Perindo

Memahami Kembali Perintah Zakat

Oleh: IMAM ShAMSI ALI*

DUA hari lalu, Jumat 9 Desember 2022 (Sabtu 10 Desember waktu Indonesia) saya hadir sebagai salah seorang narasumber di acara seminar internasional IKADI (Ikatan Da’i Indonesia). Seminar yang mengambil tema “Peranan Dakwah dan Institusi Islam dalam menghadapi Islamophobia” itu menghadirkan beberapa tokoh nasional dan dunia. Hadir di antaranya Bapak Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil President RI dua kali dan Dr. Karim Al-Issa, Sekjen Rabithah Alam Islami.

Catatan yang ingin saya sampaikan kali ini bukan poin-poin presentasi saya. Tapi sebuah hikmah (wisdom) yang keluar dari mulut Pak JK, yang saya anggap sangat dalam, menyentuh realita Umat dan relevan pada masa kini. Pak JK seperti biasa menyampaikan “keynote speech” dengan santai dan dalam bahasa yang sangat sederhana. Tapi seperti biasa beliau selalu menyampaikan ide-ide segar dan relevan dengan keadaan Umat dan bangsa.

Kali ini Pak JK menyampaikan terjemahan salah satu ayat Al-Quran yang populer dan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Ayat itu adalah: yang terjemahannya adalah: dan dirikanlah sholat dan berikanlah (tunaikan) Zakat.

Umat Islam tanpa kecuali memiliki konsensus bahwa mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat adalah kewajiban atau fardhu, bahkan menjadi dua dari lima rukun Islam. Tak seorang pun yang akan mengingkari hal tersebut.

Yang menjadi masalah kemudian, seperti yang ditegaskan Pak JK dalam presentasinya, adalah kenyataan bahwa masih mayoritas Umat ini dalam “lisan al-haal” (bahasa realitanya) mereka masih belum menterjemahkan secara benar ayat tersebut. Dalam kenyataan hidupnya Umat ini seolah menterjemahkan ayat itu dengan: “dan dirikanlah sholat dan TERIMA-lah Zakat”.

Akibat dari kesalahan menterjemahkan atau memahami bagian kedua dari ayat itu Umat ini mayoritasnya seolah memposisikan diri untuk “menerima Zakat” (mustahik). Akibatnya memang cukup fatal. Mayoritas mereka yang lemah secara ekonomi (mustadh’afin) di negeri ini (Indonesia) adalah mereka yang beragama Islam.

Tentu hipothesis di atas tidak semuanya benar. Tapi pastinya sebuah peringatan serius yang perlu mendapat konsiderasi serius dari Umat ini. Pak JK menyampaikan bahwa dari 10 orang terkaya Indonesia hanya ada seorang yang beragama Islam (Chairul Tanjung). Dan 50 yang terkaya hanya ada 5 orang yang beragama Islam (mungkin Pak JK salah satunya).

Pak JK menekankan bahwa salah satu penyebab marjinalisasi Umat di bidang perekonomian adalah kurangnya semangat entrepreneurship (jiwa bisnis) Umat ini. Dan karenanya beliau menyerukan kepada para da’i agar dalam ceramah-ceramahnya tidak saja menekankan aspek ritual agama. Tapi sekaligus masalah-masalah mu’amalat, termasuk Urgensi bisnis untuk penguatan ekonomi Umat.

Saya sendiri dalam banyak kesempatan menekankan bahwa Umat dalam memahami konsep Zakat harus berubah dari “pemahaman konvensional” (pemahaman biasabiasa) kepada pemahaman yang “unconventional” (yang tidak biasa/lazim) lagi. Yaitu memahami bahwa mengeluarkan Zakat dipahami tidak pada sekedar memberi 2.5 persen dari penghasilan bersih. Tapi memahami perintah Zakat sebagai sekaligus perintah untuk menguatkan perekonomian umat.

Logikanya sebenarnya sangat sederhana. Perintah zakat itu ditujukan kepada mereka yang memiliki penghasilan di atas batas kebutuhan pokoknya (sandan/pangan dll.). Berarti perintah itu ditujukan kepada mereka yang secara ekonomi kuat. Dan karenanya ketika Umat merasa bagian dari obyek perintah “aatuz Zakat” harusnya merasa sekaligus diperintah untuk kuat secara ekonomi.

Seperti Pak JK saya juga sering menyampaikan bahwa bisnis itu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang terlupakan. Padahal jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul beliau telah mencontohkan bagaimana melakukan bisnis yang berhasil namun tetap beretika. Kelihaian beliau dalam berbisnis menjadikan bos beliau ketika (Khadijah) itu jatuh hati dan melamarnya untuk menjadi suaminya.

