IBNU SEBARLUASKAN PERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PMI

Guna melindungi calon pekerja pekerja migran

Indonesia (PMI) Jawa barat. Anggota DPRD Provinsi

Jawa Barat Ibnu Ariebowo Kusumo mengadakan sosialisasi Penyebarluasan Perda Nomor 2 Tahun

2021 Tentang Penyelengaraan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) Asal Daerah Provinsi Jawa Barat di Aula Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur Senin (22/05/2023).

KEGIATAN yang digelar ini dihadiri, oleh Tokoh

Masyarakat, Pemuda, Aparatur Setempat dan para kader Partai Gerinda..

Menurutnya, penyeberaluasan Perda tersebut ruang lingkupnya meliputi dari Penyelenggaran

Perlindungan PMI, Tanggung Jawab Pemerintah

Daerah Provinsi, Kewajiban P3MI, Perencanaan

Perlindungan PMI Pelaksaan Perlindungan, Fasilitas terhadap PMI dalam hal tertentu, Perizinan PMI, Sinergitas, kerja Sama dan

Kemitraan, Sistem Informasi, Kelembagaan

Nonstruktural, Saksi Administratif, Penyidikan, Pembinaan dan pengawasan termasuk

Pembinyaan.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan penyebarluasan perda ini bisa tersampaikan kepada peserta dan kemudian disosialisasikan kembali kepada masyarakat yang lain, bahwa

Pemerintah Provinsi memiliki Perda Pekerja

Migran yang bermanfaat bagi para pekerja migran atau calon pekerja migran PMI yang merantau ke luar negeri khususnya untuk warga Cianjur, “jelas

Ibnu.

Ibnu melanjutkan, Penyebarluasan Perda

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan pekerja migran Indonesia Asal

Daerah Jawa Barat bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia ataupun calon Migran

Indonesia asal jawa Barat dari Perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa korban kekerasan, kesewenang wenangan kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakukan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Kemudian untuk Menyelaraskan dengan ketentuan Udang-undang No 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia sebagai Pedoman penyelenggaraan perlindungan pekerja Migran Indonesia. Sementara untuk tanggungjawab pemerintah provinsi meliputi dari Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan kerja, Mengurus kepulangan PMI, Menerbitkan izin kantor P2MI memberikan perlindungan PMI, memberikan perlindungan terhadap PMI perempuan, mewajibak P3MI untuk mengikutsertakan PMI dalam Program Jaminan Sosial, kemudian menyediakan pos bantuan dan pelanyanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI, menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon PMI dan membentuk LTSA PMI Tingkat Daerah Provinsi.

“Saya berharap penyebarluasan perda ini bisa menekan kasus kekerasan bagi pekerja migran khususnya warga Jawa Barat. Pasalnya, Pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai Sumber Daya Manusia. “pungkasnya.(*)

Anggota DPRD Jabar

Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor