Page 1

Airlangga: industri nasional mampu terapkan Standar Keberlanjutan Global Rabu, 3 Mei 2017 21:35 WIB | 2.759 Views

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berfoto bersama dengan (kiri) The head of Economic Development Cooperation at the Embassy of Switzerland in Indonesia Martin Stottele, Executive Director ISEAL Alliance Karin Kreider, UNIDO Representative ,Shadia Hajarabi dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang CSR Suryani Motik sesuai membuka Global Sustainability Standards Symposium di Jakarta, Rabu. (ANTARA News/ Biro Humas Kementerian Perindustrian)

Jakarta (ANTARA News) - Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor, demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. "Kita sudah mampu, seperti industri minyak kelapa sawit dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan," kata Airlangga lewat siaran pers di Jakarta, Rabu. Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per ha. Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak


Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen. Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertifikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat. “Maka, kami minta agar negara yang memberlakukan standar tersebut supaya fair trade. Jadi, kalau mereka mau menuntut hal ini dari Indonesia, tentu mereka juga harus menuntut hal yang sama pada negara-negara lain," paparnya. Menperin juga mengungkapkan, industri di dalam negeri sudah banyak yang menerapkan standar industri hijau. “Contohnya, sudah ada pengembangan teknologi plastic biodegradable atau plastik yang dapat diuraikan kembali dan ramah lingkungan,” ujarnya. Bahkan, ke depannya, industri didorong menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen bersama antara Kementerian Perindustrian RI dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam UNIDO-Indonesia Country Programme (ICP) 2016-2020. “Kami akan mempromosikan penerapan sistem standar optimasi dan manajemen energi di Indonesia serta pemanfaatan energi terbarukan,” tuturnya. Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara kepulaun terbesar menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan global, seperti melalui potensi laut dan hutan tropis. “Wilayah kita 80 persennya adalah laut dan laut menentukan perubahan iklim serta mampu menyerap karbon dioksida, sedangkan negara lain lebih banyak daratan. Jadi kita harus bicara karena Indonesia sebagai paru-paru dunia,” jelasnya.


Untuk itu, Menperin berharap pelaksanaan simposium ini dapat menyamakan persepsi dan saling bersinergi di antara sesama pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. “Selain itu juga dapat meningkatkan dan memperkenalkan sistem standar global yang efektif,” tuturnya. Direktur Eksekutif ISEAL Alliance, Karin Kreider mengatakan, para pelaku industri tengah menghadapi berbagai tantangan yang serupa di berbagai sektor, terutama penerapan praktek usaha yang bertanggung jawab ke dalam rantai pasok. “Simposium ini sebuah peluang bagi para pemimpin internasional dan para ahli untuk bekerja sama memecahkan berbagai permasalahan berat yang dihadapi, dan saling berbagi pembelajaran dan pengalaman,” ucapnya. Simposium ini diselenggarakan oleh ISEAL Alliance bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta UNIDO, yang diikuti sebanyak 200 pelaku industri. http://www.antaranews.com/berita/627273/airlangga-industri-nasional-mamputerapkan-standar-keberlanjutan-global

COPYRIGHT © ANTARA 2017


Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global 3rd May 2017 | Jakarta, Indonesia Kegiatan sehari untuk mengeksplorasi peran standar dalam membantu perusahaan mengoperasionalkan keberlanjutan dan meraih pasar-pasar baru.