Hal ini juga mengingatkan kita bagaimana strategi Rasulullah SAW memberdayakan Umat Madinah dengan membeli sumur dan pasar dari Komunitas Yahudi saat itu. Strategi jitu untuk menyelamatkan Umat dari marjinalisasi ekonomi seperti yang terjadi di sebagian negara Muslim saat ini.

Intinya adalah Pak JK mengingatkan kita semua untuk “rereading” atau memperbaharui pemahaman kita kembali tentang ayat: Jangan sampai kita pincang dalam memahami ayat ini. Sehingga masjid-masjid besar, ramai khususnya pada waktu-waktu selebrasi (perayaan ‘Id misalnya). Tapi pasar-pasar dan Pusat-Pusat bisnis dikuasai oleh non Muslim.

Lebih jahat lagi tentunya jika yang menguasai pasar dan Pusat-Pusat ekonomi adalah para tengkulak penghisap darah, membentuk kelompok oligarki yang juga mengontrol perpolitikan dan kebijkaan publik negara. Semoga tidak!

(*) Jamaica City, 11 Desember 2022 * Presiden Nusantara Foundation

merasa...

► Sambungan hal 1

Sementara delapan partai nonparlemen yang lolos yakni PSI,

Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Hal ini termaktub dalam Keputusan KPU RI Nomor 518 Tahun 2022 yang dibacakan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rapat pleno di kantor KPU RI, Rabu petang. “Menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat pemilihan umum DPR dan DPRD 2022,” kata Hasyim Asy’ari.

“Dengan ini, maka jumlah parpol peserta Pemilu 2024 bertambah dibandingkan peserta Pemilu 2019 yang berjumlah 16 parpol. Namun, partai politik yang tidak lolos masih dapat menggugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sebelumnya, sejak 1 Agustus 2022, terdapat 40 partai politik mendaftar Pemilu 2024 ke KPU RI. Pada tahap pendaftaran sebanyak 24 partai politik dinyatakan lolos ke tahap verifikasi administrasi, 16 lainnya gugur. Pada tahap verifikasi administrasi, KPU menyatakan hanya 9 partai politik DPR RI lolos dan 9 partai politik non-parlemen berhak lanjut ke tahap verifikasi faktual, 6 lainnya gugur.

Partai Ummat Gagal

Satu partai politik non-parlemen yang tidak lolos tahap verifikasi faktual adalah Partai Ummat. Partai besutan Amien Rais itu tidak memenuhi syarat di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Padahal, sesuai Pasal 173 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik peserta pemilu harus lolos verifikasi di seluruh provinsi. Atas rekapitulasi ini, Partai Ummat menyampaikan formulir pernyataan keberatan secara tertulis kepada KPU RI diwakili perwakilan partai, Nazaruddin.

Wakil Ketua Umum Partai Ummat, Nazaruddin, langsung menyampaikan keberatan usai Komisioner KPU, Idham Holik, membacakan kesimpulan rapat pleno penetapan parpol peserta pemilu 2014. “Mohon izin, tadi disampaikan bahwa terhadap pembacaan hasil rekapitulasi perhitungan perbaikan itu kami bisa menyampaikan keberatan, apakah keberatan itu bisa kami sampaikan saat ini atau mekanismenya seperti apa?” kata Nazaruddin yang hadir dalam rapat tersebut.

Ketua KPU, Hasyim Asy’ari lantas menanggapi pertanyaan Nazaruddin dengan menyatakan bahwa berdasarkan tata tertib sidang, parpol yang keberatan bisa menyampaikannya secara tertulis. “Terima kasih Mas Nazarudin, itu ditentukan bahwa peserta rapat mengajukan keberatan, dapat disampaikan secara tertulis kepada KPU setelah pembacaan hasil rekapitulasi selesai,” kata Hasyim.

Tak lama berselang, Nazaruddin menghampiri Hasyim dan menyerahkan secarik kertas berisi pernyataan keberatan partainya atas rekapitulasi hasil verifikasi faktual itu. Kertas ini kemudian dibawa oleh Hasyim kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja.

Usai Rahmat membubuhkan tanda tangan, Hasyim menyerahkan surat ini ke Nazaruddin untuk ditandatangani. Akhirnya, Hasyim turut membubuhkan tanda tangan selaku perwakilan KPU.

