Pemerintah Naikkan Harga Rumah Subsidi

JAKARTA–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 20232024.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan

Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/

KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah

Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/

Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan, serta Besaran

Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang telah ditandatangani Menteri PUPR

Basuki Hadimuljono tertanggal 23 Juni

2023.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Herry Trisaputra Zuna meminta agar penyesuaian harga jual rumah bersubsidi untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan

Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan

Rakyat (Tapera) dilaksanakan sesuai ketentuan Keputusan Menteri PUPR.

“Harga jual rumah telah disepakati antara

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan pengembang, dan dituangkan dalam surat pemesanan rumah sebelum Keputusan Menteri PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 berlaku, maka harga jual rumah yang digunakan sesuai dengan surat pemesanan rumah,” kata Herry TZ, Selasa (4 /7).

Secara umum diterbitkannya aturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah (availability) dalam upaya mengurangi backlog kepemilikan rumah, meningkatkan

Pelat Nomor Kendaraan Bisa Pakai Nama Pribadi

JAKARTA –Korps Lalu Lintas (Korlantas)

Polri mengusulkan agar pelat nomor kendaraan bisa pakai nama pribadi dan bebas ganjil genap. Menurut Korlantas

Polri penggunaan pelat nomor kendaraan bisa dengan susunan nama sendiri asalkan membayar Rp500 juta. Usulan tersebut disampaikan Kakorlantas Polri Irjen Firman

Shantyabudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI.

Irjen Firman mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Besok kita harapkan pemerintah bisa menerbitkan suatu keputusan. Nomor itu bisa saya pakai, contoh itu Yusri 1 pak. Kalau dia berani bayar Rp500 juta untuk lima tahun kenapa tidak. Tapi masuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) pak,” kata Irjen Firman saat rapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (5/7).

Menurutnya, hal itu jauh lebih realistis daripada menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pembuatan surat izin mengemudi (SIM).

“Itu jauh lebih realistis, bebas ganjil genap kita tawarkan. Kalau nama Yusri-nya ada 16 orang yang mengajukan, kita lelang Pak sampai paling mahal tertinggi siapa, (dananya) masuk negara lagi, Pak,” ungkapnya. Menurutnya, pemasukan PNBP dengan menjuak pelat nomor kode nama itu lebih realistis, daripada pengurusan perpanjangan SIM. Ia khawatir, pemasukan perpanjangan SIM akan jadi bahan “jualan” anak buahnya.

“SIM jangan dijadikan target pak. Kami khawatir kasat lantas kami jualan lagi, enggak lulus, dilulus-lulusin, Pak. Sudah terjadi, yang belum waktunya pindah golongan, dipindahkan ngejar PNBP,” ucap Irjen Firman.( dis) akses pembiayaan (accessibility) bagi MBR, menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (affordability), menjaga keberlangsungan keberlanjutan program pembiayaan perumahan (sustainability) serta upaya Kementerian PUPR dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan agar tetap memenuhi standar rumah layak huni. Kepmen PUPR ini merupakan tindak

Tarif QRIS Usaha Mikro Naik jadi 0,3 Persen

JAKARTA–Bank Indonesia (BI) menetapkan besaran Merchant Discount Rate (MDR) atau tarif QRIS bagi merchant usaha mikro menjadi 0,3 persen dari sebelumnya 0 persen. Kebijakan ini berlaku efektif terhitung mulai 1 Juli 2023. Untuk diketahui, MDR yaitutarif yang dikenakan kepada merchant oleh bank. Besarnya MDR dan distribusi MDR akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia. “Penyesuaian kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bagi merchant mikro menjadi 0,3 persen, efektif sejak 1 Juli 2023,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi saat Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, dikutip Kamis (6/7). Perry mengatakan, penyesuaian tarif MDR QRIS dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan layanan dan efisiensi transaksi sistem pembayaran digital serta perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD). Hal ini sejalan dengan adopsi QRIS yang semakin luas dan tercermin dari penambahan jumlah pengguna hingga 35,80 juta dan sebanyak 26,1 juta merchant QRIS.

“Saat ini telah mencapai masingmasing 35,80 juta dan 26,1 juta, dengan total volume transaksi sebesar 744 juta, sejalan dengan pengembangan fitur QRIS di domestik dan antarnegara,” ujarnya Sebelum ditetapkan naik, biaya MDR QRIS bagii merchant UMKM ditetapkan nol persen. Namun kebijakan itu hanya berlaku hingga akhir Desember 2021 dan diperpanjang sampai 31 Desember 2022 dan dilonggarkan kembali sampai30 Juni 2023. (jp) lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Adapun dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah.

Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra

(kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2023 sebesar Rp162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp166 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2023 sebesar Rp177 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp182 juta.

Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 sebesar Rp173 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2023 sebesar Rp181 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp185 juta.

Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta. (dis)

29,04 Persen

JAKARTA– Direktur Jenderal Bina Marga

Hedy Rahadian mengatakan, hingga Juli

2023 progress fisik pelaksanaan anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga pada TA

2023 telah mencapai 29,04%.

Sementara, progress keuangan pada TA

2023 sebesar Rp14,75 T atau 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 T.

Pada TA 2023, realisasi fisik Direktorat

Jendral Bina Marga. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja.

“Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina

Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi –

Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige

By Pass (DPSP Danau Toba),” kata Hedy dalam

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama

Komisi V DPR RI, Selasa 4 Juli 2023.

”Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek

2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” sambungnya.

Sementara, untuk pelaksanaan pekerjaan yang tengah dilakukan (on-going) meliputi

JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan

Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan

Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.

Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.

“Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 T dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan (Rp17,24 T), infrastruktur jembatan (Rp2,68 T), infrastruktur IKN (Rp11,86 T), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 T), pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 T), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 T), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang

1.483 meter (Rp0,42 T), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42T), dan dukungan manajemen (Rp2,39 T),” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Hedy juga mengusulkan penambahan anggaran untuk TA 2024 terkait dengan kebutuhan penugasan pengembangan IKN Nusantara dan peningkatan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas. (jp)

Sampaikan unek-unek Anda terhadap layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, pembuatan KK/KTP/SIM/ paspor/ sertifikat tanah, dll.