10 minute read
Partai Buruh
JAKARTA (GN) — Pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan Rp 2.021 triliun pada 2023. Di tengah ancaman risiko resesi global, target penerimaan perpajakan itu tumbuh double digit dibandingkan tahun ini.
Advertisement
Hal itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Berdasarkan beleid yang diperoleh, Perpres itu ditetapkan dan ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 30 November 2022. Dalam dokumen itu, Jokowi merinci bahwa APBN 2023 terdiri atas anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pendapatan negara sendiri terdiri atas penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). “Total (penerimaan perpajakan APBN 2023) Rp 2.021,2 triliun,” dikutip dari salinan Perpres 130 Tahun 2022, Rabu (15/12/2022).
Target penerimaan perpajakan itu tercatat tumbuh 13,3 persen dari outlook tahun ini, yang berdasarkan Perpres 98 Tahun 2022 senilai Rp 1.784 triliun. Pertumbuhan terjadi baik di sisi penerimaan pajak maupun penerimaan kepa-
Di tengah ancaman resesi, pemerintah mematok target penerimaan pajak 2023 senilai Rp 1.718 triliun, tumbuh 15,7 persen dari outlook 2022 senilai Rp 1.485 triliun. beanan dan cukai.
Jokowi mematok target penerimaan pajak 2023 senilai Rp 1.718 triliun, tumbuh 15,7 persen dari outlook 2022 senilai Rp 1.485 triliun. Adapun, target penerimaan bea cukai 2023 adalah Rp 303,2 triliun atau tumbuh 1,4 persen dari outlook tahun ini senilai Rp 299 triliun.
Target itu harus dicapai di tengah risiko resesi global yang diyakini akan terjadi tahun depan. Namun, fundamental ekonomi Indonesia dinilai sebagai modal dalam pencapaian penerimaan negara dan pengelolaan keuangan negara. Sebagai gambaran, penerimaan pajak per 6 Desember 2022 telah berkisar Rp 1.580 triliun atau melampaui target 2022. Realisasi itu telah mencakup 91,9 persen target penerimaan pajak 2023, sehingga apabila pemerintah mampu menjaga tren penerimaan seperti tahun ini maka terdapat peluang target pajak 2023 tercapai. Sebelumnya Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan penerimaan pajak 2022 sudah mencapai target. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan pajak hampir Rp 1.600 triliun. Artinya, target penerimaan pajak tahun ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No 98 Tahun 2022 senilai Rp 1.485 triliun sudah terlampaui. “Hari ini nih Rp 1.580 triliun kalau nggak salah, sudah hampir Rp 1.600 triliun,” ujar Suryo dalam acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia DJP 2022, Selasa (6/12/2022). Capaian itu memang sesuai perkiraan, karena pada Oktober 2022 penerimaan pajak telah mencapai Rp 1.448,2 triliun atau 97,5 persen dari target. Jika menghitung rata-rata capaian per bulannya, target akan terlampaui setidaknya pada November 2022. bis
Plastik dan Minuman Bergula Bakal Kena Tarif Cukai Tahun Depan
JAKARTA (GN) - Pemerintah memastikan pengenaan tarif cukai untuk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2023 mendatang. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang telah resmi diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada bagian target penerimaan, terdapat rincian ihwal target penerimaan cukai dari plastik dan minuman bergula dalam kemasan. Jokowi menargetkan penerimaan cukai dari kedua pos itu bisa menyentuh Rp 4,06 triliun. “Pendapatan cukai produk plastik ditargetkan Rp 980 miliar, pendapatan cukai minuman bergula dalam kemasan Rp 3,08 triliun,” demikian dikutip dari Beleid Perpres No 130 Tahun 2022, Rabu (14/12/2022).
Untuk diketahui, di dalam Undang-Undang Cukai Nomor 39 Tahun 2007 disebutkan bahwa salah satu karakteristik barang yang dapat dikenakan cukai adalah barang yang apabila dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen.