Dalam rapat itu, Partai Ummat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara. Perwakilan KPU NTT menyatakan partai tersebut hanya memenuhi syarat kepengurusan di 12 kabupaten/ kota. Padahal, syarat minimal kepengurusan di 17 kabupaten/kota.

Partai Ummat juga dinyatakan TMS di Sulawesi Utara karena hanya memenuhi syarat kepengurusan di 1 kabupaten/kota dari syarat minimal 11 kabupaten/ kota. Dengan begitu, Partai Ummat menjadi satu-satunya partai peserta verifikasi faktual yang dinyatakan tak lolos sebagai Peserta Pemilu 2024.

Partai Ummat juga menunjuk Denny Indrayana sebagai kuasa hukum untuk mengajukan keberatan ke pengawas dan penyelenggara pemilu. “Integrity Law Firm bergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Ummat, dan akan mengajukan permohonan keberatan ke Bawaslu RI atas putusan KPU yang tidak meloloskan Partai Ummat,” kata Denny Indrayana kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Denny Indrayana menjadi ketua advokasi hukum Partai Ummat. “Senior Partner Integrity (Indrayana Centre for Government Constitution and Society) Law Firm, Prof Denny Indrayana ditunjuk sebagai Ketua Tim Advokasi Hukum tersebut. Apa alasan keberatan atas putusan KPU tersebut, akan segera disampaikan kepada publik dalam waktu segera,” ujarnya.

Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais sebelumnya sempat mengaku mendapat informasi bahwa seluruh partai baru akan diloloskan oleh KPU jadi peserta Pemilu 2024 kecuali Partai Ummat. Amien menduga ada kejanggalan dari rencana itu dan menuding ada “kekuatan besar” menjegalnya sehingga Partai Ummat disingkirkan dari Pemilu 2024.

“Pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat. Bagi kami keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal,” kata Amien Rais dikutip dari tayangan YouTube Partai Ummat Official, Selasa (13/12/2022).

Pengumuman dan penetapan partai peserta Pemilu 2024 ini dilakukan di tengah isu miring yang menerpa KPU. Lembaga penyelenggara pemilu tersebut dituding memanipulasi data keanggotaan beberapa partai, yakni PKN, Gelora, dan Garuda, untuk menentukan kelolosan mereka pada tahap verifikasi faktual.

Manipulasi ini disebut menggunakan cara-cara intimidasi terhadap anggota KPU di tingkat kabupaten/kota untuk menyetujui manipulasi data itu. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, termasuk di antaranya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW), membentuk pos pengaduan dugaan kecurangan proses verifikasi ini.

KPU RI juga sempat disomasi oleh firma hukum yang diberi kuasa oleh klien--yang dirahasiakan identitasnya--terkait dugaan rekayasa hasil verifikasi yang ia ketahui dari beberapa KPU daerah. KPU RI juga masih menghadapi 4 gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari partai yang tak lolos verifikasi administrasi perbaikan, yakni Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik, dan Partai Republiku Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengklaim akan menelusuri dugaan kecurangan dalam verifikasi faktual untuk meloloskan beberapa partai politik melaju ke Pemilu 2024. Ia menyampaikan, penelusuran atau investigasi atas dugaan kecurangan ini bakal dilakukan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU. Langkah selanjutnya diklaim akan berdasar pada hasil investigasi atau inspeksi maupun pemeriksaan yang dilakukan. Hasyim juga membantah adanya intimidasi atas jajarannya di daerah. “KPU provinsi kabupaten/kota itu bagian dari KPU anggota kami. Masak kami mengintimidasi, ya enggak ada-lah,” kata Hasyim, kemarin.

Nomor Urut Parpol

Usai menetapkan parpol peserta Pemilu, KPU mengundi nomor urut peserta parpol. Sebelumnya, partai peserta Pemilu 2019 yang lolos ke DPR mendapat dua opsi. Pertama bisa ganti nomor urut partai Pemilu 2024 lewat undian di KPU. Kedua, mereka bisa pula memakai nomor urut lama.

Menanggapi hal itu, Waketum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan partainya memutuskan untuk memakai nomor urut lama yakni nomor 4 untuk Pemilu 2024. “Golkar putuskan untuk tetap di nomor lama,” kata Nurul Arifin kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Namun Nurul menyebut Golkar menghormati keputusan yang diambil oleh KPU. Dia melihat tak ada perbedaan pada nomor partai, semua baik dan memiliki filosofinya masingmasing. “Kami patuh aturan saja. Apa pun yang jadi keputusan, itu adalah yang terbaik untuk semua. Semua opsi pastinya telah melalui diskusi bersama. Semua nomor dan angka sama bagusnya, kita bisa membangun filosofi dari angka,” katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pemilu berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024 di empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua. Aturan baru yang diterbitkan Jokowi itu adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana dilansir situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Negara.

