terbuat dari bahan dasar baja. Sisanya (20 kapal) terbuat dari fiberglass, dan sudah sangat tua. Umurnya sudah belasan tahun.” Sebagian kapal milik PSDKP KKP merupakan ‘hadiah’ dari lembaga lain.

Salah satunya pemberian dari proyek Coremap (Coral Reef Rehabilitation and Management Program). Ketika KKP baru pertama kali berdiri, sekitar tahun 1999, ada hibah kapal dari proyek Coremap. Waktu itu, karena KKP baru berdiri, fasilitas masih sangat terbatas. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak hibah, termasuk armada kapal pengawas. “Kita senang saja terima (bantuan kapal). Tetapi kapal tersebut sudah digunakan sebelum KKP berdiri. Umurnya sudah sekitar 15 tahun. Kinerjanya pasti menurun.” Kegiatan pengawasan dengan pengoperasian kapal pengawas, salah satunya untuk penanggulangan IUU (illegal, unreported, unregulated) Fishing. KKP melihat IUU Fishing berpotensi mengancam ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari ikan. Persoalan ini terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Kegiatan pengawasan dibarengi dengan pemeriksaan saat kapal akan beroperasi dan kembali ke darat (pelabuhan). SKIPI akan menempatkan dua kapal di wilayah barat, dan dua di wilayah timur Indonesia. “Anggaran satu kapal hampir

GINSI Tidak Permasalahkan SNI Wajib Mainan Anak

Jakarta, Harian Nusantara - GINSI (Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia) tidak mempermasalahkan batas waktu penerapan SNI (Standard Nasional Indonesia) Wajib mainan anak-anak per 31 Oktober 2014, tetapi harga pengurusan harus terjangkau. Selama ini, importir mengeluh biaya untuk pengurusan SNI terlalu tinggi. “Proses (pengurusan) tidak jelimet, tetapi ada cost yang membebani importir,” Ketua II GINSI Erwin Taufan mengatakan kepada Harian Nusantara (12/7). Lain halnya kalau importir yang menggunakan jalur tidak resmi. Hal ini pasti merugikan semua pihak, karena importir tersebut lari dari tanggung-jawab. Jalur tidak resmi sama saja dengan mengurangi pemasukan kas negara. “Importir tidak resmi, bisa dihajar.” GINSI mengakui bahwa ada beberapa importir mainan anak yang menggunakan jalur tidak resmi. “Tetapi importir resmi, sepantasnya dibantu Pemerintah. Mainan anak dengan tiga (warna) cat, importir harus mengeluarkan biaya sekitar Rp180 juta. Cost untuk satu cat sekitar Rp60 juta. Selama ini, cat mainan yang mengandung bahan kimia berbahaya.” Permasalahan bisnis perdagangan tidak berhenti hanya pada aturan dan ketentuan SNI. Selama ini, regulasi juga sering membuat pengusaha bingung. Kegiatan bisnis, perdagangan masih berkutat pada permasalahan tumpang tindih peraturan. Antar instansi cenderung tidak sinergis dan penerapan sering berdampak buruk bagi dunia usaha. Contoh terbaru, yaitu penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 28/2014 terhadap impor baja paduan. Peraturan berlaku sejak 2 Juli 2014, tetapi tidak dibarengi dengan petunjuk teknis (Juknis). “Kementerian perindustrian, perdagangan dan bea cukai jalan sendirisendiri. Operasi atau KSO yang diberi mandat untuk verifikasi juga tidak jelas.” Implikasinya, ketentuan impor tidak dibarengi dengan pengenaan keterangan verifikasi negara asal. Hal ini sangat berdampak pada beberapa anggota GINSI. Sebagian dari mereka adalah perusahaan berskala besar, termasuk Krakatau Steel.

“Kami punya 60 anggota. Sudah 29 perusahaan yang mengadukan masalah ini kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tapi masih tidak jelas.” Selama ini, importir harus mengurus nomor IT (Importir Terdaftar). Itu yang wajib. Tetapi karena Juknis belum ada, KSO tidak bisa ditunjuk. GINSI melihat bahwa setiap asosiasi pelaku usaha punya wewenang mempertanyakan regulasi yang simpang siur. “Jangan sampai Kementerian Perdagangan kehilangan muka. Ada peraturan, lalu tibatiba di cancel,diundur. Sehingga ketentuan tarif, beban tambahan juga tidak jelas. Kami bingung dengan rencana kerja. Kalau operasional tertunda, hanya karena peraturan, dunia usaha terpukul.” Sementara itu, AMKRI (asosiasi mebel kerajinan Republik Indonesia) berharap setiap ajang pameran termasuk TEI (Trade Expo Indonesia, Oktober 2014) menumbuhkembangkan industri dalam negeri. Hal ini tidak boleh ‘tabrakan’ dengan upaya kontra-produktif, misalkan meningkatkan pengiriman TKI (tenaga kerja Indonesia) ke luar negeri. Lembaga negara seperti BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI), secara fungsional, mendorong penempatan TKI di luar negeri. Tetapi ke depannya, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BNP2TKI tidak melulu meningkatkan penempatan. “Ekspor TKI sudah terlalu banyak. Padahal ekspor komoditi kita sudah terus meningkat. Kita harus tarik, (ekspor TKI) bukan suatu kebanggaan buat Bangsa Indonesia. Sebaliknya, TEI 2014 menjadi momentum untuk menurunkan peran BNP2TKI,” Ketua AMKRI Soenoto mengatakan ke Harian Nusantara (12/7). Ekspor produk mebel dan kerajinan rotan terus tumbuh signifikan sejak pelarangan ekspor bahan baku pada 2011. Tahun ini, ekspor produk rotan nasional mencapai pertumbuhan sekitar delapan persen. Larangan ekspor bahan baku memberi dampak positip terhadap kinerja ekspor produk rotan. Ekspor mebel rotan sempat lesu, tapi bergairah kembali. Tujuan ekspor, antara lain ke Tiongkok, Amerika, Jepang, Jerman dan Belanda. Berdasarkan data BPS

