jadi

untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/7) Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa jika permohonan itu dikabulkan sesuai penafsiran Partai Berkarya, akan terbuka peluang terjadi situasi presiden menjabat 3 periode. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa presiden yang telah menjabat dua periode, termasuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak bisa kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

SETARA Institute:

Paling Terburuk

JAKARTA–Perombakan atau reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut yang terburuk sejak dia menjabat.

SETARA Institute menilai, reshuffle kabinet Indonesia Maju pada Senin (17/7) lalu, menjadi salah satu reshuffle dan peragaan politik terburuk Jokowi di ujung masa jabatannya. Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menjelaskan, reshuffle kali ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu yang ada sesuai mandat rakyat. Melainkan sebagai upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Jokowi.

“Sosok-sosok pengisi jabatan baru itu adalah orang-orang Jokowi yang menjadi kepanjangan tangan Jokowi, mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya. Bukan juga representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat,” kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangannya, Rabu (19/7).

Menurut Hendardi, hak prerogatif yang melekat pada Jokowi telah dijalankan secara prosedural dan absah. Tetapi tidak membawa manfaat bagi bangsa Indonesia. Padahal, hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam Pemilu.

Ia memandang, Jokowi tidak hanya sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan banyak kehendak kekuasaan, tetapi juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa dijadikan pelindung, setelah habis masa jabatannya. “Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024, padahal kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsun politik,” cetus Hendardi. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut, reshuffle kabinet Indonesia Maju telah dilakukan dengan

Komisi I Dprd Provinsi Jabar

Hal tersebut selaras dengan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 menyebutkan, ‘Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama’(fjr) PELANTIKAN: Presiden kalkulasi untuk meningkatkan efektivitas kerja pemerintah. Hasto meyakini Jokowi telah memberikan tugas spesifik lewat beberapa menteri barunya itu. “Reshuffle dilakukan dengan kalkulasi yang seksama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi,” ucap Hasto di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (18/7). Menurut Hasto, Jokowi menunjuk menteri barunya dengan penuh pertimbangan matang. Ia mengklaim, reshuffle kabinet itu sudah dikomunikasikan dengan PDIP. “Ini bukan sekadar reshuffle tapi memang melalui pertimbangan dari Bapak Presiden dan dikomunikasikan juga ke PDIP,” pungkas Hasto.(jpc)

Program Tapal Desa Belum Berjalan

MENURUT Sadar Muslihat, realisasi

Program Ketahanan Pangan Digital Desa (Tapal Desa) belum berjalan sesuai misi menciptakan lumbung padi. “Ucapan kades menggambarkan bahwa pilot projek yang digagas setahun yang lalu belum berjalan, saat dilaunching luar biasa, ternyata belum berjalan,” kata Sadar usai mengunjungi salah satu titik Tapal Desa di Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.

Menurutnya, aparat Desa Ciampea Udik belum memahami secara utuh program Tapal Desa yang digaungkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.

Padahal, Desa Ciampea Udik menjadi salah satu tempat launching Tapal Desa yang dilakukan langsung oleh Ridwan Kamil.

“Tadi ada kesenjangan pengetahuan antara yang di pusat pemerintahan provinsi dengan di desa, sehingga aplikasi tidak langsung klik, termasuk Pemprov kayanya tidak menyiapkan panduan yang bisa dipahami masyarakat desa,” kata dia. Meski begitu, Sadar juga mengimbau peran aktif aparatur desa untuk menggandeng anak-anak muda untuk mengakselerasi pemanfaatan platform digital.

“Ini PR ke depan buat para kades juga tentunya, tidak susah sekarang mencari anak muda yang paham tentang teknologi, IT, tinggal komunikasi. Mudah-mudahan program ini ke depannya bisa berjalan dengan baik seperti yang dimaksudkan,” jelasnya. Sadar menegaskan, program Tapal Desa perlu perhatian serius dari Pemprov Jabar khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Dari data yang diterima Komisi I, baru ada 22 Tapal Desa yang terealisasi di seluruh Jabar.

“Jadi baru 22 desa, padahal ada 5300 lebih di Jabar, terlalu jauh, ini sudah dilaunching setahun lalu.

Ya, mudah-mudahan pasca Covid bisa bergerak naik, tentu dengan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, pembangunan dari desa ini benar-benar terwujud, kesejahteraan dapat terjadi mulai dari desa,” katanya.(abi)