Page 1

EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Pendiri: Laspen Sianturi Bernike Miranda Pardede Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: Laspen Sianturi Pemimpin Perusahaan: Bernike Miranda Pardede

On Line http://issuu.com/rakyatbicaranews

EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Topik Utama Terindikasi Bebal dan “Kangkangi” Putusan MA

Joyo Winoto Akan Dituntut Hukum Jakarta, Kantor Berita RBN Disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD terindikasi bebal dan “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA) RI terkait dengan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun Joyo Winoto belum bersedia membatalkan SK Nomor 9/ HGU/2006 untuk menjalankan putusan hukum, Joyo Winoto akan dilaporkan dan akan dituntut sesuai hukum yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, kalau Joyo Winoto masih tetap bersikukuh untuk tidak bersedia mem-

***

Pemred Kantor Berita Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi:

batalkan SK Nomor 9. Hal tersebut disampaikan sumber RBN di Jakarta Minggu lalu memberi kan komentar terkait Surat Pembatalan SK No 9 yang sampai berita ini diturunkan masih dipertanyakan keberadaannya, tapi selaku kepala badan Joyo Winoto terkesan membiarkan surat tersebut berada di mejanya tanpa ditanda tangan, yang tidak tahu sampai kapan dinanti untuk ditanda tangan. Sumber juga mengatakan akan melakukan tuntutan hukum kepada Kepala BPN RI,

Walikota Jaksel Diminta Tindaklanjuti Surat Konfirmasi Media Untuk terciptanya keterbukaan informasi publik di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jaksel) serta dalam menjalankan tugas dan peranan pers selaku kontrol sosial, wartawan harus membuat pemberitaan yang berimbang, dan supaya berimbang perlu dilakukan konfirmasi sebagai langkah menjalankan proses sebelum pemberitaan disebarluaskan melalui produk pers, alangkah baiknya kalau sebelum diberitakan harus dikonfirmasi terlebih dahulu baik secara lisan maupun secara tertulis.

foto:ist

W alikota Jaksel, Syahrul Effendi

Bersambung ke hal 10... Kantor Walikota Jaksel (foto:ist)

Kajari Jaksel, Yusup, SH,MH:

Red Notice Terhadap Terpidana Van De Meent Gerrit Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk menegakkan hukum di wil ayah hu kum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel), Yusup, SH, MH menyatakan bahwa terhadap terpidana Van

Mantan Kakan Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A:

Saya Akan Tuntut Balik Bila Orang Memfitnah Saya

De Meent Gerrit sudah dinyatakan statusnya “Red Notice”. Hal itu disampaikan Kajari Jaksel, Yusup, SH, MH kepada RBN di Jakarta Minggu lalu terkait status terpidana Van De Meent Gerrit yang sebelumnya Bersambung ke hal 11...

Joyo Winoto, PhD (foto:rep)

Jakarta, Kantor Berita RBN “Saya akan menuntut balik siapapun orangnya bila dia memfitnah saya dengan mengatakan saya terlibat gratifikasi pada saat penerbitan Serifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 149” ujar Ir. Iwan Nuzirwan kepada RBN melalui telepon genggamnya saat diminta komentarnya terkait indikasi gratifikasi miliaran rupiah pada saat penerbit an sertifikat Nomor HGU 149.”

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan dan sebelumnya menjabat Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor pada saat terbitnya sertifikat HGU 149 dan sekarang ini sudah pensiun dini, seperti pengakuannya kepada Tabloid KB RBN, “Setelah masa kerja saya sudah mencukupi, saya minta hak saya untuk pensiun” imbuh Iwan. Di lain sisi, Sumber RBN

Akses Baca Tabloid Kantor Berita Rakyat Bicara News Online: http//issuu.com/rakyatbicaranews Website www.kbrakyatbicaranews.co.cc

koran kb rbn 8.pmd

1

yang kurang bersedia namanya dit ulis dal am pemberitaan, mengatakan, “Dalam hal penerbitan sertifikat HGU Nomor 149 pada tanggal 15 Juli 2006 berdasarkan SK Kepala BPN RI Joyo Winoto, PhD tanggal 1 Juli 2006, dimana tanah seluas 750 hektar dapat sertifikatnya terselesaikan dengan baik dalam masa kerja 14 hari, sungguh luar biasa kinerja Iwan Nuzirwan A selaku Kepala Seksi (Kasi) Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kabupaten Bogor. Apa karena selain kasi juga merangkap plt kepala kantor pada saat itu, sehingga kinerjanya bisa cepat dan sistim kilat, sangat dipertanyakan. Diduga terjadi kisah dibalik kisah atas pe-nerbitan sertifikat HGU No 146, 147, 148, 149, 150 dan 151 serta terindikasi gratifikasi, akibatnya sertifikat dapat selesai dengan sebaik baiknya dan secepat mungkin” tandasnya. Ada rencana kita untuk me lakukan tuntutan hukum terhadap

Jakarta, Kantor Berita RBN Hal tersebut disampaikan Pemimpin Redaksi Kantor Berita Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi memberikan komentar terkait dengan surat konfirmasi yang telah dikirimkan kepada Walikota Jaksel, Syahrul Effendi sebagai proses untuk pembuatan berita yang berimbang dan telah dikon-

firmasi, karena yang dimaksud dengan berimbang adalah semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk berbicara. Selaku insan pers yang profesional dalam mencari, mengumpulkan dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, wartawan harus melakukan konfirmasi terlebih Bersambung ke hal 11...

RSIA Mutiara Bunda Terindikasi Berfungsi “Kantor Penggadaian” Dr. Toniman K. Sp.A Selayaknya “Pensiun” Tangerang, Kantor Berita RBN Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, karena tubuh dan jiwa memiliki hubungan yang sinkron. Selaku dokter yang tugasnya melayani or-

ang berobat karena sakit, tujuan pasien adalah menjadi sembuh. Namun salah seorang dokter yang bertugas praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) MuBersambung ke hal 11...

Bersambung ke hal 11...

Akses Baca berita aktual kami Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com 2/22/2011, 11:02 PM


Nasional 2 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.Ak DEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB: Laspen Sianturi

PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: REDAKTUR PELAKSANA: Bernhard Silaban, Spd REDAKTUR KHUSUS: Drs. Dolok F. Sirait KOORDINATOR LIPUTAN: Rapolo Eldona T REDAKTUR: Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI: Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat, Andrew Richad. P, Fanny Januar, Dwi Hastuti Handayani, Rusdin Hamzah Hasugian, Negeri Parhitar Manurung, M.DIV

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.Pd Wkl PEMIMPIN PERUSAHAAN: Anggiat Sitorus, SE SEKRETARIS REDAKSI: Miranda KOORDINATOR LITBANG: MANAGER UMUM & SIRKULASI: MANAGER IKLAN: ASISTEN MANAGER IKLAN: Dwi Hastuti Handayani, Nurhayati, Ayu Lestari, SE. LAYOUT/DESIGN: Pahotan Sinaga MARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro Pranoto

PERWAKILAN ACEH: Amir Syeh. PERWAKILAN MEDAN: Binsar Rajagukguk BIRO MEDAN KOTA: A Sianipar BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: K. Hutabarat PERWAKILAN BANTEN: - BIRO PEMKOT TANGERANG: Undang BIRO PEMKAB TANGERANG: Syarifudin BIRO TANGERANG SELATAN:- BIRO BEKASI: - BIRO BOGOR: - BIRO DEPOK: - BIRO KARAWANG: BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), Yogi Andriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara. REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta Selatan TELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: rakyatbicaranews@yahoo.com DALAM M ENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI SURAT KABAR CATATAN HARIAN RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DI DALAM BOKS REDAKSI

Jangan Takut Bicara Benar Bersatu Untuk Bicara dan Berbicara Untuk Bersatu

DAFTAR HARGA IKLAN 1

Halaman Full Colour

: Rp 20.000.000,-

1/2 Halaman Full Colour

: Rp 10.000.000,-

1/4 Halaman Full Colour

: Rp 5.000.000,-

1/8 Halaman Full Colour

: Rp 2.500.000,-

1/16 Halaman Full Colour

: Rp 1.250.000,-

1

Halaman hitam putih

: Rp 16.000.000,-

1/2 Halaman hitam putih

: Rp 8.000.000,-

1/4 Halaman hitam putih

: Rp 4.000.000,-

1/8 Halaman hitam putih

: Rp 2.000.000,-

1/16 Halaman hitam putih

: Rp 1.000.000,Daftar harga diatas tersebut untuk satu kali pemasangan iklan dan

harga belum termasuk PPN. Untuk informasi lebih lanjut hubungi Pemimpin Perusahaan dan Bagian Iklan Telp (021) 98856922, 7365703, 94705665