dan Sucofindo, ekspor produk mebel dan kerajinan rotan 2013 mencapai 262,5 juta USD. “Dari peningkatan ekspor, kita harus dorong lagi melalui ajang TEI 2014.” TEI merupakan kebanggaan para industriawan dalam negeri, termasuk pengrajin mebel dan kerajinan rotan. Hal ini terus didengungkan AMKRI, terutama sejak Menteri Perdagangan dijabat Gita Wiryawan. “Kalau BNP2TKI terus dorong penempatan TKI, ini sangat memilukan. SDM Indonesia tidak boleh terus dieksploitasi dengan jenis pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, buruh di luar negeri.” Indikator ekonomi Indonesia, terutama dari Pos Tarif (HS/harmonized system) dalam ranah perdagangan, sangat potensial. AMKRI mencapai ada 300 ribu pos tarif. Kalau sebagian, misalkan 200 ribu saja yang diefektifkan, bisa menyerap puluhan juta tenaga kerja. “Sehingga ajang pameran, termasuk TEI harus bisa mendongkrat potensi ekonomi nasional.” AMKRI melakukan korespondensi dengan para peserta pameran, dan pembeli prospektif dari luar negeri. Sebagian pebisnis di luar negeri juga sempat menyinggung masalah perpolitikan dalam negeri Indonesia. Hal ini, sedikit banyak mempengaruhi respons mereka untuk datang ke acara TEI. Selama ini, ada dua ajang pameran yang mendapat respons dengan baik, yaitu TEI dan IFEX (the Indonesia International Furniture Expo). “Kami dari masyarakat furniture tidak pernah absen mengikuti TEI. Sejak lahir, 29 tahun yang lalu, kami terus ikut berpartisipasi.” AMKRI juga tidak pernah khawatir dengan investasi asing dengan kemampuan permodalan dan teknologi. Investasi asing paralel dengan daya saing dalam negeri. SDM adalah kunci dari peningkatan daya saing. “Kami bisa sambil belajar, dan bersaing. Di tengah era keterbukaan, globalisasi bisa merupakan jebatan. Ada permintaan pasar global. Kalau terbawa dalam arus globalisasi, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, investor asing akan mengambil berbagai sumber daya dalam negeri. Kedua, mereka akan mengambil pangsa pasar. Kita tidak boleh terjebak dengan dua sasaran tersebut.” (Liu)

Hentikan Tindakan Vandalisme terhadap KAI Jakarta, Harian Nusantara - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 menyatakan pihaknya kerap menerima tindakan vandalisme dari masyarakat. Sikap tak bertanggung jawab ini menyebabkan banyaknya kereta api (KA) yang mengalami kerusakan. "Tindakan vandalisme seperti pelemparan kaca pakai batu, pencurian besi pengait rel, dan sebagainya masih sering kita temukan sampai saat ini," ungkap Senior Manager Sarana Jakarta KAI, Purnomo (13/7). Dia mengaku, motif pelaku atas vandalisme ini adalah karena keisengan dan kesengajaan semata. Namun tanpa sadar bahwa isengnya itu sangat membahayakan penumpang. "Rata-rata cuma iseng atau sengaja mereka melakukannya, tapi nggak tahu kalau itu bahaya. Karena ada penumpang yang sampai buta gara-gara pelemparan batu itu, dan uang asuransinya kan nggak bisa ganti kecacatan seumur hidupnya," keluhnya. Kata Purnomo, KAI juga tak sedikit menanggung kerugian akibat tindakan tersebut. Pasalnya biaya perbaikan, perawatan

Dana Hibah 4,5 Juta USD Swiss Tidak Bocor

Jakarta, Harian Nusantara - Pemerintah Swiss mengalokasikan bantuan senilai Rp 4,5 juta USD (sekitar Rp 5 milyar) yang penerapan programnya melalui UNIDO (United Nations Industrial Development Organization/organisasi pembangunan industri Persatuan Bangsa-bangsa) selama lima tahun (2014 - 2019). Program hibah diharapkan bisa mengembangkan industrialisasi perikanan Indonesia, terutama rumput laut (rumla), patin dan tuna. Pemerintah Swiss melalui SECO (Economic Development Cooperation/kerjasama pembangunan ekonomi) menyelenggarakan berbagai kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan sektor perikanan. “Kami yakin, dana hibah 4,5 juta US Dolar bisa tidak bocor. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) hanya memfasilitasi, dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana,” Martin Stottele, Kepala SECO Kedutaan Swiss mengatakan kepada Harian Nusantara (12/7). Swiss tidak mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari program hibah melalui proyek kerjasama dengan KKP dan UNIDO.