Peta jalan menuju rantai nilai keberlanjutan Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global merupakan panggung percakapan yang provokatif tentang tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis dalam memperkuat daya saing dan meraih pasar-pasar baru, dengan fokus pada peran-peran yang dapat dimainkan oleh standar-standar keberlanjutan. Pada tahun 2017 ini, Simposium ini akan memusatkan perhatian pada Asia Tenggara dan mengeksplorasi tema rantai nilai keberlanjutan. Simposium akan membahas tantangan-tantangan bersama yang dihadapi oleh berbagai sektor seperti perikanan, kelapa sawit, kakao dan kehutanan, serta manfaat-manfaat luas yang dapat diperloleh di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan memasukkan praktik-praktik yang bertanggung jawab ke dalam rantai nilai. Bergabunglah bersama para pemimpin bisnis dan keberlanjutan serta para pakar di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 3 Mei 2017 untuk membincangkan bagaimana keberlanjutan dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengoperasionalkan keberlanjutan seraya meningkatkan ketahanan dan daya saing mereka di pasar-pasar internasional. Simak para pakar yang berbasis di Eropa, Amerika Serikat dan pasar-pasar lain, bagaimana mereka memanfaatkan standar dan sertifikasi, dan bangun jejaring dengan para pemimpin dan pakar-pakar lain yang bekerja di Asia Tenggara. Delegasi akan berpartisipasi dalam perbincangan mengenai topik-topik berikut:    

Tren global yang menggerakkan rantai nilai keberlanjutan Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan memasukkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan standar-standar keberlanjutan ke dalam rantai nilai Bagaimana menjawab permintaan yang semakin tinggi terhadap produk-produk yang berkelanjutan Bagaimana mengoperasionalkan keberlanjutan dalam berbagai sektor

Simposium akan terdiri dari serangkaian presentasi pleno, diskusi panel interaktif dan dua diskusi kelompok dengan fokus pendekatan bentang darat dan bentang laut


Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global diselenggarakan oleh ISEAL Alliance, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kementerian Perindustrian Indonesia.

Simposium diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan SMART-Fish Indonesia.

Simposium didukung oleh Pemerintah Inggris, pemerintah Swiss, Asosiasi Perikanan (AP51) dan Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global 3rd May 2017 | Jakarta, Indonesia Kegiatan sehari untuk mengeksplorasi peran standar dalam membantu perusahaan mengoperasionalkan keberlanjutan dan meraih pasar-pasar baru. 

BERANDA KEGIATAN


Peta jalan menuju rantai nilai keberlanjutan

Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global merupakan panggung percakapan yang provokatif tentang tantangan-tantangan yang dihadapi bisnis dalam memperkuat daya saing dan meraih pasar-pasar baru, dengan fokus pada peran-peran yang dapat dimainkan oleh standar-standar keberlanjutan. Pada tahun 2017 ini, Simposium ini akan memusatkan perhatian pada Asia Tenggara dan mengeksplorasi tema rantai nilai keberlanjutan. Simposium akan membahas tantangan-tantangan bersama yang dihadapi oleh berbagai sektor seperti perikanan, kelapa sawit, kakao dan kehutanan, serta manfaat-manfaat luas yang dapat diperloleh di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan memasukkan praktik-praktik yang bertanggung jawab ke dalam rantai nilai. Bergabunglah bersama para pemimpin bisnis dan keberlanjutan serta para pakar di Jakarta, Indonesia, pada tanggal 3 Mei 2017 untuk membincangkan bagaimana keberlanjutan dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengoperasionalkan keberlanjutan seraya meningkatkan ketahanan dan daya saing mereka di pasar-pasar internasional. Simak para pakar yang berbasis di Eropa, Amerika Serikat dan pasar-pasar lain, bagaimana mereka memanfaatkan standar dan sertifikasi, dan bangun jejaring dengan para pemimpin dan pakar-pakar lain yang bekerja di Asia Tenggara. Delegasi akan berpartisipasi dalam perbincangan mengenai topik-topik berikut: 

Tren global yang menggerakkan rantai nilai keberlanjutan



Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan memasukkan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan standar-standar keberlanjutan ke dalam rantai nilai



Bagaimana menjawab permintaan yang semakin tinggi terhadap produkproduk yang berkelanjutan




Bagaimana mengoperasionalkan keberlanjutan dalam berbagai sektor

Simposium akan terdiri dari serangkaian presentasi pleno, diskusi panel interaktif dan dua diskusi kelompok dengan fokus pendekatan bentang darat dan bentang laut Simposium Standar-Standar Keberlanjutan Global diselenggarakan oleh ISEAL Alliance, Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Kementerian Perindustrian Indonesia.


