Issuu

KAMPUNG MUKA, KAMPUNG MARLINA, KAMPUNG ELEKTRO, DAN KAMPUNG GEDUNG POMPA Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Riset lnovatif Produktif Universitas Indonesia

Naskah Akademik Penjaringan Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi LokasiLokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta

Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta Tim Riset lnovatif Produktif Universitas Indonesia 2023 160 hlm.; 17,6 x 25 cm

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit Cetakan ke I, 2023 Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Ruang Nalar Habitat Jalan Ciliwung 1, Cililitan, Kramat Jati Jakarta Timur, 1360 Tel. +62 811 838 929 E-mail: runah@recehpol.com Naskah Akademik Penjaringan Sebagai Bahan Pertimbangan Rencana Aksi Lokasi-Lokasi Sasaran Reforma Agraria Pemerintah Provisi DKI Jakarta Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

ota merupakan arena pertarungan pemenuhan

kepentingan para aktor pembangunan.

Pertarungan ini kerap menghasilkan

ketimpangan pemenuhan hak asasi seluruh warga kota, salah satunya adalah rumah. Kemampuan

ANT AR

pemerintah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh warga negara sangat terbatas Kehadiran kampung sebagai bentuk permukiman kota, merupakan salah satu solusi memenuhi hak asasi bagi masyarakat miskin di perkotaan. Namun demikian, bentuk ini selalu dianggap aib pembangunan kota, terutama ibukota negara yang tengah giat membangun.

ENG

Alhasil, kampung kota menjadi sasaran utama gentriﬁkasi atas nama pembangunan ibukota. Padahal warga kampung pun merupakan aktor penting dalam pembangunan

KAT AP

ibukota. Terbatasnya tanah dengan harga yang terjangkau namun terhubung dengan pusat-pusat pemenuhan kebutuhan warga negara merupakan salah satu penyebab utama keterbatasan tersebut. Keterbatasan

ini

disebabkan oleh ketimpangan struktur penguasaan tanah dan kemampuan u

memanfaatkannya I

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan. Oleh karenanya, program Reforma Agraria menjadi penting untuk memenuhi hak asasi seluruh warga negara, termasuk masyarakat yang bertinggal di kampung-kampung ibukota Indonesia. Walau sudah dicanangkan sejak dekade 1960-an namun Reforma Agraria belum terlaksana secara utuh untuk mencapai tujuan sejatinya. Jiwanya, yakni redistribusi aset dan akses agraria untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tergantikan oleh beragam program sertifikasi yang hanya memudahkan alih kepemilikan tanah dari kaum miskin ke kaya, sehingga tidak menyelesaikan masalah fundamentalnya. Redistribusi aset tanpa redistribusi akses yang tepat, hanyalah menjadi alat gentrifikasi yang terstruktur tanpa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin kota. Namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 menunjukan adanya itikad baik Pemerintah Indonesia untuk mengatasi ketimpangan struktur penguasaan tanah demi kesejahteraan masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Di ibukota, terbitnya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 dan 574 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria pun menegaskan itikad baik tersebut hanya dapat dijalankan melalui orkestrasi kolaborasi lintas instansi di Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Namun demikian, perjalanan program Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta membutuhkan diskusi, koordinasi, dan kolaborasi multi-sektor untuk menyusun sebuah model umum tata laksana program ini. Hal ini mudah dipahami karena reforma agraria kerap dilaksanakan dalam konteks rural yang berbeda dengan urban, sehingga belum ada contoh keberhasilannya. Oleh karenanya, penerapan program Reforma Agraria di kampung-kampung kota sangat membutuhkan kajian komprehensif, yang dikenal dengan naskah akademik, berisi analisis dan sintesis teoritis, dan yuridis sebagai pijakan fundamental untuk memutuskan langkah paling tepat. Naskah akademik ini terdiri dari narasi akademis bukti fisik dan yuridus baik yang digali dari informasi masyarakat maupun BPN Kanwil DKI Jakarta. Naskah akademik ini mencakup 14 (empat belas) kampung yang termaktub dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Keempat belas kampung tersebut adalah: Kampung Kerang Ijo, Kampung Blok Empang, Kampung Baru Tembok Bolong, Kampung Muka, Kampung Marlina, Kampung Elektro, Kampung GedongPompa, Kampung Tanah Merah, Kampung Kali Apuran, Kampung Guji Baru, Kampung Rawa Barat, Kampung Rawa Timur, Kampung Sekretaris, dan Kampung Baru. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kelanjutan ii

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

pemenuhan kewajiban Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 347/-082.74. Lokasi-lokasi sasaran kerja dari GTRA mengikuti Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 878 Tahun 2018. Pada tahun 2019-2020, tim ini sudah menyelesaikan naskah akademik dan rencana aksi untuk 6 (enam) kampung (kampung Kunir di Jakarta Barat, kampung Tongkol, Walang, Akuarium, Lodan, dan Kerapu di Jakarta Utara). Seyogyanya naskah akademik ini rampung di penghujung tahun 2020, namun harus dijadwal hingga bulan Maret 2021, sebagai konsekuensi wabah COVID-19 yang melanda dunia, termasuk ibukota Indonesia. Terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta, sangat membatasi akses pengumpulan data primer ke seluruh kampung. Serangkaian diskusi yang intensif dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, dan warga yang terkait, pun kerap tertunda untuk menjamin keselamatan dan kesehatan bersama. Selain itu, refocusing anggaran untuk kegiatan ini pun terjadi sehingga tim penyusun mencari dukungan dana dari Hibah Riset Produktif Tata Kelola tahun 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Melalui kemitraan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, tim penyusun mampu memperoleh dana untuk mengumpulkan data dan menyusun Laporan Naskah Akademik ini. Salah satu kegiatan penunjang yang dilakukan Panen Pengetahuan Akademik (PANDEMIK) Reforma Agraria Perkotaan yang dilaksanakan pada bulan Agustus hingga November 2020. Kegiatan ini berisi pembuatan pustaka beranotasi dari beragam tulisan ilmiah terkini dari berbagai tokoh dunia terkemuka untuk memperoleh pengetahuan filosofis, yuridis, dan sosiologis pada program reforma agraria. Penulisan tersebut dilaksanakan oleh para akademisi, pemerhati, dan pejabat negara setelah berdiskusi dalam forum mingguan yang dilaksanakan secara dalam jaringan (daring). Perlu kita pahami bersama, bahwa program ini tidak hanya menyandarkan pada kajian yuridis semata untuk mencapai solusi keperdataan tetapi juga nilai-nilai etika bernegara dan sosial masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hak asasi warga negara. Oleh karenanya, kegiatan ini sangat membantu penyusunan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis naskah akademik ini, yang berperan

iii

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK penting memberikan orientasi proses analisis dan sintesis sehingga usulan program reforma agraria di setiap kampung dapat tercapai dapat bermanfaat bagi warga kampung kota dan pembangunan ibukota. Kami tim penyusun naskah akademik Reforma Agraria tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selaku ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh instansi yang menjadi anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta untuk perhatian dalam penyusunan Laporan Kemajuan Laporan Kemajuan Naskah Akademik ini hingga bulan Desember 2020. Hal serupa terucap kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempercayai kami untuk melakukan penyempurnaan tata kelolaReforma Agraria Perkotaan melalui pendanaan hibah Riset Produktif Tata Kelola tahun 2020- 2022, serta Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan yang bersedia menjadi mitra. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di setiap kotamadya, Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RW, dan anggota masyarakat di keempat belas kampung untuk kolaborasi yang kondusif dalam penyusunan Laporan Kemajuan Naskah Akademik ini hingga bulan Desember 2020. Kepada para peserta diskusi dan penulis kegiatan PANDEMIK Reforma Agraria Perkotaan 2020, kami ucapkan terima kasih untuk kolaborasi menyusun landasan ﬁlosoﬁs, yuridis, dan sosiologis yang kokoh melalui diskusi dan tulisan buah pikir yang kritis dan bernas. Semoga Allah SWT menganugerahi kita semua keselamatan dan kesehatan di era pandemi COVID-19, sehingga kolaborasi ini terus berlanjut hingga akhir penyusunan naskah akademik ini serta pengembangan dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta

TIM PENYUSUN NASKAH Amira Paramitha Martin Hadiwinata Mushab Abdu Asy Shahid Peter Yogan Rintho A. Suncoko Siti Solihat (Asisten Tim Penggerak GTRA)

NARASUMBER Jaringan Warga Miskin Kota (JRMK) Urban Poor Consortium (UPC) Abdi Rakyat Warga Kampung Kerang Ijo, Pluit - Penjaringan Warga Kampung Blok Empang, Pluit -Penjaringan Warga Kampung Baru Tembok Bolong, Pluit - Penjaringan Warga Kampung Muka, Ancol - Penjaringan Warga Kampung Marlina, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Elektro, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Gedong Pompa, Penjaringan - Penjaringan Warga Kampung Tanah Merah, Kelapa Gading Barat - Kelapa Gading; Tugu Selatan dan Rawa Badak Selatan -Koja Warga Kampung Kali Apuran, Kedaung Kali Angke - Cengkareng Warga Kampung Guji Baru, Duri Kepa - Kebon Jeruk Warga Kampung Rawa Barat, Kebon Jeruk - Kebon Jeruk Warga Kampung Rawa Timur, Kebon Jeruk - Kebon Jeruk Warga Kampung Sekretaris, Tanjung Duren Utara - Grogol Petamburan Warga Kampung Baru, Pondok Pinang - Kebayoran Lama

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

PENYUSUN PENANGGUNG JAWAB TIM RISPRO UNIVERSITAS INDONESIA

TIM PENDAMPING STUDIO GTRA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Joko Adianto

Noer Fauzi Rachman

Herlily Paksi Cattra Kamang Walandouw Rossa Turpuk Gabe

Adang Widjaya Guntoro Yahya Zakaria

MITRA RISPRO-LPDP UI: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta

TIM EDITOR Penyelia Aksara : Rossa Turpuk Gabe Desain Sampul dan Tata Letak : Adinda Christina Pengambil Gambar : Tubagus Rachmat

Cetakan I : 2023 Usulan Sitasi: Tim GTRA, dan Tim RIRSPO UI, Naskah Akademis Penjaringan. Jakarta: Yayasan Ruang Nalar Habitat, 2023

Kegiatan penyusunan buku ini didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

vii

Tim Panen Pengetahuan Akademik untuk Reforma Agraria Perkotaan (Pandemik-RA) RISPRO- LPDP UI: Amira Paramita Annisa Permata Sari Astri Puspita Bosman Batubara Esher Toding Fildza Miranda Gerry Ages Herlily Joko Adianto Komara Djaja M. Azka Gulsyan Oswar Mungkasa Paksi C. K. Walandouw Peter Yogan Gandakusuma Rika Febriyani Rossa Turpuk Gabe

viii

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (PKLH) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMP) Provinsi DKI Jakarta Walikota Jakarta Utara Walikota Jakarta Barat Walikota Jakarta Selatan Lurah Ancol

Camat Pademangan

Lurah Penjaringan

Camat Penjaringan

Lurah Pluit

Camat Kelapa Gading

Lurah Kelapa Gading Barat

Camat Koja

Lurah Tugu Selatan Lurah

Camat Cengkareng

Rawa Badak Selatan Lurah

Camat Kebon Jeruk

Kedaung Kali Angke Lurah

Camat Grogol Petamburan

Kebon Jeruk Lurah Duri

Camat Kebayoran Lama

Kepa Lurah Tanjung Duren Utara Lurah Pondok Pinang

KATA PENGANTAR.....................................................................................I PENYUSUN, KONTRIBUTOR DAN NARASUMBER..................................VI DAFTAR ISI..............................................................................................X RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................XIII I. PENDAHULUAN.................................................................................1 I.1 Latar Belakang.......................................................................1 I.2 Ruang Lingkup...................................................................3 1.3 Tujuan dan Kegunaan....................................................5 I.4 Metode............................................................................5 I.5 Struktur Naskah Akademik......................................6 II. LANDASAN........................................................................9 II.1 Landasan Filosoﬁs..............................................9 II.2 Landasan Yuridis.............................................10 II.3 Landasan Sosiologis.....................................19 III. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA FISIK...........25 III.1 Kampung Muka.......................................25 III.2 Kampung Marlina................................27 III.3 Kampung Elektro..............................29 III.4 Kampung Gedong Pompa..............31 IV. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA YURIDIS..................................................47 IV.1 Kampung Muka........................47 IV.2 Kampung Marlina..................51 IV.3 Kampung Elektro...............53 IV.4 Kampung Gedong Pompa..............................55

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

DAFTAR ISI

V. INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, PEMANFAATAN DAN PENATAAN.......................................57 V.1 Kampung Muka.........................................57 V.2 Kampung Marlina dan ELektro...............60 V.3 Kampung Gedong Pompa..........................65 VI. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS PERTANAHAN LINTAS KLAIM KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN..............69 VII. SINTESA..............................................................101 IX. REKOMENDASI PENETAPAN SUBJEK REFORMA AGRARIA................................................105 X. REKOMENDASI PENETAPAN TORA...............................119 DAFTAR PUSTAKA..................................................................137 PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN...........................141

xii

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

elombang besar yang sedang dihadapi

EKU

Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah

TIF

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

membesarnya kota Jakarta menjadi

megacity melalui proses reorganisasi ruang yang sangat cepat (Jellinek 1994; Hardjoko 2009; Simone 2013 dan 2019). Di banyak lokasi, permukiman lama dan ekosistemnya yang dihuni

EKS

masyarakat miskin di permukiman informal berubah menjadi kawasan permukiman dan perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini disebut gentriﬁcation (Smith 1996), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi modal yang bermotifkan

SAN

keuntungan, perubahan desain tata ruang kota dan kerja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya, yang seringkali diawali/ditandai dengan masuknya para pekerja formal, seniman, mahasiswa yang

RIN GKA

mencari perumahan yang terjangkau. Semua itu mengubah pola keterjangkauan perumahan bagi penduduk yang sudah ada di satu daerah tertentu sebelumnya.

xiii

Akibatnya, penghuni lama terpinggirkan, tergantikan oleh penghuni baru; ekosistem dan identitas budaya kampung tergeser oleh identitas dan budaya para penghuni baru. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi (listrik dan lainnya) dan layanan alam (air dan lainnya). Lokasi-lokasi permukiman dari orang-orang yang sebagian besar menghidupi diri di sektor informal ini hidup memadati kampung-kampung kota. Secara historis, banyak lokasi kampung kota demikian itu adalah ruang sosial hasil dari perjuangan kolektif wa rg a m e n g o k u p a s i d a n m e m o d i ﬁ ka s i bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara sungai dengan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli tanah dan rumah secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, migrasi penduduk tak bertanah pindah ke Jakarta dan menjadi penghuni kampung kota. xiv

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Kampung kota Jakarta ini pada umumnya sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan dari tanah-tanah permukiman yang mereka huni itu. Kedudukan mereka lemah dalam status hukum pemilikan tanah, terutama hal pembuktian klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi alas hunian dan penguasaan tanahnya. Padahal, menurut UN Habitat (2015) terkadang kondisi informal ini adalah phase awal dari kontinuum secure tenure (least secure). Posisi yang 'lemah' itu menjadi jelas ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang berkepentingan. Warga-warga kampung kota ini sangat sering harus 'kalah' ketika bernegosiasi dan berkontestasi dengan kepentingan lain seperti proyekproyek infrastruktur transportasi, 'normalisasi' sungai, perkantoran pemerintah hingga kepentingan pihak perusahaan-perusahaan properti/pengembang besar untuk membangun apartemen, real estate atau usaha skala besar lainnya, maupun rencana kota lainnya. Secara makro, yang sesungguhnya terjadi adalah segregasi spasial: di satu pihak adalah sektor yang berisi kompleks bisnis, perkantoran, komersial dan permukiman yang modern. Pembangunan sektor modern ini semakin meluas dengan cepat secara spasial; dan di pihak lain adalah lokasi-lokasi permukiman penduduk yang kebanyakan diatur secara mandiri oleh warga, atau yang sering disebut dengan "pengaturan informal," sebagai penduduk mayoritas yang semakin membanyak (Tunas 2008; Putri 2014). Mereka bekerja pada sektor nonperkantoran dan non-bisnis modern yang tidak terpusat di gedung perbelanjaan, seperti pedagang kaki lima, atau yang sering disebut dengan "sektor ekonomi informal". Lokasi-lokasi ini, Kampung Kota Jakarta menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan aﬁrmasi Gubernur DKI saat ini. Bagaimana cara pemerintah hadir dan bekerja untuk menjalankan kewajiban melindungi warga kampung kota yang lemah itu, dan memenuhi hak asasinya untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan bermukim? Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengikuti arahan kebijakan aﬁrmasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota DKI Jakarta, bekerja menyusun naskah akademik untuk menyediakan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipilih dan kemudian diputuskannya sebagai pegangan untuk implementasi. 14 kampung kota yang disajikan dalam naskah ini, yakni adalah kampung prioritas dalam Keputusan Gubernur 878/2018 di Jakarta Utara dan Barat, adalah kasuskasus prototype yang kami pilih untuk didalami GTRA.

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1.1 LATAR BELAKANG Pemerintah kota Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memerlukan satu cara baru dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria (RA), yang dipahami secara umum sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui -Penataan Aset dan disertai dengan -Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan Aset yang dimaksud adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah, sedangkan Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek RA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden No. 86/2018, Pasal 1). Cara baru yang dimaksud adalah dengan mengefektifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DKI Jakarta, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria, yang dibentuk melalui SK Gubernur DKI Nomor 192/2019, yang kemudian direvisi dengan SK Gubernur DKI nomor 574/2019.

GTRA ini secara langsung bekerja dengan arahan kebijakan aﬁrmasi Gubernur untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota, pengaturan pemerintah provinsi berhadapan dengan tuntutan-tuntutan, permintaan dan kebutuhan dari warga kampungkampung DKI Jakarta, yang sebagian sangat sering harus mengalah atau bernegosiasi dan berkontestasi ketika berhadapan dengan kepentingan yang diusung oleh pihak perusahaan-perusahaan besar (milik swasta maupun BUMN) untuk membangun tapak usaha-usaha mereka, maupun proyek-proyek infrastruktur transportasi, penanganan banjir, hingga perkantoran pemerintah yang direncanakan oleh ahlinya secara teknokratis1.

¹ Dengan berpedoman pada SK Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN nomor 79/SK- LR.07/I/2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 162/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria, yang diubah kemudian dengan Keputusan Gubernur nomor 572/2019. Perubahan ini menyangkut penambahan posisi jabatan pejabat eselon DKI sebagai Ketua Harian Pelaksana.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

I.2 IDENTIFIKASI MASALAH Gelombang besar yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya adalah membesarnya kota Jakarta menjadi megacity melalui proses reorganisasi ruang yang sangat cepat (Jellinek 1994; Hardjoko 2009; Simone 2013 dan 2019). Di banyak lokasi, permukiman lama dan ekosistemnya yang dihuni masyarakat miskin di permukiman informal berubah menjadi kawasan permukiman dan perkantoran berkelas menengah dan atas. Ini disebut gentriﬁcation (Smith 1996), yang biasanya dimulai oleh kombinasi gerakan investasi modal yang bermotifkan keuntungan, perubahan desain tata ruang kota dan kerja perancangan para profesional ahli arsitektur dan lainnya, yang seringkali diawali/ditandai dengan masuknya para pekerja formal, seniman, mahasiswa yang mencari perumahan yang terjangkau. Semua itu mengubah pola keterjangkauan perumahan bagi penduduk yang sudah ada di satu daerah tertentu sebelumnya. Akibatnya, penghuni lama terpinggirkan, tergantikan oleh penghuni baru; ekosistem dan identitas budaya kampung tergeser oleh identitas dan budaya para penghuni baru. Kecepatan pembangunan kawasan ini dimungkinkan juga oleh kepastian hukum yang menjamin operasinya, fasilitas infrastruktur kota (transportasi dan lainnya), hingga mobilisasi pasokan energi (listrik dan lainnya) dan layanan alam (air dan lainnya). Lokasi-lokasi permukiman dari orang-orang yang sebagian besar menghidupi diri di sektor informal ini hidup memadati kampung-kampung kota. Secara historis, banyak lokasi kampung kota demikian itu adalah ruang sosial hasil dari perjuangan kolektif warga mengokupasi dan memodiﬁkasi bermacam karakteristik tata guna tanah, mulai dari yang terbuka, terlantar, dan terabaikan, hingga sungai yang memiliki fungsi sabuk ekosistem perantara antara sungai dengan ruang lain, seperti permukiman, perkantoran, gudang, dan lainnya. Para warga yang tinggal di lokasi kampung kota hasil okupasi ini biasanya adalah kelompok-kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah, yang tidak bisa mendapatkan tempat tinggal dengan cara membeli tanah dan rumah secara formal. Kelompok-kelompok masyarakat ini bisa berasal dari dalam kota Jakarta sendiri, atau juga para pendatang yang migrasi ke Jakarta karena terdesak pindah dari kota-kota lain, atau, yang mayoritas, migrasi penduduk tak bertanah pindah ke Jakarta dan menjadi penghuni kampung kota.