koran kb rbn 8.pmd

2

Membatalkan Surat Pembatalan HGB 170 Terindikasi Pidana Joyo Winoto, PhD “Jerumuskan” Bawahan Kepala badan selaku pejabat pemerintah yang seharusnya menjaga kekayaan negara dan dapat mengantisipasi kerugian negara agar terciptanya pemerintahan yang bersih merupakan sikap positip dan perlu dipertahankan demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur di Bumi Pertiwi Indonesia. Jakarta, Kantor Berita RBN Namun demikian, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, PhD memiliki nasib baik dan beruntung karena masih tetap dipertahankan Presiden SBY menjabat kepala badan walaupun kinerjanya disinyalir “bobrok”.Hal itu dikatakan sumber Kantor Berita Rakyat Bicara News yang tidak bersedia dituliskan namanya dalam berita di Jakarta Minggulalu. Walaupun Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD mengetahui indikasi kerugian negara sekitar Rp. 500 Miliar yang merupakan ulah PT Inti Insan Sentosa, namun kebijakan terbaik Joyo Winoto adalah membuat status tanah menjadi “status quo” dan dalam membuat kondisi tersebut, Joyo Winoto,PhD disinyalir terima upeti agar status tanah sedemikian rupa dan akibatnya keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa sekitar Rp 500 Miliar juga menjadi status quo. Dan lebih aneh lagi Joyo Winoto perintahkan Deputi V BPN RI, Drs Aryanto Sutadi, MSi untuk membatalkan surat pembatalan HGB 170 kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DKI Jakarta yaitu DR. H.S. Muhammad Ikhsan, SH, MH, MSi dimana maksud dan tujuan pembatalan tersebut sangat dipertanyakan. Sertifikat PT Indah Bumi Bosowa selaku pembeli yang sah dari ahli waris Hasan bin Taudji terindikasi gantung dan akibatnya kerugian negara miliaran rupiah juga menjadi posisi gantung. Kalau sertifikat PT Indah Bumi Bosowa diterbitkan, otomatis keberadaan utang PT Inti Insan Sentosa yang jatuh tempo pada tahun 2012 mendatang menjadi “teka teki”. Pasalnya, jaminan utang hanya kertas putihan yang kurang lebih satu kilogram. Bila kertas berharga tersebut ditimbang dan dijual hanya laku sekitar Rp. 1.000,padahal utang pokok Rp. 400 M serta bunga sekitar Rp. 100 M. Bila legalitas tanah Kuningan Barat menjadi milik PT Indah Bumi Bosowa, maka secara otomatis PT Inti Insan Sentosa seharusnya mengembalikan uang pinjamannya kepada negara, supaya negara tidak dirugikan. Namun karena diduga Joyo Winoto tidak peduli terhadap kerugian negara tersebut, keberadaan status quo membuat celah yang menguntungkan terhadap PT Inti Insan Sentosa. Dalam hal ini diduga Joyo Winoto terima upeti untuk memperkaya diri sendiri. Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih di Jajaran BPN RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Mafia Hukum diminta untukturun tangan. Joyo Winoto selaku pejabat negara yang juga merupakan jajaran dari empat pilar bangsa, dan seyogianya harus menjaga kekayaan negara dari oknum oknum yang menggerogoti uang negara, tapi malah terindikasi memelihara mafia pertanahan demi memperkaya diri sendiri. Sudah merupakan kewajiban setiap pejabat negara untuk menjaga kekayaan negara dan berperan aktif dalam mengantisipasi kerugian negara. Bila ada menemukan keganjilan ataupun indikasi kerugian negara, sudah sewajarnya selaku pejabat negara tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi atau pejabat negara lainnya, contohnya Mabes Polri dan Kejaksaan Agung RI demi terwujudnya penyelamatan uang negara. Namun hal tersebut terindikasi bertolak-belakang dengan apa yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, PhD. Walaupun di dalam permasalahan tanah di Kuningan Barat diduga negara dirugikan sekitar Rp. 500 M, dan hal itu jelas diketahui oleh Joyo Winoto selaku Kepala BPN RI, namun Joyo Winoto diduga menutup mata terhadap kerugian negara tersebut. Sesuai dengan pantauan insan pers terkait pembaharuan utang PT Inti Insan Sentosa yang terindikasi “Korupsi Perbankan” dan sudah pernah disampaikan kepada Joyo Winoto sewaktu konferensi pers di Hotel Merkuri dua tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, keberadaan uang negara sekitar Rp.500 M, sangat dipertanyakan keberadaannya. Apa sudah dikembalikan atau tidak ke negara, masih dalam bayang bayang umbra yang belum dapat terjawab karena Joyo Winoto terindikasi pengecut untuk mengatakan yang benar. Joyo Winoto disinyalir menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan kredit PT Inti Insan Sentosa dan Kepala BPN RI diduga takut untuk membuka kebenaran kepada publik. Bagaimana untuk membuat yang benar dan dapat membasmi korupsi khususnya di bidang pertanahan serta berhubungan dengan sertifikat yang dipertanggungkan kepada bank, kalau untuk keterbukaan informasi publik demi terciptanya pemerintahan yang bersih, Joyo Winoto terindikasi kurang bernyali untuk membuat tegaknya kebenaran. Hal ini menjadi bahan masukan kepada Presiden RI, SBY. Apa masih layak Joyo Winoto dipertahankan menjadi Kepala BPN RI, kalau kurang mampu dalam menegakkan kebenaran dan terkesan takut untuk mengatakan kebenaran. Terjadinya pembaharuan utang (novative) PT Inti Insan Sentosa (IIS) berkedudukan di Jakarta kepada PT Bali Marina Internasional (BMI) berkedudukan di Denpasar Bali, untuk kucuran kredit miliaran kalau dalam bentuk rupiah dari Bank Dagang Negara (BDN) tahun 1995 lalu, dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 61, terindikasi “korupsi perbankan” disebabkan SHM No. 61 tersebut telah dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) dengan nomor surat W7-Dd.Ht.04.10. 0432829. VIII.1990 ke Kantor BPN Jaksel Tahun 1990 lalu. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 170 disinyalir berasal dari SHM No. 61 yang dibuat jadi jaminan hu tang PT BMI di Badan Penyehatan Per bankan Nasional (BPPN), sesuai dengan surat BPPN No. S-70/ LD-BPPN/0102, tahun 2002 silam ke Ketua PN Jaksel. Kemudian penanganan utang dilanjutkan oleh Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) dan seterusnya hilang dari peredaran. Joyo Winoto terindikasi gratifikasi alias menerima upeti dari PT Inti Insan Sentosa, akibatnya BPN RI diduga menutup mata terhadap

Joyo Winoto, PhD foto:ist

keberadaan kerugian Negara tersebut. Dan pengurusan legalitas tanah Kuningan Barat seperti digantung pengurusan sertifikatnya. Hal ini dilakukan agar keberadaan kerugian negara menjadi satus quo alias berupa “delik” yang tidak dapat terselesaikan, walaupun negara dirugikan miliaran rupiah. Akibatnya, jaminan utang sekitar Rp. 500 M hanya berupa kertas-kertas berharga yang status tanahnya “abu-abu”, dan untuk membasmi korupsi di Bumi Pertiwi Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Mabes Polri diharapkan turun tangan untuk lakukan penyelidikan dan atau penyidikan, agar cerita lagu lama “sengketa tanah” dan “permainan perbankan” dapat dituntaskan demi supremasi hukum, dan keabsahan kepemilikan tanah yang sudah berperkara puluhan tahun, legalitas tanahnya memiliki status yang jelas. Pembaharuan utang antara PT IIS ke PT BMI tersurat pada akta Notaris Ny. Machrani Moertolo S., SH, No. C-86-HT-03-02 Th. 1994 terurai dengan jelas, Karel Patipeilohy selaku Direktur Utama, Yopie Aliaman selaku Komisaris PT IIS, disebut sebagai “debitur lama”. Sedangkan Trisyanti Theresia Santoso, SH selaku Direktur, Stefanus Winokan selaku Direktur Utama, Heryadi Bunyamin selaku Komisaris Utama dan Iwan Zullian selaku Komisaris Perseroan dari PT BMI disebut sebagai “debitur baru”, dan diwakili Anny Andriyani, selaku Kepala Desk Penyelamatan Kredit BDN, untuk menjalankan surat kuasa 36/158/Dir secara dibawah tangan tahun 1995 silam. Perjanjian debitur lama dan debitur baru adalah: hutang pokok sebesar USD 40.000.000., utang bunga USD 9.094.559,71 dan tidak termasuk denda sebesar USD 1.270.208,03 menjadi utang debitur baru yang akan dibayarkan lunas, 2 Januari 2015 mendatang. Seiring dengan itu, aset debitur lama tanah seluas 12.230 meter persegi, SHM No. 61 akan dialihkan menjadi atas nama debitur baru, dan debitur baru menjaminkan “Corporate Guarantee” dari PT Graha Hexindo berkedudukan di Jakarta Di lain sisi, Kanwil BPN DKI Jakarta sudah membatalkan SHGB No. 170 dengan nomor surat 032/23-550.1-0902-PTL-2002 tgl12 Juni 2002 lalu, karena SHGB No. 170 berasal dari SHM No. 61 yang disinyalir cacat hukum, atas nama Ainun Binti Ibrahim tgl 12 Nopember 1983, sedangkan Ainun sendiri telah meninggal dunia 1971. Ketika hal tersebut pernah dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto Phd, memaparkan, “Tentang kasus tanah Kuningan Barat SHM No. 61 yang diubah menjadi SHGB No. 170 sudah dimasukkan dalam agenda program BPN RI tentang pengkajian kasus pertanahan, dan langsung memberikan disposisi ke Direktur Sengketa BPN RI agar menuntaskan hal tersebut, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2009, BPN RI Menjawab Tantangan Reforma Agraria dan Pelayanan Publik Pertanahan” ujar Joyo saat Rakernas BPN RI tahun lalu. Tetapi sampai berita ini diturunkan, sertifikat tanah PT Indah Bumi Bosowa masih dalam posisi “gantung”, padahal ahli waris Hasan bin Taudji sudah melepaskan haknya kepada PT Indah Bumi Bosowa, dan Kanwil BPN DKI Jakarta juga sudah membatalkan SHGB No. 170. Sewaktu indikasi keterlibatan Joyo Winoto dalam menutup-nutupi kerugian negara terkait dengan PT Inti Insan Sentosa yang disinyalir merugikan negara tersebut dikonfirmasi ke BPN RI, Joyo Winoto terkesan gerah terhadap kehadiran wartawan dan tidak bersedia memberikan komentar. (Ican/Rapolo/STR)