Simposium diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan SMART-Fish Indonesia.

Simposium didukung oleh Pemerintah Inggris, pemerintah Swiss, Asosiasi Perikanan (AP51) dan Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO).

  https://www.isealalliance.org/about‐us/annual‐conference/indonesia‐simposium‐2017 


Kemenperin Dorong Terapkan Standar Industri Hijau Kamis, 04/05/2017 08:40 - Oleh DeeWaluyo

 ilustrasi - Pekerja perkebunan kelapa sawit (Foto: ANTARA) 

Wilayah kita 80 persennya adalah laut dan laut menentukan perubahan iklim serta mampu menyerap karbon dioksida, sedangkan negara lain lebih banyak daratan. Jadi kita harus bicara karena Indonesia sebagai paru-paru dunia JPP, JAKARTA - Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (3/5/2017). "Kita sudah mampu, seperti industri minyak kelapa sawit dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan," kata Airlangga. Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per ha.


Menteri Airlangga Hartarto membuka Global Sustainability Standards Symposium (Foto: Kemenperin) Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen. Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertifikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat. “Maka, kami minta agar negara yang memberlakukan standar tersebut supaya fair trade. Jadi, kalau mereka mau menuntut hal ini dari Indonesia, tentu mereka juga harus menuntut hal yang sama pada negara-negara lain," paparnya. Menperin juga mengungkapkan, industri di dalam negeri sudah banyak yang menerapkan standar industri hijau. “Contohnya, sudah ada pengembangan teknologi plastic biodegradable atau plastik yang dapat diuraikan kembali dan ramah lingkungan,� ujarnya. Bahkan, ke depannya, industri didorong menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif.


Upaya tersebut sejalan dengan komitmen bersama antara Kementerian Perindustrian RI dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam UNIDO-Indonesia Country Programme (ICP) 2016-2020. “Kami akan mempromosikan penerapan sistem standar optimasi dan manajemen energi di Indonesia serta pemanfaatan energi terbarukan,” tuturnya. Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara kepulaun terbesar menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan global, seperti melalui potensi laut dan hutan tropis. “Wilayah kita 80 persennya adalah laut dan laut menentukan perubahan iklim serta mampu menyerap karbon dioksida, sedangkan negara lain lebih banyak daratan. Jadi kita harus bicara karena Indonesia sebagai paru-paru dunia,” jelasnya. Untuk itu, Menperin berharap pelaksanaan simposium ini dapat menyamakan persepsi dan saling bersinergi di antara sesama pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. “Selain itu juga dapat meningkatkan dan memperkenalkan sistem standar global yang efektif,” tuturnya. Direktur Eksekutif ISEAL Alliance, Karin Kreider mengatakan, para pelaku industri tengah menghadapi berbagai tantangan yang serupa di berbagai sektor, terutama penerapan praktek usaha yang bertanggung jawab ke dalam rantai pasok. “Simposium ini sebuah peluang bagi para pemimpin internasional dan para ahli untuk bekerja sama memecahkan berbagai permasalahan berat yang dihadapi, dan saling berbagi pembelajaran dan pengalaman,” ucapnya. Simposium ini diselenggarakan oleh ISEAL Alliance bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta UNIDO, yang diikuti sebanyak 200 pelaku industri.(ind/ant)

http://jpp.go.id/ekonomi/industri/305744-kemenperin-dorong-terapkan-standar-industri-hijau


Industri Nasional Terapkan Standar Keberlanjutan Global

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan sambutan dan membuka Global Sustainability Standards Symposium yang diselengarakan oleh Iseal Alliance, United nation Industrial Development Organization (UNIDO), Kadin Indonesia, dan Kementerian Perindustrian di Jakarta, 3 Mei 2017. Dalam sambutannya Menperin mengatakan bahwa penyelenggaraan simposium ini sebagai trobosan baru untuk menghadapi persaingan dan membuat akses pasar baru yang berfokus pada standar yang berkelanjutan dan Global Value Chain. (Whisnu Bagus)

Jakarta- Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global Sustainability Standards merupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan global value chain. “Tentunya ini terkait dengan keberlanjutan lingkungan, standar kualitas, akses pasar, dan faktor biaya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menjadi pembicara pada pembukaan Global Sustainability Standards Symposium dengan tema “The Roadmap for Sustainable Value Chains” di Jakarta, Rabu (3/5). Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare (ha) dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per ha. Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, angkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen. Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat. “Maka kami minta agar negara yang memberlakukan standar tersebut supaya fair trade. Jadi, kalau mereka mau menuntut hal ini dari Indonesia, tentu mereka juga harus menuntut hal yang sama pada negara-negara lain," paparnya.


Menperin juga mengungkapkan, industri di dalam negeri sudah banyak yang menerapkan standar industri hijau. “Contohnya, sudah ada pengembangan teknologi plastic biodegradable atau plastik yang dapat diuraikan kembali dan ramah lingkungan,” ujarnya. Bahkan, ke depannya, industri didorong menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif. Upaya tersebut sejalan dengan komitmen bersama antara Kementerian Perindustrian dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam UNIDO-Indonesia Country Programme (ICP) 2016-2020. “Kami akan mempromosikan penerapan sistem standar optimasi dan manajemen energi di Indonesia serta pemanfaatan energi terbarukan,” tuturnya. Whisnu Bagus Prasetyo/WBP BeritaSatu.com http://www.beritasatu.com/industri-perdagangan/428596-industri-nasional-terapkan-standarkeberlanjutan-global.html


Menperin minta standar keberlanjutan diberlakukan setara Rabu, 03 Mei 2017 19:26

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberika sambutan dan membuka Global Sustainability Standards Symposium yang diselengarakan oleh Iseal Alliance, United nation Industrial Development Organization (UNIDO), Kadin Indonesia, dan Kementerian Per

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto meminta agar sustainability standard atau standar keberlanjutan diberlakukan setara di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia. "Sustainability standard itu berkaitan dengan lingkungan, kualitas, akses pasar dan biaya untuk mengimplementasikannya. Yang kita imbau kepada yang pegang sustainability standard supaya mereka fair treat, bukan political treat," kata Airlangga pada Simposium Global Sustainability Standard Symposium di Jakarta, Rabu (3/5).


Pasalnya, sebagian industri di Indonesia telah melaksanakan standar yang diminta untuk keramahan lingkungan tersebut, namun negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam belum diwajibkan untuk melaksanakannya. "Seperti dalam Program Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), kami melakukannya secara mandatori untuk industri kayu dari upstream (hulu) hingga downstream (hilir),' ungkapnya. Selain itu, standar nasional produksi dan distribusi sawit beserta turunannya atau Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang juga sudah diberlakukan bagi industri kelapa sawit di Indonesia. Namun, produk-produk dengan sertifikat tersebut tidak mendapat harga premium jika dibandingkan dengan produk-produk dari negara yang belum bersertifikat, sehingga tidak berdaya saing. Airlangga menambahkan, biaya kerap menjadi kendala dalam mengimplementasikan standar keberlanjutan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) di Indonesia. Sehingga, lanjut Airlangga, sudah sepatutnya pelaku industri maupun IKM bersertifikat mendapat harga premium dari hasil penjualan produknya. "Jadi harus pada perspektif yang sebenarnya. Walaupun hutan kita sudah sustainable, yang jadi masalah memang IKM. Misalnya IKM sawit, dia punya yield itu hanya 30 persen dari industri yang besar. Jadi, keberpihakan itu harus dijaga," tuturnya.(Ant) Ikuti Twitter @ElshintaDotCom untuk mendapatkan seluruh Informasi terbaru dari Elshinta. https://elshinta.com/news/106784/2017/05/03/menperin‐minta‐standar‐keberlanjutan‐diberlakukan‐ setara   

Smart fish press clipping 2017