Pemilik Apartemen Geruduk

Kantor Dinas

Sambungan dari Hal 12

Namun, mereka harus kecewa karena tidak bisa menemui Kepala Dinas Perumkim Kota Bogor, Juniarti Estiningsih. Perwakilan warga Apartemen Bogor Valley Iwan Darmawan mengatakan, kedatangannya ke Disperumkim untuk penegasan atau konfirmasi terkait beberapa hal penting yang harus disampaikan oleh kepala dinas.

”Sebelumnya, beliau (Kadisperumkim) berjanji kepada kami untuk menyampaikan hal penting tersebut. Makanya kita datang ke sini untuk meminta audiensi, namun beliau tidak bisa bertemu dengan kami,” kata Iwan.

Ia mengaku, sudah berkirim surat pada tanggal 11 Mei 2023 lalu. Isinya menginginkan ada arahan pasca hasil rapat umum tahunan dan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB), beberapa waktu lalu. ”Karena di sini ada kesimpangsiuran antara kedua belah kubu. Kita ingin ada kejelasan dari

Disperumkim sebagai pembina kita,” imbuhnya. Ia menambahkan, pihaknya telah dijanjikan audiensi pada pekan ini. ”Dan kami pikir hari Jumat ini merupakan hari terakhir kerja bagi ASN, makanya kami datang ke sini. Tetapi setelah di cek ke dalam, ternyata belum masuk agenda kadis untuk audiensi dengan kami,” sesalnya. Lantaran merasa kecewa, pihaknya mengancam bakal mengerahkan warga apartemen yang lebih banyak untuk menanyakan hal tersebut. Apalagi mereka seharusnya membawa pulang hasil pertemuan dengan kadis untuk disampaikan kepada warga apartemen. ”Dengan tidak bertemunya kadis, maka apa yang bisa kami sampaikan ke mereka. Jadi kita akan kerahkan massa lebih banyak dan ini bukan untuk demo melainkan menyampaikan aspirasi agar ada solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ancamnya.

Kepala Disperumkim Kota

Bogor Juniarti Estiningsih beralasan dirinya memang belum mengetahui akan kedatangan mereka karena tak mendapat info. Sementara di waktu bersamaan, dirinya harus mengikuti berbagai kegiatan pemerintahan. Soal sengkarut kepengurusan apartemen yang saat ini terjadi, kata Esti, sebenarnya bukan ranah Disperumkim.

”Sebetulnya masalah (Bogor Valley, red) terkait kepengurusan kemarin itu masalah internal penghuni dengan pengurus dan kami juga tidak bisa ikut terlalu jauh. (Tapi intinya) kita sudah sampaikan pada waktu pemilihan pengawas,” ucap dia. Sedangkan untuk hasil dari pemilihan hasil rapat umum tahunan dan Rapat Umum

Anggota Luar Biasa (RUALB) dipersilakan untuk membuat berita acara dan dinotariskan.

”Pencatatan ada di kami Disperumkim, kami tunggu dari hasil yang disahkan oleh notaris. (tetapi sampai saat ini) belum juga masuk ke Disperumkim. Karena untuk Plt Ketua P3SRS tidak bisa kami lakukan pencatatan karena dalam aturannya tidak ada di Permen,” ucap dia.

Oleh karenanya, Esti mengarahkan untuk segera melakukan pemilihan ketua PPPRS yang baru dengan membentuk panitia musyawarah (Pamus) terlebih dahulu dalam pemilihan ketua. Sebab, yang saat ini bisa dicatatkan di Disperumkim adalah hasil pemilihan ketua pengawas dan anggotanya dikarenakan pengawas sebelumnya mengundurkan diri.

”Sekarang tugas kami menunggu hasil pemilihan ketua pengawas dan anggota yang disahkan notaris, setelah itu baru kita bisa lakukan pencatatan perubahan,” jelasnya. Esti sendiri berjanji akan membantu untuk berkomunikasi dengan pengurus yang lama. ”Kita akan bantu ngomong dengan pengurus lama, dan sebetulnya dulu dengan pengelola yang awal dengan ketua PPPSRS juga tidak ada serah terima. Serah terima pun sebetulnya itu internal mereka,” pungkas Esti. (ded/d)

Terbang ke Prancis, Cari Investor Demi Menopang Trem

Bima bertemu dengan 49 pimpinan perusahan yang tergabung Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), asosiasi pengusaha internasional di Paris, Prancis, pada Kamis (25/5).

Ia mengatakan, pertemuan tersebut untuk mempererat hubungan guna menjajaki peluang investasi dan mitra- mitra baru. Kesempatan itu juga dimanfaatkannya untuk menawarkan peluang kerja sama soal trem yang direncanakan di Kota Bogor. ”Saya paparkan progres rencana trem di Kota Bogor. Jadi, bagaimana mekanisme pembiayaan yang juga dimungkinkan dari Prancis. Tidak menutup kemungkinan adanya bantuan atau pinjaman dari Prancis untuk trem tersebut,” ujarnya.

Selain bertemu dengan 49 perusahaan, Bima juga bertemu dengan Deputi Bidang

Keuangan Kementerian Keuangan Prancis, Hind Benitto dan pihak perusahaan Colas Rail Perancis dan EGIS

International. Hal itu sekaligus untuk menawarkan peluang kerja sama lain di bdiang pariwisata, pengembangan usaha untuk mendukung pariwisata di antaranya restoran dan kafe. Lebih-lebih, kondisi ekonomi Kota Bogor yang mulai tumbuh positif pasca pandemi menyentuh angka 5,65 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional yang hanya 5,31 persen dan Jawa Barat 5,45 persen. Bima mengklaim, Kementerian Keuangan Pemerintah Prancis melalui menyambut baik pertemuan itu dan akan mempelajari proposal trem dari Pemkot Bogor. Sebelumnya, ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dan daya saing menjadi aspek yang diperlukan Kota Bogor dalam beradaptasi dengan zaman. Hingga saat ini pariwisata menjadi penyumpang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kota Bogor. ”PR kita adalah membangun infrastuktur dan daya saing. Data tadi menunjukkan kita on the track asalkan kita beradaptasi dengan zaman,” terang Bima

Terlebih banyak perkembangan yang terjadi di wilayah lain dan akan berimbas kepada Kota Bogor. Seperti rencana pengintegrasian Light Rail Transit (LRT) yang akan terkoneksi hingga ke Kota Bogor. Dengan begitu, masyarakat dari Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur yang hendak ke Jakarta akan melalui Kota Bogor sehingga kesiapan moda transportasi amat diperlukan.

”Jika moda transportasinya masih mobil dan motor pribadi atau angkot, maka akan sangat sesak. Oleh karena itu harus membangun moda transportasi modern. Kami menargetkan pada angkot di pusat kota akan hilang pada Desember 2023,” terang dia. (fat/c)

Bogor Women’s Club