PBB

PERAMPOKAN RUMDIN WALI KOTA BLITAR Pelototi 3 CCTV, Pelaku Masih Bebas

BLITAR (GN) – Aksi nekat kawanan perampok di rumah dinas (Rumdin) Wali Kota Blitar Santoso, Senin (12/12/2022) lalu, hingga kini masih bebas dan belum tertangkap. Tim gabungan dari Ditreskrimum Polda Jatim dan Polres Blitar Kota masih memburu para perampok.

Untuk menelusuri aksi perampok, Korps Bhayangkara pun memelototi 3 rekaman CCTV Kominfo Pemkot Blitar. “Ada 3 video rekaman CCTV yang kami periksa sekarang. Video yang di medsos itu video kedua,” ungkap Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono, Rabu (14/12/2022).

Dalam video kedua tampak seorang lelaki bersepatu lars, berjaket, memakai topi, dan bermasker membuka pintu gerbang rumdin. CCTV merekam situasi itu pada pukul 03.06 WIB. Dari video ini seolah-olah terlihat bahwa petugas jaga sengaja membukakan pintu untuk para perampok tanpa rasa curiga. Namun, polisi mengantongi bukti lain yang terekam di video pertama.

“Bukan, itu pelakunya (yang membukakan pintu). Jadi di video 1 ada empat orang turun dari mobil. Mereka buka pintu gerbang yang tidak terkunci. Baru di video kedua, seorang pelaku yang pakai jaket, bertopi itu yang bukakan pintu gerbang, supaya mobil mereka bisa masuk,” papar Argo.

Analisis polisi, para pelaku melumpuhkan penjagaan 3 petugas Satpol PP terlebih dahulu. Begitu situasi di luar rumdin aman, pelaku memasukkan mobil Innova hitam berpelat merah.

Mengenai video ketiga, Argo enggan membukanya. Sebab, rekaman video ketiga ini jadi petunjuk kunci bagi polisi untuk mengenali sosok pelaku, dan komplotan perampok ini diduga melarikan diri ke arah timur wilayah Blitar Raya. “Kami mohon doanya, agar kasus ini segera terungkap dan para pelaku segera tertangkap,” tukasnya.

Selain memeriksa 3 video CCTV dan para saksi, polisi juga masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sidik jari yang ditemukan hasil olah TKP di Rumdin Wali Kota Blitar. “Perkembangan penyidikan ada kemajuan. Banyak bahan yang kami terima dan sedang didalami satu per satu, termasuk informasi pelaku sedang kami profiling. Mudahmudahan bisa dimatangkan,” kataArgo.

Menurutnya, tim sudah membuat list informasi pelaku, tetapi detailnya belum bisa disampaikan ke publik. “Kami masih profiling informasi pelaku, tentunya dengan scientific investigation. Kami terus mendalami untuk kemungkinan pelakunya,” ujarnya.

Selain itu, kata Argo, tim juga masih menunggu hasil uji laboratorium sidik jari yang ditemukan ketika olah TKP di lokasi kejadian. Ada beberapa sampel sidik jari yang dikirim ke Jakarta untuk diidentifikasi, agar hasilnya lebih akurat.

“Dengan adanya (sidik jari) ini, menambah optimisme dari para penyidik untuk mendapatkan titik terang pelaku,” katanya.

Dalam peristiwa perampokan itu, pelaku menyekap Wali Kota Blitar, Santoso bersama sang istri, Feti Wulandari dan tiga anggota Satpol PP yang berjaga di rumah dinas.

Ia menceritakan keberingasan lima kawanan perampok yang sempat mengancam akan menelanjangi istrinya. Kejadian itu terjadi saat perampok meminta Santoso menunjukkan brankas. Sementara Santoso tidak mempunyai brankas .

Namun, para perampok tidak percaya dengan ucapan Santoso. “Pelaku sempat ngomong kalau tidak segera memberitahukan (brankas), istri saya mau ditelanjangi,” cerita Santoso.

Saat itu, Santoso hanya memikirkan keselamatan istrinya. Dia lantas menunjukkan letak barang berharga yang ternyata disimpan di dalam lemari. “Dia ngancam seperti itu. Saya berpikir bagaimana keselamatan istri saya. Kok dia sampai melakukan seperti itu, nggak baik,” ungkap Santoso.

Setelah tahu lokasi penyimpanan barang berharga, perampok mengobrak-abrik isi lemari. Mereka kemudian mendapatkan uang Rp 400 juta dan sejumlah perhiasan berharga.

Santoso menyebut uang tersebut sejatinya akan dipakai untuk membayar utang Pilkada 2020 lalu. Namun, uang yang disimpan di tas dalam lemari itu keburu digasak perampok. “Jujur saja saya kan masih punya tanggungan pada waktu kampanye yang harus saya selesaikan,” terang Santoso.

