MIMBAR BEBAS

Siapa yang Salah?

Jalan Rusak Tanggung

Jawab Siapa?

JALAN rusak sedang menjadi perhatian banyak orang. Semua terjadi setelah kunjungan Presiden ke Lampung. Reaksi terlihat dari banyak rakyat negeri ini karena kondisi di daerahnya tak jauh beda.

Jalan adalah kebutuhan utama masyarakat dalam transportasi untuk mempermudah aktivitasnya. Semua lapisan masyarakat pasti membutuhkannya. Namun persoalan jalan rusak tak henti menjadi masalah di negeri ini.

Jalan di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa, memiliki problem yang sama. Lalu, tanggungjawab siapakah terkait layaknya penyediaan sarana umum jalan raya ini?

Ada sebagian masyarakat yang swadaya atau menggunakan uang pribadi untuk perbaikan jalan di wilayahnya.

Namun bagaimana dengan wilayah yang lain? Atau sampai kapan individu akan memberikan peran dalam perbaikan fasilitas umum ini?

Negara atau pemerintah sebagai penguasa negeri ini mempunyai sebuah kewajiban yaitu menyediakan fasilitas umum yang layak bagi warga negaranya dan salah satunya adalah jalan. Bukan individu, bukan kelompok yang wajib mewujudkan fasilitas umum yang layak, tetapi negara.

Semoga suara rakyat negeri ini yang mengeluhkan buruknya kondisi jalan di berbagai wilayah di dengar dan di respon oleh penguasa negeri ini, begitupun fasilitas umum yang lain.

noorbiyanti363 @gmail.com

‘Staycation’ Perpanjang Kontrak

Meresahkan Pekerja

BARUBARU ini ramai beredar kabar, bos pabrik yang mengajak karyawati pabrik ‘staycation’ sebagai syarat perpanjangan kontrak mencuat di media sosial.

Dalam salah satu cuitan di akun twitter pun menilai bahwa masalah tersebut sudah menjadi rahasia umum perusahaan dan aturan tak wajar ini sudah diketahui banyak pegawai.

Bahkan, ada karyawati (AD) di Cikarang melaporkan ke Polres Metro Bekasi, perilaku tak sopan atasannya yang kerap mengajak jalan dan makan berdua dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja (6/5/2023).

Koordinator LSM Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, fenomena atasan perusahaan yang mensyaratkan ‘staycation’ kepada pekerja perempuannya sebagai syarat memperpanjang kontrak sudah lama menjadi “rahasia umum” di antara sesama buruh pabrik. Akan tetapi, hampir tak pernah ada yang berani melapor ke serikat pekerja karena diancam bakal dipecat lantaran status mereka masih kontrak.

Fenomena ‘staycation’ atau kegiatan menginap ‘bareng bos’ di suatu tempat sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja pegawai sungguh sangat meresahkan terutama bagi para pekerja perempuan. Dan menjadi alarm bagi kehidupan para pekerja, terutama pekerja perempuan yang bisa menghancurkan kehormatan dan kemuliaan perempuan.

Hal tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang dengan memanfaatkan posisi lemah pekerja kontrak yang

membutuhkan pekerjaan dan bentuk pelecehan serta penghinaan terhadap perempuan. Juga menjadi daftar panjang permasalahan demi permasalahan pekerja (buruh) di dunia kerja yang tidak kunjung usai. Padahal belum lama ini, diperingati Hari Buruh Internasional yang seharusnya bisa lebih diperhatikan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja (buruh). Masalah ajakan ‘staycation’ untuk perpanjang kontrak pekerja tentunya harus ditelusuri secara serius dan penyelesaiannya pun ditangani

VIRAL! Perjalanan kerja Presiden Jokowi ke Lampung. Pasalnya, jalan provinsi yang dilalui rombongannya rusak parah. Dan, ternyata ada 15 ruas jalan provinsi yang rusak. Hal ini membuat presiden mengucurkan dana Rp800 miliar untuk perbaikan.

Hanya saja, proyek tidak bisa langsung berjalan. Dalam sistem demokrasi, seperti biasa pemerintah akan melelang proyek terlebih dahulu kepada pihak swasta (katadata.co.id, 5/5 /2023). Sungguh miris!

Apalagi di Lampung ada jalan yang sudah 10 tahun rusak tanpa perbaikan. Padahal, jalan adalah sarana umum. Semua warga membutuhkannya untuk transportasi. Sudah dapat dipastikan, rusaknya jalan akan menghambat semua aktivitas, mulai ekonomi, pendidikan dan lainnya. Ditambah fakta sudah banyak korban motor dan mobil yang terguling memakan korban jiwa. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan. Mengapa laporan dari rakyat setempat atau pihak