Kampung kota Jakarta ini pada umumnya sangat lemah dalam hal bukti status kepemilikan dari tanah-tanah permukiman yang mereka huni itu. Kedudukan mereka lemah dalam status hukum kepemilikan tanah, terutama hal pembuktian klaim kepemilikan atas tanah yang menjadi alas hunian dan penguasaan tanahnya. Padahal, menurut UN Habitat (2015) terkadang kondisi informal ini adalah phase awal dari kontinuum secure tenure (least secure). Posisi yang 'lemah' itu menjadi jelas ketika harus berhadapan dengan pihak lain yang berkepentingan. Warga-warga kampung kota ini sangat sering harus 'kalah' ketika bernegosiasi dan berkontestasi dengan kepentingan lain seperti proyekproyek infrastruktur transportasi, 'normalisasi' sungai, perkantoran pemerintah hingga kepentingan pihak perusahaan-perusahaan properti/pengembang besar untuk membangun apartemen, real estate atau usaha skala besar lainnya, maupun rencana kota lainnya. Secara makro, yang sesungguhnya terjadi adalah segregasi spasial: di satu pihak adalah sektor yang berisi kompleks bisnis, perkantoran, komersial dan permukiman yang modern. Pembangunan sektor modern ini semakin meluas dengan cepat secara spasial; dan di pihak lain adalah lokasi-lokasi permukiman penduduk yang kebanyakan diatur secara mandiri oleh warga, atau yang sering disebut dengan "pengaturan informal," sebagai penduduk mayoritas yang semakin membanyak (Tunas 2008; Putri 2014). Mereka bekerja pada sektor nonperkantoran dan non-bisnis modern yang tidak terpusat di gedung perbelanjaan, seperti pedagang kaki lima, atau yang sering disebut dengan "sektor ekonomi informal". Lokasi-lokasi ini, Kampung Kota Jakarta menjadi sasaran dari kebijakan-kebijakan aﬁrmasi Gubernur DKI saat ini. Bagaimana cara pemerintah hadir dan bekerja untuk menjalankan kewajiban melindungi warga kampung kota yang lemah itu, dan memenuhi hak asasinya untuk memperoleh keamanan dankenyamanan bermukim? Tim Penggerak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mengikuti arahan kebijakan aﬁrmasi Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mendahulukan dan memenuhi kepentingan keamanan dan kenyamanan bermukim warga kampung kota DKI Jakarta, bekerja menyusun naskah akademik untuk menyediakan pilihanpilihan kebijakan untuk dipilih dan kemudian diputuskannya sebagai pegangan untuk implementasi. 14 kampung kota yang disajikan dalam naskah ini, yakni adalah kampung prioritas dalam Keputusan Gubernur 878/2018 di Jakarta Utara dan Barat, adalah kasus-kasus prototype yang kami pilih untuk didalami GTRA.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

I.3 RUANG LINGKUP Tujuan: Sasaran utama (tujuan) dibuatnya naskah akademik, sebagai landasan bagi penetapan objek reforma agraria, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penetapan objek reforma agraria. Kegunaan : manfaat disusunnya naskah akademik adalah sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan objek reforma agraria, juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

I.4 TUJUAN & KEGUNAAN Naskah akademik ini menggunakan pendekatan : 1. Yuridis-Normatif yang utamanya menggunakan data sekunder dari komunitas warga, dari Kantor Wilayah BPN Jakarta dan dari UPD terkait; 2. On site / kunjungan lapangan bersama seluruh stakeholders, cartographic survey dan observasi lapangan; 3. Quasi-ethnographic dan workshops dengan pemohon untuk pengumpulan data primer yang mengkonﬁrmasi data sekunder; 4. Wawancara dengan para pakar yang relevan dan narasumber dari instansi terkait. 5. Kajian berbagai literatur teori akses, dan literatur terkini terkait reforma agraria perkotaan, kajian urban, kajian perumahan, permukiman, pertanahan dan komunitas dari berbagai lensa disiplin

yang terkait melalui kegiatan terstruktur ―reading &

discussion group Panen Akademik Reforma Agraria (PANDEMIK-RA) selama 14 minggu. 5

I.5 STRUKTUR NASKAH AKADEMIK BAB Pendahuluan, yang berisi latar belakang, identifikasi masalah dan I urgensi, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup dan metode. BAB memuat berbagai landasan, baik landasan filosofis, landasan II yuridis, maupun landasan sosiologis. BAB berisi identifikasi data fisik di lokasi 14 kampung prioritas III dalam naskah ini. BAB berisi data dan fakta yuridis yang melekat pada lokasi di 14 IV kampung. BAB b e r i s i i n v e n t a r i s a s i p e n g u a s a a n , p e m i l i k a n , V penggunaan, pemanfaatan dan penataan oleh warga di 14 lokasi kampung.

BAB b e r i s i i d e n t i ﬁ k a s i , a n a l i s i s d a n ev a l u a s i VI pemanfaatan lintas kepentingan di 14 kampung prioritas, baik yang terkait dengan Tata Guna (baik aliran air maupuninfrastruktur lain seperti jalan, rel, pipa gas) maupun yang beririsan dengan Kegiatan Strategis Daerah (KSD).

BAB memuat analisis dan evaluasi pemberian VII hak, mencakup kajian pertanahan dan alternatif pilihan tenurial bagi calon penerima (subjek) reforma agraria beserta TORA nya.

BAB berisi kesimpulan dan rekomendasi VII penanganan aset dan akses di 14 kampung ini.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

BAB II

LANDASAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

II.1 LANDASAN FILOSOFIS Landasan ﬁlosoﬁs reforma agraria berkaitan dengan tanah sebagai karunia Tuhan. Sesuai amanah Konstitusi kita, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat" Undang Undang 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa: a) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. b) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. c) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

II.2 LANDASAN YURIDIS TAP MPR RI. NO. IX/MPR/2001 tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, pada Pasal 1 menyatakan: 'TAP MPR ini merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria & pengelolaan sumberdaya alam.' Selanjutnya, Pasal 2 menyatakan bahwa: "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia" Pasal 4 Negara mengatur pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat Pasal 5 Pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: b. menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, f. pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat; Pasal 6 (1) menyatakan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria adalah : b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat, baik tanah pertanian maupun tanah perkotaan. 10

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2OOI tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2OO5-2O25, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 (1) Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 1 (2) Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah Pasal 1(3) Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Pasal 1(4) Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi. Pasal 1(5) Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA. Pasal 1(7) Hak atas Tanah adalah hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan, termasuk pula ruang di bawah tanah, air, serta ruang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaannya. 11

Pasal 1(8) Hak Kepemilikan Bersama atas Tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertipikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.Pasal 1 (11) Konsolidasi Tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pasal 1 (12) Pemetaan Sosial adalah kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya terhadap satu lokasi Pasal 1(13) Kemampuan Tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsur-unsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah Pasal 1(15) Hak Guna Bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Menurut Perpres 86/2018 Pasal 1(6) Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Perpres 86/2018 menyatakan dalam pasal-pasalnya, apa saja yang termasuk dalam Objek Reforma Agraria. Di dalam Pasal 6, dinyatakan bahwa Penataan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset. 12

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Sementara Pasal 7 menyatakan bahwa: (1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi (antara lain) a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; i. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak ralryat atas tanah, meliputi 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. Pasal 11(1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan: b. kesesuaian lahan; dan c. rencana tata ruang. Pasal 14 (1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (41 diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui mekanisme: a. sertipikasi tanah transmigrasi; dan b. sertipikasi tanaZX,./h yang dimiliki masyarakat. Sedangkan (3) Subjek Reforma Agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf (b) terdiri atas: a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau c. badan hukum. (5) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari orangperseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu

Hak kepemilikan bersama atas tanah adalah hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat, yang berada dalam kawasan tertentu, atas beberapa bidang tanah, yang dimiliki secara bersama, dan diterbitkan satu sertifikat yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. Pasal 1 ayat (11) Konsolidasi tanah adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, sekaligus penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pasal 1 ayat (12) Pemetaan sosial adalah kegiatan verifikasi data demografi, geografis, dan spasial, serta informasi lainnya terhadap satu lokasi. Pasal 1 ayat (13) Kemampuan tanah adalah penilaian pengelompokan potensi unsurunsur fisik wilayah bagi kegiatan penggunaan tanah. Pasal 1 ayat (15) Hak guna bangunan yang selanjutnya disingkat HGB adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 6 Penataan aset sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. redistribusi tanah; atau b. legalisasi aset. Pasal 7 menyatakan bahwa objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain meliputi, huruf a: Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; huruf e: Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria; dan huruf i: tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi, antara lain: 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria reforma agraria 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. Pasal 11 ayat (1) Objek redistribusi tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan, antara lain: b. kesesuaian lahan; dan c. rencana tata ruang. Pasal 14 ayat (1) Objek legalisasi aset yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) diberikan kepada subjek reforma agraria melalui mekanisme: a. Sertiﬁkasi tanah transmigrasi; dan b. sertiﬁkasi tanah yang dimiliki masyarakat Subjek reforma agraria terhadap mekanisme pemberian objek legalisasi aset sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf (b), terdiri atas: a. Orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama; atau c. badan hukum.

Pasal 14 ayat (5) Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari orangperseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset. Pasal 14 ayat (6) huruf a menyatakan bahwa badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berbentuk: Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh subjek reforma agraria dengan hak kepemilikan bersama.

Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Bab IV Bagian Ketiga Paragraf 2 yang mengatur mengenai pembuktian hak lama dan pembukuannya saat pendaftaran tanah untuk pertama kali, Pasal 24 menyatakan: 1. Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang bersasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut beripa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan secara sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. 2. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan ﬁsik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya Peraturan Menteri Agraria Nomor 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 20 menyatakan bahwa mengenai bidang-bidang tanah yang menurut bukti-bukti penguasaan dapat didaftar melalui pengakuan hak sesuai ketentuan dalam 16

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada perorangan atau badan hukum, penetapan batasnya dilakukan dengan mengecualikan bantaran sungai dan tanah yang direncanakan untuk jalan sesuai Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang bersangkutan. Ini sejalan dengan Perpres 86/2018 Pasal 11 (1) c. Undang-undang No. 1/2011 tentang Perumahan Permukiman menyebutkan mengenai peran pemerintah dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang ﬁsik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya, yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 5 ayat (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. gubernur pada tingkat provinsi Pasal 6 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan. Pasal 7 ayat (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Pasal 8 Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. penyediaan tanah; b. pembangunan; c. pemanfaatan; d. pemeliharaan; dan pendanaan dan pembiayaan. Landasan tersebut di atas menjadi landasan reforma agraria (RA) atau agrarian

reform sebagai suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunawisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komperhensif (lengkap). Terbitnya perpres mempercepat pencapaian reforma agraria yang juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Kementerian ATR/BPN tidak hanya memperbanyak penerbitan sertiﬁkat semata-mata, namun juga menitikberatkan pada penataan kembali struktur penguasaan tanah melalui pelaksanaan redistribusi tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025. Reforma agraria dengan demikian bersifat 'menyeluruh dan komprehensif', artinya, pertama, sasarannya bukan hanya tanah pertanian, tetapi juga semua sumber-sumber agraria; kedua, program land reform itu harus disertai programprogram penunjangnya seperti berbagai penyuluhan dan pendidikan serta peningkatan kapasitas. Singkatnya, reforma agraria adalah land reform beserta program-program penunjangnya. Peraturan Presiden 86/2018 tersebut kemudian dalam tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta 162 jo 574/2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

II.3 LANDASAN SOSIOLOGIS Landasan sosiologis reforma agraria perkotaan berkaitan dengan persoalan bidang pertanahan di perkotaan yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan hak atas perumahan dan permukiman yang layak. Terkait di dalamnya adalah persoalan-persoalan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan & pemanfaatan tanah serta kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kondisi tersebut antara lain tercermin dalam penurunan kualitas hidup, ketimpangan akses terhadap tanah dan berdampak pada penurunan lingkungan ﬁsik perumahan dan permukiman. Pemerintah melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memberi arah yang lebih konkrit tentang pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan agenda dalam mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sustainable Development Goals September 2015, PBB mengadopsi ―Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development , dengan 17 butir Global Sustainable Development Goals (SDGs) dan 169 target. Termaktub dalam 2030 Agenda tersebut adalah kesepakatan untuk leave no one behind and―reach the furthest behind ﬁrst, bersama

dengan

komitmen

untuk

memastikan

bahwa

setiap orang

memperoleh manfaat dari kemajuan pembangunan, termasuk orang-orang yang mengalami marginalisasi, diskriminasi dan eksklusi. Pada 2018, 55% dari seluruh populasi dunia (4.2 miliar orang) tinggal di kota. Pada 2050, populasi di kota diharapkan akan mencapai 6.5 miliar. Lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota. Pada 2050, 2/3 dari seluruh kehidupan manusia 6,5 miliar - akan menjadi urban. Dari angka tersebut, 828 juta orang diperkirakan tinggal di permukiman kumuh dan angkanya terus bertambah. Pada 1990, ada 10 kota dengan 10 juta orang atau lebih, 2014 angkatnya menjadi 28 dan diperkirakan akan mencapai 33 pada 2018. Di masa depan, 9 dari 10 mega cities

akan berada di Global South. Pada abad abad yang akan datang 90% ekspansi perkotaan akan berada di Global South. Dengan demikian, pembangunan lestari (sustainable development) tidak bisa dicapai tanpa transformasi signiﬁkan bagaimana kita membangun dan mengatur ruang kota kita. Pertumbuhan cepat kota - hasil dari meningkatnya populasi dan bertambahnya migrasi telah membuat ledakan mega cities, khususnya di Global South dan permukiman kumuh menjadi fenomena yang semakin penting di kehidupan kota. Membuat kota lestari artinya menciptakan karir dan kesempatan bisnis, perumahan aman, nyaman dan terjangkau. Reforma Agraria Perkotaan terkait erat dengan tercapainya goal No 11: Sustainable Cities and Communities (Kota dan Komunitas yang Lestari) dan terkait dengan goal No 1: No Poverty; No 8: Decent Work and Economic Growth serta No 10: Reduced Inequalities. Untuk itu, prinsip- prinsip utama yang harus dipegang: a. Tanah untuk mereka yang benar-benar mengerjakannya /pemanfaat langsung (penggarap), b. Tanah sebaiknya bukan merupakan komoditi komersial, serta c. Tanah mempunyai fungsi sosial. Pendekatan Hak Asasi Manusia akan Pemenuhan Rumah yang Layak Apa itu hak atas rumah yang layak? UN Committee on Ecosoc menekankan bahwa aspek-aspek kunci dari hak atas rumah yang layak harus dipahami secara luas. Hak atas rumah yang layak harus dilihat sebagai hak untuk hidup di suatu tempat dengan aman, tenang dan penuh martabat (dignity). Karakteristik dari hak atas rumah yang layak diklasiﬁkasi dengan jelas pada komentar umum komite No. 4 (1991) tentang The Right to Adequate Housing dan No. 7 (1997) tentang Forced Eviction. Hak atas rumah yang layak mengandung norma kebebasan. Kebebasan termasuk: (1)perlindungan terhadap penggusuran paksa (forced evictions) dan pengrusakan semena-mena (arbitrary destruction) serta penghancuran rumah seseorang (demolition of one's home); (2)Hak untuk bebas dari arbitrary interference terhadap rumah seseorang, privasinya dan keluarganya; (3)Hak untuk memilih tempat tinggal bagi seseorang, untuk menentukan 20

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

akan tinggal di mana dan berpindah dengan bebas. Hak atas rumah yang layak melekat entitlements. Entitlements meliputi (1) security of tenure; (2) Perumahan, lahan dan restitution property; (3)Akses yang setara dan tidak diskriminatif terhadap rumah yang layak; (4) partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait rumah dalam lingkup nasional dan komunitas. Beberapa kondisi harus dipenuhi sebelum bentuk naungan tertentu bisa disebut sebagai 'rumah yang layak' or 'adequate housing'. Elemen-elemen ini sangat mendasar sebagai suplai dasar dan ketersediaan rumah. Rumah dapat disebut layak (adequate), apabila memenuhi 7 kriteria minimum sebagai berikut: (1) Security of tenure: rumah adalah tidak layak apabila penghuninya tidak memiliki tingkat tenure security yang menjamin perlindungan hukum melawan penggusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya; (2)Ketersediaan layanan sarana, prasarana dan infrastruktur: rumah adalah tidak layak jika penghuninya tidak memiliki sanitasi yang cukup, akses air minum, akses bahan bakar / energi untuk memasak, lampu, penyimpanan makanan dan pembuangan sampah; (3) Keterjangkauan: rumah adalah tidak layak apabila menyebabkan ancaman atau kompromi atas kebahagiaan penghuninya dibanding hak asasi lainnya; (4) Habitabilitas: rumah adalah tidak layak jika tidak menjamin keamanan ﬁsik, ruang yang cukup serta perlindungan terhadap cuaca dan ancaman lain terhadap kesehatan dan bahaya struktural;

(5) Aksesibilitas: rumah adalah tidak layak jika kebutuhan khusus dari yang kurang beruntung dan terpinggirkan tidak diperhitungkan; (6) Lokasi: housing is not adequate if it is cut o

from employment

opportunities, health-care services, schools, childcare centres and other social facilities, or if located in polluted or dangerous areas; (7) Kelayakan budaya: rumah adalah tidak layak apabila tidak menghargai dan memperhitungkan ekspresi identitas budaya penghuninyaPerlindungan terhadap forced eviction adalah elemen kunci terhadap hak atas rumah yang layak dan sangat ditentukan oleh security of tenure (1st criteria). PBB juga mengkategori permukiman kumuh dengan penanda sebagai berikut: (1) Kondisi fisik rumah; (2) terbatasnya ruang tinggal (lebih dari 3 orang berbagi sebuah ruang); (3) kurangnya secure tenure; (4) terbatasnya akses air bersih; (5) kurangnya fasilitas sanitasi. Habitat for Humanity, 2015, From Slums to Sustainable Communities: The Transformative Power of Secure Tenure, Issue paper on Secure Tenure for Urban Slums mendefinisikan Security of Tenure sebagai: " is the right to all individuals and groups to e ective protection by the state against evictions, i.e. the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and communities from the home and the land they occupy, without the provision of, and access to, appropriate form of legal or other protection. Security of tenure can be defined as an agreement or understanding between an individual or group to land and residential property, which is governed and regulated by a legal and administrative framework." Mengapa secure tenure penting? Rumah yang aman, layak (adequate) and cukup memadai (decent) tidak hanya merupakan landasan hak asasi, ia juga fondasi pembangunan manusia terutama grup termarjinalkan. Rumah berdampak multiplier terhadap kesehatan, kehidupan, pekerjaan, kesempatan pendidikan dan kualitas hidup seseorang. Security of tenure terkadang dipahami secara keliru hanya sebagai satu-satunya hak hukum dari kepemilikan lahan, dalam bentuk sertifikat kepemilikan individu (individual full title deeds). Padahal, ada sebuah kontinum dari hak penguasaan, dari mulai the least secure (informal) sampai ke yang paling secure (formal). Sepanjang kontinum ini, ada beragam bentuk tenure security yang

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

mereﬂeksikan tidak hanya realitas di banyak kota di Asia-Paciﬁc, tapi juga menyajikan serangkaian kesempatan untuk secara bertahap mentransformasi kumuh perkotaan (urban slums) dan kehidupan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Isu land tenure, selain terkait dengan isu perumahan dan permukiman, juga terkait dengan beragam isu lainnya, termasuk perubahan iklim, resiko bencana, ketidaksetaraan jender, sumber ke h i d u p a n , p e rt u m b u h a n perkotaan dan land g ov e r na nce

ya n g

menentukan sejauh mana komposisi antara tujuan s o s i a l , e ko n o m i d a n lingkungan sebuah kota akan mengalami r e k o n s i l i a s i m e n g h a d a p i keterbatasan suplai lahan.

BAB III

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA FISIK

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

III.1 KAMPUNG MUKA Kampung Muka terletak di RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Batas wilayah kampung Muka di sebelah Barat adalah Anak Kali Ancol, sebelah Timur Anak kali Ciliwung, sebelah Utara Jalan Gunung Sahari, dan sebelah Selatan adalah Jalan Mangga Dua Raya. Kondisi Status Hak Atas Tanah Kampung Muka terdapat Hak Guna Bangunan sebanyak 50 Bidang/ 4,47 Ha, Hak Milik 3 Bidang/ 0.07 Ha, dan 89 bidang / 16,17 Ha sudah masuk PTSL dengan status K3. Untuk bidang tanah lainnya belum masuk PTSL. Hasil pengukuran Kanwil BPN Jakarta di lapangan, terukur luas wilayah Kampung Muka adalah 16,05 ha, dengan jumlah bidang tanah sebanyak + 1.305 bidang. Kampung Muka dihuni 800 KK, 7062 jiwa. Kondisi eksisting penggunaan tanah saat ini adalah permukiman tidak teratur, kampung padat penduduk yang digunakan sebagai tempat tinggal dengan kondisi bangunan semi permanen dan permanen, Grosir toko, Jasa Ekspedisi, Jasa Peribadatan, Jasa Pendidikan, Material Bahan Bangunan, Pasar. Sebagian warga memanfaatkan tempat tinggalnya untuk warung/dagang, bengkel, Kontrakan, dll.