Mengutip tulisan Tri Muhartini dari Divisi Public Health PKMK UGM yang diterbitkan di laman kebijakankesehatanindonesia.net, cukai MBDK sudah mulai dikaji sejak 2020 silam menjadi pilihan strategis pemerintah.
Pasalnya, dampak kesehatan yang dihasilkan cukup besar terhadap penanganan prevalensi penyakit dengan beban biaya tinggi, utamanya penyakit tidak menular seperti diabetes dan gagal jantung.
Sementara itu, selain plastik dan minuman manis, dalam Perpres 130 Tahun 2022 Jokowi juga mematok target pendapatan dari sejumlah jenis cukai pada 2023. sin
Perdagangan Jatim - Kalteng Tembus Rp 5,53 Triliun
SURABAYA (GN) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperluas perdagangan antar daerah. Kali ini daerah yang disasar untuk program Misi Dagang adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
Bukan tanpa alasan, namun Provinsi Kalteng sengaja dituju lantaran sejauh ini transaksi perdagangan dengan Jatim baik penjualan maupun pembelian selalu menunjukkan angka yang signifikan bahkan mengalami surplus bagi Jatim.
Gubernur Khofifah mengatakan, perdagangan Jatim dengan Kalteng pada 2021 sebesar Rp 5,53 trilliun dengan nilai penjualan Rp 4,47 trilliun dan nilai pembelian senilai Rp 1,06 trilliun. “Dengan demikian, transaksi kedua provinsi mengalami surplus senilai Rp 3,41 triliun bagi Jawa Timur ,” kata Gubernur Khofifah usai melakukan ramah tamah di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah kemarin.
Khofifah menyebut, setidaknya beberapa komoditas utama pembelian yang dilakukan Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Jawa Timur antara lain pupuk, beras, makanan ternak, minuman kalori, sapi, sabun, kendaraan bermotor, produk makanan, susu bubuk murni dan semen. “Sedangkan penjualan yang dilakukan Provinsi Kalimantan Tengah ke Provinsi Jawa Timur antara lain, minyak, kelapa sawit mentah, batubara, kayu, karpet, alat elektronik, mesin pengolah data, tabung, pipa dan selang, pompa, konduktor listrik dan udang,” tuturnya.
Transaksi perdagangan yang baik antara Jatim dengan Kalteng ini, kata Khofifah, juga diikuti dengan besarnya nilai transaksi melalui kegiatan misi dagang. Tercatat, sepanjang 2021, kegiatan misi dagang Pemprov Jatim dengan provinsi lain menghasilkan transaksi dengan nilai Rp 259 trilliun. fan
Misi dagang Jatim di Kalimantan Tengah.
pariwisata Libur Nataru Diperkirakan Sumbang Rp 26 Triliun
JAKARTA (GN) - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan ada 5,2 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang mengunjungi Indonesia saat libur Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru). Jumlah tersebut setara dengan 40% dari target batas atas.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan target awal wisman yang mengunjungi Tanah Air berada di angka 3,6 juta orang, namun atas kerjasama banyak pihak perkiraan pun naik menjadi 5,2 juta orang. “Untuk liburan Nataru secara total kita targetkan 3,6 juta wisatawan mancanegara, tapi berkat kerjasama semua kita akan mencapai 5,2 juta. Jadi di atas 40% dari target batas atas,” ungkap Sandi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (14/12/202.
Selama libur Nataru, lanjut Sandi, jumlah pergerakan wisatawan lokal atau domestik juga mengalami kenaikan. Dia mencatat akan ada 820 juta pergerakan hingga di akhir tahun ini. Jumlah tersebut lebih banyak dari perkiraan yang dicatatkan sebelumnya, yakni 660 juta pergerakan wisatawan domestik. “Sementara wisatawan nusantara dari data yang kami pantau, diperkirakan dari target 660 juta pergerakan, kemungkinan kita akan tembus 820 juta pergerakan di akhir tahun,” katanya.