Kendatipun demikian, Swiss berharap ada sumber produksi rumput laut dari Indonesia. Selama ini, Swiss melihat komoditi rumput laut dari Indonesia berkualitas baik untuk mengisi pasar dalam negeri. “Hal ini dampak dari hibah Swiss dan UNIDO.” Program hibah akan terkonsentrasi pada peningkatan pengolahan serta pemasaran beberapa komoditi, terutama ikan patin, tuna, dan rumput laut. Konsumsi dalam negeri masih sangat butuh jenis patin unggulan, berkualitas. Produk patin dari luar negeri seperti Vietnam dan Tiongkok masih mendominasi pasar, terutama jenis premium di Indonesia. Melihat hal ini, UNIDO dan SECO melihat perlunya program hibah dengan pembangunan kapasitas. Banyak faktor dan elemen yang bisa menunjang keberhasilan pencapaian ekspor dan pengolahan produk perikanan Indonesia. Masih banyak target lain dari penerapan hibah 4,5 juta USD tersebut sebagai mandat dari KKP. “Program hibah bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama pembudidaya rumput laut, patin, tuna. Kami melihat Indonesia potensial sebagai produsen produk perikanan dunia. Tetapi Indonesia

Rp140 milyar. (biaya tersebut) nggak main-main. Apalagi spek kapal, dengan panjang 60 meter. Selama ini, TNI AL hanya punya kapal dengan ukuran 57 meter. Ada fasilitas tank, bahan bakar sebagai nilai tambahnya (SKIPI). Kecepatan dan mesinnya sama. Sehingga ini kebanggan Bangsa, anak buah kita di PSDKP.” Pengawasan saat kapal di darat dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Selain itu, kesesuaian antara kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (API/APBI) dengan yang tersebut di dokumen perizinan. Kemudian setelah kapal kembali dari laut, dilakukan pemeriksaan hasil tangkapan. Serta kepastian apakah hasil tangkapan terdistribusi dan digunakan sesuai dengan ketentuan. “Operasional untuk wilayah Barat Indonesia, yaitu di kepulauan Natuna dan Segitiga Emas antara Thailand dan Malaysia. Dua wilayah tersebut sering menjadi tempat persembunyian kapal-kapal pencuri. Kalau kita patroli, mereka lari ke atas. Kita sudah siapkan kapal SKIPI untuk tidak lagi terjadi (pencurian ikan).” (Liu)

harus mengikuti ketentuan, terutama sertifikasi produk. Karena beberapa negara sangat ketat menerapkan prinsip keamanan pangan, termasuk ikan.” Masyarakat internasional terutama FAO (Food and Agriculture Organization) dan kementerian untuk urusan pangan negara Belanda merespons, dan mengapresiasi penerbitan Aqua Cards untuk pembudidaya. Selama ini, Belanda merupakan salah satu negara importir produk perikanan budidaya dari Indonesia. Aqua Cards memberikan rekaman mengenai benih bersertifikasi, dan penerapan biosecurity. Pembudidaya akan ternilai dalam hal penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) atau Good Aquaculture Practices. “FAO menilai penerbitan Aqua Cards, sebagai peningkatan daya saing produk perikanan budidaya Indonesia. Ini satu langkah terbaru kita untuk meningkatkan daya saing,” Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) Slamet Soebjakto mengatakan kepada Harian Nusantara (13/7). Aqua Cards juga paralel dengan traceability system (sistem ketertelusuran) semua pemangku

kian membengkak karena harus mengganti seluruh kaca maupun bodi kereta yang rusak. "Otomatis anggaran perawatan jadi membengkak, karena kami harus mengganti kaca sesering mungkin. Seharusnya kan setiap satu tahun sekali baru diganti. Juga mengganti blok rel, dan cat bodi kereta," jelas dia. Dirinya menyebut, harga kaca kereta api cukup mahal. Untuk kaca kereta api kelas eksekutif seharga Rp500 ribu per satu buah. Sedangkan Rp100 ribu per satu buah kaca untuk kelas ekonomi. Guna mengantisipasinya, Purnomo menyatakan pernah mengusulkan penggunaan kawat ram atau kawat ayam pada setiap kaca kereta api. Namun ditentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). "Kawat ram ditolak YLKI, alasannya mengurangi estetika dari kereta api itu sendiri. Mereka menyebutnya seperti kereta api penjara. Akhirnya untuk melindungi masinis dari lemparan, hanya kaca di samping dan depan masinis saja yang dipasang kawat ram," tandas Purnomo. (zl)

