Peluang Munaslub Bakal Tetap Ada

JAKARTA–Dewan Etik Partai Golkar memang telah memanggil sejumlah kader senior yang mendengungkan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, sejauh ini suara-suara menuntut evaluasi kepemimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto tidak serta-merta mereda. Bahkan bukan tidak mungkin bakal semakin nyaring.

Sekretaris Dewan Pakar Partai

Golkar Ganjar Razuni menyatakan, pihaknya tidak sepakat jika ada sanksi pemecatan terhadap pengurus

DPP atau kader yang mengusulkan munaslub. Dia menyebutkan, perbedaan pendapat merupakan kewajaran. Bukan tindak pidana. ”Jadi, soal pemecatan tidak tepat,” tutur dia.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum

DPP Partai Golkar Firman Soebagyo mengusulkan sanksi bagi para kader yang mewacanakan munaslub ke publik. Bila perlu, sanksi itu berupa pencabutan kartu tanda anggota (KTA) atau pemecatan sebagai kader partai.

Menurut Razuni, Firman tidak mempunyai kapasitas untuk mengusulkan sanksi atau pemecatan. Sebab, Firman hanya wakil ketua umum bidang penanggulangan bencana. Bukan membidangi hukum. Juga bukan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). ”Firman tidak ada kompetensi dan kewenangan untuk mengusulkan hal semacam itu,” cetusnya. Pernyataan Razuni itu pun langsung berbalas. Ketika dikonfirmasi, Firman menampik bahwa dirinya disebut telah mengusulkan sanksi atau pemecatan terhadap kader yang menyuarakan munaslub. ”Saya tidak pernah meminta ada pemecatan kader,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin. Firman menyatakan, dirinya hanya mengusulkan agar Dewan Etik Partai Golkar memanggil para kader yang menyuarakan munaslub. Mereka bisa dipanggil untuk dimintai keterangan dan juga perlu diberi peringatan. Sementara itu, setelah Lawrence Siburan, Selasa (18/7) lalu dewan etik juga telah memanggil Ridwan Hisjam. Anggota dewan pakar tersebut juga salah seorang yang vokal menyuarakan munaslub. Selain dua kader senior itu, Yorrys Raweyai juga setuju dengan munaslub. Setelah mendatangi panggilan dewan etik, Ridwan menyatakan dimintai klarifikasi soal dorongan munaslub yang disuarakan. Politikus asal Jawa Timur tersebut kembali menjelaskan asal muasal wacana munaslub. Dikatakan, hasil rapat dewan pakar meminta Airlangga