Pendidikan Politik

Itu Perlu!

JAKARTA–Pakar komunikasi politik, Antonius Benny Susetyo, menyebut perlu adanya pendidikan politik kepada masyarakat agar mereka bisa memiliki kecerdasan memilih calon pemimpin pada Pemilu 2024.

Semisal, kata Benny, masyarakat bisa melihat ke sisi rekam jejak ketika memilih pemimpin di berbagai level, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, hingga

Gerindra

JAKARTA–Sekretaris Jenderal (Sekjen)

Partai Gerindra Ahmad Muzani menggoda Partai Demokrat untuk bisa mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Godaan itu disampaikan Muzani lewat pantun saat menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta, Kamis (20/7).

“Pergi ke pasar beli alpukat, membelinya di pasar terapung, Pak Prabowo akan tambah kuat, jika Partai Demokrat makin tambah gabung,” kata Muzani usai melakukan pertemuan dengan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Muzani mengakui, Partai Demokrat telah mempunyai pilihan dalam menghadapi Pemilu 2024. Pilihan itu, yakni menggagas Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai NasDem dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

“Kami mengetahui bahwa Partai

Demokrat dalam hal Pilpres telah mengambil keputusan, yakni calon presiden yang sudah dipilihnya dan demikian juga Demokrat telah tahu anggota legislatif.

“Pendidikan politik menjadi sarana sangat penting agar publik memiliki kesadaran untuk menentukan masa depan bangsa ini,” kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (20/7).

Benny mengatakan masyarakat perlu dibangun sisi kritis dan tidak terjebak ke sisi permukaan dalam memilih pemimpin.

Terlebih lagi, pintu gerbang peradaban dunia sebenarnya ditentukan saat pemilih bisa kritis dan rasional serta betul-betul membaca sebuah realitas kehidupan.

“Dibutuhkan kesadaran kritis agar dalam memilih pemimpin tidak terjebak hanya dipermukaan dan terjebak dengan kesadaran palsu, di mana kita akhirnya tidak menemukan pemimpin yang orisinal,” kata Staf Khusus Dewan

Pengarah Badan Pembi naan Ideologi Pancasila itu.

Benny mengatakan ke depan sebenarnya diperlakukan sosok pemimpin yang bisa merangkul semua elemen bangsa. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan yang beragam dari sisi budaya, ras, agama, suku, hingga golongan.

“Maka mencari pemimpin dibutuhkan yang bisa diterima semua, pemimpin yang bisa merangkul,” ujar pria kelahiran Malang, Jawa Timur itu. Selain itu, kata Benny, pemimpin Indonesia ke depan sebaiknya sosok yang mampu menghadapi situasi global dan mampu membaca geostrategi dan geopolitik.

“Hal itulah pemimpin yang diharapkan, maka pemimpin harus ada kombinasi seperti segera membentuk poros baru koalisi dan mendeklarasikan caprescawapres. Deklarasi itu paling lambat Agustus.

Jika Airlangga membentuk poros baru dan mendeklarasikan caprescawapres sebelum Agustus, lanjut Ridwan, wacana munaslub tidak ada lagi. Bahkan, dia menegaskan, jika Airlangga maju sebagai capres, dirinya siap berada di barisan terdepan. ”Saya siap menjadi panglimanya,” tegas mantan ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur itu.(jpc) dan mengetahui bahwa Partai Gerindra telah mengambil keputusan final tentang calon presiden yakni Pak Prabowo Subianto, dan telah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” ujar Muzani. Muzani menyebut, kedatangannya ke Partai Demokrat untuk terus menyambung silaturahmi. Sebab, dalam membangun Indonesia ke depan harus dikelola bersama-sama dengan kekuatan yang besar.

“Kekeluargaan harus dibangun bersama-sama, dan kegotong-royongan harus menjadi orientasi kita semuanya. Itulah yang kemudian kita bangun dan kita menjadi kesepakatan dalam pertemuan sore hari ini,” ucap Muzani. Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan, pertemuannya dengan jajaran elite Partai Gerindra merupakan bentuk silaturahmi kebangsaan. Pertemuan ini melanjutkan pertemuan yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat beberapa waktu lalu.(jpc)

JAKARTA–Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal menggelar syukuran puncak hari lahir (Harlah) ke-25 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Rencananya kegiatan ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga sejumlah ketua umum partai politik (parpol). ’’Kami memang secara khusus mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam Puncak Harlah ke-25 PKB di Solo. Sampai saat ini kami terus mematangkan koordinasi dengan protokoler istana untuk menyiapkan kehadiran Presiden Jokowi,” kata Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal dalam konfrensi pres di kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (20/7). Selain mengundang Presiden Jokowi, kegiatan Harlah PKB juga mengundang sejumlah tokoh politik nasional.