Gambar Peta kampung Muka

Gambar Kondisi Fisik Kampung Walang (Sumber: Dokumen Tubagus Rahmat)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

III.2 KAMPUNG MARLINA

Gambar Peta kampung Marlina

Kampung Marlina terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Batas Wilayah kampung Marina di sebelah Utara berbatasan dengan kampung Elektro, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kembang Lestari Buruh Pelelangan, sebelah barat berbatasan dengan Pabrik, dan sebelah Timur Pelabuahan Sunda Kelapa. Hasil pengukuran Kantor Wilayah BPN Jakarta, teridentiﬁkasi luas wilayah Kampung Marlina Luas Wilayah Kampung Marlina adalah 2,83 ha, dengan jumlah bidang tanah sebanyak + 548 bidang. Kampung Marlina dihuni 882 KK, 3628 jiwa. Sebaian besar status tanah di Kampung Marilna belum terdaftar namun sudah ada terbit 1 Hak Wakaf (Masjid Al Ikhlas). Di sekitar kampung sudah terbit Hak Milik dan Hak Guna Bangunan.

Gambar Kondisi Fisik Kampung Marlina (Sumber: Dokumen Tubagus Rahmat)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

III.3 KAMPUNG ELEKTRO Kampung Elektro terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Batas wilayah Kampung Elektro di sebelah Utara adalah Pabrik Carvil, sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung marlina, sebelah Barat berbatasan dengan Laut, dan sebelah Timur berbatasan dengan Gudang Pabrik Carvil. Luas wilayah Kampung Elektro adalah 2,52 ha, dengan jumlah bidang tanah sebanyak + 478 bidang. Kampung Elektro dihuni 170 KK, 1100 jiwa.

Gambar Peta Kampung Elektro

Sebagian besar status tanah di Kampung Elektro belum terdaftar namun sudah ada terbit 1 Hak Wakaf (Masjid). Di sekitar kampung sudah terbit Hak Guna Bangunan. Status tanah di

Kampung Marlina dan Kampung Elektro belum

terdaftar namun sudah masuk program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan kategori K3 yang berarti status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah. 29

Gambar Kondisi Fisik Kampung Elektro (Sumber: Dokumen Tubagus Rahmat)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

III.4 KAMPUNG GEDONG POMPA Kampung Gedong Pompa terletak di Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan. Luas wilayah Kampung Gedong Pompa adalah 29285, 65 m2 yang meliputi 292 bidang. Kampung Gedong Pompa dihuni oleh 400 KK. Selain di wilayah daratan, Kampung Gedong Pompa juga terdapat di wilayah perairan (Blok Nelayan/ Kampung Apung), yang dihuni + 100 KK di atas perairan dengan luas 4528,56 m2.

Gambar Peta Kampung Gedong Pompa

Kondisi eksisting penggunaan tanah saat ini adalah permukiman tidak teratur, kampung padat penduduk yang digunakan sebagai tempat tinggal dengan kondisi bangunan semi permanen dan permanen, Tempat Ibadah (Mushola/Masjid) dan sebagian warga memanfaatkan tempat tinggalnya untuk warung/dagang, gudang penyimpanan ikan, bengkel kapal laut, dll.

Gambar Kondisi Fisik Kampung Gedong Pompa (Sumber: Dokumen Tubagus Rahmat)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

TAHUN

KETERANGAN GAMBAR

TAHUN

1853

18741878

1887

1897

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

KETERANGAN GAMBAR

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1904

1914

1906

1919

1921

1923

1925

1934

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1940

1941

1943

1945

1947

1904

Name: 04804 Scale: 1:20000 Type: topographic maps Year: 1904

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1906

1914

Name: 03794-A Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1906

Name: 03816 Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1914

1919

1923

Name: 03815-A Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1919

Name: 03808-A Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1923

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1925

1933

Name: 04802 Scale: 1:50000 Type: topographic maps Year: 1925

Name: 03807-A Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1933

1935

1936

Name: 07530 Scale: 1:22500 Type: city maps Year: 1935

Name: 03802 Scale: 1:20000 Type: city maps Year: 1936

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1938

1939

Name: 03818-2 Scale: 1:10000 Type: city maps Year: 1938

Name: 12173 Scale: 1:25000 Type: city maps

1940

Name: 04801 Scale: 1:50000 Type: topographic maps Year: 1940 1945

Name: 03809-A Scale: 1:20000 Type: city maps

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1947

Name: 04743 Scale: 1:150000 Type: thematic maps

BAB IV

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA YURIDIS

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Data yuridis yang dimaksud adalah data mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah, p e m e g a n g h a k at a u p i h a k ya n g menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban serta peraturan-peraturan lain yang mengenainya seperti halnya peraturan ketata-ruangan dan turunannya.

IV.1 KAMPUNG MUKA Menurut RDTR Perda 1/2014, Kampung Muka berada pada sub zona K.1, H.2, S.1, R.7, P.1, dan H.6. Di area Kampung Muka terdapat rencana jalan struktur 15 m dengan eksisting ± 4 m, rencana jalan struktur/jalan kolektor rencana jalan 16 m dengan eksisting ± 7 m, rencana jalan struktur/jalan kolektor 23 m namun eksisting belum ada, dan rencana jalan struktur/ jalan lokal 14 m/ eksisting belum ada. Terdapat rencana hijau/subzona taman kota/lingkungan/H.2 dan rencana hijau/subzona hijau pengaman KA /H.6 Kampung Muka merupakan bagian dari daerah perencanaan pada UDGL Kampung Bandan dalam SK Gubernur DKI No.1056 Tahun 2005.

Peta Zonasi Kampung Muka sesuai RDTR PZ Perda 1/2014

Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan pada nota dinas nomor 2198/1.711.53 tanggal 28 April 2020 merekomendasikan: 1. Revisi SK Gub No.1056 Tahun 2005 tentang revisi UDGL terhadap rekomendasi yang nanti diambil apabila ada perubahan. 2. Revisi jalan struktur menunggu revisi RDTR dan PZ, sesuai rekomendasi Dinas Sumber Daya Air. 3. Revisi rencana jalan non-struktur dilakukan dengan mekanisme evaluasi peta operasional dengan memperhatikan kebutuhan kawasan dan lingkungan sekitar. 48

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Alternatif rekomendasi (Merry) adalah terhadap rencana peruntukan hijau yang ada di dalam Perda No.1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, diusulkan diijinkan berhuni sementara sampai pemerintah dapat membebaskan lahan tersebut sebagai RTH sebagaimana diamanatkan dalam UUPR No. 26 tahun 2007, izin menghuni sementara tersebut dituangkan dalam izin Prinsip Gubernur secara global kepada lahan hijau yang telah ditempati oleh masyarakat di lokasi tersebut.

Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Muka

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

IV.2 KAMPUNG MARLINA Peta Guna Lahan sesuai Perda 1/2014 (jakartasatu.jakarta.

Pada Rencana Detail Tata Ruang 2014, Kampung Marlina berada pada sub zona K.1, H.4, dan S.6. Terdapat rencana jalan non struktur/ Jalan Lokal 12 m namun eksisting hanya sebagian selebar ± 3 m. Terdapat Rencana Jalur Hijau/H.4

Data Peta Struktur Eksisting Bidang PP DCKTRP 2019

Peta Wilayah Banjir (Jakarta Satu / BPBD 2020)

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada nota dinas 2198/1.711.53 tanggal 28 April 2020 merekomendasikan relokasi, mengingat lokasi berada di rencana jalan dan hijau. Menurut DCKTRP, usulan lokasi relokasi sesuai rekomendasi Dinas Perumahan. Alternatif rekomendasiadalah terhadap rencana peruntukan hijau yang ada di dalam Perda No.1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, diusulkan diijinkan berhuni sementara sampai pemerintah dapat membebaskan lahan tersebut sebagai RTH sebagaimana diamanatkan dalam UUPR No. 26 tahun 2007, izin menghuni sementara tersebut dituangkan dalam izin Prinsip Gubernur secara global kepada lahan hijau yang telah ditempati oleh masyarakat di lokasi tersebut. Memperhatikan kawasan terdampak banjir.

Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Marlina

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

IV.3 KAMPUNG ELEKTRO Berada pada sub zona K.3, H.4. Terdapat rencana jalan non struktur/jalan lokal 15 m dan 12 m namun eksisting tidak ada Terdapat rencana hijau/sub zona jalur hijau.

RDTR Perda 1/2014

BPBD 2020

Data Peta Struktur Eksisting Bidang PP DCKTRPP, 2019

Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan pada nota dinas 2198/1.711.53 tanggal 28 April 2020 merekomendasikan relokasi mengingat lokasi berada di rencana jalan dan hijau. Adapun usulan lokasi relokasi sesuai rekomendasi Dinas Perumahan. Alternatif rekomendasi adalah terhadap rencana peruntukan hijau yang ada di dalam Perda No.1 tahun 2014 tentang RDTR dan PZ, diusulkan diijinkan berhuni sementara sampai pemerintah dapat membebaskan lahan tersebut sebagai RTH sebagaimana diamanatkan dalam UUPR No. 26 tahun 2007, izin menghuni sementara tersebut dituangkan dalam izin Prinsip Gubernur secara global kepada lahan hijau yang telah ditempati oleh masyarakat dilokasi tersebut.

Peta Status Kepemilikan Tanah Kampung Elektro

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

IV.4 KAMPUNG GEDUNG POMPA Berada pada subzona K.1 dan rencana jalan 15m dan 16m.

RDTR Perda 1/2014

BPBD 2020

Rekomendasi DCKTRP: Ÿ Ÿ

Pada sub-zona K.1 kegiatan hunian diizinkan bersyarat. Revisi jalan non struktur/jalan lokal 15 m dan 16 m dapat melalui mekanisme peta operasional, dengan tetap memperhatikan aksesibilitas kawasan sekitar.

Perlu pengecekan SK trace (double check with DCKTRP) terlebih dahulu. 55

BAB V

INVENTARISASI PEN PEMILIKAN, PENGG PEMANFAATAN TAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

NGUASAAN, GUNAAN, NAH

V.1 KAMPUNG MUKA

A . S EJA R A H P E N G UASA A N TA N A H KAMPUNG MUKA Pada awalnya, permukiman di Kampung Muka yaitu wilayah yang berada di RW 04. warga telah mendiami wilayah tersebut untuk bertempat tinggal sejak sekitar tahun 1930 – 1940 yang diawali oleh perantau tukang kebun sayuran (penggarap). Pada sekitar tahun 1960an kemudian berdiri kompleks penampungan transmigran di bawah Departemen Transmigrasi, mulai dari situ berkembang pusat permukiman di Kampung Muka. B. BUKTI-BUKTI PENGUASAAN Berdasarkan keterangan dari BPN, Kondisi status Hak Atas Tanah Kampung Muka terdapat Hak Guna Bangunan sebanyak 50 Bidang/4,47 Ha. Hak Milik sebanyak 3 Bidang/0,07 Ha, dan 89 bidang/16,17 Ha dan sudah masuk PTSL dengan status K3.Bukti-bukti pendukung warga: 1. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Supono tahun 1977; 2. Sertiﬁkat Hak Milik atas nama Edy Suratno yang diterbitkan Kantor Pertanahan Jakarta Utara tertanggal 24 Februari 2006; 3. Surat Pernyataan Riwayat Bangunan Di atas Tanah Negara atas nama Sujiyoto dikuasai sejak tahun 1985 tertanggal 21 Juli 2011 57

tercatat di Kelurahan Ancol- Legalisasi Lurah; 4. Surat Pernyataan Riwayat Bangunan Di atas Tanah Negara atas nama Tjasda dikuasai sejak tahun 1980 tertanggal 21 Juli 2011 tercatat di Kelurahan Ancol- Legalisasi Lurah; 5. Surat Pernyataan Riwayat Bangunan Di atas Tanah Negara atas nama Suratmini dikuasai sejak tahun 1985 tertanggal 21 Juli 2011 tercatat di Kelurahan Ancol- Legalisasi Lurah; 6. Surat Pernyataan Riwayat Bangunan Di atas Tanah Negara atas nama Sutarjo dikuasai sejak tahun 1997 tertanggal 25 Juli 2011 tercatat di Kelurahan Ancol- Legalisasi Lurah; 7. Surat Pernyataan Riwayat Bangunan Di atas Tanah Negara atas nama Sri Rejeki dikuasai sejak tahun 1977 tertanggal 12 Juli 2011 tercatat di Kelurahan Ancol- Legalisasi Lurah; 8. Surat Segel Keterangan Jual Beli Bangunan Rumah antara Mak Ati dengan Surati tertangggal 4 Januari 1977; 9. Surat Tagihan Rekening Air PAM atas nama Madeli Januari 2012.

Gambar Sejarah Kampung Muka (Sumber: CAP, Rujak)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN Kondisi eksisting penggunaan tanah saat ini adalah permukiman tidak teratur, kampung padat penduduk yang digunakan sebagai tempat tinggal dengan kondisi bangunan semi permanen dan permanen, Grosir toko, Jasa Ekspedisi, Jasa Peribadatan, Jasa Pendidikan, Material Bahan Bangunan, dan Pasar. Selain itu, sebagian warga juga memanfaatkan tempat tinggalnya untuk warung/dagang, bengkel, Kontrakan, dll.

Gambar Fasilitas Umum kampung Muka (Sumber: CAP, Rujak)

Di Kampung Muka terdapat organisasi yang bersifat keagamaan, seperti Majelis Ta'lim Majelis Istiqhasah, ataupun kegiatan belajar mengaji di sore hari. Organisasi lain merupakan organisasi pemuda, yaitu Karang Taruna. 59

V.2 KAMPUNG MARLINA & ELEKTRO A. SEJARAH PENGUASAAN TANAH KAMPUNG MARLINA DAN ELEKTRO Kampung Marlina Kampung Marlina, dulu daerah rawa-rawa dan kali penuh dengan semak belukar. Sejak Tahun 1978 sampai 1979 kawasan yang dulunya rawa-rawa dan kali tersebut mulai ditempati oleh beberapa warga korban kebakaran dari wilayah Gang Kelinci Muara Baru, dengan bermodalkan tanah dan lumpur hasil renovasi Waduk Pluit warga mulai menguruk rawa-rawa tersebut dan diratakan menjadi sebidang tanah yang kini dikenal sebagai Kampung Marlina.

Gambar Sejarah kampung Marlina (Sumber: CIP, Rujak)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Bukti-bukti pendukung warga: 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nana Gunarto tertanggal 18 Juni 2014; 2. Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama Thoharoh tertanggal 20 September 2002; 3. Surat Segel Pernyataaan Kepemilikan Rumah Tinggal atas nama Thoharoh yang didirikan 1984 tertanggal 17 November 1992 telah tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 4. Surat Segel Pernyataan Jual Beli Bangunan Tempat Tinggal antara Winarno dengan Gunarto tertanggal 11 Mei 2013 telah tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 5. Tanda Terima Tagihan PLN atas nama Busro tertanggal 10 Desember 2015; 6. Surat Tanda Teriam Setoran PBB atas nama Busro tertanggal 22 Agustus 2007; 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Busro tertanggal 2 Januari 2007; 8. Surat Segel Pernyataan Kepemilikan Rumah Tinggal atas nama Busro yang didirikan tahun 1984 tertanggal 25 November 1992 telah tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 9. Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama Muslikah tertanggal 22 Agustus 2007; 10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Muslikah tertanggal 2 Januari 2007; 11. Surat Segel Pernyataan Kepemilikan Bangunan Rumah Tinggal atas nama Muslikah yang didirikan tahun 1984 tertanggal 23 Agustus 2003; 12.Surat Segel Keterangan Jual Beli Rumah antara Aisah Binti Karso Karmin dengan Muslikah tertanggal 1 Maret 2003; 13. Surat Rekening Listrik atas nama Sarmin oktober 1997; 14. Kwitansi Pembayaran Sambungan baru Air PAM Jaya atas nama Hartono tertanggal 28 Oktober 1993; 15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Hartono tertanggal 1 Juli 1993; 16. Surat Segel Pernyataan Kepemilikan Rumah Tinggal atas nama Hartono yang didirikan tahun 1980 tertanggal 15 September 1990 telah tercatat di

Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 17. Surat Segel Pernyataan Mempunyai Bangunan Rumah atas nama Darsa yang didirikan sejak tahun 1979 tertanggal 6 Februari 1979 diketahui oleh RT dan RW; 18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Darsa tertanggal 22 Januari 2002; 19. Surat Segel Pernyataaan Kepemilikan Bangunan atas nama Agus S bin Ali Usman didirikan tahun 1984 tertanggal 15 Oktober 1950 tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 20. Surat Perjanjian Jual beli sebidang tanah dengan ukuran panjang 10 m lebar 6 m seharga Rp 50,000.000,00 antara Agus S Ali Usman dengan Samsiah tertanggal 25 Desember 2006; 21. Surat Pernyataan Pemilikan Bangunan atas nama Samsiah tertanggal 25 Desember 2006 tercatat di Kelurahan Penjaringan – Legalisasi Lurah; 22. Surat Segel Pernyataan Pemilik Bangunan Rumah Tinggal atas nama Samsiah tertanggal 29 Agustus 2003; 23. Surat Segel Pernyataan Kepemilikan Rumah Tinggal atas nama Rasiman yang didirikan tahun 1980 tertanggal 27 Februari 1996 tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 24. Surat Segel Keterangan Jual Beli bangunan ruman tinggal antara Suwarni/Juwarto dengan Rasiman tertanggal 16 Februari 1996; 25. Surat Segel Pernyataan Oper Alih Bangunan Rumah Tinggal antara Wagira dengan Edy Darmawan tertanggal 28 Desember 2002 telag tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah; 26. Kwitansi Pembayaran Air PAM atas nama Wagirah tertanggal 8 Desember 1995; 27. Surat Tanda Terima Setoran PBB atas nama Wagirah tertanggal 30 Oktober 1998; 28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB atas nama Wagirah tertanggal 1 Maret 1998; 29. Surat Segel Pernyataan Kepemilikan Rumah Tinggal atas nama Wagira yang didirikan tahun 1980 tertanggal 17 Mei 1997 telah tercatat di Kelurahan Penjaringan- Legalisasi Lurah.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Kampung Elektro Kampung Elektro berada di belakang sebuah gudang pabrik elektronik. Sekitar tahun 1976, pendatang dari daerah Jawa Barat dan Jawa Timur mencari tempat tinggal di Jakarta dan menemukan lahan kosong di bagian timur jalan Muara Baru. Sehingga para pendatang mulai mendirikan rumahnya, dan saat ini Kampung Elektro telah menjadi permukiman padat penduduk.

Gambar Sejarah kampung Elektro (Sumber: CIP, Rujak)

B. BUKTI-BUKTI PENGUASAAN Sebagian besar status tanah di Kampung Marlina dan Elektro belum terdaftar, namun sekitar 1994/1995 sudah ada terbit 1 (satu) Hak wakaf (Masjid Al Ikhlas) atas nama wakaf Bapak Nasir. Di sekitar kampung Marlin sudah terbit Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Sekitar Tahun 1990 pihak kelurahan mengakui keberadaan permukiman dan bangunan warga serta mengeluarkan surat keterangan atau pernyataan milik bangunan untuk menempati lahan dan mendirikan bangunan bagi warga Kampung Marlina. Pada tahun 1990 sampai dengan 1993 warga mulai mendapatkan pelayanan listrik (PLN), PAM, serta membayar PBB. Untuk kampung Elektro, sekitar Tahun 1980 warga melakukan pembayaran iuran IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah), kemudian sekitar tahun 1990 warga kampung Elektro dibebankan pembayaran PBB. Warga Kampung Elektro melakukan jual – beli bangunan dengan tanda bukti kwitansi dan surat pernyataan riwayat bangunan. 63

Bukti-bukti pendukung warga: 1. Kwitansi Jual beli Bangunan Rumah antara Misti dengan Ramli tertanggal 17 Oktober 1985; 2. Kwitansi Jual beli Bangunan Rumah antara Usman dengan Ichwan tertanggal 22 November 1990; 3. Surat Pernyataan Mempunyai Bangunan Rumah Tinggal atas nama Ichwan didirikan tahun 1985 tertanggal 30 Maret 2001.

C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN Penggunaan tanah di Kampung Marlina dan Elektro merupakan perumahan tidak teratur, dan terdapat jasa peribadatan. Pemanfaatan tanahnya, digunakan untuk Toko, Warung, Konter HP, Mushola, Masjid, Bengkel.

Gambar Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Kampung Marlina (Sumber CIP, Rujak)

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

V.3 KAMPUNG GEDONG POMPA A. SEJARAH PENGUASAAN TANAH Sejarah nama Kampung Gedong Pompa yaitu lokasi yang berdekatan dengan pompa air Waduk Pluit. Rumah-rumah semi permanen di Gedong Pompa sering dihancurkan, terutama di Bantaran Waduk Pluit, yang sudah tidak ada lagi permukiman. Selain Kampung Gedong Pompa terdapat Kampung Apung yang sudah ada sekitar tahun 1990-an berdiri diatas wilayah perairan pesisir.