kepentinga, terutama pembudidaya dan pelaku usaha. Traceability, ibaratnya pemantauan langsung pada kegiatan budidaya. Ketika Uni Eropah menerapkan sistem jaminan keamanan mutu, produk ikan impor dari Indonesia harus bebas dari residu, anti-biotik, logam berat dan lain sebagainya. “Traceability system, importir bisa mengetahui dari mana asal muasal ikannya/ Penjejakan untuk benih juga menjadi concern negara Uni Eropah. Sehingga dengan Aqua Cards, sistem pemantauan langsung kepada masyarakat pembudidaya bisa efektif berjalan. Aqua Cards juga di update.” Sampai saat ini, KKP baru menerbitkan sekitar 200 cards kepada pembudidaya lele. Selama ini, produk lele sangat rentan pada hal yang terkait dengan terapan bio-security. DJPB KKP akan membuat database kepada seluruh pembudidaya, pelaku usaha. Pemantauan melalui Cards juga menentukan distribusi bantuan. Suntikan dana kredit dari perbankan dengan assessment bisa terbantu dengan data dari Cards. “Ada barcode di Aqua Cards. Begitu di-scan, muncul data pembudidaya secara komplit.” (Liu)


J-2

印尼文

2 0 1 4 年 7 月 1 2 日 星期六

SMS : XL 0878.7563.3103, MENTARI 0816.1630.785, SIMPATI 0813.1925.4946, SMART 0880.8583.982, ESIA 021-9850.1839

Peresmian SLIN Muara Baru Sebelum Pergantian Presiden

Jakarta, Harian Nusantara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerapan SLIN (sistem logistik ikan nasional) di Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara sebelum Oktober bulan ini, dan diresmikan tetap dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif C. Sutardjo. Pergantian Presiden dan anggota kabinetnya berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2014. Tetapi peristiwa tersebut tidak berdampak pada rencana peresmian SLIN dan event lainnya. SLIN Muara Baru berkapasitas 500 ribu ton, dan sedang dalam tahap finishing (penyelesaian). “Untuk fasilitas listrik,

kami masih tunggu PLN. Kondisi sekarang, pekerjaan berlangsung terus. Lingkungan terus diperbaiki, sehingga SLIN bisa efektif untuk menjaga kualitas ikan, dan mutu hasil tangkapan,” ujar Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) KKP, Saut P. Hutagalung, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (8/7/2014). Rencana awalnya, MKP Sharif C. Sutardjo mau meresmikan SLIN bersamaan dengan acara Safari Ramadhan. Tapi peresmian tertunda, karena pertimbangan suasananya yang kurang tepat, dan tidak fokus. SLIN juga diterapkan di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Brondong, kabupaten Lamongan Jawa Timur (Jatim) dan Kendari Sulawesi Tenggara (Sultra) terutama fasilitas cold storage (pendingin) untuk ikan. “Kapasitas SLIN di Kendari sekitar 300 ribu ton, Lamongan 500 ribu ton." SLIN adalah salah satu program milik pemerintah pusat untuk menjaga kualitas dan mutu ikan dari para nelayan agar selalu aman untuk dikonsumsi oleh para masyarakat. Peresmian, besar kemungkinan dibarengi dengan acara International Fishery Conference and Exhibition pada tanggal 27 Agustus mendatang di JCC Senayan Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga akan diundang untuk peresmian acara exhibition nya. Tetapi secara partial, acara conference akan dihadiri oleh calon presiden hasil Pilpres (Pemilu Presiden) hari ini. "Kita nanti sudah bisa lihat siapa presiden terpilih, ada quick count (hitungan cepat hasil Pilpres). Kita undang presiden terpilih, kita mau lihat seberapa besar komitmen untuk pembangunan industri perikanan nasional karena hal ini penting.” Peresmian SLIN Muara Baru, sudah terlebih dahulu dengan pembangunan sarana dan prasananya. Selain Cold Storage, pengelola akan menyediakan sarana untuk trucking (bongkar muat), bak terbuka, dan lain sebagainya. "SLIN kan bukan hanya cold storage. Misalkan SLIN di Lamongan, termasuk penataan sistem pengiriman ikan dari Kendari.” (Liu)

KKP Ambil Manfaat Alih Teknologi dari UNIDO, SECO

Jakarta, Harian N u s a n t a r a - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melihat peluang bisnis melalui peningkatan rantai nilai komoditi rumput laut baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga KKP mengambil manfaat dari program hibah UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), State Secretariat for Economic Affairs – Swiss (SECO) yaitu technology transfer (alih teknologi). Hibah mengalokasikan anggaran sebesar 4,500,000 USD atau sekitar Rp 5,4 milyar. Program hibah melibatkan tiga kementerian negara yaitu, KKP, Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Perindustrian (Kemeperin). Selain itu, UNIDO lebih berperan sebagai eksekusi penerapan program kerja hibah. “Anggaran 4,5 juta USD tidak bisa dinilai besar atau kecil. Tetapi kita dapat skill (keahlian, ketrampilan) dari implementasi program hibah. Kita yakin