Perppu tersebut mengatur terkait pengundian nomor urut peserta pemilu 2024. Dalam Perppu itu, disebutkan Parpol lama akan diberikan dua pilihan terkait nomor urut untuk menggunakan nomor urut baru atau lama. Sedangkan untuk parpol yang tidak memenuhi suara ambang batas dan parpol baru akan menggunakan nomor urut baru.

Di tahun 2019 tercatat ada 14 parpol yang mendapat nomor urut. Namun hanya 9 partai politik berhasil lolos parlemen. PDIP sebelumnya nomor urut 3, Gerindra sebelumnya nomor urut 2, Golkar sebelumnya nomor urut 4, PKB sebelumnya nomor urut 1, NasDem sebelumnya nomor urut 5, PKS sebelumnya nomor urut 8, Partai Demokrat sebelumnya nomor urut 14, PAN sebelumnya nomor urut 12, PPP sebelumnya nomor urut 10.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan (PDIP), Bambang

secangkir kopi Penerbangan Langsung Palangkaraya – Malang

Ada hal menarik ketika Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi ke Kalimantan Tengah (Kalteng). Apa itu? Gubernur menerima usulan dibukanya rute penerbangan langsung (Direct flight) Palangkaraya - Malang. Usulan tersebut disampaikan Ketua Paguyuban Masyarakat kelahiran Jawa Timur di Kalimantan Tengah Arief Budiatmo.

“Tadi Pak Arif usul supaya ada direct flight dari Palangkaraya ke Malang, karena di Malang banyak sekali keluarga Kalteng yang putra-putrinya sekolah atau kuliah diMalang,” ujar Gubernur Khofifah saat bersilaturahmi dengan warga kelahiran JawaTimur di Kalimantan Tengah di Kalawa Convention Hall, Jalan Tjilik Riwut, Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Selasa, (13/12) malam.

Gubernur Khofifah didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Prawoto itu menyampaikan, usulan direct flight Palangkaraya menuju Malang bisa dilakukan.Sebab, airport dan pengelolaan Bandara Abdurrahman Saleh saat ini di bawahnaungan Pemprov Jatim. Kendati lahan bandara tersebut merupakan lahan milik TNI AU. Tetapi kaitan dengan pembukaan rute penerbangan dan maskapaipenerbangan serta jenis pesawatnya kita kordinasi dengan Kementerian Perhubungan,

Angkasa Pura dan pihak lain yang berkompeten. Bagi kami secara prinsip ini peluang baru dan prospektif. “Saya rasa ide yang sangat bagus karena Abdurrahman Saleh itu kewenangan pengelolaan oleh Kemenhub diwenangkan kepada Pemprov Jawa Timur. Mungkin satu-satunya Pemprov yang diberi kewenangan mengelola lapangan udara di Indonesia itu Jawa Timur dan itu adalah Abdurrahman Saleh,” tuturnya.

Bila kita melihat, usulan direct flight, akan menjadi ruang baru bagi warga Kalteng yang sekolah di Malang, pembelajaran anak-anak muda dari Kalteng untuk membangun dan mengembangkan startup, usaha, wisata dan sebagainya. “Startup di Jawa Timur paling banyak itu di Malang Raya dan kedua di Surabaya, Hanya saja yang perlu dipikirkan, yakni bagaimana penumpang peswat sendiri di jalur tersebut. Jangan sampai, pembukaan jalur penerbangan itu hanya manis di atas kertas, tetapi pada pelaksanaannya tidak memberikan efek positif pada bisnis peneberbangan. Karena itu, pangsa pasar anakanak Kalteng yang berkuliah di Malang mungkin mendapat tambahan dari para saudagar misalnya. Serta penumpang lainnya. Bila kita melihat bagaimana nasib penerbangan SurabayaMalang, Malang MalangJakarta, serta penerbangan Surabaya-Sumenep yang masih kurang menggembirakan bagi dunia penerbangan yang membuka jalur tersebut.(*)

Erfandi Putra Pemimpin Redaksi

tak Gengsi...

► Sambungan hal 1

“Nggak ada masalah, karena di Bali nggak ada apartemen. Saat kita pindah ke Bali pertama kali, kita mau lihat-lihat dulu, harga tanah berapa, survey-lah, berapa..?” jelas Feby Febiola di kawasan Transmedia, Jakarta Selatan, kemarin.

