3 minute read

Bupati Blitar Berikan Pesan Penting

Next Article
SA mbU ng A n

SA mbU ng A n

Saat Buka Rakorda FKP Regsosek 2023

HET (Harga Eceran Tertinggi). “Rata-rata harganya Rp. 12.000. Ini masih normal bahkan dibawah HET untuk beras premium,” ujarnya. Lebih lanjut, Ia menyampaikan, untuk harga daging, telur, cabai rawit dan cabai keriting, serta bawang-bawang secara keseluruhan dalam pantauan harga normal. “Harga daging saat ini Rp 120.000, kemudian telur pada kisaran Rp 26.000/kg. Untuk cabe rawit dan cabe keriting berada di harga Rp 27.000Rp 28.000/kilogram. trb,det,hum penerTiBan

Advertisement

Nekat Balap Liar di JLS, 200 Motor Diamankan

TULUNGAGUNG (GN) – Sebanyak 200 motor dan barang bukti balap liar diamankan aparat Polres Tulungagung, saat menggelar razia balap liar di Jalur Lintas Selatan (JLS). Razia ini dilakukan lantaran aksi para pemuda ini meresahkan warga.

Kasi Humas Polres Tulungagung Iptu Mohammad Anshori, mengatakan razia balap tersebut digelar di kawasan JLS ruas Popoh-Brumbun pada Minggu malam hingga Senin dini hari. “Razia kami lakukan secara gabungan antara Satlantas dan Samapta Polres Tulungagung, totalnya kami berhasil menyita 208 sepeda motor dan dua mobil,” kata Anshori, Selasa (4/4/2023). Dari hasil pendataan, para pelanggar yang terjaring razia berasal dari dalam kota dan beberapa kota sekitar Tulungagung, seperti Kediri, Blitar hingga Trenggalek. Ratusan barang bukti kendaraan langsung diangkut oleh belasan truk ke Polres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut. Menurutnya, razia balap liar tersebut bermula dari informasi masyarakat jika kawasan JLS Tulungagung kerap dijadikan arena balap liar. Kondisi tersebut membuat resah dan membahayakan masyarakat sekitar. “Kemudian dilakukan proses penyelidikan hingga dilakukan razia gabungan tadi malam,” jelasnya.

Anshori menambahkan, selain ratusan sepeda motor dari razia gabungan tersebut pihaknya juga menyita 97 lembar STNK dan 2 lembar SIM. “Total barang bukti kendaraan dan dokumen ada 309,” jelasnya. Rencananya untuk proses pengambilan kendaraan para pelanggar harus menunjukkan hasil sidang serta pembayaran denda dan didampingi orang tua masing-masing. det

Sebanyak 200 kendaraan terjaring razia balap liar di Tulungagung (Adhar Muttaqin/detikJatim)

5 Fraksi DPRD Kabupaten Blitar Sampaikan Pandangan Umum LKPj Bupati 2022

KABUPATEN BLITAR (GN)

- Lima fraksi DPRD Kabupaten Blitar menyampaikan pandangan umum atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun 2022 dalam Rapat Paripurna, Senin (3/4/2023) malam. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito.

Rapat Paripurna. Sesuai urutan, fraksi GolkarDemokrat menyampaikan pandangan umum yang pertama. Kemudian diikuti fraksi PDIP, PKB PAN, dan terakhir fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN). Suwito menjelaskan LKPJ yang disampaikan Bupati Blitar secara umum terkait capaian-capain tahun 2022.

Bupati Blitar, Rini Syarifah mengatakan, LKPJ yang disampaikan itu merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20212026. Isinya tentang penjabaran hasil kinerja pembangunan yang secara konstitusional harus disampaikam oleh Bupati setelah berakhirnya tahun anggaran.

KABUPATEN BLITAR (GN)

- Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah membuka rapat koordinasi daerah (Rakorda) menuju forum konsultasi publik (FKP) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2023, Kamis (30/3/2023). Dalam kesempatan itu, Bupati Rini memberikan sejumlah pesan penting. Salah satunya terkait pendataan Regsosek.

Ia menjelaskan, pendataan Regsosek sudah dilakukan sejak tahun lalu. “Data itu penting. Dari data itu bisa mengambil kebijakan, menyajikan ke pusat keadaan Kabupaten Blitar yang sebenarnya. Makanya harus update, valid, dan terverifikasi,” katanya.

Orang nomor satu di Kabupaten Blitar itu menegaskan, pendataan Regsosek membutuhkan bantuan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan jajarannya untuk selalu bersinergi dengan dinas. Data yang disajikan pun harus sinkron dengan BPS.

“Saya menaruh harapan besar ke BPS soal pendataan Regsosek ini. Sinergi dengan dinasdinas harus dilakukan agar bisa menyajikan data yang valid,” terangnya.

Selain itu, Bupati juga berharap perwujudan perlindungan sosial bisa semakin adaktif dan kongkrit. Selain itu, mengedepankan musyawarah untuk mufakat, dan melakukan penilaian dengan sesubyektif mungkin, sehingga data final hasil FKP nanti sudah mencerminkan kelompok kesejahteraan yang valid.

“Keberhasilan FKP akan menentukan akurasi data penerima program perlindungan sosial guna memastikan efektifitas dari program perlindungan sosial tersebut,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Bupati Rini, pemanfaatan tata Regsosek juga dapat digunakan sebagai upaya pengembangan UMKM dan program pelatihan kewirausahaan yang lainnya. Terakhir harus tetap ada kolaborasi seluruh pihak guna penyempurnaan basis data program perlindungan sosial dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.

“Melalui kegiatan Regsosek ini diharapkan mampu menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan publik serta sebagai data integrasi rujukan program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” harapnya. tut

Menurut Suwito, pandangan umum ini merupakan sikap politik masing-masing fraksi. Sesuai urutan melalui juru bicaranya, semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya. “Rapat Paripurna pandangan umum ini adalah tindak lanjut dari LKPJ yang disampaikan Bupati Blitar pada Rabu pekan lalu. Tentunya ada saran dan masukan dari fraksi-fraksi,” jelasnya usai

“Penghargaan yang diperoleh selama 2022 juga disampaikan Bupati. Selain itu juga targettarget yang akan dilakukan tahun selanjutnya,” ungkapnya.

Suwito menambahkan, pihaknya akan membuat Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas membahas LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2022. Pansus LKPJ nanti akan bekerja sampai April 2023.

“Substansi LKPJ pada hakikatnya merupakan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan tahunan Kabupaten Blitar yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Blitar tahun 2022 beserta perubahannya. Ini merupakan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar,” tutupnya. tut

This article is from: