Diperiksa DKPP karena Aura Kasih

Sepakat Danai Pilkada Serentak

BANDUNG–Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Gubernur Jawa Barat dan bupati walikota se-Jawa Barat, menandatangani kesepakatan bersama komponen pendanaan bersama Pilkada serentak 2024.

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama tentang komponen pendanaan bersama pada

Pilkada serentak 2024 antara Pemerintah Provinsi

Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten kota se-Jawa Barat itu, dilaksanakan di Gedung Sate, Rabu (21/6).

Turut hadir pada kegiatan tersebut, Ketua

Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar, Bupati dan Walikota se-Jabar, Kepala Bakesbangpol Prov Jabar, Ketua

KPU Prov Jabar, Ketua Bawaslu Prov Jabar.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan ini adalah acara yang sangat penting agar pemerintah daerah selalu kompak dalam memastikan sebuah peristiwa bersejarah tahun depan berjalan dengan baik.

“Maka kita harus memastikan tidak ada dinamika yang tidak perlu, contohnya adalah ketidaklancaran dalam proses kepanitiaan,” tandas Ridwan Kamil.

Kang Emil-sapaan karibnya-mengungkapkan, sudah menghitung ada sembilan komponen yang harus dibiayai pada Pilkada serentak 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih tujuh komponen, dua komponen lainnya oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Sehingga kami mengeluarkan lebih dari Rp700an miliar. Lalu kota kabupaten ada yang Rp30 miliar, Rp50 miliar, rata-rata di bawah Rp100 miliar,” ungkap Ridwan Kamil.

Ia juga berharap, kondusifitas yang menjadi track record Jawa Barat ini harus terjaga dengan baik. Selama ini penyelenggaraan Pemilu di Jawa Barat tergolong sangat prestatif, maka ini harus dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

“Salah satu kuncinya adalah kejelasan aturan dari KPU dan ketegasan dari Bawaslu,” katanya.

Selanjutnya Emil menyebutkan, ini adalah peta demokrasi yang mahal, jumlah pemilu terbanyak di dunia adalah di Indonesia. Karena selain ada sekitar 500 bupati, walikota, gubernur. (*/ysp)

80 Persen Suara

Untuk Anies Baswedan

BOGOR– Delapan puluh persen suara untuk bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi

Perubahan, Anies Baswedan, bakal diperjuangkan Dewan

Pimpinan Daerah Partai

Keadilan Sejahtera (DPD PKS)

Kota Bogor.

Hal itu ditegaskan Ketua DPD PKS Kota Bogor, Atang Trisnanto, yang menilai target tersebut telah diberikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Jawa Barat.

“Target itu bisa dicapai dengan konsolidasi,” ujarnya.

Atang mengatakan, PKS Kota Bogor tidak terlalu berambisi meraup 80 persen suara. Sebab, pihaknya telah memiliki modal dasar sebesar 63 persen. “Untuk 17 persen angka yang realistis. Bisa naik, dan yakin (tembus) 80 persen buat Pak Anies,” imbuh Ketua DPRD Kota Bogor itu. Sedangkan untuk bakal calon wakil presiden (bacawapres)

Anies, Atang menyerahkan hal itu kepada DPP PKS. Ia pun tak mempermasalahkan latar belakang sosok pendamping bekas Gubernur DKI Jakarta itu.

“Insyaallah kami yakin bacawa pres yang terpilih nanti merupakan paling terbaik. Sudah ada kajian menyeluruh, dan bisa menaikkan elektabilitas Pak Anies. Kami optimis bisa memenangkan beliau di Kota Bogor,” tegasnya. Atang menyebutkan, Bogor memiliki beberapa figur yang diyakini bisa menjadi Cawapres pasangan Anies Baswedan. Tiga di antaranya ialah mantan

Gubernur Jawa Barat Ahmad

Heryawan, Ketua Umum Partai

Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan ada satu nama lagi yang masih disembunyikan. “Tapi tentu harapan ini adalah harapan yang kita serahkan sepenuhnya. Yang terpenting adalah elektabilitas tinggi dari pasangan Capres dan Cawapres,” tukasnya.(rur)

BOGOR–Ketua KPU Kota Bogor Samsudin diperiksa

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena disebut tersangkut kasus mengucapkan kata-kata tak senonoh dalam sebuah acara yang digelar Bawaslu Kota Bogor, baru-baru ini.

Hal itupun terkuak usai DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 67-PKE-DKPP/ IV/2023 secara hibrid, pada Kamis (22/6).

Mengutip laman dkpp.go.id, perkara ini diadukan oleh Anggi

Abdul Rahman Harahap dari

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Januka Kota Bogor.

Ketua KPU Kota Bogor Samsudin didalilkan tidak menjaga kehormatan dan telah mencederai asas moral, etika, dan filosofi sebagai penyelenggara

Pemilu atas ucapan yang tidak senonoh di acara Fasilitasi

Pengawasan Penyelenggaran Tahapan Pemilu yang diadakan Bawaslu Kota Bogor. Sebagai penyelenggara Pemilu, Teradu dinilai tidak pantas mengucapkan kata-kata seksisme yang mengandung unsur kecabulan kepada salah satu peserta dalam forum tersebut. “Ketua KPU bogor mengatakan saya ingin memangku adik Aulia dan pantun yang berbunyi Aura Kasih Mandi Junub,” kata Anggi dalam sidang pemeriksaan.

Ditegaskan Anggi, kata-kata tersebut tidak sepatutnya disampaikan oleh seorang pejabat publik yang seharusnya berkomitmen menjaga dan memegang teguh moral, etika, serta prinsip penyelenggara Pemilu.

“Meskipun saya tahu itu hanya candaan, tapi jangan bawa bercandaan seperti itu di forum publik,” ucapnya. Sementara itu, Samsudin membantah seluruh dalil yang disampaikan Anggi. Pengaduan tersebut dinilai kabur, tidak benar, dan tidak disertai dengan bukti yang jelas. Ucapan tersebut, sambung Samsudin, bertujuan mencairkan suasana kegiatan. Pantun yang disampaikan juga bertujuan baik yakni mengajak seluruh peserta menjaga kerukunan jelang Pemilu. “Pantun tersebut harus dilihat secara utuh, isi pantun yang sampaikan justru mengajak untuk menjaga kerukunan. Tidak ada maksud melecehkan dan sebagainya,” kata Samsudin.

Samsudin mengungkapkan tidak ada kegaduhan atau protes dari peserta terkait pantun atau ucapannya. Dalam kegiatan tersebut, ia juga menyampaikan permohonan maaf langsung jika ada perkataan yang tidak berkenan kepada peserta.

“Saat acara semua baik-baik saja, tidak ada teguran dari moderator atau peserta yang merupakan pemantau Pemilu. Saya sampaikan juga permohonan maaf langsung, usai acara tidak ada kegaduhan,” lanjutnya.

Bawaslu Kota Bogor selaku tuan rumah, ujar Samsudin, tidak menyampaikan keberatan atau teguran baik secara lisan atau tulisan atas ucapan dan pantunnya di acara tersebut.

“Sejak kegiatan dilaksanakan hingga hari ini, tidak ada teguran oleh Bawaslu Kota Bogor,” pungkasnya. Sebagai informasi, dalam sidang ini Bawaslu Kota Bogor menjadi Pihak Terkait. Keterangannya menguatkan pernyataan yang disampaikan Samsudin dalam persidangan.(ded)