Mereka di antaranya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kami berharap para tokoh ini semua hadir untuk bersama-sama melakukan istighotsah serta menyampaikan ke publik bahwa meskipun jelang kontestasi politik 2024, kita tetap solid menjaga silaturahmi,” ucap Cucun. Cucun mengungkapkan, kegiatan itu juga akan dihadiri sekitar 50 ribu kader dan simpatisan PKB dari seluruh Indonesia. Sejumlah kiai khos NU juga bakal mengikuti kegiatan tersebut. ’’Kami secara khusus mengundang para kiai khos yang selama ini istiqomah mendidik kader bangsa dan mendoakan secara sungguh-sungguh bagi kedamaian dan kesejahteraan bangsa,” papar Cucun. Dia mengungkapkan, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan menyampaikan pidato politik dalam puncak harlah tersebut. Menurutnya pidato politik ini akan berisi tentang Aksi Melayani Indonesia yang dilakukan oleh PKB selama 25 tahun terakhir. ’’Apakah nanti akan menyinggung arah politik PKB dalam Pemilu 2024?, nah itu yang akan kita tunggu bersama detail pidatonya,” ujar Cucun. Menurutnya, perayaan harlah PKB tahun ini cukup istimewa karena partai yang identik dengan Nahdlatul Ulama (NU) ini genap berusia seperempat abad. Menurutnya, usia 25 tahun merupakan usia cukup matang untuk mengapai babak baru perjalanan PKB dalam mengabdi untuk umat dan bangsa. “Selama 25 tahun terakhir PKB cukup mewarnai perjalanan Indonesia sebagai bang sa. Banyak jejak perjuangan PKB yang melahirkan hal monumental,” papar dia. (jpc)

Soekarno-Hatta, kombinasi itu harusnya yang risikonya paling kecil yaitu pemimpin yang bisa memberi harapan untuk generasi masa depan,” kata dia. Benny menyadari belakangan ini perpolitikan nasional mulai disuguhi upaya calon pemimpin yang menganggap diri menerima dukungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024. (jpnn)

PUNYA KRITERIA SENDIRI: Bakal calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyampaikan pidato politik pada Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (16/7).

Ini Lima Kriteria Bacawapres Anies

JAKARTA–Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengungkapkan kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Menurut Anies, ada lima kriteria yang layak jadi pendampingnya.

“Satu, dia bisa membantu pemenangan, tentu saja, masa pasangan yang membuat kalah, ya iya kan,” kata Anies dalam acara Indonesia Data and Economic (IDE) COnference 2023 di Jakarta, Kamis (20/7).

Kedua, lanjut Anies, sosok cawapresnya bisa membuat koalisi semakin solid. Ketiga, kata Anies, ingin agar cawapresnya bisa membantu roda pemerintahan bila ditakdirkan menang dalam pesta demokrasi 2024. “Keempat, dia punya visi yang sama, jangan sampai misiya beda. Nanti rutenya beda,” tegas Anies.

Kelima, Anies menginginkan cawapresnya satu chemistry. Sehingga, tidak ada masalah di kemudian hari. Setelah itu, Anies menyampaikan ada kriteria nol.

“Dalam perjalanan ada kriteria nol, yaitu dulunya saya enggak memasukkan itu, yaitu tak bermasalah, tak bermasalah dan berani. Karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini. Jadi, kriterianya 5, tapi mungkin kriteria 0, arena ternyata itu faktor yang sangat penting,” papar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, tak mau memilih cawapres yang bermasalah. Karena, hal itu bisa menjadi beban ke depannya.

“Di dalam perjalanan besok, berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan, kemudian rekamnya akan diliht lengkap semua halhal yang menyangkut dengan kebijakan, langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat. Sehingga, saya melihat itu menjadi salah satu faktor yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan, kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban yang bersangkutan,” pungkasnya.(jpc)