Feby Febiola tak mau membuang uangnya begitu saja. Terlebih saat memutuskan tinggal di Bali dia juga harus melakukan perhitungan pengeluaran karena tidak seperti tinggal di Jakarta. “Di Bali nggak ada apartemen, saya nggak mau spending uang yang sebenarnya bisa dihemat. Tinggal di Bali saya hitung karena kan tidak seperti di Jakarta ada kerjaan. Di Bali sendiri tidak ada apartemen, adanya hanya kos-kosan. Kalau rumah terlalu repot ya, terlalu mahal dengan bujet yang saya siapin. Rumah sesuai bujet yang saya siapin nggak ada,” jelasnya.

Feby Febiola sempat jadi gunjingan orang. Dia pun awalnya bingung banyak yang membicarakan keputusannya untuk ngekos bersama suami. Padahal sejatinya keputusan itu tidak ada yang salah.

“Jadi waktu itu pertimbangannya karena waktu pindah ke Bali saya dan suami sadar. Suami saya seniman, kalau seniman kita tahu semua, kita itung-itungan. Kalau kita pindah ke Bali akan ada transisi hidup. Uang yang kita punya nggak boleh dihambur-hamburkan,” tutur Feby Febiola.

Selama enam bulan pertama Feby dan Franky Sihombing tinggal di kos-kosan dengan harga sewa Rp 5 juta per bulan. Kemudian Feby sangat senang mendapat kos-kosan yang lebih murah dengan harga Rp 2,5 juta per bulan.Feby Febiola dan Franky Sihombing juga tak pusing memikirkan pendapatan. Selama tinggal di sana semua dipasrahkan kepada Tuhan untuk mendapat penghasilan yang halal. “Tuhan pelihara, nggak usah bilang dari mana, yang penting halal,” ungkapnya.

Feby Febiola mengingatkan untuk tidak usah memikirkan gengsi hanya untuk gaya hidup. “Sudahlah nggak usah kebanyakan gengsi, capek, ntar dikejar-kejar pajak, yang penting kita sehat, yang mesti dijaga makanan sehat. Makanan kita harus bergizi, jangan menghemat hal yang harus kita spending, jangan spending hal yang kita nggak perlu,” pesan Feby Febiola.

Feby Febiola memutuskan tinggal di Bali usai menikah dengan Franky Sihombing. Sejak tinggal di Bali, bintang sinetron kenamaan pada masanya itu memilih tinggal di kos-kosan sehingga jadi omongan orang. “Semua orang heboh. Saya bingung. Tinggal di kos-kosan nggak apa-apa kan?” kata Feby Febiola sambil tertawa. * det/

nas

PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB :

Erfandi Putra WAKIL PIMPINAN REDAKSI/PIMPINAN PERUSAHAAN: Gatot Susanto REDAKTUR PELAKSANA : Titis Tri Wahyanti REDAKTUR: Fathurrochman Al Aziz, Agung Kusdyanto, M Nasir, Retno

WARTAWAN KOTA: Purnomo Siswanto FOTOGRAFER: M. Zacky KEPALA BIRO PAMEKASAN: Masdawi Dahlan BIRO DAERAH: BANGKALAN/SAMPANG: Zacky SIDOARJO: Lukman GRESIK: Asepta Yoga Permana MALANG RAYA : Hanan Jalil MOJOKERTO KAB/KOTA : Bambang Sujarwanto NGANJUK : Iskandar Zulkarnaen KEDIRI KAB/KOTA : Iskandar Zulkarnaen JOMBANG: M. Fatoni. PASURUAN : Haifur TUBAN : Chusnul Huda BLITAR: Gatut Wiratmoko BANYUWANGI : Edhi Prasetyo BOJONEGORO: Ahmad Sampurno MADIUN,MAGETAN,PONOROGO : Hery Sukamto BANDUNG : Adam Permasa LAYOUT/DESAIN GRAFIS: Agus Supriyanto IT SUPPORT: Sapto Utomo KEUANGAN: Febri Indarwati Marcomm/Admin: Ismaindah SIRKULASI & PEMASARAN: Syahrizal PENERBIT: PT GLOBAL MEDIA PRIMA KANTOR: Jl Cipta Menanggal VI/7 Surabaya, Telp. (031) 8281712, e-mail: gnewsredaksi@gmail.com website: www.global-news.co.id PERCETAKAN: PT MEDIA NUSANTARA PRESS, Jl. Rungkut Industri III No. 49 Surabaya, Telp. (031) 8496867 Wartawan KORAN GLOBAL NEWS dilengkapi dengan identitas berupa ID Card / Kartu Pers