2/22/2011, 11:02 PM


Hukum & Kriminal 3 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Terkait Mafia Perpajakan

SBY Diharapkan Basmi “Tikus Pengerat Uang Negara” Jakarta, Kantor Berita RBN Untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi khususnya korupsi di bidang perpajakan, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan basmi “tikus pengerat uang negara” yang terindikasi masih berkeliaran alias belum dapat tersentuh hukum Dalam pembenahan perpajakan baru-baru ini, sehingga mafia pajak dan pejabat yang terlibat dengan mafia perpajakan dapat ditindak dengan tegas dan pelakunya sudah dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satunya Gayus Tambunan yang sudah divonis 7 (tujuh) tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetapi oknum yang sudah diamankan jangan hanya “tikus kecilnya” , namun harus dapat dikembangkan untuk menjerat “tikus besarnya” agar kerugian negara dari sektor peprpajakna tersebut dapat dikembalikan ke negara. Hal tersebut disampaikan sumber Kantor Berita RBN yang tidak bersedia namanya dibawa dalam pemberitaan di Jakarta belum lama ini. Ada mantan petugas pajak Gayus Tambunan yang sudah divonis Pengadilan 7 (tujuh) tahun penjara dan Darmin Nasution mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang sekarang menjabat Gubernur Bank Indonesia, serta Hadi Poernomo yang juga mantan Dirjen Pajak dan sekarang menjabat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang perlu dilakukan penelitian, penyelidikan sampai ke penyidikan terkait kasus perpajakan. Presiden RepublikIndonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan tindak tegas mantan Dirjen Pajak terindikasi terlibat

korupsi dan diduga melindungi koruptor pajak dan mafia pajak. Namun demikian, apa “perselingkuhan pajak” yang terjadi di negeri kita ini hanya itu saja. Dalam hal ini, penyidikan pajak perlu pengembangan secara meluas. Siapa pejabat dirjen pajak yang menjabat saat “perselingkungan pajak” terjadi, dan apa pejabat Dirjen Pajak saat kejadian itu tidak ikut bertanggung jawab. Atau mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution terindikasi meninggalkan “borok warisan”, yang perlu penyelidikan, dan apa ada harta kekayaan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo dan Darmin Nasution yang terindikasi berasal dari perselingkungan pajak tersebut. Dalam hal ini penyelidikan bersinergis antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satgas Anti Mafia Hukum, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan khususnya Mabes Polri, sangat menentukan terciptanya pembasmian mafia pajak dan kroni kroninya, termasuk mantan Dirjen pajak terindikasi ikut terlibat dan seharusnya bertanggung jawab secara moral. Apakah mantan Dirjen Pajak tersebut ikut terlibat atau kompetensinya kurang selaku pejabat, sangat dipertanyakan keberadaannya. Pembasmian mafia pajak untuk kelas kecil ke bawah sebagian sudah diadili dan divonis. Untuk kelas besar dan kroni kroninya masih membutuhkan kerja keras dan berpikir keras yang tentunya juga membutuhkan tenaga dan energi yang besar terhadap penyelidikannya. Apalagi bila akan melakukan penyelidikan indikasi korupsi atau gratifikasi terkait dengan indikasi borok

Darmin Nasution (foto:ist)

warisan mantan DirjenPajak, yaitu Hadi Poernomo yang sekarang menjabat Ketua BPK RI dan Darmin Nasution yang saat ini menjabat orang nomor satu di Bank Indonesia (BI). “Memang.... hal yang sangat sulit bila dilakukan penyelidikan oleh penyidik terkait, apakah kedua mantan Dirjen Pajak tersebut terindikasi terlibat juga denganmafia pajak. Tapi, demi terciptanya pembenahan bangsa terkait perpajakan, hal ini merupakan tantangan nasional yang seharusnya dapat dituntaskan oleh penyidikan bersinergis antara KPK, Satgas Anti Mafia Hukum, BPK RI, Kejagung RI dan Mabes Polri. Bila hal itu dilaksanakan secara bersinergis dan secara bersama sama, sektor perpajakanyang menjadi lumbung negara dapat terselamatkan, apalagi bila didukung dengan ketegasan Presiden RI SBY tanpa pilih kasih” lirihnya. Dengan lugas sumber juga memaparkan, “Kalau perpajakan negeri ini dikelola dengan sebenar-benarnya oleh ditjen pajak, serta dipimpin seorang dirjen pajak yang mempunyai rasa nasionalismetinggi, danmemilikirasa cinta

tanahair,karenanegeriinijugadiwariskan kepada anak cucu maupun cicitnya, saya yakin krisis ekonomi tidak akan pernah terjadi lagi seperti masa lalu” tandasnya. “Hidup pahlawan pajak Presiden SBY........., Basmi pengemplang pajak, Tagih Penunggak Pajak, Bersihkan petugas pajak terindikasi korupsi. Masa depan bangsa ini berada di tangan Anda........Pak Presiden. Hidup Presiden pilihan rakyat. Lanjutkan perjuangan dan pembenahan bangsa. Sukses selalu bersamamu, Presiden tercinta kami, Presiden pilihan rakyat” ujarnya mengakhiri pembicaraan. Di lain sisi, sumber Kantor Berita RBN lainnya tapi juga tidak bersedia identitasnya dibawa dalam pemberitaan, mengatakan, “Marilah kita kaji dengan pemikiran yang dalam, kemudian evaluasi 10 s/d 20 tahun terakhir, “input” dan “out put” pajak secara global. Titik posisi nyata keadaan pajak sekarang, efisiensi penagihan pajak yang dapat terealisasi saat ini pada angka berapa persen? Pada tahun berapa sampai tahun

Hadi Poernomo (foto:ist)

berapa Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak? Pajak yang diduga bermasalah saat ini, tahun pajaknya tahun berapa? Apa kendala yang dihadapi penagih/penyidik pajak dalam menagih tunggakan pajak, sehingga pajak yang masuk ke kas negara belum maksimal? Apakah peran pengadilan pajak belum maksimal dalam menyelesaikan perkara pajak? Ataukah Undangundang perpajakan masih kurang sempurna? Hasil dari pengkajian tersebut mungkin dapat menjadi jawaban atau sebagai masukan yang baik untuk pembelajaran ke masa datang dan masa depan” ujarnya. Lebih jauh sumber juga mengatakan, “Dalam hal menyelesaikan delik perpajakan, apakah ada terjadi atau tidak indikasi tindak pidana korupsi, Mabes Polri diminta untuk penyelidikan terhadapindikasi korupsi, sewaktu Darmin Nasution menjabat Dirjen Pajak. Apakah “Penagihan Paksa” dan “Pelelangan” sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah maksimal saat Darmin menjabat Dirjen Pajak. Hal tersebut perlu penyelidikan

sampai penyidikan” tandasnya. Sewaktu ditelusuri insan pers dengan mengirimkan surat konfirmasi ke Kepala KPP Kebayoran Baru Satu dengan tembusan surat ke Dirjen Pajak, Tahun 2007 silam, disebabkan adanya temuan “data” penunggak pajak yang perlu dikonfirmasi demi pemberitaan yang berimbang, Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak saat itu, menolak memberikan konfirmasi tentang penunggak pajak, demi menjalankan Undang-undang Pajak Pasal 16 Tahun 2000. Dalam isi suratnya No. S-1894/ PJ.02/2007, DarminNasution ketika itu, mengatakan, “Sesuai dengan pasal 34 ayat satu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No 16 tahun 2000, diatur bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Adapun surat konfirmasi dikirimkan untuk menjalankan tugas jurnalistik agar pemberitaan berimbang, terkait tunggakan pajak Tahun Pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, dan pajak barang mewah yang belum jelas apa sudah ditagih atau belum, disebabkan kurang tranpansinya Ditjen pajak kepada masyarakat saat itu. Darmin Nasution terkesan menutupi “ketidakberesan” penagihan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Satu, sewaktu Drs. R. Arief Boediman, M.M menjabat Kepala Kantor. Surat konfirmasi ditujukan ke Kepala Kantor KPP Kebayoran Baru,

Kantor Berita Rakyat Bicara News Akses Baca berita aktual kami Kantor Berita Rakyat Bicara News Media Online-Tabloid-Surat Kabar 1. Media Online www.rakyatbicaranews.com 2. Tabloid Online http://issuu.com/rakyatbicaranews Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc 3. Surat Kabar Online http://issuu.com/rakyatbicaranews koran kb rbn 8.pmd

3

2/22/2011, 11:02 PM

dengan tembusan Dirjen Pajak, tetapi yang menjawab surat, langsung Darmin Nasution yang menjabat Dirjen Pajak saat itu. Dalam konferensi pers tiga tahun lalu di gedung Ditjen pajak di Jakarta, Darmin Nasution menjawab konfirmasi, terkait tunggakan pajak Pasaraya Tosersajaya, yang notabene milik mantan menteri, Abdul Latif, dengan lugas mengatakan, “Saya akan jawab hal tersebut bulan depan. Jadi… Dirjen Pajak fair dalam memberikan informasi.” Tapi ironisnya, sampai Darmin Nasution menjadiGubernur Bank Indonesia, penantian terhadap apa yang dikatakan oleh Darmin Nasution pada saat konferensi pers, rupanya menjadi sekedar “penantian” alias tak terjawab sampai saat ini. Ketika indikasi “borok warisan” Darmin Nasution, terkait tunggakan pajak tahun pajak 2002 s/d 2006 sekitar Rp 242 miliar dari sektor pajak PPN, PPH, danpajak barang mewah, dikonfirmasi secara tertulis ke Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, tanggal 20 Nopember 2009 lalu, sampai berita ini diturunkan, Hadi Poernomo belum bersedia memberikan komentar. Sedangkan surat konfirmasi kepada Dirjen Pajak, yang dikirimkan pada tanggal yang sama juga belum bersedia memberikan tanggapan. Ironisnya, setiap keberadaan surat konfirmasi tersebut dipertanyakan ke Ditjen Pajak, Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan Gubernur BI Darmin Nasution, pejabatnya tidak bersedia memberikan komentar terkait perpajakan tersebut, baik secara tertulis maupun secara lisan, padahal konfirmasi dilakukan secara tertulis.(Rapolo/STR) Berikut data penunggak pajak (dari hal.4 s/d 8)


Data Pajak 4 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

koran kb rbn 8.pmd

4

2/22/2011, 11:02 PM


Data Pajak 5 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

koran kb rbn 8.pmd

5

2/22/2011, 11:02 PM


Data Pajak 6 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

koran kb rbn 8.pmd

6

2/22/2011, 11:02 PM


Data Pajak 7 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

koran kb rbn 8.pmd

7

2/22/2011, 11:02 PM


Data Pajak 8 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Akses Baca Berita Aktual Kami Media Online Rakyat Bicara News

www.rakyatbicaranews.com koran kb rbn 8.pmd

8

2/22/2011, 11:02 PM


Estetika 9 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Akses Baca Tabloid Kantor Berita Rakyat Bicara News

Online http://issuu.com/rakyatbicaranews Bersatu Kita Teguh Indek Berita

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A: Saya Akan Tuntut Indek Berita Balik Bila Orang Mantan Kepala Kantor Memfitnah Saya Pertanahan Kuningan, Halaman..2

Ir. Iwan Nuzirwan A: Terindikasi Bebal Saya Akan Tuntut dan “Kangkangi” Balik Bila Orang Memfitnah Saya Putusan MA Halaman..2

Joyo Winoto Akan DituntutTerindikasi Bebal dan “Kangkangi” Hukum

Indek Berita

Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Ir. Iwan Nuzirwan A: Saya Akan Tuntut Balik Bila Orang Memfitnah Saya

Putusan MA

Halaman..2

Halaman..4

Joyo Winoto Kajari Jaksel Akan Dituntut Yusup, SH, Hukum

MH: Red Notice Halaman..4 Terhadap Kajari Jaksel Terpidana Yusup, SH, Van De Meent GerritMH: Red Notice Halaman..32 Terhadap Terpidana AksesVan Baca De Gerrit SuratMeent Kabar

Indek Berita

Terkait Surat Konfirmasi Media

Terindikasi Bebal dan “Kangkangi” Putusan MA

Joyo Winoto “Bungkam Pembodohan”

Joyo Winoto Akan Dituntut Hukum Halaman..4

PT Inti Insan Sentosa Kajari Jaksel Jaminkan Sertifikat Yusup, SH, Aspal Rp 400 M Akses Baca berita MH: Red Notice aktual kami Joyo Winoto Terhadap Halaman..32 Terpidana Catatan Harian Rakyat Bicara News Perintahkan Media Online Rakyat Bicara News Van De www.rakyatbicaranews.com Akses Baca berita Akses Baca Selama Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Untuk Meent Gerrit

Edisi: 009

Surat Kabar

TABLOID

Gratis

Halaman..32

aktual kami Membatalkan

Kepemimpinan Joyo Winoto, PhD HGB Senin,170 21 Februari 2011 “Semau Gue”

Senin, 21 Februari 2011

Media Online Rakyat Bicara NewsBaca berita Surat Akses Akses Baca www.rakyatbicaranews.com Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews Pembatalan aktual kami Surat Kabar Catatan Harian Rakyat Bicara News

Catatan Harian Gratis Rakyat Bicara News TABLOID

Edisi: 009

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Jangan Gentar Bicara Benar

Edisi: 009

koran kb rbn 8.pmd

SBY Masih Presiden

9

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com

Gratis Baca Akses Senin, 21 Februari 2011Baca berita TABLOID Akses

Surat Kabar

Catatan Harian Rakyat Bicara News Online: http://issuu.com/rakyatbicaranews

Edisi: 008

TABLOID

aktual kami

Media Online Rakyat Bicara News www.rakyatbicaranews.com Gratis

2/22/2011, 11:02 PM

Senin, 07 Februari 2011


Pertanahan 10 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Terindikasi Bebal Joyo Winoto dengan konsep tuntutan: A. Joyo Winoto, PhD selaku kepada BPN RI dimana di atas tanah tersebut ada hak garap rakyat sesuai surat pendaftaran RI, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan menyalahgu nakan keku asannya, dengan menggunakan tanah negara tanah dari Kadaster pada tahun 1961-1962. Diduga melanggar KUHP pasal 424. HGU No. 1 seluas 705,05 Ha an. PT. Buana Estate telah dinyatakan berakhir sejak tgl 31-12-2002 sesuai surat Keterangan Pendaftaran tanah Kabupaten Bogor No. 46-250 tgl 2312-2002, danmenjelaskan tanah kembali menjadi tanah negara dan sengketa. Bupati yang berwenang atas tanah negara sengketa tersebut, telah membuat rekomendasi atas kesepakatan Pemerintah Daerah Bogor, Instansi terkait, Camat, Lurah, dan PT. Buana Estate yaitu surat No. 593.4/135. Penum tgl 13-07-2004 perihal Rekomendasi. Dengan rincian: 450.055 Ha dapat diperpanjang HGU No. 1 Kepada PT. Buana Estate dan sisanya 250 Ha untuk kepentingan Rakyat dan Pemda setempat. Akan tetapi tanpa Permohonan baru dan ijin lokasi baru, maka Kepala BPN Joyo Winoto, PhD langsung saja menerbitkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 01-062006 perihal Perpanjangan eks HGU No. 1 kepada PT. Buana Estate seluas 657.8315 m2 dan kemudian dijadikan 6 buah sertifikat HGU atas nama PT. Buana Estate, dengan luas seluruhnya 62 8.43 89 m2 dan sisanya 293926m2 dikenal rakyat setempat dengan Kavling BPN, satu diantaranya sertifikat No. 149 tgl 15-06-2006 seluas 448.6975 m2 dimana didalamnya ada tanah rakyat 211,75 Ha. Karena Prosedur dan persyaratan penerbitanSK No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl 01-06-2006 dan sertifikat a.l.