Saut P. Hutagalung (kanan) dan Kepala Divisi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (SECO) Kedutaan Swiss di Jakarta, Martin Stottele (kiri) pada acara konferensi pers. dengan teknologinya terutama untuk pengolahan rumput laut menjadi karaginan,” Dirjen P2HP (Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan) KKP Saut P. Hutagalung mengatakan kepada Harian Nusantara (8/7). Pelaksanaan program melibatkan unit kerja terkait lingkup KKP, akademisi dan segenap stakeholders sektor perikanan. “Minimal, hibah

Tingkatkan Kewaspadaan Pasca Pilpres

Jakarta, Harian Nusantara - Pasca pemungutan suara pemilu presiden (pilpres) 2014, Pemprov DKI terus meningkatkan keamanan dan kewaspadaan di ibu kota. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya gesekan antar kedua pendukung capres cawapres. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Fatahillah mengatakan, pihaknya telah mendapatkan instruksi dari Plt Gubernur DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaan di ibu kota. “Sejalan dengan instruksi Pak Basuki. Waspada terus, jaga keamanan," ujar Fatahillah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, (10/7). Pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI untuk menjaga suasana aman di Jakarta. "Kami telah lakukan koordinasi dengan pihak terkait. Kami lakukan koordinasi lapangan. Jadi jangan sampai Jakarta rusuh lah,” katanya. Sebagai bentuk antisipasi terjadinya gesekan antar kedua pendukung capres, pihaknya telah mendirikan posko bersama di kantor Kesbangpol DKI Jakarta. "Kewaspadaan tidak boleh kendur. Harus terus ditingkatkan," katanya. Seperti diketahui, kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saling mengklaim menang dalam Pilpres kali ini. Klaim tersebut disampaikan setelah melihat hasil hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei. (zl)

UNIDO bisa memperbaiki kualitas yang Semi Refined karaginan rumput laut.” Program hibah adalah hasil kerjasama KKP dengan UNIDO. Program berjalan selama lima tahun, 2014 – 2019. Sasaran utamanya, meningkatkan dan menguatkan kapasitas pemasaran hasil perikanan dalam rantai nilai dan mutu yang lebih tinggi. “Kita juga berharap, industrialisasi

rumput laut dalam negeri sudah pada tahap produksi karaginan. Karena yang bisa diterapkan langsung untuk ketahanan pangan, yaitu karaginan.” Program juga mencakup konsultasi dan seleksi rantai nilai perikanan Indonesia. Keterlibatan para pemangku kepentingan menentukan komponen dan aspek-aspek utama. Pengerjaan dan implementasi program hibah lebih diarahkan pada capacity building. Pengembangan rumput laut olahan harus dibarengi dengan berbagai identifikasi. Misalkan lokasi yang paling sesuai untuk pengembangan komoditi, sangat penting. “Seperti Filipina yang berencana buka pabrik di sini. Mereka maunya, bahan baku tidak lagi kering. Tapi perusahaan kita belum punya dana, pengalaman. Pengolahan rumput laut kita mentok di semirefined, keahlian sudah ditransfer. Sehingga teknologi (negara donor) bisa keluar, kita undang UNIDO dan SECO.” (Liu)