Gambar Sejarah Kampung Gedong Pompa (Sumber: CIP, Rujak)

B. BUKTI-BUKTI PENGUASAAN Kondisi Status Hak Atas Tanah Kampung Gedong Pompa, 6 Bidang tanah sudah terbit HGB dengan nomor 13072, 13043, 13274, 13044, 13062, dan 13183 dengan izin pengunaan tanahnya sebagai Tanah Perumahan dan terdapat 1 Tanah Hak Wakaf (Masjid). Untuk bidang tanah lainnya sudah masuk dalam pengukuran PTSL sebanyak 298 bidang dengan kategori K3. 65

Bukti-bukti pendukung warga: 1. Sertiﬁkat wakaf untuk Mesjid Nurul Ikhwan; 2. Surat penarikan PBB; 3. Surat Perjanjian Pemanfaatan Tanah.

C. PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN Penggunaan tanah saat ini adalah permukiman tidak teratur, kampung padat penduduk yang digunakan seabagai tempat tinggal dengan kondisi bangunan semi permanen dan permanen, Tempat Ibadah ( M u s h o l a / M a s j i d ) d a n s e b a g i a n w a rg a memanfaatkan tempat tinggalnya untuk warung/dagang, gudang penyimpanan ikan, bengkel kapal laut, dll. Pada Tahun 2007 pernah terjadi banjir yang disebabkan tanggul jebol. Kampung Apung dikuasai sebanyak ± 100 KK dengan luas penguasaan tanah diatas wilayah perairan pesisir kurang lebih ± 4528,56 m2 dengan permasalahan utama sanitasi kesehatan lingkungan.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

BAB VI

IDENTIFIKASI DAN PERTANAHAN LINT KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

ANALISIS TAS KLAIM N

KAMPUNG MUKA KLAIM PIHAK LAIN DAN BUKTINYA Pada 13 Maret 2020 Kepala Kantor badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat Nomor: NP. 02.02/779-

3/III/2020 perihal Klariﬁkasi Status Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi DKI Jakarta, khususnya mempertanyakan status kepemilikan tanah asset BUMN yang terletak di Kampung Muka, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian pada 26 Maret 2020, PT Kereta Api Indonesia (KAI) menanggapi surat dari Kepala BPN Provinsi DKI Jakarta dengan menyatakan bahwa tanah yang dimaksud merupakan asset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tercatat dalam aktiva tetap perusahaan tahun 1990 dengan bukti kepemilikan Grondkaart.

---·....

....._ ., ......... .... - __......................... ..... __ ....... -.....--.. -................ ,........., .._....... ...... ...... . _................................. ,,_,..._ __--... __.,, __ ..... �•,.__oa., � ___ ..._ "'--,__Cit.I

_......,.......,.

__.

._.,..

_.,.

�-....-

� ..,.__. ,._,. � _. _,_,____ .,.._,.

_·-.. .. .----. -

,i.--..,_...,_ ... _

., '

..,..

� ......

-�'...__""', .... .._,..� ....... J-..._ ___

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Gambar Klariﬁkasi Klaim PT. KAI (Sumber: Kanwil BPN).

Keterangan: 1. Garis Warna Merah merupakan Batas Tanah yang diklaim PT. KAI (Persero) sesuai Grondkart. 2. Garis Warna Hijau merupakan bidang bersertiﬁkat HPL No.11 Tahun 2000 a.n. PERUMKA dengan luas 22.900 m2.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

KAMPUNG MARLINA DAN ELEKTRO KLAIM PIHAK LAIN DAN BUKTINYA

Informasi mengenai kepemilikan tanah di kampung Marlina dan Elektro, ada klaim verponding atas nama Alm. Abdullah Tomie dan M. Jaelani. Sebidang tanah verponding Indonesia Kohir Nomor 111, 112, 114. 115, yang terletak di wilayah jakarta Utara, Kecamatan dan Kelurahan Penjaringan, seluas kurang lebih 36.000 M2.

Bukti klaim Vervonding atas nama Alm. Abdullah Tomie dan M. Jaelani

ATURAN DAN KONSEP 1. UUD 1945 Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berkaca dari aspek kehidupan sosial, kebutuhan manusia akan tanah merupakan suatu hal yang tidak memiliki akhir, sebab tanah merupakan salah satu sumber daya yang

penting untuk menopang aktivitas kehidupan manusia seperti untuk tempat tinggal atau bermukim. Menurut sifatnya, tanah termasuk ke dalam benda tidak bergerak yang tidak dapat dipindah-pindahkan sehingga dinilai sebagai suatu harta yang bersifat tetap yang dicadangkan untuk kehidupan masa mendatang. Sementara dari aspek kehidupan bernegara, tanah merupakan unsur wilayah dalam kedaulatan negara yang bernilai ekonomis termasuk sebagai saranapenunjang pembangunan. Sebagai unsur penting bagi kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara dalam wilayah Republik Indonesia, maka tanah harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga penyediaan, peruntukan, dan penggunaannya perlu diatur untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Mengingat pentingnya tanah bagi kehidupan, negara telah memberikan landasan dalam konstitusinya perihal pemanfaatan tanah, sebagaimana diatur melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut ―UUD 1945 ). Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 merupakan dasar hukum utama dari hukum tanah/agraria yang menyatakan bahwa ―bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan itu

merupakan suatu landasan untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 2. UU Nomor 5 Tahun 1960 Dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan ―UUPA ), yang diadopsi

Pasal

Ayat

(3)

UUD 1945, mengatur bahwa negara diberi

wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. Wewenang negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria termasuk tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dikenal dengan Hak Menguasai Negara. Hak Menguasai Negara memberikan hak kepada negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, yang tidak hanya berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya, segala tindakan yang dilakukan Negara atas dasar Hak Menguasai Negara harus dilakukan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

rakyat. Sejalan dengan hal itu, konstitusi menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak atas tanah sebagai hak dasar ditujukan untuk keberlangsungan hidup dan menjaga martabat kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Negara berkewajiban untuk memastikan terselenggaranya hak warga negara untuk mengakses tanah sebagai sarana kemakmuran melalui kepemilikan hak atas tanah yang mengandung suatu jaminan kepastian hukum. Pada pelaksanaannya, Hak Menguasai Negara dapat dikuasakan kepada pihak lain dalam suatu Hak Atas Tanah, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 4 ayat (1) UUPA menyatakan atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macammacam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Ini menunjukkan bahwa dalam konsep hukum tanah nasional tanah-tanah tersebut dapat dikuasai dan dipergunakan secara individual dan tidak ada keharusan untuk menguasai dan menggunakannya secara secara kolektif, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9UUPA bahwa ―Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak

atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Meskipun demikian, dalam konsep hukum nasional hakhak perseorangan yang bersifat individu tersebut tetap mengandung unsur sosial, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Salah satu hak atas tanah yang dapat diberikan kepada setiap warga negara Republik Indonesia yaitu Hak Milik atas tanah. Dalam Pasal 20 UUPA ditentukan bahwa Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Akan tetapi, realitas yang terjadi saat ini ialah masih banyak warga negara yang belum bisa mengakses tanah sebagai sarana kemakmuran karena tidak adanya kepastian hukum atas tanah. Salah satu wilayah yang hingga kini masih bergelut dengan permasalahan pemenuhan hak atas tanah bagi warganya ialah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Jenis permukiman di Jakarta sangat beragam, mulai dari komplek perumahan tapak mewah, apartemen, hingga permukiman kampung kota. Jenis-jenis 77

permukiman itu dapat menunjukkan strata ekonomi pemiliknya karena akses terhadap jenis-jenis permukiman itu ditentukan oleh harga. Warga masyarakat yang hidup dan tinggal di kampungkota umumnya masyarakat berpenghasilan rendah yang didominasi pekerjaan di sektor informal. Lahan-lahan di kampungkota lebih terjangkau bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah karena mayoritas tanahnya tidak masuk dalam pasar tanah yang mengharuskan adanya legalitas kepemilikan. Selain itu, tertutupnya akses dana perbankan bagi masyarakat miskin juga menjadi faktor munculnya penguasaan tanah-tanah yang belum jelas akan legalitas kepemilikannya, tanah yang tidak diurus oleh pemilik sebelumnya atau tanah negara. Beberapa contoh tanah yang secara surat dipegang pihak lain dalam kampungkota yaitu antara lain tanah bekas hak barat dengan status Hak Eigendom Verponding dan Hak Erfpach, tanah asset pemerintah/BUMN/BUMD, dengan status Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Sedangkan tanah yang belum melekat sesuatu hak apapun di atasnya seperti tanah timbul di pinggiran sungai atau pantai, disebut sebagai tanah negara. Atas tanah-tanah itu, warga kampungkota telah menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah sebagai tempat tinggal, usaha ekonomi, dan fasilitas bersama selama puluhan tahun. Namun mereka lemah dalam hal kepastian hukum kepemilikan atas tanah yang mereka tempati. Sehingga keberadaan mereka seringkali terancam dan terusir dari lokasi tanah yang telah mereka garap. Penguasaan ﬁsik atas tanah dan bangunan menjadi hal penting dalam hukum pertanahan. Penguasaan tanah dapat dipandang sebagai permulaan adanya atau diberikannya hak atas tanah, dengan kata lain penguasaan tanah secara ﬁsik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian suatu hak atas tanah. Oleh sebab itu, kepastian hukum sebagai salah satu asas negara hukum yang dianut oleh Indonesia sejatinya belum terpenuhi. Apabila mengingat rumusan dan cita-cita yang hendak dicapai dalam hukum tanah di Indonesia, pada dasarnya UUPA melalui kewenangan yang ada pada Negara menginginkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial terhadap penguasaan dan pemilikan atas sumber daya alam. Akan tetapi, sistem hukum pertanahan yang dirumuskan dalam UUPA dan sejumlah peraturan pelaksananya nyatanya tidak dapat diakses secara penuh oleh masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan adanya operasi khusus untuk menyelesaikan kasus pertanahan yang terjadi. Salah satu upaya dalam pembaharuan agraria adalah melalui redistibusi tanah. Boedi Harsono menyatakan bahwa UUPA merupakan undang-undang yang melakukan pembaharuan agrariakarena di dalamnya memuat 5 (lima) program yang dikenal dengan Panca Program Agrarian Reform Indonesia, yang salah 78

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

satunya yaitu melakukan perombakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, menyatakan bahwa perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu. sebagai agenda pembaharuan agraria yang dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Presiden Jokowi pada tanggal 24 September 2018 menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 86 tahun disebut

―Perpres

2018 tentang

86/2018 ).

Reforma

Agraria

(selanjutnya

Terbitnya Perpres 86/2018 atas pertimbangan

bahwa saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Terbitnya Perpres ini harus dipandang sebagai langkah awal menuju pemenuhan hak atas tanah bagi masyarakat. Pemerintah harus melakukan pemindahtanganan hak atas tanah menjadi milik masyarakat yang telah menguasai ﬁsik tanah tersebut selama puluhan tahun sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu diketahui juga bagaimana mekanisme redistribusi tanah tersebut agar dapat dilakukan dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak menjadi subjek redistribusi tanah.

UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA SEBAGAI LANDASAN HUKUM TANAH DI INDONESIA, SERTA KEWAJIBAN KONVERSI TANAH BEKAS HAK BARAT Wewenang negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya agraria termasuk tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dikenal dengan Hak Menguasai Negara. Ketentuan pelaksanaan Hak Menguasai Negara diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA yang memberi rincian sebagai berikut: 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa; 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Pelaksanaan Hak Menguasai Negara harus memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi. Segala tindakan yang dilakukan Negara atas dasar Hak Menguasai Negara harus dilakukan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUPA beserta peraturan pelaksanaannya merupakan perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan. UUPA yang diundangkan sejak 24 September 1960, mengakhiri berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah kolonial, sekaligus mengakhiri dualisme atau pluralisme hukum tanah di Indonesia, serta menciptakan dasar-dasar bagi pembangunan hukum tanah nasional yang tunggal berdasarkan Hukum Adat sebagai Hukum Tanah Nasional. Dengan diberlakukannya UUPA yang menganut asas uniﬁkasi hukum agraria, maka hanya ada satu sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu hak-hak atas tanahyang ada sebelum UUPA harus disesuaikan atau dicari padanannya yang terdapat di dalam UUPA melalui lembaga konversi. Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian hak lama atas tanah menjadi hak baru menurut UUPA. Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi asas uniﬁkasi hukum melalui UUPA. Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 mengatur ketentuan mengenai penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif. Peraturan konversi tersebut merupakan implementasi ketentuan peralihan UUPA. Prinsipnya, hak-hak yang memberi wewenang yang sama atau hampir sama dengan Hak Milik menurut UUPA dikonversi menjadi Hak Milik, misalnya Hak Eigendom. Di samping itu hak-hak yang memberi wewenang yang sama dengan Hak Guna Usaha juga dikonversi menjadi Hak Guna Usaha, misalnya Hak Erfpacht untuk perkebunan besar. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sama dengan Hak Guna Bangunan dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan, misalnya Hak Erfpacht untuk perumahan. Sedangkan hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sama dengan Hak Pakai dikonversi menjadi Hak Pakai, misalnya Hak Opstal aatau sejenisnya. Cara-cara terjadinya konversi dari hak lama menjadi hak baru adalah sebagai berikut:

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

1. Karena hukum (Van Rechtswage) yang bisa terjadi: a. Dengan sendirinya. b. Dengan syarat-syarat tertentu. 2. Bukan Karena hukum. Konversi karena hukum terjadi dengan sendirinya artinya perubahan hak atas tanah dari hak lama menjadi hak baru tanpa diperlukan adanya ketetapan dari instansi yang berwewenang untuk itu, misalnya Hak Erfpacht untuk perusahaan perkebunan besar dikonversi menjadi Hak Guna Usaha sejak berlakunya UUPA, tanggal 24 September 1960 dengan jangka waktu selama sisa Hak Erfpacht tersebut tetapi paling lama 20 tahun. Konversi karena hukum yang terjadi dengan syarat-syarat tertentu, perubahan hak atas tanah dari hak lama menjadi hak baru dengan adanya suatu ketetapan deklaratoir. Ketetapan deklaratoir adalah suatu ketetapan dari instansi yang berwenang yang memberikan hak yang sudah ada kepada pemegang haknya. Konversi karena hukum dengan syarat-syarat tertentu ini berlaku pada Hak Eigendom, mengingat konversi Hak Eigendom menjadi Hak Milik tidak dilakukan secara otomatis, akan tetapi harus memenuhi syarat konversi, seperti pemegang haknya harus Warga Negara Indonesia tunggal. Sementara itu, UUPA Bagian Kedua tentang KetentuanKetentuan Konversi Pasal I, III, dan V menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak barat berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 dan setelah tenggang waktu tersebut berakhir maka menjadi tanah yang dikuasai oleh negara atau disebut juga dengan Tanah Negara.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah

yang memberikan suatu hak atas

tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. ―Hak pada hakikatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi),sehingga menimbulkan hubungan hukum antara keduanya yang disebut dengan hubungan subjek dan objek. Tanah diberikan

kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Menurut Wantjik Saleh, dengan diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan hukum itu telah tcrjalin suatu hubungan hukum, dimana dapat dilakukan perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak lain. Perolehan hak atas tanah pada prinsipnya dapat dibedakan dalam: 1. Perolehan secara originair, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan membuka tanah (okupasi); 2. Perolehan secara derivatif, adalah perolehan karena terjadinya peralihan hak secara yuridis, misalnya jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Menurut Boedi Harsono, hak-hak penguasaan atas tanah yang dikenal dalam UUPA, dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarkhi sebagai berikut : 1. Hak Bangsa Indonesia (pasal 1). 2. Hak Menguasai dari Negara (pasal 20). 3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (pasal 3). 4. Hak-hak perorangan: a. Hak-hak atas tanah (pasal 4): 1. Primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macammacam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (pasal 16). 2. Sekunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam- macam hak atas tanah ini adalah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil) Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. (pasal 37, 41 dan 53). b. Wakaf (pasal 49) c. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Undang-undang No 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun) d. Hak Jaminan Atas Tanah: 1. Hak Tanggungan (pasal 23, 33, 39 dan 51) 2. Fidusia (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985). 82

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Penguasaan tanah dapat dipandang sebagai permulaan adanya atau diberikannya hak atas tanah, dengan kata lain penguasaan tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Alas hak secara yuridis biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta otentik maupun surat di bawah tangan dan lain-lain. Pasal 4 ayat (1) Permen Agraria 9/1999 mengatur bahwa "sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Di samping itu, penguasaan atas tanah secara yuridis juga mengandung kewenangan yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Wewenang yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Wewenang Umum Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain. 2. Wewenang Khusus Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, Hak Guna Bangunan untuk mendirikan bangunan, Hak Guna Usaha untuk kepentingan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Selain pemberian hak atas tanah, Pasal 7 UUPA mengatur mengenai pembatasan seperti larangan peguasaan tanah yang melampaui batas agar tidak merugikan kepentingan umum. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah dan kemudian terbentuk hak atas tanah dibebani kewajiban untuk memelihara tanah tersebut. Kewajiban ini mengandung makna bahwa pihak yang bersangkutan harus menggunakan atau mengusahakan tanahnya secara terus menerus sehingga tercipta hubungan hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka hak yang sudah diperoleh tersebut menjadi hapus, sehingga tanahnya kembali menjadi Tanah Negara.

KONSEP RECHTSVERWERKING Kelalaian pemilik tanah untuk memelihara dan memanfaatkan tanahnya tidak sejalan dengan tujuan tanah sebagai karunia Tuhan YME, yang diperuntukkan untuk membawa kesejahteraan masyarakat. Penguasaan fisik atas tanah dan bangunan menjadi hal penting dalam hukum pertanahan. Para pemegang hak atas tanah meskipun telah memiliki sertipikat hak atas tanah, ia tidak boleh hanya mengandalkan sertipikatnya tanpa melakukan penguasaan fisik atau membiarkan tanahnya tanpa melakukan kegiatan di atas tanah tersebut. Salah satu asas (atau biasa disebut dengan ―lembaga ) yang ada dalam hukum adat dan diangkat dalam hukum tanah nasional adalah asas rechtsverwerking, yaitu apabila pemilik hak atas tanah selama jangka waktu tertentu tidak mengelola atau memanfaatkan tanahnya, sementara tanah itu dipergunakan oleh pihak lain dengan itikad baik, maka pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menuntut pengembalian tanah dari pihak yang menguasai tanah tersebut. Asas rechtsverwerking dapat diartikan sebagai pelepasan suatu hak atas tanah yang disebabkan pemegang hak atas tanah dalam jangka waktu tertentu tidak melakukan suatu perbuatan hukum yang merupakan kewajiban yang harus dilakukan seseorang oleh hukum. Secara substansi, asas rechtsverwerking merupakan akibat dari terlanggarnya asas-asas yang sudah dirumuskan dalam Pasal 6 dan Pasal 15 UUPA, yang menegaskan semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan asas kewajiban pemeliharaan tanah.Meskipun asas rechtsverwerking memuat ketentuan tentang daluarsa, namun lembaga ini sangat bertolak belakang dengan lembaga acquisitive verjaring. Lembaga acquisitive verjaring dikenal dalam hukum tanah barat dan diatur dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan cara pemilikan hak kebendaan berdasarkan lampaunya waktu. Dengan berlakunya UUPA maka acquisitive verjaring akhirnya tidak dapat diberlakukan Di Indonesia. Daluwarsa atau lewat waktu berkaitan dengan adanya jangka waktu tertentu yang dapat mengakibatkan seseorang mendapatkan suatu Hak Milik (acquisitive verjaring) atau juga karena lewat waktu menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu penagihan atau tuntutan hukum (inquisitive verjaring). Sementara rechtsverwerking (pelepasan hak), yaitu hilangnya hak bukan karena lewatnya waktu tetapi karena sikap atau tindakan seseorang yang menunjukan bahwa ia sudah tidak akan mempergunakan suatu hak. Tujuan diterapkannya asas rechverwerking adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah dengan sertifikat tanah sebagai tanda bukti kepemilikannya. PP 24/1997 menyebut istilah itikad baik 84

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

dalam hubungannya dengan penguasaan fisik atas tanah dan pemegang sertifikat hak atas tanah. Sejalan dengan hal itu, Pasal 24 Ayat (2) PP 24/1997 menyatakan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi: Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturutturut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. Selanjutnya, pemberlakukan asas rechtsverwerking kembali ditegaskan melalui Pasal 32 Ayat (2) PP 24/1997, yaitu: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Ketentuan yang menyatakan bahwa setelah batas waktu 5 (lima) tahun maka sertipikat tanah yang terbit atas pemberlakuan Asas rechtsverwerking tidak bisa digugat sejatinya mempunyai dampak positif. Batas waktu itu akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum pada pihak yang telah memperoleh sertipikat tanah dengan itikad baik. Dengan adanya pembatasan lima tahun dalam Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, maka setiap tergugat dalam kasustanah yang sertifikatnya telah berumur lima tahun dapat mengajukan eksepsi lewat waktu. Ketentuan Pasal 32 Ayat (2) ini dapat dipastikan akan banyak mengurangi kasus sengketa tanah.

Penerapan asas rechtsverwerking di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, mengingat asas ini merupakan asas yang dikenal dalam Hukum Adat di Indonesia yang eksistensinya jauh sebelum Indonesia merdeka. Sebagaimana pernah diterapkan. di lingkungan Tapanuli, hapusnya hak atas tanah terjadi setelah pemiliknya tidak lagi mengusahakan atau menggunakan tanah dalam waktu 5 (lima) tahun, sedangkan di daerah Madiun setelah lewat waktu 20 (dua puluh) tahun. Selain itu, salah satu yurisprudensi yang kerap dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Asas rechtsverwerking adalah Putusan Mahkamah Agung No. 979/K/Sip/1971. Pada kasus tersebut Mahkamah Agung memenangkan Pihak Tergugat yang telah sekian waktu (lebih dari 30 tahun) dengan itikad baik bertindak sebagai pemilik tanah. Mahkamah Agung tidak memenangkan Pihak Pengugat sebab berlandaskan pada hukum adat, apabila seseorang membiarkan tanah berada dalam keadaan tidak diusahakan maka bertentangan dengan tujuan fungsi sosial atas tanah. Kasus tersebut menegaskan bahwa seseorang yang menelantarkan tanahnya selama waktu tertentu dan tanah yang ditelantarkan itu ditempati oleh orang lain dengan itikad baik, maka pemilik tanah dapat kehilangan hak atas tanahnya. Pengaturan batas waktu 5 (lima) tahun di atas dapat diartikan sebagai faktor untuk menguatkan sikap berduduk diamnya orang yang mempunyai kepentingan dianggap telah melepaskan haknya atas suatu bidang tanah yang bersangkutan. Mengingat kembali pada ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Umum III Angka I UUPA, maka asas rechtsverwerking harus diberlakukan secara nasional dan harus dipatuhi oleh semua orang termasuk pejabat pelaksana hukum seperti instansi yang berwenang di bidang pertanahan dan aparat penegak hukum seperti para hukum dalam memutus sengketa-sengketa pertanahan.

PELEPASAN HAK ASET PEMERINTAHAN/BUMN/BUMD MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN Mengingat pentingnya arti tanah bagi masyarakat, maka pemerintah sejak dahulu melakukan pengaturan terhadap aset tanah instansi pemerintah sejak aset itu diperoleh, atau dilepas ataupun perbuatan-perbuatan hukum lainnya melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dimaklumi karena aset tanah Instansi Pemerintah merupakan Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut dengan ―BMN/D ). Barang milik negara/daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pendayagunaan dan pemanfaatan aset instansi pemerintah diatur dalam ketentuan sebagai berikut. a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Ketentuan di atas pada dasarnya mengatur tentang tata cara pengelolaan dan penghapusan BMN/D. Pengelolaan BMN/D terdiri atas kegiatan berupa penggunaan, pemanfaatan, danpemindahtanganan BMN/D. Menurut PMK 83/PMK.06/2016, Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN/D yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/Lembaga dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sedangkan, pemindahtanganan BMN/D adalah pengalih kepemilikan BMN/D ke pihak lain sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal pemerintah. Penghapusan BMN adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Penggunaan Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan ﬁsik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN. Sedangkan, Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Terdapat kondisi yang melatarbelakangi penghapusan suatu BMN. Kondisi tersebut adalah: 1) BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada Pengelola Barang yaitu Tanah dan bangunan idle; 2) Pengalihan Status Penggunaan atau kepemilikan BMN kepada Pengguna Barang lainnya

(Kementerian/Lembaga); 3) Pemindahtanganan; 4) Pemusnahan; 5) Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan 6) sebab-sebab lain. Penghapusan BMN dilaksanakan berdasarkan usulan penghapusan BMN yang terdiri atas usulan perencanaan penghapusan dan usulan pelaksanaan penghapusan. Kuasa Pengguna Barang melalui Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan, menyusun dan menyampaikan usulan perencanaan penghapusan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan penghapusan, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan penghapusan kepada Pengguna Barang melalui Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rencana pelaksanaan penghapusan. Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan, keputusan penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan. Transaksi penyerahan BMN ke pengelola, alih status BMN ke pengguna lain serta pemindahtanganan BMN akan menghasilkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara yang bersangkutan. Menurut PMK 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, Berita Acara tersebut akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Penghapusan BMN yang bersangkutan oleh Pengguna Barang.

PEMBERIAN HAK ATAS TANAH MELALUI REFORMA AGRARIA Pada dasarnya, Reforma Agraria bertujuan untuk menciptakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum di Indonesiatelah menetapkan Subjek Reforma Agraria yang dinilai berhak dan menjadi sasaran dalam mewujudkan tujuan tersebut, terutama diperuntukan bagi masyarakat yang merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Pasal 12 Perpres 86/2018 menetapkan tiga kelompok subjek reforma agraria, antara lain: 1. orang perorangan, 2. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, atau 3. badan hukum. 88

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Subjek Reforma Agraria nantinya akan diberikan kepemilikan hak atas tanah yang terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (selanjutnya disebut ―TORA ). TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi dan Subjek Reforma Agraria yaitu penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perpres 86/2018, objek redistribusi tanah atau TORA antara lain: a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: 1. tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang- undangan menjadi TORA; dan 2. tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e. tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konﬂik Agraria; g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; h. tanah timbul; I. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: 1. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 2. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;

3. sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4. tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. j. tanah bekas Hak Erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas Eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundangundangan sebagai objek redistribusi tanah. Objek redistribusi tanah tersebut ditetapkan peruntukannya dalam pelaksanaan redistribusi tanah untuk pertanian, dan redistribusi tanah non-pertanian. Redistribusi tanah atas objek tersebut dilakukan melalui tahapan 1) inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; 2) analisa data ﬁsik dan data yuridis bidang-bidang tanah; dan 3) penetapan sebagai objek redistribusi tanah. Sementara, untuk bidang tanah Hak Guna Bangunan, terlebih dahulu dilakukan pelepasan hak atas tanah atau Garapan atas Tanah Negara sebelum ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah. Perpres 86/2018 menetapkan bahwa pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pendanaan Reforma Agraria dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perpres 86/2018 juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Subjek Redistribusi Tanah yang akan menerima TORA. Bagi Subjek Redistribusi Tanah non-pertanian perseorangan, maka syarat untuk menerima Hak Milik atas Tanah Negara yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau lebih atau sudah pernah melangsungkan perkawinan, b. bertempat tinggal atau bersedia bertempat tinggal di kecamatan lokasi TORA. Subjek Redistribusi Tanah non-pertanian juga merupakan masyarakat yang mempunyai pekerjaan seperti guru honorer, pekerja harian lepas, buruh, 90

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Republik Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi, atau setingkat, dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri dengan ketentuan tidak memiliki tanah. Sementara itu, Hak Milik atas Tanah Negara sebagai objek TORA juga diberikan kepada Badan Hukum sebagai Subjek Reforma Agraria non-pertanian menurut Pasal 12 Ayat (5) yang berbentuk koperasi, perseroan terbatas, atau Yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama. Subjek Reforma Agraria yang memperoleh TORA melalui redistribusi tanah wajib menggunakan, mengusahakan, dan memanfaatkan sendiri tanahnya, dan menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang. Subjek Reforma Agraria juga dilarang menelantarkan tanah objek reforma agraria yang telah diretribusikan tersebut, sebab hal itu tidak sejalan dengan tujuan redistribusi tanah itu sendiri yakni untuk memaksimalkan penggunaan tanah sebagai objek pembaharuan agraria. Selain itu, apabila Subjek Reforma Agraria hendak mengalihkan hak atas TORA, atau mengalihfungsikan TORA, maka sebelumnya wajib mendapat izin Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria melalui kepala kantor pertanahansetempat. Kewajiban dan larangan tersebut dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak, buku tanah, dan sertipikat hak atas tanah yang diberikan kepada penerima TORA.

TANAH ASET PEMERINTAH UNTUK REFORMA AGRARIA Barang Milik Negara/Daerah (selanjutnya disebut ―BMN/D ) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Salah satu jenis BMN/D ialah berupa tanah. BMN/D berupa tanah yang dikelola oleh suatu instransi pemerintah dilekatkan suatu hak atas tanah yang harus digunakan sebagaimana tujuan dan peruntukan pemberian hak atas tanah tersebut. Hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh instansi pemerintah berdasarkan ketentuan UUPA adalah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan. Sebagai BMN/D, terhadap hak atas tanah instansi pemerintah juga berlaku ketentuan pendayagunaan dan pemanfaatan aset instansi pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsipnya, aset negara tidak hanya sekadar dikuasai oleh instansi pemerintah, melainkan bagaimana aset itu dimanfaatkan dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Reformasi Agraria di DKI Jakarta, aset instansi pemerintah dapat dikelola bahkan dipindahtangankan kepada pihak lain melalui program redistribusi tanah. Setidaknya terdapat 4 (empat) cara yang memungkinkan untuk menjadikan aset instansi pemerintah, terutama dalam hal ini ialah tanah, sebagai objek redistribusi tanah atau TORA. Cara-cara tersebut antara lain a) Penetapan secara langsung tanah aset pemerintah sebagai TORA yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat sebagai subjek reforma agraria; b) Pemindahtanganan tanah aset pemerintah dengan cara hibah; c) Sewa atau Kerjasama pemanfaatan aset pemerintah: d) Diterbitkan hak baru berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Masing-masing cara tersebut akan dijelaskan di bawah ini. a. Penetapan secara langsung tanah aset pemerintah sebagai objek reforma agraria (TORA) Sejatinya, Pasal 7 Ayat (5) Perpres 86/2018 telah mengatur bahwa dalam hal objek redistribusi tanah tercatat sebagai aset BUMN/D, akan tetapi aset tersebut telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat, maka dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat, penghapusan aset itu menjadi dasar untuk dilakukannya pemindahtanganan aset pemerintah kepada pihak lain yakni Subjek Reforma Agraria. Inti dari pasal tersebut berada pada ketentuan ―aset telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat yang artinya dalam hal ini berlaku asas rechtsverwerking. Tanah aset pemerintah yang dalam jangka waktu sekian tahun tidak dimanfaatkan atau dikelola oleh pemerintah, sementara dalam kurun waktu itu, masyarakat telah menempati dan mengelola tanah tersebut dengan itikad baik, maka hak atas tanahnya dapat dicabut dan diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan asas rechtsverwerking terhadap aset pemerintah ini dapat dilakukan mengingat dalam hukum pertanahan nasional, tidak ada ketentuan yang membedakan kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan tanah bagi pemegang hak atas tanah individual dengan pemegang hak atas tanah lainnya. b. Pemindahtanganan tanah aset pemerintah dengan cara hibah UU 1/2004 dan PP 27/2014 jo. PP 28/2020 juga mengatur apabila BMN/D yang

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga berdasarkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, yang terlebih dahulu dilakukan penilaian nilai aset dengan tujuan untuk medapatkan nilai wajar. Akan tetapi, pemindahtanganan BMN/D berupa tanah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah maupun penilaian aset, sehingga dapat langsung dilakukan penetapan pemindahtanganan BMN/D oleh Pengguna Barang. Dalam ketentuan ini, Pengelola Barang Milik Negara adalah Menteri Keuangan, sedangkan Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah. Berdasarkan ketentuan PP 27/2014, sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria yang dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah, maka pemindahtanganan tanah sebagai BMN/D dapat dilakukan dengan cara hibah. Hibah tanah adalah pengalihan kepemilikan BMN/D dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau kepada Pihak lain tanpa memperoleh penggantian. BMN/D dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini: a. Bukan merupakan barang rahasia Negara; b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau c.Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. Sementara itu, Hibah dapat diberikan kepada lembaga sosial, lembaga keagamaan, organisasi kemanusiaan, dan Pemerintah Daerah. Hibah atas tanah yang berada pada Pengelola Barang dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur/Walikota atau permohonan permintaan hibah dari pihak yang dapat menerima hibah. Permintaan hibah disampaikan kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan dan data pendukung berupa alasan: 1. permintaan hibah; 2. rincian peruntukan; 3. jenis/spesiﬁkasi; 4. lokasi/data teknis; 5. dan hal lain yang dianggap perlu. Dalam teknis pelaksanaannya, terlebih dahulu diadakan penelitian dan audit terhadap tanah objek hibah oleh Aparat pengawas fungsional. Apabila nilai tanah di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka Pengelola 93

Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Presiden. Dalam usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan keputusan pelaksanaan hibah. Keputusan pelaksanaan hibah tersebut sekurangkurangnya memuat: 1) penerima hibah; 2) objek hibah, yaitu mengenai detail tanah; 3) nilai tanah; dan 4) peruntukan tanah. Kemudian, berdasarkan keputusan pelaksanaan hibah tersebut, Pengelola Barang melakukan serah terima tanah kepada penerima hibah, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang dan naskah hibah. Selanjutnya, Pengelola Barang melaksanakan penghapusan BMN/D dari Daftar BMN/D dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang, sementara penghapusan BarangMilik Daerah dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota. c. Sewa atau Kerjasama pemanfaatan aset pemerintah. Pemanfaatan BMN/D untuk kepentingan umum juga dapat dilakukan tanpa harus mengubah status kepemilikan BMN/D kepada pihak lain, misalnya dengan bentuk pemanfaatan BMN/D berupa sewa atau kerjasama pemanfaatan. Pada intinya, Sewa maupun kerjasama pemanfaatan merupakan pemanfaatan atau pendayagunaan BMN/D oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan. Kerjasama pemanfaatan BMN/D dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN/D yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan mengamankan BMN/D dalam arti mencegah penggunaan BMN/D tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan atau sebagai penyewa BMN/D meliputi Pemerintah Daerah, BUMN/D, Swasta (perorangan, perseroan terbatas, koperasi, dan lain-lain), Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara, atau badan hukum lainnya. BMN/BMD yang dapat dikerjasamakan dan/atau disewakan adalah BMN/D yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang. Kerjasama pemanfaatan dan/atau Sewa BMN/D dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pemanfaatan dan dapat diperpanjang. Penerimaan negara yang diperoleh dari kerjasama pemanfaatan terdiri dari kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

pemanfaatan BMN/D. Sementara itu, sewa dilakukan dalam jangka waktu sewa paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Besaran sewa ditetapkan oleh Pengelola Barang untuk BMN atau Kepala Daerah untuk BMD. Besaran sewa minimun didasarkan pada formula tarif sewa yang diatur dalam Permenkeu 33/PMK.06/2012 dan ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Kepala Daerah. Penyewaan BMN/D ditetapkan melalui surat keputusan penyewaan tanah yang memuat keterangan tanah yang disewakan, nilai tanah, besaran sewa, pihak penyewa, dan jangka waktu sewa. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dan/atau sewa, diatur dalam PP 28/2020. d. Diterbitkan hak baru berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai Pemanfaatan BMN/D yang juga dapat dilakukan tanpa harus mengubah status kepemilikan BMN/D kepada pihak lain, ialah dengan penerbitan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Sebagai contoh berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) UUPA, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Sementara berdasarkan Pasal 42 UUPA jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai (PP 40/1996), Hak Pakai dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, lembaga/kementerian non pemerintah, pemerintah daerah, badan-badan keagamaan, sertaperwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional. Adapun yang bisa menjadi obyek Hak Pakai berdasarkan Pasal 41 PP No. 40/1996 adalah: Tanah Negara, Tanah Hak Pengelolaan dan Tanah Milik. Dalam pelaksanaan Program Reforma Agraria, terhadap tanah aset pemerintah, penerbitan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dapat dilakukan di atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang ada pada aset pemerintah tersebut. Hak Pakai diberikan dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 PP No. 40/1996, bahwa Hak Pakai atas Tanah Negara di atas Tanah Hak Pengelolaan jangka waktunya maksimal adalah 25 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tersebut dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak lama.

TANAH NEGARA UNTUK REFORMA AGRARIA Reforma Agraria yang dilakukan di wilayah Jakarta melalui redistribusi TORA non-pertanian kepada Subjek Reforma Agraria dilakukan dengan redistribusi Tanah Negara melalui pemberian Hak Milik. Sementara itu, dalam hal Tanah Negara yang ditetapkan sebagai TORA non-pertanian yang memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui Konsolidasi Tanah beserta dengan pemberian sertipikat Hak Milik atau sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun. Perpres 86/2018 telah menentukan kondisi Tanah Negara yang dapat dijadikan TORA, seperti: a. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; b. Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. c. Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; Berdasarkan ketentuan Perpres 86/2018, maka apabila Tanah Negara telah dimanfaatkan dan dikuasai oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu dan dengan itikad baik seperti halnya dilakukan oleh masyarakat di Jakarta, maka Tanah Negara tersebut dapat langsung ditetapkan sebagai TORA. Semua Tanah Negara di atas diredistribusikan kepada masyarakat yang sebelumnya telah memenuhi syarat sebagai Subjek Reforma Agraria, yang dapat berupa: 1. orang perseorangan, 2. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama, atau 3. badan hukum. Dalam pelaksanaan pemberian Hak Milik atas Tanah Negara melalui Program Redistribusi Tanah, Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (selanjutnya disebut dengan ―Permen Agraria 3/1999 ) menyatakan bahwa pemberian Hak Milik atas Tanah Negara dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Hak Milik yang diberikan dalam Program Reforma Agraria termasuk ke dalam jenis pemberian Hak Milik melalui penetapan pemerintah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22 UUPA. Setelah Tanah Negara diberikan kepada Subjek Penerima TORA, kemudian, dilakukan pendaftaran tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah yang telah diatur melalui PP 24/1997 yakni kepada Kepala Kantor Pertanahan.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Pendaftaran tanahdiselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), sementara tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Secara prosedural, pemberian hak atas tanah yang dikaitkan dengan ketentuan PP 24/1997 terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pengukuran dan pemetaan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) PP 24/1997, kegiatan itu meliputi : 1. Pembuatan peta dasar pendaftaran; 2. Penetapan batas bidang-bidang tanah; 3. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; 4. Pembuatan daftar tanah dan; 5. Pembuatan surat ukur. Kemudian secara administratif, formalitas dari pemberian hak atas Tanah Negara berpedoman pada Permen Agraria 9/1999 jo. Permen Agraria 3/1999. Permen Agraria 3/1999 mengatur pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam pelaksanaan pemberian hak atas Tanah Negara, yaitu: 1. Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi yaitu: a. Pemberian Hak Milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha (dua hektar). b. Pemberian Hak Milik untuk tanah non-pertanian yang luasnya diatas 2000 M2 - 5000 M2 (dua meter persegi). 2. Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu: Pemberian Hak Milik untuk tanah non-pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M2. 3. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu: a. Pemberian Hak Milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar). b. Pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 M2, kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha. c. Pemberian Hak Milik atas Tanah Negara dalam rangka pelaksanaan program: 1. Transmigrasi 2. Redistribusi tanah

3. Konsolidasi tanah 4. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik. Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada keberatan dari pihak lain, maka dalam hal keputusan pemberian Hak Milik atas Tanah Negara kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksa Tanah, kemudian Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Milik atas Tanah Negara yang dimohon dengan kewajiban tertentu. Sementara itu, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidangbidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Pada dasarnya, tujuan dari Program Reforma Agraria ialah untuk memberikan akses terhadap tanah masyarakat yang memenuhi syarat sebagai subjek reforma agraria. Pemberian akses terhadap tanah tersebut harus dapat dilakukan semaksimal mungkin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui cara-cara yang dimungkinkan dalam ketentuan perundang-undangan. Program Reforma Agraria yang dilakukan melalui redistribusi tanah harus memerhatikan fakta dan kondisi yang telah terjadi di masyarakat, sehingga objek reforma agraria dapat diredistribusikan secara tepat, memberi manfaat semaksimal mungkin, serta menimbulkan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai subjek reforma agraria.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Program Reforma Agraria melalui Redistribusi Tanah sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan Perpres 86/2018, maka dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Tanah bekas hak barat yang dapat ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah dalam bentuk Hak Milik ialah Hak Erfpacht dan Hak Eigendom. Agar dapat dijadikan sebagai objek redistribusi, kedua jenis hak tersebut terlebih dahulu dilakukan konversi yang dilanjutkan dengan pendaftaran tanah. Bagi Hak Eigendom yang hingga saat ini masih belum dilakukan konversi, maka pendaftaran tanah dilakukan melalui pembuktian hak lama yang diatur dalam PP 24/1997. Sedangkan, untuk Hak Eigendom yang dibebani dengan Hak Erfpacht atau Hak Opstal untuk perumahan maka hak tersebut tidak dapat dikonversi menjadi Hak Milik atau Hak Guna Bangunan, sehingga haknya dinyatakan hapus dan menjadi Tanah Negara. Artinya, bagi Hak Eigendom yang telah ditetapkan sebagai Tanah Negara dan hendak dimanfaatkan melalui program redistribusi tanah, maka ketentuan pelaksanaannya tunduk kepada tata cara perolehan Hak Milik melalui redistribusi tanah bagi Tanah Negara. 2. Tanah Aset Pemerintah/BUMN/D dapat menjadi obyek reforma agraria dengan cara a) Penetapan secara langsung tanah aset pemerintah sebagai TORA yang telah digarap dan dikuasai oleh masyarakat sebagai subjek reforma agraria; b) Pemindahtanganan tanah aset pemerintah dengan cara hibah kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta; c) Sewa atau Kerjasama pemanfaatan aset pemerintah; d) Diterbitkan hak baru berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

BAB VII SINTESA

100

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Sifat konsilidasi tanah untuk reforma agraria perkotaan mengacu pada dua h a l y a i t u y a n g p e rt a m a a d a l a h konsilidasi tanah sebagai instrumen pengembangan dan penataan wilayah pada dasarnya bersifat voluntary/sukarela namun dalam hal tertentu dapat menjadi mandatory/wajib. Hal ini melekat pada kondisi konflik agraria seperti bencana alam/kebakaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan batas bidang tanah, tanah musnah, perubahan penguasaan/kepemilikan, perubahan peruntukan sehingga perlu dilakukannya penataan kembali dan/atau relokasi. Sehingga upaya yang dilakukan adalah melakukan konsilidasi tanah sebagai upaya penyelesaian konflik dengan memberikan dampak terhadap perubahan kepemilikan dan batas-batas tanah. Kemudian yang kedua, adalah konsilidasi tanah sebagai mandatory/wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis. Hal ini melekat pada penataan wilayah kampung di daerah perkotaan seperti kawasan kumuh yang ditetapkan oleh Pemerintah (pusat dan daerah) untuk dilakukan penataan kembali dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman secara horizontal dan vertikal, di perdesaan maupun perkotaan, sehingga solusinya adalah penataan wilayah kampung sesuai dengan program yang memiliki nilai strategis secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

101

Dalam Perpres 86/2018, yang dimaksud dengan Subjek Reforma Agraria adalah penerima TORA yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk menerima TORA (Pasal 1 angka 5 Perpres 86/2018). Terkait dengan syarat sebagai Subjek Reforma Agraria orang perorangan, terdapat kriteria minimal dan syarat pekerjaan. Kriteria tersebut yaitu: a. Warga Negara Indonesia; b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan c. Bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. Selain syarat tersebut, Subjek Reforma Agraria disyaratkan mempunyai pekerjaan sebagai: petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, pekerja harian lepas, buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, pedagang informal, pekerja sektor informal, pegawai tidak tetap, pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil golongan tertinggi III/a, anggota TNI/Polri berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi serta pekerjaan lain yang ditetapkan Menteri (Pasal 12 ayat (3) Perpres 86/2018). Mandat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 878 tahun 2018 tentang Penataan Pelaksanaan Kampung dan Masyarakat di mana terdapat 21 Kampung di Jakarta termasuk kampung-kampung di wilayah Jakarta Utara yang terdiri dari Kampung Gedong Pompa, Kampung Elektro,

kampung Marlina (terletak di

Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara), dan Kampung Muka (terletak di Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara). Dalam percepatan dan integritas Penataan Pelaksanaan Kampung dan Masyarakat di Jakarta maka secara teknis Gubernur DKI Jakarta membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 162 tahun 2019 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria.