Santoso menyebutkan, uang yang disimpan di rumdin itu dikumpulkan dari honor saat dirinya membuka acara atau kegiatan OPD dan sebagainya. “Jadi utang saya belum lunas, mau saya cicil. Saya kan mengumpulkan honor kalau membuka kegiatan dan sebagainya, tapi akhirnya keduluan (dirampok),” jelasnya. det,suc

PERAMPOKAN: Wali Kota Blitar Santoso saat memberikan keterangan pers terkait kronologi perampokan di Rumdin.

peLayanan Gerai Pelayanan Publik Wajib Pasang CCTV

PELAYANAN PUBLIK: Mas Dhito saat memantau pelayanan public di salah satu gerai satuan kerja.

KEDIRI (GN) – Perbaikan layanan public terus dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Kediri. Kali ini, Bupati KediriHanindhitoHimawanPramana mewajibkan semua gerai pelayanan publik di Pemkab Kediri terpasang kamera close circuit television (CCTV) pada tahun 2023.

Tak hanya gerai pelayanan yang dimiliki satuan kerja, termasuk pula pelayanan di tingkat kecamatan harus terpantau CCTV. Dengan cara ini, dirinya bisa memantau secara menyeluruh pelayanan public di pemerintahannya berjalan dengan baik atau tidak.

“Mulai tahun depan (2023) semua tempat-tempat pelayanan publik saya minta terekam cctv,” kata Mas Dhito, sapaan akrabnya, Rabu (14/12/2022). Mas Dhito berpesan, petugas di pelayanan publik harus mengedepankan attitude yang baik. Hal itu penting, karena sikap dan perilaku petugas akan menjadi penilaian pertama masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

“Saya minta pelayanan kepada masyarakat harus ramah, murah senyum. Bagaimana caranya masyarakat itu merasa dihargai pada saat mau mengurus sesuatu di Pemerintah kabupaten Kediri,” pesannya.

Pelayanan yang ramah itu ditekankan Mas Dhito dan diharapkan bisa dilaksanakan sampai di tingkat pemerintahan desa. Pesan itu pun pernah disampaikan langsung kepada petugas pelayanan saat berkunjung di Balai Desa Gadungan, Kecamatan Puncu.

Kembali, ditegaskan Mas Dhito, seluruh gerai pelayanan yang telah terekam CCTV nantinya akan terhubung di command centre yang saat ini dibangun Pemerintah Kabupaten Kediri.

Lewat pemantauan di command centre itu, bilamana ditemukan petugas tidak memberikan pelayanan dengan baik, Mas Dhito tak segan memberikan teguran secara langsung. “Nanti saya bisa cek, pelayanan publiknya seperti apa, kalau terjadi penumpukan pasti akan kelihatan di situ semua,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kediri pada 2022 ini membangun command centre yang berlokasi di komplek Pendopo Panjalu Jayati untuk mendukung operasional pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Kediri Agus Sugiarta selaku pihak yang menangani pembangunan command centre itu menyebutkan bangunan command centre dibuat dua lantai di dekat ruang kerja bupati. suc

Disnaker Kab. Madiun Gelar Pembinaan Keluarga Pra/Purna PMI

MADIUN (GN) - Pemkab Madiun melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kab. Madiun menggelar kegiatan pembinaan tentang pemahaman regulasi untuk mencegah penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) secara ilegal, pemahaman untuk berwirausaha/ berkoperasi dan pengelolaan keuangan kepada keluarga pra/ purna PMI bertempat di Aula Kantor Desa Teguhan, Selasa (13/12/2022).

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (PTKPKK), Hengky Sukarno, menyampaikan, jumlah PMI dari Kabupaten Madiun menduduki peringkat 6 di Jawa Timur. Dalam perjalanannya, banyak dinamika yang dihadapi oleh keluarga PMI atau PMI Purna. Maka perlu adanya pembinaan dan sosialisasi-sosialisasi.

“ Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ada pemahaman tentang regulasi, pengelolaan keuangan, cara berwirausaha dan lainlain,” kata Hengky.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) dalam sambutannya yang disampaikan Kabid PTKPKK, mengatakan, faktor yang mendorong calon tenaga kerja bekerja di luar negeri, karena keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang berbeda. Selain itu, transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya telah mendukung kesejahteraan masyarakat.

“ Dampak migrasi tidak hanya keuntungan perekonomian saja. Tetapi pada peningkatan keterampilan mental dan pengetahuan PMI khususnya perempuan,” rilis Kadisnaker yang disampaikan Kabid PTKPKK Hengky Sukarno.

Penyebab PMI kembali bekerja ke luar negeri, lanjut dia, karena belum mampu memanfaatkan hasil kerja untuk usaha dan cenderung digunakan untuk konsumtif. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji PMI tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha dan pendidikan anak. Dia berharap, dari hasil kerja di luar negeri digunakan untuk modal usaha. Sehingga ketika pulang, sudah memiliki basis usaha yang di bangun dengan keluarganya.