Dari jumlah wisman dan wisatawan lokal selama libur Nataru tahun ini, Sandi optimistis industri pariwisata bisa menyumbangkan 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 26,3 triliun (kurs Rp 15.500). Bahkan, sepanjang 2022 kontribusi sektor pariwisata mencapai 6 miliar dolar AS atau Rp 93 triliun.
“Sehingga pendapatan dari pariwisata, devisa yang akan dihasilkan itu target 1,7 miliar dolar AS, kita akan membukukan di atas 6 miliar dolar AS. Jadi ini peningkatan kualitas yang sangat signifikan dari segi pariwisata,” ucap Sandi. sin
energi
ESDM Usul Pembebasan Pajak untuk Kontraktor Hulu Migas
JAKARTA (GN) — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong usulan pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk diadopsi dalam muatan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pembebasan PPN dan PPh untuk KKKS bakal ikut memperbaiki sentimen investasi hulu migas di dalam negeri di tengah isu transisi energi saat ini. Apalagi, kata Tutuka, paket fiskal dan imbal hasil atau internal rate of return (IRR) dari operasi hulu migas di Indonesia masih dinilai tidak menarik jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. “Kalau assume and discharge berlaku berarti [pajak] tidak ditarik pemerintah sudah bersih lah, jadi KKKS tidak dikenakan itu,” kata Tutuka kemarin.
Selain itu, Tutuka mengatakan, pemerintah juga tengah mendorong skema royalty and tax masuk dalam rancangan revisi UU Migas mendatang. Menurut dia, skema royalty and tax sudah jamak dilakukan di sejumlah negara untuk mengerek investasi di sektor hulu migas mereka. Dia mencontohkan, Norwegia dan Amerika Serikat dapat memangkas alur kontrak kerjasama hulu migas lewat skema tersebut. “Perusahaan tinggal datang ke sini bawa investasi, pemerintah maunya berapa ini royaltinya karena kalau cost recovery proyek yang besar itu lead item-nya panjang mereka malas untuk antre,” kata dia.
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk merampungkan muatan revisi UndangUndang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Juni 2023. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, penyelesaian revisi UU Migas itu mendesak dilakukan seiring dengan turunnya realisasi investasi serta lifting migas saat ini. Maman berharap revisi UU Migas dapat memberi kepastian hukum lebih kuat untuk menarik minat investasi di industri hulu migas mendatang. “Segera diselesaikan selambatlambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” kata Maman. agk, ins
Pendirian Hotel Melati di Banyuwangi Dibatasi, Homestay Berbasis Usaha Rakyat Menjamur
Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Karena itu sektor ini mendapat perhatian khusus dalam program pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Untuk mendongkrak ekonomi, Jawa Timur terus menggeliatkan pariwisata termasuk salah satunya Kabupaten Banyuwangi.
Kabupaten Banyuwangi bisa menjadi contoh bagaimana komitmen Pemerintah Daerahnya dalam meningkatkan sektor pariwisata. Langkah inovatif Pemkab Banyuwangi yang melibatkan masyarakatnya dalam pengembangan sektor pariwisata, hasilnya di luar dugaan.
Pemkab Banyuwangi bersinergi dengan masyarakatnya untuk membantu memperkuat pariwisata seperti Desa Wisata Tamansari di mana tumbuh homestay-homestay yang ternyata diminati oleh wisatawan asing.
Desa Wisata Tamansari merupakan sebuah desa di Kecamatan Licin, bagian barat Kota Banyuwangi. Wilayah ini sudah dikenal sebagai desa wisata berbasis smart kampung. Sebagai desa wisata, Tamansari memiliki potensi wisata yang cukup lengkap dan beragam. Jika dikelompokkan ada 3 wisata sekaligus, yakni wisata alam mulai Sendang Seruni, Kampung Penambang, Kawah Ijen dengan pesona blue fire yang dikenal hingga mancanegara. Juga ada wisata seni budaya, Desa Tamansari juga memiliki kekayaan tradisi dan budaya, seperti pencak silat, kesenian jaran, balap kambing hingga Terakota 1.000 Penari Gandrung. Terakhir ada wisata edukasi misalnya proses perah susu di peternakan, hingga kegiatan petik panen kebun kopi, peternakan lebah madu.