...........................................................................Sambungan dari hal. 1

No. 149 yang terbit atas SK tersebut cacat hukum, maka SK BPN No. 9/HGU/BPN/ 2006 tgl01-06-2006 dan sertifikat No. 149 telahdibatalkan MA sesuai putusannya No. 482K/TUN/ 2007tgl 20-02-2008 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan sudah menolak PK yang diajukan oleh Kepala BPN dkk, sesuai putusan MA No. 72PK/ TUN/2009tgl 16-09-2009. Patut diduga Joyo Winoto, PhD dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau pun foto:ist ra ngkai an Joyo Winoto, PhD keboho ngan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan hak butkan DIKTUM KETIGA a SK tanah garapan rakyat kepada Joyo BPN No. 9 tersebut tidak dilaksaWinoto,PhD atau kepada orang lain nakan, maka SK BPN No. 9 terdengan cara terindikasi melanggar sebut batal dengan sendirinya. KUHP pasal 378 dan atau pasal Akan tetapi Joyowinoto,PhD tepenyerobotan. lah melakukan rangkaian keboJoyo Winoto, PhD menerbit- hongan karena tidak membatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN/ kan Skep No. 9 tersebut walau2006 tgl 01-06-2006 dengan ke- pun tidak melaksanakan DIKtentuan tersebut DIKTUM KE- TUM KETIGA a Skep BPN No. 9 TIGA a: bahwa PT. Buana Estate tersebut, yaitu tidak membayar bertanggungjawab untuk me- ganti rugi kepada masyarakat dan nyelesaikan penguasaan/peng- juga mencabut /membatal kan garapan masyarakat menurut ke- surat Pernyataan PT. Buana Estentuan peraturan perundangan tate tgl 03-08-2004 pada tgl 24yang berlaku dan sesuai per- 08-2006. nyataan PT. Buana Estate tgl 03Bahwa Joyowinoto,PhD me08-2004, akan tetapi tanpa mela- lakukan skenario tipu muslihat kukan atas dasar SK BPN No. 9 dengan cara, atas dasar SK No. tersebut, langsung saja diterbit- 9/HGU/BPN/2006 tgl 01-06-2006, kan 6 buah sertifikat atas nama langsung saja diterbitkan HGU PT. Buana Estate, salah satu di- No. 149 tgl 15-06-2006 atas nama antaranya No. 149 dimana di da- PT. Buana Estate. Sehingga sejak lamnya ada tanah garapan rakyat tgl 15-06-2006 maka tanah rakyat 211,75 Ha, imbuh sumber. 211,75 Ha menjadi sah milik PT. Sesuai DIKTUM KETUJUH Buana Estate. Setelah sah milik Skep BPN No. 9 tersebut menye- PT. Buana Estate barulah disele-

Gedung Mahkamah Agung (foto:rep) saikan penguasaan penggarapan rakyat dengan cara kurang manusiawi, yaitu, pada tgl 05-07-2007 malam hari, datanglah segerombolan oknum ke lokasi tanah garapan Rakyat dengan alasan latihan malam. Pada tgl 06-02-2007 rakyat melihat di kebunnya ada bibit pohon coklat, pohon mahoni dan plang nama PT. Buana Estate. Rakyat spontan mencabut sehingga atas laporan PT. Buana Estate maka Polisi menangkap rakyat 6 orang dan dihukum masuk Penjara sesuai Putusan Pidana PN. Cibinong No. 207 dan 208/Pid.B/2007/PN Cbn tgl 12-06-2007. Masing-masing dihukum antara 9 bulan s/d 1 tahun 3 bulan penjara dengan alasan merusak tanaman diatas tanah PT. Buana Estate sesuai dengan adanya sertifikatHGU No.149tgl 15-06-2006 atas nama PT. Buana Estate pada hal kebun rakyat itu sudah ada sejak Âą tahun 1960 sampai dengan saat ini

dan sebelumnya tidak pernah ada gangguan apapun. Oleh Joyo Winoto, PhD, Putusan Pidana No. 207 dan 208 tersebut adalah merupakan bukti penyelesaian penguasaan/Penggarapan rakyat dan sudah sesuai ket entu an perundangan yang berlaku karena diterbitkan oleh penegak hukum yaitu berupa Putusan Pengadilan No. 207 dan 208 tersebut. Tipu muslihat tersebut sesuai rencana kemudian Joyo Winoto,PhD menjadikan Putusan Pengadilan No. 207 dan 208 sebagai bukti baru (Novum) pada PK yang diajukan ke Mahkamah Agung akan tetapi sudah ditolak sesuai putusan MA No. 72/PK/ TUN/2009 tgl 16-09-2007. Joyowinoto, PhD dengan sengaja tidak patuh terhadap hukum, walaupun terbukti dihukum bahkan sudah diumumkan oleh Panitera PTUN Jkt melalui media cetak tgl 0103-2010 akan tetapi Joyo Winoto,PhD tidak melaksanakan putusan

Mahkamah AgungNo. 482/K/TUN/ 2008 tgl 20-02-2007 yang sudah mempunyai KekuatanHukum tetap, sehingga Joyo Winoto, PhD seharusnya dihukum. Sesuai UU RI No. 51 tahun 2009 pasal 116 ayat (4) dengan uraian sebagai berikut: Ketua PTUN Jkt telah memerintahkan Joyowinoto,PhD selaku Kepala BPN sesuai suratnya No. W2. TUN 1. 146/HK.06/VII/2009 tgl 09-07-2009. Untuk melaksanakan Putusan MA No. 482/TUN/2007 tgl 20-02-2008 akan tetapi sampai saat ini tidak dilaksanakan. Panitera PTUN Jkt telah mengumumkan di media cetak pada tgl 01-03-2010, Bahwa Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN telah dihukum sesuai putusan MA No. 482/TUN/2007 tgl 20-022008 untuk diketahui masyarakat luas akan tetapi bagi Joyo Winoto, PhD pengumuman tersebut tidak masalah. Ketua PTUN Jkt telah mengi-

rim surat No. W2.TUN 1.57/ HK.06/III/2010 tgl 24-03-2010 kepada Presiden RI supaya memerintahkan Joyo Winoto, PhD se laku Kepala BP N untuk melaksanakan putusan MA No. 482 tersebut dan kepada Ketua DPR supaya mengawasi pelaksanaan putusan MA No. 482 tersebut. Itupun bagi Joyo Winoto,PhD tidak masalah, sepertinya Presiden RI dan Ketua DPRRI tidak berani untuk menegur Joyo Winoto,PhD agar patuh terhadap hukum atau karena belum sempat menegur, sangat dipertanyakan, imbuhnya. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan suratnya No. 600.3348 tgl 14-12-2009 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi JABAR telah memohon Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 482/K/TUN/ Bersambung ke Hal...11

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA JL.A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950 Telp. (021) 4805256 Fax. (021) 4803856 Website : www.ptun-jakarta.go.id Email : admin@ptun-jakarta.go.id

PE NG U M UMAN Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 23 Februari 2010, dengan ini mengumumkan bahwa: 1.

2.

3.

4.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) telah dihukum untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate/Tergugat IIIntervensi /Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR (TERGUGAT II) telah dihukum untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/ para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi). Sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -------------------------------------------------------------------------Berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PT.TUN.JKT, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 72 PK/TUN/2009) dalam perkara PT. GENTA PRANA dan H.M. SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan 1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Tergugat I, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Tergugat II, 3. PT. BUANA ESTATE sebagai Tergugat II Intervensi; --------------------------------------------------------------------Amar keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Putusan Mahkamah Agung RI No : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yang menyatakan : M E NG AD IL I: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut; ---------Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagai berikut: - Mengabulkan Permohonan Banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, tanggal 26 April 2006 yang dimohonkan banding; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputasan Tergugat I/Terbanding No. 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, atas nama PT. BUANA ESTATE, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi ); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas, dan menerbitkan keputusan baru tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. BUANA ESTATE /Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan mengeluarkan tanah yang dikuasai oleh para Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) ; ---------------------- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT.Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas 2.117.500 m2 ( dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menolak gugatan yang selebihnya ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Putusan Pengadilan tersebut sampai dengan lewat batas tenggang waktu sebagaiman dimaksud oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 belum dilaksanakan oleh KEPALA PERTANAHAN NASIONAL R.I, (TERGUGAT I) dan KEPALA PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, (TERGUGAT II) ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian agar diketahui oleh masyarakat luas. Jakarta, 1 Maret 2010 PANITERA T.T.D WAHIDIN, SH, MM NIP. 040044946

koran kb rbn 8.pmd

10

2/22/2011, 11:02 PM


Sambungan 11 EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

Dari Hal...10 2007 tgl 20-02-2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam hal ini telah patuh hukum, tetapi pemimpinnya Joyo Winoto,PhD tidak patuh hukum. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi JABAR kepada Kepala BPN dengan suratnya No. 663/ 19-32/II/2010 tgl 17-02-2010 yang memohon Pelaksanaan Putusan PTUN No. 482 tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan penjelesan, Bahwa surat keputusan Kepala BPN No. 9/HGU/BPN/2006 tgl 0106-2006 dan sertifikat HGU no. 149/H atas nama PT. Buana Estate sudah memenuhi syarat Yuridis untuk dapat dibatalkan. Pendapat stafnya tersebut diabaikan saja. Pejabat terkait tingkat Deputi maupun tingkat Direktur di BPN RI juga sudah patuh hukum, karena telah berkali-kali mereka mengajukan konsep surat pembatalan SK No. 9 tersebut, akan tetapi sampai saat ini Joyo Wi-

noto, PhD selaku Kepala BPN belum menandatanganinya. Padahal yang mengkonsep surat tersebut adalah pakar dan penegak hukum yang sudah berpengalaman luas dan pangkat yang jauh lebih tinggi dari Joyo Winoto,PhD. “Bahwa Joyo Winoto, PhD selaku Pembantu Presiden RI telah dengan sengaja meru sak nama baik Bapak Presiden DR. Susilo Bambang Yudhoyono dengan alasan: Bahwa Bapak Presiden RI selalu menekankan agar hukum ditegakkan di Negara RI tercinta dan menjelaskan supaya diambil tindakan kepada yang tidak patuh hukum. Akan tetapi Joyo Winoto, PhD selaku pembantu Presiden tidak mengindahkan perintah Bapak Presiden RI demi untuk kepentingan pribadi atau orang lain ataupun karena takut kepada Probosoeto djo Komisaris PT. Buana Estate sesuai pengakuannya dihadapan saya bersama Ruhut Sitompul, SH dan Bapak Bambang Eko selaku Deputi II BPN RI” kata Sumber. Dal am hal Probosutedjo,