Jokowi-JK Pimpin Hitungan Suara di Amerika Serikat

Jakarta, Harian Nusantara - Bertempat di Ruang Presiden dan Ruang Garuda, Gedung KBRI Washington, D.C., pada Rabu, 9 Juli 2014, pukul 18.15, Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) telah melaksanakan penghitungan suara sementara yang didasarkan pada perolehan suara 805 pemilih yang telah datang ke Wisma Indonesia dalam Pemilu Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2014 yang lalu. Penghitungan ini masih bersifat sementara karena penghitungan suara yang terkirim melalui pos sebanyak 322 kertas suara baru akan dilaksanakan pada 14 Juli 2014 di tempat yang sama. Penghitungan suara ini disaksikan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Budi Bowoleksono serta saksi-saksi dari kedua pasangan capres. Dalam penghitungan suara sementara, pasangan Capres Jokowi-Kalla memimpin dengan perolehan 581 suara (72%). Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 218 suara (27%) dengan total kertas suara yang tidak sah sebanyak 6 kertas suara (1%). Dapat disampaikan juga bahwa total Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) pada Pilpres 2014 di TPS 1 dan 2 di wilayah Washington, D.C. dan sekitarnya adalah sejumlah 1903 orang. Dengan rincian; DPTLN melalui TPS sejumlah 1581 orang dan DPTLN via pos sejumlah 322 orang. Sedangkan pengguna hak pilih dalam DPTLN adalah sejumlah 526 orang, DPTbLN 17 orang, DPKLN 79 orang dan DPKTbLN sebanyak 183 orang, dengan total jumlah pengguna hak pilih sebanyak 805 orang. Sementara di beberapa Perwakilan RI di AS juga telah diadakan penghitungan suara. Di New York, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara di TPS 532 pemilih, suara ntuk pasangan calon nomor urut satu sejumlah 134 suara, suara untuk pasangan calon nomor urut dua 391 suara dan suara tidak sah 7 kertas suara. Di Chicago, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara di TPS adalah 149 pemilih. 21 suara memilih Prabowo-Hatta dan 128 suara memilih Jokowi-Kalla. Di San Francisco, dari 429 suara yang mencoblos lewat TPS, Prabowo-Hatta mendapatkan suara sebanyak 32, sedangkan pasangan Jokowi-Kalla mendapat 397 suara. Di Los Angeles, dari 373 suara, capres nomor urut 1 mendapat 82 suara dan capres nomor urut 2 mendapat 290 suara, dengan 1 surat suara tidak sah. Sedangkan di Houston, Prabowo-Hatta mendapatkan 113 suara dan Jokowi-Kalla mendapatkan 630 suara dari total 747 suara, dengan suara tidak sah sebanyak 4 kertas suara. Pilpres 2014 juga mendapatkan perhatian dari Gedung Putih. Presiden Obama melalui siaran persnya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu Presiden yang disebut oleh pihak Gedung Putih sebagai sesuatu yang bersejarah. ”Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, kampanye dan partisipasi yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia, masyarakat madani dan media massa telah menegaskan kuat dan dinamisnya kematangan demokrasi Indonesia” ujar juru bicara Gedung Putih. Pihak Gedung Putih menyampaikan bahwa sebagai negara kedua dan ketiga demokrasi terbesar di dunia, Amerika Serikat dan Indonesia memiliki kepentingan dan nilai yang sama termasuk keyakinan yang kuat terhadap arti penting penghormatan terhadap hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang inklusif dan persamaan kesempatan bagi setiap individu. Penghitungan suara berjalan tertib dan berakhir pada pukul 19.45. (LHS)

Dapur Umum Ramadhan Menyuplai Makanan bagi Mereka yang Membutuhkan

Jakarta, Harian Nusantara Keberkahan Ramadhan sudah pasti bisa dirasakan oleh banyak manusia yang m e m b u t u h k a n . A k s i C e p a t Ta n g g a p (ACT) kembali menginisiasi program Dapur Umum dengan tema “Menangkan Ramadhan”. Dapur umum yang didirikan di depan kantor cabang ACT di wilayah komplek perkantoran Ciputat Indah Permai, Tangerang Selatan tersebut, siap melayani masyarakat yang sangat membutuhkan hidangan saat sahur dan berbuka puasa. Andhika P. Swasono, selaku Ketua Tim Disaster Emergency and Relief Management ACT mengatakan, seperti pada tahun-tahun sebelumnya Dapur Umum “Menangkan Ramadhan akan melayani masyarakat pengungsian di sejumlah lokasi bencana salah satunya pengungsian korban kebakaran di Jakarta dan banjir di daerah Tangerang. “Seperti biasa, setiap hari selain menyambangi pemukiman-pemukiman miskin, kami juga akan melayani sejumlah korban pengungsian di lokasi bencana, salah satunya yang terjadi sekarang yaitu korban kebakaran pemukiman di wilayah Dukuh, Kamal Muara,dan Muara Baru Jakarta Utara.,”ungkap Andhika. Selain lokasi pendistribusian yang sudah terdaftar di atas, Dapur Menangkan Ramadhan juga berdiri di lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara. Hal ini demi memenuhi kebutuhan pangan warga pengungsi disana yang sudah berbulanbulan menyinggahi tenda pengungsian. “Dapur Menangkan Ramadhan juga

berdiri di lokasi pengungsian erupsi Gunung Sinabung, karena kami meyakini pengungsi disana pasti sangat membutuhkan hidangan seperti ini,”lanjut Andhika. Andhika mengatakan, bagi masyarakat yang ingin berbagi baik berupa bahan mentah atau nasi kotak, bisa secara langsung datang langsung ke kantor ACT di Kompleks Perkantoran Ciputat Indah Permai Tangerang Selatan. Dapur Menangkan Ramadhan ini masih setia menampung sumbangsih masyarakat dermawan yang ingin berbagi untuk mereka yang membutuhkan. Dapur umum ini, kata Andhika, sedikitnya menyalurkan 250 paket nasi dan lauk bergizi untuk masyarakat yang membutuhkan. Tati (38 tahun), ibu rumah tangga korban kebakaran Gandaria, tepatnya di belakang Mall Gandaria sangat terharu ketika Tim ACT mendistribusikan ratusan paket nasi untuk buka puasa, pada Jum’at (4/7). “Banyak-banyak terimakasih atas bantuannya kepada kami yang sedang kesusahan, mudah-mudahan ada bantuan yang lainnnya,” ucap ibu lima orang anak ini dengan berlinang air mata. Begitu pula dengan Syamsi (26), salah seorang korban kebakaran mengungkapkan rasa syukurnya telah mendapatkan bantuan paket sahur dan buka dari ACT. “Alhamdulillah kami sahur dan buka