“ Ketika mereka kembali sudah ada basis usaha yang dibangun bersama keluarga. Bahkan dengan penguatan usaha produktif, jangka panjangnya dapat dibentuk koperasi usaha bersama,” harap Kadisnaker. Hal senada disampaikan narasumber dari UMKM dan Koperasi, Dwi Sulistyorini. Dia menuturkan, hasil kerja di luar negeri harus ada yang disisihkan untuk masa depan. Apakah untuk modal usaha, pertanian, peternakan atau usaha-usaha lainnya. Ketika kontrak kerja di luar negeri selesai, mereka sudah punya basis usaha. Sehingga tidak harus kembali kerja ke luar negeri lagi.“ Saat berangkat masih muda dan sehat. Sepulang dari luar negeri tentunya sudah beda. Makanya perlu adanya motivasi bagi keluarga pra atau purna PMI,” pungkas Dwi.

Diinformasikan, kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh 40 orang dari keluarga PMI / PMI Purna dari Desa Teguhan. Adapun materinya antara lain prosedur / mekanisme penempatan TKI. Pentingnya berwirausaha/koperasi dan Pengelolaan keuangan PMI.

(her/adv)

Kabid PTKPKK, Hengky Sukarno saat menyampaikan sambutan Kadisnaker Kab. Madiun.

Peserta pembinaan bagi PMI/PMI Purna yang digelar Disnaker Kab. Madiun.

DUGAAN KORUPSI BANPROV DI PEMKAB TULUNGAGUNG Lagi, KPK Periksa Mantan Kepala Bappeda Jatim

JAKARTA (GN) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Bappeda Provinsi Jatim Fattah Jasin, terkait dugaan tindak pidana korupsi pengesahan APBD dan Bantuan Provinsi (Banprov) di Pemerintahan Kabupatan Tulungagung. Fattah diperiksa sebagai saksi untuk Budi Setiawan selaku mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Fattah Jasin selaku Wakil Bupati Pamekasan, saksi hadir dan didalami serta dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan berbagai dokumen saat pengusulan permintaan Banprov untuk Pemkab Tulungagung,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Selain memanggil Fattah Jasin, dalam pemeriksaan itu, KPK memanggil para pihak lainnya. Mereka antara lain Iwan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Toni Indrayanto, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur; Mochamad Ismanto, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur; Amalia Rizqina, karyawan PT BPW Shafira Lintas Semesta; serta Erwin Novianto, Plt Kepala Bappeda kabupaten Tulungagung/ Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan di Dinas PUPR kabupaten Tulungagung periode 2016-2015. Ali mengungkapkan, dalam pemeriksaan itu, penyidik juga melakukan penyitaan. Ada sejumlah dokumen yang disinyalir KPK berkaitan dengan perkara ini. “Selain itu, dari para saksi tersebut, Tim Penyidik melakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” tutup Ali.

Fattah sebelumnya juga telah diperiksa pada Selasa (13/12) kemarin dan Rabu (7/12) lalu. Dia diminta untuk bersaksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap alokasi anggaran bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Jawa Timur (2014-2018). “Hari ini (13/12) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur pada periode (2014-2018), untuk tersangka Budi Setiawan dkk,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (13/12/2022).

Diketahui, dalam kasus suap alokasi anggaran bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur (Jatim) ini, KPK telah menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka. Saat ini, Budi Setiawan tengah menjalani masa penahanan guna proses penyidikan. Adapun perkara Budi Setiawan ini bermula dari fakta hukum yang ditemukan oleh pihak KPK saat persidangan eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan penyidikan perkara Tigor Prakasa selaku Direktur PT Kediri Putra. Keduanya terjerat kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung periode 2013-2018. det

Kota Madiun Siagakan 426 Personel Pengamanan

MADIUN (GN) – Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 (Nataru), Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun bersama Forkopimda menyiagakan 426 personel untuk melakukan pengamanan Nataru. Pemaparan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota, Rabu (14/12/2022).

Kapolres Madiun Kota, AKBP Suryono menuturkan, jumlah tersebut belum ditambah dari rekan-rekan perguruan silat hingga satgas lintas sektoral. “Para personel tersebut akan mengamankan gereja atau rumah ibadah, yang digunakan sebagai tempat natalan,” ujar AKBP Suryono. Dirinya menegaskan, pengamanan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung maupun masyarakat yang merayakan momen tersebut di Kota Pendekar. “Dalam waktu dekat akan dilakukan gelar pasukan. Setelah itu mereka akan disebar di sejumlah titik. Total ada 54 gereja, 8 rumah ibadah khusus natal, 5 tempat wisata dan tempat perbelanjaan di Kota Madiun,” jelasnya.

“Kami terus siap siaga, memperketat pengamanan dan melakukan patroli di sejumlah kawasan yang rawan gangguan kamtibmas,” tutupnya. Di tempat yang sama, Wali KotaMadiun, Maidi menambahkan, rapat koordinasi membahas mengenai apa saja yang harus dilakukan menyambut natal dan tahun baru. “Kota Madiun selalu menjadi jujugan untuk berkunjung. suc

KOORDINASI: Wali Kota Madiun Maidi saat memimpin rapat persiapan Nataru 2023 di Gedung Sunaryo Polres Madiun Kota, Rabu (14/12/2022).