BOP PPK dan PPS Dipangkas

Khatib Dilarang Politisasi Khotbah

TANGERANG– Indonesia memasuki tahun politik. Pada 2024 mendatang bangsa ini melangsungkan pesta demokrasi serentak. Hingar bingar dan tahapannya sudah berlangsung sejak 2023.

Maka dari itu tahun ini disebut tahun politik. Majelis

Ulama Indo nesia (MUI) mengambil sikap dalam menyongsong Pemilu 2024. Sikapnya mengimbau para penceramah atau khotib untuk tidak melakukan politisasi selama tahun politik.

Pesan itu itu disampaikan

Wakil Sekjen MUI Arif Fahrudin. Dia mengatakan, khatib tidak boleh melakukan politisasi materi khotbah. Masyarakat atau para khatib perlu membedakan antara politik khotbah dengan politisasi khotbah.

“MUI bahkan menyampaikan pentingnya melakukan politik khotbah,” kata Arif Fahrudin saat memberikan materi seminar Halaqoh dan Sosialisasi Khutbah Jumat Islam Wasathiyah di Ciputat, Tangerang Selatan pada Minggu (23/7).

Dalam kesempatan itu dia mengatakan, politik khotbah masih boleh disampaikan oleh para khatib. Politik khotbah itu menyampaikan pesan-pesan pengentasan kemiskinan, penguatan agama, serta peningkatan kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat. Atau isu-isu sosial lain, seperti kesejahteraan sosial, akses kesehatan, dan lainnya. Menurut dia politik khotbah sangat penting. Supaya, isi khotbah tidak melulu bertema langitan saja.

Yaitu, tema-tema seperti mengupas soal surga dan negara. Tema-tema langitan atau urusan akhirat itu penting, untuk meningkatkan iman dan taqwa. Tema-tema sosial atau yang membumi seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan umat juga sangat penting.

“Kalau politisasi khotbah, MUI menegaskan no. Tidak boleh,” tandasnya. Politisasi khotbah itu di antaranya menyisipkan pesanpesan politik praktis. Misalnya mendukung partai tertentu atau bahkan mendukung kepala daerah, bahkan sampai presiden tertentu. Isi khotbah yang seperti itu, tidak tepat dan bisa merusak ukhuwah umat. (jpc)

JAKARTA–Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau tahun ini akan lebih kering dari sebelumnya. Hal ini menyusul adanya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) yang datang dalam waktu bersamaan.

Imbasnya, ancaman gagal panen pada lahan pertanian tadah hujan dapat terjadi. Di mana, situasi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.

"Karena itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan aksi mitigasi dan aksi