102

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

103

BAB VIII REKOMENDASI PILIHA SKEMA KEAMANAN B

104

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

AN BERMUKIM KAMPUNG MUKA 1. STATUS PENGUASAAN TANAH Jenis penguasaan tanah di Wilayah permukiman Kampung Muka RW 04 Kelurahan Ancol Jakarta Utara terdiri atas beberapa bagian kawasan. Pertama, kawasan ex shelter transmigrasi. Kedua, kawasan ex PT. Mustika Lodan (milik PT. KAI). Ketiga, kawasan HGB atas nama PT. Duta Anggada. Keempat, kawasan pergudangan, dan kelima kawasan permukiman yang tanahnya masih terdapat klaim antara warga dan PT. KAI. Kategori terakhir memiliki cakupan wilayah yang paling luas dibandingkan lainnya. Kawasan pertama, ex shelter Transmigrasi. Menurut keterangan warga setempat, rumah-rumah di kawasan ini adalah milik dinas yang mengurusi transmigrasi untuk keperluan tempat singgah sementara sebelum transmigran berangkat ke lokasi tujuan transmigrasi. Kondisi faktual saat ini perumahan milik dinas tersebut sudah tidak dalam penguasaan dan pengelolaan dinas tapi oleh warga setempat. Status penguasaan tidak disertai dengan izin dari dinas at

105

Maupun suatu hak tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2019, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari kementerian ATR/BPN masuk ke kawasan ini. Pihak BPN memberikan status K.3 yang artinya belum dapat diproses lebih lanjut sertifikasinya karena syarat kurang lengkap. Pada tahun yang sama, Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta melakukan IP4T di keseluruhan lokasi Kampung Muka dan untuk kawasan ex shelter transmigrasi tersebut tidak ditemukan suatu hak apapun. Itu berarti pihak dinas yang mengurus transmigrasi pun juga tidak memiliki dokumen sutau hak tertentu di atas tanah tersebut. Jika mengacu pada kategori jenis penguasaan tanah menurut Payne, maka kawasan ini termasuk ―Squatter regularised karena tidak adanya hubungan hukum secara formal antara warga dengan tanah yang dikuasainya, tapi secara bangunan teratur karena pada saat awal dibangun bersamaan oleh dinas. Kawasan ex PT. Mustika Lodan. Kawasan ini terdiri atas lapangan kosong, perumahan, dan pergudangan untuk bongkar muat jasa pengiriman barang. Pemilik sebelumnya adalah PT. Mustika Lodan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah milik PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI). Sertifikat HGB PT. Mustika Lodan habis masa berlakunya di tahun 2019 dan tanahnya kembali ke PT. KAI. Di kawasan ini, warga yang telah bermukim membangun rumah dengan transaksi jual beli bawah tangan' dengan orang setempat. Jika pun terdapat bukti transaksi jual beli, bentuknya hanya kwitansi biasa. Bangunan-bangunan berdiri mengikuti pola bangunan yang sudah berdiri lebih dahulu dan belum teratur. Oleh karena itu status penguasaan lahan di kawasan ini masuk dalam kategori Squatter unregularised. Kawasan HGB PT. Duta Anggada. Kawasan itu saat ini sertifikat HGBnya masih aktif atasnama PT. Duta Anggada di atas tanah milik PT. KAI. Kondisi faktual di lapangan, tidak menunjukkan aktivitas penggunaan tanah oleh PT. Duta Anggada. Fungsi yang kelihatan di lapangan adalah tempat tinggal yang dibangun dan ditempati oleh warga. Menurut keterangan warga setempat, mereka diizinkan oleh PT. Duta Anggada untuk menempati dan membangun rumah di lokasi tersebut tapi tanpa suatu perjanjian atau izin tertulis. Berdasarkan hal tersebut warga menyadari bahwa lokasi tersebut adalah tanah milik PT. Duta Anggada. Jika ditilik dari sisi kualitas dan struktur permukiman, bangunan di kawasan ini sedikit lebihteratur dibanding dengan kawasan sebelumnya. Namun dapat dilihat pemilihan material dan cara membangun mengisyaratkan sifat sementara. Jika merujuk pada kategori Payne, maka kawasan ini masuk dalam kategori Squatter tenant' meskipun lebih tepatnya adalah peminjaman tanpa pengaturan yang jelas dan mengikat. 106

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Kawasan berikutnya adalah pergudangan. Kawasan ini ditandai dengan bangunan-bangunan gudang yang besar dengan rumah-rumah kecil yang menempel di sekitarnya. Warga penghuni rumah-rumah kecil itu awalnya adalah para pekerja di gudang yang memanfaatkan lahan sisa sebagai tempat istirahat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat, tempat istirahat tersebut berubah secara bertahap menjadi rumah semipermanen dengan penghuni yang tidak hanya para pekerja. Penghunian yang menempel di samping gudang tidak disertai dengan izin pemilik gudang mengingat pemilik gudang hanya memiliki aset sebatas tembok gudang. Warga penghuni juga tidak memiliki bukti- bukti kepemilikan lahan secara formal. Beberapa di antara, khususnya yang berada di sisi Jalan Kencur telah digusur pada tahun 2015 dan 2019 kemudian dipindahkan ke rumah susun sewa sederhana (rusunawa) oleh pemprov DKI Jakarta. ―menempel

ini

masih

Saat

ini

permukiman

eksis dan menjadi bagian dari Kampung Muka.

Mengacu ke kategori Payne, kawasan ini masuk dalam kategori ―Squatter unregularised mengingat proses penggunaan lahan tanpa disertai dokumen hak tertentu dan kondisi permukiman yang masih belum teratur. Kawasan terakhir adalah kawasan yang status penguasaan tanahnya masih dalam klaim dua pihak. Klaim pihak pertama adalah warga yang memiliki bangunan di lokasi dan klaim kedua datang dari PT. KAI. Warga pemilik bangunan telah menguasai dan memanfaatkan tanah puluhan tahun. Mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), memiliki instalasi listrik dan air secara resmi, memiliki struktur birokrasi dan kependudukan resmi, dan memiliki surat keterangan riwayat bangunan yang ditandatangani oleh Lurah Ancol hingga Camat Pademangan. Surat riwayat bangunan tersebut menyatakan bahwa bangunan warga yang bersangkutan berada di atas tanah negara. Namun berbeda dengan klaim dari PT. KAI. Mereka mengaku memiliki tanah tersebut dengan bukti dokumen Grondkaart yaitu tanah bekas hak barat. Dalam dokumen Grondkaart yang pernah ditunjukkan kepada GTRA Provinsi DKI Jakarta itu, terlihat batasan luasan tanah yang diklaim oleh PT. KAI. Tahun 2019, program PTSL juga masuk ke kawasan ini, tapi hasilnya sama dengan yang lain yaitu K.3. Selain bangunan rumah, warga juga membangun berbagai infrastruktur, fasos fasum secara swadaya. Hingga pada tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta melalui program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP) membangun berbagai sarana infrastruktur tidak hanya di kawasan ini tapi juga seluruh kawasan di Kampung Muka. Meskipun sarana infrastruktur sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi isu terkait kepadatan dan akses mobilitas warga masih belum ada perubahan. Dalam

107

kategori menurut Payne, kawasan ini masuk ke dalam ―Squatter

owner'

unregularised mengingat proses penghunian yang tidak disertai dengan hak atau izin otoritas tertentu, pemilik' mengingat penghunian tidak terikat dalam sewa atau kontrak tertentu, dan tidak teratur melihat kondisi permukimannya.

2. ARAH PENATAAN PERMUKIMAN DAN PENATAAN PERTANAHAN Kepadatan dan kurangnya standar luasan rumah terdapat di hampir semua kawasan permukiman di Kampung Muka. Oleh karena itu perlu adanya arah penataan permukiman dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan status kepemilikan tanah. Berikut ini rekomendasi opsi-opsi arah penataan permukiman yang akan juga menjadi dasar dalam penataan pertanahan. a. Penataan di tempat Konsep penataan di tempat dapat ditempuh setidaknya dengan dua cara yaitu perbaikan infrastruktur dan perumahan tanpa perubahan tata letak yang signiﬁkan, dan cara kedua dengan cara konsolidasi lahan skala kecil dengan mengubah tata letak serta orientasi bangunan. Pilihan penataan di tempat dapat dilakukan di kategori kawasan tanah negara dan ex transmigrasi mengingat pembangunan permukiman sudah terjadi secara masif di kawasan tersebut. Kelebihan skema penataan di tempat tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar dan memanfaatkan lahan yang sekarang sudah dalam penguasaan warga. Sedangkan kekurangannya, lahan baru yang dihasilkan tidak akan bisa maksimal mengingat skema ini hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian agar kondisi lingkungan menjadi layak. Kekurangan berikutnya, membutuhkan perencanaan desain dan teknologi yang lebih kreatif sehingga dapat memanfaatkan ketersediaan lahan yang terbatas secara maksimal. Khusus pilihan konsolidasi lahan, terdapat potensi penolakan dari warga karena kepemilikan secara susun atau vertikal belum familiar di masyarakat. b. Konsolidasi lahan skala besar Pilihan konsolidasi lahan skala besar dapat menggunakan lahan di kawasan ex PT. Mustika Lodan dan HGB PT. Duta Anggada. Kedua kawasan tersebut masih terdapat ruang kosong yang cukup besar sehingga sangat memungkinkan untuk diadakan perumahan baru dengan orientasi bersusun dan berbagai sarana pendukungnya yang lebih memadai. Permukiman baru tersebut diperuntukkan bagi warga yang berada di kawasan pergudangan, ex PT. Mustika Lodan, dan HGB PT. Duta Anggada. Perumahan baru dengan

108

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

orientasi bersusun akan menghasilkan unit tempat tinggal yang lebih banyak sehingga dapat dihuni juga warga yang berasal dari kawasan tanah negara dan ex transmigrasi untuk mengurangi kepadatan. Untuk membangun permukiman baru di kedua kawasan tersebut membutuhkan persetujuan dari PT. KAI selaku pemilik lahan di ex PT. Mustika Lodan, PT. Duta Anggada selaku pemegang HGB, dan juga warga yang berada di pergudangan dan HGB PT. Duta Anggada sebagai yang akan menghuni permukiman baru tersebut. Kelebihan dari pilihan konsolidasi lahan skala besar antara lain; dapat menghasilkan unit hunian tambahan yang lebih banyak, dapat membangun sarana prasarana baru, permukiman dapat tertata dengan kualitas yang lebih baik, menata kawasan pergudangan dengan penghijauan, dan mengamankan aset dari penggunaan lainnya yang lebih masif. Sedangkan kekurangannya antara lain; membutuhkan persetujuan hingga pemerintah pusat mengingat PT. KAI adalah Badan Usaha Milik Negara, membutuhkan persetujuan PT. Duta Anggada sebagai pemegang HGB, membutuhkan biaya besar yang tidak bisa dibangun oleh warga sendiri, membutuhkan persetujuan warga khususnya yang berada di lokasi, dan perizinan yang lebih rumit.

3. PERSYARATAN KE ARAH PENATAAN BARU a. Penataan permukiman Dalam melakukan penataan permukiman di Kampung Muka telah terdapat dasar hukum di Provinsi DKI Jakarta yaitu Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dan Kepgub Nomor 878 Tahun 2018. Namun demikian, masih dibutuhkan pengaturan hukum lainnya seperti rencana tata ruang yang harus ada penyesuaian dengan arah penataan permukiman. Tahun 2017, warga telah mengirimkan surat permohonan perubahan tata ruang untuk permukiman kepada Pemprov DKI Jakarta. Saat ini Peninjauan Kembali Perda Nomor 13 Tahun 2014 Tentang RDTR-PZ sedang dalam pembahasan di DPRD yang ujungnya akan disahkan melalui Peraturan Gubernur. Selain peraturan perundang-undangan, untuk melakukan penataan permukiman dibutuhkan adanya konsep penataan secara detail dan menyeluruh yang melibatkan masyarakat sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan serta pengelolaan. Pembuatan konsep perencanaan ini bisa bantu oleh arsitek perencana yang juga memiliki kemampuan perencanaan partisipatif. Persyaratan lainnya adalah adanya pendanaan yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan rumah. Terakhir

109

yang sangat penting adalah adanya kelembagaan sosial dalam bentuk koperasi yang akan menjadi penggerak untuk perencanaan penataan permukiman. Saat ini di Kampung Muka telah memiliki koperasi berbadan hukum dengan anggota sekitar 900 warga Kampung Muka. b. Penataan Aset Untuk melakukan penataan aset di Kampung Muka khususnya di kawasan tanah negara dan ex transmigrasi dibutuhkan adanya surat keputusan tentang penetapan tanah obyek reforma agraria yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan di kawasan ex PT. Mustika Lodan dan PT. Duta Anggada dibutuhkan adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan antara pemilik tanah dengan calon pengguna tanah. Untuk keperluan tersebut harus dilakukan pengukuran secara menyeluruh di lahan tanah negara, ex transmigrasi, ex PT. Mustika Lodan, dan PT. Duta Anggada.

4. TATA CARA Untuk melaksanakan penataan permukiman, idealnya diselesaikan terlebih dahulu penataan asetnya. Untuk menyelesaikan penataan aset, dibagi menjadi dua skema, redistribusi dan kerjasama. Untuk skema redistribusi dilakukan dengan cara penetapan tanah obyek reforma agraria oleh Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta dan penetapan subyek reforma agraria oleh Gubernur DKI Jakarta. Untuk dapat melakukan penetapan, BPN harus melakukan pengukuran secara menyeluruh wilayah yang akan menjadi obyek reforma agraria lalu Gubernur mengadakan sidang pimpinan GTRA. Setelah terbit surat keputusan penetapan obyek dan subyek, Hak atas tanah baru dapat diproses untuk diterbitkan. Sedangkan untuk skema kerjasama yang di atas tanah PT. Mustika Lodan, harus didahului dengan perundingan dengan PT. KAI agar setuju dengan pemberian HGB atas nama koperasi warga setempat. Namun jika PT. KAI tidak bersedia, dapat ditawarkan pemegang haknya adalah Pemprov DKI Jakarta agar dapat dilakukan pemanfaatan untuk kampung susun. Sedangkan skema tanah di PT. Duta Anggada Pemprov DKI Jakarta melakukan kerjasama pemanfaatan tanah dengan perjanjian. Untuk bangunan kampung susun yang akan dibangun, skema pengelolaan direkomendasikan untuk diberikan kepada koperasi

110

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

KAMPUNG MARLINA DAN KAMPUNG ELEKTRO 1. STATUS PENGUASAAN TANAH Mengacu dari hasil Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta, tanah yang dihuni warga di Kampung Elektro dan Kampung Marlina statusnya Tanah Negara. Hal itu juga sesuai dengan pengakuan warga yang menyatakan bahwa mereka selama ini tinggal dan menggunakan tanah tersebut tanpa disertai dengan bukti sertiﬁkat tanah yang berlaku secara hukum positif di Indonesia. Namun demikian warga tetap melakukan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena memanfaatkan tanah dan memiliki bangunan di tanah tersebut. Permukiman warga pun juga telah terbentuk sejak puluhan tahun yang lalu dan disertai dengan berbagai sarana pendukung permukiman yang dibangun secara swadaya. Tahun 2021, sebagian warga Kampung Elektro dan Kampung Marlina mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara secara kolektif melalui badan hukum koperasi setempat ke Pemprov DKI Jakarta. Juni 2021 IMB Sementara telah terbit secara kolektif dengan data rinci masing- masing bangunan dan berlaku untuk tiga tahun ke depan (2024). Selain warga yang menempati dan menguasai tanah di lokasi, pada tahun 2019, terdapat klaim kepemilikan tanah dari seseorang yang mengaku sebagai ahli waris Tom Abdullah seorang warga Belanda. Bukti dokumen kepemilikan yang mereka sodorkan adalah bukti empat lembar kertas pembayaran pajak Verponding di tahun 1960an. Dalam empat dokumen tersebut terdapat nama pembayar pajak, luas tanah, nomor Verponding, jumlah pembayaran, tapi tidak ada keterangan letak tanah dan batas-batasnya. Sehingga klaim tersebut lemah secara pembuktian karena tidak dapat menerangkan dengan jelas di mana letak obyek tanahnya dan batas-batasnya.

111

Merujuk pada bagan dari Payne di atas dan dibandingkan dengan fakta situasi penguasaan tanah serta situasi permukiman warga, maka dapat disimpulkan bahwa masuk dalam kategori ―Squatter owner' – regularised. Status penguasaan tanah warga Kampung Elektro dan Kampung Marlina adalah kepemilikan yang tidak disertai dengan bukti suatu hak secara formal. Walaupun begitu dari sisi penggunaan tanah untuk mendirikan bangunan saat ini warga telah memiliki izin resmi.

