Jalanan Rusak

Amanah Penguasa

SEMPAT viral beberapa waktu lalu di media sosial seorang TikToker Bima Yudho yang mengkritik kondisi jalanan di Lampung yang rusak. Kemudian cuitan lelucon netizen beredar yang mengatakan apabila ibu hamil melewati jalanan itu, maka akan langsung melahirkan. Ada pula yang menyatakan daerah tersebut bekas pertarungan antara Thanos dan Avengers.

Titik klimaks dari berbagai drama tersebut, akhirnya

Presiden Jokowi beserta rombongan, sekaligus dihadiri

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PUPR

Basuki Hadimuljono, meninjau langsung kondisi jalan Lampung yang sempat dinyatakan sebagai “kawasan wisata seribu lubang” pengawas tentang adanya jalan rusak tidak segera disambut dengan tindakan perbaikan oleh pemerintah? Bahkan terkesan saling melempar tanggung jawab dengan pernyataan pemerintah pusat tidak menanggung kerusakan semua jalan. Akan tetapi, pihak mereka hanya fokus di jalan-jalan provinsi. Sementara pemerintah daerah pun tidak bersungguhsungguh segera mengatasinya. Terbukti hanya menganggarkan Rp72,44 miliar dari Rp7,38 triliun APBD nya.

Apa pun istilahnya, kondisi jalanan yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun jelas sebuah bentuk ketakpedulian atau abainya jajaran pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif dalam melihat problematik masyarakat atau kebutuhan rakyat pada umumnya.

Sempat terjadi saling tuduh-menuduh antara Pemda dan pengusaha dengan menganggap perusahaan-perusahaan tidak fair karena tidak memperhatikan kondisi jalan sehingga menggunakan jalan dengan kendaraan yang bobotnya melebihi kapasitas jalan tersebut. Namun, pengusaha pun tidak mau tahu karena mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah yang merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Namun akhirnya Gubernur Lampung gembira karena pemerintah pusat mau menggelontorkan dana sekitar Rp800 miliar untuk menambal atau memperbaiki sekitar 15 ruas jalan yang ada di Lampung. Kondisi di Lampung ini sejatinya menggambarkan fenomena gunung es yang juga terjadi di tempat lain. Juga membuktikan pembangunan nyatanya tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke Pelosok. Padahal kalau kita melihat ingar-bingar pembangunan infrastruktur sebagai megaproyek yang luar biasa dan dana negara terus digelontorkan.

Ternyata kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten maupun wilayah di bawahnya memang menyimpan permasalahan. Dan sepertinya dibalik itu pembangunan baru sekadar pencitraan saja. Ketika citra penguasa sudah mulai terganggu, mereka buru-buru untuk segera memperbaiki, seolah-olah pahlawan.

Belum lagi fokus pembangunan infrastruktur nasional justru pada pembuatan jalan tol di Pulau Jawa. Dan, di saat yang sama, banyak sekali ruas jalan utama di berbagai daerah termasuk Lampung rusak parah. Semoga persoalan jalan rusak dapat tertangani dengan cepat. Dan, hendaknya setiap pemimpin takut akan seluruh urusan yang diembannya. Karena, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.

Sitha S, Bogor

Pengangguran Masih Terus

Menjadi Ancaman

TINGKAT pengangguran masih menjadi permasalahan yang terus terjadi sampai saat ini. Ditambah masa pandemi Covid-19 beberapa tahun belakangan, membuat sebagian sektor perusahaan dari berbagai bidang melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK) secara massal, sehingga makin menambah tinggi angka tingkat pengangguran di Indonesia. Sulitnya sebagian masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, juga dirasakan para pengusaha dalam memutar kembali usahanya setelah melewati masa-masa kritis ekonomi saat pandemi. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran diantaranya jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Karena hal ini maraknya pengangguran menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Disisi lain para siswa SMK setelah lulus sekolah banyak yang sulit mendapatkan pekerjaan dan terpaksa menganggur menggambarkan adanya kesalahan rancangan pendidikan dalam kaitannya program pembangunan. Selain itu, juga menunjukkan lemahnya industrialisasi karena industri yang ada bukan lagi berdasarkan kebutuhan, namun mengikuti pesanan oligarki. Menyejahterakan kehidupan masyarakat merupakan kewajiban negara terhadap rakyat. Termasuk dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, serta negara wajib meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja dan merancang sistem pendidikan yang tepat dalam hal ini para pendidik dapat membentuk keterampilan siswa sesuai bidangnya sehingga dari keterampilan yang dimiliki dapat memberikan nilai manfaat untuk kehidupan setelah lulus sekolah.

Putri YD Bogor

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 PT. Bank CIMB Niaga,Tbk akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang secara tuntas. Tidak hanya dengan mendorong para korban untuk berani bicara namun juga dibarengi dengan tindakan perlindungan terhadap korban serta sanksi tegas dan setimpal bagi pelaku tanpa tebang pilih. Agar fenomena staycation untuk perpanjang kontrak ini tidak semakin mewabah dan menambah daftar panjang permasalahan pekerja (buruh) di dunia kerja.

Emil Apriani Dramaga emil.apriani@gmail.com

Seharusnya, penguasa peduli dengan kondisi masyarakat karena mereka sejatinya adalah pelayan rakyat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, bukan demi pencitraan pribadi dan nafsu politik untuk berkuasa lagi. Namun, dalam sistem demokrasi memanglah demikian adanya. Penguasa dan pencitraan bak saudara kembar yang tidak terpisahkan. Tidak aneh, jika pembangunan kebut semalam “ala Roro Jonggrang” pun dilakukan demi menjaga pencitraan. Demikian juga, persoalan baru akan diselesaikan jika sudah viral dalam media sosial atau dikabarkan dalam media massa. Umma Zea, Cileungsi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat,setempat dikenal Perum Citra Indah Tipe Unit Dahlia 3 Cluster Bukit Dahlia Blok DB.05 No. 20 Kel. Singajaya, Kec. Jonggol, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. Limit Lelang Sebesar Rp.566.052.000,- - Jaminan Lelang Sebesar Rp.115.000.000,Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang Hari : Selasa Tanggal : 30 Mei 2023 Batas akhir penawaran : 13.00 Waktu Server (Sesuai WIB) Alamat Domain : https://lelang.go.id Tempat : KPKNL Bogor, Jalan Veteran No. 45 Bogor Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran Syarat dan Ketentuan Lelang 1. Lelang dilaksanakan dengan cara penawaran tertutup melalui internet (closed bidding) yang diakses pada alamat domain: https://www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang internet dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain ersebut.

2. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun Portal Lelang Indonesia pada alamat domain angka 1, dengan merekam softcopy bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengungah surat kuasa notariil, akta pendirian perusahaan

3. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Bogor selambat-lambatnya 1(satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

4. Obyek lelang diatas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya “as is”, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada asset diatas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. 5. Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain. 6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, Balai Lelang dan/ atau KPKNL Bogor.

7. Pemenang lelang akan diumumkan lewat e-mail masing-masing peserta.

8. Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi PT. Mutiara Auction Telp 021) 34832343, atau KPKNL Bogor (0251) 8315453 Bogor, 12 Mei 2023 PEMOHON KPKNL BOGOR PT. Bank CIMB Niaga,Tbk