Red Notice Terhadap statusnya sudah DPO (Daftar Pencarian Orang). Dalam suratnya kepada SES NCB Interpol Indonesia tanggal 24 Januari 2011 lalu, mengatakan, “Menindaklanjuti informasi dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta Nomor : W7/Fd.UM.01.01.5129 tertanggal 21 Desember 2010, maka dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut : Bahwa Terpidana VAN DE MEENT GERRIT berdasarkan Putusan MA RI Nomor: 554 K/ Pid.Sus/2009 tanggal 20 Oktober 2009, yang amar putusannya sebagai berikut, Menyat akan Terdakwa VAN DE MEE NT GERRIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dak-

koran kb rbn 8.pmd

rakyat kepada Rakyat. Hal tersebut patut diduga cacat hukum, karena memang surat No. 1364 tersebut tidak pernah ada bukti aslinya sejak dahulu. Dan lagi pula tidak ada wewenang Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agraria memberi ijin menggarap tanah mi lik sah orang l ain kepada KODAM V JAYA. Menurut pengakuan Gustaaf Hendrik Mantik dan Probosoetodjo di No taris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH untuk dituangkan didalam akta No. 39 tgl 18-06-1976 adalah sebagai berikut : A. Bahwa KODAM V JAYA telah membebaskan tanah eks perkebunan Ciderati (milik NV Handel en cultuur Matschappy “Tjideratie”) dari masyarakat seluas 632Ha tanpa ada barang bukti hanya pengakuan tanpa saksi. B. Bahwa KODAM V JAYA akan membebaskan lagi tanah Perkebunan Ciderati milik NV Handel en cultuur Matschappy “Tjideratie” dari Rakyat seluas 131 Ha. C.Menjual tanah yang sudah dibebaskan dan yang belum dibebaskan seluas 737 Ha dengan

harga Rp. 365.500.000,- adalah cacat hukum apabila KODAM V JAYA (alat Negara) menjual kepada PT. Buana Estate atas tanah yang baru akan dibeli KODAM V JAYAdari Rakyat. D. Pada saat pembuatan akta No. 39 tersebut, KODAM V JAYA juga menyerahkan tanah garapan KODAM V JAYA kepada Negara dengan syarat apabila tanah dimaksud tidak berhasil dijadikan Sertifikat PT. Buana Estate, maka penyerahan tanah ke Negara tersebut dianggap tidak pernah dilakukan oleh KODAM V JAYA. Agar diketahui bahwa bila KODAM V JAYA membayar ganti rugi Rakyat, harus melalu Tim Sembilan dan bila melepas tanah harus melalui Tin Interdep. E. KODAM V JAYA akan mengurus dan menjamin Sertifikat tanah atas nama PT. Buana Estate untuk membebaskan tanah-tanah yang lain untuk kepentingan PT.

terdakwa). Sertifikat Asli merek HABITAT dikembalikan kepada PT. Hot Hed International SA dan membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini terbesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan MA RI tersebut/eksekusi terhadap Terpidana VAN DE MEENT GERRIT, maka kami mohon bantuan saudara untuk dapat menerbitkan Red Notice terhadap Terpidana tersebut pada kesempatan pertama karena yang bersangkutan telah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 11 Oktober 2010. “Bahwa untuk kelengkapan datanya kami lampirkan fotokopi: Surat dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, Surat Keputusan Pencekalan atas na-

11

2 juta rupiah dapat dimaklumi, karena awalnya memang pihak rumah sakit sebelumnya memberikan info taksasi biaya pembayaran rumah sakit berkisar 1,8 juta rupiah, sehari sebelum anaknya dibawa pulang. Ketika mengetahui bahwa biayanya ternyata 2,281 juta rupiah, adalah hal wajar jika orangtua pasien kaget karena kekurangan bayar. Kemudian atas kebijakan rumah sakit, KTP asli orangtua pasien disita, karena melihat kondisi orangtua pasien kurang bayar. Tapi karena hanya memberikan fotokopi KTP saja, maka pihak rumah sakit tidak terima dan sempat terjadi keributan antara pihak rumah sakit dan orangtua pasien. Menurut orangtua si pasien ketika dikonfirmasi oleh wartawan RBN, bahwa KTP orangtua pasien tersebut sangat diperlukan beliau, tapi pihak rumah sakit memaksa agar memberikan KTP asli karena sudah merupakan prosedur. Itulah penyebab terjadi keributan antara pihak rumah sakit dengan orangtua pasien di ruang administrasi. Akhirnya pihak rumah sakit mengijinkan agar orangtua tersebut membawa anaknya pulang ke rumahnya dengan pembayaran uang dua juta rupiah dan berjanji agar keesokan harinya sisanya sekitar dua ratus ribu rupiah segera dibayarkan. Ketika sudah dibayar 2 juta rupiah, pihak ru-

supaya melaksanakan surat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara No. W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009 tgl. 9 Juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala BadanPertanahan Nasional RI. Seluruh pejabat terkait di BP N dan j aj arannya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kakanwil BPN Jabar, sudah selesai memproses serta memohon kepada Kepala BPN agar putusan Mahkamah Agung No. 482K/TUN/2007 tgl. 20-22008 yang sudah memperoleh kekuatan huku m tet ap dapat di laksanakan sebagai mana mestinya. Kami memohon dengan hormat dan sangat mengharapkan bantuan Ketua DPR-RI, sehingga Kepala BPN Joyo Winoto, PhD dapat melaksanakan putu san MA No. 482K tersebut yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. (str/rapolo/fanni manurung)

................dari hal. 1

juga merupakan hak insan pers, dengan syarat asalkan proses dan hasil penulisan pers sesuai dengan koridor pers.” imbuhnya. Untuk terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Walikota Jaksel, diminta Walikota Jaksel agar menindak-

lanjuti surat konfirmasi dari media, baik dengan secara tersurat dan atau secara tersirat maupun secara lisan. Selaku mitra yang baik, tidak ada salahnya saya kira untuk melakukan konfirmasi, agar pemberitaan berimbang, ujarnya. (FanniManurung/BernhardSilaban)

Saya Akan Tuntut ................dari hal. 1

...............................Sambungan dari hal. 1

diperbolehkan pulang maka orangtuanya membawa anaknya itu pulang dan dirawat di rumah, ujar orang tua pasien kepada Tabloid KB RBN di Jakarta sabtu (19/2) sekitar pukul 16:00. Seperti penuturan orangtuanya; “Rumah sakit itu perlu pembinaan dari Kementerian Kesehatan agar semakin profesional, karena etika pelayanannya kurang bagus dan diduga terjadi aneh bin ajaib. Tidak perlu DP untuk masuk, tapi ketika pasien mau pulang, harus lunas atau menjaminkan barang atau benda seperti KTP dan BPKP” Merasa tidak puas dengan sistim administrasi rumah sakit yang harus meninggalkan jaminan, bila pembayaran masih kurang bayar, orang tua pasien bersedia menjadi nara sumber medai, demi terciptanya pelayanan RSIA yang profesional dan manusiawi. Namun apa yang dibayangkan dan dikhawatirkan si orangtua pasien tersebut terjadi juga. Karena bermasalah dengan pembayaran biaya pengobatan rumah sakit, pihak rumah sakit menghimbau agar dilakukan penyitaan berupa BPKB Motor, apabila pasien kekurangan biaya sebagai jaminan. Yang mana biaya pengobatan dan rumah sakit seluruhnya berkisar 2,281 juta rupiah dan sudah dibayar 2 juta rupiah. Keterbukaan orangtua pasien terhadap pihak rumah sakit terkait uang yang dibawa hanya

Buana Estate. Adalah suatu hal yang menyimpang dari wewenang KODAM V JAYA. F. Jadi sangat patut diduga bahwa akta Notaris No. 39 tersebut adalah Asli tetapi Palsu dan harus dipertanggungjawabkan ol eh P T. Buana Estate/Probosoetodjo, karena akta tersebut telah dijadikan oleh Probosoetodjo sebagai alat/ sarana untuk menyerobot tanah orang lain/masyarakyat. Kepada DPR RI, melalui media ini sumber mengharapkan uluran tangan Ketua DPR RI untuk memohon pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai surat Ketua PTUN Jakarta yang ditujukan kepada Presiden RI No. W2.TUN 1. 57/HK.06/III/ 2010 tgl 24-03-2010. Adapun maksud kami adalah, kiranya Ketua DPR-RI kiranya dapat berkenan mengingatkan Kepala BPN-RI Bapak Joyo Winoto,PhD

Walikota Jaksel

dahulu agar pemberitan yang diterbitkan layak dikatakan berimbang dan tidak berniat buruk. “Memang….. merupakan hak seseorang untuk tidak bersedia memberikan komentar ataupun menjawab pertanyaan insan pers, ma VAN DE MEENT GERRIT, namun demikian menulis berita Surat Bantuan Pencarian dan Penangkapan atas nama VAN DE MEENT GERRIT. Surat Daftar Pencarian Orang atas nama VAN Ir. Iwan Nuzirwan A dengan dasar DE MEENT GERRIT. Putusan dasar sebagai berikut: “Bahwa Ir. MA RI Nomor : 554/K/Pid.Sus/ Iwan Nuzirwan A, adalah Pejabat 2009 tanggal 20 Oktober 2009” Kepala Seksi pengukuran dan katanya. pendaftaran tanah Kantor PerSesuai dengan pantauan tanahan Kabupaten Bogor, diRBN dalam kasus larinya Gerrit duga orang yang sangat paham ke luar negeri, padahal statusnya dan menguasai segala ketentuan dicekal, menimbulkan pertanya- tentang penerbitan sertifi kat an, “Bagaimana caranya Gerrit tanah, namun demi untuk mencari lari ke luar negeri? Dan paspornya keuntungan sendiri atau orang kira kira harga berapa itu ya…..? lain, maka Ir. Iwan Nuzirwan A teDalam hal ini Kepala Kantor lah menghalalkan segala cara Wilayah Imigrasi DKI Jakarta untuk dapat menerbitkan 6 serbersama Dirjen Imigrasi diminta tifikat an. PT. Buana Estate pada turun tangan dan dapat membe- tanggal 15-06-2006 atas dasar SK rikan solusi terkait delik tersebut, Kepala BPN RI No. 9/HGU/BPN/ serta bersedia memberikan in- 2006 tanggal 01-06-2006. (kilat) formasi demi terwujudnya keter- serta mendisposisikan 293.926 bukaan informasi publik. m2 kepada BPN yang kemudian (Bernhard/STR) dikenal masyarakyat setempat

.......Sambungan dari hal. 1

waan primair tersebut” Namun demikian, “Menyatakan terdakwa VAN DE MEENT GERRIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menjatuhkan kepada Terdakwa VAN DE MEENT GERRIT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 tahun (tiga) bulan. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) alat yang dapat digelembungkan di lingkungan yang sulit. (dikembalikan kepada

RSIA Mutiara Bunda tiara Bunda, Dr. Toniman K. Sp.A termasuk manusia yang memiliki kerja keras dan semangat juang tinggi, disebabkan walaupun usianya sudah termasuk dalam masa pensiun, namun tetap masih berpraktek di RSIA Mutiara Bunda. Apakah usia untuk menjadi dokter praktek di rumah sakit tidak dibatasi, perlu pengkajian yang baik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Seperti pantauan Tabloid KB RBN terhadap RSIA Mutiara Bunda yang berlokasi di Jalan DR Cipto Mangunkusumo No 3 (Jl Haji Mencong) Sudimara Timur Ciledug Tangerang, terkait untuk konfirmasi dengan RSIA Mutiara Bunda yang terindikasi berfungsi “Kantor Penggadaian”, Dr. Toniman K. Sp.A memberikan komentar, “Saya mau menjawab surat konfimasi anda, bila anda membawa narasumber anda ke RSIA ini. Salah itu…. orang tua pasien karena datang melapor kepada wartawan, seharusnya dia lapor ke RSIAMutiara Bunda. Bapak orang tua pasien atau saudaranya?” ujar Tonimanmenjawab konfirmasi, tapi Dr. Toniman K. Sp.A kelihatan seperti “kurang stabil”, apakah kurang stabil karena sedang kurang sehat atau karena terlalu capek praktek, menimbulkan pertanyaan. Bicaranya terindikasi “agak ngawur” Hal tersebut berawal dari seorang pasien yang berinisial NA (8 bl) yang dirawat selama tiga hari di RSIA Mutiara Bunda. Karena sudah

Sumber juga menambahkan, “Patut diduga Probosoetedjo menyogok Gustaaf Hendrik Mantik selaku Pangl ima KODAM V JAYA sebesar Rp. 368.550.000, supaya Gustaaf Hendrik Mantik menyalah gunakan jabatan dengan cara patut diduga membuat Perjanjian yang diduga asli tapi palsu” tegasnya. Para penghadap (Gustaaf Hendrik Mantik dengan Probosoetodjo) menerangkan di Notaris sebagai berikut : Bahwa berdasarkan fotocopy surat No. 1364/Kepad/P/1967 tgl 25-111967 yang diduga palsu/cacat hukum telah di buat Akta Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo,SH No. 39 tgl 18-06-1976. Surat No. 1364 tersebut adalah surat Kepala Kantor Agraria dan Pengawasan Agrari a Kabupaten Bogor kepada KODAM V JAYA mendapat ijin menggarap perkebunan Ciderati yang mana Perkebunan dimaksud adalah Erfpacht NV Handel en cultuur Matschappy yang masih berlaku hingga tgl 2309-1980 seluas 813 Ha dengan syarat KODAM V JAYA supaya membayar ganti rugi garapan

mah sakit tidak bersedia menyerahkan struk rincian pembayaran dan kekurangan biaya terhadap biaya rumah sakit dari pengobatan pasien tersebut. Sehingga orangtua pasien merasa janggal, “Koq….. saya hanya menerima kwitansi tanda terima saja, saya khawati r bi ayanya berubah lagi?”, demikian keluh orangtua pasien ketika dikonfirmasi oleh wartawan RBN. Sewaktu hal tersebut disampaikan oleh wartawan RBN ke Manajemen sekaligus pemilik Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda, Dokter Toniman K Sp.A berkomentar; “Tidak banyak rumah sakit seperti rumah sakit kita. Kalau mau berobat kemari tidak harus memberikan DP atau uang muka. Inilah salah satu buktinya, banyak orang yang datang kemari. Masalah ini sudah biasa kami hadapi ketika pasien akan pulang selalu terbentur oleh biaya perawatan atau perobatan. Jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan, kalau tidak saya akan menuntut pasien tersebut dan sekalian media anda juga akan saya tuntut jika membesar-besarkan masalah ini. Kami sudah melayani dan berbuat yang baik kepada anak dari orangtua pasien itu, kenapa harus mengadu kepada pers? Saya tidak akan menerima pasien itu lagi kalau mereka mau berobat rumah sakit ini, langsung akan saya rujuk ke rumah sakit lain. Banyak bidan-bidan merujuk

yang ringan-ringan dalam artian uang receh ke rumah sakit saya. Giliran yang berat-berat yang uangnya besar dirujuk ke tempat lain. Cukup…. Saya tidak akan memberikan komentar lagi.” Ironis memang jika ditelusuri, kalau masuk ke Rumah Sakit Mutiara Bunda memang gampang dan mudah karena tanpa DP atau uang muka. Tapi giliran keluar? Seperti komentar dari beberapa narasumber yang tak mau namanya dipublikasikan yang pernah berobat ke RSIA Mutiara Bunda; “Memang gampang berobat ke rumah sakit itu, tapi pulangnya …. harus siap sita jaminan apa yang bisa disita. Bisa KTP, Bisa BPKB, Surat Tanah. Intinya .… mau berobat harus ada uang dimana pun rumah sakitnya, tidak ada yang murah.” Terkait dengan pembangunan penambahan ruang inap rumah sakit yang saat ini sedang berlangsung, Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari penambahan bangunan dipertanyakan, karena belum memiliki plang ijin SIMB. Dalam hal ini Walikota Pemkot Tangerang diminta turun tangan untuk pengawasan perijinan perijinan RSIA Muti ara Bunda, termasuk SIMB, peruntukan dan perijinan lain yang berkaitan dengan usaha rumah sakit, demi terciptanya pelayanan yang profesional dan peduli terhadap kemanusiaan dan lingkungan. (Mng/Fanni/Bernhard/Adr)

dengan nama Kavling BPN. Hal tersebut terindikasi dengan cara cara: A. Tidak melibatkan instansi terkait dan masyarakyat penggarap. B. Dengan sengaja menyerobot hak garapan rakyat yai tu t anpa membayar ganti rugi garapan kepada masyarakyat yang ditaksir sebesar Rp. 211.750. 000. 000,- demi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. C. Luas tanah sesuai SK No. 9 tersebut adal ah 6 .5 78.31 5 m2 yai tu sebahagian dari eks HGU No.1 yang sesuai ketentuan seharusnya dijadikan hanya satu sertifikat an. PT. Buana Estate dan harus diukur ke lokasi karena luas berubah, akan tetapi tanpa diukur ke lokasi langsung saja dipecah-pecah menjadi 6 buah Sertifikat a.n. PT. Buana Estate yaitu : HGU No. 146 seluas

637.940 meter persegi, HGU No. 147 seluas 74.650 meter persegi, HGU No. 148 seluas 375.110 meter persegi, HGU No. 149 seluas 4486.975 meter persegi, HGU No. 150 seluas 428.570 meter persegi, HGU No. 151 seluas 575070 meter persegi. Juml ah seluruhnya 6284389 meter persegi. Sedang sisanya 293.926 m2 bukan an. PT. Buana Estate, akan tetapi dikenal dengan sebutan Kavling BPN. Dalam hal penerbitan HGU seluas 750 hektar dan dapat selesai sekitar dua minggu, patut dipertanyakan, “Emangnya… tanah tersebut tidak perlu diukur dulu, dan apa kapasitas plt kepala kantor untuk menerbitkan sertifikat seluas 750 hektar. Aneh bin kilat namanya pembuatan sertifikat tersebut. Marilah kita berbenah bangsa ini…..” imbuhnya. (Fanni Manurung/STR)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara PASAL 116 (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (Empat belas hari kerja). (2) Apabila setelah 60 (enam puluh hari kerja) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan / atau sanksi administratif. (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Disamping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (7) Ketentuan besaran uang paksa, jenis sanksi administratif diatur dengan peraturan perundangan undangan.

2/22/2011, 11:02 PM


agam

EDISI 9 | TAHUN I | 22 FEBRUARI - 08 MARET 2011

12

ARWAH GOYANG 'JUPE-DEPE'

Ditonton 36.000 Orang Per Hari Jakarta, Kantor Berita RBN Shankar selaku produser ARWAH GOYANG KARAWANG berharap langkahnya mengganti judul film tersebut, tidak akan mengurangi apresiasi penonton. Film yang kini berganti judul menjadi ARWAH GOYANG JUPE-DEPE itu, sampai hari ke-8, sudah disaksikan 300.000 penonton atau rata-rata 36.000 per hari. Untuk iklim perfilman Indonesia saat ini, sangat sedikit film Indonesia bisa meraih jumlah penonton sebanyak itu. Shankar yakin target penonton sebanyak satu juta penonton bisa tercapai. "Saya berharap apresiasi penonton menyaksikan film ini memang karena mereka suka. Bukan menyaksikan film ini karena kontroversi yang muncul selama ini,” tambahnya. Setelah penggantian judul, Shankar berharap film ini bisa lebih berkonsentrasi melanjutkan rencana-rencana promosi yang sempat tertunda. Di antaranya jadwal wawancara-wawancara, promosi kunjungan ke bioskop-bioskop daerah, hingga sosialisasi kepada penonton tentang perubahan judul film ini. “Saya harus memulai dari awal untuk mengangkat awareness penonton film yang dibintangi dua pemain popular ini,” jelasnya. Selain itu, penggantian judul film di tengah jalan, atau saat film beredar tidak menjadi preseden buruk bagi perfilman Indonesia di masa mendatang. Dan tentunya, ini menjadi semacam pembelajaran bagi pekerja kreatif perfilman untuk lebih melihat perspektif sosial lebih komprehensif. Shankar menyadari bahwa film sebagai realita sosial masyarakat, tidak sepenuhnya bisa ditawarkan sebagai tontonan dan isu sosial yang disikapi secara arif. (kpl/rbn)

Julia Perez

Dewi Persik

Penjualan Pasar Bunga Rawa Belong Meningkat

Keputusan Pajak Film Ditarget Tuntas 30 Maret

Jakarta, kantor berita RBN Dalalm mengungkapkan rasa kasih, terutama pada hari Kasih Sayang se Dunia yang diperingati setiap 14 Februari, bunga masih menjadi favorit dan lambang suci setiap orang, khusus bagi yang merayakannya. Karenanya, belum lama ini, Pasar Bunga Rawa Belong, Jakarta, dibanjiri oleh pembeli. Beberapa pedagang bunga yang berhasil dikonfirmasi mengatakan, tahun ini jumlah order (pemesan-red) mengalami peningkatan cukup signifikan, apalagi sehari (13/2) menjelang Hari Valentine dirayakan. Nana mengungkapkan, penjualan bunga kali ini naik hingga 30 persen. “Pembeli pun bebas memilih aneka macam bunga yang ditawarkan mulai dari Mawar, Lily, Krisan, atau Dahlia,” ujarnya. Uniknya, bunga-bunga itu juga memiliki beragam warna, merah, pink, putih, maupun kuning. Sehingga, para pengunjung benar-benar dimanjakan untuk memilih bunga kesukaannya. Pun demikian, bunga mawar masih menjadi primadona. Tak heran bila harganya melonjak. Bila 20 tangkai mawar semula harganya Rp 65 ribu, kini naik menjadi Rp150 ribu. Sementara, Yanti dan Dedy yang serius memilih bunga

koran kb rbn 8.pmd

Bunga (foto:rep) kesukaannya, mengaku mendatangi pasar bunga terbesar itu demi mengungkapkan kasih sayangnya kepada orang tua mereka. Hal senada dikatakan Regita, ingin mencari bunga untuk sang suami tercinta yang telah mendampinginya selama 20 tahun. “Wajar mas, setahun sekali kita mengenang cinta kasih kita, meski setiap detik kita sebenarnya tetap mengenangnya,” ujarnya. Sementara, Kepala UPT Pasar Bunga Rawa Belong, Ir

12

Mulyadi menjelaskan, pihaknya jauh hari telah mempersiapkan pasar guna mengantisipasi lonjakan pengunjung. Bahkan, lanjut Mulyadi, pihaknya telah mengingatkan kepada para pedagang yang ada di lingkungan Pasar Bunga Rawa Belong agar mempersiapkan bunga-bunga yang berkaitan dengan perayaan hari valentine. Untuk tahun ini, sebut Mulyadi, penjualan bunga meningkat cukup signifikan, meski yang lebih mendominasi

adalah bunga mawar. “Ya… berkaitan dengan hari valentine sehingga bunga yang cepat laku adalah bunga mawar, sedangkan jenis lily, krisan maupun dahlia berada diurutan kedua,” jelas Mulyadi. Dirinya berharap, untuk tahun-tahun selanjutnya, Pasar Bunga Rawa Belong semakin diminati pembeli. “Sejalan dengan itu, kita akan berusaha optimal agar pelayanan yang kita berikan dapat memuaskan pengunjung,” tandasnya.(Naga)

Jakarta, Kantor berita RBN Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik mengatakan keputusan terkait pajak film nasional dan impor ditargetkan tuntas pada 30 Maret 2011. "Target pembahasan soal besaran pajak film tuntas pada 30 Maret 2011," kata Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik di Kantor Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Minggu. Menteri menjelaskan, 30 Maret bertepatan dengan hari film nasional. "Keputusan akan dikeluarkan pemerintah bertepatan dengan hari film nasional," katanya. Dia juga menambahkan, keputusan yang akan dikeluarkan ditargetkan juga akan bersamaan yakni untuk film nasional dan film impor. Untuk itu dia kembali menegaskan, belum ada keputusan final mengenai besaran pajak film nasional maupun impor. "Jadi soal pajak

perfilman nasional maupun impor ini belum final, masih dibahas," katanya menegaskan. Menteri juga menambahkan, untuk film nasional dia mengharapkan akan diterapkan pajak nol persen. "Saya inginnya untuk film nasional pajak menjadi nol persen," katanya. Sementara untuk film impor, Jero Wacik menjelaskan belum ada keputusan

mengenai besaran persentase pajak perfilman yang akan dikenakan. "Belum ada angka persentasenya, masih pembahasan," katanya. Dia menambahkan dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan termasuk dirjen bea cukai terkait hal tersebut. "Sekarang permasalahannya adalah berapa besaran pajak yang pantas dikenakan untuk film impor," katanya. (ant/rbn)

Jero Wacik

Rakernas BPN RI 2011

Tertutup Untuk Publik Serta Terindikasi Pemborosan Uang Negara Jakarta, Kantor Berita RBN Rapat kerja nasional (RAKERNAS) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI yang dilaksanakan setiap tahunnya, untuk tahun 2011 tertutup untuk pullik dan atau wartawan. Seperti pantauan Tabloid KB RBN, Rakernas tersebut hanya untuk kepentingan

internal BPN, dan Rakernas tersebut terindikasi pemborosan uang negara tanpa ada manfaat yang nyata kepada masyarakat. Penuturan nara sumber yang tidak berkenan namanya diekspos mengatakan, rapat kerja nasional Badan Pertanahan Nasional Tahun 2011 baru

2/22/2011, 11:02 PM

baru ini sifatnya hanya pengarahan kepada Kepala Kantor Wilayah (KAKANWIL) dan Kepala Kantor tingkat kota/ kabupaten seluruh Indonesia, sehingga tidak perlu dipublikasikan kepada pihak manapun di luar lingkungan Badan Pertanahan Nasional, tandas sumber. (Rapolo)


Catatan Harian Rakyat Bicara News Edisi 9  

Surat Kabar