puasa gratis bantuan dari ACT, terimakasih ACT,”ujar bapak satu orang anak ini. Syamsi berharap, Ia diberi bantuan lainnnya seperti bantuan material (bahan bangunan) untuk membangun kembali rumahnya yang hangus terbakar. “Kalau saya ngontrak, sekarang biaya kontrakan mahal-mahal,” keluhnya, yang mengaku saat kebakaran terjadi sedang bekerja. Harapan yang sama juga dikatakan Santi (35), Ia berharap ada bantuan untuk membangun rumahnya kembali yang hangus terbakar.”Saat ini kami mengungsi di lapangan, kami berharap secepatnya ada bantuan material untuk membangun rumah kami,” tuturnya penuh harap. Dalam kebakaran tersebut, tercatat 503 rumah semi permanen hangus terbakar. Semoga dengan semangat berbagi, Dapur Menangkan Ramadhan bisa terus mensuplai makanan bagi mereka yang membutuhkan, juga tentu saja dengan support dari segenap masyarakat Indonesia. (zl)


·-

PER l KANAN

Kebijakan Moratorium Jangrui Men1atikan Usaha jAKARTA, KOMPAS l<cbijakan pemenntah mcmbcran tas perikanan ilegal punting untuk menjaga k'edaulatan pcrikanan nasional. Namun, dampak moratorium jangan sampai me. matikan pclaku usaha perikanan nasional. Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogar (PKSPL-IPB) Luky Adrianto mengemukakan hal itu di Jakarta, Jumat (22/5). Kajian dilakukan PKSPL-IPB bersama Komisi Tuna Indonesia dan Organisasi PBB untuk Pengembangan Industri (UNIDO) menyikapi Peraturan Menteri Nomor lO Tahun 2015 tcntang Perpanjangan Moratorium Pemberian Izin Kapal yang Dibuat di Luar Negeri. Menurut Luky, banyak usaha penangkapan tuna dengan kapal ikan buatan luar negeri terpaksa berhenti beroperasi akibat moratorium tersebut. Padahal, Indonesia merupakan negara kelautan dengan potensi perikanan tuna yang kuat. . Pemerintah <;lid~sak segera mengumumkan hasil analisis dan evaluasi penerapan moratorium secara transparan sehingga J'nemberikan kepastian iklim usaha bagi ,Pelaku usaha perikanan nasional yang memenuhi kaidah perikanan berkelanjutan. Pelaku bisnis perikanan tuna yang memenuhi syarat perlu segera didorong untuk beroperasi dan diperkuat sebagai usaha perikanan tuna nasionaJ:

Penataan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

9

Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut Hutagalung mengemukakan, pasar utama dunia, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, sangat scrius memerangi perikanan ilogal dan mencegah produk pcrikanan basil kejahatan tcrscbut memasuki pasar mereka. Komisi Eropa telah menerbitkan peringatan berupa kartu kuning dan kartu merah kepada negara-negaia yang pelaku usaha penangkapan ikannya masih leluasa melakukan praktik penangkapan ikan ilegal. Pada April 2015, kartu kuning diberikan kepada Thailand. Tahun lalu, pcringatan k •ras juga diberikan kepada Korea Selatan, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu: Peringatan keras ilu berdampak pada ekspor dari ncgara-negara tersebut yang hcrkurang karena kepercayaan pasar melemah. "Kita harus b rhati-hati. Kita harus membanglm perikanan berkelanjutan dan menanggulangi penangkapan ikan ilegal. Kalau kita tidal< s rius, Indonesia bisa d<\pal kartu kuning yang akan memukul pasar ekspor kita," katanya Saut mengakui, upaya memerangi perikanan ilegal harus diilmti penataan usaha perikanan dalam negeri agar berdaya saing. Kebijakan moratorium tanpa solusi untuk menwcrlwal pelaku usaha · nasional dikhawatirkan membuat kebijakan itu tidak cukup efektif membangkitkan in- · dustri perikanan nasional. "Moratorium yang tanpa solusi membangkitkan usaha peri- · ~an nasional, akan sia-sia," Jmtanya. (LKT)


