Sekolah Klaim Selebaran Sumbangan dari Komite

CISARUA–Adanya sebagian orang tua siswa yang mengeluhkan sumbangan sekolah, ditanggapi sekolah di kawasan Puncak.

Salah satunya, Kepala SMAN 1 Cisarua, Fitri, yang angkat bicara perihal dugaan pungli berkedok sumbangan kegiatan sekolah yang ramai dikeluhkan orang tua siswa.

Fitri mengklaim, tidak ada permintaan uang sumbangan kegiatan sekolah kepada orang tua siswa baru SMAN 1 Cisarua.

“Secara saya pribadi, saya pastikan itu tidak ada dan terkait dengan rapat sumbangan, bagaimana ada rapat sumbangan ? belum punya kepala sekolah definitif. Saya di sini baru satu Minggu,” kata dia saat dihubungi Radar Bogor, Kamis (20/7).

Fitri mengaku, hingga saat ini, belum ada rapat sumbangan kegiatan sekolah di SMAN 1 Cisarua.

“Intinya adalah kami, secara pribadi sebagai kepala sekolah SMAN 1 Cisarua, walau sebagai PLT, Bisa dipastikan belum ada sama sekali rapat sumbangan,” tutur dia.

Perihal selebaran yang diterima orang tua siswa, ia mengaku bukan dari sekolahnya.

Kata dia, sekolah dilarang melakukan rapat sumbangan. Yang diperbolehkan hanya komite sekolah.

“Perlu diperhatikan bahwa sekolah itu tidak boleh melaksanakan rapat sumbangan, yang diperbolehkan itu adalah komite. Karena sekolah tidak melaksanakan kalaupun ada itu kewenangan komite,” papar dia.

Sementara itu, Humas SMAN 1 Cisarua, Siti Rohimah mengatakan, perihal formulir sumbangan kegiatan sekolah yang diterima orang tua siswa baru itu bukan dari sekolah.

Melainkan dari komite sekolah.

“Itu (selebaran) dari komite sekolah,” kata dia kepada wartawan.

Wanita yang akrab disapa Ima itu memaparkan, soal sumbangan itu sekolah tidak tahu menahu. Kata dia, sekolah hanya memberikan program kepada komite. Adapun yang mencari dana adalah komite sekolah.

“Mengajukan program ke komite, nanti komite yang mencari dananya,” papar dia.

Ia mencontohkan, dana didapat dari berbagai sumber, seperti CSR dan sumbangan dari orang tua murid. “Jadi bisa lewat CSR atau orang tua,” kata dia.

Ima menegaskan, sekolah hanya menyampaikan progam ke komite sekolah yang tidak bisa didanai anggaran BOS atau dana dari pemerintah.

“Progam yang tidak bisa didanai oleh dana bos atau pemerintah, komite yang cari dananya,” tutur Ima.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah orang tua yang anaknya masuk sekolah negeri dipusingkan oleh sumbangan kegiatan sekolah. Tidak sedikit orang tua kesulitan untuk membayar uang sumbangan sekolah itu. Ada yang harus berhutang sana sini hingga terpaksa meminjam ke (pinjol) pinjaman online.(All/c)

INGAT PROGRAM: Camat Parung Panjang menyerahkan potongan tumpeng saat menghadiri launching Samisade kepada tujuh desa di Desa Lumpang, Parung Panjang.

Samisade Tujuh Desa Cair di Parung Panjang

PARUNG PANJANG –Pemerintah Kecamatan Parung Panjang meminta semua kepala desa di wilayahnya, agar lebih hati-hati terhadap penggunaan anggaran satu miliar satu desa (Samisade).

“Untuk di Parung panjang yang launching ada empat desa, Gorowong, Jagabita, Lumpang dan hari ini ada Cibunar, tapi sudah dicairkan tujuh desa,” ungkap Camat Parung Panjang Icang Aliudin ketika menghadiri launching Samisade 2023 di Desa Lumpang, Kamis (20/7). Icang mengaku, mengenai pencairan dibagi dua tahap, tahap pertama 60 persen dan kedua 40 persen. “Rata-rata karena warga Parung Panjang masih butuh jalan, larinya ke infrastruktur sangat penting untuk akselerasi hubungan antar dua desa,” ucap Icang. Dia mengimbau para kades agar anggaran Samisade segera direalisasikan sesuai jenis kegiatan di desa masing-masing.

“Dengan terbangunnya jalan Samisade sebagai penunjang dan peningkatan pendidikan serta perekonomian masyarakat,” ungkap dia. Kades lumpang Muhammad Rodis Faisal menuturkan, untuk samisade

Dua Rumah Diduga Tempat Esek-esek

CIBUNGBULANG –Dua bangunan rumah diduga berubah alih fungsi sebagai transaksi esek-esek, tepatnya di Desa Cemplang dan Dukuh, Kecamatan Cibungbulang. “Rumah yang dikontrak berubah fungsi. Bukannya untuk tempat tinggal, namun diduga dimanfaatkan untuk praktik prostitusi,” kata Kapolsek Cibungbulang Kompol Zulkernaidi.

Ia menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan sebelumnya, untuk memastikan praktik prostitusi.

“Kami mendapat laporan dari warga tentang dugaan rumah yang disewakan sebagai praktik penyedia tempat prostitusi,” jelas Zulkernaidi.

Dirinya menambahkan, kedua pemilik bangunan yang berada di dua desa sudah dipanggil dan membuat surat pernyataan dihadiri Muspika Cibungbulang.

“Dua bangunan milik HN alias BBH dan FR aliass BRG membenarkan informasi dan akan menutup tempat yang disewakan sebagai perbuatan prostitusi,” cetus dia.

Camat Cibungbulang Agung Ali menambahkan, memang benar kedua pemilik sudah dilakukan pemanggilan dan membuat surat pernyataan. “Pengelola sudah dipanggil dan dimintai keterangan kaitan dengan kegiatan tersebut,” kata Agung. Agung juga menegaskan pihak pengelola tidak melakukan kegiatan protitusi kembali.

“Pihak kami baru akan menyelidiki kebenaran, tapi ada dugaan seperti itu menurut informasi dari kapolsek,” tambah Agung. Selain itu, dia juga sedang mengecek kegiatannya karena ada yang melalui aplikasi dan langsung juga. “Sistemnya ada yang langsung, bahkan lewat aplikasi juga,” kata Agung. (Abi/c)