3 minute read
Hal
Advertisement
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Pelalawan, Selasa (9/11) siang.
Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Pelalawan Baharudin SH MH didampingi Wakil Ketua Syafrizal SE dan Faisal MSi beserta seluruh anggota DPRD Pelalawan. Sedangkan dari pemerintah daerah, dihadiri Bupati Pelalawan, H Zukri bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan. Seperti diketahui Penandatanganan kebijakan umum dan PPAS yang kita ikuti bersama saat ini yakni salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah dalam teknis penyusunan rancangan APBD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pendoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah,Provinsi, Kabupaten dan kota yang tertuang pasal 16 ayat 6 yakni, kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
“Alhamdulillah, penandatanganan nota kesepahaman KUA PPAS 2023, telah kita laksanakan hari ini (Selasa, red). Dan
nantinya akan dilanjutkan dengan pembahasan Banggar bersama TAPD untuk menuntaskan angka-angka yang telah disepakati bersama. Dan setelah tuntas dilanjutkan dengan penyerahan rancangan APBD murni 2023,” terang Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin SH MH.
Menurut Ketua DPRD Pelalawan, Setelah penandatanganan nota kesepakatan PPAS APBD Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2023 antara DPRD dan pemerintah. Ia mengharapkan kepada pemerintah agar segera membuat Ranperda nanti diserahkan kepada DPRD untuk dibahas. DPRD akan berusaha semaksimal APBD anggaran tahun 2023 segara mungkin menyelesaikan tepat waktu.
“Kami berharap untuk tahun anggaran 2023, pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Negeri Amanah ini dapat dilaksanakan lebih awal agar kualitas pekerjaan menjadi optimal, “ pungkas mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini.
Sementara Bupati Pelalawan H Zukri mengatakan, mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang telah menandatangani proses penyusunan KUA -PPAS nota kesepakatan rancangan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2023, sesuai dengan kesepakatan bersama, eksekutif dan legislatif agar kedepan selalu memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan kewenangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga tahap evaluasi. Dengan ditandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023.
“Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dewan (DPRD Pelalawan, red) atas saran, tanggapan, dan koreksi terhadap rancangan kebijakan umum APBD beserta PPAS Kabupaten Pelalawan 2023, sehingga menghasilkan komitmen bersama berupa nota kesepakatan KUA dan PPAS, “ ujar Zukri.
Lanjut Zukri, dengan penerimaan dan belanja daerah yang disepakati ini, target kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 akan dapat tercapai, demikian pula aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan baik, selain itu sumber anggaran lain yakni, APBN dan APBD Provinsi Riau dapat kita raih secara maksimal untuk dialokasikan di Kabupaten Pelalawan , sehingga dapat mempercepat pembangunan.
“Penyusunan APBD 2023 ini dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan, sehingga kepentingan rakyat dapat dilayani secara maksimal. Semoga dengan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 yang telah dihasilkan ini akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Negeri Seiya Sekata ini sesuai visi Pelalawan Maju,” terangnya.
Ditambahkan Zukri, yang juga menjabat Ketua DPD PDIP Riau ini, adapun ringkasan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang terangkum dalam nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 sebesar Rp1.942.207.821.465 atau Rp1,94 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD 2022 hanya Rp1.624.622.924.325 atau Rp1,62 triliun mengalami kenaikan.
Jadi, APBD tahun depan, diperkirakan naik sebesar Rp317.584.897.140 atau Rp317 miliar lebih,” paparnya. Ia merincikan, pendapatan daerah diestimasi mencapai Rp1.517.856.704.000 dan meningkat dibanding tahun lalu sebesar Rp12,9 miliar atau 0,97 persen terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp217.576.130.000, dan pendapatan transfer pusat mencapai Rp1.300.279.654.000. Sedangkan pembiayaan daerah diestimasi sebanyak Rp424.352.037.465 yang bersumber dari penghematan belanja, pelampauan estimasi pendapatan, dan dana bagi hasil (DBH), dana reboisasi (DR) serta dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp200 miliar.
“Untuk belanja daerah, diestimasi sebesar Rp1.942.207.821.465. Jika dibandingkan dengan belanja tahun 2022 sebesar Rp1.624.622.924.325, naik sebesar Rp317.584.897.140,” tandasnya.
(Adi/Perlamentria)