2. ARAH PENGUASAAN TANAH YANG DICITA-CITAKAN Arah penataan penguasaan tanah di Kampung Elektro dan Kampung Marlina, sangat ditentukan oleh arah penataan kampung/permukiman ke depan sehingga jelas obyek tanah yang akan diurus. Mengingat kondisi permukiman Kampung Elektro dan Kampung Marlina yang sangat padat, kurangnya ruang terbuka, sering terjadi genangan air, kualitas standar perumahan yang belum merata, maka direkomendasikan untuk dilakukan peningkatan kualitas permukiman. Koperasi Kampung Marlina pernah melakukan perancangan bersama dengan para organisasi pendampingnya dan menghasilkan tiga pilihan. Pertama, perbaikan di tempat. Opsi itu ditandai dengan berbagai jenis perbaikan dan pengadaan tapi tidak disertai dengan pemindahan bangunan. Perbaikan dan penyediaan antara lain infrastruktur, rumah, pengelolaan sampah, penghijauan, dan lain-lain yang bersifat minor. Kedua, konsolidasi lahan. Opsi itu berangkat 112

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

dari kesadaran bahwa untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dibutuhkan pengaturan ruang yang memadai untuk berbagai aktivitas warga dengan mempertimbangkan faktor kesehatan, mobilitas, dan tumbuh kembang anak. Kondisi kepadatan yang terus meningkat, membuat faktor-faktor tersebut sulit untuk tercapai. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi lahan yang ditandai dengan perubahan skema penguasaan/kepemilikan tanah yang saat ini horizontal menjadi vertikal untuk mendapatkan ruang-ruang baru. Ketiga, perluasan kampung. Di samping sebelah timur Kampung Elektro dan Kampung Marlina terdapat tanah kosong yang menurut keterangan papan pengumuman di lokasi adalah tanah milik PT. Pelindo. Jika perluasan kampung hingga ke tanah kosong tersebut dapatdilakukan maka dapat mengubah kondisi kampung dan luasan rumah yang lebih standar bagi warga. Masing-masing pilihan di atas memiliki kelemahan dan kelebihannya sendiri. Kelemahan pilihan pertama adalah tingkat perubahan situasi yang tidak terlalu signiﬁkan. Pengurangan tingkat kepadatan dan pengadaan ruang terbuka sulit untuk didapatkan. Kelebihan pilihan pertama adalah berbiaya rendah, tidak perlu pengadaan tanah baru, dan tingkat persetujuan yang lebih tinggi dari warga dibandingkan dengan pilihan kedua dan ketiga. Kelemahan pilihan kedua, skema kepemilikan secara vertikal atau bersusun belum familiar di kalangan warga sehingga mengandung potensi penolakan yang tinggi dan pembiayaan tinggi karena harus membongkar rumah dan membangunnya kembali dengan jumlah lantai yang lebih tinggi. Sedangkan kelebihannya, konsolidasi lahan dapat menghasilkan lahan baru yang dapat digunakan untuk ruang terbuka dan infrastruktur, perumahan lebih teratur, dan membuka akses terhadap matahari dan udara yang lebih lancar. Kelemahan pilihan ketiga atau perluasan kampung, membutuhkan persetujuan penggunaan tanah oleh PT. Pelindo, membutuhkan biaya besar untuk pembangunan rumah dan infrastruktur, dan harus mengubah secara menyeluruh tata letak kampung yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Berdasarkan pada situasi faktual status penguasaan dan opsi-opsi rencana penataan kampung maka opsi penguasaan tanah yang direkomendasikan adalah pemegang hak kepemilikan (free holder) dan pemegang hak penggunaan atau pemanfaatan (lease holder). Opsi pemegang hak atas kepemilikan dapat diberikan untuk opsi penataan kampung perbaikan di tempat dan konsolidasi lahan. Sedang pemegang hak penggunaan diberikan untuk opsi perluasan kampung yang menggunakan obyek tanah milik PT. Pelindo. Untuk menjaga keberlanjutan manfaat dari adanya pemberian hak baik hak kepemilikan atau hak penggunaan, subyek hak diberikan kepada koperasi warga setempat. 113

3. SYARAT UNTUK MENCAPAI HAK KEPEMILIKAN DAN HAK PENGGUNAAN Pemberian hak Kepemilikan di Kampung Elektro dan Kampung Marlina dapat dilakukan melalui jalur redistribusi. Dalam pelaksanaanya membutuhkan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Berikut adalah syarat-syarat yang telah terpenuhi. Pertama, telah dilakukan Ip4T yang menghasilkan kesimpulan bahwa tanah di Kampung Elektro dan Kampung Marlina adalah tanah negara yang dapat menjadi obyek redistribusi. Kedua, adanya bukti-bukti penguasaan dan pemanfaatan ﬁsik tanah yang dibuktikan dengan penguasaan di lapangan dan beberapa dokumen seperti PBB, IMB Sementara, tagihan listrik, tagihan air, dan domisili melalu Kartu Tanda Penduduk yang telah dimiliki warga. Ketiga, tidak ada sengketa. Meskipun terdapat klaim dari seseorang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah, tapi bukti dokumen yang dimiliki tidak bisa membuktikan dengan jelas keberadaan obyek yang diklaim dan batas-batasnya. Oleh karena itu klaim tersebut dapat dikesampingkan, karena jika tidak maka dapat menghambat adanya penyelesaian pertanahan. Meskipun demikian pihak-pihak yang merasa memiliki hak

atas tanah yang berada di Kampung

Elektro dan Kampung Marlina, setelah adanya penetapan hak melalui penerbitan sertiﬁkat hak atas tanah, masih diberi kesempatan melakukan gugatan ke pengadilan karena sistem hukum pertanahan di Indonesia bersifat negatif. Keempat, warga Kampung Elektro dan Kampung Marlina telah membentuk badan hukum koperasi dan sudahmelakukan berbagai aktivitas pemberdayaan. Oleh karena itu koperasi itu dapat ditetapkan sebagai subyek pemegang hak kepemilikan dan/atau hak penggunaan.

114

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Sedangkan hal-hal yang belum terpenuhi untuk tercapainya hak kepemilikan dan/atau hak penggunaan adalah; pertama, kesesuaian rencana tata ruang. Zonasi Kampung Elektro dan Kampung Marlina melalui Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai peruntukan jalan dan hijau yang tidak diperbolehkan untuk dibangun permukiman. Sedangkan di lahan kosong milik PT. Pelindo ditetapkan sebagai zona perdagangan dan jasa dengan simbol warna ungu yang diperbolehkan dibangun permukiman. Dengan demikian, jika opsi penataan kampung adalah perbaikan di tempat atau konsolidasi lahan, dan penataan asetnya berada di lokasi sekarang maka harus dilakukan perubahan rencana tata ruang agar dimungkinkan untuk permukiman. Sedangkan untuk rencana tata ruang yang berada di tanah milik PT. Pelindo tidak diperlukan perubahan. Kedua, belum adanya persetujuan dari PT. Pelindo untuk opsi perluasan kampung dengan hak penggunaan lahan. Untuk mendapatkan persetujuan dari PT. Pelindo membutuhkan waktu yang tidak sebentar mengingat PT. Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di mana asetnya tergolong Barang Milik Negara (BMN) yang membutuhkan persetujuan dari pemerintah pusat cq kementerian terkait.

KAMPUNG GEDONG POMPA 1. STATUS KEPEMILIKAN Secara letak permukiman Kampung Gedong Pompa terdiri atas dua bagian, daratan yang berbatasan dengan tanggul penahan air laut dan satu lagi berada di atas air laut. Permukiman yang berlokasi di daratan bercirikan bangunanbangunan permanen dan semi permanen yang mayoritas menapak ke tanah. Sedangkan permukiman yang berlokasi di air laut, bercirikan rumah semi permanen dengan semuanya berbentuk panggung di atas air. Pada perkembangannya, dengan adanya pembangunan tanggul laut baru yang posisinya bergeser ke arah laut, membuat lokasi permukiman yang tadinya permukaan laut akan berubah menjadi daratan dengan pengurukan. Sehingga ke depan, luas daratan di wilayah Kampung Gedong Pompa akan bertambah besar. Sejarah penghunian di Kampung Gedong Pompa tidak lepas dari aktivitas perikanan khususnya nelayan tradisional. Pesisir Gedong Pompa adalah tempat sandar kapal nelayan tangkap, hal itu masih dapat dijumpai hingga sekarang. Seiring perkembangan industri perikanan di kawasan Muara Baru, kapal-kapal 115

besar seperti kapal cumi juga ikut bersandar di lokasi tersebut. Aktivitas kapal sandar tersebut juga mendorong tumbuhnya rumah-rumah nelayan di daratan pesisir yang berbatasan langsung dengan air hingga di atas air laut yang kemudian berkembang menjadi permukiman. Hal itu diperkuat dengan hasil Inventarisasi Pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan Lahan (IP4T) tahun 2019 yang dilakukan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi DKI Jakarta yang menyebut bahwa tanah yang berlokasi di daratan Kampung Gedong Pompa adalah tanah negara mengingat posisinya berada di pesisir pantai. Hingga saat ini, kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan daratan warga di Kampung Gedong Pompa dilakukan secara informal kecuali ada empat bidang yang telah diuruslegalitas tanahnya dalam bentuk sertiﬁkat Hak Guna Bangunan (HGB). Mayoritas warga menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan lahan tanpa memiliki bukti-bukti kepemilikan secara legal formal. Namun mereka memiliki perangkat-perangkat lain untuk mendukung keberlangsungan permukiman seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), birokrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pelayanan listrik meteran, dan lain sebagainya. Dalam menggunakan dan memanfaatkan lahan, warga juga tidak membayar sewa kepada pihak lain termasuk oleh pemerintah dan juga tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak manapun. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa warga pengguna tanah yang berada di pesisir daratan adalah pemilik lahan yang mereka tempati hasil dari penguasaan penggarapan tapi belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah secara legal formal sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan warga yang menempati di atas air laut, secara fakta di lapangan mereka menguasai dan menggunakan area itu untuk permukiman tapi juga tanpa dilengkapi dengan izin atau bukti-bukti kepemilikan formal.

2. ARAH PENATAAN 1. Permukiman Keberadaan arah kebijakan permukiman sangat dibutuhkan. Selama puluhan tahun kecenderungan pembangunan di area kampung secara mandiri bersifat reaktif terhadap kebutuhan-kebutuhan mendesak. Dengan kebijakan arah permukiman dapat disusun arah yang lebih jauh, mempertimbangkan berbagai aspek termasuk dari eksternal, serta tetap mengakomodir

116

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

kebutuhan masa sekarang sehingga keberadaan dan keunggulan kampung dapat dijaga keberlanjutannya. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi menetapkan rencana tata ruang kawasan daratan Gedong Pompa sebagai dominan zona perdagangan dan jasa dengan simbol warna ungu. Lebih detail, dalam kawasan ungu tersebut terdapat rencana jalan dalam lingkungan dengan lebar yang bervariatif, dari 5 meter hingga 15 meter. Sedangkan rencana tata ruang yang berada di permukiman di atas air laut ditetapkan sebagai zona tempat air dengan simbol warna biru. Pembangunan tanggul NCICD yang lebih ke dalam ke arah laut menghasilkan lahan baru antara tanggul laut baru dengan tanggul laut yang lama. Permukiman warga yang berada di atas air laut akan menjadi lahan baru yang oleh Pemprov DKI Jakarta direncanakan menjadi kawasan rumah susun. Mempertimbangkan fakta sudah adanya permukiman warga yang telah berlangsung lama, kesesuaian rencana tata ruang di mana zonasi perdagangan dan jasa dapat dibangun perumahan, tidak adanya sengketa kepemilikan lahan, maka arah penataan permukiman di kawasan daratan dapat berupa penataan

tempat

atau

lokasi

yang

sama.

Penataan

meliputi

perbaikan atau pengadaan infrastruktur atau fasilitas umum, dan perbaikan rumah-rumah warga. Perbaikan atau pengadaan infrastruktur yang paling prioritas dibutuhkan adalah saluran air baik untuk air limbah maupun air hujan. Mempertimbangkan adanya lahan baru hasil pembangunan tanggul laut NCICD dan rencana Pemprov DKI Jakarta membuat rumah susun di lahan tersebut, maka arah permukiman untuk warga yang tinggal di atas air laut dapat berupa pembangunan kampung susun. Skema pelaksanaan pembangunan kampung susun dapat mengacu ke proyek-proyek kampung susun sebelumnya seperti di Kampung Akuarium, Kampung Kunir dan ex warga Kampung Bukit Duri yang menekankan pada pemenuhan terhadap keamanan bermukim bermukim bagi warga, biaya yangterjangkau, dan partisipasi penuh dari sejak perencanaan hingga pengelolaan. Kampung susun di lokasi tersebut juga dapat menjadi solusi tempat tinggal baru bagi warga Gedong Pompa yang jumlah keluarganya tidak sebanding dengan luasan rumah yang dihuni saat ini.

117

BAB IX REKOMENDASI PENET TORA

118

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

TAPAN KOPERASI NON PERTANIAN S E B A G A I S U B Y E K REDISTRIBUSI TANAH PERKOTAAN Selama ini kegiatan redistribusi tanah sebagai bagian dari gerakan reforma agraria di Indonesia mayoritas terjadi di pedesaan dengan karakter peruntukan tanah sebagian besar untuk pertanian. Berbagai instrumen kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah di pedesaan tersebut juga telah tersedia secara memadai. Lain hal dengan redistribusi tanah di perkotaan yang mayoritas peruntukan tanahnya non pertanian. Peraturan Menteri yang diamanatkan pada Pasal 10 ayat (4) dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) untuk mengatur bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah non pertanian hingga tulisan ini dibuat belum tersedia barangnya. Sehingga muncul berbagai pendapat (lebih tepatnya tafsir) dalam pelaksanaan redistribusi tanah non pertanian yang seringkali membuat para pengambil kebijakan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Salah satu perbedaan pandangan yang mengemuka terkait dengan redistribusi tanah adalah koperasi non pertanian sebagai subyek redistribusi tanah sebagaimana diatur pada pasal 8, pasal 10, dan pasal 12 dalam Perpres Reforma Agraria. Mengingat hasil akhir redistribusi tanah sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) dalam Perpres Reforma Agraria adalah pemberian sertipikat Hak Milik (SHM), maka jika koperasi non pertanian

119

ditetapkan sebagai subyek redistribusi tanah, maka koperasi non pertanian tersebut berhak untuk menerima SHM. Namun muncul pandangan yang berbeda yang menyebut bahwa koperasi non pertanian tidak dapat menjadi subyek redistribusi tanah yang akan memegang SHM, karena bertentangan dengan pengaturan dalam Pasal 1 huruf b dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (PP Nomor 38 Tahun 1963) dan Pasal 52 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021). Tulisan ini hendak melakukan tinjauan secara normatif dengan menelaah dan membandingkan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tunggal apakah koperasi yang bergerak di bidang non pertanian dapat menjadi subyek redistribusi tanah yang akan memegang SHM. Untuk bisa sampai pada kesimpulan, sebelumnya penulis akan membedah terlebih dahulu pengaturan tentang koperasi dan Hak Milik atas tanah yang ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. a. Koperasi Negara Indonesia mengakui keberadaan dan kedudukan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan konstitusi Indonesia Pasal 33 ayat (1)Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tercermin dalam pengertian koperasi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (UU Koperasi) sebagai berikut: Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan

hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.² Meskipun secara pengertian koperasi disebut sebagai badan usaha yang bergerak menjalankan aktivitas untuk untuk mendapatkan keuntungan, tapi koperasi juga dinyatakan sebagai badan usaha yang berwatak sosial2 yang mengemban kepentingan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta perekonomian nasional.

120

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Penjelasan Pasal 5.

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Hal itu tercermin dalam tujuan koperasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 UU Koperasi yang berbunyi: Koperasi

bertujuan

khususnya

dan

memajukan

kesejahteraan

anggota

pada

masyarakat pada umumnya serta ikut membangun

tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Koperasi berwatak sosial juga karena dalam usahanya koperasi harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b. pengelolaan dilakukan secara demokratis; c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e. kemandirian.3 Dalam lapangan agraria, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UU PA) menyebut secara khusus bahwa koperasi sebagai bentuk usaha yang sesuai atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional yang berdasarkan asas kekeluargaan dan bukan individualistik. Artinya pengusahaan sumber-sumber agraria di Indonesia diarahkan dan diprioritaskan melalui koperasi atau usaha-usaha bersama. Pasal 1 huruf b PP Nomor 38 Tahun 1963 bahkan memberikan koperasi keistimewaan sebagai salahsatu badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah termasuk pada Pasal 12 ayat (5) Perpres Reforma Agraria. Kedudukan hukum koperasi pasca kemerdekaan mengacu ke Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata)4 yang menempatkan koperasi sebagai subyek badan hukum perkumpulan yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Perkoperasian. Pada berikutnya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian,5 koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Penjelasan Pasal 5 ayat (1). 4

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ketiga Bab Kesembilan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665.

Mencabut Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 Tentang Perkumpulan Koperasi.

121

disebut sebagai subyek badan hukum tersendiri dengan sebutan ―badan hukum koperasi6 dan diakui hingga sekarang melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan oleh pemerintah.7 Dengan demikian koperasi adalah subyek hukum yang berbentuk badan (rechtspersoon) yang dapat melakukan berbagai perbuatan hukum termasuk menjadi pemegang hak atas tanah yang akan dibahas lebih lanjut dalam bagian berikutnya. Koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak dalam berbagai bidang usaha. Pasal 16 UU Koperasi menyebutkan penentuan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Dalam perkembangannya, jenis koperasi tidak bisa hanya dibatasi pada kegiatan tertentu saja. Penjelasan Pasal 43 UU Cipta Kerja memberi keluwesan kepada koperasi untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari hulu hingga hilir agar koperasi dapat berjalan secara produktif, efektif, dan eﬁsien. Sebagai contoh, koperasi yang bergerak di bidang pertanian dapat meluaskan bidang usahanya hingga usaha perdagangan ke tangan konsumen. Seiring berkembangnya wilayah perkotaan, maka banyak tumbuh koperasi- koperasi yang basis produksinya berbeda dengan di wilayah pedesaan, seperti koperasi transportasi, koperasi pendidikan, dan koperasi perumahan. b. Hak Milik Atas Tanah Konstitusi mengatur, pada prinsipnya semua tanah dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.8 Dengan Hak Menguasai dari negara, negara dapat memberikan hak atas tanah kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.9 Pengertian hak atas tanah menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (PP Nomor 18 Tahun 2021) adalah: Hak atas tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di 6

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian Pasal 39. 7

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 9.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

Pasal 2 ayat (1) Pasal 4 ayat (1)

122

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah. Dengan hak atas tanah tersebut, pemegang hak mendapat wewenang untuk mempergunakan tanah, termasuk di bawah dan di atasnya, sebatas yang berhubungan langsung dengan kepentingan penggunaan tanah.10 Hak-hak atas tanah menurut Pasal 16 ayat (1) UU PA ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, dan ditambah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Atas hak-hak tersebut diberikan surat-surat tanda bukti hak dalam bentuk sertipikat sebagai pembuktian yang kuat.11 Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UU PA adalah “Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.” Meskipun Hak Milik disebut sebagai yang terkuat dan terpenuh, bukan berarti bahwa Hak Milik bersifat hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Penggunaan kata terkuat dan terpenuh untuk memberi pembeda kekuatan dengan hak-hak lainnya. Selain itu, meskipun negara telah memberikan Hak Milik, UU PA juga memberi peringatan bahwa tanah memiliki fungsi sosial12 di mana selain kepentingan perseorangan pemegang hak, juga terdapat kepentingan masyarakat (bersama) yang harus saling mengimbangi untuk mencapai kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya.13 Terjadinya Hak Milik atas tanah menurut Pasal 22 UU PA ada tiga yaitu karena menurut hukum adat yang diatur melalui Peraturan Pemerintah, penetapan pemerintah yang cara dan syarat- syarat penetapannya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah, dan karena ketentuan Undang-Undang.14 Pengaturan terjadinya Hak Milik itu seperti jenis obyek tanah yang akan dilekati hak, subyek pemegang hak atas tanah, dan tata cara pemberian hak atas tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 4 ayat (2) 11

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 20. 12 13

Undang-Undang Nomor 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum (11 angka 4).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

123

Obyek tanah yang dapat diberikan dengan Hak Milik adalah tanah negara, tanah hasil pelepasan Hak Pengelolaan, tanah bekas milik adat, dan tanah obyek redistribusi. Yang dimaksud dengan tanah negara adalah yang meliputi: a. Tanah yang ditetapkan Undang-Undang atau Penetapan Pemerintah; b. Tanah reklamasi; c. Tanah timbul; d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; e. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan; f. Tanah Terlantar; g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon Perpanjangan dan/atau Pembaruan; h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang; dan I. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara.15 Hak milik dapat diberikan di tanah bekas Hak Pengelolaan setelah pemegang Hak Pengelolaan melepaskan hak tersebut secara sukarela.16 Pemberian Hak Milik di atas tanah bekas milik adat dapat diberikan tapi pemegang bukti tanah bekas milik adat harus mendaftarkan tanahnya dengan jangka waktu paling lama lima tahun sejak terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021.17 Sedangkan yang dimaksud dengan tanah obyek redistribusi adalah: a. tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; b. tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 2O% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; c. tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 2O% (dua

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah,

Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Pasal 2 ayat (3). Satuan Rumah Susun, and Pendaftaran Tanah Pasal 15 huruf b dan e. 17

Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan PEndaftaran Tanah Pasal 96 ayat 1 dan 2.

124

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; d. tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang- undangan menjadi TORA; dan 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f. tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konﬂik Agraria; g. tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; h. tanah timbul; I. tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria; 3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau 4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat. j. tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang- undangan sebagai objek redistribusi; dan k. tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang undangan sebagai obyek redistribusi tanah.18

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 7.

125

Pengaturan terkait subyek hukum yang dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah tersebar ke dalam berbagai regulasi di Indonesia. Namun pada prinsipnya yang dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah ada dua, yaitu perseorangan dan badan hukum.19 Untuk subyek perseorangan hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Sedangkan untuk subyek badan hukum, penjelasan UU PA mengatakan sebenarnya badan hukum tidak diperkenankan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk mencegah kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimum. Meskipun demikian UU PA memberikan “escape- clause” agar badan-badan hukum tertentu dapat mempunyai Hak Milik atas tanah dengan cara pemerintah memberikan dispensasi dengan ketentuan keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian.20 Pemberian dispensasi dilakukan dengan cara pemerintah melakukan penunjukan atau penetapan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Salah satu penetapan pemerintah yang mengatur jenis badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah PP Nomor 38 Tahun 1963. Pada Pasal 1 disebutkan: “Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini: a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139); c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.” Badan-badan hukum yang ditetapkan di atas terdiri atas tiga bidang keperluan masyarakat yang dipersyaratkan oleh UU PA yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara dan perkumpulan-perkumpulan koperasi sebagai hubungan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). 20

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Penjelasan Umum (II angka 5).