Switzerland and UNIDO support inclusive and sustainable industrialization in Indonesia JAKARTA, 09 February 2015 – During his official visit to Indonesia, LI Yong, the Director General of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), got a firsthand account of two large Swiss-funded technical assistance programmes being implemented in the country. The two programmes, worth a total of USD 4.5 million each, focus on supporting the development of sustainable fisheries and a Resource Efficient and Cleaner Production Centre. Director General Li discussed the ongoing fruitful cooperation with and support from Switzerland with Ms. Yvonne Baumann, the Ambassador of Switzerland to Indonesia and Timor-Leste. Switzerland, through its State Secretariat of Economic Affairs (SECO), is a longstanding partner of UNIDO in the area of trade-related and environmental cooperation. “UNIDO’s Sustainable Fisheries Programme and the Resource Efficient and Cleaner Production Programme are in line with the organization’s new mandate that focuses on inclusive and sustainable industrial development and are contributing to Indonesia’s economic growth and job creation while ensuring the preservation of natural resources, the environment and biodiversity,” said Director General Li. He thanked the Government of Switzerland for entrusting UNIDO with the implementation of such large technical assistance programmes. Ambassador Baumann responded, “The Swiss Government appreciates the good cooperation with UNIDO. We are pleased to note that the partnership in these two projects fits with the midterm plan of the Indonesian Government to increase the value addition of Indonesian fisheries products and to accelerate sustainable industrialization in the next five (5) years.” The fisheries programme foresees targeted assistance to low income groups and women, and is improving the productivity, quality compliance and product development of small-scale producers, enhancing their position in both domestic and export markets. The programme will focus on the following value chains: pole-and-line and hand-line tuna, pangasius and seaweed. The Resource Efficient and Cleaner Production Centre is helping key industrial sectors and regions around the country. It focuses on metal products, food processing, chemical products, textile, the hotel and crafts industries, and reaches out to industrial zones in East Java, South Sulawesi and Batam Island. For more information, please contact: For Fisheries: Steffen Kaeser, Trade Capacity-Building Branch (tii@unido.org) For RECP: Rene van Berkel, Environment Branch (R.VanBerkel@unido.org)


Indonesia Tandatangani Deklarasi Penelusuran Tuna Feri Kristianto Selasa, 26/05/2015 12:45 WIB

Saut menegaskan penandatangan adalah salah satu langkah Indonesia menuju perikanan berkelanjutan. bisnis.com

Bisnis.com, DENPASAR - Indonesia menandatangani deklarasi ketelusuran ikan tuna dengan United Nations Industrial Development, lembaga PBB yang mengurusi industri, dan Internasional Pole and Line Foundation di Nusa Dua, Bali. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung mengemukakan kerja sama itu untuk memastikan perikanan berkelanjutan.


"Ini untuk memastikan bahwa tuna yang dijual dari Indonesia akan bisa ditelusuri karena bagian dari mendukung perikanan berkelanjutan," ujarnya usai membuka International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF) di Nusa Dua, Bali, Senin (26/5/2015). Dia menjelaskan penelusuran itu penting karena saat ini Indonesia menuju pengembangan perikanan berkelanjutan. Banyak negara pembeli komoditas tuna yang mensyaratkan ikan yang ditangkap menggunakan metode berkelanjutan. Saut menegaskan penandatangan adalah salah satu langkah Indonesia menuju perikanan berkelanjutan setelah sebelumnya KKP mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti moratorium kapal dan larangan alih buat di lautan. Apps Bisnis.com available on:

Tuna Indonesia Kuasai 16% Pasar Dunia By Dewi Divianta on 26 Mei 2015 at 11:34 WIB Share Comment (0)


International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF) di BTDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (26/5/2015).

Liputan6.com, Nusa Dua - Peran produksi tuna di Indonesia semakin strategis terutama untuk menopang perekonomian bangsa. Dalam lima tahun terakhir Indonesia menjadi pemasok kedua terbesar di dunia atau sekitar 16 persen tuna di dunia berasal dari Indonesia. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saut P Hutagalung menjelaskan, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa dari total ekspor kuartal I 2015, tuna menjadi komoditas paling banyak menyumbag ekspor perikanan Indonesia setelah udang, yakni sebesar US$ 89,41 juta. Ia melanjutkan, tuna menjadi salah satu sumber makanan penting di dunia yang menyediakan protein tinggi bagi masyarakat. karena faktor manfaat kesehatannya sebagai sumber protein itulah permintaan tuna di dunia meningkat. "Permintaan yang meningkat akan menjadi sumber tuna yang bertanggung jawab, industri perikanan tuna dihadapkan kepada tantangan besar di masa depan," Kata Saut


saat membuka International Coastal Tuna Business Forum (ICTBF) di BTDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (26/5/2015). Pemerintah terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya meningkatkan produksi tuna secara berkelanjutan dengan menerbitkan moratorium perizinan kapal eks asing yang tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) Nomor 56 Tahun 2014 dan pelarangan alat tangkap merusak yang tertuang dalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2015. "Jika kebijakan pemerintah dalam memerangi Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing ini berhasil. maka dalam beberapa bulan mendatang perairan Indonesia bisa menangkap lebih banyak ikan tuna dan cakalang," ungkapnya. Ia mengaku, di tahun 2002 penangkapan tuna mencapai rekor baru yang mencapai 7 juta ton. sebelumnya pada tahun 2000 menyumbang 90 persen dari total tangkapan tuna di Indonesia. "Tangkapan tuna tahun 2002 mencapai 7 juta ton. sedangkan ikan kecil seperti cakalang, tongkol, tuna peluru, ikan pelihat dan albacore tumbuh secara signifikan. Tahun 2012 penangkapan sirip kuning melampaui batas 2000 dan Big Eye menurun penangkapannya di bawah 5 persen," imbuh Saut. (Dewi Divianta/Gdn)

Smart fish press clipping  
Advertisement