Dengan potensi wisata ini, Desa Tamansari menangkap peluang dengan banyaknya homestay yang dikelola warga setempat. Sehingga desa ini tak hanya dilewati wisatawan saja. Wisatawan yang ingin mengunjungi objek wisata bisa menginap di homestay. Begitu juga guide dan persewaan jip untuk menuju Kawah Ijen misalnya. Keberadaan homestay bisa jadi alternatif jika kamar hotel penuh. “Sekarang di Desa Tamansari ada 53 homestay,” jelas Mahsun selaku Pembina Desa Wisata Tamansari kepada jurnalis peserta Bincang Bareng Media yang digelar Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jatim di Banyuwangi belum lama ini.
Desa wisata yang didirikan sejak 2015 ini berhasil menjadi juara 1 Desa Wisata Berbasis Digital di Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dalam kategori desa wisata berbasis digital dari Kemenparenkraf. Sebagai desa wisata juga didukung Perda, Perbup dan Perdes. “Landasan regulasi menjadi dasar kegiatan kami sehingga bukan desa wisata abal-abal,” jelas Mahsun.
Sebagian homestay juga memiiliki standart sertifikat CHSE. Tamu homestay di desa ini tak hanya wisatawan lokal tapi juga asing. “Untuk wisatawan asing memang pada bulan tertentu menyesuaikan musim liburan mereka,” jelas Winarti Rahayu, pengelola homestay di Desa Tamansari. Ia memiliki lima kamar dari dua homestay. Untuk rata-rata biaya inap, untuk hari biasa antara Rp 200-250 ribu per kamar, untuk weekend Rp 300 ribu per kamar grade A.
Winarti mengakui semula ia hanya ibu RT dengan suami kerja di perkebunan. Setelah didorong pihak desa, dia tertarik mengelola homestay apalagi permintaan kamar mulai meningkat pasca pandemi. Terlebih dari wisman. Bahkan pihak desa membantu Winarti untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga lunak. “Saya difasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan bunga lunak, saya ambil Rp 150 juta dengan jangka waktu 10 tahun untuk mendirikan homestay,” katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi M Yanuarto Bramuda menambahkan, Pemkab Banyuwangi sendiri telah lama mendorong program desa wisata yang melibatkan masyarakat lokal sehingga dapat menggerakkan perekonomian rakyat. “Di Banyuwangi telah memiliki kebijakan untuk melakukan pembatasan jumlah hotel apalagi hotel melati, ini agar kami bisa menumbuhkan homestay warga desa, dan agar tidak terjadi perang harga mengingat okupansi hotel masih sekitar 60 persen,” ujarnya.
Pemkab Banyuwangi, kata Yanuarto juga merancang 99 even dalam setiap tahunnya untuk mendongkrak wisatanya. Di antaranya Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang diadakan pada Sabtu (10/12/2022). Beragam event yang disiapkan sepanjang tahun ini diharapkan bisa mempromosikan Banyuwangi lebih luas dan mendongkrak kunjungan wisata.
Dukung Pemulihan
Asisten Direktur Kantor Perwakilan Wilayah BI Jatim Siti Rochmawati mengatakan BI telah menangkap beberapa peluang dan tantangan dari sektor pariwisata yang selama ini terdampak pandemi Covid-19 cukup dalam. “Untuk itu BI ingin mendukung sektor ini untuk terus melakukan pemulihan dan mengembalikannya seperti sebelum pandemi, sejalan juga dengan roadmap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang tahun ini dan tahun depan masih dalam tahap pemulihan pariwisata, lalu pada 2024 masuk tahap pertumbuhan dan percepatan,” jelasnya dalam Bincang Bareng Media (BBM) 2022 di Banyuwangi akhir pekan kemarin. tis
Homestay berbasis usaha rakyat di Desa Tamansari Banyuwangi menjamur pasca pandemi.