126

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

perekonomian, badan-badan keagamaan sebagai faham keagamaan, dan badan-badan sosial sebagai faham sosial. Berdasarkan PP di atas, perkumpulan-perkumpulan koperasi haruslah yang berkegiatan di bidang pertanian dan koperasinya didirikan berdasarkan Undang-undang No. 79 tahun 1958 di mana badan hukumnya masih perkumpulan dan harus berdasarkan penunjukan. Untuk badan keagamaan dan sosial penetapannya juga harus berdasarkan penunjukan dari menteri. Aturan terbaru yang mengatur penunjukan badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 52 mengatur bahwa badan hukum yang ditetapkan pemerintah yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah meliputi: 1. bank negara; 2. badan keagamaan dan badan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah; dan 3. koperasi pertanian. Terdapat perbedaan antara PP Nomor 38 Tahun 1963 yang menyebut koperasi sebagai perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undangundang No. 79 tahun 1958 dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hanya menyebut koperasi pertanian. Penetapan pemerintah lainnya terkait badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah terdapat pada Perpres Reforma Agraria yang mengatur lebih spesiﬁk untuk upaya penataan ulang struktur pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah di Indonesia. Pasal 12 ayat (5) Perpres Reforma Agraria merinci yang disebut badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah hasil redistribusi adalah yang berbentuk: a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau b. badan usaha milik desa.” Bentuk badan-badan hukum yang tertera di atas jenisnya bertambah dibanding dengan pengaturan yang terdapat di PP Nomor 38 Tahun 1963. Meskipun demikian terdapat pembatasan, yaitu badan hukum tersebut adalah badan hukum yang dibentuk oleh subyek reforma reforma agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat. Kriteria subyek reforma agraria orang perseorangan yang dapat membentuk badan hukum dan menjadi pemegang Hak Milik atas 127

tanah juga dibatasi, yaitu warga negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan bertempat tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah obyek redistribusi tanah.21 Selain itu subyek reforma agraria orang perseorangan juga dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan: a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah; d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 1O (sepuluh) Gross Tonnage (GT); e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional' yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan; g. pembudidaya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; h. penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan; I. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam; j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman; k. guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah;

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (2).

128

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah; m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah; n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah; o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah; p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah; q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah; r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan lllla yang tidak memiliki tanah; s. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/lnspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.22 Sedangkan kriteria kelompok masyarakat subyek reforma agraria yang dapat membentuk badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah adalah “Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.”23 c. Analisa Berdasarkan penelusuran berbagai peraturan perundang-undangan di atas, ditemukan berbagai fakta hukum tentang koperasi sebagai berikut:

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (3).

Peratuan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 12 ayat (4).

129

1. Bahwa status hukum koperasi awalnya melalui UU Nomor 79 Tahun 1958 adalah badan hukum perkumpulan dan mengalami perubahan melalui UU Nomor 14 Tahun 1965 menjadi status badan hukum sendiri sebagai badan hukum koperasi hingga sekarang melalui UU Nomor 25 Tahun 1992. 2. Bahwa koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha biasa karena asas, tujuan, dan prinsipnya yang membangun ekonomi rakyat secara bersama-sama sesuai dengan sistem ekonomi bangsa; 3. Bahwa penentuan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan aktivitas atau usaha para anggotanya. Selain itu mengingat aktivitas dan kebutuhan rakyat yang terus berkembang, UU Cipta Kerja memberi keluwesan kepada koperasi untuk berusaha di berbagai bidang dari hulu hingga hilir tidak hanya di sektor pertanian, tapi juga merambah ke nonpertanian seperti perumahan, transportasi, pendidikan, dan lain sebagainya; 4. Bahwa meskipun jenis koperasi bermacam-macam seperti tersebut di atas, tapi setelah akta pendirian koperasi disahkan oleh pemerintah, maka kedudukannya sama di mata hukum sebagai subyek hukum yang berbentuk badan hukum koperasi; Berkaitan dengan Hak Milik atas tanah ditemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa Hak Milik atas tanah terjadi karena tiga hal yaitu menurut hukum adat melalui Peraturan Pemerintah, penetapan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah, dan ketentuan Undang-Undang; 2. Bahwa tanah yang dapat dilekati dengan Hak Milik adalah tanah negara, tanah hasil pelepasan Hak Pengelolaan, tanah bekas milik adat, dan tanah obyek redistribusi; 3. Bahwa subyek atau pihak yang dapat diberikan Hak Milik atas tanah adalah perseorangan, kelompok masyarakat, dan badan hukum; 4. Berkaitan dengan pemberian Hak Milik atas tanah kepada badan hukum, UU PA membatasi pemberian Hak Milik atas tanah dengan ketentuan untuk keperluan masyarakat yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu paham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian; 5. Berkaitan dengan pemberian Hak Milik atas tanah kepada badan hukum khususnya koperasi, PP Nomor 38 Tahun 1963 menyebut bahwa perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1958 yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah; 6. Bahwa terdapat pengaturan yang sama di Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 130

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

2021 yang menyebut bahwa Hak Milik dapat diberikan kepada koperasi pertanian; 7. Bahwa terdapat perbedaan dengan peraturan di atas, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria menyebut bahwa Sertipikat Hak Milik hasil redistribusi tanah dapat diberikan kepada koperasi pertanian dan koperasi nonpertanian, dengan syarat pembentuk koperasinya adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang menjadi subyek redistribusi tanah; 8. Bahwa dari peraturan di atas terdapat perbedaan berkaitan Hak Milik atas tanah untuk koperasi nonpertanian, di mana PP Nomor 38 Tahun 1963 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak menyebut koperasi pertanian sebagai subyek yang dapat menerima Hak Milik atas tanah, sedangkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menyebut koperasi nonpertanian dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Untuk mengulas perihal perbedaan di atas, maka tulisan ini akan melihat dari dua sisi yaitu amanat dari undang-undang pokoknya yaitu UU PA dan melihat dari sisi norma.

AMANAT UU PA Penjelasan Umum (II angka 5) UU PA menjelaskan bahwa badan hukum tidak membutuhkan Hak Milik atas tanah untuk mencegah kepemilikan tanah melebihi batas maksimum. Namun berkaitan dengan keperluan-keperluan masyarakat maka dapat diberikan dispensasi (escape- clause) dengan cara dilakukan penunjukan oleh pemerintah terhadap badan-badan hukum tersebut. Penunjukan badan-badan hukum dibatasi dengan ketentuan badan hukum yang erat hubungannya dengan tiga hal yaitu faham keagamaan, sosial, dan hubungan perekonomian. Pasal 21 ayat (2) UU PA berbunyi “Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.” Jika kita baca kata per kata, pasal tersebutmengamanatkan bahwa penetapan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, pasal tersebut tidak menyebut perintah penggunaan jenis peraturan perundang-undangan tertentu untuk penetapannya. Oleh karena itu pemerintah bisa menggunakan berbagai jenis

131

peraturan perundang-undangan untuk menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah termasuk Peraturan Presiden. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi: “Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.” Berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberadaan PP Nomor 38 Tahun 1963 yang menunjuk perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1858, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang menunjuk koperasi pertanian dan koperasi nonpertanian, serta Permen ATR/BPN yang hanya menunjuk koperasi pertanian, sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, dipandang sebagai penggunaan produk peraturan perundang-undangan yang berbeda. Ketiga peraturan tersebut tidak bertentangan satu sama lain karena untuk jenis pengaturan yang berbeda dan juga dibatasi dengan syarat-syarat di masing-masing ketentuan. PP Nomor 38 Tahun 1963 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 yang hanya menyebut koperasi pertanian yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah mengatur mekanisme pemberian hak dalam pendaftaran tanah secara umum. Sedangkan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang menyebut koperasi pertanian dan nonpertanian dapat menjadi subyek pemegang redistribusi, mengatur secara khusus mekanisme pemberian hak dalam pelaksanaan untuk redistribusi tanah. Oleh karenanya, pemberlakukan ketiga peraturan tersebut dilakukan untuk kondisinya masing-masing.

NORMA Berkaitan

dengan

koperasi,

Nomor

Tahun

1963

menyebut

―Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139)” yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah. Norma dari pasal tersebut adalah membolehkan perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasar UU Nomor 79 Tahun 1958 untuk mempunyai Hak Milik atas tanah. Namun jika lihat dan operasionalkan maka tidak akan ada satupun koperasi pertanian yang saat ini dapat memenuhi ketentuan norma tersebut, karena secara materi, norma tersebut saat ini sudah tidak relevan, mengingat: 1. Status badan hukum koperasi saat ini sudah bukan lagi perkumpulan. Berdasarkan UU Koperasi, koperasi sudah mendapat status badan hukum 132

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

sendiri sebagai badan hukum koperasi setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari pemerintah; 2. UU Nomor 79 Tahun 1958 sebagai dasar pendirian perkumpulan koperasi sudah tidak berlaku lagi dan berganti beberapa kali hingga yang terakhir dan berlaku adalah UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Meskipun demikian, PP Nomor 38 Tahun 1963 tersebut masih tetap berlaku karena belum ada pencabutan melalui peraturan perundang-undangan yang setara atau di atasnya, atau berdasar putusan pengadilan. Mengingat materi norma yang berkaitan dengan koperasi dalam PP Nomor 38 Tahun 1963 sudah tidak relevan, maka kita akan membandingkan materi norma yang ada pada Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Sesuai yang telah diuraikan sebelumnya, Perpres Nomor 86 Tahun 2018 menetapkan koperasi pertanian dan koperasi nonpertanian adalah salahsatu badan hukum yang dapat ditetapkan sebagai subyek redistribusi tanah. Artinya koperasi nonpertanian dapat menjadi pemegang Hak Milik atas tanah mengingat hasil redistribusi tanah adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah. Sedangkan materi norma dalam Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak menyebut koperasi nonpertanian (hanya menyebut koperasi pertanian) sebagai salahsatu badan hukum yang dapat diberikan Hak Milik atas tanah. Sedikit berbeda dengan PP Nomor 38 Tahun 1963, Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tersebut menghilangkan klausa ―perkumpulan dan ―yang didirikan berdasarkan UU Nomor 79 Tahun 1958. Jika perbedaan materi norma Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 dianggap sebagai sebuah pertentangan maka disebut sebagai konflik norma. Hans Kelsen melalui Nurfaqih Irfani, menjelaskan bahwa yang disebut konflik norma adalah adanya suatu pertentangan antara dua norma di dalam satu obyek pengaturan yang sama, sehingga hanya dapat menggunakan satu norma yang akibatnya mengesampingkan norma lainnya. Idealnya untuk mengatasi konflik norma, diterbitkan suatu peraturan baru yang setara atau di atasnya untuk memperjelas norma yang akan diberlakukan. Namun untuk pembentukan peraturan baru tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan justru berpotensi memperlambat jalannya pengambilan keputusan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu untuk menyelesaikan konflik norma dapat dilakukan dengan penalaran hukum menggunakan asas derogasi untuk mendapatkan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

133

Asas derogasi adalah peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya (the repeal of the validity of another norm).24 Masih menurut Hans Kelsen yang dikutip melalui Nurfaqih, asas derogasi sangat penting dalam suatu tatanan hukum yang kompleks, untuk menentukan norma mana yang akan diutamakan dan norma mana yang akan dikesampingkan ketika terjadi adanya pertentangan norma. Menurut François, penggunaan asas derogasi memperhatikan tiga

kriteria yaitu hirarki (hierarchy), kronologi (chronology),

dan kekhususan (specialization).25 Berdasarkan tiga kriteria tersebut, kemudian dikenal dengan asas, prinsip, atau kaidah hukum (legal maxim): “lex superior derogat legi inferiori” (the higher rule prevails over the lower), ”lex posterior derogat legi priori” (the later rule prevails over the earlier), dan “lex specialis derogat legi generali” (the more specific rule prevails over the less specific).26 Dalam melakukan penalaran hukum atas sebuah konflik norma, langkah pertama adalah melihat hirarki peraturan perundang-undangan. Jika salahsatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding norma lainnya, maka konflik norma tersebut dapat dengan mudah dijawab bahwa norma yang lebih tinggilah yang berlaku atau diutamakan. Jika konflik norma melibatkan hirarki peraturan perundang-undangan yang sederajat maka diberlakukan langkah yang kedua yaitu melihat obyek pengaturan norma apakah memiliki hubungan umum-khusus atau tidak. Jika terdapat hubungan pengaturan umum-khusus dalam norma tersebut, maka norma yang khusus yang diutamakan. Namun jika tidak terdapat hubungan pengaturan umum-khusus maka norma yang terbaru yang diutamakan dan mengesampingkan norma yang lebih lama. Jika Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 dianggap terdapat konflik norma, maka kita bisa gunakan penalaran hukum menggunakan asas derogasi. Sesuai dengan asas pertama yaitu “lex superior derogat legi inferiori” (hirarki) maka dapat kita lihat bahwa Perpres Nomor 86 Tahun 2018 memiliki kedudukan hukum lebih tinggi dibandingkan dengan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan presiden adalah produk hukum yang ditetapkan oleh presiden dan menempati urutan nomor lima dalam

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superio, lex Specialis, dan Lex Posterior, Pemaknaan,

Problematika, dan Penggunaannya Dalam penalaran dan Argumentasi Hukum, 2020, hlm.311. 25

François Ost, translated by Iain Stewart. 2002. Legal System between Order and

Jerzy Stelmach & Bartosz Brożek. 2006. Methods of Legal Reasoning. Dordrecht:

Disorder. Oxford: Clarendon Press Oxford, dalam Tulisan Nurfaqih Irfani hlm. 52. Springer, dalam Tulisan Nurfaqih Irfani, hlm. 16

134

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan menteri kedudukannya jauh di bawah Peraturan Presiden. Mengingat karena konﬂik norma sudah bisa dijawab menggunakan langkah pertama, maka tidak diperlukan lagi penalaran hukum menggunakan langkah kedua dan ketiga.

KESIMPULAN Berdasarkan analisa secara amanat UU PA dan norma yang terdapat dalam PP Nomor 38 Tahun 1963, Perpres Nomor 86 Tahun 2018, dan Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum ko p e ra s i n o n p e rt a n i a n d a p at menjadi subyek pemegang Hak Milik atas tanah. Namun demikian pelaksanaannya terbatas pada ko p e ra s i y a n g d i t et a p k a n sebagai subyek redistribusi di mana koperasi nonpertanian tersebut dibentuk oleh subyek redistribusi yang berasal dari perorangan a t a u

k e l o m p o k

m a sya ra kat . Ha l i t u s e s u a i y a n g d i at u r dalam Perpres Nomor 8 6 Ta h u n 2 0 1 8 Tentang Reforma Agraria.

135

136

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

DAFTAR PUSTAKA Angelo H. and Wachsmuth D. (2015) “Urbanizing Urban Political Ecology: A Critique of Methodological Cityism”. Int J Urban Regional, 39:16-27 Bunce, S. (2016) “Pursuing Urban Commons: Politics and Alliances in Community Land Trust Activism in East London”. Antipode, 48:134–150 Cindy Adams (1996), Sukarno, An Autobiography as Told to Cindy Adams CODI Update: 50 Community Upgrading Projects, Community Organizations Development Institute, 2008 Davis , J.E. (2014) Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United States. http://berkshirecommunitylandtrust.org/wpcontent/uploads/2015/02/Origins-Evolution-CLT-byJohnDavis.pdf (last accessed, 13 Mei 2019) Das, Ashok dan Robin King (2019) Surabaya: The Legacy of Participatory Upgrading of Informal Settlements, World Resources Institute https://wrirosscities.org/research/publication/surabaya9legacy9partici patory9upgrading9informal9settlements Febrian H., Prayogy U.S., Fauzi W., dan Haikal A.M. (2018) Tanah untuk Penggarap: Laporan Pemenuhan Hak atas Tanah dan Hak atas Kota 16 Kampung Di Wilayah DKI Jakarta. Jakarta: Rujak Center for Urban Studies Hardjoko T.Y.(2009) Urban Kampung: Its Genesis and Transformation into Metropolis, with Particular Reference to Penggilingan in Jakarta. VDM Heynen N., Kaika M., and Swyngedouw E. (eds.) (2006) In the nature of cities: urban political ecology and the politics of urban metabolism. NewYork: Routledge Herlily, Amira Paramitha, A Tale of Three Kampung: Participation, Negotiation and Socio Spatial Movement, Paper Presented at International Conference of Asian Studies, Leiden, 15-19 Juli 2019

137

Jellinek L. (1994) Seperti Roda Berputar: Perubahan Sosial Sebuah Kampung di Jakarta. Jakarta: LP3ES JRMK UPC dan Pendamping 2018 (2018) Perihal Peningkatan Kualitas Hidup melalu Kepastian Keamanan Bermukim di hadapan Gubernur Anies Baswedan, Bahan Paparan 10 September 2018 Mackenzie A.F.D. (2013) Places of Possibility: Property, Nature and Community Land Ownership. West Sussex: Wiley-Blackwell A John Wiley & Sons, Ltd., Publication Mahasiswa Arsitektur Indonesia, Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia ke-33 (2017) Data Proﬁl 16 Kampung JRMK. Pengabdian Masyarakat TKIMAI 2017 berkolaborasi dengan UPC, UI, ASF, Ruang Jakarta Moore, T. and K. McKee (2012) “Empowering Local Communities? An International Review of Community Land Trusts”. Housing Studies 27:2, 280-290 OCHR/UN HABITAT FACT SHEET 21 Pratiwi I. (2018) Catatan Reﬂeksi Community Action Plan(ing) Tahun 2018 DKI Jakarta. Jakarta: Rujak Center for Urban Studies. Putri P. (2014) Black Water-Grey Settlements: Domestic Wastewater Management and the Socio-ecological Dynamics of Jakarta's Kampungs (Dissertation). Leuven: KU Leuven Pusat Konservasi Cagar Budaya (2016) Laporan Evaluasi Penataan dan Rencana Pelestarian Sub Kawasan Cagar Budaya Kotatua Jakarta Pasar Ikan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Savirani, Amalinda and Edward Aspinall (2017), "Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta", Journal of Current South East Asian A airs, Sage Publication Simone A.M. (2013) “Cities of uncertainty: Jakarta, the Urban Majority, and Inventive Political Technologies”. Theory, Culture and Society, 30 (7–8): 243–263. Simone A.M. (2019) Improvised Lives: Rhythms of Endurance in an Urban South. Cambridge: Polity Press Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 4 Januari 2019 https://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/public/objek/newdetail/PO20190 10400002/sisa-tembok-timur-kotabatavia 138

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

Smith N. (1996) The New Frontier: Gentriﬁcation and the revanchist city. London and New York: Routledge Soifer S.D. (1990) “The Burlington Community Land Trust: A socialist approach to a ordable housing?” Journal of Urban A airs, 12 (3): 237-252 Soemodihardjo, S., K. A. Soegiarto, M. H. Moosa & Mulyanto (eds) (2005) Seratus tahun lembaga penelitian bidang ilmu kelautan LIPI 19052005. LIPI, Jakarta: 196 hlm Swyngedouw E. (1996) "The city as hybrid: on nature, society, and cyborg urbanization". Capitalism Nature Socialism, 7 (2): 65–80 Sustainable Development Goals particularly Goals No 11: Sustainable Cities and Communities; No 1: No Poverty; No 8: Decent Work and Economic Growth dan No 10: Reduced Inequalities Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Pinangsia, 2018 Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Ancol, 2018 Suku Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Jakarta Utara, Community Action Plan (CAP), Laporan Akhir Penyusunan CAP Kelurahan Penjaringan, 2018 Tunas D. (2008) The Spatial Economy in the Urban Informal Settlement (Master Thesis at Faculteit Ingenieurwetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven. Leuven: KULeuven. United Nation Development Programme,Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (2015) UNEcosoc, Komentar Umum Komite No. 4 (1991) tentang The Right to Adequate Housing dan No. 7 (1997) tentang Forced Eviction UNESCO General Conference, Recommendation onHistoric Urban Landscape,10 November 2011 pada sesi ke-36 Williamson, T. (2018), “Community Land Trusts in Rio's Favelas: Could Community Land Trusts in Informal Settlements Help Solve the World's A ordable Housing Crisis?” Land Lines, The Lincoln Institute, Juli 2018, halaman 8-23.

139

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1; Pasal 33 ayat (3) TAP MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86/2018 tentang Reforma Agraria Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Daerah 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 Peraturan Daerah 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No 90/2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No.1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi, Buku 1, Buku 2,

140

TIM PENDAMPING STUDIO GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA

PENJARINGAN NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1; Pasal 33 ayat (3) TAP MPR RI No. XI/MPR/2001 tentang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Undang-Undang No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 86/2018 tentang Reforma Agraria Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Menteri Agraria No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24/1997 tentang PendaftaranTanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14/2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27/2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Daerah 1/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030 Peraturan Daerah 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Provinsi DKI Jakarta

141